teaches us the virtue of stability, harmony, cooperation ... · human resources profil sumber daya...

2

Sungguh tak ternilai kekayaan budaya Indonesia yang menjalar ke seluruh penjuru tanah air. Budaya tari senantiasa mengajarkan anak cucu di negeri ini tentang sebuah kestabilan, kekompakan, kerjasama, kesungguhan hingga ungkapan rasa syukur yang tiada tara.

Priceless and diverse culture abundantly spread across Indonesia. The culture of dancing, as one of many indigenous cultures of Indonesia, teaches us the virtue of stability, harmony, cooperation, determination, as well as boundless gratefulness. Elegantly-lithe culture of dancing has inspired Ministry of Finance in serving the Nation at its’ very best. We endeavor to preserve economic stability by harmonically moving in the same rhythm and dynamic, and being infatuatedly committed to work in grace for the prosperous Indonesia.

Gemulai budaya dalam bentuk tari menginspirasi Kementerian Keuangan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Kami akan terus menjaga stabilitas ekonomi dengan selalu bergerak harmonis, senantiasa kompak dan rancak, teramat gandrung membawakan keanggunan demi kesejahteraan dan kemakmuran Indonesia.

4

CONTENTSDaftar isi

KILAS KINERJA 2014PERFORMANCE REPORT 2014BAB 1

BAB 2 PROFIL KEMENTERIANPROFILE OF MINISTRY OF FINANCE

Pengelolaan Kinerja OrganisasiOrganization Performance Management6

Highlight Laporan KeuanganFinancial Statement Highlight12

Kementerian Keuangan Dalam AngkaMinistry of Finance in Numbers20

Peristiwa PentingHighlight Event26

Penghargaan dan SertifikatAwards and Certificate36

Sambutan Menteri Keuangan Republik IndonesiaRemarks from Minister of Finance of The Republic of Indonesia44

Visi, Misi dan Tata NilaiVision, Mission and Values51

Sejarah Pengelolaan KeuanganHistory of FinancialManagement54

Struktur Organisasi Organization Structure60

Profil PejabatProfile of The Officials62

5

BAB 4

BAB 5

ANALISIS KINERJAPERFORMANCE ANALYSIS

TATA KELOLA PEMERINTAHANGOOD CORPORATE GOVERNANCE

Perumusan Kebijakan FiskalFiscal Policy Formulation117

Pengelolaan Anggaran Budget Management 125

Penerimaan Negara Macro Economic Policy 133

Sistem PengendalianInternalInternal Control System281

Manajemen ResikoRisk Management283

BAB 3 SUMBER DAYA MANUSIAHUMAN RESOURCES

Profil SumberDaya ManusiaHuman Resources Profile72

Pendidikan danPelatihan SDMEducation and Training of Human Resources80

RekrutmenRecruitment85

Pengelolaan KinerjaPerformance Management100

Pengawasan dan Penegakan DisiplinThe Supervisory and Disciplinary Enforcement104

Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya ManusiaPlanning of Human Resources Management108

Perimbangan Keuangan Fiscal Balance 184

Perbendaharaan Negara Treasury 208

Pengelolaan Utang Debt Management 234

Pengelolaan Kekayaan NegaraState Asset Management 258

Whistleblowing SystemWhistleblowing System286

Keterbukaan InformasiInformation Disclosure290

6

PengelolaanKinerjaorganisasi

Sejak 7 tahun yang lalu, Kementerian Keuangan telah menerapkan model pengelolaan kinerja organisasi modern berbasis balanced scorecard. Langkah tersebut merupakan suatu terobosan, mengingat masih sedikit organisasi pemerintah di Indonesia dan bahkan di dunia yang menerapkan model ini.

Salah satu keunggulan penerapan balanced scorecard pada Kementerian Keuangan adalah disusunnya Strategi Kementerian Keuangan secara komprehensif dan jangka panjang, yaitu mencakup empat perspektif: Stakeholder, Customer, Internal Process dan Learning and Growth. Hal ini menunjukkan strategi Kementerian Keuangan berorientasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan pelanggan dengan terus membenahi kinerja internal dan pengelolaan sumber daya organisasi. Hal ini akan membentuk keseimbangan dalam perumusan dan pelaksanaan strategi dan akan memperkuat output dan outcome organisasi ke depan dalam rangka mewujudkan visi organisasi.

Strategi dalam empat perspektif tersebut dituangkan dalam Peta Strategi Kementerian Keuangan dalam dokumen komitmen kinerja Menteri Keuangan. Dokumen tersebut berisi perumusan setiap sasaran strategis yang akan dicapai dalam setiap perspektif dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya peta strategi ini diturunkan dengan proses yang disebut cascading ke seluruh unit Eselon I, Eselon II dan seterusnya hingga ke seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Keunggulan lain dari proses cascading adalah strategi Kementerian Keuangan didukung oleh seluruh unit dan pegawai Kementerian Keuangan dalam setiap level.

organizational Performance

Management

BAB 1Kilas Kinerja 2014

Since 7 years ago, Ministry of Finance has implemented modern organizational performance management model based on balanced scorecard. This step was a breakthrough, especially considering the low adoption of balance scorecard among organizations and government bodies in Indonesia or even in the world.

An advantages of implementing balanced scorecard in Ministry of Finance is it assisted the development of comprehensive strategies and provided long-term vision that covered four perspectives aspects within the organization: the Stakeholder, Customer, Internal Process and Learning and Growth. This shows that the Ministry of Finance’s strategy is oriented to fulfill the needs of all relevant stakeholders and clients, by improving internal performance and the management of organizational resources. Thus, a balance was achieved in defining and implementing a strategy which would strengthen output and outcome in order to achieve the organization’s mission and vision.

Those four perspectives strategy had been translated into The Ministry of Finance strategy map Ministry of Finance performance commitment document. This document defines the strategic targets to achieve in every perspective and Key Performance Indicators (IKU). It is also cascaded into all units of the Ministry of Finance, finally to do through Echelon I, Echelon II and so on until employees in the Ministry of Finance. An advantage of “cascading” is that all units and employees in Ministry of Finance would have access, support and work according to the plan and target set by the Ministry of Finance.

7

Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja 2014

Pelaksanaan pengelolaan kinerja 2014 meliputi beberapa tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan monitoring evaluasi kinerja, reviu dan perbaikan peta strategi. Selain itu, juga dilakukan langkah revisi pedoman pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan. Adapun detail dari tahapan pengelolaan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penetapan KMK No. 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan

Pada tanggal 30 November 2011, Presiden Republik Indonesia menetapkan peraturan baru terkait pengelolaan kinerja bagi PNS yaitu PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang kemudian ditetapkan peraturan pelaksanaannya dengan Perka BKN No. 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Selama ini, penilaian prestasi kerja di Kementerian Keuangan diukur dengan dua cara, yaitu melalui Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) berdasarkan PP No. 10/1979 yang berlaku secara nasional dan melalui Penilaian Kinerja berdasarkan prinsip balanced scorecard sebagai diatur dengan KMK No. 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk mengakomodasi PP No. 56/2011, Pushaka sebagai Manajer Kinerja Organisasi Pusat di lingkungan Kementerian Keuangan menyusun konsep revisi KMK No. 454/KMK.01/2011. Konsep revisi tersebut kemudian ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui KMK No. 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Oktober 2014.

CHAPTER 1Performance Report 2014

Performance Management 2014

In 2014 Ministry of Finance performance management guidelines were revised, the implementation of performance management was carried out in several stages: Planning, Execution of Performance and Monitoring Excallation, Review and Improvement to the strategic map. In addition the details of the stages in performance management is as follows:

a. Enactment of KMK No. 467/KMK.01/2014 of Performance Management in Ministry of Finance

On November 30th, 2011 President of Republic of Indonesia established new regulation on performance management of civil servants through the stipulation of PP No. 46/2011 on Performance Assessment of Civil Servants which was implemented by Perka BKN No. 1/2013 concerning Conditions of Implementation of PP No. 46/2011.

The performance appraisal at the Ministry of Finance was conducted in two ways, first is the List of Employee Performance Assessment (DP3) based on PP 10/1979 which applies nationwide and second, the Performance Assessment based on balanced scorecard as stated in KMK No. 454/ KMK.01/2011 on Performance Management in the Ministry of Finance.

As Performance Manager of the Ministry of Finance, Head quarter Pushaka composed revision draft of KMK No. 454/KMK.01/2011 to accommodate PP No. 56/2011. On October 1st, 2014 the revised version was issued in KMK No. 467/KMK.01/2014 on Performance Management in Ministry of Finance.

8

b. Penandatangan Kontrak Kinerja 2014

Penandatanganan Komitmen Kinerja Menteri Keuangan dan Kontrak Kinerja seluruh Pejabat Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk periode tahun 2014 dilakukan pada tanggal 9 Januari 2014. Kontrak kinerja 2014 merupakan hasil proses streamlining SS dan IKU berdasarkan hasil diagnosis McKinsey pada program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk lebih fokus pada pencapaian strategi. Komitmen Kinerja mencakup penetapan sasaran strategis dan rincian target IKU pada level Kementerian Keuangan yang kemudian diturunkan dalam sasaran strategis dan IKU setiap pejabat unit Eselon I dalam dokumen Kontrak Kinerja.

Dalam Kontrak Kinerja secara eksplisit dinyatakan kesanggupan pimpinan unit Eselon I untuk mencapai sasaran dan target IKU yang ditetapkan. Selanjutnya proses penandatangan Kontrak Kinerja juga dilakukan oleh seluruh pejabat Eselon II hingga pegawai pelaksana di seluruh unit kerja Kementerian Keuangan.

c. Monitoring dan Evaluasi Kinerja: Komitmen Pimpinan dalam Rapimja

Untuk mengawal pelaksanaan strategi Kementerian Keuangan tahun 2014 maka dilakukan sebuah proses monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala yakni setiap triwulan. Sebagai bentuk komitmen pimpinan Kementerian Keuangan maka proses monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan dalam rapat pimpinan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dan dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan dan seluruh pimpinan Unit Eselon I yang didampingi pejabat Eselon II tertentu dan para manajer kinerja. Rapat tersebut disebut sebagai Rapat Pimpinan Kinerja (Rapimja), diawali dengan proses paparan capaian kinerja oleh setiap pimpinan unit Eselon I.


b. Signing of 2014 Performance Contract

The Commitment Performance and Performance Contract was signed by Minister of Finance and official leader Echelon I on January 9th, 2014. 2014 performance contract was the result of streamlining process on SS and IKU based on diagnosis by McKinsey on Institutional Transformation program in the Ministry of Finance focusing on strategy achievement. Covered the details of determaining strategic targets and KPI in the Ministry of Finance, which become a strategic targets and KPI for every Echelon I officials in the Performance Contract document.

The commitment of Echelon I leaders and executives was explicitly stated in the Performance Contract to achieve goals and KPI targets. Further more, Next, all Echelon II Officials as well as employees in all work units within the Ministry of Finance signed the Performance Contract to show the commitment in 2014.

c. Performance Monitoring Evaluation: Leaders’ Commitment in Board Meeting on Performance (Rapimja)

In order to supervise the implementation of strategies of the Ministry of Finance in 2014, performance monitoring and evaluation in quarterly basis was conducted. As part of the commitment of The Ministry of Finance’s leaders, a leaders meeting chaired by the Minister of Finance was held to do performance monitoring and evaluation. The meeting was attended by the Vice Minister of Finance, all leaders of Echelon I accompanied by certain Echelon II officials and working performance managers. The leaders meeting (also called Leaders Meeting on Performnce or Rapimja) was began by presentation of achievements from every leader of Echelon I.

9

Selanjutnya, Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan memberikan masukan dan arahan untuk peningatan kinerja periode berikutnya.

Proses Rapimja Kementerian Keuangan pada tahun 2014 diawali pada tanggal 29 Januari 2014 yang membahas hasil capaian capaian kinerja kuartal empat tahun 2013. Rapimja berikutnya berturut-turut diselanggarakan pada tanggal 24 April 2014 (Rapimja kuartal I 2014), tanggal 24 Juli 2014 (Rapimja kuartal II 2014) dan 31 Oktober 2014 (Rapimja kuartal III 2014).

d. Review dan Perbaikan Peta Strategi

Pushaka sebagai salah satu manajer kinerja pusat memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan reviu terhadap kontrak kinerja pada seluruh unit Eselon I. Kegiatan reviu kontrak kinerja pada seluruh unit Eselon I di kantor pusat maupun kantor vertikal dilaksanakan secara sampel sejak pertengahan tahun 2014. Fokus dalam kegiatan reviu adalah perbaikan peta strategi agar menyesuaikan dengan RPJMN pemerintahan yang baru dan rencana teknokratik Kemeneterian Keuangan. Fokus kegiatan reviu yang lain adalah penetapan IKU yang lebih berorientasi output/outcome.

e. Pelaksanaan Survei Strategy-Focused Organization

Pada tahun 2014 dilaksanakan survei penerapan prinsip Strategy-Focused Organization pada Kementerian Keuangan. Survei dilaksanakan oleh Palladium Group dengan tujuan untuk menilai implementasi balanced scorecard di Kementerian Keuangan. Hasil survei menyatakan bahwa Kementerian Keuangan berada pada stage 2 maturing (skala 0-3).

Survei dilakukan dengan sampel yang mewakili seluruh unit Eselon I dengan tujuan untuk menilai penerapan prinsip Strategy-Focused Organization pada Kementerian Keuangan. Kualitas pelaksanaan survei pada tahun 2014 meningkat lebih baik dari tahun sebelumnya dengan adanya perbaikan instrumen penelitian yang dilakukan dengan mengundang pakar penelitian dari kalangan akademisi.


Minister and Vice Minister of Finance then was giving directions regarding improvement of performance management system in the future.

The Performance Leaders Meeting of Ministry of Finance was started on January 29th 2014, which discussed the result of the fourth quarter performance in 2013. The consecutive meetings were held on April 24th (first quarter review), July 24th (second quarter review) and October 31st 2014 (third quarter review).

d. Review and Improvement of the Strategy MapPushaka as the Performance Manager of Ministry has duty to review performance contracts of all Echelon I units. The activity of performance contract review was conducted through sampling method since the middle of 2014. The focus of the review activities was to improve the strategy map in order to accommodate the latest government policies (RPJMN) and technocratic plan of the Ministry of Finance. Other purpose of this review was to develop more output/outcome oriented IKU’s.

e. Implementation of the Strategy-Focused Organization Survey

The survey was conducted in 2014 to measure the implementation of Strategy-Focused Organization principle. The survey that was conducted by Palladium Group, which aimmed the implementation of the balanced score card in the Ministry of Finance. The result showed that the Ministry of Finance was on the stage 2 maturing (scale from 0-3).

The survey was taken by selecting samples that represented of all Echelon I units. It was aimed to assess the implementation of Strategy-Focused Organization at the Ministry of Finance. The quality of survey in 2014 had been improved comparing to the preceding years since the enhancement of research instruments by collaborating with the experts and academicions.

10

Hasil survei menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip Strategy-Focused Organization. Selain itu dari hasil survei, Kementerian Keuangan juga mendapat masukan sebagai bahan untuk perbaikan pengelolaan kinerja di masa yang akan datang.

f. Sosialiasi Pengelolaan Kinerja

Salah satu upaya peningkatan efektifitas implementasi pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan adalah dilaksanakannya sosialisasi PP No. 46/2011 dan KMK No. 467/2014. Pada tahun 2014 penekanan sosialisasi dilakukan pada pokok-pokok perubahan KMK No. 467/2014 yang merupakan revisi KMK No. 454/2011. Perubahan tersebut bertujuan agar penerapan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan tidak bertentangan dengan PP No. 46/2011. Sosialisasi dilakukan di 10 kota besar yang diikuti oleh pengelola kinerja dari seluruh unit Eselon I.

Sosialisasi pengelolaan kinerja juga dilakukan dalam bentuk lain seperti penyusunan buletin kinerja setiap tiga bulan, pembagian gimmick bertema kinerja, layanan konsultasi pengelolaan kinerja dan pelatihan pengelolaan kinerja bagi pegawai. Dengan upaya tersebut diharapkan pemahaman dan kesadaran pegawai akan meningkat dalam implementasi pengelolaan kinerja berbasis balanced scorecard.


The result also showed that the Ministry of Finance has been successfully implemented the Strategy- Focused Organization principles. Feedbacks generated to improve the Ministry of Finance performance in the future.

f. Socialization of Performance Management

One of the efforts to increase the effectiveness of performance management implementation in the Ministry of Finance was through socialization of PP. No. 46/2011 and KMK No. 467/2014. In 2014, the socialization was focused on the changes of KMK No. 467/2014 which was renewed by KMK No. 454/2011. The changes were aimmed to align the performance management system in the Ministry of Finance with PP No. 46/2011. The socialization was held in 10 major cities in Indonesia and participated by all performance managers from all Echelon I units

The socialization was also conducted by publishing a quarterly performance bulletin, distribution of performance theme gimmicks, consulting services and performance management training for employees. These efforts were aimed to raise employees’ understanding and awareness of the balanced score card based performance management.

11

Melalui berbagai langkah tersebut, diharapkan efektifitas pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan dapat terus ditingkatkan. Wujud nyata hasil pengelolaan kinerja dapat dilihat melalui tercapainya target kinerja Kementerian Keuangan pada tahun 2014 dengan Nilai Kinerja Organisasi mencapai 105,57%. Pencapaian target tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh pegawai mulai dari level pimpinan sampai dengan pelaksana yang menjadi ujung tombak di lapangan.

Terlepas dari capaian kinerja yang baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan pengelolaan kinerja ke depannya. Dengan memelihara semangat perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement), maka diharapkan terus ada pembenahan pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan agar visi dan misi Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan dan kekayaan negara untuk kesejahteraan serta kemajuan bangsa dan negara dapat tercapai.


Through these efforts, the effectiveness of performance management in the Ministry of Finance was expected to improved. The concrete manifestation of this performance management was seen in the achievement of performance target of the Ministry of Finance with score of 105.57% in 2014. This achievement was approve of hard work from all management levels in the Ministry of Finance.

Aside from good performance achievement, there were still spaces to improve performance management in the future. By maintaining the spirit of continuous improvement, there would be continuous performance management improvements at the Ministry of Finance in the future. This aimed to achieve the Ministry of Finance’s vision and missions in managing the State finance and wealth for the Nation’s wellbeing and development.

12 BAB 1Kilas Kinerja 2014

Financial statement Highlight

HigHligHt laPoran Keuangan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2014 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

According to the article 55 paragraph 2 of Law no. 1/2004 concerning State Treasury and Regulation of The Minister of Finance no. 171/PMK.05/2007 as amended with Regulation of The Minister of Finance no. 233/PMK.05/2011 on Amendment of PMK no.171/ PMK.05/2007 concerning Accounting and Financial Reporting of the Central Government; Ministers/Heads of Institutions, as budget/goods users, should prepare and report financial report of Line Ministry (LKKL). The report would include Statement of Budget Realization, Statement of Financial Position and Notes on the financial statement to the Minister of Finance as the fiscal manager. These reports were then submitted to complete the Central Government Financial Statement (LKPP).

The 2014 Ministry of Finance’s Financial Statement had been developed and presented in accordance to PP no. 71/2010 concerning Government Accounting Standards (SAP).

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2014 sebesar Rp1.150.653.575.394.554,00 atau 92,13% dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2014 sebesar Rp1.248.920.322.036.546,00. Jumlah tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar

a. Statement of Budget Realization

Statement of Budget Realization describes the comparison between Budget and its realization, which include the accounts of income and expenditure in the period of January 1 to December 31, 2014.

Realization of revenues and grants in FY 2014 were

IDR1.150.653.575.394.554,00 or 92,13% of the IDR1.248.920.322.036.546,00 target set in the State Budget for FY 2014. This amount consisted of IDR1.146.863.551.832.189,00 Tax Revenues, which was

13CHAPTER 1Performance Report 2014

HigHligHt laPoran Keuangan

Rp1.146.863.551.832.189,00 atau mencapai 92,04% dari target yang ditetapkan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.790.023.562.365,00 atau mencapai 134,71% dari target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 sebesar Rp18.109.247.482.890,00 atau mencapai 96,38% dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp17.693.350.989.758,00 atau 96,10% dari anggarannya, Belanja Pinjaman dan Hibah sebesar Rp363.192.337.480,00 atau 95,97% dari anggarannya dan Belanja Transaksi Non Kas sebesar Rp52.704.155.652,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

92,04% of the target, and IDR3.790.023.562.365,00 Non Tax State Revenues, which accounted for 134,71 percent of its target set for the year.

Realization of State Expenditures in FY 2014 was IDR18.109.247.482.890,00 or 96,38 percent of its budget IDR18.789.673.912.000,00. Total of the actual spending was consisted of the realization of IDR17.693.350.989.758,00 Pure Rupiah Expenditure or 96,10% of its budget, IDR363.192.337.480,00 Loan and Grant Expenditures or 95,97% of its budget, and IDR52.704.155.652,00 Non-Cash Transaction Expenditures. The summary of Statement of Budget Realization can be presented as follows:


Sumber / Source:Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2014 Audited)Ministry of Finance FY 2014 Audited Financial Report

Tabel I-1 RIngkasan lapoRan RealIsasI anggaRanTa 2014 dan 2013 (dalam RupIah)Table I-1 Summary of Statement of Budget RealizationFY 2014 and 2013 (in IDR)

UraianAccount

TA 2014 FY 2014

TA 2013 FY 2013

Anggaran Budget

Realisasi Realization

% RealisasiTerhadap Anggaran

% of Realization to Budget


Pendapatan Negara danHibah KasState Revenue and Grant in Cash

1.248.920.322.036.546 1.150.653.575.394.554 92,13 1.080.211.519.265.721

Penerimaan PerpajakanTax Revenue 1.246.106.955.602.000 1.146.863.551.832.189 92,04 1.077.309.220.752.239

PNBPNon-Tax Revenue 2.813.366.434.546 3.790.023.562.365 134,71 2.902.298.513.482

HibahGrant 0 0 0 0

Pendapatan Negara dan Hibah Transaksi Non KasState Revenue And Grant From Non Cash Transaction

0 0 0 0

Penerimaan PerpajakanTax Revenue 0 0 0 0

PNBPNon-Tax Revenue 0 0 0 0

Jumlah Pendapatandan HibahTotal Revenues and Grants

1.248.920.322.036.546 1.150.653.575.394.554 92,13 1.080.211.519.265.721

Belanja Transaksi KasCash Transaction Expend-iture

18.789.673.912.000 18.056.543.327.238 96,10 17.047.571.631.335

Belanja Rupiah MurniPure Rupiah Expenditure 18.411.211.955.000 17.693.350.989.758 96,10 16.912.952.223.794


UraianAccount

TA 2014 FY 2014

TA 2013 FY 2013

Anggaran Budget


% RealisasiTerhadap Anggaran

% of Realization to Budget


Belanja PHLNPHLN Expenditure 378.461.957.000 363.192.337.480 95,97 134.619.407.541

Belanja Transaksi Non KasNon-Cash Transaction Expenditure

0 52.704.155.652 0.00 28.315.862.890

Belanja Barang Non KasNon-Cash Goods Procurement

0 52.240.348.673 0.00 28.065.862.890

Belanja Modal Non KasNon-Cash Capital Expenditure

0 463.806.979 0.00 250.000.000

Jumlah BelanjaTotal Expenditure 18.789.673.912.000 18.109.247.482.890 96,38 17.075.887.494.225

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013. Nilai Aset adalah sebesar Rp84.916.281.641.678,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp51.262.729.795.527,00, Aset Tetap sebesar Rp32.917.369.605.788,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp2.245.220.282,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp733.937.020.081,00.

Nilai Kewajiban adalah sebesar Rp1.900.863.953.981,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, nilai Ekuitas Dana adalah sebesar Rp83.015.417.687.697,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp49.361.865.841.546,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp33.653.551.846.151,00. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

b. Balance Sheet

Balance Sheet explains the financial position of the entity in terms of assets, liabilities, and equity funds as of December 31, 2014, and December 31, 2013. Total Assets was IDR84.916.281.641.678,00 consisting of IDR51.262.729.795.527,00 Current Assets, IDR32.917.369.605.788,00 Fixed Assets, IDR2.245.220.282,00 Long-term Receivables, and IDR733.937.020.081,00 Other Assets.

Total Liabilities was IDR1.900.863.953.981,00 that all were Short Term Liabilities. On the other hand, Total Equity Fund was IDR83.015.417.687.697,00 consisting of IDR49.361.865.841.546,00 Current Equity Fund and for IDR33.653.551.846.151,00 Equity Investment Fund. Summary of balance sheet as of December 31, 2014, and December 31, 2013, can be presented as follows:


Tabel I-2 RIngkasan neRaca peR 31 desembeR 2014 dan 2013 (dalam RupIah)Table I-2 Summary of the Balance Sheet as of December 31, 2014, and December 31,2013 (in IDR)

UraianAccount

Tanggal NeracaDate of Balance Sheet

Kenaikan/PenurunanIncrease/Decrease

31 Desember 2014(Rp)

31 Desember 2013(Rp) (Rp) %

AsetAsset

Aset Lancar Current Asset 51.262.729.795.527 56.131.056.602.521 (4.863.326.806.994) (8,67)

Aset Tetap Fixed Asset 32.917.369.605.788 31.448.511.970.370 1.468.857.635.418 4,67

Piutang Jangka Panjang Long-Term Account Receivable 2.245.220.282 2.224.702.791 20.517.491 0,92

Aset Lainnya Other Assets 733.937.020.081 719.043.325.697 14.893.694.384 2,07

Jumlah AsetTotal Assets 84.916.281.641.678 88.300.836.601.379 (3.384.554.959.701) (3,83)

KewajibanLiabilities

Kewajiban Jangka Pendek Long-term Liabilities 1.900.863.953.981 253.796.566.666 1.647.067.387.315 648,97

Jumlah KewajibanTotal Liabilities 1.900.863.953.981 253.796.566.666 1.647.067.387.315 648,97

Ekuitas DanaEquity Fund

Ekuitas Dana Lancar Current Equity Fund 49.361.865.841.546 55.877.260.035.855 (6.515.394.194.309) (11,66)

Ekuitas Dana Investasi Investment Equity Fund 33.653.551.846.151 32.169.779.998.858 1.483.771.847.293 4,61

Jumlah Ekuitas DanaTotal Equity Fund 83.015.417.687.697 88.047.040.034.713 (5.031.622.347.016) (5,71)

Jumlah Kewajiban dan EkuitasTotal Liabilities and Equity 84.916.281.641.678 88.300.836.601.379 (3.384.554.959.701) (3,83)

Sumber / Source:Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2014 Audited)Ministry of Finance FY 2014 Audited Financial Report


c. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

c. Notes to Financial Statement

Notes to Financial Statement (CaLK) presents the explanation or list or detailed analysis of the value of an account that is stated in the Budget Realization Report and Balance Sheet. Also includes in the Notes to Financial Statements the presentation of

information that is required and recommended by the Government Accounting Standards and also other

disclosures required for a fair presentation of Financial Statement.


TARI PIRING

Tari Piring yang berasal dari Sumatera Barat memiliki simbol

persembahan kepada para dewa sebagai wujud rasa syukur atas masa

panen yang memuaskan. Seperti gerakan tarian yang menggambarkan

rasa kegembiraan atas kemakmuran, Kementerian Keuangan RI dan

seluruh pemangku kepentingan berhasil melewati tahun yang berat

dengan belum berakhirnya dampak krisis global dan instabilitas politik

bersamaan penyelenggaraan Pemilu.

Piring Dance, from West Sumatra, symbolizes sacrifice to God, as a way to express gratitude after good harvest. Like this dance moves that portray joy of prosperity, Ministry of Finance Republic of Indonesia and all stakeholders have sucessfully passed a tough year, with the impact of the global financial crisis still not over as well as the political instability during general election.


MinistrYoF FinanCein nuMBers

KeMenKeuDalaM angKa

RealIsasI pendapaTan negaRa dan hIbah Total Revenues and Grant

RealIsasI belanja negaRa Total Expenditures

dibandingkan dengan penerimaan tahun 2013 sebesar Rp1.080,211 triliun

dibandingkan dengan belanja tahun 2013 sebesar Rp17,08 triliun

compared to Revenue in 2013, that was amounted to IDR1,080.211trillion,the realization of state revenues had increased

compared to expenditure in 2013, that was amounted to IDR17.08 trillion,total expenditure had increased

Rp1.150,65

Rp18,11

triliun

triliun


peRkembangan opInI lapoRan keuangan kemenTeRIan/lembagaDevelopment of Opinion of Financial Statement of Line Ministries/ Institution

Wajar Tanpa PengecualianUnqualified

Wajar Dengan PengecualianQualified

Tidak Memberikan PendapatDisclaimer

20

60

30

70

40

50

0

10

2014

62

18**

2013

65*

19**

3

2012

69

53

67

22**

29**

18**

32 2

2010 2011

Keterangan / Notes :* Tidak termasuk 7 Laporan Keuangan BA-BUN yang pada tahun 2013 tidak diberikan opini, sehingga total LKKL yang

memperoleh opini WTP meningkat dari 62 LKKL pada tahun 2012 menjadi 65 LKKL pada tahun 2013 Not oncluding the 7 Financial Statements of BA-BUN in 2013 that have no opinions, so that the total LKKL receiving the

opinion unqualified goes up from 62 LKKL in 2012 to 65 LKKL in 2013** Termasuk LKBUN Including LKBUN


peneRImaan pajak (dalam TRIlIun RupIah)Tax Revenue (in IDR trillions)

6,92%di Tahun 2014, untuk penerimaan pajak dengan PPh Migas dibandingkan tahun 2013

1000

200

400

600

800

628.23 569.35

2010

742.74

2011

835.83

2012

921.40

2013

985.13

897.68

2014

832.65 752.37

669.65

5,26% di Tahun 2014dibandingkan tahun 2013Increased 5.26% in 2014 than that 2013

peneRImaan bea cukaI (dalam TRIlIun RupIah)Customs and Excise Revenue (in IDR trillions)

Pajak Dalam Rangka ImporImport Tax

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

20,1525,29 28,32

31,70 32,36

66,17

77,01

95,02

111,10

140,69

166,64

182,60

193,56

8,90

28,8621,24

15,8111,3310,36 12,87 14,16 15,36 17,19

20132010 2012 2014

108,45

118,09

2011

Bea MasukImport Duty

CukaiExcise

Bea Keluar Export Duty PPN Tembakau

Dalam NegeriPPN Domestic

Penerimaan Pajak dengan PPh MigasIncluding Oil and Gas Income Tax

Penerimaan Pajak tanpa PPh MigasExcluding Oil and Gas Income Tax

In 2014, for tax revenues including oil and gas income tax, compare to 2013


nIlaI baRang mIlIk negaRa (bmn)SOA Value

di Tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 termasuk Akumulasi penyusutan periode 30 Juni 2014

Decreased in 1.03% 2014 compared to that of 2013 including Accumulated Depreciation as of June 30, 2014

1,03% 2010 2011 2012 2013 2014

1000120014001600180020002200

1797,531816,25

2012,67

1694,57

1287,58

uTIlIsasI kekayaan negaRa (dalam TRIlIun RupIah)Utilization of State Assets (in IDR trillions)

di Tahun 2014 dibandingkan tahun 2013

41,03% Increased 41,03% in 2014 than that 2013

40

120

60

140

80

160

100

0

20

52,68

3,34

102,45102,39 103,31102,56

115,72105

163,20

122,2

2010 2011 2012 2013 2014

TargetTarget

RealisasiRealization


di Tahun 2014 dibandingkan tahun 2013

16,23%Increased 16,23% in 2014 than that 2013

Dana PerimbanganBalancing Fund

Dana Otsus dan PenyesuaianSpecial Autonomous and Ad-justment Fund

200

300

400

500

0

100

39,00

316,60

64,10 69,40

347,20

411,20

83,00104,60

491,90

2010 2011 2012 2013 2014

430,20

TRansfeR ke daeRahTransfer to Local Government

RasIo ToTal uTang TeRhadap pdb Debt to GDP Ratio

2010 2011 2012 2013 2014

26,1%

22%23%24%25%

27%26%

28%

24,4%24,0%

26,2%

24,7%

di Tahun 2014 dibandingkan tahun 2013Decreased 24.7% in 2014 than that 2013

24,7%


peRsenTase pengaduan melaluI aplIkasI WIseComplaint via WISE Application

Jumlah pengaduan di tahun 2014 Tindak lanjut selesai ditangani

Dalam proses tindak lanjut

Terindikasi ada tindak kecurangan

Tidak terindikasi tindak kecurangan

number of complaints in 2014 follow up completed

follow up on progress

fraud

non fraud

477 342135

154323RekRuTmen cpnsCivil Servant Candidates Recruitment

72.856400

1200

1600

600

1400

1800

800

2000

1000

0

200

1.577

1.962

512

1.357

3439 4088

299492

Sarjana Diploma III(umum)

Diploma III(kejuruan)

SMK(umum)

SMK(kejuruan)

FormasiFormation

LulusRealization

Jumlah pelamar online terbanyak dibandingkan Kementerian/Lembaga lainnya

The highest number of online applicants compared to other Ministries/ Institution

135.471

Pelamar online di website KemenkeuThe online applicants at MOF’s website


HigHligHtevents PeristiWa Penting

9 JANUARY 2014 7 FEBRUARI 2014

Menteri Keuangan beserta jajaran pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan menandatangani kontrak kinerja Kemenkeu Wide dan Kemenkeu One serta staf ahli Tahun 2014 di aula Djuanda I, Jakarta. Penetapan komitmen ini merupakan perwujudan visi ‘Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21.

Menteri Keuangan, M. Chatib Basri melakukan inspeksi beras di Pelabuhan Tanjung Priok. Kunjungan ini dilakukan untuk memonitor beras impor yang disinyalir ilegal akibat menjamurnya beras medium Vietnam. Dalam kesempatan tersebut, Chatib menegaskan bahwa Kemenkeu tidak kecolongan masalah impor beras ilegal.

Minister of Finance together with the Echelon I officials and Expert Staffs in the Ministry of Finance signed the Ministry of Finance Wide and the Ministry of Finance One performance contract 2014 in the Djuanda I Hall, Jakarta. Establishment of this commitment is the translation of the vision ‘Become The Driver of Indonesia’s Inclusive Economic Growth in The 21st Century.

Minister of Finance, M. Chatib Basri conducted rice inspection in Tanjung Priok Port. This visit was held to monitor imported rice which allegedly illegal as the Vietnam medium rice trade become more rapid. In that occasion, Chatib confirmed that Ministry of Finance did not miss the illegal imported rice problem.

Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu Wide dan Kemenkeu One

Inspeksi Beras di Tanjung Priok

Ministry of Finance Wide and the Ministry of Finance One Performance Contract Signing

Rice Inspection in Tanjung Priok


12 MARCH 2014 20 MARCH 2014

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan bersama Kerajaan Arab Saudi melakukan penandatanganan Financing Agreement untuk “Development of Education in Seven Universities Project.” Acara yang berlangsung di Auditorium A Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kemenkeu Jakarta ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi di Indonesia.

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhono menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi tahun 2013 secara online melalui e-filing. Dalam acara yang berlangsung di Istana Merdeka, Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak.

The Government of Indonesia through the Ministry of Finance together with the Kingdom of Saudi Arabia signed a Financing Agreement for the “Development of Education in Seven Universities Project.” The event that took place at the Auditorium A Directorate General of Debt Management, Ministry of Finance in Jakarta is intended to improve the quality and relevance of higher education in Indonesia.

President of the Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono submitted Annual Individual Tax Report Form for the year of 2013 online via e-filling. This event took place in the Presidential Palace, President was accompanied by Minister of State Secretariat, Cabinet Secretary and Director General of Taxes.

Penandatanganan Financing Agreement Pengembangan Tujuh Universitas

Penyampaian SPT Presiden melalui E-filing

Signing Financing Agreement for Development of Seven Universities

President Submitted Tax Report Form via E-filling


26-28 MARCH 2014 8 APRIL 2014

Kementerian Keuangan menjadi tuan rumah Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) Treasury Community of Practice (T-Cop). Kegiatan yang berlangsung di Jakarta ini merupakan forum pertukaran informasi dan pengalaman serta forum analisis tantangan terkait implementasi reformasi manajemen keuangan publik di lingkup Asia.

Menteri Keuangan menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), PT Pelindo IV, dan PT Perusahaan Listrik Negara di gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. Melalui kerja sama ini diharapkan dapat menjadi basis mengakses data untuk menjaring potensi pajak baru.

Ministry of Finance hosted The Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) Treasury Community of Practice (T-Cop). This event, held in Jakarta, is a forum to exchange information and experience as well as to analyse challenges regarding the implementation of public financial management reform in Asia.

Minister of Finance signed Memorandum of Understanding/MoU with Workers Social Security Agency (BPJS), PT Pelindo IV, and State Electricity Company PT Perusahaan Listrik Negara in Directorate General of Taxes building. This cooperation is expected to be the basis of data access to capture new potential taxpayers.

Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA)

Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan BPJS, Pelindo dan PLN

Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) MoU Signing with BPJS, Pelindo and PLN


29 APRIL 2014 2 MAY 2014

Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Minister of Foreign Affair and Cooperation Republik Demokratik Timor Leste menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan publik. Acara yang berlangsung di aula Mezzanine gedung Djuanda I, Kemenkeu Jakarta ini akan diimplementasikan oleh Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang akan menyediakan program khusus untuk warga negara Timor Leste.

Wakil Menteri Keuangan I, Anny Ratnawati meresmikan pembukaan masa penawaran Saving Bonds Ritel (SBR) seri SBR001 di auditorium Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Jakarta. SBR merupakan wujud nyata menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global yang belum pulih pasca krisis.

Minister of Finance Republic of the Republic of Indonesia and Minister of Foreign Affair and Cooperation of the Democratic Republic of Timor-Leste signed a Memorandum of Understanding (MoU) regarding the development of human resources capacity in the public finance area. This event was held in the Mezzanine Hall, Djuanda I Building Ministry of Finance office Jakarta. This MoU will be implemented in the State College of Accountancy (STAN) which will provide special programme for Timor Leste citizens.

Vice Minister of Finance I, Anny Ratnawati inaugurated the opening of offering period of Saving Bonds Ritel (SBR) series SBR001 in the Auditorium Directorate General of Debt Management, Jakarta. SBR was issued to maintain economic growth momentum during recovering phase of the global economy after the crisis.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Menteri Luar Negeri Timor Leste

Launching Saving Bond Ritel SBR001

MoU Signing with Minister of Foreign Affair of Timor Leste Launching Saving Bond Ritel SBR001


13 JUNE 2014 16 JUNE 2014

Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Nota Kesepahaman yang diselenggarakan di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta ini terkait dengan kerja sama pembangunan sistem informasi minyak dan gas bumi (migas).

Menteri Keuangan M. Chatib Basri membuka konferensi Auditor Intern Pemerintah Tahun 2014. Acara yang berlangsung di Aula Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta ini mengusung tema “Penerapan Paradigma Baru Pengawasan untuk Memenuhi Ekspektasi Pemangku Kepentingan dan Mengantisipasi Implikasi Hukum atas Kebijakan Publik”. Ke depan, Chatib berharap rekomendasi yang dikeluarkan para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat berpengaruh hingga jangka panjang.

Ministry of Finance signed a Memorandum of Understanding with Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities Republic of Indonesia (SKK Migas). The event which was held in Djuanda Hall, Ministry of Finance Office, Jakarta aims to develop information system regarding oil and gas in Indonesia.

Minister of Finance M. Chatib Basti opened the State Internal Auditor Conference 2014. The conference took place in the Dhanapala Hall, Ministry of Finance Office, Jakarta. The theme of this conference was “ Implementing New Paradigm to Fulfill Stakeholder’s Expectation and Anticipating Legal Implication on Public Policy”. Chatib hoped that the recommendations issued by the Government Internal Audit Apparatus (APIP) will have long term impacts.

SKK Migas Kerja Sama Bangun Sistem IT Terpadu Konferensi Auditor Internal Pemerintah 2014

SKK Migas Collaborate in Building Integrated IT System State Internal Auditor Conference 2014


18 JULY 2014 14 AUGUST 2014

Menteri Keuangan melakukan “Pencanangan Hari Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan” di aula Mezzanine gedung Djuanda I, Kemenkeu Jakarta. Melalui acara tersebut, Kemenkeu berkomitmen terus melakukan perbaikan demi peningkatan kualitas pelayanan kepada publik.

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menandatangani nota kesepakatan Gerakan Nasional Non Tunai di Gedung BI. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga pemerintah untuk senantiasa menggunakan sarana pembayaran non tunai, dalam melakukan transaksi keuangan.

Ministry of Finance established “ The Declaration of Public Service Quality Day in the Ministry of Finance” in the Mezzanine Hall Djuanda I Building, Ministry of Finance Office, Jakarta. Through this event, Ministry of Finance commited to do continous improvements for better public service quality.

Ministry of Finance and Central Bank of Indonesia signed a Memorandum of Understanding regarding National Action on Less Cash Society in the Bank Indonesia Building. This action aims to promote and increase the society, businessman, and public institution’s awareness in using non-cash payment for their financial transactions.

Pencanangan Hari Kualitas Pelayanan Publik di Kemenkeu

Nota Kesepahaman Kemenkeu dan Bank Indonesia Dukung Gerakan Non Tunai

Declaration of Public Service Quality Day in the Ministry of Finance

MoU Signing between Ministry of Finance and Central Bank of Indonesia regarding Support for Less Cash Action


18 AUGUST 2014 24 SEPTEMBER 2014

Pemerintah melalui Kemenkeu dan Bank Indonesia meluncurkan uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014 di gedung Thamrin, Bank Indonesia Jakarta. Pada pecahan uang baru ini tercantum tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencantumkan tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Kementerian Keuangan mengadakan kegiatan Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga Tahun 2013 di Dhannapala, Jakarta. Acara yang diikuti oleh 86 K/L ini merupakan bentuk apresiasi dan motivasi atas kinerja yang baik dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BMN, khususnya dalam utilisasi dan penatausahaan BMN.

The Government through the Ministry of Finance and Bank Indonesia launched notes with a IDR100,000, Year of Emission 2014 in the Thamrin building, Bank Indonesia, Jakarta. On this new denominations listed article Unitary State of the Republic of Indonesia and include the signature of the Minister of Finance and Governor of Bank Indonesia.

The Ministry of Finance held the Reflection and Appreciation to the State Asset Management to Ministry / Agency in 2013 in Dhannapala, Jakarta. The event was attended by 86 Ministries/Agencies is a form of appreciation and motivation on good performance in improving the quality of State Asset Management, particularly in the utilization and administration of BMN.

Launching Uang NKRI BMN Award 2013

Relaunching Uang NKRI BMN Award 2013


1 OCTOBER 2014 15 OCTOBER 2014

Menteri Keuangan membuat lubang biopori yang secara simbolis meresmikan pembukaan masa penawaran Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI011 di hutan kota Srengseng Jakarta Barat. Penerbitan ORI011 bertujuan mengembangkan pasar Surat Utang Negara domestik.

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono melepas penerima Beasiswa Presiden Republik Indonesia (BPRI) Angkatan I Tahun 2014 di ruang Auditorium Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Sentul, Jawa Barat. BPRI merupakan program beasiswa atas kerja sama kantor Kepresidenan dengan Kementerian Keuangan selaku salah satu Dewan Penyantun Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

The Minister of Finance made biopori holes which symbolically inaugurated the opening of the offering period of Government Retail Bonds (ORI) series ORI011 in Srengseng city forest West Jakarta. The issuance of ORI011 aimed at developing the domestic government securities market.

The President of The Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono inaugurated The First Generation of BPRI Awardee 2014 in the Auditorium Peacekeeping Mission Center Sentul, West Java. BPRI is a scholarship programme on cooperation between Presidential Office and Ministry of Finance as one of the Board of Trustee Indonesia Endowment Fund for Education.

Launching Obligasi Negara Ritel seri ORI011 Pelepasan Penerima BPRI Angkatan I 2014

Launching Government Retail Bond series ORI011 The First Generation of BPRI Awardee Inauguration 2014


27 OCTOBER 2014 30 OCTOBER 2014

Presiden RI, Joko Widodo melantik Bambang P. S. Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan dan Mardiasmo sebagai Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta. Dalam acara tersebut, Presiden juga turut melantik sejumlah Menteri Kabinet Kerja periode2014-2019.

Kementerian Keuangan menyelenggarakan upacara bendera memperingati Hari Oeang ke-68 di lapangan AA Maramis, Jakarta. Dalam upacara yang dipimpin oleh Menteri Keuangan. Bambang P.S. Brodjonegoro ini mengusung tema “Dengan Semangat Baru, Kita Selaraskan Gerak Kerja Kemenkeu untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan.”

President, Joko Widodo inaugurated Bambang PS Brodjonegoro as Minister of Finance and Mardiasmo as Vice Minister of Finance at the Presidential Palace, Jakarta. In the event, the President also inaugurated other Ministers under Working Cabinets of 2014-2019 period.

The Ministry of Finance held a flag ceremony commemorating the 68th Oeang day in the AA Maramis field, Jakarta. The ceremony presided by the Minister of Financ, Bambang P.S. Brodjonegoro and the theme was “With the New Spirit, We Synchronize Ministry of Finance Action Plan to Increase People’s Equal Welfare”

Pelantikan Menkeu dan Wamenkeu Upacara Hari Oeang

Inauguration of Minister and Vice Minister of Finance Oeang Day Ceremony


8 DECEMBER 2014 11 DECEMBER 2014

Presiden RI secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015 kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan daerah di istana Jakarta. Secara simbolis, penyerahan DIPA diberikan kepada K/L yang tiga tahun berturut-turut mendapat opini WTP dari BPK dan memperoleh pagu anggaran tertinggi dalam UU APBN TA 2015, salah satunya Kementerian Keuangan.

Islamic Development Bank (IDB) Group bekerja sama dengan Kementerian Keuangan secara resmi membuka Country Gateway Office (CGO) di Indonesia. Kehadiran CGO di Indonesia ini diharapkan dapat berperan efektif dalam mendukung prioritas pembangunan bagi pemerintah, terutama pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

The President of Republic of Indonesia formally handed Budget Implementation List (DIPA) 2015 to all Ministry/Institution and local government in Presidential Palace Jakarta. Symbolically, DIPA were given to the Ministry/Institution which has awarded an Unqualified Opinion from BPK in three consecutive years and obtained the highest budget ceiling in State Budget Law for 2015 Fiscal Year, one of which is the Ministry of Finance.

Islamic Development Bank (IDB) Group in cooperation with The Ministry of Finance officially opened Country Gateway Office (CGO) in Indonesia. The presence of CGO in Indonesia is expected to effectively support the development, particularly infrastructure, education and health development.

Penyerahan DIPA 2015 Pembukaan Kantor IDB di Indonesia

DIPA 2015 Handover IDB Office Opening in Indonesia


awards and Certificates PengHargaan

Dan sertiFiKat


No. PenghargaanAward and Certification

1.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2013.

Unqualified Opinion awarded by The Audit Board of The Republic of Indonesia upon Ministry of Finance 2013 Financial Report.

2.

Juara I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kementerian diberikan oleh Komisi Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

1st Rank Public Information Disclosure Award, Ministry Category awarded by Public Information Commission upon Ministry of Finance’s Information and Documentation Management Official.

3.

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik Tingkat Nasional yang dinilai oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM selaku Pembina BPHN.

The Best Legal Documentation and Information Network Management at the National Level assessed by The National Law Development Agency Ministry of Law and Human Rights.

4.

Juara I Toilet Publik di Kantor Pusat/Utama Kementerian/Lembaga Tahun 2014 yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan.

1st Rank Public Toilet in the Ministry/Institution Headquarters 2014 awardedby Ministry of Health.

5.

Stan Terbaik dalam Festival Anti Korupsi Yogyakarta yang diadakan oleh KomisiPemberantasan Korupsi.

Best Stand at the Yogyakarta Anti Corruption Festival held by CorruptionEradication Commission.

6.

2 Gold Winner Majalah Media Keuangan dalam acara Inhouse Magazine Award (InMA) yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers.

2 Gold Winner Majalah Media Keuangan at the Inhouse Magazine Award (InMA) held byPress Company Union.

7.

Juara 2 Website Kementerian/Lembaga Terbaik dalam acara e-Transparancy Award yang diadakan oleh Paramadina Public Policy Institute.

2nd Rank Best Ministry/Institution at the e-Transparancy Award held by ParamadinaPublic Policy Institute.



8.

Kementerian/Lembaga dengan Pelaporan Gratifikasi Terbanyak Tahun 2014 berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ministry/Institution with The Most Gratification Report 2014 based on Corruption Eradication Commission Record.

9.

Predikat A LAKIP diberikan Kementerian PAN-RB atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kementerian Keuangan Tahun 2013.

Predicate A LAKIP awarded by Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform upon Ministry of Finance 2013 Government Performance Accountability Report.

10.

Peringkat Pertama Laporan Kehumasan Terbaik dalam acara Anugerah Media Humas Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

1st Rank Best Public Relation Report at the Public Relation Media Award 2014 held by Ministry of Communication and Informatics.

11.

Penyelamatan dan Pelestarian Arsip yang Bernilai guna pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diberikan oleh Arsip Nasional RI.

Rescue and Preservation of Valuable Archives as a responsibility to society, nation and state awarded by National Archive of Republic of Indonesia.

12.

5 Unit Kerja Kementerian Keuangan meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bangko3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kudus5. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwakarta

Five units under Ministry of Finance awarded as Free Corruption Zone1. Bojonegoro Small Tax Office2. Treasury Service Office Bangko3. State Wealth and Auction Office Surabaya4. Customs Supervision and Service Office Kudus5. Customs Supervision and Service Office Purwakarta



13

9 Unit Kerja Kementerian Keuangan meraih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 1. Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar III Jakarta2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kediri4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang5. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jakarta6. Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan7. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang II9. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Purwokerto

Nine units under Ministry of Finance awarded as Bureaucratic Zone with Clean and Excellent Service 1. Major Tax Office III Jakarta2. State Wealth and Auction Office Jakarta V3. Customs Supervision and Service Office Kediri4. Treasury Service Office Malang5. Center for Electronic Procurement Service Jakarta6. Directorate of Fiscal Equalization Fund, Directorate General of Fiscal Balance7. State Wealth and Auction Office Banda Aceh8. Treasury Service Office Semarang II9. Tax Office Purwokerto

142 Penghargaan BMN Award Tahun 2014 kategori Continuous Improvement Award dan Banda Tadya Abiwada diberikan dalam acara BMN Award Tahun 2014.

Continuous Improvement Award and Banda Tadya Abiwada awarded at The BMN Award 2014.

15

The Most Professional Borrowers in Asia for Sovereign Category Penghargaan Internasional dari Majalah FinanceAsia atas Pengelolaan Utang dalam FinanceAsia Fixed Income Research Poll 2014.

The Most Professional Borrowers in Asia for Sovereign Category International Award by FinanceAsia Magazine upon Debt Management at the FinanceAsia Fixed Income Research Poll 2014.

16

Issuer of the year 2014 diberikan atas Penerbitan Euro Bond Republik Indonesia untuk Pertama Kalinya dengan menawarkan sovereign bond sebesar EUR1 miliar.

Issuer of The Year 2014 upon The First Issuance of Republic of Indonesia Euro Bond with EUR 1 Billion Sovereign Bond Offering.



17

Best Indonesia Bond 2014 diberikan atas penerbitan Euro Bond Republik Indonesia tahun 2014 yang berhasil menyerap dana sebesar EUR1 miliar (dengan total book order EUR6,7 miliar dari pasar Eropa.

Best Indonesia Bond 2014 upon The Issuance of of Republic of Indonesia Euro Bond in 2014 that succeeded to absorb EUR1 billion (total book order EUR6,7 billion from European market.

18

Best Sovereign Bond Deal in Southeast Asia 2014 diberikan atas Penerbitan Gobal Sukuk 2014 dengan nominal USD1,5 miliar.

Best Sovereign Bond Deal in Southeast Asia 2014 upon The Issuance of Global Sukuk 2014 with nominal value of USD 1,5 billion.

19

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Utama Kategori Mentor Tahun 2014 diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas komitmen membangun kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Main Level Category Mentor 2014 awarded by Ministry of Women Empowerment and Child Protection for the commitment to promote gender equality, women empowerment, and child protection.

20

Penghargaan Bronze Champion of Indonesia WOW Brand 2014 kategori Institusi Publik-Kementerian yang diselenggarakan oleh MarkPlus Insight.

Bronze Champion of Indonesia WOW Brand 2014 Award category Ministry/Institution held by MarkPlus Insight.



21

Gold Medal Winner (Juara Kedua) kategori The Best Operation pada ajang The Best Contact Center Indonesia 2014 oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.

Gold Medal Winner (Second Place) category The Best Operation at The Best Contact Center Indonesia 2014 won by Directorate General of Taxes Information and Contact Center Office.

22

Gold Medal Winner (Juara Pertama) kategori The Best Customer Service (Small In-House) pada ajang Top Ranking Performers in the Contact Center Asia Pasific 2014 oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.

Gold Medal Winner (First Place) category The Best Customer Service (Small In-House) at the Top Ranking Performers in the Contact Center Asia Pacific 2014 won by Directorate General of Taxes Information and Contact Center Office.

23

Silver Medal Winner (Juara Kedua) kategori The Best in Customer Service (Small In-House) pada ajang Top Ranking Performers in The Contact Center World 2014 oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.

Silver Medal Winner (Second Place) category The Best Customer Service (Small In-House) at the Top Ranking Performers in the Contact Center Asia Pacific 2014 won by Directorate General of Taxes Information and Contact Center Office.


Halaman ini sengaja dikosongkan

This space left blank intentionaly


BamBang P SBrodjonegoroMENTERI KEUANGANMINISTER OF FINANCE


Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, beragam langkah dan kegiatan Kementerian Keuangan dalam mengawal perekonomian Indonesia khususnya selama tahun 2014, dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Tahun 2014 disebut sebagai tahun politik yang penuh tantangan. Isu politik dalam negeri mendominasi sepanjang tahun, stabilitas perekonomian nasional pun menjadi taruhan. Tak hanya isu domestik, isu global seperti kebijakan Amerika Serikat untuk mengurangi tingkat suku bunga juga ikut menggoyang perekonomian nasional. Tepat kiranya, tema laporan tahunan Kementerian Keuangan tahun 2014 adalah “Stabilitas Ekonomi untuk Kemakmuran”. Tema ini ialah cerminan kerja keras Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Tahun 2014 ini disusun sebagai salah satu upaya Kementerian Keuangan untuk mengabadikan beragam peristiwa penting dan bersejarah dalam perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2014, serta langkah kebijakan yang diambil Kementerian Keuangan dalam menyikapi dinamika perekonomian nasional.

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi WabarakatuhBest Wishes to All of Us

Praise and gratitude to the Lord, the One True almighty, because of His mercy and blessing, Ministry of Finance’s agendas and programmes during the year of 2014, can run well and smoothly.

The year of 2014 is referred as a challenging political year. Domestic political issues become major issue throughout the year which puts the stability of national economy at stake. In addition to domestic issues, global issue like US policy to reduce its interest rates also hampered the national economy. It is presumably appropriate to set the theme of Ministry of Finance 2014 Annual Report as “Economic Stability for Prosperity”. This theme reflects the hard work of the Ministry of Finance in maintaining the stability of the national economy, in order to increase the prosperity and welfare of the Indonesian people.

The Ministry of Finance 2014 Annual Report is Ministry of Finance effort to capture notable and historic events in the Indonesian economy throughout 2014, as well as policy taken by the Ministry of Finance in addressing the dynamics of the national economy.

“Tahun 2014 disebuT sebagai Tahun poliTik yang penuh TanTangan. isu poliTik dalam negeRi mendominasi sepanjang Tahun, sTabiliTas peRekonomian nasional pun menjadi TaRuhan.

THE YEAR OF 2014 IS REFERRED AS A CHALLENGING POLITICAL YEAR. DOMESTIC POLITICAL ISSUES BECOME MAJOR ISSUE THROUGHOUT THE YEAR WHICH PUTS THE STABILITY OF NATIONAL ECONOMY AT STAKE.


Sepanjang tahun 2014, Kementerian Keuangan berupaya untuk senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Beragam prestasi pun berhasil diraih dalam usahanya meningkatkan kualitas layanan, antara lain keberhasilan memperoleh nilai sempurna 100 dan peringkat pertama dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2014 untuk kategori Kementerian. Kemudian, dalam peringatan hari antikorupsi tahun 2014, lebih dari 60 persen penghargaan zona integritas pun berhasil diraih. Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) direbut oleh sembilan unit vertikal Kementerian Keuangan. Hal tersebut telah membuktikan adanya komitmen kuat Kementerian Keuangan untuk memperbaiki layanan dan menerapkan budaya bersih dan antikorupsi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Saudara Muhamad Chatib Basri yang telah menyelesaikan masa tugasnya pada bulan Oktober 2014. Pencapaian Kementerian Keuangan selama tahun 2014 adalah hasil kerja keras beliau dalam memimpin dan mengarahkan Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional melalui beragam kebijakan yang dikeluarkan.

Kami juga ingin memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras sepanjang tahun 2014 dalam upayanya mewujudkan stabilitas ekonomi untuk kemakmuran. Ke depan, saya mengharapkan seluruh keluarga besar

Throughout 2014, the Ministry of Finance always manages to provide excellent services to the society. Various accomplishments were successfully earned in its efforts to improve service quality, such as obtaining a perfect score of 100 and first rank in the Public Information Award 2014 for Ministry category. Furthermore, in commemoration of anti-corruption day in 2014, Ministry of Finance succesfully achieved more than 60 percent integrity zone awards. Nine vertical units under the Ministry of Finance were also awarded as Clean Bureucracy Units with Excellent Service. All the achievements prove strong commitment of the Ministry of Finance to improve services and implement clean and anti-corruption culture.

On this precious occasion, we would like to express our most sincere appreciation to Mr. Mohammad Basri, who has completed his term in October 2014. Various achivements during 2014 were results of his hard work in leading and directing the Ministry of Finance to maintain the stability of the national economy through the implementation of various policies.

We also would like to send our gratitude to officials and employees of the Ministry of Finance who have worked hard throughout 2014, putting their great efforts to attain economic stability for prosperity.


Kementerian Keuangan dapat terus menunjukkan kesungguhan dalam menunaikan tugas masing-masing.

Kementerian Keuangan akan senantiasa meningkatkan kinerja demi Indonesia yang lebih baik. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi seluruh masyarakat.

Wassalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menteri Keuangan RIMinister of Finance of Republic of Indonesia

Bambang P.S. Brodjonegoro

Looking forward, I am hoping the entire staff of the Ministry of Finance can always show their best effort in carrying out their duties.

The Ministry of Finance will continue to improve its performance for a better Indonesia. Finally, I hope this annual report provides benefits and value added for the entire society.


TARI HUDOQ

Tari Hudoq yang berasal dari Kalimantan Timur merupakan bagian ritual

suku Dayak Bahau dan Dayak Modang di setiap selesai upacara manugal

atau menanam padi. Tarian ini melambangkan roh yang diutus oleh

leluhur untuk memberikan kabar baik dan benih tanaman obat-obatan

bagi masyarakat. Selayaknya makna tarian Hudoq tersebut, Kementerian

Keuangan selalu menjadi katalisator pembangunan di semua sektor guna

mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Hudoq dance, from East Kalimantan, is part of Dayak Bahau and Dayak Modang tribes’ rituals after the Manugal or rice planting ceremony. This dance depicts the spirit sent by the ancestor to deliver good news and medicinal plant seeds for the community. As the meaning of Hudoq dance, Ministry of Finance Republic of Indonesia has always been the catalyst in development of all sectors in order to achieve stable economic growth.

50 BAB 2Profil Kementerian

ProFilKeMenterian

02MinistrY oF FinanCe' s ProFile

BaB

51CHAPTER 2Ministry Profile

MinistrY oF FinanCe' s ProFile

Visi

Misi

VISION

MISSIONS

Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21.

Become the driver of Indonesia’s inclusive economic growth in the 21st century.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai lima misi yang tertuang dalam KMK 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, yaitu:

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;

2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;

3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;

4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;

5. Menarik dan mempertahankan talenta terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

In order to achieve its vision, Ministry of Finance has five missions defined in KMK 36/KMK.01/2014 regarding Blue Print of Ministry of Finance Institutional Transformation 2014-2025, the missions are:

1. Achieving high level of tax and custom compliance through excellent service and strict law enforcement;

2. Implementing prudent fiscal policy;

3. Managing central government budget with minimum risk;

4. Ensuring government revenue distributed efficiently and effectively;

5. Attracting and maintaining best talent by offering competitive employees value proposition.

VIsI, mIsIdan TaTanIlaIVision, Missionsand Values


tata nilaiValues

a. Integritas Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak

dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

b. Profesionalisme Bekerja tuntas dan akurat atas dasar

kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

c. Sinergi Membangun dan memastikan hubungan kerja

sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

d. Pelayanan Memberikan layanan yang memenuhi

kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

e. Kesempurnaan Senantiasa melakukan upaya perbaikan

di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

a. Integrity Think, speak, and act well and adhere to code

of conduct and moral principles.

b. Profesionalism Work properly and accurately based on best

basic competence with full responsibility and high commitment.

c. Sinergy Develop and ensure productive internal

cooperation and harmonious partnership with stakeholders, to create beneficial and high quality work.

d. Services Provide services that satisfy stakeholders

wholeheartedly, transparantly, promptly, accurately, and safely.

e. Perfection Always do improvement in all fields to be and

give the best


TaTa nilai dan Perilaku uTama

kemenTerian keuanganValues anD Main BeHaViour oF MinistrY oF FinanCe

IntegritasIntegrity

ProfesionalismeProfesionalism

SinergiSinergy

PelayananService

KesempurnaanPerfection

Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercayaAct honestly, sincerely and trustfully

Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luasHave broad expertise and knowledge

Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormatiHave good prejudice, mutual trust, and respect.

Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentinganServe with stakeholders satisfaction orientation

Berwawasan ke depan dan adaptifBe forward looking and adaptive

Bertindak transparan dan konsistenAct transparantly and consistenty

Memiliki kepercayaan diri yang tinggiHave high confidence

Berkomunikasi dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaanBe open minded and accept diversity

Menghindari arogansi kekuasaanAvoid arrogance of power

Melakukan perbaikan terus menerusDo continous improvement

Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercelaMaintain dignity and not doing despicable things

Bekerja efisien dan efektifWork efficiently and effectively

Menemukan dan melaksanakan solusi terbaikFind and implement the best solution

Bersikap ramah dan santunBe friendly and polite

Mengembangkan inovasi dan kreatifitasDevelop innovation and creativity

Bertanggung jawab atas hasil kerjaBe responsible for the work

Bekerja cerdas, cepat, cermat dan tuntasWork smart, fast, accurately and completely

Berorientasi pada hasil yang memberikan nilai tambahSet orientation on value added results

Bersikap proaktif dan cepat tanggapBeing proactive and responsive

Peduli lingkunganCare to the environment

Bersikap obyektifAct objectively

Bekerja dengan hatiWork wholeheartedly - - -


History of Financial

Management sejaraH Pengelolaan Keuangan


Setelah Belanda mengusir Portugis dari Hindia Belanda, VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) diberikan wewenang melalui hak octrooi untuk mencetak uang dan menetapkan kebijakan ekonomi. Pada Maret 1809, pemerintahan Daendels memutuskan membangun sebuah istana yang rencananya digunakan sebagai pusat pemerintahan. Setelah Daendels digantikan oleh Gubernur Jansen, pembangunan istana dihentikan. Pembangunan istana baru dilanjutkan oleh Letnan Kolonel J.C Schultze meski kemudian terhenti kembali akibat kekuasaan beralih ke Inggris.

Pemerintahan Inggris oleh Thomas Stamford Raffles (1811-1816) menetapkan kebijakan baru yaitu landrent (pajak tanah), dengan mengubah pola pajak bumi yang diterapkan Belanda sebelumnya. Namun demikian, kebijakan ini gagal karena tidak adanya dukungan dan kurangnya pemahaman penduduk mengenai uang dan

After the Dutch expelled the Portuguese from the Dutch East Indies, VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) was authorized through octrooi right to print money and set economic policy. In March 1809, Daendels government decided to build a palace which is planned to be used as the center of government. After Daendels replaced by Governor Jansen, the palace construction was stopped. Construction of the new palace continued by Lieutenant Colonel JC Schultze though later halted due to the power switch back to England.

The British Government by Thomas Stamford Raffles (1811-1816) set a new policy that was landrent, by changing the pattern of Dutch taxes applied previously. However, this policy failed due to of lack support and lack of understanding of the resident about money and tax calculation. When Dutch East Indies was taken back by

sebelum kemeRdekaanPrior to Independence

Pengelola keuangan pemerintah di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan. Melalui pengelolaan keuangan yang baik, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi akan berjalan sesuai dengan tujuan menyejahterakan rakyat. Kini, peran tersebut dijalankan oleh Kementerian Keuangan sebagai penjaga keuangan Negara (Negara Dana Raksa).

The Indonesian government financial management already exist since the days of empire. Through good financial management, the economic development will be consistent with the purpose of welfare of the people. Now, that role is run by the Ministry of Finance as the guardian of State Finance (Negara Dana Raksa).

“pada kabineT pResidensial peRTama Ri, pResiden soekaRno mengangkaT dR. samsi sebagai menTeRi keuanganIN THE FIRST PRESIDENTIAL CABINET OF INDONESIA, PRESIDENT SUKARNO APPOINTED DR. SAMSI AS MINISTER OF FINANCE


Dutch, General Du Bus (1826) went on to finish the construction of the palace in 1828. Du Bus eventually founded De Javasche Bank to bring order and arrange payment system.

Du Bus then was replaced Van Den Bosch who enforced cultuurstelsel (forced cultivation system) and forced labor to produce commodities that had high demand in the world market. At that time, the Dutch government began to implement a policy of laissez faire laissez passer or the economy submitted to the private sector. At this time, the Department van Financien was formed as the coordinating execution of tasks, coaching, and give financial administrative support to other places.

In 1942, Japan had occupied the Dutch East Indies. Department of Finance building used as the center of financial and economic policy : (1) force the surrender of all assets of the bank; (2) perform a regulation that orders for the liquidation of the entire Banks of the Netherlands, the UK, and China; (3) perform invasion money. Japanese focused on Pacific war led to sharp decrease on welfare and hyperinflation.

Tahun 1942, jepang beRhasil menduduki hindia belanda. gedung depaRTemenT of finance dijadikan TempaT pengolahan keuangan dan kebijakan ekonomiIN 1942, JAPAN HAD OCCUPIED THE DUTCH EAST INDIES. DEPARTMENT OF FINANCE BUILDING USED AS A CENTER OF FINANCIAL AND ECONOMIC POLICY“

perhitungan pajak. Saat Hindia Belanda kembali dikuasai Belanda, Jenderal Du Bus (1826) melanjutkan pembangunan istana hingga selesai pada 1828. Du Bus akhirnya mendirikan De Javasche Bank untuk menertibkan dan mengatur sistem pembayaran.

Du Bus kemudian digantikan Van Den Bosch yang memberlakukan cultuurstelsel (sistem tanam paksa) dan kerja rodi untuk memproduksi komoditi yang memiliki permintaan di pasar dunia. Kala itu, pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan kebijakan laissez faire laissez passer atau perekonomian yang diserahkan pada pihak swasta. Pada masa ini Departement van Financien dibentuk sebagai tempat pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasif keuangan ke tempat lain.

Tahun 1942, Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda. Gedung Departement of Finance dijadikan tempat pengolahan keuangan dan kebijakan ekonomi: (1) memaksa penyerahan seluruh aset bank; (2) melakukan ordonansi berupa perintah likuidasi untuk seluruh Bank Belanda, Inggris, dan Cina; (3) melakukan invasion money. Fokus Jepang terhadap Perang Pasifik menyebabkan kesejahteraan rakyat merosot tajam dan hyperinflation.


Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Gedung Department of Financien masih berfungsi sebagai pusat kegiatan pengolahan keuangan. Saat itu, keadaan ekonomi keuangan negara sangat buruk akibat inflasi yang tinggi. Kondisi ini terjadi karena beredarnya tiga buah mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang pendudukan Jepang.

After the declaration of independence in August 17, 1945, Department of Financien Building still serves as the center of the financial management. At that time, the state financial situation was very bad due to high inflation. This condition occurs due to the circulation of the three currencies in the territory of the Republic of Indonesia, which is the currency De Javasche Bank, the Dutch government currency and the currency of the Japanese occupation.

Pada kabinet presidensial pertama RI, Presiden Soekarno mengangkat Dr. Samsi sebagai Menteri Keuangan. Dr Samsi berhasil mencairkan uang peninggalan pemerintahan Hindia Belanda yang dikuasai Jepang sehingga dapat digunakan untuk membiayai perjuangan. Pada 26 September 1945, Dr. Samsi mengundurkan diri dan digantikan oleh A.A. Maramis yang menginstruksikan tim serikat buruh G. Kolff selaku tim pencari data untuk menemukan tempat percetakan uang dengan teknologi yang relatif modern. Hasilnya, percetakan G. Kolff Jakarta dan Nederlands Indische Mataaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF) dinilai memenuhi persyaratan. Selanjutnya, A.A. Maramis membentuk Panitia Penyelenggaraan Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia yang diketuai oleh TBR Sabarudin dan ditangani oleh RAS Winarno dan Joenet Ramli, untuk mencetak Oeang Republik Indonesia (ORI).

Pada Kabinet Sjahir 1, Menteri Keuangan dijabat oleh Mr. Sunarjo Kolopaking. Berlakunya uang NICA sehingga menyebabkan Kabinet Sjahrir mengalami kesulitan mengedarkan ORI. Sjahrir lantas menunjuk Ir. Surachman Tjokroadisurjo sebagai Menteri Keuangan untuk mengatasi kesulitan ekonomi dengan jalan: (1) melakukan Program Pinjaman Nasional pada Juli 1946; (2) melakukan penembusan blokade dengan diplomasi beras ke India; (3) mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika yang dirintis oleh badan semi pemerintah bernama

In the first presidential cabinet of Indonesia, President Sukarno appointed Dr. Samsi as Minister of Finance. Dr. Samsi managed to liquidate the Dutch East Indies government’s money held by Japan so it could be used to finance the battle. On September 26, 1945, Dr. Samsi resigned and was replaced by A.A. Maramis who instructed the labor union G. Kolff as a data search team to find money printing press with a relatively modern technology. As a result, printing G. Kolff Jakarta and Nederlands Indies Mataaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF) were considered to meet the requirements. Furthermore, A.A. Maramis formed Organizing Committee Printing Banknotes of the Republic of Indonesia, chaired by TBR Sabarudin and handled by RAS Winarno and Joenet Ramli, to print Oeang Republic of Indonesia (ORI).

At the Cabinet Sjahir 1, the Minister of Finance held by Mr. Sunarjo Kolopaking. Applicability of NICA money causing Sjahrir Cabinet had difficulty in circulating the ORI. Sjahrir then pointed Ir. Surachman Tjokroadisurjo as Finance Minister to cope with the economic difficulties through: (1) Conduct the National Loan Program in July 1946; (2) Perform blockade penetration with rice diplomacy to India; (3) Make contract with a private US company that pioneered by semi-governmental agency called Banking and Trading Corporations under the leadership Soemitro

masa kemeRdekaanIndependence Period


pada Tanggal 30 okTobeR 1946 iTulah yang dipeRingaTi sebagai haRi keuangan Republik indonesia sampai sekaRang

ON OCTOBER 30, 1946, THAT WAS THE DAY THAT IS CELEBRATED AS INDONESIAN DAYOF FINANCE UNTIL NOW

“

Banking and Trading Corporations dibawah pimpinan Soemitro Djojohadikusumo; (4) membuka perwakilan dagang resmi yang bernama Indonesia Office (Indoff).

Pada 2 Oktober 1946, Menteri Keuangan digantikan oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang menerbitkan emisi pertama uang kertas ORI pada 30 Oktober 1946. Hari itulah yang diperingati sebagai Hari Keuangan RI sampai sekarang.

Untuk menghargai jasa A.A Maramis, maka gedung Department of Financien yang menjadi pusat kerja Menkeu diberi nama gedung A.A Maramis. Seiring dengan kebutuhan akan koordinasi antar unit, sejak tahun 2007 gedung Menteri Keuangan dipindah ke Gedung Djuanda 1 yang berlokasi di seberang gedung A.A Maramis. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto PP No. 47/2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara maka sejak 2009 nomenklatur Departemen Keuangan berubah menjadi Kementerian Keuangan.

Djojohadikusumo; (4) Open official trade representative named Indonesia Office (Indoff).

On October 2, 1946, the Minister of Finance was replaced by Mr. Sjafruddin Prawiranegara who published the first emission of bank notes ORI on October 30, 1946. That was the day that is celebrated as Indonesian Day of Finance until now.

To appreciate the services of AA Maramis, the Department of Financien main building was named AA Maramis building. Along with the need for coordination between units, since 2007 the Finance Minister building was moved to the Djuanda 1 Building in located across the AA Maramis building. Following up on the Act No. 39 of 2008 concerning the Ministry of State in conjunction with PP 47/2009 on the establishment and State Ministry Organization, since 2009 Finance Ministry nomenclature has transformed into the Ministry of Finance.


*) Sejak 17 Oktober 2014 berubah nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Resiko

Since October 17th, 2014 Directorat General of Debt Management has changed into Directorat General of Budget Financing and Risk Management

Staf KhususSpecial Staff

Menteri KeuanganMinister of Finance

Wakil Menteri KeuanganVice Minister of Finance

Staf AhliAssistant of Minister

organiZationstruCture struKtur

organisasi


Inspektorat JenderalInspectorate General

Direktorat JenderalAnggaran

Directorate General of Budget

Direktorat JenderalBea dan Cukai

Directorate General ofCustoms and Excise

Direktorat JenderalPerbendaharaan

Directorate General ofTreasury

Direktorat JenderalKekayaan Negara

Directorate General ofState Asset

Badan Pendidikan dan Pelatihan KeuanganFinance Education and

Training Agency

Direktorat JenderalPerimbangan Keuangan

Directorate General ofFiscal Balance

Badan KebijakanFiskal

Fiscal Policy Office

Direktorat JenderalPengelolaan

Utang*Directorat General of

Debt Management

Sekretariat JenderalSecretariat General

Direktorat JenderalPajak

Directorate General of Taxes


Lahir di Jakarta, 3 Oktober 1966. Menempuh pendidikan Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Regional di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1985-1990). Melanjutkan pendidikan Master (1995) dan Ph.D (1997) dalam bidang ekonomi pembangunan dan regional di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Pernah menjadi dosen tamu pada The Department of Urban and Regional Planning, University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, pada November 2002. Memulai karirnya sebagai Dekan FE-UI (2005-2009), kemudian menjadi Director General Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank (2011).

Sejak 21 Januari 2011, beliau menjabat sebagai Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan II pada tanggal 1 Oktober 2013. Saat ini juga masih menjabat sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo melantik beliau sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja Tahun 2014-2019.

Born in Jakarta, October 3rd, 1966. He studied Regional and Development Economics in the Faculty of Economics, University of Indonesia (1985-1990). Earned Master (1995) and Ph.D (1997) degrees in the field of regional and development economics at the University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. Been guest lecturer at the Department of Urban and Regional Planning, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, in November 2002. He began his career as The Dean of FE-UI (2005-2009), later became The Director General of the Islamic Research and Training Institute , Islamic Development Bank (2011).

Starting from January 21st, 2011, he served as Acting Head of the Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance and was appointed as Vice Minister of Finance II on October 1st, 2013. He is still serving as a Professor of Economics, Faculty of Economics, Universitas Indonesia. Subsequently, on October 27th, 2014, President Joko Widodo inaugurated him as Ministry of Finance in the Working Cabinet2014-2019 period.

BaMBang P s BroDjonegoroMenteri KeuanganMinister of Finance


Lahir di Solo, 10 Mei 1958. Menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (1981). Melanjutkan pendidikan Master of Business Administration (MBA) di Universitas Bridgeport, Connecticut, Amerika Serikat (1989). Lalu, pada 1999 meraih gelar Doktor dari School of Public Policy, University of Birmingham, Inggris.Pada 2004 dilantik menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara. Kemudian dipercaya sebagai Wakil Ketua Tim Pembahas Rancangan Undang-Undang tentang BPK RI (2006). Beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2006-2010). Pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI) pada 2010–2014.

Selanjutnya, pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Percepatan Anggaran (TEPPA), (2011–sekarang), Ketua Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional (TQA RBN) (2011-sekarang). Dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 27 Oktober 2014 dan dipercaya sebagai sebagai Plt. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 1 Desember 2014.

Born in Solo, May 1th0, 1958. He studied his bachelor degree at the Faculty of Economics Gajah Mada University (1981). Continuing his Education Master of Business Administration (MBA) at the University of Bridgeport, Connecticut, United States (1989). Then, in 1999, obtained his PhD from the School of Public Policy, University of Birmingham, UK.In 2004 was inaugurated as the Assistant of Minister for State Expenditure. Subsequently appointed as Vice Chairman of the Panel Team concerning Draft Law on BPK RI (2006). He served as Director General of Fiscal Balance, Ministry of Finance (2006-2010). Mardiasmo served as Head of Development and Finance Controller Board(BPKP-RI) in 2010-2014.

Hehaso served as Vice Chairman of the Evaluation and Controlling Team of Budget Acceleration (TEPPA), (2011-present), Chairman of the National Bureaucratic Reform Quality Assurance (TQA RBN) (2011-present). Inaugurated as Vice Minister of Finance on October 27th, 2014 and serving as Acting Director General of Taxes, Ministry of Finance starting from December st1, 2014.

MarDiasMo

Wakil Menteri Keuangan; dan Plt. Direktur Jenderal PajakVice Minister of Finance; and Acting Director General of Taxes


Lahir di Palembang, 29 Maret 1957. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya, pada 1986 dan Master dari Universitas Illinois, Urbana-Champaign pada 1991. Pada 2006 menjabat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan, kemudian dipercaya menduduki jabatan Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2008-2009). Menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2009 dan Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara pada Januari 2011. Kemudian, mulai September 2011 ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Pada tanggal 13 Januari 2012 ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

Lahir di Jakarta, 1 Juni 1957. Lulus Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1980 dan Diploma IV pada 1987. Mendapatkan gelar Master of Public Management di Carnegie Mellon, Universitas Pitsburgh, Pennsylvania pada 1998. Pernah menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2006) serta Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2008). Dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan pada tanggal 21 Januari 2011.

Born in Palembang, March 2th9, 1957. He earned a Bachelor of Economics from the University of Sriwijaya, in 1986 and a Master from the University of Illinois, Urbana-Champaign in 1991. In 2006 served as Director General of Treasury, then held position as the Director of Budget Implementation, Directorate General of Treasury (2008-2009). Served as The Secretary of the Directorate General, Directorate General of Treasury in the 2009 and Assistant of Minister for State Expenditure in January 2011. Then, starting September 2011 was assigned as Acting Secretary General of the Ministry of Finance. On January 13rd, 2012 assigned as the Secretary General of the Ministry of Finance.

Born in Jakarta, on June 1st, 1957. He obtained Diploma III Finance with specialization in Accountancy at the State College of Accountancy (STAN) in 1980, and continued his Diploma IV in 1987. He earned his master in Public Management at Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania, in 1998. He was the Director of Financial Management Development of the Public Service Board, at the Directorate General of Treasury (2006) and Director of Accounting and Financial Reporting, Directorate General of Treasury (2008). He was appointed as Inspector General at the Ministry of Finance commencing on January 21st, 2011.

kiaguS ahmad Badaruddin

VincenTiuS Sonny loho

SEKRETARIS JENDERALSECRETARY GENERAL

INSPEKTUR JENDERALINSPECTORATE GENERAL


Lahir di Palembang, 11 Juni 1966. Menempuh pendidikan Ekonomi Pembangunan dari Universitas Sriwijaya, pada 1990 dan meraih gelar Master of Arts Economics and Banking di Universitas Colorado, Denver pada 1999.Memulai karir di Badan Analisa Keuangan dan Moneter (1992-2001). Pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun 2008. Pada Juni 2011 dilantik menjadi Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Anggaran. Pada 27 November 2013 dipercaya menjadi Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Lahir di Banyuwangi, 29 Maret 1967. Meraih gelar Sarjana Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1990 dan Master of Arts Economics dari Universitas Colorado pada 1997. Memulai karirnya di Kementerian Keuangan pada tahun 1991 dan pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok pada tahun 2007. Selanjutnya, pada tahun 2008, dilantik sebagai Direktur Teknis Kepabeanan. Dua tahun kemudian, pada 2010, dipercaya sebagai Direktur Fasilitas Kepabeanan. Lalu, sejak 25 April 2011 diberi amanah sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Born in Palembang, on June 11th, 1966. He obtained bachelor degree in Development Economy from Universitas Sriwijaya in 1990 and earned master degreeof Arts Economics and Banking in Colorado University, Denver in 1999. He started his career in Financial and Monetary Analysis Agency (1992-2001). He was the Head of State Revenue and Expenditure Budget Center in 2008. He was the Director of Non Tax Revenue in Directorate General of Budget starting from June, 2011. Then he was appointed as Director General of Budget since November 27th, 2013.

Born in Banyuwangi, on March 29th, 1967. He obtained bachelor degree in Forestry from Bogor Institute of Agriculture in 1990, and Master of Arts in Economics at the University of Colorado in 1997. He began his career at the Ministry of Finance in 1991, and was Head of Tanjung Priok type A Prime Customs Office in 2007. Then, he became the Director of Customs Facility in 2010. Commencing on April 25th, 2011, he serves Director General of Customs and Excise at the Ministry of Finance.

aSkolani

agungkuSwandono

DIREKTUR JENDERAL ANGGARANDIRECTOR GENERAL OF BUDGET

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIDIRECTOR GENERAL OF CUSTOMS AND ExCISE


Lahir di Yogyakarta, 6 Juni 1959. Mengenyam pendidikan Ekonomi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada (UGM), pada 1983 dan meraih gelar Master dari Universitas Vanderbilt pada 1991. Lulus program doktor dari Sekolah Pascasarjana UGM pada 2009. Pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara. Berpengalaman sebagai Direktur Eksekutif Bank Pembangunan Asia (2009-2011). Pada Januari 2011 dilantik sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Kemudian, pada 27 November 2013 dipercaya menjadi Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Lahir di Ciamis, 10 Oktober 1962. Menamatkan pendidikan Hukum dari Universitas Padjadjaran pada 1986 dan memperoleh gelar Master of Law dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, pada 1993. Pada 2012 meraih gelar Doktor Studi Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran.Pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Keuangan (1998-2003) dan menjadi Alternate Executive Director World Bank, Washington DC (2003-2005). Tahun 2006 dilantik sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan. Kemudian, sejak tahun 2006 hingga saat ini dipercaya sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Born in Yogyakarta, on June 6th 1959. He obtained bachelor degree in Economics from Universitas Gajah Mada (UGM) in 1983 and master degree from Vanderbilt University in 1991. He then obtained doctoral degree from Universitas Gajah Mada in 2009. He was an Assistant of Minister for State Expenditure. He has an experience as the Executive Director of the Asian Development Bank (2009-2011). He was inaugurated as the Director General of Fiscal Balance starting in January 2011. Then, since November 27th 2013, he is The Director General of Treasury.

Born in Ciamis, October 10th, 1962. He obtained Bachelor in Law from Universitas Padjadjaran in 1986, and Master in Law from Harvard University, the United States, in 1993. He obtained Doctoral in Law from Universitas Padjajaran in 2012. He was the Head of the Legal Bureau and Public Relation of Ministry of Finance (1998-2003) and Alternate Executive Director World Bank, Washington DC (2003-2005).He was a Head of Legal Bureau at the Ministry of Finance in 2006. Since 2006 until present, he is Director General of State Asset Management.

marwanTo harjowiryono

hadiyanTo

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANDIRECTOR GENERAL OF TREASURY

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARADIRECTOR GENERAL OF STATE ASSET MANAGEMENT


Lahir di Rembang, 23 Agustus 1958. Meraih gelar Sarjana Muda Ekonomi (1980) dan Sarjana Ekonomi (1982) dari Universitas Diponegoro. Menyelesaikan Magister Ekonomi, Studi Perencanaan dan Kebijakan Publik (2005) dan Doktor Ilmu Ekonomi (2012) dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Memulai karir di Kementerian Keuangan pada Badan Analisa Keuangan dan Moneter tahun 1982. Pernah menjabat sebagai Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Jenderal Anggaran (2004-2012). Pada 13 Januari 2012, dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara dan kemudian menjadi Plt. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara. Pada 27 November 2013 dipercaya menjadi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Lahir di Tanjung Balai pada 20 Oktober 1959. Lulusan Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1981 dan Diploma IV di kampus yang sama pada 1987. Meraih gelar Doctor of Philosophy in Economics dari Universitas North Carolina at Chapel Hill pada 1998. Pernah menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak (2003-2005). Kemudian dipercaya sebagai Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan (2006) dan Direktur Transformasi Proses Bisnis. Dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara tahun 2011. Pada 27 November 2013 dipercaya menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

Born in Rembang, on August 23rd, 1958. He obtained Economic Baccalaureate (1980) and Bachelor in Economy (1982) from Universitas Diponegoro. He obtained Master in Economics, Planning and Public Policies (2005) Study and Doctoral in Economics (2012) from Faculty of Economics, Universitas Indonesia. He started his career in Financial and Monetary Analysis Agency at the Ministry of Finance in 1982. He was appointed as Director of the State Budget Preparation, Directorate General of Budget (2004-2012). He was an Assistant of Minister for State Expenditure Starting in January 13th, 2012 and then Acting Director General of Treasury. He is a Director General of Fiscal Balance since November 27th, 2013.

Born in Tanjung Balai, on October 20th, 1959. He graduated from Diploma III of financial program with specialization in Accountancy from the State College of Accountancy (STAN) in 1981. He finished his study to Diploma IV at the same campus from 1985 to 1987. In 1998, he obtained his Doctoral degree in Philosophy in Economics from the University of North Carolina at Chapel Hill, the United States. He was the Reviewer of the Tax Extensification and Intensification Unit (2003- 2005). He was then the Director of Tax Potential and System (2006), and Director of Business Process Transformation. He was an assistant of Minister for State Revenue in 2011. He appointed as Director General of Debt Management starting from November 27th, 2013.

BoediarSoTeguh widodo

roBerTPakPahan

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGANDIRECTOR GENERAL OF FISCAL BALANCE

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANGDIRECTOR GENERAL OF DEBT MANAGEMENT


Lahir di Wonosobo, 9 Juni 1965. Menamatkan pendidikan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Gadjah Mada pada 1989. Mendapatkan gelar Master of Art (1997) dan Doctor of Philosophy (2000) dari Graduate School of International Development Universitas Nagoya, Jepang.Mengawali karir di kementerian Keuangan pada 1 Desember 1990. Pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Kerjasama Internasional (2009-2011), Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2011-2012) dan Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal (2012). Pada Januari 2013 dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional lalu secara resmi dilantik pada jabatan tersebut bulan November 2013. Kemudian pada Desember 2013 merangkap sebagai Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

Lahir di Temanggung pada 25 Mei 1963. Menempuh pendidikan Ekonomi Pembangunan pada 1986 dari Universitas Diponegoro. Mendapatkan gelar Master of Arts di Universitas Colorado, Amerika Serikat pada 1996.Memulai karirnya di Kementerian Keuangan tahun 1988. Pernah menjadi Asisten Peneliti Madya di Badan Analisa Keuangan dan Moneter (1999) dan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (2005). Tahun 2011 diangkat menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak lalu dialihkan menjadi Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012. Pada 27 November 2013 dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara.

Born in Wonosobo, June 9th 1965. He obtained Bachelor in Economics of Development Studies from Universitas Gadjah Mada in 1989. He obtained Master of Art (1997) and Doctor of Philosophy (2000) from Graduate School of International Development Nagoya Universities, Japan.He started his career in Ministry of Finance on December 1st, 1990. He was the Head of International Cooperation Policy Center (2009-2011), Head of Regional and Bilateral Policy Center (2011-2012) and Fiscal Policy Agency Secretary (2012). He was trusted as an Acting Assistant of Minister for Macroeconomic and International Financial on January 2013 and then officially appointed on November 2013. He was also appointed as Acting Head of Fiscal Policy Agency on December 2013.

Born in Temanggung on May 25th 1963. He obtained Bachelor in Economics Development in 1986 from Universitas Diponegoro. He obtained Master of Arts from Colorado University, United States in 1996. He started career in Ministry of Finance in 1988. He was a young assistant in Financial and Monetary Analysis Agency (1999) and Economy, Financial and International Cooperation Analysis Agency (2005). He was a Reviewer of Non Tax Revenue and became a Director of State Budget in 2012. He appointed as an Assistant of Minister for State Expenditure starting from November 27, 2013.

andinhadiyanTo

PurwiyanTo

PLT. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL; DAN STAF AHLI BIDANG MAKRO EKONOMI DAN KEUANGAN INTERNASIONALACTING) HEAD OF FISCAL POLICY AGENCY; AND ASSISSTANT OF MINISTER FOR MACROECONOMIC AND INTERNATIONAL FINANCE

STAF AHLI BIDANG PENGELUARAN NEGARAASSISTANT OF MINISTER FOR STATE ExPENDITURE


Lahir di Jombang, 30 Desember 1966. Menamatkan pendidikan Matematika dari Institut Teknologi Bandung pada 1990. Meraih gelar Master of Mathematic Actuarial Science pada 1994 dari Universitas Waterloo. Memulai karir di Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan di Bagian Direktorat Dana Pensiun tahun 1991. Pernah menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK/sekarang OJK) pada 2006. Pada 2013 menjadi Pegawai Diperbantukan pada Badan Kebijakan Fiskal. Pada 27 November 2013 dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal.

Born in Jombang, December 30th 1966. He obtained Bachelor in Mathematics from Institut Teknologi Bandung in 1990. He obtained Master of Mathematic Actuarial Science from Waterloo University in 1994. He started career in Directorate General of Financial Institution at Directorate of Pension Fund, Ministry of Finance in 1991. He was head of Insurance Bureau in Capital Market Supervisory Agency – Financial Institution (BAPEPAM-LK / now OJK) in 2006. He was staff in charge in Fiscal Policy Agency in 2013. On November 27th 2013, he appointed as an Assistant of Minister for Financial Service and Capital Market Policy and Regulation.

iSarachmaTarwaTa STAF AHLI BIDANG KEBIJAKAN DAN REGULASI JASA KEUANGAN DAN PASAR MODALASSISTANT OF MINISTER FOR FINANCIAL SERVICES AND CAPITAL MARKET POLICY AND REGULATION


TARI SAMAN

Tari Saman yang berasal dari Aceh merupakan tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan

untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Tari Saman merupakan salah

satu media untuk pencapaian pesan (dakwah) serta mencerminkan kekompakan dan

kebersamaan. Sebagai instansi yang memegang peranan penting dalam perekonomian

Indonesia, Kementerian Keuangan RI selalu mengkomunikasikan seluruh kebijakan

ekonomi yang diputuskan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.

Saman dance, from Aceh, is a Gayo tribe dance that is usually performed to celebrate important traditional ceremonies. Saman dance is one of the means to spread religious messages (dakwah) as well as a symbol of solidarity and togetherness. As an institution with significant role in Indonesia’s economy. Ministry of Finance Republic of Indonesia always communicates its economic policies with regard to transparancy, accountability, and fairness principles.

72 BAB 3Sumber Daya Manusia

suMBer DaYa Manusia03HuMan resourCes

BaB

73CHAPTER 3Human Resource

Mengikuti dinamika organisasi agar semakin efektif dan dapat melayani dengan baik, pegawai Kementerian Keuangan juga terus mengalami perubahan, baik dari sisi jumlah maupun profilnya. Hingga akhir 2014, Kementerian Keuangan diperkuat oleh 64.417 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia pada 11 (sebelas) unit Eselon I dan tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah pegawai tersebut lebih banyak 5.132 pegawai (8,66%) dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 59.285 pegawai. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah rekrutmen serta perubahan usia pensiun bagi pelaksana menjadi 58 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Profil Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Keuangan per periode 31 Desember 2014 dapat dilihat sebagai berikut:

In order to adapt with the organization dynamic to be more effective dan able to provide excellent services, employees of Ministry of Finance (MoF) continue to change, both in terms of numbers and profile. By the end of 2014, MoF were strenghtened by 64,417 employees scattered throughout Indonesia on 11 (eleven) Echelon I units. The number of the employees of MoF increased of 5,132 (8.66%), compared to the previous year of 59,285. This is due to the increase of 2014 recruitment and the new policy pertaining Retirement Ages for Staff on 58 years old based on Law 5/2014 concerning on State Civil Apparatus. The profile of MoF Human Resources by 31 December 2014 is presented below:

pRofIl sdmHuman Resources Profile


SDM Kementerian Keuangan Berdasarkan Golongan/Pangkat

Proporsi SDM Kementerian Keuangan terdiri dari 28 orang pegawai golongan I, 22.984 orang pegawai golongan II, 37.213 orang pegawai golongan III, dan 4.192 orang pegawai golongan IV. Kelompok SDM terbesar adalah golongan ruang III/b sebanyak 14.091 orang (21,87%), diikuti golongan ruang II/c sebanyak 11.103 orang (17,24%), dan golongan ruang III/a sebanyak 8.879 orang (13,78%).

MoF Human Resource Based On Group Ranks

The proportion of MoF Human Resources consists of 28 Rank I Employees, 22,984 Rank II Employees, 37,213 Rank III Employees, and 4,192 Rank IV Employees. The largest proportion of the human resource are Rank III/b employees of 14,091 (21.87%), followed by Rank II/c employees of 11,103 (17.24%), and Rank III/a employees of 8,879 (13.78%).

Sumber / Source:SIMPEG, 2014gRafIk III-1 komposIsI sdm beRdasaRkan golongan Ruang

Graph III-1 The Composition of MoF Human Resources based on Rank

I/a I/cI/b I/d II/b

II/d

III/b

III/d

IV/b

IV/dII/a

II/c

III/a

III/c

IV/a

IV/c

IV/e

<2000

<4000

<6000

<8000

<10000

<12000

<14000

<16000

4 7 2

2.700 2.034

11.103

15

7.147

8.879

6.928 7.315

14.091

2.737

1.165193 84 13


SD SMASMP D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3

185 106565

10.89914.340

20.886

8.702

1470<5000

<10000

<15000

<20000

<25000

38

7.226

Sumber / Source:SIMPEG, 2014gRafIk III-2 komposIsI sdm beRdasaRkan TIngkaT pendIdIkan

Graph III-2 The Composition of Human Resources based on Level of Education

SDM Kementerian Keuangan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Kementerian Keuangan diperkuat dengan SDM dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Pegawai yang telah menempuh pendidikan Doktoral sebanyak 106 orang (0.16%), jenjang Pascasarjana sebanyak 7.226 orang (11,22%), Sarjana (S1) sebanyak 20.886 orang (32,42%), jenjang Diploma IV sebanyak 1.470 orang (2,28%), jenjang Diploma III sebanyak 14.340 orang (22,26%) dan selebihnya adalah jenjang pendidikan Diploma II sampai dengan Sekolah Dasar (SD). Komposisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai Kementerian Keuangan relatif tinggi.

MoF Human Resources Based On The Levelof Education

MoF is strenghtened by human resources with high level of educational qualification. There are 106 employees with Doctoral Degree (0.16%), 7,226 employees with Master Degree (11.22%), 20,886 employees with Bachelor Degree (32.42%), 1,470 employees with Diploma IV Degree (2.28%), 14,340 employees with Diploma III Degree (22.26%), and the remaining consists of employees with Diploma II Degree to elementary school degree. This composition shows that the level of education of MoF employees is relatively high.

“hingga akhiR 2014, kemenTeRian keuangan dipeRkuaT oleh 64.417 pegawai yang TeRsebaR di seluRuh indonesia.

BY THE END OF 2014, MOF WERE STRENGHTENED BY 64,417 EMPLOYEES SCATTERED THROUGHOUT INDONESIA.


gRafIk III-3 komposIsI sdm beRdasaRkan usIaGraph III-3 The Composition of Human Resources based on Employees Ages

15 s/d 19 20 s/d 24 25 s/d 29 30 s/d 34 35 s/d 39 50 s/d 5440 s/d 44 55 s/d 5945 s/d 49 di atas 60

<2000

<4000

<6000

<8000

<10000

<12000

<14000

9

5.844

9.433 8.901

5.403

8.515

4.036

11.949

10.310

17

Sumber / Source:SIMPEG, 2014

SDM Kementerian Keuangan berdasarkan UsiaSebagai organisasi yang terus berkembang, Kementerian Keuangan ditopang oleh SDM yang usianya relatif masih muda dan produktif. SDM Kementerian Keuangan sebagian besar diisi oleh kelompok pegawai dengan usia produktif di bawah 45 tahun dengan jumlah pegawai sebanyak 46.446 orang (72.10%). Dari pegawai dengan usia relatif muda itu, terbanyak adalah untuk kelompok usia 25 s.d. 29 tahun, yaitu sebanyak 11.949 orang (18,55%) dari keseluruhan pegawai.

MoF Human Resources based on Employees AgesMoF, as an organization that continues to grow, is supported by relatively young and productives ages human resources. The majority of MoF human resources consist of employees with productive ages less than 45 years old where the number of employees falls to this category are 46,446 employees (72.10%). Of this relative young employees, the largest proportion comes fom employees ages between 25 – 29 years old; amounting of 11,949 employee (18.55%) of the total employees.

“kemenTeRian keuangan beRkomiTmen unTuk meneRapkan kebijakan pembinaan pegawai yang pRo-gendeR

MOF COMMITS TO IMPLEMENT THE PRO-GENDER EMPLOYEES DEVELOPMENT POLICY


Sumber / Source:SIMPEG, 2014gRafIk III-5 komposIsI sdm beRdasaRkan jenIs kelamIn

Graph III-5 The Composition of MoF Human Resources based on Gender

SDM Kementerian Keuangan berdasarkan Jenis Kelamin

Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menerapkan kebijakan pembinaan pegawai yang pro-gender. Dari tahun ke tahun jumlah pegawai perempuan/pejabat struktural perempuan terus meningkat. Pegawai pria di Kementerian Keuangan sebanyak 48.633 orang sementara pegawai perempuan sebanyak 15.784 orang.

MoF Human Resource based on Gender

MoF commits to implement the pro-gender employees development policy. The number of female employees/female structural officers have been increased year by year. There are 48.633 male employees and 15.784 female employees at MoF.

PRIAMan

48633WANITAWoman

15784

SDM Kementerian Keuangan berdasarkan Jabatan

Komposisi terbesar SDM Kementerian Keuangan berdasarkan jabatan adalah kelompok jabatan Pelaksana yaitu sebanyak 45.644 orang (70,85 persen) dari keseluruhan pegawai. Komposisi terbesar kedua adalah pejabat eselon IV A sebanyak 8.240 orang atau (12,79 persen). Komposisi terbesar ketiga adalah kelompok jabatan fungsional sebanyak 5.844 orang (9,07 persen).

Bila di lihat secara lebih detail, komposisi SDM Kementerian Keuangan terbagi atas kelompok Pejabat Eselon Menteri sebanyak 2 orang, Pejabat Eselon I A/B sebanyak 13 orang, kelompok Pejabat Eselon II A/B sebanyak 183 orang (dibawah 0.2 persen dari keseluruhan pegawai),

Human Resources Composition Based on Position

Based on the position, MoF has the highest proportion of staff group, standing at 45,644 people (70.85 percent) of total employee. Followed by echelon IV A officials as much as 8,240 people (12.79 percent) and functional group as many as 5,844 people (9.07 percent).

In detail, the MoF Human Resources consists of two Ministerial Echelon Officials, 13 people of Echelon I A/B officials, 183 people of Echelon II A/B officials (below 0.2 percent of total employee), 1,663 people of Echelon III A/B officials (2.58 percent), 8,341 people of Echelon IV A/B


gRafIk III-4 komposIsI sdm beRdasaRkan jabaTanGraph III-4 The Composition of Human Resources based on Positions

Diperbantukan PelaksanaDipekerjakan Fungsional V.A IV.B IV.A III.B III.A II.B II.A I.B I.A

<5000

<10000

<15000

<20000

<25000

<30000

<35000

<40000

<45000

<50000

39 15 141.159

5.8448.240

1.531 1.648

45.644

101 169 4 9


Pejabat Eselon III A/B sebanyak 1.663 orang (2,58 persen), Pejabat Eselon IV A/B sebanyak 8.341 orang (12,94 persen), Pejabat Fungsional sebanyak 5.844 orang (9,07 persen), Pejabat Eselon V A sebanyak 1.531 orang (2,37 persen), serta Pelaksana sebanyak 45.644 orang (70,85 persen). Sedangkan Pegawai Kementerian Keuangan yang dipekerjakan dan diperbantukan di instansi lain sebanyak 1198 orang.

(12.94 percent), 5,855 people of functional (9.07 percent), 1,531 people of Echelon V A officials (2.37 percent), as well as 45,644 staff (70.85 percent). While, MoF officers who serve and support for other institutions are 1,198 people.


SDM Kementerian Keuangan berdasarkan Unit Eselonisasi

Komposisi terbesar SDM Kementerian Keuangan berdasarkan unit adalah di Direktorat Jenderal Pajak yaitu sebanyak 33.471 orang (51,96%) dari keseluruhan pegawai. Komposisi terbesar kedua adalah di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebanyak 11.589 orang atau (17,99%). Komposisi terbesar ketiga adalah di Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebanyak 8.367 orang (12,99%).

MoF Human Resources based on Echelon Units

Based on the Echelon Units, the largest proportion of MoF human resources are in the Directorate General of Taxes, of 33.471 (51.96%) of the total employees. The second largest proportion is in the Directorate General of Customs and Excise of 11.589 (17.99%). The third largest proportion is in the Directorate General of Treasury of 8.367 (12.99%).

Badan Kebijakan FiskalFiscal Policy Agency

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Finance Education and Training Agency

Direktorat Jenderal AnggaranDirectorate General of Budget

Direktorat Jenderal Bea & CukaiDirectorate General of Customs and Excise

Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraDirectorate General of State Asset Management

Direktorat Jenderal PajakDirectorate General of Taxes

Direktorat Jenderal Pengelolaan UtangDirectorate General of Debt Management

Direktorat Jenderal PerbendaharaanDirectorate General of Treasury

Direktorat Jenderal Perimbangan KeuanganDirectorate General of Fiscal Balance

Inspektorat JenderalInspectorate General

Sekretariat JenderalSecretariat General

Staf AhliAssistans of Ministers

Wakil Menteri KeuanganVice Minister

530

1239

889

11589

3602

33471

354

8367

425

669

3277

4

1

gRafIk III-6 komposIsI sdm beRdasaRkan unIT eselonIsasIGraph III-6 The Composition of MoF Human Resources based on Echelon Unit

2014



Di lingkungan Kementerian Keuangan, peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Kementerian Keuangan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh BPPK diselenggarakan di pusat dan daerah. Di pusat, pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh: Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (AP), Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai (BC), Pusdiklat Keuangan Umum (KU), Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK), serta Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Untuk menjangkau seluruh SDM Kementerian Keuangan yang tersebar di seluruh Indonesia, BPPK juga memiliki Balai Diklat Keuangan (BDK) yang tersebar di dua belas kota di Indonesia yaitu Medan, Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Yogyakarta, Magelang, Malang, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Manado.

Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi SDM Kementerian Keuangan di lingkup Kementerian Keuangan, BPPK melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I melalui Identifikasi Kebutuhan Diklat yang kemudian diakhiri dengan adanya kegiatan Harmonisasi Program Diklat Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, pada tahun 2014, pendidikan dan pelatihan di BPPK telah diikuti oleh 39.096 orang yang terdiri dari 28.964 peserta diklat dan 10.132 mahasiswa STAN.

Enhancement of human resources’ potential and capacity in Ministry of Finance is conducted through education and training held by Finance Education and Training Agency (BPPK). It is held in central and regional. In central, education and training is conducted by Human Resources Development Training Center (PSDM), Budget and Treasury Training Center (AP), Tax Training Center, Customs and Excise Training Center (BC), General Finance Training Center (KU), State Assets Management and Fiscal Balance Training Center (KNPK), and State College of Accountancy (STAN). To reach employees of Ministry of Finance, who are spread in all parts of Indonesia, BPPK also has Regional Training Office (BDK) in 12 cities in Indonesia: Medan, Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Yogyakarta, Magelang, Malang, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Manado.

In conducting the education and training for employees of Ministry of Finance, BPPK coordinates with Units Echelon I through Training Need Identification and finalizes it by Harmonization of Education and Training Program by Ministry of Finance activities. Based on the coordination result, in 2014, 39.096 people consisted of 28.964 participants and 10.132 students from STAN participating in education and training held by BPPK.

pendIdIkan dan pelaTIhanEducation and Training


No. Jenis DiklatTypes of Training

Jumlah PesertaParticipants

1. Diklat Pengembangan Sumber Daya ManusiaHuman Resources Development Training 7.639

2. Diklat Anggaran dan PerbendaharaanBudget and Treasury Training 3.878

3. Diklat PajakTax Training 7.351

4. Diklat Bea dan CukaiCustoms and Excise Training 1.876

5. Diklat Kekayaan Negara dan Perimbangan KeuanganState Assets and Fiscal Balance Training 2.089

6. Diklat Keuangan UmumGeneral Finance Training 6.131

7. Program Mahasiswa Kedinasan dan Tugas Belajar (STAN)Students from STAN 10.132

TotalTotal 39.096

Tabel III-1 jumlah peseRTa pendIdIkan dan pelaTIhan yang dIselenggaRakan bppk 2014Table III-1 Number of Training Participants held by BPPK

Sumber / Source:Kementerian Keuangan, 2014Ministry of Finance, 2014


Adapun program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK secara garis besar terdiri dari:• Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;• Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan;• Pendidikan Tinggi Kedinasan;• Pengembangan Kapasitas SDM Lainnya.

In general, education and training held by BPPKconsists of:• Education and Training for Pre-Position;• On the Job Education and Training;• Official Higher Education;• Other Human Resources Capacity Development.

a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Diklat Prajabatan merupakan diklat yang bertujuan

untuk memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan serta bidang tugas dan budaya organisasi. Selain itu, diklat ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan calon PNS untuk menjadi PNS.

b. Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan Diklat dalam jabatan adalah diklat yang bertujuan

untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Terdapat 6 jenis diklat dalam jabatan, yaitu:• Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim);• Diklat Fungsional (DF);• Diklat Teknis (DT);• Diklat Ujian Dinas (DUD);• Diklat Penyesuaian Ijazah;• Diklat Penyegaran.

c. Pendidikan Tinggi Kedinasan Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK) di Kementerian

Keuangan diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). STAN menyelenggarakan program pendidikan untuk menghasilkan SDM di bidang keuangan negara dengan spesialisasi tertentu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan serta keahlian profesional dalam memenuhi kebutuhan pegawai dan mencetak kader pengelola keuangan negara di Kementerian

a. Education and Training for Pre-Position Pre-job training is training that aims to provide basic

knowledge about government management system as well as task field and organizational culture. In addition, this training also aims to provide knowledge in order to strengthen nationality, personality and ethics of civil servants so that they are able to do their job and function to serve society. Pre-job training is compulsory for civil servant candidates to be official civil servants.

b. On the Job Education and Training On the job training is a training that aims to develop

knowledge, skills, and attitude of civil servant in order to be able to do their tasks properly. There are six types of on the job training:• Leadership Training (Diklatpim);• Functional Training (DF);• Technical Training (DT);• Official Test Training (DUD);• Certificate Adjustment Training;• Refreshment Training.

c. Higher Education for Officials Service STAN provides the higher education on Officials

Service at Ministry of Finance. STAN conducts an education program to produce human resources in public finance with certain specialization that have knowledge, skills, and ability also professional expertise in order to fulfill employees’ needs and to


Keuangan. Penyelenggaraan program pendidikan tinggi kedinasan tidak hanya diselenggarakan di kampus STAN, tetapi juga diselenggarakan di beberapa BDK, khususnya untuk program Diploma I Keuangan Spesialisasi Pajak, Kepabeanan dan Cukai.

Pada tahun 2014, total jumlah mahasiswa yang mengikuti Program Pendidikan yang dilaksanakan oleh STAN sebanyak 10.132 orang, dengan rincian sebagai berikut:

produce public finance manager in Ministry of Finance. This program is not only held by STAN, but also by some BDKs, especially for Diploma I of Tax, Customs and Excise Specialization Program. In 2014, there were 10.132 students participated in STAN education program as follow:

No. Program PendidikanEducation Program

Jumlah MahasiswaNumber of Students

1. Prodip I Perpajakan Diploma I of Taxation 2.199

2. Prodip I Kepabeanan dan Cukai Diploma I Customs and Excise Program 2.044

3. Prodip III Akuntansi Diploma III of Accounting Program 2.970

4. Prodip III Kebendaharaan Negara Diploma III of State Treasury 484

5. Prodip III Administrasi Perpajakan Diploma III of Tax Administration 679

6. Prodip III Pengurusan Piutang Lelang Negara Diploma III of State Receivable and Auction Management 82

7. Prodip III Pajak Bumi dan Bangunan Diploma III of Land and Building Tax 66


Tabel III-2 jumlah mahasIsWa pRogRam pendIdIkan yang dIselenggaRakan sTanTable III-2 Number of Students Participating in 2014 Education Program Held by STAN


d. Pengembangan Kapasitas SDM lainnya Selain diklat, BPPK juga menyelenggarakan bentuk

pengembangan kapasitas SDM lain, yaitu:

• Seminar, Workshop, Diskusi, dan Sarasehan;• Ujian Sertifikasi;• Placement Test TOEFL Preparation;• Executive Trainings.

d. Other Human Resources Capacity Development In addition to education and training program,

BPPK also has other human resources capacity developments:• Seminar, Workshop, and Discussion;• Certification Exam;• Placement Test for TOEFL Preparation;• Executive Trainings.

No. Program PendidikanEducation Program

Jumlah MahasiswaNumber of Students

8. Prodip III Kepabeanan dan Cukai Diploma III of Customs and Excise Program 289

9. Prodip I Khusus Sumbawa Diploma I of Special for Sumbawa Program 34

10. Prodip I Khusus Papua Diploma I of Special for Papua Program 203

11. Prodip III Akuntansi Kurikulum Khusus Diploma III of Accounting for Special Curriculum Program 237

12. Prodip IV Akuntansi Kurikulum Khusus Diploma IV of Accounting for Special Curriculum Program 447

13. Prodip IV Akuntansi Diploma IV of Accounting 359

14. Prodip I Kebendaharaan Negara Diploma I of State Treasury Program 39

TotalTotal 10.132


Peran SDM semakin penting karena Kementerian Keuangan merupakan lembaga yang memegang peranan penting dan strategis dalam perekonomian di Indonesia. Selain itu, Kementerian Keuangan memiliki kantor vertikal terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kementerian Keuangan memerlukan SDM yang profesional, berkompetensi, berintegritas, mampu bersinergi, serta mampu melakukan perbaikan terus-menerus untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pemangku kepentingan yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan di Kementerian Keuangan.SDM adalah sumber daya yang sangat penting dalam organisasi yang tidak dapat diperoleh secara instan, namun perlu persiapan yang terprogram sehingga diperlukan perencanaan yang seksama dan tepat agar pada saat dibutuhkan tersedia kandidat-kandidat yang siap mengisi berbagai posisi penting dalam organisasi publik. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan perencanaan SDM untuk merencanakan kebutuhan SDM Kementerian Keuangan pada kurun waktu tertentu.

Dalam perkembangannya, di sektor publik, sumber daya manusia semakin dirasa strategis bagi kemampuan organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. Kualitas sumber daya manusia adalah salah kunci sukses organisasi sehingga merupakan hal yang sangat kritis dalam mendapatkan dan mempertahankan orang terbaik dalam organisasi. Salah satu cara Kementerian Keuangan dalam memenuhi kebutuhan SDM adalah melalui rekrutmen Pegawai Negeri Sipil. Tujuan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong. Oleh karena itu, rekrutmen Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan kebutuhan, baik dalam jumlah maupun kompetensi jabatan yang diperlukan.

The Role of human resources is increasingly important since Ministry of Finance has important and strategic role in Indonesian economy. Moreover, Ministry of Finance has the highest number of vertical offices which are spread in all over Indonesia and provide direct services to society. Ministry of Finance requires human resources which are professional, competent, having integrity, able to synergy, and able to improve continuously in order to deliver the best services for stakeholders which will continue the leadership command in Ministry of Finance. Human resources are very important resources in an organization which could not be obtained instantly, but it needs programmed preparations. Thus, appropriate and exact planning is needed, so that available candidates are ready to fulfil any important positions in public organizations. In order to fulfil that requirement, human resources planning is needed for mapping the needs of human resources in Ministry of Finance for certain period.

The development in public sector puts human resources as strategic factor, for organization to be able to achieve organization’s goals. Quality of human resources is organization’s key success factor, so that it is important to have and maintain the best people in the organization. One way that is done by Ministry of Finance in order to fulfil needs of human resources is through government civil servant recruitment. The objectiv is to fulfil empty formation. Thus, government civil servant recruitment has to be based on the needs, in terms of number and job competency needed.

RekRuTmenRecruitment


“sdm adalah sumbeR daya yang sangaT penTing dalam oRganisasi yang Tidak dapaT dipeRoleh secaRa insTan

HUMAN RESOURCES ARE VERY IMPORTANT RESOURCES IN AN ORGANIZATION WHICH COULD NOT BE ACHIEVED INSTANTLY

Rekrutmen Kementerian Keuangan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 98/2000 tentang Pengadaan CPNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11/2002, yang telah dituangkan dalam KMK No. 472/KMK.01/2004 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penyaringan/Penerimaan CPNS dalam Lingkungan Kementerian Keuangan, yang menganut prinsip sistem terbuka, objektif dan sesuai kebutuhan dengan menggunakan Tim Kerja untuk setiap tahapan seleksi (Sistem Sel). Rekrutmen yang ada pada Kementerian Keuangan terdiri atas:

Recruitment in Ministry of Finance refers to The Government Regulation No. 98/2000 about Government Civil Servant Candidates Procurement which has been amended by Government Regulation No. 11/2002 that has been written down in Minister of Finance Decree No. 472/KMK.01/2004 about Procedures of Government Civil Servant Selection/Admission Management in The Ministry of Finance, which follows the transparant and objective principles and according to the needs through Work Team for every selection stage (Sistem Sel). Recruitment in Ministry of Finance consists of:

1. Rekrutmen Internal Suatu proses rekrutmen untuk mendapatkan tenaga

kerja atau sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki oleh Kementerian Keuangan.

Metode yang biasa digunakan dalam rekrutmen internal:• Pengangkatan (promosi);• Pemindahan (mutasi).

Selama periode 2014, telah dilakukan sidang

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) instansi pusat sebanyak enam kali. Dari hasil Baperjakat tersebut telah ditetapkan: Promosi pejabat Eselon II sebanyak 16 orang, Promosi pejabat Eselon III sebanyak 72 orang, mutasi pejabat Eselon II sebanyak 21 orang, mutasi pejabat Eselon III sebanyak 294 orang, mutasi Eselon IV antar unit Eselon I sebanyak 3 orang

1. Internal Recruitment Recruitment process to procure labor or human

resources that is needed by considering current labor owned by Ministry of Finance.

Methods that usually used in internal recruitment are:

• Promotion;• Mutation.

During 2014, there were six sessions of job

consideration and grade agency (Position and Grade Consideration Agency) for central institutions. Baperjakat decided: promotion of Echelon II by 16 people, promotion of Echelon III by 72 people, mutation of Echelon II by 21 people, mutation of Echelon III by 294 people, inter-Echelon units IV between Echelon I by 3 people.


2. Rekrutmen Eksternal Proses yang melibatkan usaha merekrut orang

dari luar Kementerian Keuangan untuk melamar sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan. Rekrutmen eksternal Kementerian Keuangan berasal dari rekrutmen umum, rekrutmen dari lulusan STAN, dan special hiring.

2. External Recruitment A process, which involves an effort, to recruit

people from outside Ministry of Finance to apply as Government Civil Servant for Ministry of Finance. Ministry of Finance external recruitment consists of general recruitment, STAN graduates recruitment, and special hiring.


gambaR III-1 bagan pRoses RekRuTmenFigure III-1 Recruitment Process Scheme

Perpindahan antar Unit Eselon I

Mutation Inter-Echelon I Units

(Promosi dan Mutasi)(Promotion and

Mutation)

Rekru

tmen

Umum

General

Recruitm

ent

Lulusan STANSTAN

Graduates

K/L Lain

Other M

inistrie

s/

Institu

tions

Profesional

(Special Hirring)

Professional

(Special Hirring)

EKSTERNALExTERNAL

INTERNALINTERNAL


Proses pelaksanaan rekrutmen CPNS dimulai dari penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi. Formasi yang didapat dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 306/2014 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2014. Kebutuhan Pegawai di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebanyak 9.000 orang, dengan pemenuhan kebutuhan didapat dari Jalur Rekrutmen dari Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sebanyak 5.062 orang dan Jalur Rekrutmen Umum sebanyak 3.938 orang.

Proses rekrutmen di Kementerian Keuangan diatur melalui ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11/2002. Sedangkan tata cara penyelenggaraan ditetapkan dalam KMK No. 472/KMK.01/2004 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Keuangan. Peraturan ini menjadi landasan dalam setiap kebijakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.Seleksi dilakukan untuk mengetahui kemampuan akademis dan soft-competency para calon pegawai tersebut. Seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan disesuaikan dengan jalur rekrutmennya sebagai berikut:

Civil Servant Recruitment Process began with establishment of Civil Servant in Ministry of Finance for fiscal year 2014 by Ministry of State Apparatus Reform. The formation is written down in Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Decree No. 306/2014 about Civil Servant in Ministry of Finance for fiscal year 2014. Ministry of Finance needs 9.000 employees for fiscal year 2014, with fulfilment from STAN Graduates Recruitment for 5.062 employees and 3.938 employees from General Recruitment Process.

Recruitment process in the Ministry of Finance is governed by Government Regulation No. 98/2002 about Government Civil Servant Candidates Procurement which has been amanded by Government Regulation No. 11/2002 that has been written down in Minister of Finance Decree No. 472/KMK.01/2004 about Procedures of Government Civil Servant Candidates Selection/Admission Management in Ministry of Finance. This regulation is the foundation for every Government Civil Servant Procurement policy in Ministry of Finance. Selection aims to examine the academic skills and soft-competency of the candidates. Selection process in Ministry of Finance was adjusted by the recruitment process as follow:

a. Rekrutmen Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Peserta Rekrumen Lulusan STAN merupakan

Lulusan Program Diploma I dan III Keuangan STAN Tahun 2013/2014 yang berjumlah 5.062 yang terdiri atas Lulusan Program Diploma I sebanyak 2.530 dan Lulusan Program Diploma III sebanyak 2.532. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengharuskan Lulusan Program Diploma I dan III Keuangan STAN mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan materi Tes Karakteristik Pribadi, Tes Inteligensia Umum, dan Tes Wawasan Kebangsaan.

a. Recruitment from State College of Accountancy (STAN) Graduates

The Number of STAN Graduates Recruitment Participants consisted of 5.062 graduates from Diploma I and III Finance Program in STAN for 2013/2014, which 2.530 were graduated from Diploma I Program and 2.532 graduated from Diploma III Program. Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform requires those Graduates to participate in Basic Competency Test (BCT) consisted of Individual Characteristics Test, General Intelligence Test, and Nationality Knowledge Test materials.


Pelaksanaan TKD bagi Lulusan tersebut berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku pemilik aplikasi. TKD berbasis CAT memiliki keuntungan, di antaranya peserta dapat langsung mengetahui hasil tes ketika selesai mengerjakan soal ujian. Dengan demikian hasil yang didapat oleh peserta merupakan hasil yang murni, objektif, dan transparan.

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil terhadap lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Tahun 2013/2014 dilaksanakan melalui TKD berbasis Computer Assisted Test (CAT) sesuai dengan amanat Kementerian PAN-RB dalam Surat Sekretaris Kementerian PAN-RB Nomor: B/1571/S.PAN-RB/4/2013 tanggal 29 April 2013 yang menjelaskan bahwa Lulusan STAN dipersamakan sebagai pelamar CPNS yang diwajibkan mengikuti TKD. Oleh karena itu, para lulusan STAN sejak Tahun 2013 diwajibkan untuk mengikuti ujian TKD. Pelaksanaan TKD berbasis CAT bagi lulusan tersebut seluruhnya dilaksanakan di Jakarta, tepatnya di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara.

The BCT for graduates used Computer Assisted Test (CAT), which coordinated with National Civil Service Agency (NCSA) as the application owner. CAT-based BCT has an advantage that participants can directly obtain the result right after the test finished. Thus, the result is original, objective, and transparent

Civil Servant Recruitment for STAN Graduates 2013/2014 was done by CAT-based BCT according to mandate from Ministry of State Apparatus Reform written down in Secretary of Ministry of State Apparatus Reform Letter No: B/1571/S.PAN-RB/4/2013 dated 29 April 2013 states that STAN Graduates are equal to Government Civil Servant applicants who are compulsory in participating BCT. Thus, STAN Graduates are obligate to take BCT since 2013. From 2013, the BCT has been held in Jakarta, specifically in Head Office of National Civil Service Agency.

(1) Program Diploma III Keuangan STAN Tahun 2013/2014 Sesuai keputusan Kementerian PAN-RB terkait

penetapan nilai ambang batas (passing grade) bagi Lulusan Diploma III Keuangan STAN Tahun 2013/2014, nilai ambang batas (passing grade) menggunakan nilai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Negara No. 35/2013, yaitu nilai ambang batas untuk kategori Tes Karakteristik Pribadi sebesar 105, nilai ambang batas untuk kategori Tes Inteligensia Umum sebesar 75 dan nilai ambang batas untuk kategori Tes Wawasan Kebangsaan sebesar 70.

Bagi peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas pada pelaksanaan TKD pertama, diberikan kesempatan untuk mengikuti TKD susulan (remedial) sebanyak 2 (dua) kali. Dari seleksi tersebut diperoleh Lulusan STAN Tahun 2013/2014 yang memenuhi nilai ambang batas TKD sebagai berikut:

(1) Recruitment from Diploma III State College of Accountancy (STAN) Graduates 2013/2014

According to Ministry of State Apparatur Reform Decree about passing grade for Diploma III Finance Graduates 2013/2014, the passing grade applied is based on Ministry of State Apparatus Reform Regulation No. 35/2013. That is The passing grade for Individual Characteristics Test is 105, the passing grade for General Intelligence Test is 75, and the passing grade for Nationality Knowledge Test is 70.

For applicants who could not pass the passing grade for the first BCT, they were allowed to join remedial BCT for two times. From the selection process, STAN Graduates 2013/2014 who could pass the passing grade were as follow:


Bagi lulusan Program Diploma III Keuangan STAN Tahun 2013/2014 yang tidak melakukan pendaftaran (sebanyak tiga orang) atau mereka yang tidak lulus TKD sampai pada TKD Tahap III (sebanyak lima orang), maka mereka tidak akan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan. Selanjutnya CPNS dari jalur Lulusan Program Diploma III Keuangan STAN Tahun 2013/2014 berlaku Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2014.

STAN Graduates 2013/2014 who did not register (three people) or did not pass BCT until stage III (five people), they were not allowed to be Government Civil Servant Candidates in Ministry of Finance. Civil Servant Candidates from STAN Graduates 2013/2014 started from 1st of October 2014.

No. SpesialisasiSpecialization

Jumlah Lulus TKD(orang)

Number of People Passed (people)

1. Kebendaharaan Negara State Treasury 326

2. Perpajakan Tax 754

3. Penilai/PBBAppraiser/Land and Building Tax 35

4. Kepabeanan dan Cukai Customs and Excise 120

5. Pengurusan Piutang dan Luar Negeri Receivables Management and Foreign 44

6. Akuntansi Pemerintah Government Accounting 1.245

TotalTotal 2.524


Tabel III-3 jumlah lulusan sTan yang memenuhI nIlaI TkdTable III-3 Number of STAN Graduates Passed the Passing Grade


(2) Program Diploma I Keuangan STAN Tahun 2014 Peserta Rekrutmen Lulusan STAN merupakan

Lulusan Program Diploma I Keuangan STAN Tahun 2014 yang berjumlah 2.530 yang terdiri atas dua spesialisasi, yaitu Program Diploma I Pajak dan Program Diploma I Kepabeanan dan Cukai.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mengharuskan Lulusan Program Diploma I tersebut mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan materi Tes Karakteristik Pribadi, Tes Inteligensia Umum, dan Tes Wawasan Kebangsaan.

Calon Pegawai Baru yang berasal dari lulusan

Program Diploma I STAN diberikan kesempatan mengikuti TKD sebanyak tiga kali. Bagi peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas pada pelaksanaan TKD pertama, diberikan kesempatan untuk mengikuti TKD susulan (remedial) sebanyak 2 (dua) kali.

TKD tahap I dilaksanakan pada 1—3 Desember 2014 di Kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta, sementara TKD Tahap II dan Tahap III dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2014 dan 22 Desember 2014 di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara.

Setelah pelaksanaan TKD berbasis CAT tersebut, Lulusan Program Diploma I Keuangan STAN Tahun 2014 yang diusulkan untuk diangkat sebagai CPNS sebanyak 2.460 yang terdiri atas 1.197 lulusan Program Diploma I Pajak dan 1.263 lulusan Program Diploma I Kepabeanan dan Cukai. Lulusan Program Diploma I Keuangan STAN Tahun 2014 ini akan menjadi CPNS dengan masa berlaku Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2015.

(2) Diploma I of Finance Program 2013/2014 There were 2.530 participants of STAN Graduates

Recruitment from Diploma I Finance Program 2014. It consists of two specializations: Diploma I Tax Program and Diploma I Customs and Excise Program.

Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform required the graduates to join Basic Competency Test (BCT) that consists of Individual Characteristics Test, General Intelligence Test, and Nationality Knowledge Test.

The candidates from Diploma I Program Graduates had an opportunity to join BCT for three times. For participants who did not meet the minimum score in the first BCT, were able to join remedial BCT by 2 (two) times. The first test was held on 1—3 December 2014 at STAN Jakarta, the second and third tests were held on 16th of December 2014 and 22nd of December 2014 respectively at Central Office of State Employment Body. After the CAT-based BCT was held, there were 2.460 Diploma I STAN Graduates who were promoted to be Civil Servant Candidates consisting of 1,197 people from Tax program and 1,263 people from Customs and Excise program. Those graduates would be Civil Servant Candidates starting from 1st of February 2015.


b. Rekrutmen Umum Kementerian Keuangan pada Tahun Anggaran 2014

masih banyak memerlukan tambahan pegawai yang belum dapat dipenuhi dari lulusan STAN. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan membuka lowongan bagi formasi umum sebanyak 3.938 di Tahun Anggaran 2014 dari berbagai tingkat pendidikan dengan rincian: 1.962 bagi lulusan Sarjana Strata I (S1), 1.357 bagi lulusan Diploma III (DIII) Umum, 39 bagi lulusan Diploma III (DIII) Jabatan Anak Buah Kapal, 88 bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Umum, serta 492 bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jabatan Anak Buah Kapal. Jumlah lowongan tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan jabatan yang ada di Kementerian Keuangan.

Untuk menjaga kualitas rekrutmen tersebut, setiap pelamar harus melalui beberapa tahapan dengan rincian sebagai berikut:

- Pengumuman awal pada tanggal 12 Agustus 2014;- Pendaftaran online (melalui situs Panselnas) pada

tanggal 24 Agustus—7 September 2014. Setiap pelamar yang ingin mendaftar CPNS harus mendaftar melalui situs Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sehingga pelamar hanya dapat memilih 1 instansi dalam proses seleksi CPNS. Total pendaftar yang memilih Kementerian Keuangan sebanyak 135.471 pelamar (paling banyak dibandingkan Kementerian/Lembaga lainnya).

- Pendaftaran online (melalui situs Rekrutmen Kementerian Keuangan) pada tanggal 25 Agustus—9 September 2014. Jumlah pendaftar yang memilih Kementerian Keuangan sebanyak 135.471 pelamar, namun hanya 72.856 pelamar yang melakukan pendaftaran di situs Kementerian Keuangan.

- Seleksi Administrasi pada tanggal 1—11 September 2014 dilakukan bagi pelamar yang telah mengirimkan berkas lamaran. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 52.380 orang (71,90% dari peserta yang melakukan pendaftaran di situs rekrutmen Kementerian Keuangan).

- Tes Kompetensi Dasar berbasis Computer Assisted Test pada tanggal 24 September—7 Okober 2014, diikuti oleh 40.590 orang dengan jumlah yang lulus sebanyak 7.780 orang (19,16 %).

b. General Recruitment In the fiscal year of 2014, Ministry of Finance still

needed additional employees apart from the STAN graduates. Thus, Ministry of Finance was hiring 3,938 employees from general formation in 2014 fiscal year, the details are : 1,962 Bachelor (S1) graduates, 1,357 General Diploma III (DIII) graduates, 39 crew Diploma III (DIII) graduates, 88 general Vocational School (SMK) graduates, and 492 Crew SMK graduates. Those positions were tailored to the needs of Ministry of Finance.

To maintain the quality of recruitment, every applicant had to pass some stages as follow:

- Initial announcement on 12th of August 2014;- Online registration (Panselnas website) on 24th of

August—7th of September 2014. Every applicant who aimed to register for Government Civil Servant Candidates had to register through National Selection Committee (Panselnas), so that applicant was only able to choose one institution in the selection process. Total applicants who select Ministry of Finance were 135,471 applicants (the highest number compared to other Ministries/Institutions).

- Online registration (Ministry of Finance website) on 25th of August—9th of September 2014. Numbers of applicants who selected Ministry of Finance were 135,471 applicants, but only 72,856 applicants who registered through Ministry of Finance website.

- Administration selection on 1—11th of September 2014 was held for applicants who had submitted their documents.52,380 applicants have passed the administration selection (71.90% of applicants who registered through the Ministry of Finance application website).

- Computer Assisted Test-based Basic Competency Test was held on 24th of September—7th of October 2014, attended by 40,590 applicants with 7,780 applicants (19,16%) passed this selection process.


- Psikotes pada tanggal 3—7 November 2014, dengan jumlah lulus psikotes sebanyak 3.859 orang (49,60%).- Tes kesehatan dan kebugaran serta wawancara

berbasis kompetensi bagi peserta dengan Tingkat pendidikan Sarjana yang dilaksanakan tanggal 1—5 Desember 2014, sebanyak 2.462 orang lulus tahap ini dengan rincian:

1. Lulusan rekrutmen umum dari Non-Jabatan Anak Buah Kapal sebanyak 2.129, terdiri atas:• Tingkat Pendidikan SMK sebanyak 40 orang;• Tingkat Pendidikan Diploma III sebanyak 512

orang;• Tingkat Pendidikan Sarjana sebanyak 1.577

orang.2. Lulusan rekrutmen umum khusus Jabatan Anak

Buah Kapal sebanyak 333, terdiri atas:• Tingkat Pendidikan SMK Pelayaran sebanyak

299 orang;• Tingkat Pendidikan Diploma III Pelayaran

sebanyak 34 orang. Pemberkasan dilakukan bagi peserta yang dinyatakan lulus Tes Kesehatan dan Kebugaran serta Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 5—7 Januari 2014 (Jabatan Non-Anak Buah Kapal) serta tanggal 5—6 Februari 2014 (Jabatan Anak Buah Kapal). Selanjutnya CPNS dari jalur rekrutmen umum berlaku Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2014. Berbagai kemajuan dalam proses rekrutmen telah dilakukan dalam penyelenggaraan kali ini, di antaranya adalah pelaksanaan seleksi administrasi yang menggunakan teknologi informasi melalui media pengunggahan dokumen sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas waktu kemudahan pelamar, kemudian pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang diharapkan mampu mewujudkan transparansi pelaksanaan tes, dan pelaksanaan TKD berbasis CAT terpusat di pusat data (Jakarta) sehingga mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tes.

- Psycho test was held on 3rd—7th of November 2014, and 3,859 applicants (49.60%) passed this selection process.

- Physical Examination and Competency-based Interview for applicants with Bachelor degree were held on 1st—5th of December 2014, with 2,462 applicants passed this stage. Details are follows:

1. 2,129 applicants of general recruitment who were non-crew positions, consisting of :• 40 people from vocational school graduates;• 512 people from Diploma III program;• 1,577 people from Bachelor degree program.

2. 333 applicants of general recruitment were for crew positions consisting of:• 299 people from Maritime Vocational School;• 34 people from Diploma III Maritime Program.

Filing is conducted for applicants who passed the Health Test and Interview process on 5th—7th of January 2014 (Non-Crew Positions) and 5th—6th of February 2014 (Crew Positions). Those Government Civil Servant Candidates from general recruitment started from February, 1st 2014. Many improvements had been done in the recruitment process, such as utilization of information technology in administration selection through document uploading media as an effort to improve time efficiency and effectiveness for applicants. Computer Assisted Test-based was expected to realize transparency in test execution and it was centered in Jakarta to be able to create efficiency and effectiveness of test execution.


c. Rekrutmen Special Hiring Kementerian Keuangan memerlukan pegawai yang

memiliki kemampuan khusus. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan melakukan rekrutmen untuk posisi tertentu yang dianggap strategis. Rekrutmen dilakukan dengan kriteria yang lebih tinggi dan kadang kala sangat tinggi bila dibandingkan dengan kriteria rekrutmen untuk pegawai dengan pola biasa. Rekrutmen ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan kriteria yang bersifat khusus dan mendesak.

Perkembangan organisasi di dalam lingkungan yang sangat tinggi memerlukan pegawai yang kompeten. Keadaan di dunia kerja menunjukkan kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh pegawai menyebabkan kurang mampunya organisasi dalam menghadapi persaingan. Rekrutmen khusus yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan antara lain:

(1) Rekrutmen Hakim Pajak Kementerian Keuangan adalah salah satu

kementerian yang mempunyai fungsi strategis

c. Special Hiring Recruitment Ministry of Finance requires employees with special

skills. Thus, Ministry of Finance holds recruitment for certain position which is considered as strategic position. The criteria are higher and sometimes very high compared to criteria for employees with normal pattern. This recruitment aims to fulfill special and urgent criteria.

Competent human resources are needed in the high development organization. The fact in workplace situations shows that the lack of competency had by employees could result in the less ability of organization in facing competition. Special recruitment held by Ministry of Finance are:

(1) Tax Judge Recruitment Ministry of Finance is one of ministries that have

strategic function because almost all state economy


karena hampir seluruh aspek perekonomian negara berhubungan dengan Kementerian Keuangan, khususnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Kekayaan Negara. Tugas pengelolaan APBN meliputi perumusan kebijakan dan administrasi perpajakan, kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak. Termasuk pula kebijakan di bidang penyusunan dan alokasi anggaran, pengelolaan perbendaharaan negara, pengelolaan barang milik negara dan kekayaan negara dipisahkan, perimbangan keuangan pusat dan daerah serta pengelolaan utang pemerintah. Selain itu Kementerian Keuangan bertugas pula melakukan pembinaan dan pengawasan pasar modal serta lembaga keuangan non-bank.

Untuk menunjang fungsi-fungsi tersebut, Kementerian Keuangan memberikan kesempatan kepada para Pegawai Negeri di seluruh Indonesia yang berintegritas tinggi, mempunyai pengalaman kerja di bidang perpajakan dan kepabeanan selama 15 tahun, mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelesaikan sengketa di bidang perpajakan dan kepabeanan dengan benar, transparan, dan akuntabel untuk mengikuti seleksi penerimaan Hakim Pengadilan Pajak di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2014.

Sampai dengan awal 2014, Pengadilan Pajak mempunyai 18 majelis yang diisi oleh 3 orang Hakim Pengadilan Pajak pada setiap majelis. Sampai dengan bulan September 2014, jumlah Hakim Pengadilan Pajak yang aktif adalah 50 orang. Selain itu, hakim yang akan pensiun dan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya pada tahun 2014 dan 2015 adalah sebanyak 8 orang. Dengan demikian total Hakim Pengadilan Pajak yang dibutuhkan pada tahun 2014 sebanyak 12 orang. Berdasarkan jumlah kasus yang diselesaikan, outstanding perkara hingga bulan Juli tahun 2014 adalah 18.000 perkara. Untuk tahun 2013, perkara yang diselesaikan adalah 12.000 perkara dan perkara yang belum terselesaikan Pengadilan Pajak adalah 6.000 perkara.

aspects are related to Ministry of Finance, especially State Budget and State Assets management. The tasks in State Budget management are policy formulation and tax administration formulation, customs and excise, and non-tax government revenue. The tasks also include policy in budget formation and allocation, state treasury management, state owned asset and state separated asset management, fiscal balance between of central and regional, and government debt management. Moreover, Ministry of Finance also has to develop and supervise capital market and non-bank financial institutions.

To support those functions, Ministry of Finance provided opportunities for all Government Civil Servants in Indonesia, who have high integrity, job experience in tax and customs field for 15 years, strong commitment to solve any tax and customs dispute in the right manner, transparent, and accountable, to participate in Tax Court Judge Selection in Ministry of Finance 2014.

Up to early 2014, Tax Court has 18 panels fulfilled by three Tax Court Judges for every panel. Up to September 2014, there were 50 active Tax Court Judges. Moreover, there were eight judges who are retired and will not be extended for 2014 and 2015. Thus, there 12 Tax Court Judges required for 2014. Based on solved cases, there were 18,000 outstanding cases until July 2014. In 2013, there were 12,000 solved cases and 6,000 unsolved cases.

In order to obtain judges with high integrity and have

“kemenTeRian keuangan memeRlukan pegawai yang memiliki kemampuan khusus.

MINISTRY OF FINANCE REQUIRES EMPLOYEES WITH SPECIAL SKILLS


Dalam rangka mendapatkan Hakim yang berintegritas tinggi dan mempunyai pengalaman kerja sebagaimana dipersyaratkan di atas, maka diadakan Seleksi Penerimaan Hakim Pengadilan Pajak dengan tahapan seleksi/tes yang meliputi:

(i) Pengumuman di Media Cetak Nasional dan Internet pada tanggal 26 September 2014;

(ii) Penerimaan berkas lamaran melalui PO BOX 1000 pada tanggal 3—24 Oktober 2014;

(iii) Seleksi Administrasi dan Clearence Test pada tanggal 4—24 Oktober 2014. Lamaran yang masuk melalui PO BOX 1000 seluruhnya berjumlah 34 berkas. Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebanyak 23 orang, yang terdiri 20 peserta laki-laki dan 3 orang

pelamar wanita; (iv) Tes Pengetahuan Perpajakan pada tanggal 5

November 2014. Dari 23 peserta yang lulus seleksi administrasi, 1 orang tidak hadir pada pelaksanaan Tes Pengetahuan Perpajakan. Selain itu, peserta yang dinyatakan memenuhi standar nilai kelulusan sebanyak 8 orang;

(v) Assessment Center pada tanggal 17—18 November 2014. Peserta yang dinyatakan lulus Tahapan Assessment Center sebanyak 8 orang;

(vi) Penulisan Makalah dan Wawancara pada tanggal 4—5 Desember 2014. Akhirnya ditetapkan bahwa 8 orang peserta wawancara dinyatakan lulus sesuai dengan Pengumuman Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Penerimaan Hakim Pengadilan Pajak Nomor PENG-07/PPHPP/2014 tanggal 9 Desember 2014 yang ditayangkan melalui situs Kementerian Keuangan pada tanggal 10 Desember 2014;

(vii) Tes Kesehatan dan Kebugaran pada tanggal 12 Desember 2014. 6 orang peserta dinyatakan yang lulus Tes Kesehatan dan Kebugaran.

Calon hakim tersebut dimintakan persetujuan olehMenteri Keuangan kepada Ketua Mahkamah Agungdengan Surat Nomor SR-200/MK.01/2014 tanggal 14Januari 2015 dan selanjutnya setelah mendapatkanpersetujuan dari Mahkamah Agung akan diajukan kepadaPresiden Republik Indonesia untuk diangkat menjadiHakim Pengadilan Pajak.

job experience as required, Tax Court Judges Selection was held with following stages:

(i) Announcement in National Media and Internet on of September 26th, 2014;

(ii) Admission of documents via PO BOX 1000 on 3rd—24th of October 2014;

(iii) Administration Selection and Clearance Test on 4th—24th of October 2014. There were 34 documents received via PO BOX 1000. There were 23 applicants who passed the administration selection, consisted of 20 male applicants and three female applicants;

(iv) Tax Knowledge Test on November 5th, 2014. There was one applicant who did not attend the test among 23 applicants. Moreover, there were eight applicants who passed the passing grade;

(v) Assessment Center on 17th—18th of November 2014. There were eight participants who passed the Assessment Center Stage;

(vi) Paper Writing and Interview on 4th—5th of December 2014. There were eight applicants who passed the interview process according to General Secretary Announcement, as Tax Court Judges Selection Committee Chairman, No. PENG-07/PPHPP/2014 on December 9th, 2014 broadcasted on Ministry of Finance website on December 10th, 2014;

(vii) The Physical Examination was held at December 12th, 2014. There were 6 candidates who passed the Physical Examination.

Minister of Finance asked for approval for the judge candidates to the chairman of Supreme Court with Letter No. SR-200/MK.01/2014 on 14th of January 2015 and after obtaining approval from The Supreme Court, they will be proposed to the President of Republic of Indonesia to be appointed as Tax Court Judges.


(2) Seleksi Terbuka Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.a. dan I.b.)

Latar belakang dilakukan seleksi tersebut adalah terdapatnya kebutuhan yang mendesak terkait pengisian 5 (lima) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.a dan I.b) di lingkungan Kementerian Keuangan. Lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya meliputi:

(i) Direktur Jenderal Pajak;(ii) Kepala Badan Kebijakan Fiskal;(iii) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;(iv) Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;(v) Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi

Informasi. Dalam rangka mendapatkan Pimpinan Tinggi Madya

yang berintegritas tinggi , kompeten, dan mempunyai pengalaman kerja, maka diadakan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

(i) Pendaftaran online dan pengiriman berkas melalui situs www.seleksijabatan-terbuka.kemenkeu.go.id;

(ii) Pemeriksaan dan seleksi administrasi, dimana terdapat 87 orang yang melakukan pendaftaran online dan telah dilakukan pemeriksaan dan seleksi administrasi. Akan tetapi hanya 73 orang yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Dari 73 orang tersebut, 52 orang berasal dari Kementerian Keuangan dan 21 orang berasal dari luar Kementerian Keuangan;

(iii) Uji Kelayakan Publik dan Penelusuran Rekam Jejak;(iv) Penulisan Makalah dilaksanakan pada hari Jumat,

tanggal 28 November 2014. Peserta yang lulus Penulisan Makalah diumumkan tanggal 1 Desember 2014 dan kepada yang lulus tersebut dilakukan uji kelayakan publik dengan menayangkan pada Harian Kompas. Peserta yang lulus Penulisan Makalah sebanyak 32 orang dengan rincian:

• Direktur Jenderal Pajak sebanyak 11 orang;• Kepala BKF sebanyak 3 orang;• Kepala BPPK sebanyak 5 orang;• Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara sebanyak 7

orang;• Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan

Teknologi Informasi sebanyak 6 orang.

(2) Open Bidding for High Level Officials Positions (Echelon I.a. and I.b.)

The background in conducting the selection was that there was urgent need to fulfill five High Leadership Positions (Echelon I.a. and I.b.) in Ministry of Finance. The vacancies were :

(i) Director General of Taxes;(ii) Head of Fiscal Policy Agency;(iii) Head of Finance Education and Training Agency;(iv) Assisstant of Minister for Revenue;(v) Assisstant of Minister for Organization, Bureaucracy,

Information, and Technology.

In order to obtain High Level Officials who had high integrity, competencies and job experience, selection was held with stages as follow:

(i) Online registration and document submission through the website www.seleksijabatan-terbuka.

kemenkeu.go.id;(ii) Administration examination and selection, there were

87 applicants who registered online and had been examined and selected. There were only 73 eligible applicants fulfilled the requirements. From those 73 people, 52 people were from Ministry of Finance and 21 people were from outside Ministry of Finance;

(iii) Public Properness and Track Record Test;(iv) Paper Writing was held on Friday, 28th of November

2014. Applicants who passed the Paper Writing were announced on 1st of December 2014 and public properness test was held for those who passed by publishing it on Kompas Newspaper. There were 32 applicants who passed the Paper Writing with details as follows:

• 11 applicants for Director General of Taxes;• 3 applicants for Head of Fiscal Policy Agency;• 5 applicants for Finance Education and Training

Agency;• 7 applicants for Assisstant of Minister for Revenue;• 6 applicants for Assisstant of Minister for

Organization, Bureaucracy, Information, and Technology.


(v) Assessment oleh Konsultan Swasta pada tanggal 2—3 Desember 2014;

(vi) Pemeriksaan Kesehatan pada tanggal 2, 5 dan 8 Desember 2014;

(vii) Wawancara dengan Panitia Seleksi dan Pewawancara Otonom (yaitu Bpk. Muhamad Chatib Basri dan Bpk. Bambang Sudibyo) pada tanggal 10, 11, 12 Desember 2014 diikuti oleh 32 orang peserta. Selanjutnya sebanyak 19 peserta dinyatakan lulus Assessment Center, Pemeriksaan Kesehatan, Wawancara dengan Panitia Seleksi dan Pihak Independen, dan Uji Publik dan Penelusuran Rekam Jejak.

(viii) Wawancara dengan Menteri Keuangan pada tanggal 29 dan 30 Desember 2014 serta 6 Januari 2015.

Kandidat Eselon I yang telah melalui tahapan seleksi tersebut, ditetapkan melalui Keputusan Presiden No.10/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan. Lima pejabat Eselon I yang dilantik merupakan hasil dari Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Tinggi Madya (Eselon I.a dan I.b) di lingkungan Kemenkeu Tahun 2014 dan 2015 yang dilakukan secara terbuka bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah dalam rangka mencari talenta terbaik bangsa. Adapun kelima pejabat Eselon I yang dilantik untuk memangku jabatan pada unit satuan kerja masing-masing adalah:

(i) Ir. Sigit Priadi Pramudito, M.A. sebagai Direktur Jenderal Pajak;

(ii) Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal;

(iii) Sumiyati, Ak., M.F.M. sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

(iv) Susiwijono, S.E. sebagai Staf Ahli Bidang Organisasi Birokrasi dan Teknologi Informasi;

(v) Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax. sebagai Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara.

(v) Assessment from Private Consultant on 2nd—3rd of December 2014;

(vi) Physical Examination on 2nd, 5th, and 8th of December 2014;

(vii) Interview with Selection Committee and Independent Interviewer (Mr. Muhamad Chatib Basri and Mr. Bambang Sudibyo) on 10th, 11st, 12th of December 2014 participated by 32 applicants. There were 19 applicants who passed the Assessment Center, Physical Examination, Interview with Selection Committee and Independent Interviewer, and Public and Track Record Test;

(viii) Interview with Minister of Finance on 29th - 30th of December 2014 and 6th of January 2015.

Echelon I candidates, based on selection phase, had been decided by Presidential Decree No. 10/M 2015 on Termination and Appointment of and In High Leadership Position Associate in The Ministry of Finance. There are five Echelon I Officials who are inducted based on Open Selection of High Level Officials Fulfilment (Echelon I.a. and I.b.) in Ministry of Finance 2014 and 2015, which was open for all Central and Regional Government Civil Servant in order to find best national talented officials. Those officials are:

(i) Ir. Sigit Priadi Pramudito, M.A. as General Director of Taxes;

(ii) Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D. as Head of Fiscal Policy Agency;

(iii) Sumiyati, Ak., M.F.M. as Head of Finance Education and Training Agency;

(iv) Susiwijono, S.E. as Assisstant of Minister for Organization, Bureaucracy, Information, and Technology;

(v) Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax. as Assisstant of Minister for Revenue


Kinerja adalah hasil dari pelakasanaan tugas dan fungsi organisasi dan pegawai selama periode tertentu. Untuk memastikan keberhasilan tersebut, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode Balance Scorecard (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Penilaian kinerja meliputi seluruh organisasi dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai peringatan awal bagi pimpinan organisasi, para atasan, dan akhirnya bagi Kementerian Keuangan untuk terus antisipatif dan proaktif terhadap tantangan dan kesempatan yang ada demi mencapai tujuan reformasi birokrasi.

Begitu pentingnya masalah kinerja, sehingga tidak salah bila inti pengelolaan sumber daya manusia adalah bagaimana mengelola kinerja SDM. Mengelola manusia dalam konteks organisasi berarti mengelola manusia agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal bagi organisasi. Oleh karenanya kinerja pegawai ini perlu dikelola secara baik untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga menjadi suatu konsep manajemen kinerja (performance management).

Untuk dapat menerapkan manajemen kinerja dalam suatu organisasi, diperlukan adanya prasyarat dasar yang harus dipenuhi dalam suatu organisasi, yaitu :

1. Adanya suatu indikator kinerja (key performance indicator) yang terukur secara kuantitatif dan jelas batas waktunya.

2. Semua ukuran kinerja tersebut biasanya dituangkan dalam suatu bentuk kesepakatan antara atasan dan bawahan yang sering disebut sebagai suatu kontrak kinerja (performance contract).

Performance is the result of task accomplishment and the function of organization and employees during a certain period. To ensure the accomplishment, performance appraisal system, which is part of performance management system at MoF, is inevitably required. Since 2007, MoF has implemented BSC method in managing employees performance on the purpose to make the performance is measurable and directed. The performance appraisal system involves all the units and employees at MoF. This appraisal is expected to serve as an early warning for organization leaders, the heads of organization, and finally for MoF in order to remain anticipatory and proactive to the challenge and opportunity available in order to achieve the objective of Bureaucratic Reform.

Since performance management is substantial, it has been considered that the core of human resource management is how to manage the human resource performance. In organization context, human resources management means managing personels to perform their best performance. Therefore, employees performance should be managed properly in order to achieve the organization goals, then becomes a concept of performance management.

In order to implement the performance management in an organization, there are some basic requirements to be met including:

1. A quantitative measurable key performance indicators with fixed time frame.

2. Agreements between superordinate and subordinate

on the performance indicators, known as performance contract.

pengeloaan kIneRjaPerformance Management


3. Terdapat suatu proses siklus manajemen kinerja yang baku dan dipatuhi untuk dikerjakan bersama, yaitu :• Perencanaankinerja,berupapenetapanindikator

kinerja lengkap dengan berbagai strategi dan program kerja yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang diinginkan;

• Pelaksanaan,dimanaorganisasibergeraksesuaidengan rencana yang telah dibuat, jika ada perubahan akibat adanya perkembangan baru maka lakukan perubahan tersebut;

• Evaluasikinerja,yaitumenganalisisapakahrealisasi kinerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Semuanya ini harus serba kuantitatif.

4. Adanya suatu sistem reward and punishment yang bersifat konstruktif dan konsisten dijalankan.

5. Terdapat suatu mekanisme performance appraisal atau penilaian kinerja yang relatif obyektif yaitu dengan melibatkan berbagai pihak. Konsep yang dilakukan Kementerian Keuangan adalah penilaian 360 derajat, di mana penilaian kinerja dilakukan oleh atasan, bawahan, rekan sekerja, dan pengguna jasa, karena pada prinsipnya manusia itu berpikir secara subyektif, namun dengan berpikir bersama mampu untuk mengubah sikap subyektif itu menjadi mendekati obyektif, atau berpikir bersama jauh lebih obyektif daripada berpikir sendiri-sendiri.

6. Terdapat suatu gaya kepemimpinan (leadership style) yang mengarah kepada pembentukan organisasi berkinerja tinggi. Inti dari kepemimpinan seperti ini adalah adanya suatu proses coaching, counseling, dan empowerment kepada para bawahan atau sumber daya manusia di dalam manusia.

7. Menerapkan konsep manajemen SDM berbasis kompetensi.

3. A standard and jointly obliged performance management cycle, including:• Performanceplanning,includethedefinitionand

specification of performance indicators with the requirement on the strategy and work program to achieve targeted performance;

• Implementation,inwhichtheorganizationisrunin accordance with the planning that has been set before. In the case there is a need to change due to recent development, the organization have to adopt this change;

• PerformanceEvaluation,includetheanalysisonwhether actual performance is in line with the plan that has been set in the begining. This evaluation have to be quantitative.

4. A constructive and consistent reward and punishment system.

5. An objective performance appraisal which involves many parties. MoF conducts the 360 degree concept, in which performance appraisal is held by superordinate, subordinate, peers, and users on the account of the fact that human, basically, is subjective. It is expected that by thinking together, it will transform this subjectivity into objectivity. In other words, collective thinking is more objective than individual think.

6. A leadership style, which is directed into the achievement of high performance organization. Leadership is a process of coaching, counseling, and empowerment to subordinates or to human resource in human being.

7. The implementation of performance management based on competency.


Sosialisasi KMK No. 467/KMK.01/2014 sebagai pengganti KMK No. 454/KMK.01/ 2011

Pada tahun 2011 diterbitkan KMK No. 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Bersamaan dengan terbitnya KMK 454/2011, pemerintah menerbitkan PP 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS yang mulai efektif berlaku pada tahun 2014 dan sebagai peraturan pelaksanaannya diterbitkan pula Peraturan Kepala BKN No. 1 tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan PP 46/2011. Menindaklajuti adanya ketentuan baru terkait pengelolaan kinerja tersebut, maka dilaksanakan sosialisasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan di Gedung Djuanda I selama 2 (dua) hari dengan mengundang perwakilan seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya yang menangani pengelolaan kinerja.

Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi atas implementasi KMK 454/2011 di lingkungan Kementerian Keuangan yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pengelolaan kinerja di Kementerian Keuangan, maka perlu menetapkan suatu keputusan Menteri Keuangan untuk menyelaraskan ketentuan dalam KMK 454/2011 dengan PP 46/2011 dan Perka BKN Nomor 1/2013. Pada bulan Oktober 2014 telah ditetapkan KMK 467/KMK.01/2014 tentang Pegelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan (sebagai pengganti KMK 454/KMK.01/2011).

Sehingga untuk memberikan pemahaman terhadap KMK 467/KMK.01/2014, pada akhir tahun 2014 diselenggarakan sosialisasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan di 11 kota, yaitu di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Manado, Mataram dan Ambon. Adapun jumlah peserta yang menghadiri acara workshop dan sosialisasi tersebut sebanyak 1.037 orang.Pelaksanaan workshop dan sosialisasi KMK No. 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan secara garis besar dapat disimpulkan berjalan dengan lancar. Para peserta memiliki antusias yang tinggi terhadap materi yang disampaikan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta terkait teknis pelaksanaan Pedoman

Socialization of Minister of Finance Decree Number 467/KMK.01/2014 as The Amandement of Minister of Finance Decree Number 454/KMK.01/2011

On the 2011, Minister of Finance Decree KMK 454/2011 concerning on Performance Management at Ministry of Finance was released in order to support the implementation of Bureaucratic Reform and the institutional transformation of MoF. Following the release of this regulation, the government releases the Government Regulation PP 46/2011 concerning on Civil Servant Performance Appraisal, which is effective by 2014, and as implemeting regulation the Head of National Civil Service Agency (BKN) Decree No. 1 /2013 concerning on The Implementation of PP 46/2011 is released. In order to implement this new regulation on the performance management, the socialization of performance management at MoF was conducted on Djuanda I Building for two days by involving the representatives of allEchelon I Units at MoF, in particular Echelon units who handle the performance management task.

Based on assessment and evaluation of the implementation KMK 454/2011 at MoF which has been considered as not in suitable accordance with the development of the implementation of the performance management at MoF, there is a need to stipulate a Minister of Finance Decree on the purpose to harmonize the regulation on KMK 454/2011 with PP 46/2011 and Head of National Civil Service Agency (BKN) Decree No. 1 /2013. On October 2014 KMK 467/2014 concerning on Performance Management at Ministry of Finance was released (as The Amendment of KMK 454/2011).

In order to deepen the understanding on KMK 467/2014, at the end of 2014, the socialization of Performance Management was held on 11 cities including Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Manado, Mataram, and Ambon. There were 1.037 participants attended this workshop and socialization. In general, the implementation of the workshop and socialization of KMK 467/2014 concerning on Performance Management at MoF was held well. The participants showed high enthusiasm on the subject,


Pengelolaan Kinerja pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan workshop dan sosialisasi Pengelolaan Kinerja dimaksud adalah sebagai berikut:1. Balanced Scorecard Kementerian Keuangan,

menjelaskan mengenai:a. Konsep Balanced Scorecard;b. Balanced Scorecard Kementerian Keuangan;c. Cascading dan alignment;d. Cara menyusun Balanced Scorecard Kementerian

Keuangan.2. Pengelolaan Kinerja Organisasi, menjelaskan

mengenai:a. Kontrak kinerja;b. Mekanisme perhitungan Nilai Kinerja Organisasi;c. Monitoring dan evaluasi kinerja organisasi;d. Pengelola kinerja organisasi.

3. Pengelolaan Kinerja Pegawai, menjelaskan mengenai:a. Ketentuan umum pengelolaan kinerja pegawai;b. Mekanisme perhitungan Nilai Kinerja Pegawai dan

Nilai Prestasi Kerja PNSc. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai lainnya;d. Periode pelaporan CKP, NP dan NKP;e. Pengelola kinerja pegawai.

4. Aplikasi Pengelolaan Kinerja, menjelaskan mengenai:a. Fitur-fitur dalam aplikasi;b. User role;c. Proses bisnis aplikasi;d. Cara penggunaan aplikasi.

Diharapkan nantinya Kementerian Keuangan dapat menerapkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah penerapan penganggaran berbasis Kinerja atau performance based budgeting (PBB). Tentunya kita berharap bahwa implementasi PBB di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) nantinya bukan hanya sekadar pemenuhan amanat undang-undang, melainkan benar-benar dapat memberikan dampak yang sangat optimal atas pengunaan anggaran negara.

shown by a lot of questions raised by the participants related to the technical implementation of Performance Management guidance at their units.

The subjects on the workshop and socialization of performance management include:

1. MoF Balanced Scorecard, explains about:a. The Concept of Balanced Scorecard;b. MoF Balanced Scorecard;c. Cascading and Alignment.d. How to formulate the MoF Balanced Scorecard

2. Organizational Performance Management, explains about:a. Performance Contracts;b. The Computation Mechanism of Organization

Performance Score computation;c. The Monitoring and Evaluation of Organization

Performance;d. Organization Performance Management.

3. Employee Performance Management, explains about:a. General Principles on Employee Performance

Management;b. The computation mechanism of the Employee

Performance Score and the Employee Achievement Score;

c. The implementation of other employees performance appraisal;

d. The reporting period of CKP, NP, and NKP;e. The employee performance management.

4. Performance Management Application, explain about:a. The Application Features;b. User role;c. The business process of the application;d. The Procedure to run the application.

It is expected that MoF will implement the performance-based budgeting management on performance in the future. One of the policies that was being highlighted is the implementation of the performance-based budgeting (PBB). Obviously, it is expected that the implementation of PBB at all ministries/institutions is not only serve as the fulfilment of the constitution, but also to contribute significant impact on the allocation of the state budget.


Pengawasan dan penegakan disiplin merupakan salah satu upaya yang dijalankan untuk menjaga perilaku dan memastikan disiplin kerja SDM. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir penyelewengan dan pelanggaran termasuk tindakan korupsi oleh aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan. Selama tahun 2014, berikut adalah kegiatan yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka pengawasan dan penegakan disiplin.

1. Sosialisasi Anti Korupsi Kementerian Keuangan aktif melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam bentuk sosialisasi pencegahan korupsi. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada 2011 sebanyak 10 kali, pada 2012 sebanyak 17 kali, pada 2013 sebanyak 14 kali, dan pada 2014 kegiatan sosialisasi telah dilakukan sebanyak 29 kali, termasuk sosialisasi kepada para peserta Diklat Prajabatan III.

2. Kewajiban Penyampaian LHKPN Kementerian Keuangan telah menerbitkan KMK No. 38/KMK.01/2011 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN ini wajib dilaporkan oleh orang atau badan yang memiliki posisi/peran strategis dalam melaksanakan tugasnya, diantaranya: Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara, dan Pejabat Fungsional Auditor. Berdasarkan data aplikasi LHKPN KPK per Desember 2014, sejumlah 22.500 pegawai telah menyampaikan LHKPN dari total 26.373 pegawai wajib LHKPN di lingkungan Kementerian Keuangan.

The supervisory and disciplinary enforcement is one of the efforts to maintain accepted work behavior and discipline among human resources (SDM). It is also intended to minimize various abuses and violations, including corruption, among officials at the Ministry of Finance. In 2014, here are several activities conducted by Ministry of Finance in order to do supervisory and disciplinary enforcement.

1. Anti Corruption Socialization The Ministry of Finance continuously embarks on the prevention and eradication of corruption acts, in the form of corruption prevention socialization. The dissemination was conducted 10 times in 2011, 17 times (2012), 14 times (2013), and 29 times (2014), including dissemination towards Pre-Position Training III participant.

2. The Obligation to Submit LHKPN The Ministry of Finance issued KMK No. 38/KMK.01/2011 concerning State Officials of Ministry of Finance Obliged to Submit State Officials Wealth Report (LHKPN). LHKPN submission is mandatory for any person or entity that has strategic position/role in their duties, among others: Commitment Officials, Procurement Committee, Treasurer, and Auditor Officials. Based on KPK’s LHKPN application data as of December 2014, there were 22,500 employees of 26,373 employees at the Ministry of Finance who submitted LHKPN.

pengaWasan dan penegakan dIsIplInThe Supervisory and Disciplinary Enforcement


3. Kewajiban Penyampaian LP2P dan DHK Kementerian Keuangan melalui KMK No. 07/KMK.09/2011 sebagaimana telah diubah dengan KMK No. 366/KMK.09/2012 tentang Perubahan atas KMK No. 07/KMK.09/2011 tentang Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, mewajibkan pegawai dengan golongan minimal III/a atau pegawai yang terkait dengan pelayanan publik untuk menyampaikan LP2P beserta Daftar Harta Kekayaan (DHK). Sepanjang tahun 2014, Kementerian Keuangan telah melakukan eksaminasi terhadap 191 pegawai.

4. Nota Kesepahaman Kementerian Keuangan dengan Instansi Penegak Hukum Untuk mewujudkan kerjasama dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, Kementerian Keuangan telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan beberapa instansi di luar Kementerian Keuangan antara lain:• Nota Kesepahaman antara Itjen dengan KPK pada

2005 tentang Kerja Sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

• Nota Kesepahaman antara Itjen dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2007 tentang Kerjasama Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

• Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Kepolisian Negara RI pada 2012 tentang Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

• Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan RI pada 2012 tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Republik Indonesia.

3. The Obligation to Submit LP2P and DHK The Ministry of Finance through KMK No. 07/KMK.09/2011 as amended by KMK No. 366/KMK.09/2012 concerning Amendment of KMK No. 07/KMK.09/2011 concerning Submission and Management of Personal Taxes Report (LP2P) Officials/Staffs at the Ministry of Finance, requires officials with a minimum of III/a level or public services related staffs to submit LP2P along with List of Assets (DHK). In 2014, Ministry of Finance carried examination of 191 staffs.

4. Memorandum of Understanding between Ministry of Finance and Law Enforcement Institution To support the coordination in corruption eradication and law enforcement, the Ministry of Finance signed Memorandum of Understanding (MoU) with several external institutions as follows:

• MoU between Itjen and KPK in 2005 regarding Cooperation in Corruption Eradication;

• MoU between Itjen and PPATK in 2007 regarding Cooperation in Prevention and Eradication of Money Laundering;

• MoU between the Ministry of Finance and the National Police in 2012 regarding Cooperation in Implementation of Duties and Functions of Ministry of Finance and National Police;

• MoU between the Ministry of Finance and the Attorney General in 2012 regarding Coordination in Implementation of Duties and Functions of Ministry of Finance and Attorney General.

“pengawasan dan penegakan disiplin meRupakan salah saTu upaya yang dijalankan unTuk menjaga peRilaku dan memasTikan disiplin keRja sdm

THE SUPERVISORY AND DISCIPLINARY ENFORCEMENT IS ONE OF THE EFFORTS TO MAINTAIN ACCEPTED WORK BEHAVIOR AND DISCIPLINE AMONG HUMAN RESOURCES


5. Optimalisasi Peran Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) merupakan unit investigasi pada Itjen yang dibentuk sebagai upaya penegakan disiplin di lingkungan Kementerian Keuangan. Selama 2014, IBI melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi, pengumpulan bahan dan keterangan, eksaminasi harta kekayaan, pelaksanaan audit investigasi, serta kegiatan terkait lainnya. Itjen telah melimpahkan kasus kepada instansi penegak hukum sebanyak lima kasus pada 2011, tiga kasus pada 2012, dua kasus pada 2013, serta dua kasus pada tahun 2014, yaitu kasus kebocoran data SPT dan kasus tangkap tangan oknum pegawai Kementerian Keuangan terkait pemerasan.

6. Penjatuhan Hukuman Disiplin Sebagai bentuk tindakan penegakan disiplin dan upaya pembinaan pegawai, sejumlah pegawai telah dijatuhi Hukuman Disiplin (Hukdis) sesuai dengan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. Hukuman disiplin dijatuhkan karena pegawai yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang terkait tugas dan jabatannya. Selain itu, hukuman disiplin juga dijatuhkan terhadap pegawai yang telah melakukan tindakan indisipliner terkait tata tertib jam kerja sebagaimana ditetapkan dalam PMK No. 41/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta pelanggaran atas peraturan terkait kepegawaian lainnya.

5. Optimization of the Role of Inspectorate of Investigation Inspectorate of Investigation (IBI) is an investigation unit at the Inspectorate General that was formed as an effort to enforce discipline at the Ministry of Finance. During 2014, IBI has conducted the corruption prevention socializations, materials and information collection, personal wealth examination, investigation audit, as well as other related activites. Inspectorate General had submitted five cases in 2011 to the law enforcement institution, three cases in 2012, two cases in 2013 and two cases in 2014 regarding Annual Tax Report data leakage case and extortion case by staff of Ministry of Finance.

6. Imposition of Disciplinary Sanctions As a form of disciplinary enforcement and employee development, a number of employees had been served with Disciplinary Punishment (Hukdis) in accordance with PP No. 53/2010 concerning Disciplinary of Civil Servants. The disciplinary punishment was imposed because employees had been found guilty of misconduct and or abuse of authority regarding their tasks and positions. In addition, the disciplinary punishment was imposed to employees that had been found guilty of insdisciplinary actions regarding working hours as stipulated in PMK No. 41/PMK.01/2011 concerning Enforcement of Discipline with regard to Special Allowance Payment of State Financial Development to Civil Servants at the Ministry of Finance, as well as other employment-regulations-related violations.

“hukuman disiplin dijaTuhkan kaRena pegawai yang beRsangkuTan TeRbukTi beRsalah melakukan penyimpangan dan aTau penyalahgunaan wewenang TeRkaiT Tugas dan jabaTannya.

THE DISCIPLINARY PUNISHMENT WAS IMPOSED BECAUSE EMPLOYEE HAD BEEN FOUND GUILTY OF MISCONDUCT AND OR ABUSE OF AUTHORITY REGARDING THEIR TASKS AND POSITIONS.


TahunYear

BeratHeavy

SedangModerate

RinganLight

JumlahTotal

Belum DitindaklanjutiHave not been

followed up

JumlahRekomendasi

Number ofRecommendation

Jumlah Riil

Realization

JumlahRekomendasi

Number of

Recommendation

Jumlah Riil Real

Number

JumlahRekomendasi

Number of

Recommendation

Jumlah Riil Real

Number

JumlahRekomendasi

Number of

Recommendation

Jumlah Riil Real

Number

2011 47 39 29 24 35 30 111 93 18

2012 20 5 15 6 8 1 43 12 31

2013 23 5 34 9 24 17 81 31 50

2014 13 1 8 0 6 0 27 1 26

Total 103 50 86 39 73 48 262 137 125

Sumber / Source:Inspektorat Jenderal, 2014Inspectorate General, 2014

Tabel III-4 daTa hukuman dIsIplIn pegaWaI dI lIngkungan kemenTeRIan keuangan 2011 – 2014Table III-4 Disciplinary Punishment of Employee at Ministry of Finance


peRencanaan pengelolaan sumbeR daya manusIaPlanning of Human Resources Management


Melalui proses reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan bertekad untuk terus membangun sistem pemerintahan yang bersih, meningkatkan kualitas layanan publik dan menjamin akuntabilitas serta tata kelola yang baik. Manajemen SDM pun melakukan transformasi untuk mendukung tujuan tersebut.Sejak tahun 2013, Biro SDM telah bekerja sama dengan unit-unit Eselon I untuk mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif guna menangani isu-isu terkait fungsi SDM. Pada tahun 2014, Biro SDM telah melakukan pengembangan inisiatif Transformasi Kelembagaan diantaranya:

a. Membuat RKMK tentang Pedoman Umum Perencanaan SDM dan Penyusunan Kebutuhan Pegawai Kegiatan ini dilakukan pada triwulan IV 2014 melalui penyampaian draf RKMK kepada semua Unit Eselon I. Biro SDM mendapatkan masukan yang selanjutnya difinalisasi substansi pengaturannya dalam RKMK.

b. Melembagakan Program Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan terkait Kualitas Penilaian Kinerja dan Perilaku Kegiatan yang dilakukan guna mendukung tindakan ini sampai dengan triwulan IV tahun 2014 adalah benchmarking dialog kinerja kepada PT Pertamina. Sedangkan tindakan lain sebagaimana tercantum dalam manual implementasi Transformasi Kelembagaan perlu diubah target waktu penyelesaiannya setidaknya mulai tahun 2015. Hal ini antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut:

• Survei kepemimpinan yang tercantum dalam survei mofin belum dapat digunakan untuk menggambarkan profil kepemimpinan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dari segi leadership, coaching and mentoring, dan conflict management. Untuk itu, perlu dilakukan survei khusus mengenai hal tersebut pada awal tahun 2015;

• Penyusunan desain kurikulum pelatihan technical skill penilaian kinerja baru dapat dilakukan mulai tahun 2015 karena pada tahun 2014 difokuskan pada revisi KMK No. 454/KMK.01/2011 dan sosialisasi atas perubahan KMK tersebut.

Through the process of bureaucratic reform, Ministry of Finance is determined to continue building a good governance system, improve the quality of public services and ensure accountability and good corporate governance. Human Resource Management is also doing transformations to support these objectives.Since 2013, the Bureau of Human Resources has been working with units in Echelon I to develop creative and innovative ideas to address issues related to the HR function. In 2014, the Bureau of Human Resources has been doing Institutional Transformation initiatives, including:

a. Developing RKMK regarding General Guidelines for Human Resources Planning and Preparation of Employee Needs This activity was carried out in the fourth quarter of 2014 through the submission of the RKMK draft to all units in Echelon I. Bureau of Human Resources received inputs to be arranged in RKMK.

b. Institutionalizing Leadership Capacity Building Program related to Quality Assessment of Performance and Behavior Performance benchmarking dialogue with Pertamina in the 4th quarter of 2014 was done to support this program. Meanwhile, other action targets as stated in the institutional transformation implementation manual need to be revised at least from 2015 because of these following reasons:

• Leadership survey included in mofin survey still could not be used to describe leadership profile of officials in the Ministry of Finance in terms of leadership, coaching and mentoring, and conflict management. To meets this need, a specific survey should be conducted in early 2015;

• Preparation of curriculum design for performance

assessment technical skills can be conducted from 2015. Since in 2014, the focus was the revision of KMK No. 454/KMK. 01/2011 and Socialization of the changes of that KMK.


c. Melembagakan Program Penghargaan Pegawai Berprestasi Sebagai kelanjutan hasil reviu skema penghargaan non-financial dengan unit terkait, Biro SDM juga melakukan proses pelembagaan program penghargaan (reward and recognition) bagi pegawai berprestasi.

d. Penyusunan Desain dan Pelembagaan Manajemen Talenta Sebagai tindak lanjut atas penyesuaian kriteria talenta hasil forum pimpinan pada tanggal 26 September 2014, telah disusun kembali kriteria talenta yang juga telah dikonfirmasikan kembali ke unit terkait. Long List Calon Talent dimaksud beserta hasil Pemeringkatan dan Pencocokan kemudian dibahas pada Forum Pimpinan Pusat I yang diselenggarakan pada tanggal 7 November 2014.

e. Rencana Transisi Menuju Organisasi SDM Terintegrasi Melalui pemberdayaan unit Eselon I, dengan pertimbangan bentuk organisasi SDM dan kewenangan antara SDM Sentral dan pengelola Unit Eselon I belum ditetapkan, tindakan-tindakan dalam inisiatif strategis perlu dieskalasi ke PMO untuk dapat diselesaikan oleh pejabat atau unit yang memiliki otoritas terkait transisi organisasi. Kendati demikian, dukungan implementasi transformasi kelembagaan telah dilakukan berupa Pengembangan dan Pelembagaan HRIS

Berikut adalah Roadmap Strategis Biro SDM dalam rangka Transformasi Kelembagaan yang akan dilakukan Kementerian Keuangan hingga tahun 2025.

c. Institutionalizing Employee Achievement Award Program As a continuation of review results of non-financial rewards scheme with related units, Bureau of Human Resources also did institutionalization of the program awards (reward and recognition) for outstanding employees.

d. Formulation Design and Institutionalization of Talent Management Following talent criteria adjustment as result of leadership forum on September 26, 2014, new talent criteria has been rearranged and already reconfirmed to the relevant units. Long List of Talent Candidates were based on Talent Ranking and Matching Results and then discussed in the Central Executive Forum I, which held on November 7, 2014.

e. Transition Plan Towards Integrated HR Organization Through empowerment of units in Echelon I, considering human resources organizational forms and authority between central HR and HR manager in units of Echelon I which has not been set, strategic initiatives actions need to be escalated to PMO and be completed by officer or unit which has the relevant authorities regarding organizational transition. However, HRIS Development and Institutionalization has been done as a support for institutional transformation.

The Following are Strategic Roadmap of Bureau of Human Resources on concerning Institutional Transformation which will be carried out in Ministry of Finance until 2025.


Quick Wins (2013-2014)

Jangka MenengahMiddle Term(2015-2019)

Jangka PanjangLong Term

(2020-2025)

TemaTheme

Memperoleh Izin untuk Reformasi

Obtaining Permission to Reform

Memperoleh Keunggulan Operasional Dalam Skala BesarObtaining Operational Excellence

in Large Scale

Mencapai Reformasi TerobosanAchieving Breakthrough

I.Perencanaan

Beban Kerja dan Kebutuhan Pegawai

Planning Workload and Employee Needs

Menetapkan proses perencanaan suksesi

yang konstruktifEstablishing constructive

succession planning process

Menyelaraskan perencanaan pegawai terhadap proses penetapan strategi

dan anggaranAligning employee planning with

strategy making process and budgeting

Proses perencanaan pegawai yang diselaraskan dengan penetapan

strategi dan proses penganggaranEmployee planning process are aligned with strategic planning and budgeting

process

Mendirikan unit redeploymentEstablishing redeployment unit

II.Memperoleh dan Mempertahankan

Pegawai yang Tepat Acquire and Retain The Right Employee

Melaksanakan rekrutmen eksternal

untuk jabatan strategis (Fase I: K/L)

Carrying out external recruitment process for strategic position

(Phase I: K/L)

Melaksanakan rekrutmen eksternal untuk jabatan strategis

(Fase II: BUMN)Carrying out external recruitment

process for strategic position (Phase II: State Owned Enterprise)

Melaksanakan rekrutmen eksternal pada sektor swasta

Carrying out external recruitment process in private sector

Government Goes to CampusGovernment Goes to Campus

Memperoleh SDM dari berbagai sumber melalui program rekrutmen

yang kompetitifAcquiring human resources from

various sources through competitive recruitment program

III.Mengevaluasi dan

Menghargai Kinerja Performance

Evaluation and Appreciation

Melembagakan end-to-end

performance appraisal dengan penghargaan

dan konsekuensiInstitutionalizing

end-to-end performanceappraisal with reward

and punishment

Menyempurnakan EVP dan menerapkan rewards non-finansial

Refining EVP and implement non-financial rewards

Menyempurnakan skema manfaat untuk unit-unit operasional dengan

kebutuhan khususRefining benefit scheme for operational

units with special needs

Sumber / Source:Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025 (2014)Institutional Transformation Blueprint of Ministry of Finance2014-2025 (2014)

Tabel III-5 Roadmap sTRaTegIs kemenTeRIan keuanganTable III-5 Strategic Roadmap of Ministry of Finance


Quick Wins (2013-2014)

Jangka MenengahMiddle Term(2015-2019)

Jangka PanjangLong Term

(2020-2025)

TemaTheme

Memperoleh Izin untuk Reformasi

Obtaining Permission to Reform

Memperoleh Keunggulan Operasional Dalam Skala BesarObtaining Operational Excellence

in Large Scale

Mencapai Reformasi TerobosanAchieving Breakthrough

IV. Menumbuhkembangkan

Pimpinan Identifying, Growing and Developing Leadership

Mengidentifikasi talent pool dan

mengimplementaskan program pengembangan

Identifying talent pooland implementing

development program

Menyesuaikan EVP untuk talent pool

Adjusting EVP for talent pool Dianggap sebagai salah satu leadership factory terbaik

di IndonesiaConsidered as one of the best

leadership factory in IndonesiaMenetapkan jenjang

karier untukjabatan strategis

Setting career path for strategic position

Menetapkan jenjang karir untuk seluruh jabatan pimpinan

Setting career path for all leader position

V. Memperkuat Kapabilitas

SDM Strengthening Capabilities

of HR

Memfinalisasi peran SDM sentral sebagai

“Arsitek Strategis”Finalizing central HR role as “Strategic Architect”

Menyempurnakan proses-proses prioritas SDM dan melanjutkan

membangun kapabilitas pegawaiImproving HR priority processes and

continue to build employee capabilitiesUnit SDM dengan fokus yang jelas memisahkan keahlian

strategis dengan layanan yang efisien

HR Unit with clear focus which separate strategic expertise and

efficient servicesMembangun keahlian

dan kapabilitas pegawai (termasuk HRIS IT)

Building personel expertise and capability

Menetapkan sistem HRIS yang baruEstablishing new HRIS system

Memfinalisasi struktur SDMFinalizing structure of HR

Diberlakukannya KMK No. 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2015 menjadi dasar bagi Kementerian Keuangan dalam hal pengelolaan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Cetak biru tersebut telah sejalan dengan proses Reformasi Birokrasi yang dijalankan Kementerian Keuangan sejak Tahun 2007. Berikut gambaran perjalanan Reformasi Birokrasi dari Tahun 2007 hingga Transformasi Kelembagaan yang diharapakan di Tahun 2025.

The enactment of KMK No. 36/KMK.01/2014 concerning Institutional Transformation Program Blueprint of the Ministry of Finance 2014-2015 is the basis for personnel management in Ministry of Finance. The blue print, has been in line with Bureaucracy Reform process in Ministry of Finance since 2007.

Following are general description of Bureaucratic Reform milestone since 2007 until Institutional Transformation goal in 2025.


Sumber / Source:Biro SDM Kementerian Keuangan, 2014Bureau of Human Resource, Ministry of Finance, 2014

gRafIk III-2 peRjalanan RefoRmasI bIRokRasI kemenTeRIan keuangan Tahun 2007-2025Graph III-2 Bureaucratic Reform Milestone in Ministry of Finance 2007-2025

20022003- 2004

2007-2014

2014-2015

2015-2019

2019-2025

Penataan Organisasi dan penyempurnaan SOP• Pembentukan LTO,

MTO dan STO di lingkungan Ditjen Pajak dalam rangka Modernisasi organisasi

Organization Arrangement and SOP Improvement• The establishment of

LTO, MTO, and STO in the Directorate General of Taxes in order to modernize the organization

Reformasi Keuangan Negara

• UU No. 17 Th. 2003 Tentang • Keuangan Negara• UU No. 1 Th. 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara• UU No. 15 Tahun 2004 Tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

• Keberhasilan Reformasi Keuangan Negara menuntut dilaksanakannya Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan

State Finance Reform

• LawNo.17/2003ConcerningStateFinance

• LawNo.1/2004ConcerningStateTreasury

• LawNo.15/2004ConcerningExamination of State Finance Management and Responsibility

• TheSuccessofStatereformstipulated the implementation of Bureaucratic Reform in Ministry of Finance.

3 Pilar Reformasi Birokrasi, Pengelolaan Kinerja dan Remunerasi• Penataan organisasi

- Merestrukturisasi Unit Eselon I - Membentuk Kantor Pelayanan Modern - Analisis dan Evaluasi Jabatan - Analisis Beban Kerja

• Penyempurnaan proses bisnis - Menyempurnakan SOP - Membangun Layanan Unggulan (quick win)

• Peningkatan Disiplin dan Manajemen SDM - Assessment Center (AC) - Diklat Berbasis Kompetensi - Pola Mutasi - Penataan Pegawai - Manajemen Talenta - Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

3 Pilars of Bureaucratic Reform, Performance and Remuneration Management• Organization Arrangement

- Restructuring Echelon-I Units - Establishing Modern Offices - Position Analysis and Evaluation - Workloads Analysis

• Business Process Improvement - Improving SOP - Developing Quick Win

• Discipline and HR Management Improvement - Assessment Center (AC) - Competence Based Trainings - Mutation Pattern - Employee Arrangement - Talent Management - Employee Management Information System (SIMPEG)

Transformasi Kelembagaan

Institutional Transformation

Mencapai terobosan-terobosan transformasi

Achieving Transformation Breakthrough

Mencapai keunggulan operasional skala besar

Achieving large-scale operational advantage


TARI REJANG

Tari Rejang yang berasal dari Bali merupakan tarian kesenian rakyat

yang sangat sederhana namun progresif dan lincah. Gerakan sederhana

yang ada pada tarian rejang biasanya dibawakan dengan rasa penuh

pengabdian kepada para dewa. Kementerian Keuangan RI mewujudkan

pengabdiannya kepada masyarakat melalui kebijakan yang responsif,

adaptif, dan progresif dengan tetap menjunjung kelangsungan budaya

dan keragaman Indonesia.

Rejang dance, from Bali, is a very simple yet progressive and lively folk dance. Simple moves of Rejang dance are performed with full devotion to God. Ministry of Finance Republic of Indonesia implements its dedication to the society through responsive, adaptive and progressive policies while continously preserving Indonesian culture and diversity.

116 BAB 4Analisis Kinerja

analisisKinerja

04

PerForManCe analYsis

BaB

117CHAPTER 4Performance Analysis

analisisKinerja

Kebijakan fiskal, yang merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan ekonomi makro, memiliki peran strategis dalam penentuan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Dalam APBN tahun 2014, arah kebijakan fiskal mengusung tema “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Efektif,“ yang sejalan dengan tema pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah menempuh berbagai strategi dalam merumuskan kebijakan fiskal yang dapat mendorong upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pemerataan hasil pembangunan nasional dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Beberapa di antara strategi tersebut adalah pemberian insentif fiskal pada kegiatan ekonomi strategis, pembangunan infrastruktur, peningkatan kinerja BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM), serta pemanfaatan utang untuk belanja produktif. Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, secara umum, kebijakan fiskal pada tahun 2014 bersifat ekspansif, namun tetap mengendalikan defisit dalam batas yang aman. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan pendapatan negara, kebijakan belanja negara, dan kebijakan defisit dan pembiayaan. Melalui pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan, sentimen positif para pelaku pasar akan dapat terjaga serta efisiensi dan efektivitas belanja negara dapat tercapai, sehingga akan menciptakan dampak berganda yang positif bagi perekonomian nasional.

As one of the pillars in macroeconomics management framework, fiscal policy has a strategic role in determining the policy direction of national economic development. Fiscal policy directive of the State Budget 2014 adopts the theme of “Strengthening an Inclusive, Quality, and Sustainable Growth by the Means of Sound and Effective Fiscal Policies” – in line with the development theme at the national level. In that account, the Government has adopted various strategies to enable the formulation of fiscal policies that support the acceleration of economic growth and equitability while maintaining fiscal sustainability. Some of the strategies include the provision of fiscal incentivesaimed at strategic economic activities, infrastructure development, improving the performance of stateowned companies in supporting infrastructure development, empowerment of cooperative, micro, small and medium enterprises, and productive debt utilization. To maintain the current economic growth momentum, the 2014 fiscal policies are generally expansive in nature while still aiming to maintain a prudential deficit limit. This objective is reflected in the Government’s revenue, expenditure, financing and deficit policy. Through a sound and sustainable fiscal policy, positive sentiments of market agents will be maintained and the efficiency and effectiveness of state expenditures will be achieved which combined would produce a positive multiplier effect for the entire national economy.

peRumusan kebIjakan fIskalFiscal Policy Formulation


Kebijakan pendapatan negara tahun 2014 difokuskan untuk mengoptimalkan penerimaan dari bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Beberapa kebijakan yang dilakukan di bidang perpajakan meliputi penyempurnaan peraturan perpajakan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan wajar, penggalian berbasis sektor dengan fokus utama pada pertambangan, perkebunan, properti, dan perdagangan, dan juga penyempurnaan sistem administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, kebijakan yang dilakukan di bidang PNBP meliputi optimalisasi produksi pada lapangan yang sudah ada, percepatan pengembangan lapangan baru, dan optimalisasi payout ratio dividen BUMN dengan tetap mempertimbangkan kondisi masing-masing BUMN.

Kebijakan belanja negara tahun 2014 diarahkan untuk mendorong perekonomian dengan tetap memperhatikan defisit dalam batas yang aman, mengendalikan keseimbangan primer, serta menjaga kesinambungan fiskal. Pelaksanaan kebijakan belanja negara tahun 2014 berfokus pada empat pilar, yaitu dukungan agar terjaganya pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang cukup tinggi (pro growth), peningkatan produktivitas dalam kerangka perluasan kesempatan kerja (pro job), peningkatan dan perluasan program pengentasan kemiskinan (pro poor), dan dukungan atas pembangunan yang berwawasan lingkungan (pro environment). Di samping itu, Pemerintah telah menetapkan beberapa prioritas pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam APBN tahun 2014, fokus dari arah dan kebijakan belanja Pemerintah Pusat meliputi upaya mengoptimalkan kinerja Kementerian/Lembaga (K/L), memperbesar belanja infrastruktur dalam mendukung konektivitas domestik, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan transportasi publik, mewujudkan pendidikan yang berkualitas, peningkatan akses pendidikan dan keterjangkauan bagi masyarakat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

The state revenue policy in 2014 focuses on the optimization of taxes and non-taxes revenue. Taxation policies carried out include refinements of tax regulation to improve a fair and equitable taxation legal system, a sectoral based approach with the main focus on mining, forestry, property, and trade, and also improvement in tax administration system to increase taxpayer’s due diligence. On the other hand, non-tax revenue policies include the production optimization of operational fields, the acceleration of new field developments, and the optimization of state owned companies’ dividend payout ratio taking into account each companies condition.

The state expenditure policy in 2014 is aimed at supporting the economy by maintaining deficit level within a safe limit, managing control over primary balance, and ensuring fiscal sustainability. The implementation of the state expenditure in 2014 is focused on four pillars: supports for a moderately high economy growth (pro growth), improvements in productivity to expand job opportunity (pro job), improvements and expansions of poverty reduction programs (pro poor), and supports for environmentally sound economic development (pro environment). The Government has adopted several development priorities aiming to improve the national economy and society welfare.

In the State Budget 2014, the Central Government Expenditure policy direction focuses on the performance optimization of Ministries/Institutions, enlargement of infrastructure expenditure to support domestic connectivity, food and energy security, development of public transportations, provision of accessible, affordable, andqualified education for the society, improvement of the society wellbeing. throughthe National Social Security System (SistemJaminanSosialNasional/SJSN).


Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran dalam rangka stabilisasi harga, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan energi baru dan terbarukan, serta melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 yang demokratis, lancar, jujur, adil, dan aman.

Sejalan dengan kebijakan pendapatan dan belanja, kebijakan defisit dan pembiayaan anggaran dalam tahun 2014 bertujuan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui pemberian stimulus yang terukur, namun tetap menjaga kesinambungkan fiskal. Untuk membiayai defisit APBN tahun 2014, Pemerintah memanfaatkan sumber berupa utang dan non-utang. Beberapa di antara kebijakan pembiayaan dalam APBN tahun 2014 adalah pengupayaan rasio utang terhadap PDB dalam kisaran 23-24 persen, pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai sumber pembiayaan anggaran dan fiscal buffer untuk mengantisipasi terjadinya krisis, penerapan kebijakan negative netflow, pembatasan komitmen baru pinjaman luar negeri, pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, seperti penerbitan sukuk berbasis proyek, dan percepatan pembangunan infrastruktur, penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan peningkatan kapasitas usaha BUMN/lembaga melalui pengalokasian dana investasi Pemerintah dalam bentuk pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN/lembaga.

The Governmenthas also implementedpolicies aimed at improving the targeting accuracy of subsidies as an effort to stabilize prices, and contributes to the improvements of poverty alleviation, food security, renewable energies, as well as to support the democratic, fair, just, and peaceful 2014 general election.

In accordance with the revenue and expenditure policy direction, the deficit and financing policy in 2014 aims to maintain the economic growth momentum through the provision of a measurable fiscal stimulus while maintaining fiscal sustainability. To finance the State Budget deficit in 2014, the Government utilizes debt and non-debt sources. State Budget 2014 financing policy directives include: maintaining debt to GDP ratio in around 23-24 percent, utilizing the Budget Surplus (SaldoAnggaranLebih/SAL) as a source of budget financing and fiscal buffer in the anticipation of a crisis, implementing the negative outflow policy, limiting new external loans commitment, productive debt utilizations, issuing project based sukuks, accelerating infrastructure development, issuing guarantee for the Kredit Usaha Rakyat (KUR), and providing state capital participation to improve the capacity of state owned companies/institution.


Untuk mencapai penerimaan perpajakan seperti yang sudah direncanakan dalam APBN tahun 2014, Pemerintah sudah melakukan berbagai kebijakan di bidang perpajakan. Kebijakan tersebut adalah menyempurnakan peraturan perpajakan agar lebih memberi kepastian hukum serta perlakuan adil dan wajar, menyempurnakan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, menyesuaikan tarif pajak, menyempurnakan insentif perpajakan untuk mendukung iklim usaha dan investasi, serta menguatkan penegakan hukum bagi penyelundup pajak (tax evasion).

Prioritas Pemerintah di bidang perpajakan pada tahun 2014 adalah untuk memperluas basis pajak. Hal ini dilakukan karena potensi pajak di dalam perekonomian masih sangat besar. Dalam mencapai tujuan itu, Pemerintah telah mengoptimalkan pemanfataan data yang didapatkan dari hasil sensus pajak nasional dan dari institusi pemerintah, lembaga, asosiasi, serta pihak lainnya. Data ini digunakan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Selain kegiatan tersebut, Pemerintah juga melakukan ekstensifikasi barang kena cukai untuk memperluas basis pajak.

Pemerintah juga menyadari pentingnya iklim usaha dan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, insentif perpajakan merupakan salah satu kebijakan umum di bidang perpajakan pada tahun 2014. Beberapa langkah yang dilakukan meliputi evaluasi bidang usaha dan daerah tertentu yang menjadi prioritas pembangunan nasional untuk mendapatkan fasilitas PPh dalam rangka penanaman modal dan penyusunan insentif fiskal untuk mendukung pengembangan industri intermediate, kegiatan penelitian dan pengembangan, serta penghiliran pertambangan.

Dari sisi PNBP, Pemerintah mencoba untuk mengoptimalkan PNBP agar memberikan kontribusi yang lebih besar sebagai sumber pendapatan dalam negeri dalam APBN tahun 2014. Walaupun peranan pendapatan dari sumber daya alam minyak dan gas bumi (SDA migas) masih dominan, pendapatan SDA non-migas terus dioptimalkan.

Berbagai langkah strategis dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin pendapatan dari sektor migas, khususnya untuk mencapai target lifting minyak bumi dan gas bumi yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut mencakup optimalisasi

To achieve the targeted tax revenue as stipulated in State Budget 2014, government had done some policies in taxation. The policies included improving tax regulation to enhance legal certainty and to ensure a just and fair legal treatment, improving system to increase tax compliance of taxpayers, broadening tax base, adjusting taxation tariff, improving tax incentives to support business and investment environment, and strengthening law enforcement to mitigate tax evasion.

The priority of government in taxation in 2014 was to expand tax base. In order to achieve intensification and extension of tax, the government had gathered and made an extensive use of the national tax census data and other information from government institutions, business association and other parties. Moreover, the government also extensioned excisable goods to expand tax base.

In addition, government also realizes the importance of business and investment climate for economy growth. Thus, tax incentive is one general policy in taxation for 2014. Some steps are done to evaluate certain business field and area which are priority of national development to obtain income tax facility for investment and creating fiscal incentive to support intermediate industry development, research and development activities, and mining downstream.

As for the non-tax side, Government tried to optimize non-tax revenue to have higher contribution as source of domestic revenue in State Budget 2014. Although the dominance of oil and gas revenue was still dominant, non oil and gas revenue was continuosly optimized.

There were some strategic steps done by government to ensure oil and gas revenue, especially to achieve target lifting of oil and gas. Those steps covered optimization of production for established field, accelerate new field


“pRioRiTas pemeRinTah di bidang peRpajakan pada Tahun 2014 adalah unTuk mempeRluas basis pajak.

THE PRIORITY OF GOVERNMENT IN TAXATION IN 2014 WAS TO EXPAND TAX BASE.

produksi pada lapangan yang sudah ada, mempercepat pengembangan lapangan baru, mengupayakan penurunan angka rasio cost recovery terhadap pendapatan kotor, menyusun syarat dan ketentuan yang lebih menarik bagi wilayah kerja yang berada di daerah terpencil, dan mengupayakan efisiensi cost recovery. Langkah lain yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan terus meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelesaian masalah perizinan dan tumpang tindih lahan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja SKK Migas, serta melaksanakan langkah-langkah yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional.Pendapatan pertambangan mineral dan batu bara merupakan sumber pendapatan SDA nonmigas yang menjadi fokus Pemerintah. Untuk meningkatkan pendapatan dari pertambangan mineral dan batu bara, Pemerintah memastikan bahwa semua peraturan di bidang pertambangan mineral dan batu bara dilaksanakan oleh para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya (KK). Langkah-langkah lainnya adalah dengan meningkatkan eksplorasi dan optimasi produksi energi nasional, mendorong investasi di dalam negeri, dan meningkatkan potensi sumber daya manusia nasional di bidang pertambangan.

Pemerintah juga terus meningkatkan Pendapatan SDA non-migas pada tahun 2014. Pendapatan ini termasuk pendapatan yang berasal dari kehutanan, perikanan, dan pertambangan panas bumi. Untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan, Pemerintah telah menyusun berbagai langkah, antara lain meningkatkan produksi dan diversifikasi usaha hutan alam, melakukan pemulihan dan pengelolaan sumber daya ikan, memberi insentif fiskal kepada pengusaha panas bumi yang izin atau kontraknya ditandatangani sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, meningkatkan pelayanan dan pengawasan, serta merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

development, effort to decrease cost recovery to gross revenue ration, creating more interesting terms and conditions for offices in remote area, and efforts on cost recovery. Moreover, the government also seek improve coordination among institution to resolve permission obstacle and zoning overlap and to perform a monitoring and evaluating of the special task force for Upstream Oil Gas Business Activities (SKK Migas) as well as to implement the President Instruction No 2/2012 on Improve of National Oil Production Revenue from mineral and coal, which had been the primary focus for the non-oil and gas revenue, the Government has taken steps to improve mineral and coal regulation compliance by the Mining Business Permit and Work Contract holders. Other measures encompass exploration acceleration and optimization of national energy production, stimulation of domestic investment, and improvement of domestic mining human resources.

The Government has also strived to improve natural resources revenue outside gas and oil, which comes from forestry, fisheries and geothermal, by increasing and diversifying natural forest production, restoring and managing fish resources, providing tax incentives for geothermal development with contracts or permit signed before the ratification of Law 27/2003 on geothermal, improving services and monitoring, and making revision to the current regulatory framework.


Sebagai motor penggerak perekonomian nasional, BUMN juga merupakan salah satu sumber pendapatan di dalam APBN. Melalui langkah-langkah seperti mengoptimalisasi payout ratio dividen, meningkatkan return on investment, meningkatkan efisiensi dan kinerja melalui right sizing jumlah BUMN, dan meningkatkan kapitalisasi pasar bagi BUMN yang sudah terdaftar di bursa, Pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan bagian laba BUMN pada tahun 2014.

As one of national economic driven, State owned enterprising was a source of revenue in State Budget. Some various approach has taken such as optimization of dividend payout ratio, increasing return on investment, and increasing efficiency and performance through right sizing of state owned enterprises, and increasing market capitalization for listed state owned of enterprises, government tried to optimize its profit in 2014.

“Tema pembangunan Tahun 2014, yaiTu “memanTapkan peRekonomian nasional bagi peningkaTan kesejahTeRaan RakyaT yang beRkeadilan.”

THE DEVELOPMENT THEME IN 2014 IS “STABILIZATION OF NATIONAL ECONOMY FOR A JUST AND PROSPEROUS SOCIETY”

Demi mewujudkan visi pembangunan dalam RPJMN 2010-2014, yaitu “Indonesia yang makin sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”, Pemerintah terus melaksanakan pembangunan yang bersifat inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan empat pilar strategi pembangunan, yaitu berpihak pada pertumbuhan (pro growth), lapangan pekerjaan (pro job), pengurangan kemiskinan (pro poor) dan pengelolaan yang ramah lingkungan (pro environment).

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah menyepakati tema pembangunan tahun 2014, yaitu “Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Selain tema pembangunan,

To realize the vision of National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2010-2014 which is to create a “More prosperous, democratic, and just Indonesia,” the Government continues to strive for an inclusive, sustainable, and environmentally sound development pathway through a four pillar of development strategies: economic growth (pro growth), job creation (pro job), poverty alleviation (pro poor), and environmentally sound development (pro environment).

The Government and the House of Representative has come to an agreement regarding the development theme for 2014 which is “Stabilization of National Economy for a Just and Prosperous Society”. Agreement has also been achieved to define 11 national priorities which encompass

kebijakan belanja negaraPlanning of Human Resources Management


Pemerintah dan DPR-RI juga sepakat untuk tetap melaksanakan 11 prioritas nasional dan tiga prioritas bidang. Kesebelas prioritas nasional tersebut adalah reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal terdepan dan pascakonflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sementara itu, ketiga prioritas bidang tersebut adalah politik, hukum, dan keamanan (polhukam), perekonomian, serta kesejahteraan rakyat.

Kebijakan belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2014 difokuskan pada upaya yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, agar sasaran dari prioritas nasional dan prioritas bidang yang sudah ditetapkan dapat berhasil dicapai. Hal ini diwujudkan melalui langkah-langkah seperti menjaga pendapatan riil pegawai dan pensiunan, melanjutkan program reformasi birokrasi, dan mengendalikan belanja barang.

Selain itu, Pemerintah juga melakukan berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Beberapa di antara kebijakan tersebut adalah peningkatan anggaran infrastruktur, reformasi kebijakan subisidi yang lebih tepat sasaran, pengembangan energi baru dan terbarukan, dukungan atas program ketahanan pangan nasional, dan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Pemerintah terus meningkatkan kualitas belanja (quality of spending) untuk mendukung arah dan kebijakan belanja Pemerintah Pusat pada APBN tahun 2014. Langkah yang ditempuh adalah memperbaiki struktur belanja negara agar lebih produktif dan efisien. Peningkatan produktivitas diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui penciptaan nilai tambah (value added), peningkatan kapasitas perekonomian, dan perluasan kesempatan kerja.

Hal di atas dicapai melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Untuk meningkatkan efisiensi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan, antara lain mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi, melanjutkan program konversi BBM ke gas dan program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg, melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas, seminar, dan focus group

bureaucratic reform and governance, education, health, poverty alleviation, food security, infrastructure, investment and business climate, energy, environment, disaster management, remote and post conflict areas, culture, creativity, and technological innovation; as well as 3 sectoral areas which include politic, law, and security; economy, and society welfare.

State Expenditure in 2014 is directed at efforts to support the implementation of effective and efficient governance to ensure the realization of national priority through maintaining employees’ and retirees’real income, continuing bureaucratic reform, and controlling capital goods expenditure.

Moreover, the Government aims to maintain economic growth target and increasing poverty alleviation by increasing infrastructure spending, reforming and retargeting subsidy policy, developing renewable energies, ensuring food security, and improving budgetary planning and execution.

To improve the quality of spending in the State Budget 2014, reforms have been made to improve the productivity and efficiency of the expenditure structure. Improvement in budget productivity by increasing expenditure efficiency and effectiveness is expected to increase society’s welfare through value adding creation, economic capacity improvement, and job creation.

To improve the expenditure efficiency, the Government has implemented policies such as: reforming to the fuel subsidy policy, continuing the fuel and kerosene to gas conversion policy, introducing efficiency measures for official travel, seminars, and meetings, controlling operational capital goods expenditure. On the other hand, to improve budget effectiveness, budget reallocation has


discussion, serta mengendalikan belanja barang operasional. Sedangkan untuk meningkatkan efektivitas, Pemerintah memperbesar alokasi belanja yang produktif dan mengendalikan belanja yang bersifat konsumtif. Pemerintah juga terus berkomitmen menambah alokasi belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi.

been made to increase productive and reduce consumptive spending. The Government is particularly committed to expand productive expenditure on infrastructure development which is needed to improve the nation’s competitiveness and production capacity.

Pembiayaan anggaran masih dibutuhkan mengingat masih adanya defisit dalam APBN tahun 2014. Sumber pembiayaan anggaran berasal dari pembiayaan utang dan non-utang. Untuk pembiayaan utang, Pemerintah memiliki strategi pengelolaan utang jangka menengah tahun 2013-2016 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.08/2013. Strategi tersebut antara lain optimalisasi potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan pemanfaatan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap, pengembangan instrumen dan perluasan basis investor utang, optimalisasi pemanfaatan utang untuk belanja modal, dan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka Asset Liability Management (ALM).

Sementara itu, Pemerintah juga telah melakukan kebijakan pembiayaan non-utang. Beberapa di antara kebijakan tersebut adalah pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai sumber pembiayaan anggaran, pengalokasian dana investasi Pemerintah dalam rangka pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN, pengalokasian dan pengelolaan dana kewajiban penjaminan Pemerintah yang difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, dan optimalisasi penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman.

To finance the budget deficit in 2014, budget financing from debt and non-debt sources have been secured. The Government has issued the Ministry of Finance Regulation no.37/KMK.08/2013 on Medium Term 2013-2016 Debt Management which stipulates strategies such asthe optimization domestic sources of financing complemented by foreign sources of financing, development of instruments and debt investor base, debt utilization for capital expenditure, and active debt management within the framework of Asset Liability Management (ALM).

Policies to develop non-debt financing sources have been pursued such as through the optimization of budget surplus (SisaAnggaranLebih/SAL) as a source of financing, reallocation of government investment fund as state capital participations within state owned enterprises, debt reallocation and restructuration to support infrastructure development, and optimization of forwarded loan installment revenue.

kebijakan pembiayaanFinancing Policy


pengelolaan keuangan negaRaPublic Finance Management

Pengelolaan anggaranBudget Management

a. Implementasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI)

Dalam rangka mewujudkan penatausahaan

penerimaan negara yang lebih mudah, aman, cepat, akurat, dan efisien, Kementerian Keuangan membuat sistem penerimaan negara yang terintegrasi dengan menggunakan single database melalui Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2).

Selaras dengan program Kementerian Keuangan tersebut, Ditjen Anggaran berkomitmen untuk mewujudkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat. Salah satu perwujudan misi tersebut adalah dengan membangun sistem billing penerimaan negara yang terintegrasi dengan MPN G2 melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI).

Penggunaan SIMPONI yang relatif sederhana (simple), mudah digunakan (user friendly), aman (safe) dan mudah diakses (accessible), membawa dampak positif bagi penerimaan negara. Implementasi SIMPONI dapat membantu pencapaian target PNBP. Berdasarkan data realisasi PNBP, diketahui bahwa pembayaran PNBP via SIMPONI di tahun 2014 mencapai Rp199,32 triliun (51,00% dari total target

a. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) Implementation

In order to realize state revenue administration more easy, safe, fast, accurate and efficient, Ministry of Finance created integrated-state revenue system using single database through Second Generation of

Government Revenue (MPN G2).

In accordance with Ministry of Finance program, Directorate General of Budget committed to realize optimal Non-tax revenue (PNBP) while maintaining services to the community. The realization of that mission was to build the` integration between revenue

billing system and MPN G2 through Online Information System for Non-Tax Revenue (SIMPONI).

The usage of SIMPONI was relatively simple, user friendly, safe and accessible, giving positive impact on revenues. The implementation of SIMPONI could

achieve the target PNBP. Based on realization of PNBP data, it was known that PNBP payments via SIMPONI in 2014 reached Rp199.32 billion (51.00% of total PNBP targets for Rp386.95 billion). While, 49.00% of total PNBP target was PNBP payments via channel


PNBP sebesar Rp386,95 triliun). Sedangkan 49,00% lainnya adalah pembayaran PNBP melalui channel non SIMPONI, seperti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Real Time Gross Settlement (RTGS).

Pada 2014 dijalankan proses integrasi antara SIMPONI dengan sistem pembayaran yang ada di beberapa K/L, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian ESDM. Hingga saat ini telah ada 48 K/L yang telah mengimplementasikan SIMPONI.

Sebagai sistem pembayaran PNBP, SIMPONI juga mengakomodasi integrasi dengan berbagai sistem pembayaran/penyetoran PNBP yang telah dibangun K/L melalui fasilitas web service.

Dengan integrasi ini, data yang ada di K/L dapat dialirkan ke SIMPONI (dan sebaliknya) sehingga tidak terjadi duplikasi pekerjaan (entry data). Saat ini sedang

non SIMPONI, i.e. Non-tax deposite letter (SSBP) and Real Time Gross Settlement (RTGS).

Integration process between SIMPONI and payment system in some ministries / institutions i.e. Ministry of Agriculture, Ministry of Law and Human Rights, Ministry of Health and Ministry of Energy and Mineral Resources was executed in 2014. Until now, there has been 48 ministries/institution that had implemented the SIMPONI.

As PNBP payment system of PNBP, SIMPONI also accommodated the integration with various payments/deposits of PBNP which had built by ministries/institution through web services.

With this integration, data in ministries/institutions could be sent to SIMPONI (and vice versa) to avoid duplication in entry data. Currently, there are


dijalankan proses integrasi antara SIMPONI dengan sistem pembayaran yang ada di beberapa K/L, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, serta

Kementerian ESDM.

Proses integrasi ini akan terus dilakukan pada tahun mendatang bersama dengan K/L lainnya. Pada pengembangan selanjutnya, implementasi SIMPONI diharapkan dapat berperan dalam memaksimalkan penerimaan mineral dan batubara (minerba). Melalui integrasi antara sistem SIMPONI, Kementerian Keuangan dengan sistem Minerba One Map Indonesia (MOMI), Kementerian ESDM, diharapkan tersusun data potensi dan realisasi penerimaan sektor pertambangan umum.

Dengan database tersebut, dapat diketahui selisih antara potensi penerimaan dan realisasi penerimaan sektor minerba sehingga dapat diformulasikan langkah-langkah lebih lanjut untuk meminimalkan kerugian penerimaan minerba. Dengan demikian, SIMPONI membantu meningkatkan kualitas penatausahaan data PNBP dan peningkatan penerimaan negara, dan secara tidak langsung berperan aktif dalam menjaga sumberdaya alam Indonesia.

Melalui akses database history yang disediakan oleh SIMPONI diharapkan K/L dapat memetakan jenis/tarif PNBP yang tidak berjalan dan jenis/tarif PNBP yang berpotensi untuk ditingkatkan penerimaannya.

Tarif yang terlalu kecil dibandingkan dengan biaya operasional satuan kerja (satker) dalam memberikan pelayanan bisa diusulkan untuk segera dilakukan perubahan. Hasil analisa juga dapat digunakan oleh K/L dalam menyusun regulasi PNBP yang terkini, sehingga mampu menyumbang penerimaan negara yang lebih besar. Artinya, secara tidak langsung akan terbangun bersama-sama database target dan realisasi PNBP yang komprehensif sehingga kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan PNBP semakin meningkat.

integration process between SIMPONI and payment system in some ministries i.e. Ministry of Agriculture, Ministry of Law and Human Rights, Ministry of Health, and Ministry of Energy and Mineral Resources.

This integration process will continue in the coming year along with other ministries/institutions. In further development, the implementation of SIMPONI is expected that can play a role in maximizing revenue of mineral and coal (minerba). Through the integration between SIMPONI, Ministry of Finance and Minerba One Map Indonesia (MOMI) system of Ministry of Energy and Mineral Resources, is expected to compose data of potential and realization revenue of general mining sector.

With those databases, it is known that there are differences between revenue potential and realization revenue of general mining sector so it can be formulated further steps to minimize losses of mining sector’s revenue. Thus, SIMPONI helps the improvement of PNBP administration data’s quality and the increasing of state revenue and indirectly active in maintaining Indonesia’s natural resources.

Through database history access provided by SIMPONI, ministries/institutions are expected to map PNBP types/rates both that doesn’t run and potential to increase revenue.

Rates that are too small compared to the cost of operating unit of work (satker) in providing services can be proposed for immediate changes. The analysis results can also be used by ministries/institutions in drafting current PNBP regulations, so it can contribute to greater state revenues. It means that database target and comprehensive realization PNBP will be created together, so it will increase the quality of planning and PNBP policy formulation.


b. Penggunaan Konsep Logic Model Dalam Penyusunan Anggaran) Sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara,

mulai tahun 2007 pemerintah menerapkan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk melihat keterkaitan antara input dengan output-nya. Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memenuhi amanat PP No. 90/2010, telah diterbitkan PMK No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L yang mengatur sistem evaluasi program seluruh K/L.

Berdasarkan evaluasi program yang dilaksanakan

pada tahun 2012, terdapat indikasi bahwa capaian kinerja bagus belum sepenuhnya mencerminkan bagusnya kualitas belanja K/L. Hasil evaluasi program tersebut ditindaklanjuti dengan kajian dan analisis untuk melihat isi program secara keseluruhan.

Dari kajian tersebut dapat disimpulkan sebagai

berikut. (1) Tidak jelas yang mana merupakan input, output, dan outcome, (2) Outcome kurang jelas dan terlalu normatif, (3) Sulit melihat relevansi antara input-output-outcome, dan (4) Relevansi outcome terhadap kebutuhan atau permasalahan tidak terlihat karena informasi tersebut di dalam RKA-K/L tidak ada.

Selanjutnya, berdasarkan analisis dan evaluasi disimpulkan adanya indikasi lemahnya arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L. Untuk itu, perlu dilakukan penataan arsitektur dan informasi kinerja dengan menggunakan pendekatan logic model (LM) sehingga informasi kinerja dan capaian program dari masing-masing K/L dapat terukur, relevan, dan lebih jelas.

b. The Use of Logic Model Concept in Drafting Budget In line with the increasing of state expenditure realization, starting from 2007, government

Performance- Based Budgeting implemented Performance-Based Budgeting (PBK) to see the relationship between its input and output. In order to implement Performance-Based Budgeting and to fulfill the mandate of PP No. 90/2010, it has

issued PMK No. 249/PMK.02/2011 on performance measurement and evaluation of the implementation of

Line Ministries Planning Document for Budget and Activities (RKA-K/L) that control evaluation program system for all ministries/institutions.

Based on the evaluation program, that was implemented in 2012, there were indications that the achievement of good performance had not fully reflect the good quality of the ministries/institutions’ expenditure.

The study could be summarized as follows: (1) It was not clear which were the inputs, outputs and outcome; (2) the outcome was not clear and too normative; (3) It was difficult to see relevance between input-output-outcome of the needs or problems are not visible because that information is not available in RKA-K/L.

Furthermore, based on analysis and evaluation, it could be concluded that there are indications of weakness in architecture and performance information in RKA-K/L. So, it was necessary to restructure the architecture and performance information by using Logic Model (LM) approach, so that performance information and program output from each ministries/institutions could be measurable, relevant, and more clearly.


Atas dasar itu, Ditjen Anggaran telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka perbaikan penataan arsitektur dan informasi kinerja selama tahun 2014 meliputi penerbitan payung hukum terkait anggaran berbasis logic model yang dituangkan dalam PMK No. 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L, pembekalan/training kepada para pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait lainnya, serta proses pengembangan tabel-tabel referensi terkait penataan arsitektur dan informasi kinerja yang diperlukan untuk disesuaikan dengan aplikasi RKA-K/L DIPA (software).

Berbagai upaya tersebut dimaksudkan agar

penyusunan RKA-K/L tahun 2016 oleh setiap satuan kerja dapat disusun sepenuhnya dengan menggunakan konsep arsitektur penganggaran yang baru.

c. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Proses Perencanaan /Penganggaran

Melalui putusan No. 35/PUU-XI/2013, tanggal 22 Mei

2014, MK memangkas sebagian kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Lembaga tinggi tersebut telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan putusan tersebut, Banggar DPR RI tidak

lagi membahas mata anggaran K/L secara teknis bersama pemerintah sampai satuan tiga (termasuk rincian kegiatan dan jenis belanja). DPR RI hanya membahas rincian sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program.

MK juga menghapus kewenangan Banggar DPR RI dalam melakukan pemblokiran anggaran (pemberian tanda bintang) pada anggaran K/L yang dianggap

On that basis, Directorate General of Budget had conducted a series of activities in order to improve the architectural arrangement and performance information within 2014, included publish logic-based budget outlined in PMK No. 136/PMK.02/2014 on Guidelines for Preparation and Review RKA-K/L, briefing/training to stakeholders and other related parties, and the process development of reference tables related to architectural arrangement and performance information needed to suit the application of RKA-K/L DIPA (software).

Those various efforts were intended to make preparation of RKA-K/L in 2016 by each unit of work could be arranged entirely by using a new budgeting architectural concept.

c. Follow-up the Constitutional Court (MK) in Planning/Budgeting Process

Through decision No. 35/PUU-XI/2013, dated May 22nd 2014, the court partly cut the authority of the

Budgetary Board (Banggar) of Indonesian House of Representatives (DPR RI). MK had been granted partly the petition for Law No. 27/2009 on Indonesian Parliamentary (MPR, DPR, DPD and DPRD) and also Law No. 17/2003 on State Financial.

Based on that decision, Banggar DPR RI has no longer discuss about budget items technically with government until three units (included the detail of program and expenditure types). DPR RI only

discussed the detail of organizational units, functions and programs.

MK also removed the authority of Banggar DPR RI in budget blocking (giving an asterisk) in the budget K/L were not eligible in requirements/completeness of


belum memenuhi syarat/kelengkapan dokumen. Banggar sebagai salah satu alat kelengkapan DPR RI hanya dapat menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap suatu mata anggaran tanpa ada persyaratan tertentu.

Kondisi sebelum adanya putusan MK, apabila persyaratan belum terpenuhi, langkah yang biasa diambil oleh DPR RI adalah pemblokiran anggaran. Pemblokiran ini mengakibatkan suatu mata anggaran tidak mendapat otorisasi untuk digunakan pada saat pelaksanaan APBN yang telah ditetapkan bersama. Disamping itu, pemblokiran anggaran bukan termasuk pada salah satu fungsi pengawasan DPR RI dan dikhawatirkan menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Secara garis besar, putusan MK No. 35/PUU-XI/2013 menimbulkan beberapa implikasi yaitu:

• Peranpemerintahsebagailembagaeksekutifdalampenyusunan APBN menjadi lebih besar. Hal tersebut membuat pemerintah lebih leluasa dalam memilih kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Hal ini berarti, kontrol anggaran berada di pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;

• PutusanMKtersebutsecarateknisakanberpengaruhterhadap format dan struktur Nota Keuangan (NK) karena rincian sampai dengan kegiatan dan jenis belanja tidak lagi disampaikan ke DPR RI. Oleh karena itu, format dan struktur NK dan RUU APBN beserta dokumen pendukungnya perlu disesuaikan dengan putusan MK dimaksud. NK dengan format dan struktur baru diusulkan hanya menguraikan rincian belanja APBN sampai dengan fungsi dan program;

• DPRRItidaklagimempunyaikewenanganuntukmelakukan penundaan persetujuan RKA-K/L. Oleh karena itu, seluruh pembahasan/persetujuan oleh Komisi DPR RI harus diberikan dalam batas waktu

documentations. Banggar as one of completeness tools of DPR RI can only agree or disagree on a budget lines without any specific requirements.

Prior the decision of MK, if the requirements had not been met, the common step taken by DPR RI was blocking the budget. This blocking resulted a budget item could not be authorized to use during the

realization of State Budget that had been set before.

Generally, the decision of MK No. 35/PUU-XI/2013 raises several implications, as follows:

• Theroleofgovernmentasanexecutiveagencyinthepreparation of state budget becomes larger. This makes the government more flexible in choosing policies and program that will be implemented. This means, budget control is under government, in this case by Ministry of Finance as State Treasurer;

• ThedecisionofMKtechnicallywouldaffecttoformatand structure of financial memorandum (NK) because details of up to activities and types of expenditures were no longer submitted to the DPR RI. Therefore, the format and structure of MK and draft Law of State Budget (RUU APBN) along with supporting documents need to be adjusted with decision of referred MK. NK with the new format and structure would be proposed and only outlining the details of state budget expenditure to the functions and programs;

• DPRRIhadnolongerauthoritytodelaytheapprovalof RKA-K/L. Therefore, the entire discussion/approval by commission of DPR RI should be given within the time limit settlement (before Law of State Budget was


penyelesaian (sebelum UU APBN disahkan). Artinya, tidak ada lagi pembahasan anggaran antara pemerintah dengan DPR RI setelah RUU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Berkenaan dengan hal tersebut, K/L harus mempersiapkan data dukung/dokumen tertulis antara lain Rencana Kerja Pemerintah (RKP), arah kebijakan, hasil evaluasi program dan kinerja/capaian output tahun anggaran sebelumnya, data realisasi anggaran (per fungsi, program, dan unit organisasi), serta kegiatan-kegiatan utama (tanpa menyebut anggaran). Dengan adanya kelengkapan data dukung tersebut, jalannya pembahasan antara pemerintah dan DPR RI (diharapkan) menjadi semakin berkualitas mengingat pembahasan difokuskan pada hal-hal yang strategis di tingkat program yaitu target, sasaran, dan indikator kinerja;

• PutusanMKtersebutsemakinmemperkuatupaya

pemerintah untuk memperbaiki kualitas belanja. Salah satunya melalui penerapan anggaran berbasis kinerja. K/L harus merumuskan output dan indikator-indikator kinerja program pada tingkatan yang strategis, bukan lagi pada tataran input (alokasi perjalanan dinas, jumlah gedung, atau pengadaan mobil).

d. Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Berbagai upaya dilakukan oleh negara untuk memberantas korupsi. Melalui Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, diinstruksikan kepada seluruh pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan sistem pemerintahan (birokrasi) melalui pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan norma-norma yang memang sudah ada dasar hukumnya. Inpres ini dilandasi keyakinan bahwa pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan norma tersebut akan memperbaiki sistem pemerintahan (birokrasi) sehingga memperkecil peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

validated). It meant that there was no budget discussion between government and DPR RI after draft Law of State Budget (RUU APBN) changed into Law of Budget (UU APBN). Related to that issue, K/L should prepare supporting data/written document between Government Work Plan (RKP), the direction of policy, program evaluation and output performance/outcome in the prior fiscal year, budget realization data (per function, program and unit organization), and main activities (without mentioning thebudget). With the completeness of supporting data, discussion between government and DPR RI (is expected) became more better considering discussion focused on strategic matters at the level of program, i.e. target and performance indicators;

• ThedecisionofMKreinforcedthegovernment’seffortto improve spending quality. One effort is through the implementation of performance based budget. K/L should formulate output and indicators of program performance at a strategic level, rather than at the level of input (the allocation of business trip, the number of buildings, or the provision of a car).

d. Corruption Free Area Predicate

Various efforts were made by the state to eliminate corruption. Through Inpres No. 5/2004 on the acceleration of corruption elimination, the entire leadership of national and regional government agencies was instructed to improve government system (bureaucracy) by the implementation of obligations and norms that has legal basis. This Inpres is based on the belief that the implementation of obligations and norms will improve government system (bureaucracy) so it can minimize opportunities of corruptions.


Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) sangat berkepentingan dan berusaha keras dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi tersebut. Salah satunya dengan menerbitkan PM PANRB No. 60/2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemda. Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan bersama oleh Kemen PAN-RB, KPK, dan ORI disepakati bahwa WBK hanya dapat diwujudkan melalui upaya-upaya pendahuluan berupa penegakan integritas sebagai wujud komitmen pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dalam bentuk program-program pencegahan korupsi yang konkrit pada setiap instansi pemerintah. Implementasi program ini harus bersifat komprehensif dan dapat diukur keberhasilannya.

Mengacu hal tersebut, Direktorat Anggaran III yang mewakili Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun 2014 diusulkan untuk mengikuti seleksi unit kerja di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang layak diberikan predikat WBK. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim dari Kemen PAN-RB dinyatakan bahwa Direktorat Anggaran III berhak mendapat berpredikat WBK.

Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (Kemenpan-RB) was very concerned and strived to realize corruption-free area by issuing PM PANRB No. 60/2012 on Guidelines for Regional Development Towards Integrity Zone Free of Corruption (WBK) and Clean-Bureaucracy area and serving in ministries/institutions and regional

government. Based on review conducted by KemenpanRB, Corruption Eradication Commission

(KPK) and Indonesian Ombudsman (ORI), WBK will only be realized through some efforts in preliminary form as a commitment to eradicate corruption that was implemented in the form of concreted-corruption prevention program in every government institutions.

The implementation of this program should be comprehensive and measurable.

Referred to that issues, Directorate of Budget III representing Directorate General of Budget in 2014, is proposed to participate in the selection of unit work in the central and regional government who deserves the title of WBK.

“melalui puTusan no. 35/puu-Xi/2013, Tanggal 22 mei 2014, mk memangkas sebagian kewenangan badan anggaRan (banggaR) dpR Ri

THROUGH DECISION NO. 35/PUU-XI/2013, DATED MAY 22ND 2014, THE COURT PARTLY CUT THE AUTHORITY OF THE BUDGETARY BOARD (BANGGAR) OF INDONESIAN HOUSE OF REPRESENTATIVES (DPR RI)


a. Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak neto tahun 2014 sebesar Rp985,13 triliun atau mencapai 91,86% dari target APBN-P 2014. Jumlah tersebut tumbuh 6,92% dari realisasi penerimaan pajak 2013.

a. Tax Revenue Net tax revenues realization in 2014 amounted to

Rp985.13 trillion or 91.86% of the 2014 revised state budget target. Tax revenues grew 6.92% from tax revenue realization in 2013.

pengelolaan pajakTax Administration

Jenis PajakType of Tax

Realisasi 2013

(miliar rupiah)

Realization 2013

(IDR billion)

APBN-P 2014

(miliar rupiah)

Revised State Budget 2014(IDR billion)

Realisasi 2014

(miliar rupiah)

Realization 2014

(IDR billion)

Capaian 2014

Realization Percentage

2014(%)

Pertumbuhan Realisasi

Growth(%)

PPh Non Migas Non Oil and Gas Income Tax 417.690,68 485.974,19 459.084,66 94,47 9,91

PPh Pasal 21 Income Tax Article 21 90.162,95 105.675,73 105.625,44 99,95 17,15


PPh Pasal 22 Impor Income Tax Article 22 on Import 36.331,29 44.293,94 39.453,73 89,07 8,59

Sumber / Source:Laporan Keuangan DJP 2014 (Audited)DJP Financial Report 2014 (Audited)

Tabel IV-1 kIneRja peneRImaan peR jenIs pajakTable IV-1 Revenue Performance per Type of Tax

PeneriMaan negaraState Revenue



Realisasi 2013

(miliar rupiah)

Realization 2013

(IDR billion)

APBN-P 2014

(miliar rupiah)


Realisasi 2014

(miliar rupiah)

Realization 2014

(IDR billion)

Capaian 2014

Achievement 2014(%)

Pertumbuhan RealisasiRealization

Growth(%)

PPh Pasal 23Income Tax Article 23 22.205,81 28.003,08 25.535,47 91,18 14,99

PPh Pasal 25/29 OPIndividual Income Tax Article 25/2 4.383,38 5.147,36 4.704,41 91,39 7,32

PPh Pasal 25/29 BadanCorporate Income Tax Article 25/29 154.291,54 169.819,13 148.719,21 87,57 -3,61


PPh Final Final Income Tax 71.569,83 83.095,85 87.318,12 105,08 22,00

PPh Nonmigas lainnyaOther Non Oil and Gas Income Tax 36,92 1.654,96 88,82 5,37 140,60

PPh Fiskal Luar negeriExit Tax

0,85 0,00 0,00 - -

PPh Ditanggung PemerintahIncome Tax Borne by the Government

3.886,19 0,00 5.655,30 - 45,52

PPN dan PPnBM VAT and Sales Tax on Luxury Goods 384.718,04 475.589,86 408.829,94 85,96 6,27

PPN Dalam Negeri Domestic VAT 226.764,75 285.328,04 240.786,41 84,38 6,18

PPN Import Import VAT 138.990,41 167.683,29 152.313,19 90,83 9,59

PPN Lainnya Other VAT 131,46 193,52 151,69 78,39 15,39

PPnBM Dalam Negeri Domestic Sales Tax on Luxury Goods 11.548,28 13.914,70 10.239,76 73,58 -11,33

PPnBM Import Import Sales Tax on Luxury Goods 7.281,34 8.468,52 5.335,61 63,00 -26,72



Realisasi 2013

(miliarrupiah)

Realization 2013

(IDR billion)

APBN-P 2014

(miliarrupiah)


Realisasi 2014

(miliarrupiah)

Realization 2014

(IDR billion)

Capaian 2014

Achievement 2014(%)

Pertumbuhan RealisasiRealization

Growth(%)

PPnBM LainnyaOther Sales Tax on Luxury Goods 1,81 1,79 3,29 183,49 81,50

PBB Land and Building Tax 25.304,95 21.742,91 23.476,28 107,97 -7,23

Pajak Lainnya Other Taxes 4.937,08 5.179,61 6.293,35 121,50 27,47

PPh Migas Oil and Gas Income Tax 88.747,36 83.889,79 87.445,55 104,24 -1,47

Dengan Migas Including Oil and Gas Income Tax 832.650,75 988.486,57 897.684,24 90,81 7,81

Tanpa PPh Migas Excluding Oil and Gas Income Tax 921.398,11 1.072.376,36 985.129,79 91,86 6,92

Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja penerimaan pajak 2014 adalah sebagai berikut:

• RealisasipenerimaanPPhPasal21mengalamipertumbuhan sebesar 17,15% dari tahun sebelumnya. Kinerja penerimaan PPh Pasal 21 dipengaruhi antara lain oleh adanya penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 11 kota/kabupaten, kenaikan remunerasi gaji pokok PNS, TNI, dan pejabat negara, peningkatan nilai tunjangan kinerja pada kementerian/lembaga, serta tingkat inflasi yang tinggi.

• PertumbuhanrealisasipenerimaanPPhPasal22Impor dan PPN Impor masing-masing mencapai 8,59% dan 9,59%. Secara umum, kondisi ini dipengaruhi oleh pertumbuhan realisasi impor nonmigas dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.

• RealisasipenerimaanPPhPasal23tumbuhsebesar14,99% dari tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan

A number of factors affected the performance of tax revenues realization in 2014:

• IncomeTaxArticle21revenuerealizationgrew17.15%from the previous year. The performance of Income Tax Revenues Article 21 were influenced by the adjustment Provincial Minimum Wage (UMP) in 11 cities/regencies, the increase in basic salary remuneration of civil servants, military, and state officials, the increase in the value of the performance benefits of ministries/agencies, as well as a high inflation rate.

• RevenuefromIncomeTaxArticle22onImportandImport VAT rose by 8.59% and 9.59% respectively, from the previous year. In general, this performance were influenced by non oil and gas import growth and depreciation of exchange rate.

• IncomeTaxArticle23revenuesgrewby14.99%fromthe previous year. The realization of Income Tax Article


PPh Pasal 23 sebagian besar berasal dari objek pemanfaatan jasa pihak ketiga yang mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 18,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Objek PPh Pasal 23 dari pembayaran bunga dan royalti juga mengalami kenaikan pertumbuhan masing-masing sebesar 46,58% dan 25,78%;

• Tingginyanilairestitusi,setoranmasa/angsuranyangmenurun yang dipengaruhi oleh pelemahan investasi dan ekspor, serta pertumbuhan ekonomi yang belum stabil mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan PPh Pasal 25 Badan sekaligus mengalami pertumbuhan negatif;

• RealisasipenerimaanPPhFinalmencapai105,08%dari target APBN-P 2014 serta tumbuh 22,00% dari tahun sebelumnya. Penerimaan PPh Final ditopang oleh peningkatan kinerja sektor keuangan khususnya dari PPh Final atas bunga deposito/tabungan, disusul dengan peningkatan kinerja sektor kontruksi;

• RealisasipenerimaanPPNDalamNegerihanyamencapai 84,38% dari target APBN-P 2014. Meskipun penerimaan PPN Dalam Negeri 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 6,18% dibanding tahun sebelumnya, namun pertumbuhan tersebut merupakan yang terendah dalam empat tahun terakhir. Kinerja penerimaan PPN Dalam Negeri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dalam negeri yang mengalami tekanan seperti nilai tukar rupiah yang terdepresiasi, tingkat inflasi yang tinggi, tingkat suku bunga yang tinggi, serta pertumbuhan ekonomi yang di bawah asumsi makro APBN-P 2014.

• RealisasipenerimaanPPnBMImporyangtidakmencapai target serta mengalami pertumbuhan negatif dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah untuk menurunkan impor dalam rangka menggalakkn pasar ekspor. Nilai impor nasional tahun 2014 mencapai US$178,2 miliar atau tumbuh negatif sebesar 4,53% dibandingkan tahun 2013.

23 largely derived by the object of utilization of third party services which grew by 18,52% over the previous year. The realization is also supported by interests and royalties payments which increased of respectively 46,5% and 25,78%.

• Thehighdropinthevalueofrestitution,timedeposits/installments affected by the weakening of investment and exports, and unstable economic growth have resulted in the failure to achieve Corporate Income Tax Article 25 revenues target as well as negative revenue growth;

• RealizationofFinalIncomeTaxrevenuesreached105,08% of the 2014 revised state budget target and grew 22.00% from the previous year. The increase in final income tax revenues is supported by the increase in performance of the financial sector, in particular from final income tax on interest on deposits/savings, followed by the increase in the performance of the construction sector;

• RealizationofDomesticVATrevenuesonlyreached84.38% of the 2014 revised state budget. Although the domestic VAT revenues in 2014 grew by 6,18% over the previous year, this growth rate was the lowest in the last four years. Performance of domestic VAT revenues is affected by economic conditions such as the depreciated exchange rate, high inflation, high interest rates, and the economic growth that was below the macroeconomic assumption of 2014 revised state budget.

• RevenuerealizationofImportSalesTaxonLuxuryGoods does not reach the target and suffered a downturn. The performance was affected by the government policy to reduce imports in order to promote the export market. The value of national import in 2014 reached US$178.2 billion or decreased by 4.53% compared to 2013.


Sumber / Source:Data Penerimaan Pajak 2010-2011 dari LKPP (Audited)2010—2011 Tax Revenue Data from Government Financial Report (Audited)

Tabel IV-2 kIneRja peneRImaan pajak 2010—2014Table IV-2 Tax Revenue Performance, 2010—2014

UraianDescription 2014 2013 2012 2011 2010

A. Penerimaan Pajak tanpa PPh Migas (triliun Rp) Tax Revenue excluding Oil and Gas Income Tax (IDR Trillion)

897,68 832,65 752,37 669,65 569,35

B. Penerimaan Pajak dengan PPh Migas (triliun Rp) Tax Revenue including Oil and Gas Income Tax (IDR Trillion)

985,13 921,40 835,83 742,74 628,23

Data Penerimaan Pajak 2012—2014 dari Laporan Keuangan DJP 2014 (Audited)2012—2014 Tax Revenue Data from DJP Financial Report 2014 (Audited)

b. Penerbitan Regulasi Perpajakan

Beberapa regulasi perpajakan yang diterbitkan pada tahun 2014 mengatur hal-hal sebagai berikut:

• Perubahan Tarif PPnBM Untuk Kendaraan Bermotor Tertentu Untuk menjaga keseimbangan pembebanan pajak

b. Issuance of Tax Regulation

Several tax regulations issued in 2014 govern the following matters:

• Change in the Rate of Sales Tax on Luxury Goods for Certain Type of Motor Vehicles

To maintain the taxation balance between low-income


antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi, pada tahun 2014 Pemerintah menaikan tarif PPnBM untuk kelompok Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu dari sebelumnya 75,00% menjadi 125%. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang BKP yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM.

• Pengenaan PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan

menjamin rasa keadilan bagi pelaku bisnis pada industri emas perhiasan, serta penyelarasan beberapa peraturan yang terkait dengan pengenaan PPN atas penyerahan emas perhiasan, Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 30/PMK.03/2014 tentang PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan.

Peraturan di atas antara lain mengatur bahwa penyerahan emas perhiasan dan/atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan terutang PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebesar 20,00% dari harga jual emas perhiasan.

Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan emas perhiasan tidak dapat dikreditkan. Dalam hal penyerahan emas perhiasan dilakukan dengan cara mengganti emas perhiasan dengan emas batangan kadar 24 karat sebagai pengganti seluruh bahan baku pembuatan emas perhiasan, DPP PPN ditetapkan sebesar 20,00% dari selisih antara harga jual emas perhiasan dikurangi harga emas batangan kadar 24 karat yang terkandung dalam emas perhiasan tersebut. Terkait dengan pelaporannya, pengusaha emas perhiasan wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

• Desain Baru Meterai Tempel Pada 2014 Menteri Keuangan menerbitkan PMK No.

65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai sebagai upaya untuk menghindari atau mencegah tindakan pemalsuan benda meterai, serta untuk memudahkan pengenalan masyarakat awam terhadap ciri-ciri benda meterai yang asli.

Dalam peraturan dimaksud diatur bentuk, ukuran, dan

and high-income consumers, in 2014 the government raised Sales Tax on Luxury Goods rate for certain motor vehicles from 75.00% to 125.00%. This policy was regulated in PP 22/2014 on the Amendment of the PP 41/2013 concerning Luxury Taxable Goods in the Form of Motor Vehicles Subject to Sales Tax on Luxury Goods.

• VAT on The Delivery of Gold Jewelry In order to provide legal certainty and ensure fairness

for businesses in the gold jewelry industry, as well as harmonization of several regulations related to the imposition of VAT on the transfer of gold jewelry, Minister of Finance issued PMK No. 30 / PMK.03 / 2014 concerning VAT on Delivery of Gold Jewelry.

The above mentioned governs regulation that delivery

of gold jewelry set and/or delivery of services related to gold jewelry by gold jewelry producers are subjected to VAT at the other value tax base (DPP) of 20.00% of the selling price of gold jewelry.

Input tax related to the delivery of gold jewelry can not

be credited. In the case of gold jewelry delivery is done by replacing gold jewelry with 24-karat gold bullion as replacement of the entire raw material for making gold jewelry, VAT tax base is set at 20.00% of the difference between the selling price of gold jewelry price and 24-karat gold bullion contained in gold jewelry. In terms of reporting, gold jewelry entrepreneur shall be confirmed as a Taxable Person for VAT Purposes (PKP).

• New Design of Stamps In 2014 Minister of Finance issued PMK No. 65 /

PMK.03 / 2014 concerning Shape, Size, and Color of Stamps as an effort to avoid or prevent stamps counterfeiting, as well as to facilitate the socialization of the characteristics of the original stamps. The regulation set shapes, sizes, and colors of the stamps in form of 2014 stamps to replace the previous design


warna benda meterai berupa meterai tempel 2014 yang mengganti meterai tempel desain 2009. Terdapat unsur-unsur pengaman dalam cetakan meterai tempel 2014 yang antara lain berupa hologram,

special pattern image, raster image, mikrotext, visible fluorescent ink, color shifting ink with taggant, serta perforasi bentuk bintang, bulat, dan oval. Dengan berlakunya meterai tempel 2014 maka meterai tempel desain 2009 tetap berlaku dan masih dapat dipergunakan sampai dengan 31 Maret 2015.

• Pemeteraian Kemudian PMK No. 70/PMK.03/2014 tentang Pemeteraian

Kemudian diterbitkan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan Pemeteraian Kemudian yang belum cukup diatur selama ini serta untuk memberikan kepastian pelaksanaan pengawasan atas kewajiban Bea Meterai.

Beberapa hal yang diatur dalam PMK No. 70/PMK.03/2014 antara lain, yaitu:

(i) cara pelunasan Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya termasuk pelunasan denda;

(ii) pihak yang bertanggung jawab untuk melunasi Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya, yaitu Pemegang Dokumen atau Penerbit Dokumen; dan

(iii) penegasan bahwa Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dapat menagih Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam hal Pemegang Dokumen atau Penerbit Dokumen tidak melakukan pemenuhan kewajiban Bea Meterai.

• Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Sesuai ketentuan pasal 59 PP No. 74/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan mengenai Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang mencakup tata cara pelaksanaan pertukaran informasi (exchange of information/EoI), tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama (mutual agreement procedure/MAP), dan kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement/APA).

in 2009. There are safety elements in the mold which include holograms, special image pattern, raster image, mikrotext, visible fluorescent ink, color shifting ink with taggant, and perforation star shape, round, and oval. With the enactment of the 2014 stamps, the 2009 stamps remains valid and can still be used until March 31, 2015.

• Postdated Stamp Duty PMK No. 70/ PMK.03/2014 concerning the Postdated

Stamp Duty was issued in order to improve the implementation of postdated stamp duty which has previously not been well regulated as well as to assure the supervising duties of Stamp Duty.

Some of the matters governed by the PMK No. 70/PMK.03/2014, namely:

i. the repayment procedure of unpaid or reduced-repayment stamp duty includes the penalty payment;

ii. parties who are responsible to make repayment for unpaid or reduced-repayment stamp duty; including the document holder or the document issuer; and

iii. the enforcement that the Director General of Taxes through Head of Tax Office can collect unpaid or reduced-repayment stamp duty based on Law on General Provisions and Tax Procedures in the case of the document holder and document issuer do not fulfill the stamp duty obligation.

• The Implementation of Double Tax Avoidance Agreement

Based on Article 59 PP No 74/2011 concerning procedures for implementation of Rights and Obligation of Tax Compliants, Minister of Finance has been authorized to stipulate further regulation on the Implementation of Double Tax Avoidance Agreement (P3B) that includes the exchange of information procedure (EoI), the mutual agreement procedure (MAP), and advanced pricing agreement (APA).


Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 59 PP No. 74/2011, pada tahun 2014 Menteri Keuangan menerbitkan:

- PMK No. 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange of Information), yang mengatur hal-hal antara lain:

(i) dasar pelaksanaan dan jenis pertukaran informasi;(ii) penunjukan Direktur Peraturan Perpajakan II DJP

sebagai pejabat yang berwenang atau competent authority di Indonesia dalam pelaksanaan pertukaran informasi;

(iii) kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan tax examination abroad atau simultaneous tax examinations;

(iv) kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk meminta informasi kepada Wajib Pajak atau pihak lain dalam rangka pertukaran informasi dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra; dan

(v) kewajiban memperlakukan setiap Informasi yang dipertukarkan secara rahasia sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP.

Following the implementation of Article 59 PP No 74/2011, on 2014 Ministry of Finance has issued :

- PMK No. 60/PMK.03/2014 concerning the Procedure of Exchange of Information, which regulated the following points:

(i) the implementation principle and types of information exchanges principles;

(ii) the appoinment of Director of Taxation Regulation II DJP as the competent authority in Indonesia for information exchange;

(iii) the authority of Director General of Taxes for tax examination abroad or simultaneous tax examinations;

(iv) the authority of Director General of Taxes to request information from tax payers or other parties to facilitate information exchange with partner countries or jurisdictions; and

(v) the obligation to ensure the exchanged information remain confidential based on Article 34 Law on General Provisions and Tax Procedures.


- PMK No. 240/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama

(Mutual Agreement Procedure), yang mengatur hal-hal antara lain:

(i) penunjukan Direktur Peraturan Perpajakan II DJP sebagai pejabat yang berwenang atau competent authority di Indonesia dalam pelaksanaan MAP;

(ii) pihak yang dapat mengajukan permintaan pelaksanaan MAP, yaitu Wajib Pajak dalam negeri Indonesia melalui Direktur Jenderal Pajak, atau otoritas pajak negara mitra/yurisdiksi mitra;

(iii) tata cara pengajuan permintaan pelaksanaan MAP oleh masing-masing sebagaimana dimaksud di atas;

(iv) tata cara pelaksanaan MAP;(v) tata cara penerbitan Persetujuan Bersama; dan(vi) pendokumentasian proses pelaksanaan MAP oleh

Direktur Peraturan Perpajakan II dan seluruh dokumen diperlakukan secara rahasia.

- PMK No. 240/PMK.03/2014 concerning the Mutual Agreement Procedure which regulates the following points:

(i) the appoinment of Director of Taxation Regulation II DJP as the competent authority in Indonesia in conducting MAP;

(ii) Parties who are eligible to submit MAP request, including domestic tax payers through Director General of Taxes or tax authorities from partner countries or jurisdiction;

(iii) the procedure of MAP request submission by each party as stated above;

(iv) The procedure of MAP;(v) The procedure of Mutual Agreement Issuance; and(vi) The documentation of the implementation of MAP by

Director of Taxation Regulation II with all documents remain confidential.

“dalam Rangka mendukung upaya pencapaian TaRgeT peneRimaan pajak, sejak 2011 kemenTeRian keuangan meneRapkan kebijakan peneTapan TaRgeT eXTRa effoRT eksTensifikasi unTuk seTiap kpp

IN ORDER TO SUPPORT THE ACHIEVEMENT OF TARGETED TAX REVENUE, SINCE 2011 MINISTRY OF FINANCE HAS IMPLEMENTED POLICY WITH TARGET OF EXTENSIFICATION EXTRA EFFORT HAS BEEN SET FOR EVERY TAX OFFICE


c. Penggalian Potensi

• Ekstensifikasi Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan

oleh DJP dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kegiatan ini dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP menunjukkan:

- Telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP; dan/atau

- Sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak, sejak 2011 DJP menerapkan kebijakan penetapan target untuk setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berupa extra effort penerimaan pajak dari Wajib Pajak baru yang dikenal dengan extra effort ekstensifikasi.

Extra effort ekstensifikasi merupakan pembayaran atau pelunasan seluruh jenis pajak oleh Wajib Pajak baru yang terdaftar dalam jangka waktu dua tahun, yaitu satu tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, termasuk pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri berdasarkan hasil pengawasan dan/atau verifikasi.

Pada tahun 2014 DJP telah menyusun dan melaksanakan langkah-langkah optimalisasi penerimaan pajak terkait perluasan basis pajak sebagai berikut:

- Ekstensifikasi yang diarahkan pada Wajib Pajak orang pribadi dengan pendapatan tinggi dan menengah berbasis data kependudukan (NIK/e-KTP);

- Perluasan basis pajak pada sektor-sektor yang selama ini tidak terlalu banyak digali potensinya termasuk sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dan sektor properti;

- Optimalisasi pemanfaatan data dan informasi dari institusi lain melalui implementasi pasal 35A UU KUP;

c. The Tax Potencies Exploration • TaxExtensification Tax base broadening (tax extensification) is defined as

a pro-active attempt by DJP to issue Taxpayer Identification Number (NPWP) and/or to confirm Taxable Person for VAT Person Purposes (PKP). This program is applied to tax payers who based on data:

− Have met the subjective and objective criteria based on tax regulation and have not registered to get NPWP; and/or

− As taxable employers based on VAT Law and have not registered their business to be inaugurated as PKP

In order to support the achievement of tax revenue target, since 2011 DJP has implemented a target setting policy for every Tax Office (KPP) in the form of extra effort on tax revenue from new tax payers which is known as tax extensification extra effort.

Tax Extensification extra effort is the payment or repayment of all kinds of taxes by new tax payers which have been registered for two years; that is one year of on going year and one year of previous year, including the payment of VAT on self-construction activities based on monitoring and verification results.

In 2014, DJP has organized and implemented some steps to optimize tax revenues related to the extensification of the tax basis, which includes:

- Tax Extensification that is directed to individual tax payers with high and medium income based on population data Electronic Identity Card and Identity Number Population Database (NIK/e-KTP);

- The Extensification of tax basis on certain sectors which have not been well explored, including the Small-Medium Enterprises (SME) and Property sectors;

- Optimal utilization of data and information from other institutions through the implementation of Article 35A Law on General Provisions and Tax Procedures;


- Penyuluhan terhadap Wajib Pajak baru dengan melakukan edukasi dan pembinaan secara berkelanjutan dan termonitor melalui kegiatan Triple One dan kegiatan lainnya yang dianggap efektif;

- Kegiatan pengamatan dan pencarian data eksternal maupun internal dalam rangka mencari potensi-potensi ekstensifikasi;

- Optimalisasi data hasil Sensus Pajak Nasional 2011, 2012, dan 2013;

- Penyusunan sektor ekonomi dominan di masing-masing Kantor Wilayah sebagai sasaran prioritas ekstensifikasi; dan

- Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak baru melalui penggunaan e-Filing.

- Tax information dissemination to new tax payers through continuous education and development program that can be monitored through the Triple One Program and other effective programs;

- Data observation and searching program that includes both external and internal data in order to find extensification potencies;

- The 2011, 2012, and 2013 National Tax Cencus data optimization;

- The Plotting of dominant economic sectors at each regional tax office as the extensification priority targets; and

- The improvement of tax payers compliance through e-Filing.

IndikatorIndicator

TargetTarget

RealisasiRealization %

Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Number of Individual Taxpayers

25.439.909 26.918.401 105,81

Extra Effort Ekstensifikasi Extra Effort in Extensification 20.000.000.000.000 20.884.603.302.946 104,42

Imbauan SPT TahunanWajib Pajak Baru Number of New Taxpayers Given Notification Letter to Submit Annual Tax Return

1.279.414 1.301.437 101,72

Sumber / Source:Sistem Informasi DJPper 31 Desember 2014DJP Information Systemper 31 December 2014

Tabel IV-3 kIneRja eksTensIfIkasI, 2014Table IV-3 The Tax Extensification Performance, 2014


• Intensifikasi Intensifikasi dalam penggalian potensi pajak pada

dasarnya merupakan kegiatan untuk lebih mengintensifkan berbagai informasi Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan dalam rangka menguji kepatuhan formal dan material Wajib Pajak.

Kegiatan intensifikasi yang dilaksanakan pada tahun 2014 mencakup hal berikut ini:

- Penggalian potensi pajak fokus pada sektor-sektor yang dominan seperti real estate, konstruksi perhotelan dan jasa keuangan (perbankan).

- Penggalian potensi pajak berbasis pemanfaatan data. Pemanfaatan data yang terdapat dalam Aplikasi Profil Berbasis Web (Approweb) dan Aplikasi Portal DJP yang berasal dari data internal maupun data eksternal secara lebih fokus dan optimal agar dapat mendukung pencapaian target penerimaan pajak.

- Penggalian potensi wajib pajak orang pribadi yang dilaksanakan dengan melakukan profiling (analisis individual Wajib Pajak) serta dengan melakukan penyandingan antara laporan yang disampaikan Wajib Pajak dengan data eksternal yang didapat baik melalui pertukaran data perpajakan ataupun melalui internet searching. Wajib Pajak orang pribadi yang menjadi target intensifikasi untuk tahun 2014 adalah Wajib Pajak orang pribadi pendapatan tinggi dan menengah seperti public figure, prominent people, profesi, pengusaha dan orang pribadi yang melakukan transaksi pengalihan saham.

- Penggalian potensi pajak atas transaksi pengalihan saham. Melanjutkan penggalian potensi atas transaksi pengalihan saham yang telah dimulai sejak tahun 2013 yang dilakukan secara masif melalui kegiatan matching data internal DJP dengan data yang diperoleh dari BEI, KPPU dan internet searching.

- Penggalian Potensi Pajak atas Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah melalui kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan BPKP.

• TaxIntensification Tax Intensification in tax potentials exploration

basically is aimed to intensify various types of tax payers information that have been registered on the tax administration system in order to examine the compliance of tax payers.

The Tax Intensification activities in 2014 include the following potentials:

- Finding potencies that focused on dominant sectors such as real estate, hotel construction, and financial (banking) services;

- Finding potencies based on data utilization. Data utilization on Web-based Profile Application (Approweb) and DJP Portal Application that sourced from both internal and external was conducted to support the achievement of tax revenues target;

- Finding individual tax payers potentials through profiling (individual tax payers analysis) and comparison between reports submitted by tax payers and external data from both tax information exchange or internet searching.

Individual tax payers that have been targeted for 2014 Tax Intensification are those with high and medium wealth individual such as public figures, prominent people, professionals, businessmen, and individual who carries out the share transfers transactions;

- Finding potencies on share transfer transactions. Following the potentials exploration on share transfer transactions that has been started massively in 2013 through data matching program between DJP and Indonesia Stock Exchange (BEI), the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), as well as through internet searching;

- Finding potencies focused on government treasurer compliance by conducting agreement and coordination with Local Government and BPKP.


d. Penegakan Hukum

• Pemeriksaan Tolok ukur pemeriksaan yang efektif adalah

pemeriksaan mampu menciptakan efek penggentar (deterrent effect) di antara Wajib Pajak yang bermuara pada meningkatnya kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatnya kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Untuk mewujudkan pemeriksaan yang efektif, pada 2014 DJP menerapkan beberapa strategi antara lain:

- Instruksi pemeriksaan khusus dari Kantor Pusat DJP berdasarkan kriteria seleksi berbasis risiko secara terkomputerisasi. Penerbitan instruksi ini dilakukan sesuai dengan fokus pemeriksaan dengan jumlah instruksi sesuai target Rasio Cakupan Pemeriksaan (ACR).

- Instruksi pemeriksaan khusus dari Kantor Pusat DJP berdasarkan analisis risiko secara manual yang diterbitkan untuk:

(i) pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tergabung dalam satu grup. Hal ini dilakukan terhadap sekurang-kurangnya lima grup Wajib Pajak badan dan orang pribadi yang terkait;

(ii) pemeriksaan terhadap Wajib Pajak di sektor minyak dan gas bumi, yang dilakukan bersama antara DJP, SKK Migas dan BPKP;

(iii) pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang diindikasikan menyalahgunakan transaksi transfer pricing dengan entitas di luar negeri;

(iv) pemeriksaan joint audit antara DJP dan DJBC,- Instruksi pemeriksaan khusus dari Kantor Pusat DJP

dan Kantor Wilayah DJP berdasarkan hasil pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP).

- Penerapan Risk Based Audit berdasarkan Compliance Risk Management (CRM).

- Inventarisasi tunggakan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang melewati jangka waktu pemeriksaan dalam rangka mengantisipasi overload pemeriksaan rutin.

Pada tahun 2014, fokus pemeriksaan dilakukan terhadap:- Wajib Pajak badan sektor usaha properti dan industri

jasa keuangan; serta- Wajib Pajak orang pribadi pengusaha, pemegang

saham, dan notaris.

d. Law Enforcement • TaxAudit Effective tax audit is expected to deliver deterrent

effect for tax payers that will result in the improvement of the tax compliance and tax revenue.

DJP conducted several strategies in order to optimizes tax audits, namely:

- Special tax audit instruction from DJP head office based on computarized risk-based selection criteria. The release of this instruction is based on the focus of tax audit with the number of instruction is based on targeted Audit Coverage Ratio (ACR).

- Special tax audit instruction from DJP head office based on manual risk analysis which has been issued for:

(i) tax audit on tax payers which has been classified in one group.

(ii) tax audit on tax payers in oil and gas sectors is conducted, as a collaboration among DJP, Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas), and BPKP;

(iii) tax audit on tax payers who indicated abusing transfer pricing with foreign entities;

(iv) Joint audit investigation between DJP and DJBC:- Issuing special audit instruction from DJP head office

and regional tax office based on the results from analysis and development of information, data, report, and complaint (IDLP);

- Implementing of Risk-Based Audit based on Compliance Risk Management (CRM);

- Administering Audit Warrant Letter (SP2) arrears which exceeds the audit period to overcome routine audit overload.

In 2014, tax audit was focused on:- Corporate tax payers on property sectors and financial

services industry; and- Individual tax payers include businessmen,

shareholders, and notary.


UraianDescription

TargetTarget


Penyelesaian (laporan hasil pemeriksaan/LHP) Audit Completion (converted result)

35.653 LHP35.653 reports

30.448,6 LHP konversi 30,448.6 reports

Pencairan dari kegiatan pemeriksaan Revenue from Audit

Rp24,00 triliunIDR24,00 trillion

Rp24,47 triliunIDR24,4 trillion

TindakanCollection Action

FrekuensiFrequency

Realisasi (Rp)Realization (IDR)

Surat Teguran Reprimand Letter 325.643 3.956.655.911.377

Surat Paksa Notice of Coerce Warrant 234.383 7.241.813.236.489

Sumber / Source:DJP, 2014DJP, 2014


Keterangan / Notes:• Pemeriksaan selain all taxes SPT Tahunan

PPh Badan dikonversi sehingga setara dengan pemeriksaan all taxes SPT Tahunan PPh Badan Audit scope other than all-taxes corporate audit was converted so that equivalent to all-taxes corporate audit

• Angka realisasi termasuk pencairan setelah teguran Revenue frm audit incuding revenue by issuing reprimand letter

Tabel IV-4 kIneRja pemeRIksaanTable IV-4 Tax Audit Performance

Tabel IV-5 pencaIRan pIuTang pajak peR TIndakan penagIhanTable IV-5 Contribution of Tax Collection to the Tax Arrears Disbursement

• Penagihan Tindakan penagihan merupakan upaya untuk

mencairkan piutang pajak sebagai akibat dari adanya ketetapan pajak yang tidak dibayar oleh Wajib Pajak pada saat jatuh tempo.

• TaxCollection Colection activity is attempts to disburse tax arrears

as the consequences of unpaid taxes by tax payers at the maturity dates.


TindakanCollection Action

FrekuensiFrequency

Realisasi (Rp)Realization (Rp)

SPMP Notice of Seizure 7.537 682.738.803.885

Lelang Auction 158 10.411.597.064

Pemblokiran Account Blockage 5.966 495.780.208.184

Pencegahan Prevention 484 37.166.449.116

Penyanderaan Gijzeling 0 0

Total Total 12.424.566.206.115

Beberapa kegiatan strategis yang dijalankan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penagihan pada tahun 2014, antara lain:- Penyelesaian proses pencegahan bepergian ke luar

negeri atas 460 penanggung pajak dan perpanjangan atas 38 Penanggung Pajak;

- Pelaksanaan gelar perkara dan persiapan penyanderaan atas gijzeling enam Wajib Pajak pada tiga Kantor Wilayah;

- Koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisisan RI, dan lembaga perbankan.

- Pembentukan Tim Asset Tracing untuk melakukan penelusuran/pengujian keberadaan penanggung pajak dan aset atas piutang pajak bermasalah yang dimilikinya dengan pemanfaatan data internal dan eksternal; dan

Some strategic activities to optimize the tax collection in 2014 were:

- The Settlement of travel prevention process of 460 tax bearers and travel prevention extension process of 38 tax bearers;

- The Implementation of pre-trial and preparation of Gijzeling for 6 tax payers in 3 regional offices;

- The Coordination and collaboration with related external parties, such as Ministry of Justice and Human Rights, Financial Services Authority, Indonesian National Police, and banking institutions;

- The Establishment of Asset Tracing Team to investigate/examine the existence of tax bearers and their asset by utilizing internal and external data; and


- Pembuatan kajian dan inisiasi program Outbound Call Penagihan Pajak.

• PemeriksaanBuktiPermulaan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan

yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

- The development of a study and the initiation of the Outbound Call Tax Collection program.

• PreliminaryEvidenceVerification Preliminary Evidence Verification is an examination to

obtain early evidence about indication of tax crime.

UraianDescription 2014 2013 2012

Tunggakan awal (surat) Initial overdue (letter) 814 1.119 1.087

Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (surat) Issuance of Preliminary Evidence Verification Warrant (letter) 567 342 574

Pemeriksaan Bukti Permulaan selesai, ditindaklanjuti dengan: Preliminary Evidence Verification completed,followed by:

Usul Penyidikan (laporan)Investigation Proposal (report) 255 160 50

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP (laporan)The Article 8 paragraph (3) of Law on General Provisions andTax Procedures (Report)

122 165 131

Risalah Temuan (laporan) Minute of Finding (report) - 0 42

Penerbitan surat ketetapan pajak (laporan)Issuance of Notice of Tax Assessment (report) 7 4 5

Sumir (laporan) Summary (report) - 374 234


Tabel IV-6 kIneRja pemeRIksaan bukTI peRmulaan, 2012—2014Table IV-6 Performance of Preliminary Evidence Verification, 2012—2014


UraianDescription 2014 2013 2012

Tidak Terdapat Tindak Pidana dan Pengiriman DataNo Criminal and Data Transmission 95 - -

Tunggakan Akhir (surat) Final Overdue (letter) 895 838 1.199

Keterangan Notes

• Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP adalah Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan. The Article 8 paragraph (3) of Law on General Provisions and Tax Procedures is taxpayer revealed the unrighteousness deeds.

• Risalah Temuan adalah laporan sumir namun terdapat potensi pajak terutang. Minutes of Findings is a summary report but there is a potential of tax payable

• Sumir adalah laporan pemeriksaan bukti permulaan ditutup dalam hal antara lain tidak ada indikasi tindak pidana atau Wajib Pajak orang pribadi sudah meninggal. Summary is a report of preliminary evidence verification which is closed in terms of, among others, there is no indication of a criminal act or the individual taxpayer has deceased

Catatan / Notes:Data periode 25 Januari 2015Data per Januari, 25 2015

Dalam rangka pemberantasan penerbit dan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, kegiatan pemeriksaan bukti permulaan pada tahun 2014 difokuskan terhadap:

- Jaringan penerbit; dan- Wajib Pajak pengguna yang tidak kooperatif untuk

melakukan pembetulan SPT Masa PPN.

• Penyidikan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir (ultimum remedium) yang dimiliki DJP sesuai amanat undang-undang.

In order to eradicate tax invoice issuer and user which were not based on actual transaction, Preliminary Evidence Verification in 2014 were focused on:

- Issuer network; and - Tax Payers as users who were reluctant to make a

correction in their Periodic Tax Return of Value Added Tax.

• Investigation Tax criminal investigation is a series of activities

conducted by tax investigator to find and collect evidence in order to reveal a criminal act of taxation and to find the suspects. Tax criminal investigation is an effort to enforce the last law (ultimum remedium) owned by DJP according to the mandate of the constitution.


KeteranganDescription 2014 2013 2012

Penerbitan surat perintah penyidikan Issuance of Investigation Order 34 16

Berkas diserahkan ke kejaksaanDocuments delivered to General Attorney

A.

Berkas P-19P-19 case status 41 17 20

Kerugian pada pendapatan negara (miliar Rp)Amount of state loss (IDR billion) 279,2 581 1.540

B.

Berkas telah P-21P-21 case status 42 15 27

Kerugian pada pendapatan negara (miliar Rp)Amount of state loss (IDR billion) 271,1 73,6 144,7

Berkas sudah divonisCase convicted

Jumlah sudah divonisTotal of convicted cases 16 9 26

Kerugian pada pendapatan Negara (miliar Rp)Amount of state loss (IDR billion) 388,7 327,6 1.550

Denda pidana (miliar Rp)Criminal Fine (IDR billion) 584,7 675,5 3.270


Tabel IV-7 kIneRja penyIdIkan, 2012—2014Table IV-7 Investigation Performance, 2012–2014


Strategi penyidikan yang diterapkan di tahun 2014 meliputi:(i) meningkatkan peran serta kantor operasional (Kantor

Wilayah) untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

(ii) meningkatkan berbagai bentuk kerja sama dengan berbagai instansi, yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Kementerian Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dalam rangka memperkuat kegiatan penyidikan;

(iii) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJP baru, menyelenggarakan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, short course, dan lain-lain; serta

(iv) meningkatkan publikasi tentang upaya dan pelaksanaan penegakan hukum di bidang perpajakan melalui media televisi, cetak, dan online.

e. Penyelesaian Sengketa Pajak

• Keberatan,Pembetulan,Pengurangan,Penghapusan,dan Pembatalan

Upaya hukum yang dapat ditempuh Wajib Pajak apabila tidak menyetujui penetapan pajak adalah:

(i) keberatan atas suatu SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, SPPT, SKP PBB, SKBKB, SKBKBT, SKBLB, SKBN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;

(ii) pembetulan surat ketetapan pajak, STP dan surat keputusan karena adanya kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

(iii) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

(iv) pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

(v) pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar;(vi) pengurangan denda administrasi PBB;(vii) pengurangan atas pokok PBB dan BPHTB yang

terutang; dan(viii) pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat

ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa adanya penyampaian SPHP atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Investigations Strategies in 2014 were: (i) improving the role of operational office (regional tax

office) to conduct tax criminal investigation;

(ii) increasing various forms of collaborations with some institution, which are Indonesian National Police, Indonesian General Attorney, Ministry of Justice and Human Rights, Financial Service Authority, Indonesia’s Corruption Eradication Commission, and Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center;

(iii) increasing human resources capacity by forming new investigator, providing technical assistance, training, short course, and others; and

(iv) increasing publication related to tax law enforcement through television, newspapers, and online media.

e. Settlement of Tax Dispute • Taxobjection,Correction,Deduction,Annulment,and

Cancellation Law remedy which could be done by tax payers if they

object the determination of tax is: (i) objection of SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, SPPT,

SKP PBB, SKBKB, SKBKBT, SKBLB, SKBN, and reduction or collection from third party;

(ii) correction of notice of tax assessment, Notice of Tax Collection, and decrees for any error in writing, miscalculations, and mistake in the application of certain provisions of tax laws and regulations;

(iii) deduction or annulment of administrative penalties either due to the negligence of taxpayers or not;

(iv) deduction or cancellation of incorrect notice of tax assessment;

(v) deduction or cancellation of incorrect Notice of Tax Collection;

(vi) deduction of administrative penalty for Land and Building Tax;

(vii) deduction of Land and Building Tax payable;(viii) cancellation of tax audit result or notice of tax

assessment resulted from audit that conducted without notice of audit result or closing conference with taxpayers.


Jenis LayananTypes of Service

PPhIncome Tax

PPN/PPnBM

VAT/Sales Tax on Luxury Goods

PBBLand and

Building Tax

BungaPenagihan

Collection Interest

Lain-lain

Others

JumlahTotal

KeberatanObjection 3.764 9.229 373 1 1 13.368

PembetulanCorrection 309 418 7 5 8 747

Pengurangan PokokDeduction of Tax Basic - - 179 - - 179

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi AdministrasiDeduction or Annulment of AdministrativePenalties

10.181 17.803 98 1.219 4 29.305

Pengurangan atau Pembatalan SKPDeduction or Cancellation of Notice of Tax Assessment

860 2.007 269 11 3 3.150

Pengurangan atau Pembatalan STPDeduction or Cancellation of Notice of Tax Collection

2.537 2.826 31 178 - 5.572

Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/SKP Hasil PemeriksaanCancellation of Tax Audit Results/Notice of Tax Assessment as a Result of Tax Audit

52 193 7 - - 252

JumlahTotal 17.703 32.476 964 1.414 16 52.573


Tabel IV-8 penyelesaIan kebeRaTan, pembeTulan, penguRangan, penghapusan dan pembaTalan keTeTapan peR jenIs pajak, 2014Table IV-8 Settlement of Objection, Correction, Deduction, Annulment, and Cancellation of Notice of Tax Assessment per Types of Taxes, 2014


• BandingdanGugatan Banding dapat diajukan Wajib Pajak ke Pengadilan

Pajak apabila Wajib Pajak tidak setuju dan tidak puas atas keputusan keberatan yang telah diterbitkan oleh DJP. Sedangkan gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak ke Pengadilan Pajak terhadap:

(i) pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

(ii) keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

(iii) keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang- Undang KUP; atau

(iv) penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

• AppealandLawsuit Taxpayers may file for appeal to the Tax Court if the

taxpayers were disagree and dissatisfied on objection decision issued by DJP. The lawsuit may be filed by the taxpayers or taxbearers to the Tax Court in case of:

(i) execution of Coerce Warrant, Notice of Seizure, or Notice of Auction;

(ii) prevention decision in the framework of tax collection;

(iii) decision that relate to the execution of tax decision, other than those stipulated in Article 25 paragraph (1) and Article 26 of Law on General Provisions and Tax Procedures; or

(iv) issuance of Notice of Tax Assessment or Decision on Objection not in accordance with the procedures stipulated in tax laws



Tabel IV-9 dIsTRIbusI puTusan bandIng dan gugaTan beRdasaRkan amaR puTusan yang dITeRIma djp, 2014Table IV-9 Appeal and Lawsuit Verdicts Accepted by DJP, 2014

Amar PutusanVerdict

BandingAppeal

GugatanLawsuit

JumlahTotal

MenolakRejected 1.121 569 1.690

Mengabulkan sebagianPartially Granted 1.192 13 1.205

Mengabulkan seluruhnyaFully Granted 2.091 232 2.323

MembatalkanCancelled 6 33 39

Menghapus dari daftar sengketaEliminated from Disputes Lists 16 2 18

Tidak dapat diterimaUnaccepted 207 396 603

MenambahAdded 6 0 6

JumlahTotal 4.639 1.245 5.884

Membetulkan salah tulis/hitungCorrection of Miswritten/Miscalculation 146 7 153

Keterangan / Note:Amar Putusan berupa Membetulkan Salah Tulis/Hitung merupakan putusan yang membetulkan putusan yang sudah ada sebelumnya. Corrected due to Errors in Writing and/or Calculation is a verdict which revised previous verdict.

Berdasarkan tabel IV-9, Amar Putusan berupa Menolak, Menghapus dari Daftar Sengketa, Tidak Dapat Diterima, dan Menambah menunjukkan DJP menang dalam banding atau gugatan, yakni sebanyak 2.317 dari 5.884 Amar Putusan atau sebesar 39,38%.

Based on the table above, the Letters of Verdict namely Rejected, Eliminated from Disputes Lists, Unaccepted, and Added has showed that the court decision prefers DJP in the appeal or lawsuit which amounted to 2,317 from 5,884 verdicts or 39.38%.


• PeninjauanKembali Putusan atas banding atau gugatan dari Pengadilan

Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Walaupun demikian, para pihak baik Wajib Pajak maupun DJP masih mempunyai hak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak dapat diajukan Peninjauan Kembali oleh Wajib Pajak maupun DJP dalam hal terdapat alasan berupa:

(i) putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

(ii) terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;

(iii) telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pengadilan Pajak;

(iv) mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau

(v) terdapat suatu putusan yang secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh DJP disampaikan dalam bentuk Memori Peninjauan Kembali (PK). Atas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Wajib Pajak, DJP wajib menjawab dalam bentuk Kontra Memori PK.

• Review Verdicts over appeal or lawsuit from the Tax Court are

the final verdicts and legally binding. However, all parties, both taxpayers and DJP, still have the rights to take an extraordinary legal attempt, namely Review to the Supreme Court. Review can be filed within a period of three months at the latest since the verdicts are sent by the Tax Court. Review can be filed by either taxpayers or DJP in terms of:

(i) the Tax Court verdicts are based on falsity or deceit of the opposite party which reveals after the cases have been decided or based on evidence which at a later time was declared as false by the criminal judges;

(ii) there are new written evidences which are vital and prescriptive, that if found out at the time of trial at the Tax Court would result in different verdicts;

(iii) some issues that were not charged or more than what have been charged have been granted, unless decided under Article 80 paragraph (1) letter b and c of Tax Court Law;

(iv) concerning a part of the lawsuit which is yet to be decided without being given duly considerations; or

(v) there is a verdict which is clearly not in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.

DJP formulates a Memory of Review in case of filing a Review to the Supreme Court. Upon the Review to the Supreme Court filed by tax payers, DJP shall be obliged to respond in the form of Counter Memory of Review.

“kemenTeRian keuangan menang dalam banding dan gugaTan di bidang peRpajakan sebanyak 2.317 daRi 5.844 amaR puTusan

MINISTRY OF FINANCE WON 2,317 APPEALS AND LAWSUIT IN TAXATION OUT OF 5,844 LETTERS OF VERDICT




Tabel IV-10 pengajuan memoRI pk dan konTRa memoRI pkTable IV-10 Memory of Review and Counter Memory of Review

Tabel IV-11 dIsTRIbusI puTusan pk beRdasaRkanasal peRmohonan dan amaR puTusanTable IV-11 Review Verdicts based on Requests and Verdicts

Jenis PajakTypes of Tax

Memori PKMemory of Review

Kontra Memori PKCounter Memory of

Review

JumlahTotal

PPhIncome Tax 690 104 794

PPN dan PPnBMVAT and Sales Tax on Luxury Goods 1.832 267 2.099

PBBLand & Building Tax 9 3 12

Imbalan BungaInterest Benefit 0 0 0

LainnyaOthers 212 125 337

JumlahTotal 2.743 499 3.242

PemohonApplicant

PutusanDecision

JumlahTotal

MenolakRejected

MengabulkanGranted

MenangguhkanPutusan MASuspend the Verdict from

Supreme Court

Direktorat Jenderal PajakDirectorate General of Taxes 239 14 1 254

Wajib PajakTax Payers 167 7 2 176

JumlahTotal 406 21 3 430


f. Fitur Baru dalam Layanan Perpajakan: Implementasi Faktur Pajak Elektronik

Faktur Pajak yang berbentuk elektronik atau yang disebut dengan e-Faktur merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. E-Faktur berupa dokumen elektronik yang dapat dicetak dalam bentuk kertas atau dalam bentuk file format pdf.

Tahap pertama implementasi e-Faktur dilaksanakan mulai 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu yang dikukuhkan di KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya di Jakarta. Tahap kedua implementasi dilaksanakan mulai 1 Juli 2015 untuk PKP yang dikukuhkan di KPP di Pulau Jawa dan Bali dan Tahap terakhir implementasi dilaksanakan mulai 1 Juli 2016 untuk keseluruhan PKP.

Beberapa manfaat dan kemudahan e-Faktur bagi PKP, yaitu:

(i) tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan

elektronik; (ii) e-Faktur tidak diharuskan untuk dicetak sehingga

mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan;

(iii) aplikasi e-Faktur Pajak merupakan satu kesatuan dengan aplikasi e-SPT, sehingga lebih memudahkan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN;

(iv) permintaan Nomor Seri Faktur Pajak disediakan secara online melalui situs DJP sehingga PKP tidak perlu mendatangani KPP.

Bagi pihak DJP, e-Faktur akan mempermudah pengawasan dengan adanya proses validasi Pajak Keluaran - Pajak Masukan (PK-PM) dan adanya data lengkap dari setiap faktur pajak serta meminimalkan proses penyimpanan dokumen. E-Faktur juga akan mempermudah DJP dalam memberikan pelayanan pemberian nomor seri Faktur Pajak dan pelaporan e-SPT.

f. New Feature in Tax Services: Implementation of Electronic Tax Invoice

Electronic tax invoice (e-Tax Invoice) is a tax invoice created using the application or electronic system created and/or provided by DJP. E -Tax Invoice is an electronic document that could be printed in papers or pdf file format.

The first stage of e-Tax Invoice implementation started on the 1st of July 2014 for certain taxable income confirmed in offices around Large Taxpayers Regional Tax Office, Jakarta Special Regional Tax Office, and Medium Tax Office in Jakarta. The second stage of implementation started on 1st of July 2015 for PKP in Java and Bali’s tax offices. The last stage will be run on 1st of July 2016 for all PKP.

Some benefits of e-Tax Invoice for PKP are:

(i) wet signature is replaced by digital signature;

(ii) there is no requirement to print e-faktur so that it could decrease costs for paper, printing, and inventory;

(iii) e-Tax Invoice application is part of electronic-VAT

Periodic Tax Return (e-SPT) application, which could ease PKP in submitting Periodic Tax Return of VAT;

(iv) the request of Tax Invoice Series Number is provided online via DJP’s website so that PKP do not need to visit the tax offices.

As of DJP, e-Tax Invoice will help monitoring with the output tax- Input tax validation and complete data of every tax invoice and minimizing the process of document storing. E-Tax Invoice will also ease DJP in providing. Tax Invoice numbering and e-SPT reporting services.


peneRImaan kepabeanan dan cukaI Customs and Excise Revenue

Gambaran umum besaran dan alokasi target penerimaanDirektorat Jenderal Bea dan Cukai pada APBN Perubahan2014 disajikan pada tabel berikut:

The following table provides general information aboutrevenue target allocation of Directorate General ofCustoms and Excise for Revised State Budget 2014:

Sumber / Source:DJBC, 2014DJBC, 2014

Tabel IV-12 TaRgeT peneRImaan djbc (dalam juTa RupIah)Table IV-12 Directorate General of Customs and Excise Revenues Target (in IDR million)

Jenis PenerimaanTypes of Revenue

APBN 2014State Budget 2014

APBN-P 2014Revised State Budget 2014

TargetTarget

ProporsiProportion (%)

TargetTarget

ProporsiProportion (%)

Bea MasukImport Duty 33.936.600,00 19,94 35.676.020,00 21,00

Bea KeluarExport Duty 19.978.200,00 11,74 20.604.360,00 12,10

CukaiExcise 116.284.000,00 68,32 117.450.217,90 69,00

JumlahTotal 170.198.800,00 100,00% 173.730.597,90 102,10%

Realisasi penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukaisampai dengan 31 Desember 2014 jika dibandingkandengan target penerimaan pada APBN Perubahan TahunAnggaran 2014 disajikan pada tabel berikut:

The next table provided the revenue realization ofDirectorate General of Customs and Excise up to 31st ofDecember 2014 compared to the revenue target stated inRevised State Budget 2014:


Sumber / Source:DJPb, Realisasi belum termasuk BMDTP sebesar Rp127.881,21 juta DJPb, Realization excludes BMDTP for IDR127.881,21 million


Tabel IV-13 RealIsasI peneRImaan djbcpeR 31 desembeR 2014Table IV-13 Revenue Realization of Directorate General of Customs and Excise per 31st of December 2014

Tabel IV-14 peneRImaan daRI sekToR peRpajakanTable III-14 Tax Revenues

No.

Jenis Penerimaan

Types of Revenue

Target APBN-P

Revised State Budget Target


CapaianAchievement

%

Surplus/DefisitSurplus/Deficit

NominalNominal %

(1) (2) (3) (4) 5(4/3) 6(4-3) 7(6/3)

1. Bea MasukImport Duty 35.676.020,00 32.232.908,44 90,35 (3.443.111,56) -9,65

2. Bea KeluarExport Duty 20.604.360,00 11.329.060,46 54,98 (9.275.299,54) -45,02

3. CukaiExcise 117.450.217,90 118.085.338,75 100,54 635.120,85 0,54

JumlahTotal 173.730.597,90 161.647.307,65 93,04 (12.083.290,25) -6,96

No. Jenis PenerimaanTypes of Revenue

Jumlah (Rp Juta)Total (IDR million)

1. PPN ImporImport Value Added Tax (VAT) 148.502.529

2. PPnBM ImporImport Sales Tax on Luxury Goods 5.380.031

3. PPh Pasal 22 ImporImport Income Tax Article 22 39.681.591

4. PPN Hasil Tembakau Dalam NegeriValue Added Tax (VAT) Domestic Tobacco Production 17.194.872

Selain penerimaan bea masuk dan cukai, DirektoratJenderal Bea dan Cukai sepanjang Tahun Anggaran 2014juga mengumpulkan penerimaan dari sektor perpajakansebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Besides customs and excise revenue, Directorate General of Customs and Excise also collects revenues from taxation in 2014. The detail is as follow:


a. Analisis Penerimaan Bea Masuk

Penerimaan bea masuk sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp32.318.876,80 juta dengan persentase capaian 90,35% dari target APBN-P sebesar Rp35.676.020,00 juta. Dengan demikian terdapat kekurangan pencapaian target atau defisit sebesar Rp3.443.111,56 juta atau -9,65%. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan bea masuk tahun 2014, antara lain:

• PertumbuhanekonomiIndonesia2014yangterkoreksidari 5,50% (sesuai dengan asumsi makro APBNP 2014) menjadi 5,00%; Q1=5,21%; Q2=5,12%; Q3=5,00%. Inflasi Indonesia 2014 sebesar 8,36% setelah kenaikan harga BBM (2013=8,38% dengan kenaikan harga BBM) dan nilai tukar rata-rata rupiah terhadap dolar Amerika di tahun 2014 sebesar Rp11.900,33 (2013=Rp10.452,00).

• SejakJanuari2014,terdapattujuhSkemaFTAyangsudah ditandatangani dan berlaku, yaitu: Asean FTA - ATIGA, Asean-Australia dan New Zealand FTA, Asean-India CECA, ASEAN-Jepang CEA, Jepang-Indonesia EPA, Asean-Korea CECA, dan Asean-China CECA, dan enam skema FTA yang sedang dinegosiasikan. FTA yang sudah berlaku ini melibatkan lebih dari 16 negara. Data importasi di KPU Tanjung Priok menunjukkan bahwa 43% dokumen PIB sudah menggunakan fasilitas FTA atau setara dengan 39% dari total nilai impor sudah menggunakan fasilitas FTA.

• Sampaidengantanggal31Desember2014,perkembangan variabel yang mempengaruhi BM sebagai berikut:- Kurs rata-rata pembayaran pajak (NDPBM) s.d.

31 Desember 2014 adalah Rp11.900,33 atau naik 13,76% (yoy) dari periode yang sama tahun 2013 sebesar Rp10.461,14 (asumsi di APBNP 2014 sebesar Rp11.600,00);

- Devisa impor (data CEISA) mencapai US$176,437 juta, turun 0,2% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2013 yang sebesar US$176,794 juta;

- Tarif efektif rata-rata menjadi 1,46% atau turun 0,21 poin (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2013 yang mencapai 1,67%.

a. Import Duty Revenue Analysis

Import Duty up to 31st of December 2014 was IDR32.318.876,80 million with achievement percentage of 90.35% from Revised State Budget Target that was IDR35,676,020.00 million. Thus, there was deficit for IDR3,443,111.56 million or -9.65%. There were some factors affecting import duty revenues in 2014 as follow:

• Indonesiaeconomygrowth2014wasrevisedfrom5,50% (according to macro assumption for Revised State Budget 2014) to 5.00%; Q1=5.21%; Q2=5.12%; Q3=5.00%. Inflation was 8.36% after there was an increasing oil price (2013=8.38% with oil price increase) and the exchange rate is IDR11,900.33/USD (2013=IDR10,452.00/USD).

• SinceJanuary2014,thereweresevenFTAschemesthat had been signed and applied: Asean FTA - ATIGA, Asean-Australia and New Zealand FTA, Asean-India CECA, ASEAN-Jepang CEA, Japan-Indonesia EPA, Asean-Korea CECA, and Asean-China CECA, and six other FTA schemes that were being negotiated. The FTA involved more than 16 countries. Importation data in KPU Tanjung Priok showed that 43% of PIB documents had used FTA facility equal to 39% of total import value had used FTA facility.

• Until31stofDecember2014,thevariablesaffectingimport duty had developed as follow:- Average exchange rate for tax payment (NDPBM)

up to 31st of December 2014 was IDR11,900.33 or increases 13.76% (yoy) from the same period in 2013 that was IDR10.461,14 (assumption in Revised State Budget 2014 was IDR11.600,00);

- Import Reserves (CEISA data) reached US$176,437 million, decreased 0.20% (yoy) compared to the same period in 2013 that was US$176.794 million;

- Average effective tariff was 1.46% or decreased 0.21 points (yoy) compared to the same period in 2013 that reached 1.67%.


• Internalextra efforts: peningkatan akurasi nilai pabean, klasifikasi barang, pemeriksaan fisik, konfirmasi CoO dalam rangka FTA, optimalisasi operasi pengawasan dan patroli laut, serta joint audit dengan DJP, dan lain-lain.

b. Analisis Penerimaan Cukai

Penerimaan cukai sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp118.085.933,02 juta dengan persentase capaian 100,54% dari target APBN-P sebesar Rp117.450.217,90 juta. Dengan demikian terdapat kelebihan pencapaian target atau surplus sebesar Rp635.120,85 juta atau 0,54%. Detail penerimaan cukai sebagai berikut:

• Internalextraefforts:customsvalueaccuracyimprovement, goods classification, physical examination, CoO confirmation in terms of FTA, optimization of sea patrol and supervision, joint audit with DJP, and others.

b. Excise Revenue Analysis

Excise Revenue per 31st of December 2014 was IDR118.085.933,02 million with achievement percentage of 100.54% from Revised State Budget Target that is IDR117,450,217.90 million. Thus, there is surplus for IDR635,120.85 million or 0.54%. Detail of excise revenue is as follow:


Tabel IV-15 peneRImaan cukaITable IV-15 Excise Revenue

No. Jenis CukaiExcise Type

TargetTarget


Kontribusi Penerimaan CukaiContribution of Excise Revenue

(%)

(1) (2) (3) (4) 5(4/3)

1. Hasil TembakauTobacco Product

117.450.218,00

112.544.015 95,82

2. Etil AlkoholEthyl Alcohol 150.395 0,13

3. MMEAMMEA 5.357.723 4,56

4. LainnyaOthers 33.207 0,03

JumlahTotal 117.450.218,00 118.085.339 100,54



Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian penerimaan cukai antara lain:

• Komposisipenerimaancukai(s.d.24Desember2014):Cukai Hasil Tembakau (HT) =95,82%, Cukai MMEA=4,56%, dan Cukai Etil Alkohol (EA) dan lainnya=0,16% dari total penerimaan cukai.

• Faktorutamayangpalingmempengaruhipenerimaancukai HT adalah volume produksi HT (karena di 2014 tidak ada kenaikan tarif cukai hasil tembakau), pada tahun 2014 ini mencapai 346 miliar batang SKM, SPM, dan SKT, meleset dari proyeksi awal sebesar 356,05-359,25 miliar batang SKM, SPM, dan SKT (volume produksi 2013 mencapai 341,9 miliar batang SKM, SPM, dan SKT). Volume produksi HT 346 miliar batang ini karena extra efforts pembayaran atas pemesanan pita cukai Januari 2015 yang diselesaikan pada 30 Desember 2014.

• PenutupanpabrikSKTPTHMSampoernadiLumajang dan Jember menjadikan potensi cukai yang hilang sebesar Rp479,40 miliar.

• PemutusanhubungankerjaburuhPTHMSampoerna,Tbk. (±4.900 orang), PT Gudang Garam, Tbk. (±1.200 orang), dan PT Bentoel (±978 orang).

• Pemberlakuanketentuankesehatan(PP109/2012,Permenkes No. 28/2013, Perka BPOM No. 41 Tahun 2013).

• PajakRokokDaerahsebesar10%darinilaicukaiHT,per 1 Januari 2014.

• Tahun2014terjadikenaikantarifcukaiMMEA(Minuman Mengandung Etil Alkohol), dengan kenaikan rata-rata sebesar 11,62% (produksi dalam negeri) dan 11,70% (impor).

• MengingattidakadakenaikantarifcukaiHT(akibatpenerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD yang memungut Pajak Rokok per 1 Januari 2014), maka operasi pengawasan dan penindakan menjadi instrumen utama dalam upaya optimalisasi dan mengamankan target penerimaan negara. Pengawasan dilakukan melalui:- Operasi pengawasan dan penindakan terhadap

Barang Kena Cukai (BKC) ilegal dan pelanggaran hukum lainnya: penyisiran wilayah produksi, distribusi, dan pemasaran;

There were some factors affecting excise revenue achievement, details were as follow:

• Exciserevenuecomposition(per24thofDecember2014): Excise of tobacco product=95.82%, excise of MMEA=4.56%, and Excise for Ethyl Alcohol and others=0.16% from total excise revenue.

• Themainfactoraffectingexciserevenueoftobaccoproduct was the volume of tobacco production (there was no increasing excise tariff for tobacco product in 2014), therefore reached approximately 346 billion cigarettes of SKM, SPM, and SKT, declining from the early projection for 356.05-359.25 billion cigarettes of SKM, SPM, and SKT (production volume in 2013 is 341.9 billion cigaret of SKM, SPM, and SKT). This 346 billion cigarettes production volume was due to extra efforts of payment for banderole order in January 2015 which would be solved on 30th of December 2014.

• PTHMSampoernaSKTclosedthefactoryinLumajangand Jember decreased the excise potentiality for IDR479.40 billion.

• TherewasworkterminationforthelaborsinPTHMSampoerna, Tbk. (±4,900 people), PT Gudang Garam, Tbk. (±1,200 people), dan PT Bentoel (±978 people).

• Theenforcementofhealthregulation(PP109/2012,Permenkes No. 28/2013, Perka BPOM No. 41 Tahun 2013).

• RegionalCigaretteTaxeswasaround10%oftobaccoproduct excise value, since 1st of January 2014.

• TheMMEAexcisetariffin2014,increasedof11.62%(domestic production) and 11.70% (import).

• Therewasnoincreaseexcisetarifffortobaccoproduct(due to implementation of UU No 28/2009 about PDRD to levy Cigarette Tax per 1st of January 2014), monitoring operation was the main instrument in optimization and securing government revenue target. The monitoring was done by following:- Monitoring of illegal Excisable Goods (BKC) and

other law violations: searches for production, distribution, and marketing area;


- Monitoring terhadap Pengusaha/Pabrik BKC secara berkala;

- Monitoring terhadap peredaran/distribusi HT dan harga transaksi pasar;

- Intensifikasi pengawasan lapangan berbasis profiling data dan manajemen risiko.

• EvaluasikebijakanpembebasancukaiuntukBKCdiKawasan Perdagangan Bebas.

• Perluasanpabrik,penambahanmesinbaru,penambahan jalur produksi dan shift kerja, serta realisasi peningkatan produksi HT (kecuali SKT) dari para pabrikan rokok besar.

• Internal extra efforts: - Penerapan Sistem Aplikasi Cukai secara

sentralisasi (SAC-S); - Uji coba pembayaran cukai melalui billing system

(Sistem MPN G2); - Sosialisasi dan penyuluhan kepada stakeholders; - Audit terhadap para Pengusaha BKC.

c. Analisis Penerimaan Bea Keluar

Penerimaan bea keluar sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp11.328.950,23 juta dengan persentase capaian 54,98% dari target APBN-P sebesar Rp20.604.360,00 juta. Dengan demikian terdapat kekurangan pencapaian target atau defisit sebesar Rp9.275.299,54 juta atau (-45,02%). Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Bea Keluar (BK) tahun 2014 antara lain:

• Rata-ratatarifBKCPO2014sebesar8,38%(rata-ratatarif BK CPO 2013 sebesar 9,63%) dimana tarif BK CPO bulan Oktober 0% (harga referensi US$727/MT), November 0% (harga referensi US$736/MT), dan Desember 0% (harga referensi US$733/MT) sehingga praktis penerimaan BK Triwulan IV 2014 sangat kecil karena hanya mengandalkan ekspor mineral.

• Kebijakanpelaranganeksporbijihmineralmulai12Januari 2014 (UU No. 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

• Keterlambatanpemberianperijinandanrealisasiekspor produk mineral (PT Freeport Indonesia ekspor Agustus 2014, PT Newmont Nusa Tenggara ekspor Oktober 2014).

- Monitoring of BKC business periodically;- Monitoring the tobacco product distribution and

market transaction price;- Intensifying the field monitoring based on data

profiling and risk management.

• EvaluationofexcisefreepolicyforExcisableGoods(BKC) in Free Trade Area.

• Plantoexpandthefactory,addnewmachine,addproduction line and work shift, and realization to increase tobacco product (except SKT) from big cigarette companies.

• Internalextraefforts:- Implementation of Centralized Excise Application

System (SAC-S); - Trials of excise payment via billing system (MPN

G2 System); - Socialization and counseling for stakeholders; - Audit for Excisable Goods (BKC) businessman.

c. Export Duty Revenue Analysis

Export duty revenue per 31st of December 2014 was IDR11.328.950,23 million with achievement percentage of 54.98% from Revised State Budget Target that was IDR20,604,360.00 million. Thus, there is deficit of IDR9,275,299.54 million or (-45.02%). There were factors affecting export duty revenue in 2014 as follows:

• AverageexportdutytariffforCPOin2014was8.38%(the average BKCPO 2013 was 9.63%) meanwhile the export duty tariff for CPO in October was 0% (reference price is US$727/MT), 0% on November (reference price US$736/MT), and 0% on December (reference price US$733/MT). Thus, the export duty (BK) revenue

in Q4 was practically low since it relies only on mineral export. • Therewasmineraloresexportrestrictionpolicy

starting on 12th of January 2014 UU No. 4/2009 about Mineral and Coal Mining).

• Therewasadelayinpermissionandrealizationdisposal for mineral products export (PT Freeport Indonesia for export on August 2014, PT Newmont


• KomposisipenerimaanBKs.d.24Desember2014:85,42% berasal dari BK CPO dan turunan CPO sebesar 12,1% dari ekspor mineral, sisanya 2,48% berasal dari kulit, kayu, dan biji kakao. Komposisi penerimaan BK tahun 2013: 63,4% berasal dari BK CPO dan turunan CPO; 35,0% dari bijih mineral; sisanya 1,6% saja berasal dari kulit, kayu, dan biji kakao.

• Kebijakanhilirisasimengakibatkanpergeseranjeniskomoditas ekspor dari CPO ke produk turunan CPO, dengan tarif BK yang jauh lebih rendah. Tahun 2012, komposisi ekspor (tonase) yaitu: CPO dan CPKO=37%, produk turunan CPO=63%. Sedangkan tahun 2013 komposisi ekspor (tonase) yaitu: CPO dan CPKO=29%, produk turunan CPO=71%. Tren kenaikan ekspor produk turunan CPO terus berlanjut di tahun 2014 (CPO dan CPKO=20%, produk turunan CPO=80%) sehingga berpotensi menurunkan penerimaan BK dari CPO dan CPKO.

Selain faktor internal tersebut di atas, penerimaan bea keluar 2014 juga dipengaruhi oleh faktor eksternal antara lain:

• PembeliCPOberpalingkeMalaysia,walaupunpajakekspor atas RBD Palm Oil dari Malaysia dinaikkan dari 5,0% menjadi 5,5% pada bulan Maret 2014, tetapi dianggap masih lebih rendah dari pajak ekspor CPO di Indonesia yang sebesar 10,5%-13,5%. Namun, sejak Agustus 2014 pajak ekspor CPO Malaysia diturunkan menjadi 0% untuk mengurangi inventory akibat naiknya pasokan CPO dari efek El Nino yang ternyata tidak signifikan mengurangi pasokan CPO. Di samping itu, pada Agustus 2014 terjadi panen soybean seed (kacang kedelai) terbesar di Amerika Serikat.

Soybean seed adalah bahan baku soybean oil yang merupakan substitusi minyak palem.

• Preferential Trade Agreement antara Malaysia dan Turki (pembeli CPO yang sedang berkembang yang mulai berlaku sehingga menurunkan tarif impor CPO Malaysia ke Turki dari 31,20% menjadi 20,00%.

• PelemahaneksporCPOinidisebabkankarenaTiongkok sebagai negara tujuan utama ekspor CPO sedang berupaya mengurangi persediaannya. Tiongkok beralih ke minyak kacang kedelai karena

Nusa Tenggara for export on October 2014).• ExportDuty(BK)revenuecompositionper24thof

December 2014: 85.42% from export duty of CPO and CPO derivatives; 12.1% from mineral export; the remaining 2.48% came from leather, woods, and cacao beans. BK revenue composition for 2013: 63.4% from BK of CPO and CPO derivatives; 35.0% from mineral export; the remaining 1.6% comes from leather, woods, and cacao beans.

• Thedownstreampolicycausedtheexportcommoditytypes shift from CPO to CPO derivatives products, with very low export duty (BK) tariff. In 2012, export composition (tonnage) was: CPO and CPKO=37%, CPO derivative products=63%. However, the export composition (tonnage) in 2013 was: CPO and CPKO=29%, CPO derivative products=71%. This increasing trend continued in 2014 (CPO and CPKO=20%, CPO derivative products=80%) which may decrease export duty revenue from CPO and CPKO.

Other than internal factors mentioned above, there were external factors affecting export duty revenue in 2014 as follow:

• CPOconsumersturnedtoMalaysia,althoughexporttax for RBD Palm Oil from Malaysia was increased from 5.0% to 5.5% on March 2014, but it was still lower than export tax for CPO in Indonesia that was 10.5%-13.5%. However, since August 2014, export tax for CPO in Malaysia decreased to 0% to lower the inventory due to an increase in supply of CPO as a effect of El Nino which is not significant in reducing CPO supply. Moreover, there was the biggest harvest of soybean seed in United States of America on August 2014. Soybean seed is the raw material for soybean oil which was substitution of palm oil.

• TheimplementationofPreferentialTradeAgreementbetween Malaysia and Turkey (CPO buyer that was growing) which decreases import tariff of CPO from Malaysia to Turkey from 31.20% to 20.00%.

• ThisweakeninginCPOexportwascausedbyChinaasthe main destination of CPO export is tried to reduce their inventory. China shifted to soybean oil because


perbedaan harga antara minyak kacang kedelai dan CPO mencapai US$80 per MT.

• India(penggunacooking oil terbesar setelah Tiongkok) mengenakan tarif impor sebesar 2,5% atas CPO dan other edible oils sejak Januari 2013 untuk melindungi local oilseed growers dan refiners dari tekanan impor, sedangkan untuk refined varieties (turunan CPO) dinaikkan dari 7,5% menjadi 10% pada Januari 2014. Pabrik rafinasi minyak di India lebih memilih crude soft oils (turunan CPO) daripada CPO karena selisih biaya pemrosesan. Pabrik CPO di India beroperasi dalam kapasitas yang sangat rendah karena impor refined CPO yang tinggi; daripada mengimpor CPO kemudian melakukan refinery, pabrik CPO di India mengimpor refined CPO (turunan CPO) dari Indonesia dan Malaysia karena lebih murah. Hal ini disebabkan tarif BK turunan CPO Indonesia yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan CPO. Oleh karena itu, walaupun India mengenakan tarif impor terhadap turunan CPO yang lebih tinggi dari CPO, namun secara kumulatif tetap lebih murah melakukan impor turunan CPO daripada CPO.

Di samping itu, pelemahan Indian Rupee

menyebabkan impor India menjadi lebih mahal bagi warga India. India juga sedang berusaha mengurangi ketergantungan kepada CPO dan turunannya dengan melakukan substitusi kepada minyak nabati lainnya, seperti minyak biji bunga matahari (sunflower-seed oil) yang utamanya berasal dari Ukraina dan Brazil atau minyak kacang kedelai (soybean oil) yang utamanya berasal dari Amerika Serikat.

the price difference between soybean oil and CPO reached US$80 per MT.

• India(thebiggestcookingoilconsumerafterChina)charges import tariff of 2.5% on CPO and other edible oils since January 2013 to protect local oilseed growers and refiners from import pressure, while the import tariff for refined varieties (CPO derivative) was increased from 7.5% to 10% on January 2014. Refined oil factories in India prefer crude soft oils (CPO derivative) to CPO because of the difference in processing costs. CPO factories in India operate in very low capacities because of high import of refined CPO; rather than importing CPO and doing refinery, CPO factory in India import refined CPO (CPO derivative) from Indonesia and Malaysia because it is cheaper. It is because export duty tariff of CPO derivative in Indonesia is much lower than CPO. Thus, although India charges higher import tariff for CPO derivative than for CPO, but cumulatively it is still cheaper to import CPO derivative than CPO.

Moreover, depreciation of Indian Rupee caused import in India was more expensive for Indians. India is also trying to reduce the dependability on CPO and its derivative by substituting to other vegetable oils, such as sunflower-seed oil which was mainly from Ukraine and Brazil or soybean oil which was mainly from United States of America.


• Faktorrisikolainnya:pertumbuhanekonomiTiongkok2014 sebesar 7,40% (2013=7,70%), namun mengalami pelambatan karena Tiongkok fokus pada structural reform dan stabilisasi di tahun 2014 daripada mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya; exit policy easy money di negara-negara maju (efek tapering off the Fed, sejak September 2014, the Fed mulai mengurangi pembelian obligasi yang sebelumnya sebesar US$25 miliar per bulan menjadi US$15 miliar per bulan, walaupun Federal Fund Rate akan dinaikkan di Semester II 2015); dan gejolak harga komoditas ekspor Indonesia. Selain itu BI rate sudah mencapai level 7,75%. Namun terdapat kenaikan permintaan bahan bakar nabati seperti biodiesel dan perekonomian India tumbuh sebesar 5,4% pada 2014, lebih baik dibandingkan 2013 sebesar 4,40% didorong oleh kinerja ekspor yang menguat.

Internal extra efforts yang dilakukan DJBC antara lain peningkatan akurasi penelitian jumlah/jenis barang ekspor, pengawasan modus antar pulau, pengawasan modus “switching” jenis barang (CPO diberitahukan turunan CPO), implementasi Otomasi SKP Ekspor, dan audit terhadap eksportir komoditi terkena BK.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya penerimaan BK ini semata-mata disebabkan faktor eksternal (di luar kontrol DJBC), yaitu terjadinya penurunan permintaan global dan penurunan harga internasional, yang menyebabkan penurunan volume ekspor, rendahnya besaran tarif BK, dan rendahnya harga ekspor untuk perhitungan BK.

• Otherriskfactorsare:Chinaeconomicgrowthin2014was 7.40% (2013=7.70%), but it could experience a slower growth since China focus on structural reform and stabilization in 2014 rather than achieving as high as possible economic growth; exit policy easy money in developed countries (the effect of tapering off by the Fed since September 2014, the Fed began to reduce buying in obligation from US$25 billion per month to US$15 per month, although Federal Fund Rate will be increased in Semester II 2015); and volatility of export commodity price in Indonesia. Moreover, BI rate has reached 7.75%. However, there was an increase of vegetable fuel demand such as biodiesel and the economy of India grew at 5.40% in 2014, higher than 2013 which was 4.40%, supported by stronger export performance.

Internal extra efforts by DJBC were among others, improving research accuracy of volume / types of export goods, supervising inter-island mode, switching types of goods (CPO is announced as CPO derivative), implementing the SKP Export automation, and auditing the exporters who are changed for export duty.

In general, it can be concluded that low BK revenue is due to external factors (DJBC has no control over it), that are a decrease in global demand and international price, which cause a decrease in export volume, low export duty tariff, and low export price for BK calculation.



Tabel IV-16 peneRImaan bea keluaRTable IV-16 Export Duty Revenues

No. GolCategory

JenisTypes

HarmonizedSystems

TOTALTotal Kontribusi

BKExport DutyContribution

%NetoNetto

DevisaReserves (US$)

BK (Rp)Export Duty (IDR)

1.

I

Buah dan Kernel Kelapa SawitPalm and Palm Kernel

1207101000 806.622 2.815.621 1.722.896.221 0,02

2. 1207102000 1.498.250 631.661 1.031.133.807 0,01

3.Bungkil Kelapa SawitPalm Residue

2306600000 3.670.553.668 542.336.917 1.385.411.244.346 12,23

4.

II

Minyak Mentah Kelapa Sawit Crude Palm Oil (CPO)

1511100000 3.159.462.840 2.519.949.487 3.508.604.090.120 30,98

5.

Minyak Inti Kelapa SawitCrude Palm Kernel Oil(CPKO)

1513211000 184.672.973 201.175.695 294.803.788.784 2,60

6.

Hydrogenated Crude Palm Oil/Olein/RBD Palm Olein/Oil

1516209800 2.499.700 2.127.235 665.165.020 0,01

7.

Hydrogenated CPK Oil/Olein/Stearin/RBD Palm Kernel Oil

1516209900 7.537.308 8.880.262 3.111.371.861 0,03

8.

III

Olein Kelapa SawitCrude Palm Olein

1511901900 823.848.754 654.707.960 424.121.178.869 3,74

9.

Stearin Kelapa SawitCrude Palm Stearin

1511901100 149.760.954 114.806.548 78.379.062.764 0,69

10.

Olein Inti Kelapa SawitCrude Palm Kernel Olein

1513291300 42.000 45.780 31.342.581,51 0,00


No. GolCategory

JenisTypes

HarmonizedSystems

TOTALTotal

Kontribusi BK

Export DutyContribution

%NetoNetto



11.

III

Stearin Inti Kelapa SawitCrude Palm Kernel Stearin

1513291100 0 0 0 0,00

12. PFAD, PKFAD 3823199000 681.767.547 530.534.139 344.220.543.097 3,04

13.Hydrogenated Crude Palm Stearin

1516205100 0 0 0 0,00

14.

IV

RBD Palm Olein 1511909900 7.581.947.189 6.038.012.715 2.719.231.347.829 24,01

15. RBD Palm Oil 1511909200 478.349.557 399.299.533 143.488.600.986 1,27

16.RBD Palm Stearin

1511909110 133.023.946 107.843.353 31.635.536.411 0,28

17. 1511909190 934.887.340 736.682.239 229.736.040.303 2,03

18. RBD Palm Kernel Oil 1513299500 610.293.907 706.220.590 238.553.103.746 2,11

19. RBD Palm Kernel Olein 1513299400 51.019.853 57.035.324 19.362.126.931 0,17

20. RBD Palm Kernel Stearin 1513299100 20.884.128 28.738.034 9.644.628.990 0,09

21.Hydrogenated RBD Palm Stearin (>25 kg)

1516205200 24.760.025 37.078.471 6.066.357.763 0,05

22.

Hydrogenated RBD Palm Kernel Olein/Stearin (>25 kg)

1516209700 13.717.978 16.802.884 5.137.972.849 0,05

23.

V

RBD dalam kemasan bermerk (<20 kg)RBD in branded package (<20 kg)

1516909200 0 0 0 0.00

24.

Biodiesel dari minyak sawit (Fatty AcidMethyl Esters)Biodiesel Palm Oil (Fatty Acid/Methyl Esters)

3826009010 3.111.564 2.865.670 692.774.137,8 0,01


No. JenisTypes

JanJan

FebFeb

MarMar

AprApr

MeiMay

JunJun

1.SKM(Sigaret Kretek Mesin)Machine-Rolled Cigarette

18.586,46 28.446,32 12.686,02 19.924,31 24.668,39 19.142,36

2.SKT(Sigaret Kretek Tangan)Hand-Rolled Cigarette

6.702,91 8.115,84 4.234,10 6.777,91 6.793,21 6.089,97

3.SPM(Sigaret Putih Mesin)White Cigarette

1.633,73 1.992,41 1.669,82 3.191,94 964,78 1.924,14

JumlahTotal 26.923,10 38.554,56 18.589,95 29.894,16 32.426,38 27.156,47

No. GolCategory

JenisTypes

HarmonizedSystems

TOTALTotal

Kontribusi BK

Export DutyContribution

%NetoNetto



Sub Total 18.534.446.103 12.708.590.117 9.445.650.307.415 83,40

25. Biji KakaoKakao Beans 1801000000 63.972.635 198.659.681 188.390.331.008 1,66

26.Kayu dan KulitWoods and Leather

2.465.737.373 250.178.011 99.162.540.543 0,88

27. Mineral 7.355.657.931 1.697.281.335 1.593.189.076.417 14,07

TOTAL BEA KELUARExport Duty Total 11.326.392.255.383 100,00

Keterangan / Notes :Diolah dari data CK-1 dengan mempertimbangkan fasilitas penundaan pembayaran cukaiProcessed from CK-1 data by considering excise defer in deferral facility

Tabel IV-17 pRoduksI hasIl Tembakau,januaRI-junI Tahun 2014 (dalam juTa baTang)Table IV-17 Production of Tobacco Products in January -June 2014 (in million cigarettes)



No. JenisTypes

JulJul

AgstAug

SepSep

OktOct

NovNov

DesDec

1.SKM(Sigaret Kretek Mesin)Machine-Rolled Cigarette

23.541,19 19.677,64 19.755,49 19.031,34 16.074,69 34.379,27

2.SKT(Sigaret Kretek Tangan)Hand-Rolled Cigarette

6.296,45 6.765,36 5.151,46 5.549,43 5.242,34 9.558,43

3.SPM(Sigaret Putih Mesin)White Cigarette

295,57 990,78 1.565,13 3.034,24 223,01 4.251,11

Total 30.133,20 27.433,78 26.472,08 27.615,01 21.540,04 48.188,82

No. Jenis MMEAMMEA Types

JanJan

FebFeb

MarMar

AprApr

MeiMay

JunJun

1. Golongan ACategory A 24.183,58 23.149,98 20.554,30 21.461,14 16.818,34 19.473,76

2. Golongan BCategory B 3.203,83 3.113,18 3.644,29 3.936,06 3.484,31 3.640,87

3. Golongan CCategory C 250,75 324,00 488,28 393,99 385,07 357,61

Total 27.638,16 26.587,15 24.686,86 25.791,19 20.687,73 23.472,23

Tabel IV-19 pRoduksI bayaR mInumanmengandung eTIl alkohol (mmea),januaRI-junI 2014 (dalam RIbu lITeR)Table IV-19 Production of Beverages Containing Ethyl Alcoholin January -June 2014 (in thousand liter)

Sumber / Source:Laporan Produksi BayarTahun 2014 (SE-16/BC/1996)Production Report 2014(SE-16/BC/1996)

Tabel IV-18 pRoduksI hasIl Tembakau,julI-desembeR Tahun 2014 (dalam juTa baTang)Table IV-17 Production of Tobacco Products in July-December 2014 (in million cigarettes)

Keterangan / Notes :Diolah dari data CK-1 dengan mempertimbangkan fasilitas penundaan pembayaran cukaiProcessed from CK-1 data by considering excise defer in deferral facility


No. Jenis MMEAMMEA Types

JulJul

AgstAug

SepSep

OktOct

NovNov

DesDec

1. Golongan ACategory A 17.008,63 21.144,13 20.065,36 23.977,91 26.130,91 24.447,37

2. Golongan BCategory B 3.788,84 3.460,31 3.734,97 3.593,82 3.257,91 8.404,11

3. Golongan CCategory C 184,03 354,95 364,42 282,57 244,37 425,26

Total 20.981,50 24.959,39 24.164,75 27.854,30 29.633,19 33.276,75

No. JenisTypes

JanJan

FebFeb

MarMar

AprApr

MeiMay

JunJun

1. Etil Alkohol Ethyl Alcohol 501,32 501,32 501,32 501,32 501,32 1.002,63

No. JenisTypes

JulJul

AgstAug

SepSep

OktOct

NovNov

DesDec

1. Etil Alkohol Ethyl Alcohol 501,32 501,32 1.002,63 501,32 1.002,63 501,32



Tabel IV-20 pRoduksI bayaR mInumanmengandung eTIl alkohol (mmea),julI-desembeR 2014 (dalam RIbu lITeR)Table IV-20 Production of Beverages Containing Ethyl Alcoholin July-December 2014 (in thousand liter)

Tabel IV-21 pRoduksI bayaR eTIl alkohol (ea) Tahun 2014 (dalam RIbu lITeR)Table IV-21 Production of Ethyl Alcohol (EA) in 2014(in thousand liter)


d. Pencapaian Tugas Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2014 dapat digambarkan sebagai berikut:

• Kegiatan Pengawasan Realisasi atas program kerja yang ditetapkan pada

tahun 2014, yaitu :

- Melakukan operasi pengawasan penyelundupan fisik dan pelanggaran administrasi barang impor dan ekspor.Operasi pengawasan kegiatan impor untuk mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang impor dan ekspor dilaksanakan di wilayah pengawasan unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebanyak 110 kali. Dari hasil pengawasan masih ditemukan adanya pelanggaran di bidang kepabeanan berupa: kesalahan pemberitahuan jumlah dan jenis barang; barang impor yang terkena larangan dan pembatasan yang tidak dilengkapi izin dari instansi teknis terkait; pelanggaran tipe, merek, spesifikasi, ukuran, dan berat yang tidak sesuai pemberitahuan; nilai pabean yang tidak wajar; tidak memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang dalam dokumen pemberitahuan pabean; dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Di sisi lain, pelanggaran di bidang cukai berupa: menyediakan/memperjualbelikan BKC tidak sesuai ketentuan (tidak dikemas/salah personalisasi) atau tidak dilekati pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya, mengangkut BKC yang belum dilunasi cukainya tanpa dilengkapi dokumen, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

- Melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan fasilitas kepabeanan dan cukai. Operasi pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat (KB), Gudang Berikat (GB), dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dilaksanakan khususnya di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jakarta,

d. Law Enforcement

Directorate General of Customs and Excise conduct some supervision programs in 2014 as follows:

• SupervisionActivities Realization of work programs set in 2014 were:

- Conducting supervision on physical smuggling and violation in administration of import and export goods.

Supervision on import activities to prevent any violation of customs rules in import and export field was conducted in the supervision area in Directorate General of Customs and Excise for 110 times. After the supervision, there were some violations found in customs: mistakes in announcing number and types of goods; imported goods, which were subjected to prohibition and limitation, were without permission from related institution; violation of type, brand, specification, size, and weight which was not according to the announcement; abnormal customs value; undeclared number and/or type of goods in the customs documents; and other violations. On the other hand, violations in excise were: providing/ trading BKC which was not in accordance to requirements (unpacked/wrong) or not being adhered by excise band and/or other satisfaction signs, providing/trading BKC which was according to requirement, transporting the BKC which has not been acquitted without fulfilling the document requirement, and other violations.

- Eradicating the misuse of customs and excise facilities.

Supervision to companies receiving facility of Bonded Zone (KB), Bonded Warehouse (GB), and Import Easiness for Export Destination (KITE) especially for area supervision on Regional Office Jakarta, Banten, and West Java with result that


Kantor Wilayah DJBC Banten, dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dengan hasil masih ditemukan adanya pelanggaran berupa pengeluaran barang tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai, pengeluaran barang yang diperuntukkan untuk ekspor namun dijual ke pasar dalam negeri, kesalahan pemberitahuan jumlah dan jenis barang, pos tarif, Harmonized Systems (HS) dan tarif bea masuk, dan lain-lain.

- Melaksanakan pengawasan dan penindakan penyeludupan di daerah rawan dan daerah perbatasan. Operasi pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelundupan di daerah rawan dan perbatasan dilaksanakan melalui operasi patroli laut sebanyak 19 kali di wilayah perairan Kantor Wilayah DJBC Aceh, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Kantor Wilayah DJBC Banten, Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT, dan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi dengan menggunakan Kapal Patroli Bea dan Cukai dari Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, PSO Bea dan Cukai Batam, PSO Bea dan Cukai Tanjung Priok, dan PSO Bea dan Cukai Pantoloan.

Hasil patroli laut ditemukan adanya kapal yang mengangkut barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor dengan tidak diberitahukan pada manifes dengan komoditi antara lain berupa kayu, ballpress, MMEA, dan barang-barang yang terkena ketentuan larangan/pembatasan (lartas) lainnya.

- Melaksanakan peningkatan operasi patroli laut kepabeanan dan cukai.

Peningkatan operasi patroli laut kepabeanan dan cukai dilakukan selain dengan pelaksanaan operasi mandiri juga dengan melaksanakan operasi patroli laut terpadu serta patroli terkoordinasi.

there were still some violations found such as excavation of goodswithout Customs and Excise officer’s permission; excavation of goods for export, but sold in domestic market; mistake in announcing types of goods, Harmonized Systems (HS), and import duty tariff; mistakes in announcing the number and types of goods; and other violations.

- Conducting supervision and action for smuggling in danger and border area.

Supervision to prevent practice of smuggling in danger and border area was conducted by sea patrol operation in sea area in Regional Office of Directorate General of Customs and Excise (DJBC) in Aceh, North Sumatera, Special Regional Office of DJBC in Kepulauan Riau, Regional Office of DJBC in Riau and West Sumatera, Prime Customs Office (KPU) Type B of Batam, Regional Office of DJBC in Banten, Jakarta, West Java, Bali, West Nusa Tenggara, and East Nusa Tenggara, and Regional Office of DJBC in Sulawesi by using Customs and Excise Ship Patrol from Operation Facility Based (PSO) of Customs and Excise Type A Tanjung Balai Karimun, PSO of Customs and Excise in Tanjung Priok, and PSO of Customs and Excise in Pantoloan.

The sea patrol found some ships transporting good prohibited to be imported or exported without announcing in the manifest of commodity such as woods, ball press, MMEA, and other goods with quota.

- Improving sea patrol operation for customs and excise.

Improvement in sea patrol operation for customs and excise was conducted by integrated sea patrol and coordinated patrol, other than independent sea patrol.


a). Patroli laut terpadu dilaksanakan sebanyak lima kali dengan pihak-pihak sebagai berikut:(i) Patroli laut terpadu wilayah Sumatera (satu

kali pelaksanaan) dengan melibatkan Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kanwil DJBC Aceh, Kanwil DJBC Sumatera Utara, dan Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau;

(ii) Patroli laut terpadu wilayah Selat Sunda dan Teluk Jakarta (dua kali pelaksanaan) dengan melibatkan Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kanwil DJBC Banten, Kanwil DJBC Jakarta, dan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

(iii) Patroli laut terpadu Wilayah Tengah dan Timur (dua kali pelaksanaan) yang melibatkan Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT, Kanwil DJBC Sulawesi, dan Kanwil DJBC Maluku, Papua, dan Papua Barat.

b). Patroli laut terkoordinasi (Patkor) yang telah dilaksanakan, yaitu:(i) Patkor Kastima 20 A dan B Tahun 2014

dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia;(ii) Patkor Optima Malindo 26 A dan B tahun

2014 dengan seluruh unsur penegak hukum di laut dari Indonesia dan Malaysia di bawah kendali Guskamla Armabar TNI Angkatan Laut;

(iii) Patroli Gurita dan Operasi Bersama Sepanjang Tahun (OBST) di bawah kendali Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).

c). Kegiatan Koordinasi Lintas Sektoral(i) Selama periode tahun 2014, Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai berpartisipasi dalam patroli bersama yang dilaksanakan di bawah koordinasi Bakorkamla, yakni Operasi Gurita dan OBST.

(ii) Partisipasi dalam kegiatan Sail Raja Ampat (Sail Indonesia) 2014 di Raja Ampat, Papua, dengan melibatkan Kapal Patroli BC 7002 dari PSO Bea dan Cukai Pantoloan.

a). Integrated sea patrol was conducted in five times with parties as follow:

(i) Integrated sea patrol in area of Sumatera (once) by involving Directorate of

Enforcement and Investigation, Regional Office of Directorate General of Customs and Excise (DJBC) in Aceh, North Sumatera, and Special Regional Office of DJBC in Riau Islands;

(ii) Integrated sea patrol in area of Sunda Strait and Jakarta Bay (twice) by involving

Directorate of Enforcement and Investigation, Regional Office of DJBC in Banten, Jakarta, and Prime Customs (KPU) Office Type A in Tanjung Priok;

(iii) Integrated sea patrol in area of Central and East (twice) by involving Directorate of

Enforcement and Investigation, Regional Office of DJBC in Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara, Regional Office of DJBC in Sulawesi, Maluku, Papua and West Papua.

b). As for coordinated sea patrol (Patkor), that were:(i) Patkor Kastima 20 A and B in 2014 with

Jabatan Kastam Diraja Malaysia;

(ii) Patkor Optima Malindo 26 A and B in 2014 involving all law enforcers in sea from Indonesia and Malaysia under control of Guskamlaarmabar Indonesian Naval Army;

(iii) Patroli Gurita and OBST under control of Bakorkamla.

c). Inter-sectoral Coordination Activities(i) In 2014, Directorate General of Customs and

Excise participated in coordinated patrol which was conducted under coordination Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), which were Operasi Gurita and Operasi Bersama Sepanjang Tahun (OBST).

(ii) Participation in activity of Sail Raja Ampat (Sail Indonesia) 2014 in Raja Ampat, Papua by involving ship patrols BC 7002 from PSO of Customs and ExciseType B in Pantoloan.


(iii) Partisipasi dan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (Asops TNI) dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Tentara Nasional Indonesia Nomor KEP-162/BC/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan KERMA/38/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014.

- Melaksanakan pemberantasan ekspor fiktif, ekspor barang lartas, dan barang yang terkena bea keluar. Operasi pengawasan ekspor dilakukan dengan sistem targetting yang kemudian dari operasi yang dilaksanakan telah berhasil mencegah upaya penyelundupan kayu dan rotan melalui pelabuhan Tanjung Priok.

- Melaksanakan pemberantasan pemalsuan pita cukai, pemakaian pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang bukan haknya, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, dan hasil tembakau tidak dilekati pita cukai (rokok polos).

Operasi pencegahan pelanggaran di bidang cukai khususnya hasil tembakau dilaksanakan di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan, Kantor Wilayah DJBC Banten, Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, dan KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam dengan hasil masih ditemukan adanya pelanggaran berupa peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai, peredaran rokok yang dilekati pita cukai palsu, peredaran rokok yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukkannya, peredaran rokok yang dilekati pita cukai bukan haknya (salah personalisasi), produksi rokok tanpa memiliki izin, produksi rokok di luar perizinan yang dimiliki, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Perbandingan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

(iii) Participation and coordination with Tentara Indonesia’s Nasional Army (Asops TNI), by signing Memorandom of Understanding (MoU) between Directorate General of Customs and Excise and TNI No KEP-162/BC/2014 on 18th December 2014 and KERMA/38/XII/2014 on 18th of December 2014.

- Eradicating fictious export, export of quota prohibition goods, and goods subjected to export duty. Supervision was conducted by targetting system which in resulted in succeding to prevent woods and rattan smuggling through Tanjung Priok seaport.

- Conducting eradication of excise band falsification, usage of false excise band, excise band usage which was not right, excise band usage which was not according to the purpose, and tobacco product which was not adhered by excise band (plain cigarettes) . Preventive operation in excise, especially in tobacco products, was conducted in supervision area of Regional Office in Sumatera Utara, Regional Office in Riau and West Sumatera Regional Office in South of Sumatera, Regional Office in Banten, Regional Office in Jakarta, Regional Office in West Java, Regional Office for Central Java and Special region of Yogyakarta, Regional Office in East Java I, Regional Office in East Java II, Regional Office for Bali, NTB, and NTT, Regional Office in Kalimantan Bagian Barat, and KPU DJBC Type B Batam. There were still some violations being found such as cigarette circulation without excise band, cigarette circulation with false excise band, cigarette circulation with excise band which were not according to the purpose, cigarette circulation with excise band which were not right (false personalization), cigarette production without permission, cigarette production out of owned permission, and other violations. Comparation of supervision activities in 2013 and 2014 is as follow:


Sumber / Source:Data Kegiatan Pengawasan Direktorat Penindakan dan Penyidikan, 2014Data Supervision of Directorate of Enforcement and Investigation, 2014

Tabel IV-22 daTa kegIaTan pengaWasanTable IV-22 Data of Supervision Activities

No.Kegiatan Pengawasan

Supervision ActivitiesJumlah Pengawasan (kali)Number of Supervision (times)

2013 2014

1.

Operasi pengawasan kegiatan impor dan ekspor serta terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dan cukaiSupervision for import and export activities, also for companies receiving customs and excise facility

100 110

2. Operasi Patroli LautSea patrol operation

13 19

JumlahTotal

113 129

• Kegiatan Penindakan- Melakukan kegiatan penindakan atas

pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam periode Januari s.d. Desember 2014, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan penindakan sebanyak 122 kali, dengan perincian:(i) Penindakan di bidang impor sebanyak 102

kasus;(ii) Penindakan di bidang ekspor sebanyak

empat kasus;(iii) Penindakan di bidang cukai sebanyak 16

kasus. Dari penindakan tersebut menghasilkan temuan

tindak lanjut sebanyak 91 Surat Bukti Penindakan (SBP), hasil penelitian sesuai dengan pemberitahuan (dikembalikan) sebanyak 16 SBP, dan masih dalam proses penelitian sebanyak 15

• Interdiction- Conducting action activities for violation of rules

in customs and excise. For January until December 2014, Directorate

General of Customs and Excise has done 122 interdictions, with details as follow:

(i) 102 cases in import;(ii) Four cases in export;(iii) 16 cases in excise.

From those cases, there were 91 Action Proof Letter (SBPs) of further examination, 16 SBPs of research result was according to announcement (returned) and 15 SBPs which are being processed.


Tabel IV-23 RekapITulasI daTa penyIdIkanTable IV-23 Investigation Data Recapitulation

SBP. Saat ini telah digunakan sistem aplikasi data penindakan untuk mengisi data penindakan secara detail dan tindak lanjut temuan yang berbasis website yakni http://app.penindakan.net sebagai sarana untuk melakukan rekapitulasi data penindakan.

• KegiatanPenyidikanKegiatan Penyidikan yang dilakukan oleh DirektoratJenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2014 dapatdigambarkan pada tabel rekapitulasi data penyidikan DJBC T.A. 2014 sebagai berikut :

Currently, web-based action data application system was used to fulfil the detail of action data and further examination of evidence. The website was http://app.penindakan.net, which was used as facility to recapitulate interdiction data.

• InvestigatingActivitiesInvestigating activities which was conducted by Directorate General of Customs and Excise in 2014 could be described as follow:

No. Jenis KasusTypes of Case

TotalTotal

1. ImporImport 51

2. Ekspor Export 29

3. CukaiExcise 29

JumlahTotal 109



Tabel IV-24 kegIaTan pengaWasan naRkoTIka, psIkoTRopIka,dan pRekuRsoR (npp)Table IV-24 Investigating Activities of Narcotics, Psychotropic, and Precursor (NPP)

UraianDescription

JumlahTotal

Jumlah berdasarkan modusNumber based on mode

Penyembunyian di BadanHidden in the body 50

Kompartemen PalsuFalse Compartment 62

Barang BawaanHand Carry 25

Kontainer/PJT/Paket PosContainer/PJT/Postal Package 79

JumlahTotal 216

Jumlah (dalam gram)Number (in gram)

Narkotika PsikotropikaNarcotics Psychotropic 316.029,40

PrekursorPrecursor 3.890.508,50

JumlahTotal 4.206.537,90

Nilai (dalam RupiahValue (in Rupiah)

JumlahTotal 406.173.365.200


Kegiatan Pengawasan NPP yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2014 dapat digambarkan melalui data tegahan NPP DJBC T.A. 2014 sebagai berikut:

NPP Supervision Activities which was done by Directorate General of Customs and Excise in 2014 could be described through NPP data in 2014 as follow:


UraianDescription

JumlahTotal

Berdasarkan TransportasiBased on transportation

Transportasi Udara Air transportation 93

Transportasi LautSea transportation 28

PJT/POSPJT/POS 81

Transportasi DaratLand transportation 5

KargoCourier Services 9

JumlahTotal 216

Berdasarkan Negara Asal Terbanyak

Based on Origin Country with Most Case

Malaysia Malaysia 81

Hong KongHong Kong 47

TiongkokChina 20

IndiaIndia 9

SingapuraSingapore 8

LainnyaOthers 51

JumlahTotal 216


e. Keberatan dan Banding di Bidang Kepabeanan dan Cukai• Data Pengajuan Keberatan Tahun 2014

• Data Putusan Banding Tahun 2014

e. Objection and Appeals in the field of Customs and Excise • SubmissionofObjectDatain2014

• AppealVerdictDatain2014

Tabel IV-26 daTa puTusan bandIngTable IV-26 Appeal Verdict Data

No. Jenis PutusanTypes of Decision

JumlahTotal

1. Mengabulkan seluruhnyaFully Accepted 1.256

2. Mengabulkan sebagianPartially accepted 107

3. MenolakRejected 554

4. Tidak dapat diterima/ditolak formalCould not be accepted/formally rejected 383

JumlahTotal 2.300

Tabel IV-25 daTa pengajuan kebeRaTanTable IV-25 Request of Objection Data

Jumlah PengajuanNumber of Objections

KeputusanDecision

DiterimaAccepted

DitolakRejected

1.745 260 1.485




f. Inovasi dalam Layanan Kepabeanan dan Cukai

Sesuai inisiatif strategis transformasi kelembagaan,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2014menggulirkan beberapa inovasi, antara lain :

a. Pusat kontak layanan ‘Bravo Bea Cukai’ 1500225, yang merupakan single point of contact untuk memudahkan akses bagi stakeholders DJBC guna mendapatkan pelayanan informasi dan pengaduan, baik melalui telepon (call center) 1500225, SMS Center 081-1500225 , email [email protected], webchat, maupun media sosial.

b. Media Center Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang merupakan sarana yang dirancang khusus untuk memudahkan akses informasi kepabeanan dan cukai bagi awak media, termasuk untuk penyelenggaraan pertemuan tertentu dengan pihak media massa.

c. Museum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang diciptakan sebagai media edukasi untuk memberikan gambaran DJBC di masa lalu, masa sekarang, dan proyeksi DJBC di masa yang akan datang. Museum DJBC terdiri atas berbagai macam segmen, yaitu Hall of Fame, Sejarah DJBC, serta Seragam dan Peralatan. Kedepannya direncanakan untuk melengkapi Museum DJBC dengan Segmen Cukai, Penindakan, DJBC Corner, WCO Corner, Kids Corner, dan lain-lain guna memberikan gambaran secara utuh mengenai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

d. Penerapan Authorized Economic Operator (AEO), yang merupakan inovasi berupa pemberian perlakuan kepabeanan tertentu terhadap Operator Ekonomi (meliputi importir, eksportir, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS), pengusaha Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan pihak lainnya) yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan.

f. Inovation in Customs and Excise Services

According to strategic initiatives of institutions transformations, Directorate General of Customs and Excise had some innovations in 2014:

a. Contact Center ‘Bravo Bea Cukai’ 1500225, a single point of contact to ease access for stakeholders of Directorate General of Customs and Excise to obtain information and complaint services, either through call center 1500225, SMS Center 081-1500225, and e-mail info@customs. go.id, webchat, or social media.

b. Media Center of Directorate General of Customs and Excise, a medium especially designed to ease information access of customs and excise for media staff, including conducting certain meeting with mass media.c. Museum of Directorate General of Customs and

Excise, designed as media of education to provide past, recent, and projection information of Directorate General of Customs and Excise. This museum consists of some segments, such as Hall of Fame, History, and Uniforms and Tools. In the future, it is planned to complete the museum with segments of Excise, Customs Action, DJBC Corner, WCO Corner, Kids Corner, and other in order to provide whole overview about Directorate General of Customs and Excise.

d. Implementation of Authorized Economic Operator (AEO), an innovation in form of providing certain customs treatment to Economy Operator (covering importir, exportir, Customs Clearence Service Company (PPJK), carrier, Temporary Warehouse (TPS), Custom Warehouse (TPB), others) admitted by Directorate General of Customs and Excise, aim to improve services and supervision in customs field.


Perlakuan kepabeanan tertentu diberikan dalam bentuk penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik yang minimal, prioritas untuk mendapatkan penyederhanaan prosedur kepabeanan, pelayanan khusus dalam hal terjadi gangguan terhadap pergerakan pasokan logistik serta ancaman yang meningkat, kemudahan pemberitahuan pendahuluan (pre-notification), dan lain-lain.

e. Pemberlakuan ATA/CPD Carnet System merupakan simplifikasi prosedur untuk barang-barang impor sementara. Melalui ATA/CPD Carnet System, kegiatan impor sementara dapat dilakukan melalui prosedur yang lebih sederhana berupa penyampaian pemberitahuan pabean dan juga berfungsi sebagai jaminan yang berlaku secara internasional, di samping kemudahan yang berupa pemberian pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Certain customs treatment provided in form of minimal observation to document and/or physical examination, priority to obtain simplification of customs procedure, special services in the case of interference to logistic supply movement and increasing threat, ease of pre-notification, and others.

e. Implementation of ATA/CPD Carnet System is a simplification of procedure for temporary import goods. Through ATA/CPD Carnet System, temporary import activities could be done in simple procedure by delivering customs announcement and also functioning as international guarantee, beside easiness in form of providing free import duty and tax and it will not be compulsary to fulfill prohibition and limitation rules, except determined differently by regulations.

Tabel IV-27 peneRImaan djbc peRIode 5 Tahun TeRakhIR (2010 – 2014) TABLE IV-27 REVENUE OF DJBC PERIOD OF LAST 5 YEARS (2010 – 2014)

No. Jenis PenerimaanType of Revenues 2010 2011 2012 2013 2014

1.

Bea MasukImport Duty 20.151.943 25.286.196 28.323.308 31.701.382 32.361.905

Bea Masuk RiilReal Import Duty 19.956.186 25.238.844 28.280.485 31.563.050 32.232.908

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP)Government-Borne Import Duty

195.757 47.352 42.823 138.333 128.997

2. Bea KeluarExport Duty 8.897.790 28.855.580 21.237.008 15.808.032 11.329.060



No. Jenis PenerimaanType of Revenues 2010 2011 2012 2013 2014

3.

CukaiExcise 66.165.295 77.009.461 95.019.271 108.452.685 118.085.339

Hasil TembakauTobacco Products 63.297.447 73.252.782 90.548.881 103.569.477 112.544.015

Etil AlkoholEthyl Alcohol 146.200 154.589 158.673 159.198 150.395

Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)Beverages Containing Ethyl Alcohol

2.697.139 3.581.795 4.288.197 4.688.493 5.357.723

Pendapatan cukai lainnya (denda administrasi, dll.Other Excise Revenues(Fine Administration, etc)

24.509 20.295 23.520 35.517 33.207

4.

Pajak Dalam Rangka ImporImport Tax 111.095.403 140.685.687 166.642.763 182.599.598 193.564.151

PPN ImporImport VAT 82.706.291 107.016.015 126.609.744 138.986.927 148.502.529

PPnBM ImporImport Sales Tax on Luxury Goods 4.790.583 5.374.482 8.422.809 7.281.235 5.390.031

PPh Pasal 22 ImporImport Income Tax Article 22 23.598.528 28.295.189 31.610.210 36.331.436 39.681.591

5.PPN Hasil Tembakau Dalam NegeriVAT Domestic Tobacco Products

10.363.948 12.867.754 14.158.011 15.356.315 17.194.872

Total Penerimaan yang dikumpulkan DJBC (1+2+3+4+5)Total Revenues of DJBC (1+2+3+4+5)

216.674.368 284.704.677 325.380.362 353.918.012 372.535.327

PPh MigasIncome Tax Oil and Gas 58.900.000 73.100.000 83.500.000 88.700.000 87.040.600

Penerimaan Perpajakan (DJBC + DJP termasuk PPh Migas)Tax Revenues (DJBC+DJP includes Oil and Gas PPh)

723.306.700 873.874.000 980.500.000 1.077.300.000 1.142.670.000

% Total Penerimaan DJBC terhadap Penerimaan Perpajakan% of DJBC’s Total Revenue of Tax Revenue

29.96% 32.58% 33.19% 32.85% 32.60%


Alokasi dana Transfer ke Daerah merupakan implementasi dari UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta undang-undang terkait lainnya, dimana Pemerintah Pusat setiap tahunnya mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan dialokasikan kepada daerah melalui sistem transfer dana dari Pemerintah Pusat (APBN) kepada Pemerintah Daerah (APBD) yang merupakan satu kesatuan yang utuh, mengingat tujuan masing-masing jenis sumber dana tersebut saling mengisi dan melengkapi. Tujuan dari Dana Perimbangan adalah mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) serta mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antardaerah (horizontal fiscal imbalance).

Dana Otonomi khusus dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat. Mulai tahun 2013 juga akan dialokasikan Dana Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Penyesuaian dialokasikan untuk mendanai program yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, meliputi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Insentif Daerah (PIP), Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi. Selama kurun waktu tahun 2010-2014, alokasi dana Transfer ke Daerah terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2010 alokasi anggaran Transfer ke Daerah mencapai Rp344,7 triliun, maka pada tahun 2014 jumlahnya menjadi Rp596,5 triliun atau meningkat sebesar 73,1% dari tahun 2010. Alokasi anggaran Transfer ke Daerah tahun 2014 tersebut 16,2% lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi pada tahun 2013 sebesar Rp513,3 triliun.

Transfer to Local Government Fund allocation is an implementation of Law 33/2004 concerning on Fiscal Balancing between Central Government and Local Government, and other related laws, in which Central Government allocates Transfer to Local Government budget in APBN for every year. Balancing Fund cosists of Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund. Balancing Fund is allocated to Local Government through fund transfer system from Central Government to Local Government as an integral part since the purpose of each source of fund is to complete each other. The purpose of the Balancing Fund allocation is to narrow the gap between Central and Local Government source of fund (vertical fiscal imbalance) and reduce the gap among local goverment (horizontal fiscal imbalance).

Special Autonomous Fund is allocated to support the implementation of special autonomous in Province of Aceh, Papua Province, and West Papua Province. By 2013, Special Autonomus Fund is also allocated to Special Region of Yogyakarta. Adjustment Fund is allocated to support program related to improvement of educational quality, includes Allowance for Local Civil Servants Teachers (PNSD), Additional Income for PNSD Teachers Fund, School Operational Assistance Fund (BOS), and the Local Incentive Fund (DID), and Local Government Project and Decentralization Fund. During the period of 2010-2014, there was an increase in allocation of the Tranfer to Local Government fund. There was a decrease by 73.1% on the Transfer to Local Government Fund from IDR344.7 trillion on the 2010 to IDR596.5 trillion on the 2014. This allocation of Transfer to Local Government fund has been increased by 16.2% from 2013 allocation of IDR513.3 trillion.

alokasI dana TRansfeR ke daeRahTransfer to Local Government Fund Allocation

perimbangan keuanganFiscal Balance


UraianDescription 2010

% thd BN

% of BN

2011

% thd BN

% of BN

2012

% thd BN

% of BN

2013

% thd BN

% of BN

2014

% thd BN

% of BN

I. Dana PerimbanganI. The Balancing Fund 316,6 29,2 347,2 26,8 411,2 27,6 430,2 26,1 491,9 26,3

a. Dana Bagi Hasila. Revenue Sharing Fund 92,2 8,8 96,9 7,5 111,5 7,5 88,3 5,4 117,7 6,3

b. Dana Alokasi Umumb. General Allocation Fund 203,5 18,4 225,5 17,4 273,8 18,4 311,1 18,9 341,2 18,2

c. Dana Alokasi Khususc. Special Allocation Fund 20,9 2,0 24,8 1,9 25,9 1,7 30,8 1,8 33,0 1,8

II. Dana Otsus dan PenyesuaianII. Special Autonomous and Adjustment Fund

39 3,7 64,1 5,0 69,4 4,6 83 5,0 104,6 5,5

a. Dana Otonomi Khususa. Special Autonomous Fund 9,1 0,8 10,4 0,9 12,0 0,8 13,5 0,8 16,2 0,8

1. Dana Otonomi Khusus Aceh1. Special Autonomous Fund for Aceh

3,8 0,0 4,5 0,0 5,5 0,0 6,2 0,0 6,8 0,0

2. Dana Otonomi Khusus Papua2. Special Autonomous Fund for Papua

3,9 0,0 4,5 0,0 5,4 0,0 6,3 0,0 6,9 0,0

- Provinsi Papua- The Province of Papua 2,7 0,0 3,1 0,0 3,8 0,0 4,4 0,0 4,8 0,0

- Provinsi Papua Barat- The Province of West Papua 1,2 0,0 1,4 0,0 1,6 0,0 1,9 0,0 2,1 0,0

3. Dana Tambahan Infrastruktur3. Additional Infrastructure Fund 1,4 0,0 1,4 0,0 1,0 0,0 1 0,0 2,5 0,0

- Provinsi Papua- The Province of Papua 0,8 0,0 0,8 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 2,0 0,0

- Provinsi Papua Barat- The Province of West Papua 0,6 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0

b. Dana Keistimewaan DIYb. Special Fund for DIY 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0

c. Dana Penyesuaianc. Adjustment Fund 29,9 2,9 53,7 4,1 57,4 3,8 69,3 4,2 87,9 4,7

JumlahTotal 355,6 32,9 411,3 31,8 480,6 32,2 513,2 31,1 596,5 31,8

Tabel IV-28 peRkembangan TRansfeR ke daeRah Tahun 2010-2014Table IV-28 The Growth of Transfer to Local Government Allocation during 2010-2014

Keterangan / Note:BN = Belanja Negara BN = State Expenditure

Sumber / Source:DJPK, 2014 DJPK, 2014

Data 2010-2013 adalah data realisasi APBN, Data 2014 adalah data APBN-P Data 2010-2013 is a APBN realization data, Data 2014 is APBN-P data[triliun rupiah] / [IDR trillion]


Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan APBN yang dibagihasilkan guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perkembangan DBH selama kurun waktu tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi. Jika pada tahun 2010 alokasi DBH mencapai Rp92,2 triliun, maka pada tahun 2014 jumlahnya menjadi Rp117,7 triliun atau meningkat sebesar 27,7% dari tahun 2010. Namun, pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 20,6% jika dibandingkan dengan tahun 2012. Hal tersebut terjadi karena perubahan kebijakan penyaluran DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA).

DBH Pajak terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25/29

The Balancing Fund consists of Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund.

1. Revenue Sharing Fund

Revenue Sharing Fund (DBH) is allocated based on certain percentage of APBN revenue that shared in order to support local needs for implementing decentralization. During 2010-2014, the allocation of DBH is fluctuated. There is an increase in the allocation of DBH by 27.7% from IDR92.2 trillion on the 2010 to IDR117.7 trillion on the 2014. From 2012 to 2013, the allocation of DBH, however, has decreased by 20.6%. The decrease was causde by changing policy on the distribution of Natural Resources Revenue Sharing Fund (DBH SDA).

Tax Revenue Sharing Fund (DBH Pajak) consists of Income Tax Article 21 (PPh 21) Income Tax Article 25 and 29 Individual Resident Tax Payer (PPh 25/29 WPODN) Revenue Sharing Fund, Mining, Forestry, Plantation and Property Tax (PBB-P3) Revenue Sharing Fund, and Tobacco Excise

Dalam alokasi anggaran Transfer ke Daerah tahun 2014 ini termasuk diantaranya alokasi untuk 15 daerah otonom baru hasil pembentukan tahun 2012 dan 2013 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Allocation of 2014 Transfer to Local Government Fund includes allocation for 15 new local autonomous regions established in 2012 and 2013 based the regulation stipulation.

dana peRImbanganThe Balancing Fund

“dana bagi hasil (dbh) dialokasikan beRdasaRkan peRsenTase TeRTenTu daRi peneRimaan apbn yang dibagihasilkan guna mendanai kebuTuhan daeRah dalam Rangka pelaksanaan desenTRalisasi.

REVENUE SHARING FUND (DBH) IS ALLOCATED BASED ON CERTAIN PERCENTAGE OF APBN REVENUE THAT SHARED IN ORDER TO SUPPORT LOCAL NEEDS FOR IMPLEMENTING DECENTRALIZATION


Tabel IV-29 sumbeR-sumbeR pnbp yang dIbagIhasIlkan ke daeRahTable IV-29 The Sources of Shared PNPB Distributed to Region


No. Jenis DBH SDAType of DBH SDA

Jenis PNPB yang DibagihasilkanShared Source of PNPB

1. KehutananForestry

• Penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) Forest Utilization License Revenue

• Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Forestry Resources Provision Revenue

• Penerimaan Dana Reboisasi (DR) Reforestation Fund Revenue (DR)

2. PerikananFishery

• Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan Fishery Cultivation License Revenue• Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan Fishery Resources Provision Revenue

3. Pertambangan UmumGeneral Mining

• Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent) Fixed charge (Land-rent)

• Penerimaan Royalti Royalty Revenue

4. Pertambangan Minyak Bumi dan Gas BumiOil and Gas Mining

• Penerimaan SDA Minyak Bumi Oil Resources Revenue

• Penerimaan SDA Gas Bumi Gas Resources Revenue

5. Pertambangan Panas BumiGeothermal Mining

• Setoran Bagian Pemerintah Government share• Lurang Tetap (Land-rent) dan Iuran Produksi (Royalti)

Fixed Contribution (Land-rent) and Royalty

WPOPDN), Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), dan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Sementara itu, DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam, yang terdiri dari kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi dan gas bumi, serta pertambangan panas bumi. Jenis dan besaran persentase bagian daerah dari PNBP SDA tersebut ditetapkan dalam UU No. 33/2004. Adapun PNBP SDA yang dibagihasilkan sebagai berikut:

Revenue Sharing Fund. Meanwhile, DBH SDA is revenue derived from Non-Tax State Revenue (PNBP), which consists of Forestry Revenue Sharing Fund, Fishery Revenue Sharing Fund, General Mining Revenue Sharing Fund, Oil and Gas Mining Revenue Sharing Fund, and Geothermal Revenue Sharing Fund. Types and proportion of local share in Natural Resources Non-Tax Government Revenue (PNBP SDA) is stipulated on Law 33/2004. The following table lists the shared PNBP SDA:


Alokasi DBH SDA sangat dipengaruhi oleh perkembangan penerimaan negara yang dibagihasilkan. Jika pada tahun 2011 alokasi DBH SDA mencapai Rp54,0 triliun atau 55,7% dari total DBH dan pada tahun 2012 mencapai 56,1% dari total DBH, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp42,5 triliun atau 48% dari total DBH.

Sementara itu, alokasi DBH SDA tahun 2014 meningkat menjadi Rp71,5 triliun atau sekitar 60,8% dari total DBH. Perkembangan DBH, baik DBH pajak maupun DBH SDA, dalam kurun waktu tahun 2011 s.d. 2014 dapat dilihat pada grafik berikut:

The allocation of DBH SDA is significantly affected by the development of shared government revenue. There was an increase in the proportion of DBH SDA to total DBH, from IDR54.0 trillion or 55.7% of total DBH in 2011 to 56.1% of total DBH in 2012, However, there was a decrease to IDR42.5 trillion or 48% of total DBH in 2013.

Meanwhile, the allocation of DBH was increase in 2014 to IDR71.5 trillion or 60.8% of total DBH. The following graph illustrates the growth of DBH Pajak as well as DBH SDA during 2011-2014.

gRafIk IV-1 peRkembangan dbh Tahun 2011-2014Graph Iv-1 The Growth Of Dbh During 2011-2014

Sumber / Source:DJPK, 2014DJPK, 2014

55,7%

44,3%

DB

H S

DA

DB

H P

AJAK

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011

Rp96,9 TriliunIDR96,9 Trillion

60,8%

39,2%

DB

H S

DA

DB

H P

AJAK

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014

Rp117,7 TriliunIDR117,7 Trillion

56,1%

43,9%

DB

H S

DA

DB

H P

AJAK

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% Rp111,5 TriliunIDR111,5 Trillion

2012

52%48%

DB

H S

DA

DB

H P

AJAK

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% Rp88,5 TriliunIDR88,5 Trillion

2013

Keterangan / Notes :Data 2011-2013 adalah realisasi APBN, sementara data 2014 adalah APBN-PData 2011-2013 is APBN realization, but data 2014 is APBN-P


2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. DAU dialokasikan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto dan ditetapkan secara final dalam APBN. Proporsi DAU ditetapkan dengan imbangan 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota. Pengalokasian DAU per daerah dilakukan berdasarkan suatu formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.Pemerintah selalu meningkatkan jumlah alokasi DAU secara nasional, yakni dari Rp203,6 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp341,2 triliun pada tahun 2014.

Peningkatan DAU tersebut dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan domestik neto (PDN) dan peningkatan rasio alokasi DAU terhadap PDN menjadi 26%. Perkembangan DAU selama kurun waktu tahun 2010 hingga 2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

2. General Allocation Fund

The purpose of General Allocation Fund (DAU) is to improve distribution of financial ability equality among regions. DAU is allocated at least 26% of net Domestic Revenue (PDN) and is allocated on State Budget (APBN). The proportion of DAU is specified as 10% and 90% allocation for provinces and municipalities, respectively. The allocation of DAU per region is based on a formula by considering local needs and potencies. The government commits to increase allocation of DAU, that is, from IDR203.6 trillion on 2010 to IDR341.2 trillion on the 2014.

The increase in DAU is affected by the increase on the net of Domestic Revenue (PDN) and the 26% increase on the ratio of DAU allocation to PDN. The following graph shows the growth of DAU during 2010-2014:


Keterangan / Notes :Data 2011-2013 adalah realisasi APBN, sementara data 2014 adalah APBN-P (dalam miliar Rupiah)Data in 2011-2013 is APBN realization, but data in 2014 is APBN-P (in IDR billion)

203.571

<50000

<100000

<150000

<200000

<3000000

<250000

<3500000

gRafIk IV-2 peRkembangan dau Tahun 2010-2014Graph IV-2 The Growth of DAU during 2010-2014

225.534 273.814

311.139341.219

2010 2011 2012 2013 2014


3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai program/kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dan menjadi prioritas nasional, serta ditujukan untuk penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik secara memadai sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum masing-masing bidang. Alokasi DAK secara nasional pada tahun 2010 sebesar Rp21,0 triliun dan untuk selanjutnya meningkat jumlahnya menjadi Rp33,0 triliun di tahun 2014. Perkembangan DAK selama tahun 2010 hingga 2014 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

3. Special Allocation Fund

Special Allocation Fund (DAK) is allocated to assists local region for supporting authorized local program which is part of national priorities, and to provide property infrastructure of public services based on the Public Service Minimum Standard. There was an increase on the allocation of DAK from IDR21.0 trillion in 2010 to IDR33.0 trillion in 2014. The development of DAK during 2010-2014 is illustrated on the following graphs:


Keterangan / Notes :Data 2011-2013 adalah realisasi APBN, sementara data 2014 adalah APBN-PData 2011-2013 is APBN realization, but data 2014 is APBN-P

gRafIk IV-3 peRkembangan dak Tahun 2010-2014Graph IV-3 The Growth of DAK during 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

20.956

<10000

<20000

<30000

<4000024.804 25.941

30.752 33.000


1. Dana Otonomi Khusus

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka berdasarkan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, UU No. 35/2008 dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus). Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat besarnya setara dengan 2% dari pagu DAU Nasional, dengan pembagian 70% untuk Provinsi Papua dan 30% untuk Provinsi Papua Barat. Dana Otsus ini ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Selain Dana Otsus, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga mendapatkan alokasi Dana Tambahan Infrastruktur yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan tambahan porsi DBH SDA Minyak Bumi dan DBH SDA Gas Bumi masing-masing sebesar 55% dan 40% dari PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi yang berasal dari wilayah provinsi yang bersangkutan. Dana Tambahan Infrastruktur diberikan dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga sekurang-kurangnya dalam 25 tahun sejak tahun 2008 seluruh kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubung dengan transportasi darat, laut, atau udara yang berkualitas.

Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Aceh besarnya setara dengan 2% dari pagu DAU Nasional dan ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Otsus Provinsi Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 tahun sejak 2008 dan alokasinya dibedakan menjadi dua, yakni: (i) untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas, besarnya setara dengan 2% plafon DAU Nasional dan (ii) untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh, besarnya setara dengan 1% plafon DAU Nasional. Perkembangan Dana Otsus untuk Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat tahun 2010-2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

1. Special Autonomous Fund

In the spirit of supporting the implementation of Special Autonomous in Aceh Province, Papua Province, and West Papua Province, based on Law 21/2001 concerning on Papua Special Autonomous, Law 35/2008 and Law 11/2006 concerning on the Government of Aceh, the government also allocates Special Autonomous Fund (Otsus). The allocation of Otsus Fund for Papua Province and West Papua Province is 2% of National General Allocation Fund (DAU) limit with 70% and 30% allocation to Papua and West Papua, respectively. The allocation of Otsus Fund aims to support the education and health facility in Papua and West Papua.

In addition to Otsus Fund, Papua Province and West Papua Province also receive Additional Infrastructure Fund, in which the allocation amount depends on state financial condition and the increased portion of Oil and Gas Revenue Sharing Fund for 55% and 40% of Oil and Gas PNBP, respectively, which comes from the area of the respected province. The purpose of Additional Infrastructure Fund is to accelerate infrastructure construction, so in less than 25 years from 2008, all the municipalities/regencies, district, or other population centers will be connected with good quality of land, water, and air transportation.

The allocation of Otsus for the Aceh Province is 2% of National DAU limit with the purpose to support the infrastructure development and maintanance, empower the economic of society, poverty alleviation, and education, social, and health financing. The Otsus is available for 20 years since 2008 and the allocation of this fund can be classified into : (i) For year 1-15, the allocation is 2% of National DAU limit and (ii) For year 16-20, the allocation is 1% of National DAU limit. The following graph shows the development of the Otsus Fund Allocated to the Province of Aceh, the Province of Papua, and the Province of West Papua during 2010-2014.

dana oTonomI khusus dan penyesuaIanSpecial Autonomous and Adjustment Fund


2. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan berdasarkan UU No. 13/2012 tentang Keistimewaan DIY dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY. Alokasi dana Keistimewaan DIY ditetapkan dalam APBN berdasarkan pengajuan dari Pemerintah Daerah DIY serta disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Pengajuan tersebut terlebih dahulu harus dibahas dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga terkait. Selanjutnya pedoman dan alokasi Dana Keistimewaan DIY ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan.

2. Special Autonomous Fund for DIY

Special Autonomous Fund for DIY is allocated under the mandate of Law 13/2012 concerning The Distinctive of DIY in the implementation of DIY authority. The allocation of Special Autonomous Fund for DIY is budgeted in the APBN based on the proposed budget from Local Government of DIY and it is adjusted based on the State financial condition. There should be a discussion with Ministries of Home Affairs and related ministry/institutions on the proposed budget. Further, the principles and allocation of DIY Special Autonomous Fund for is enacted on Regulation of The Minister of Finance.


gRafIk IV-4 komposIsI dana oTonomI khususGraph IV-4 The Composition of Special Autonomous Fund

Otsus AcehSpecial Autonomous Fund Aceh

Otsus PapuaSpecial Autonomous Fund Papua

Otsus Papua BaratSpecial Autonomous Fund Papua Barat

InfrastrukturInfrastructure

Papua

Papua Barat

42%

30%

12%

16%

12%

3%

2014

16,1T 16.1T

TOTAL DANA OTSUS TOTAL OF SPECIAL AUTONOMOUS FUND (dalam Triliun Rupiah/ in IDR Trillion)


TOTAL DANA PENYESUAIANADJUSTMENT FUND(dalam Triliun Rupiah / in IDR Trillion)

TOTAL DANA PENYESUAIANADJUSTMENT FUND(dalam Triliun Rupiah / in IDR Trillion)

3. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dana penyesuaian terdiri dari Dana Tunjangan Profesi Guru - Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Insentif Daerah (DID), serta Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). Sebagai gambaran alokasi dana penyesuaian dimaksud, akan dibandingkan kondisi alokasi tahun 2012 dan 2014 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini:

Alokasi Dana Keistimewaan DIY TA 2013 ditetapkan sebesar Rp231,4 miliar. Penyaluran Dana Keistimewaan DIY TA 2013 diberikan dalam dua tahap, masing-masing sebesar 50% dari pagu alokasi Dana Keistimewaan. Namun demikian, pada pelaksanaannya penyaluran Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2013 hanya dapat disalurkan satu tahap sebesar Rp115,7 miliar karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya pada 2014, alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp523,9 miliar.

3. Adjustment Fund

Adjustment Fund is allocated to assist regions to implement particular policy under legislation. Adjustment Fund consists of Allowance Fund for Regional Civil Servants (PNSD) Teachers, Additional Income for Regional Civil Servants (PNSD) Teachers, School Operational Assistance (BOS), Local Incentive Fund (DID), and Local Government Projects and Decentralization Fund (P2D2). The comparision between the allocation of Adjustment Fund in the 2012 and 2014 is depicted on the following graph:

The allocation of DIY Special Autonomous Fund for DIY was IDR231.4 billion in 2013. This allocation was divided into two steps, each was 50% of the allocation Special Fund limit. In the distribution of the 2013 Special Fund, however, the allocation was only IDR115.7 billion and it covered only the first step of targeted allocation on the account of the fact that there was time constraint on the program implementation in the respected region. In 2014, the DIY Special Autonomous Fund for DIY was IDR523.9 billion.


gRafIk IV-5 peRbandIngan komposIsI alokasI dana penyesuaIan 2012 & 2014Graph IV-5 The Comparisson of The Adjustment Fund Allocation 2012 & 2014

87,9T57,4T

Sertifikasi Guru PNSD Certificate of PNSD Teacher

Tamsil Guru PNSD Additional Income (Tamsil)

PNSD Teacher

BOS School Operational

Assistance (BOS)

DID Local Incentive Fund (DID)

P2D2 Local Government Projects

and Decentralization

Sertifikasi Guru PNSD Certificate of PNSD Teacher

Tamsil Guru PNSD Additional Income (Tamsil)

PNSD Teacher

BOS School Operational

Assistance (BOS)

DID Local Incentive Fund (DID)

P2D2 Local Government Projects

and Decentralization

68,8%53,3%

2,1%5,0%

27,4%39,3%

1,6%2,4%

0,1%0,05%2012 2014


• DanaTunjanganProfesiGuruPNSD Secara nasional, alokasi dana tunjangan profesi guru

PNSD (sertifikasi guru) tahun 2012 mencapai Rp30,6 triliun atau 53,2% dari total dana penyesuaian, sementara pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp60,5 triliun atau 68,8% dari total dana. Peningkatan alokasi tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah guru PNSD yang telah memperoleh ijazah sertifikasi dan adanya kenaikan gaji pokok PNS (termasuk guru PNSD).

• DanaTambahanPenghasilanGuruPNSD Guru PNSD yang belum memperoleh sertifikasi guru

diberikan tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp250.000,00 per orang selama dua belas bulan. Dana tambahan penghasilan guru PNSD mengalami penurunan dari tahun ke tahun karena semakin banyak guru PNSD yang telah memiliki sertifikasi guru. Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD tahun 2012 mencapai Rp2,9 triliun atau 5% dari total dana penyesuaian dan menurun menjadi Rp1,9 triliun di tahun 2014.

• DanaBantuanOperasionalSekolah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

dialokasikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan bukan merupakan pengganti BOS Daerah (BOSDA). Dana BOS disalurkan dari rekening kas negara ke rekening kas umum daerah provinsi untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah. Alokasi dana BOS tahun 2012 mencapai Rp22,5 triliun atau 39,3% dari total dana penyesuaian. Alokasi ini meningkat menjadi Rp24,1 triliun atau 27,4% dari total dana pada tahun 2014.

• AllowanceFundforPNSDTeachers At national level, there was an increase of allowance

fund for PNSD Teachers (teacher sertification) from IDR30.6 trillion or represented 53.2% of total adjustment fund in the 2012 to IDR60.5 trillion or 68.8% of total adjustment fund in the 2014. This increase led by an increase in the number of PNSD Teachers who were awarded with certification certificate and the increase on the civil servants’ basic salary increase (include PNSD teachers).

• AdditionalIncomeforPNSDTeachersFund Additional income of IDR250,000 per person is distributed for twelve months PNSD teachers who has not been awarded with certification certificate. This additional income for PNSD teachers fund decreased generally every year because of more PNSD teachers who have teacher certification award. Currently the allocation of Additional Income for PNSD teachers fund decreased from IDR2.9 trillion or 5% of the total adjustment fund in the 2012 to 1.9 trillion in the 2014.

• SchoolOperationalAssistance(BOS) School Operational Assistance (BOS) is allocated for

SD/SDLB and SMP/SMPLB in accordance with technical assistance from Minister of Education and Culture and it doesn’t replace Regional BOS (BOSDA). BOS Fund is distributed from State Treasury Account to Local Treasury Account to be granted to schools using grant scheme. In 2012, the allocation of BOS Fund was IDR22.5 trillion or 39.3% of total Adjustment Fund. This allocation increased in 2014 to IDR24.1 trillion or 27.4% of total Adjustment Fund.

“dana bos disaluRkan daRi Rekening kas negaRa ke Rekening kas umum daeRah pRovinsi unTuk selanjuTnya diTeRuskan ke sekolah dengan mekanisme hibah.

BOS FUND IS DISTRIBUTED FROM STATE TREASURY ACCOUNT TO LOCAL TREASURY ACCOUNT TO BE GRANTED TO SCHOOL USING GRANT SCHEME.


• DanaInsentifDaerah Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan kepada

provinsi, kabupaten dan kota untuk mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan yang menjadi urusan daerah. Alokasi DID relatif sama sepanjang periode tahun 2011-2014, yakni Rp1,4 triliun. Adapun jumlah penerima DID mengalami variasi setiap tahunnya, dari 10 provinsi dan 56 kabupaten/kota di tahun 2012 menjadi 13 provinsi dan 17 kabupaten/kota di tahun 2014.

• DanaProyekPemerintahDaerahdanDesentralisasi Daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan

Desentralisasi (P2D2) periode 2011-2014 meliputi provinsi/kabupaten/kota di 5 provinsi yakni Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Maluku Utara. Sementara alokasi Dana P2D2 tahun 2012 mencapai Rp30 miliar, kemudian meningkat Rp91,8 miliar di tahun 2014.

• LocalIncentiveFund(DID) Local Incentive Fund (DID) is allocated to province,

regency and city to support programs in order to conduct the education function under local authority . The allocation of IDR1.4 trillion of DID was relatively stable during 2011-2014. The recipients of DID varies every year, from 10 provinces and 56 regencies/ cities on 2012 to 13 provinces and 17 regencies/ cities on 2014.

• LocalGovernment’sProjectsandDecentralizationFund (P2D2)

Pilot areas of Local Government’s Projects and Decentralization Fund (P2D2) during 2011-2014 covered in five provinces which included Jambi Province, East Java Province, Central Kalimantan Province, West Sulawesi Province, and North Maluku Province. Meanwhile, the allocation of increase of the P2D2 was changing from IDR30 billion in the 2012 to IDR91.8 billion in the 2014.

Terkait dengan pelaksanaan P2D2, untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan DAK bidang infrastruktur (jalan, irigasi, dan air minum) baik dari sisi keuangan maupun teknis, telah dibangun suatu aplikasi pelaporan DAK berbasis web yang diberi nama Web-Based Reporting System Dana Alokasi Khusus (WBRS-DAK) Tahun Anggaran 2011. Dengan adanya aplikasi ini maka seluruh informasi proyek infrastruktur (jalan, irigasi, dan air minum) di daerah percontohan P2D2 yang dibiayai dari DAK dapat disajikan secara cepat, lengkap, dan akurat. Aplikasi tersebut telah diterapkan di lima provinsi (berikut kabupaten/kota di dalamnya) sebagai pilot project yaitu: Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara mulai Tahun Anggaran 2012. Saat ini Aplikasi WBRS-DAK hanya diterapkan pada DAK infrastruktur (jalan, irigasi, dan air minum).

Dalam perkembangan implementasinya, WBRS-P2D2 terkendala dengan jaringan internet bagi daerah-daerah percontohan yang fasilitas jaringan internet-nya kurang baik, seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Untuk itu, pada tahun 2013 telah dibangun aplikasi WBRS-DAK Versi Offline agar Pemda yang bersangkutan bisa tetap aktif menggunakan aplikasi WBRS-DAK meskipun koneksi internet di daerah yang bersangkutan sangat terbatas.

In order to improve the accountability of DAK activities (road, irrigation and drinking water), include both physical and non-physical activities, a Web-based Reporting System of Special Allocation Fund (WBRS-DAK) was launched on Fiscal Year 2011. This application allows timely, comprehensive and accurate information related to infrastructure project (road, irrigation and drinking water) supported by DAK Fund in the pilot areas. This application has been used by five provinces (include the regencies/ city within these provinces) as the pilot areas; Jambi, East Java, Central Kalimantan, West Sulawesi, and North Maluku, start in Fiscal Year 2012. Currently, the WBRS-DAK is only used on Infrastructure DAK (road, irrigation and drinking water).

In its implementation, one of the barriers in using WBRS-P2D2 application is weak internet connection in the pilot areas, such as on Central Kalimantan, West Sulawesi, and North Maluku. Therefore, offline WBRS-DAK uses launched in 2013 that allowed the Local Government to actively use WBRS-DAK application despite limited connection in the respected areas.


Sesuai dengan UU No.6/2014 tentang Desa dan peraturan pelaksananya, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada setiap desa dan digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU No. 6/2014 tentang Desa, pendapatan desa bersumber dari:

• Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;

• Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;• Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

kabupaten/kota;• Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana

perimbangan yang diterima kabupaten/kota;• Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

• Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

• lain-lain pendapatan desa yang sah.

Alokasi Dana Desa dalam APBN bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa yang selama ini telah berjalan secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran Dana Desa ditetapkan sebesar 10% dari dan diluar dana Transfer ke Daerah (on top) secara bertahap dengan tetap memperhatikan kemampuan APBN.Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.Berdasarkan peraturan pelaksanaan UU No.6/2014, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai

In accordance with Law 6/2014 concerning on Village and its Implementing Regulation, Village Fund is fund from APBN that is allocated to every village and used to support programs under the village authority including the conduct of government, development, society empowerment, and societieshood.

Based on Aricle 72 (1) Law 6/2014 concerning on Village, village revenue is derived from:

• Village own sources revenue, consists of business revenue, assets, self effort, cooperation, fees, and other village own sources revenue;

• State Budget Allocation;• Share of of Local Taxation and Retribution regency/

city;• Financial support from the province, and central

government which is part of Balancing Fund for regency/ city;

• Financial support from Provincial and regency/ city Budget;

• Unconditional grant and donation from third parties; and

• other legal village revenue.

The allocation of Village Fund in APBN is derived from central expenditure by running village-based programs which have been held equitably and fair. The amount of Village Fund is set 10% of excluding the Transfer to Local Government (on top), disbursed gradually (in stage) by taking into the account the APBN condition.Village Fund is calculated based in the total number of villages by considering the factors such as the number of population, poverty, area, and the degree of geographical difficulties. Based on Law 6/2014, by considering the extensive village authority and in order to optimize the use of Village Fund, Village Fund is mainly to support the

dana desaVillage Fund


pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Sejalan dengan pelaksanaaan alokasi dana desa, telah ditetapkan PP No. 60 /2014 tentang Dana Desa, yang mengatur penghitungan, pengalokasian, dan pengelolaan dana desa. PP dimaksud merupakan turunan dari UU No. 6/2014 tentang Desa. Dana Desa dialokasikan setiap tahun dalam APBN mulai Tahun Anggaran 2015 melalui realokasi anggaran kementerian/lembaga yang berbasis desa. Pengalokasian Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

• Tahap pertama, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa kepada seluruh kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dan dihitung dengan memperhatikan variabel jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut selanjutnya disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis yang dicerminkan oleh variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) masing-masing kabupten/kota.

• Tahap kedua, berdasarkan alokasi Dana Desa masing-masing kabupaten/kota, bupati/walikota menghitung alokasi Dana Desa setiap desa di wilayahnya berdasarkan variabel jumlah penduduk desa (30%), luas wilayah desa (20%), dan angka kemiskinan desa (50%). Hasil perhitungan tersebut selanjutnya disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

• Adapun tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui mekanisme transfer ke APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke rekening kas desa dalam 3 tahap penyaluran. Tahap I dan II disalurkan pada bulan April dan Agustus masing-masing sebesar 40%, sedangkan tahap III disalurkan pada bulan Nopember sebesar 20%. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas; Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa tidak/terlambat disampaikan. Di samping itu, Pemerintah dan

development and empowerment of villagers. This priority on the use of Village Fund is still in accordance with the village authority.

Following the implementation of Village Fund allocation, the government stipulates Government Regulation (PP) No. 60/2014 concerning on village fund, which regulates the calculation, allocation, and management of village fund. This regulation is the derivation of Law 6/2014. Village fund is allocated every year in APBN starting from Fiscal Year 2015 through the re-allocation of village-based ministry/institution budget. The allocation of village fund is disbursed gradually, as follows:

• First step, the government allocates the village fund to all the regency/ city based on the total number of village by considering the variable of number of population (30%), covers of area (20%), and poverty (50%). This calculation will be adjusted by the level of geographical difficulties, which is represented by the Construction Price Index in respected regency/ city .

• Second step, based on the allocation of village fund for each regency/ city. the head of regency/mayor calculates the allocation of village fund for individual village in his area based on the variable of number of population (30%), covers of area (20%), and poverty (50%). The result of this calculation is adjusted by the level of geographical difficulties set previously.

• The allocation and size of village fund is set in the Head of Regency/ City regulation of District/city Regulation.

Third, the distribution of village fund is conducted through the regency/ city APBD transfer mechanism which, in turn, is transfered to village treasury account in three stages of distribution. The first and second stages is distributed on April and August with 40% allocation for each step, while the third stages is distributed on November 20% allocation. In order to implement a transparent, accountable, and sound Village fund management, Local Government have an authority to impose sanction in the form of fund suspension in the case of late submission of fund disbursement report. Furthermore, the Local Governments also have an authority to impose sanction in the form of


kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 bulan.

Sejalan dengan pelaksanaan alokasi Dana Desa, arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain (i) menetapkan alokasi Dana Desa sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa melalui realokasi belanja pusat yang berbasis desa; (ii) mengalokasikan dana desa kepada kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis; (iii) menyalurkan dana desa kepada kabupaten/kota melalui mekanisme transfer; dan (iv) alokasi dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN tidak mengalami perubahan walaupun terdapat perubahan APBN.

Dalam rangka mendukung pemenuhan sumber-sumber pendapatan daerah, Pemda diberikan kewenangan untuk menggali potensi pungutan pajak dan retribusi (local taxing power) berdasarkan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Adapun langkah-langkah implementasi kebijakan UU PDRD yang dijalankan Pemerintah Pusat, yaitu: pertama, percepatan kesiapan pemungutan dan penguatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di mana tahun 2013 merupakan tahun terakhir untuk melakukan berbagai persiapan pemungutan pajak tersebut. Apabila daerah dalam tahun 2014 belum memungut PBB-P2 tersebut, maka Pemda tidak lagi mendapatkan bagi hasil PBB-P2 dari Pemerintah Pusat seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Pemerintah Pusat sejak tahun 2014 tidak lagi memungut PBB-P2.

Data per 29 September 2014 menunjukkan bahwa terdapat 475 daerah atau 96,54% dari jumlah daerah yang telah

In order to support the local’s source of revenue, Local Government is authorized to explore the local taxing power based on Law 28/2009 concerning on Local Taxation and Local Levies (PDRD).

The steps to implement the PDRD law includes: first, the acceleration of collecting and strenghtening the management of Village and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in which all the preparation is targeted to be finished in 2013. If the district did not collect PBB-P2, the PBB-P2 revenue sharing fund would be not allocated to the Local Government as the previous year. This is because the Central Government no longer collects PBB-P2 commencing in 2014.

Data per 29 December showed that there were 475 districts or 96.54% of the total districts that implement the PBB-P2.

keWenangan peRpajakan dan ReTRIbusI daeRahLocal Taxation and Retribution Authority

fund reduction in the case disbursing fund does not fall into the priority category, general principles, technical guidance or fund placement in the time deposits for more than two months.

Following the implementation of village fund allocation, the direction of government polices includes: (i) determine the allocation of village fund based on Law 6/2014 concerning on Village through the re-allocation of village-based central government expenditure; (ii) allocate village fund to regency/city based on the number of village by considering the number of population, poverty, covers of area, and the level of geographical difficulties; (iii) distributing village fund to regency/city through transfer mechanism; and (iv) ensure that the allocation of village fund does not change in the case of revision of APBN.


menetapkan Perda PBB-P2. Potensi PBB-P2 dari daerah tersebut mencakup sekitar 99,95% dari total penerimaan PBB-P2 tahun 2011. Sementara itu, terdapat sembilan daerah atau 1,83% dari jumlah daerah yang masih dalam proses menetapkan Perda PBB-P2. Dari keseluruhan daerah ini, potensi penerimaan PBB-P2 sekitar 0,05% dari total penerimaan PBB-P2 tahun 2011. Daerah lainnya sebanyak delapan daerah atau 1,63% dari jumlah daerah yang belum menyusun Perda PBB-P2 dengan potensi penerimaan PBB-P2 sekitar 0,004% dari total penerimaan tahun 2011. Data kesiapan daerah dalam memungut PBB-P2 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

The potential of PBB-P2 revenue from thoses districts covers 99.95% of the PBB-P2 total revenue in 2011. Meanwhile, there are nine districts or 1.83% of total districts which is still in the process to set PBB-P2 regulation. The potential of PBB-P2 revenue from these districts is approximately 0.05% of the total PBB-P2 revenue in 2011. There are eigth other districts or 1.63% of total districts which did not proposed PBB-P2 local regulation with the potential of PBB-P2 revenue counting for 0.004% of the total revenue in 2011. Data for district preparation on collecting PBB-P2 is summarized on the following table:

No. Kesiapan DaerahDistrict Readiness

JumlahAmount

Presentase (%)Percentage (%)

DaerahDistrict

Potensi Berdasarkan Penerimaan Tahun

2011 (Rp)Potency based on

Revenue Year 2011 (Rp)

Jumlah DaerahNumber of

Districts

Potensi Berdasarkan Penerimaan Tahun 2011

Potency based on Revenue Year 2011

1. Perda yang telah siap:Fixed Local Regulation: 475 8.255.342.060.567 96,54 99,95

a. Memungut tahun 2011a. Collect on 2011 1 498.640.108.489 0,20 6,04

b. Memungut tahun 2012b. Collect on 2012 17 1.074.236.906.348 3,45 13,01

c. Memungut tahun 2013c. Collect on tahun 2013 104 4.905.501.465.410 21,14 59,39

d. Memungut tahun 2014d. Collect on tahun 2014 353 1.776.963.580.320 71,75 21,51

2.Proses menyusun Perda In the Process of Local Regulation Formulation

9 4.471.531.344 1,83 0,05

3.Belum menyusun Raperda Has not Formulated the Local Regulation Planning

8 289.416.801 1,63 0,00

Total 492 8.260.103.008.712 100,00 100,00

Tabel IV-29 daTa kesIapan kabupaTen/koTa dalam memunguT pbb-p2 peRIode 31 sepTembeR 2014Table. IV-29 The Readiness of Municipalities/Regencies in Collecting PBB-P2 by 31 September 2014



Kedua, penguatan pemungutan Pajak Rokok berdasarkan PMK No. 115/PMK.07/2013 yang diberlakukan sejak 1 Januari 2014. Hal ini memerlukan sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat; dalam hal ini Kantor Bea dan Cukai; bersama dengan Pemda terkait pemungutan pajak rokok. Pemungutan pajak rokok dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; bukan oleh Pemerintah Daerah; sebagaimana pajak daerah lainnya. Hasil penerimaan pajak rokok yang dipungut tersebut selanjutnya disetorkan ke rekening kas umum Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Untuk bisa mendapatkan pajak rokok, pemerintah provinsi harus menyusun dan menetapkan peraturan daerah mengenai pajak rokok, termasuk didalamnya mengatur bagi hasil penerimaan pajak rokok kepada kabupaten/kota sebesar 70%. Bagian kabupaten/kota tersebut ditetapkan dan dialokasikan provinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota.

Berdasarkan target penerimaan cukai hasil tembakau yang merupakan dasar pengenaan pajak rokok, penerimaan pajak rokok tahun 2014 diperkirakan sekitar Rp9,0 triliun. penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% yang dipergunakan untuk:

• MendanaiPelayananKesehatanMasyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat antara lain:

pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok atau smoking area, kegiatan sosialisasi tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.

• PenegakkanHukumolehAparatyangBerwenang. Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan

Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan pihak/instansi lain, seperti: pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, percepatan pemungutan Retribusi Perpajangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) berdasarkan PP No. 97/2012 dengan percepatan penyusunan dan penetapan Perda Retribusi yang bersangkutan. Dengan tarif IMTA sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar US$100/org per bulan, jumlah Tenaga

The second is strengthening of cigarete excise collection based on Regulation of Ministry of Finance (PMK 115/2013) which is effective since January 2014. This policy requires the synergy between central government; in this case is represented by Customs and Exice Office; and Local Governments related to the collection of cigarette excise. The collection of cigarette excise is done by The Directorate of Customs and Execise instead of Local Governments; as other local taxes.Revenue from cigarette excise is, proportionally deposited in Provincial Treasury Account based on the number of population. In order to receive cigarette excise, the Provincial Government has to arrange and stipulate local regulation on cigarette excise, including regulation on 70% revenue sharing of cigarette excise income to the regency/city. This district/city share is set and allocated by considering equality distribution aspects and/or potency among regency/city.

Based on cigarette excise revenue target which is the basis of cigarette excise, estimated revenue from cigarette excise in 2014 was IDR9,0 trillion. Revenue from cigarette excise, both for provincial and regency/city share, is allocated at least 50% which is used to:

• SupportthePublicHealthSevices Public health sevices include the construction and

maintenance of health services facilities and infrastructures, facilities of smoking area, socialization program and public service advertisement about the danger of smoking.

• LawEnforcementbyPublicAuthorities Law enforcement under the Local Government

authority that can be jointly executed with other parties/institutions include: the eradication of illegal cigarette distribution and law enforcement on smoking prohibition based on the regulation.

The third is acceleration on the collection of Expatriate Work Permit Extention (IMTA) Retribution based on Government Regulation (PP 97/2012), with acceleration on arrangement and stipulation of local regulation on retribution. There were 57000 expatriates working in Indonesia in 2012 with the IMTA tarif of $1000/person per


Pinjaman daerah dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, serta masyarakat melalui penerbitan obligasi daerah. Pemerintah daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri, kecuali dalam hal pinjaman langsung kepada pihak luar negeri yang terjadi karena kegiatan transaksi obligasi daerah di pasar modal domestik. Pinjaman daerah dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah dan/atau untuk menutup kekurangan kas daerah. Dalam kewenangannya untuk mengendalikan batas maksimal defisit dan pinjaman Pemda, setiap bulan Agustus Menteri Keuangan menetapkan PMK mengenai batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal pinjaman daerah. Untuk TA 2014, telah ditetapkan PMK No. 125/PMK.07/2013 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah.

Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia tahun 2012 sekitar 57 ribu orang dan berdasarkan hasil survei Bank Indonesia (BI) dengan rata-rata 88% TKA memperpanjang izin bekerja di Indonesia maka potensi penerimaan retribusi ini diperkirakan cukup besar di daerah-daerah tertentu.

Keempat, percepatan atau optimalisasi pemungutan PDRD lainnya, yaitu:

• PDRD lainnya yang menjadi andalan PAD sebagian besar daerah;

• Tambahan retribusi daerah dari PNBP yang dapat dialihkan menjadi retribusi daerah sesuai dengan kewenangan Pemda dan potensi daerah.

Regional loan can be obtained from the central government, local government, bank and non-bank institution, and public through the issuance of regional bonds. From public local governments are not permitted to borrow from foreign creditors, except in the case of direct external loan coming from regional bond transactions in the domestic capital market. Regional Loan is used to support program that is initiated and authorized by local government and/or to cover the cash shortage. In every August, Minister of Finance establishing PMK concerning ofmaximum deficit limit on Local Government Budget (APBD) and regional loan maximum limit. For the 2014 fiscal year, PMK.No.125/PMK.07/2013 concerning Maximum Cummulative Limit of Local Government Budget, Maximum Deficit of Local Government Budget, and Maximum Cummulative Limit of Regional Loan.

month as Non-Tax Budget (PNPB). Based on survey conducted by Bank Indonesia (BI), on average, 88% of these expatriates extent their work permit. Therefore, the retribution revenue potential is estimated to be high in particular regions.

Fourth, the acceleration or optimization of other souces of PDRD:

• Other PDRD which is the main source of revenues for most regions.

• Additional local distribution of PNPB which can be shifted into local retribution based on Local governments authority and region’s potential.

pInjaman daeRahRegional Loan


Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Pusat atau pihak lain kepada Pemda atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Kebijakan hibah daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan asas desentralisasi dan otonomi daerah. Pemberian hibah oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda atau sebaliknya merupakan wujud pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda.

Dalam UU No. 33/2004 diatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi dan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah, Pemda diberikan peluang untuk memperoleh pendapatan lainnya, yaitu pendapatan hibah sebagai lain-lain pendapatan yang sah. Dasar hukum lainnya yang mengatur mengenai pemberian dan penggunaan hibah kepada pemerintah daerah tersebut telah diatur dalam PP No. 57/2005 tentang Hibah Kepada Daerah. Sebagai pelaksanaannya, diterbitkan PMK No. 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah dan PMK No. 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah. Sebagai perbaikan dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan hibah daerah, telah diterbitkan PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah sebagai pengganti PP No. 57/2005. Sebagai peraturan pelaksanaannya telah ditetapkan PMK No.188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Regional Grant is a grant with transfer of certain right from the central government or other parties to the local governments or vice versa, in which the allocation has been specified before and conducted based on agreement. The policy of regional grant is inseparable aspect of the implementation of decentralization and local autonomy local autonomous and decentralization. The grant from Central Goverment to Local Government or vice versa is the manifestation of the implementation of fiscal relation between central government and local governments.

Under Law 33/2004, in order to implement the decentralization and support the local autonomy, Local Governments have been authorized to search for other sources of revenue, including grant as other source of income. Another regulation governs the grant and the use of grant to the Local government is enacted on PP 57/2005 concerning Grant for Region. As the implementation, PMK 168/2008 concerning on Regional Grant and PMK 169/2008 concerning on Grant Distribution Procedures to Local Government. As an attempt to improve the accountability and transparency of the implementation of Regional Grant, PP 2/2012 was issued as the amandement of PP 57/2005. As the technical regulation, PMK 188/2012 concerning on The Grant from Central government to Local Governments was enacted.

hIbah daeRahRegional Grant


Investasi daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang (>12 bulan) oleh Pemda untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/ atau manfaat lainnya (PP No. 1/2008 tentang Investasi Pemerintah), sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemda dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penempatan dana dan/atau barang tersebut dalam bentuk penyertaan modal Pemda dan pemberian pinjaman daerah pada sisi pengeluaran pembiayaan dalam APBD (below the line). Penyertaan modal Pemda dimaksud dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan telah ditetapkan dalam Perda tentang penyertaan modal tersebut. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman dapat dilakukan Pemda dengan BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta dalam bentuk Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau non-KPS. Khusus untuk KPS, dananya dapat digunakan untuk pengelolaan aset daerah dan penyediaan infrastruktur di daerah.

Regional investment is a placement some amount of money and/or goods for long term maturity (>12 months) by the local government in order to gain economy, social, and any other benefits (PP 1/2008 concerning on Government Investment), which can be used to improve the local government is capacity to provide public services. The placement of money and/or goods in the form Local Government is equity participation and regional loan on the financing expenditure side in APBD (below the line). Equity participation by Local Government can be executed if the amount of financing on that Fiscal Year has been set in local regulation concerning on the equity participation. Equity participation and loan financing can be carried out by the Local Government collaborated with BUMN, BUMD, and/or private institutions in the form of Government and Private Partnership (KPS) or non-KPS. For KPS case, the fund can be utilized to manage local assets and provide infrastructures in the regions.

“penyeRTaan modal pemda dimaksud dapaT dilaksanakan apabila jumlah yang akan diseRTakan dalam Tahun anggaRan yang beRsangkuTan Telah diTeTapkan dalam peRda TenTang penyeRTaan modal TeRsebuT.

LOCAL GOVERNMENT EQUITY PARTCIPATION CAN BE EXECUTED PROVIDED THAT THE AMOUNT OF CAPITAL TO BE INVESTED IN CURRENT YEAR HAS BEEN SET IN THE REGULATION OF LOCAL GOVERNMENT CONCERNING EQUITY PARTICIPATION.

InVesTasI daeRahRegional Investment


Selama lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan desentralisasi fiskal, Pemda mengelola dana APBD dalam jumlah yang sangat besar, yang sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme transfer. Desain desentralisasi fiskal yang dianut Indonesia selama ini menitikberatkan pada desentralisasi dari sisi pengeluaran sehingga berimplikasi pada diskresi dan kewenangan yang lebih luas bagi daerah untuk merencanakan dan melakukan belanja. Namun demikian, pada pelaksanaan belanja daerah selama ini masih ditemui adanya fakta-fakta yang dapat menghambat peningkatan kualitas belanja daerah dalam penyediaan layanan publik seperti berikut ini:

1. Struktur Belanja Daerah Belum Ideal

Struktur belanja daerah pada APBD banyak didominasi oleh belanja pegawai. Dengan tingginya porsi belanja pegawai, maka porsi belanja modal dan belanja yang terkait langsung dengan pelayanan publik menjadi sangat terbatas.

For more than one decade of the implementation of fiscal decentralization, the Local Governments have managed large amount of Local Government Budget (APBD), which mainly comes from State Budget (APBN) through transfer mechanism. Indonesia adopts the fiscal desentralization system that stresses on desentralization on expenditure side which implies on larger discretion and authority for regions to plan and to spend expenditure. However, on the implementation of local expenditure, there are some barriers that can hindrance the quality improvement of local expenditure and the procurement of public services. These barriers include:

1. The Structure of Local Expenditure Is not Ideal

The structure of local expenditure is mainly dominated by personnel expenditure. The high portion of personnel expenses limits the capital expenditure and other expenditure related to public services.


gRafIk IV-6 belanja daeRah apbd Ta 2010 – 2014 (dalam %)Graph IV-6 The Local Expenditure Fiscal Year 2010-2014 (in %)

47%19%22%11%

Belanja PegawaiPersonnel Expenditure

Belanja Barang & JasaGoods & Services Expenditure

Belanja ModalCapital Expenditure

Belanja Lain-lainOther Expenditure

46%21%22%11%

44%20%22%14%

2010 2011

2012

pengendalIan belanja daeRahLocal Expenditure Control


Belanja PegawaiPersonnel Expenditure

Belanja Barang & JasaGoods & Services Expenditure

Belanja ModalCapital Expenditure

Belanja Lain-lainOther Expenditure


gRafIk IV-7 belanja daeRah apbd Ta 2010 – 2014 (dalam %)Graph IV-7 The Local Expenditure Fiscal Year 2010-2014 (in %)

42%21%25%12%

40%22%26%12%

2013 2014

2. Penetapan APBD Masih Mengalami Keterlambatan

Dalam proses penetapan APBD, masih banyak ditemui adanya daerah yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD-nya. Hal ini akan berpengaruh terhadap keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang didanai dari APBD, yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang kurang baik dalam penyediaan layanan publik dan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di daerah.

3. Penyerapan APBD Relatif Lambat

Pada umumnya penyerapan anggaran di daerah menunjukkan angka yang relatif rendah di sepanjang triwulan I s.d. triwulan III. Penyerapan anggaran yang signifikan; bahkan (cenderung sangat tinggi) baru terjadi pada triwulan IV, terutama pada bulan November sampai dengan Desember. Untuk mendukung pengelolaan belanja yang berkualitas, pola penyerapan anggaran yang demikian memerlukan perubahan yang berorientasi pada percepatan penyelesaian kegiatan.

2. The determination of APBD is delayed

In the process of APBD formulation, it is found that in many regions, the formulation of APBD is delayed. This delay will lead to delay in the accomplishment of projects/program financed by APBD, that, in turn, will give undesired impact in the accomplishment of public services procurement and the local economy activities.

3. The Absorption of Budget APBD is Relatively Low

In general, regional budget absorption is relatively low during first quarter to third quarter. Significant (even high) absorption occured on fourth quarter, in particular during Novembe to December. In order to support good expenditure management, there is a need to transform this absorption pattern that emphasizes more on the acceleratio of program accomplishment.


4. Dana Pemerintah Daerah di Perbankan

Dana Pemda yang disimpan di perbankan (pada umumnya di BPD) cenderung berfluktuasi, namun mempunyai tren atau pola yang relatif sama setiap tahunnya. Peningkatan jumlah simpanan biasanya dijumpai pada bulan Januari sampai sekitar bulan Juni, yang selanjutnya cenderung menurun sampai dengan bulan Agustus. Hal ini disebabkan oleh karena mulai dilakukannya proses pembayaran oleh pemda. Mencermati data yang ada, sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 secara rata-rata terjadi peningkatan jumlah simpanan Pemda di perbankan. Sebagai contoh, jika pada akhir tahun 2009 jumlahnya mencapai Rp59,81 triliun maka pada akhir tahun 2013 mencapai Rp94,31 triliun. Dari kacamata ekonomi publik, dana Pemda di perbankan ini masuk kategori dana idle, yang berarti dana tersebut pada akhir tahun anggaran mengganggur di perbankan dan tidak dikontribusikan bagi penyediaan layanan publik.

Bentuk dana Pemda di perbankan terdiri dari simpanan berjangka, giro, dan tabungan. Giro merupakan porsi terbesar yang lebih banyak digunakan untuk transaksi sehari-hari Pemda. Namun tren menunjukkan bahwa besaran dana dalam bentuk simpanan berjangka mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

5. Masih Besarnya SiLPA Pemda

SiLPA tahun besangkutan mempunyai pergerakan yang meningkat seiring dengan meningkatnya belanja APBD. Besaran SiLPA tahun 2012 hampir mencapai dua kali lipat dari SiLPA tahun 2009 (dari Rp52,19 triliun menjadi Rp96,99 triliun). Namun pada tahun 2013, terdapat penurunan SiLPA dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar Rp92,49 triliun. Semakin besar SiLPA tahun besangkutan memberikan indikasi semakin besarnya dana yang tidak digunakan dalam memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat.

4. Local Government Funds Placement in Bankers

Local Government Funds Placement in banks tend to be fluctuative, but has the similar trends or pattern every year. The increase on the deposited fund usually occurs in Januari-Juni and it tends to decrease until August. This is because of the payment process by the local government. Based on available data, since 2012 to 2013, on average, there was an increase on the local government fund deposited on the banks. For example, there was an increase on the local government fund from IDR59.81 trillion on 2009 to IDR94.31 on 2013. From the public economic insight, this fund is considered as an idle fund, which means that by the end of the Fiscal year, this fund will stay on the bank account without being utilized to provide public services.

The Local Government Fund is deposited in instruments, such as time deposits, demand deposits, and saving account. The demand deposit is the largest portion and it is mainly used for daily transaction. The trend shows, however, that there is a considerable increase in time deposit.

5. Local Government’s SiLPA Remains Large

The amount of SiLPA on the respected year increased as the local government’s expenditure increased. The amount of SiLPA on 2012 was almost doubled from SiLPA in 2009 (from IDR52.19 trillion to IDR96.00 trillion). However, in the 2013, there was a decrease on SiLPA to IDR92.49 trillion compared to the previous year. The higher level of SiLPA on certain year indicated the higher level of fund that was not used for basic public services.


6. Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemda Belum Optimal

Dari data yang diperoleh, masih terdapat daerah yang mendapatkan opini disclaimer dan tidak wajar atas laporan keuangan (LKPD) mereka. Untuk LKPD tahun 2012, dari 415 daerah yang telah diselesaikan pemeriksaan oleh BPK, 113 daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 267 daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 31 daerah diberikan disclaimer dan empat daerah dinyatakan LKPD-nya tidak wajar. Namun demikian, terdapat tren peningkatan jumlah daerah yang mendapatkan WTP, meskipun harus diakui bahwa daerah yang dinyatakan disclaimer atau bahkan dinyatakan Tidak Wajar masih cukup banyak.

6. The Quality of Local Government in Fund Management is Not Optimal.

The Data shows that there were some regions with disclaimer opinion and adversed opinion for their financial report (LKPD). For LKPD 2012, of 415 regions that have been audited by BPK, 113 regions received unqualified opinions (WTP), 267 regions received qualified opinions (WDP), 31 regions received disclaimer opinions, and four regions received adversed opinions. The trend shows an increase on the number of region with inqualified opinions (WTP). However, the number of regions with disclaimer opinion and adverse opinion remains high.

“desain desenTRalisasi fiskal yang dianuT indonesia selama ini meniTikbeRaTkan pada desenTRalisasi daRi sisi pengeluaRan sehingga beRimplikasi pada diskResi dan kewenangan yang lebih luas bagi daeRah unTuk meRencanakan dan melakukan belanja.

INDONESIA ADOPTS THE FISCAL DESENTRALIZATION SYSTEM THAT STRESSED ON DESENTRALIZATION ON EXPENDITURE SIDE WHICH IMPLIES ON LARGER DISCRETION AND AUTHORIZATION FOR REGIONS TO PLAN AND SPEND ON EXPENDITURE.


Semangat Reformasi di tubuh Kementerian Keuangan terus berlanjut dengan diimplementasikannya program transformasi kelembagaan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 186/KMK.01/2013 tentang Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 36/KMK.01.2014 yang menjabarkan Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025.

Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan memuat program strategis Kementerian Keuangan yang dilaksanakan melalui portofolio inisiatif-inisiatif strategis yang diperlukan dalam periode 2014-2025 dengan berfokus pada lima tema: tema sentral, tema perpajakan, tema bea cukai, tema anggaran, dan tema perbendaharaan.

Ditjen Perbendaharaan telah melaksanakan kick off implementasi cetak biru transformasi kelembagaan sejak 21 Februari 2014 dan selanjutnya membentuk Project Management Office (PMO) yang merupakan unit pengelola transformasi kelembagaan. PMO Ditjen Perbendaharaan berfungsi sebagai unit katalis implementasi cetak biru transformasi kelembagaan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan yang meliputi fungsi:

a. Pencairan Dana dan Penerimaan;b. Manajemen Likuiditas;c. Akuntansi dan Pelaporan;d. Misi Khusus.

Capaian implementasi inisiatif program Transformasi Kelembagaan di Ditjen Perbendaharaan pada akhir tahun 2014 sebesar 100% (berdasarkan capaian implementasi inisiatif program Transformasi Kelembagaan pada Aplikasi MITRA CTO Kemenkeu).

Spirit of reformation in Ministry of Finance keep continues with implementation of institutional transformation program regulated by KMK No. 186/KMK.01/2013 about Ministry of Finance Institutional Transformation Program and KMK No. 36/KMK.01.2014 that defines Institutional Transformation Blueprint in Ministry of Finance 2014 to 2025.

The Blueprint for Ministry of Finance Institutional Transformation, includes Ministry of Finance strategic programs, are implemented through a portfolio of strategic initiatives that are needed in 2014-2025 period with five main themes: central theme, taxation theme, customs theme, budget theme, and treasury theme.

Directorate General of Treasury (DJPBN) has carried out a kick off implementation for blue print of institutional transformation since February 21, 2014 and subsequently formed a Project Management Office (PMO), which is a management unit of institutional transformation. PMO Directorate General of Treasury serves as a catalyst for blueprint implementation of institutional transformation within the Directorate General of Treasury, which includes the function of:

a. Disbursement and Receipt;b. Liquidity Management;c. Accounting and Reporting;d. Special Mission.

Achievement of institutional transformation program implementation initiatives in Directorate General of Treasury at the end of 2014 amounted to 100% (based on the implementation achievements of institutional transformation program initiatives in MITRA CTO Ministry of Finance Application).

PerBenDaHaraan negaraTreasury


Seluruh kegiatan DJPBN selama tahun 2014 dilaksanakan untuk mewujudkan berbagai inisiatif transformasi kelembagaan, beberapa kegiatan utama selama tahun 2014 yaitu:

a. Aktivitas terkait Pembangunan SPAN

Sampai dengan 31 Desember 2014, aktivitas pembangunan SPAN telah mencapai tahap piloting (implementasi SPAN dalam skala kecil, sebagai rangkaian dari proses pengembangan dan pengujian). Aktivitas piloting dan beberapa aktivitas terkait lainnya sebagai berikut:

1. Piloting SPAN tahap I Dilaksanakan selama satu bulan mulai 2 Januari 2014,

pada tahap ini unit yang dilibatkan yaitu Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, BA999 (Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pengelolaan Utang, Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara), Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta, serta KPPN Jakarta II dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

All the activities in the DJPBN in 2014 carried out for implementing various institutional transformation initiatives, some major activities in 2014 are:

a. Activities Related to Development of SPAN

As of December 31, 2014, SPAN development activity has reached piloting phase (SPAN implementation on a small scale, as a series of development and testing processes). Piloting activities and some related other activities as follows:

1. SPAN Piloting Phase I Implemented for one month starting on January 2nd,

2014, Directorate General of Treasury central office, BA999 (Directorate General of Treasury, Directorate General of Debt Management, Directorate General of Budget, Directorate General of Fiscal Balance, Directorate General of State Asset Management), Regional Office of Directorate General of Treasury of Jakarta Province, KPPN Jakarta II and special KPPN for loan and grant were involved at this stage.


2. Piloting SPAN IIA Piloting tahap IIA dilaksanakan mulai tanggal 3

Februari 2014. Pada tahap ini terdapat 34 KPPN yang terlibat, yaitu seluruh KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta KPPN di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta (melengkapi Pilot Tahap IA).

3. Piloting SPAN IIB Tahap piloting terakhir dimulai pada 23 Juni 2014

dengan melibatkan seluruh KPPN di lingkup wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara (11 KPPN), Nusa Tenggara Timur (4 KPPN), dan Sulawesi Selatan (11 KPPN).

4. Survei Implementasi SPAN sampai dengan 31 Desember

2014 telah mencapai tahap piloting pada 62 unit KPPN di sembilan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, maka sebelum memasuki tahap rollout, diperlukan umpan balik dari seluruh pengguna SPAN tentang tingkat kepuasan pengguna atas aplikasi SPAN melalui survei sekaligus masukan terhadap penyempurnaan aplikasi SPAN.

Survei tersebut dilaksanakan pada 18 sampai dengan 21 Agustus 2014 dengan melibatkan pengguna SPAN pada BA 999, KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan pelaksana piloting SPAN Tahap I, IIA dan IIB. Survei dilaksanakan secara online melalui pengisian kuesioner dengan mengakses alamat 172.16.2.143/spancmc/app/survey. Dari hasil survei tingkat kepuasan pengguna secara umum dapat disimpulkan bahwa 47% menilai cukup memuaskan, 25% memuaskan, 3% sangat memuaskan, dan sisanya tidak memuaskan.

“semangaT RefoRmasi di Tubuh kemenTeRian keuangan TeRus beRlanjuT dengan diimplemenTasikannya pRogRam TRansfoRmasi kelembagaan

SPIRIT OF REFORMATION IN MINISTRY OF FINANCE KEEP CONTINUES WITH IMPLEMENTATION OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATION

2. SPAN Piloting Phase IIA SPAN Piloting Phase IIA was held from February 3rd,

2014. At this stage there were 34 KPPN involved, including the entire KPPN of Treasury Office at the West Java Province, East Java Province, Special Region of Yogyakarta Province, and KPPN in region of Regional Office of Directorate General of Treasury Jakarta (completed Pilot Phase IA).

3. SPAN Piloting Phase IIB The last piloting phase began on June 23rd, 2014,

involving all KPPN under the regional office of Directorate General of Treasury in North Sumatera (11 KPPN), East Nusa Tenggara (4 KPPN), and South Sulawesi (11 KPPN).

4. Survey Implementation of SPAN up to December 31st, 2014

has reached stage of piloting on 62 units KPPN in nine regional offices of Directorate General of Treasury, then before entering the rollout phase, it’s necessary to have feedback from all SPAN users on the level of user satisfaction through a survey which is used as inputs to improve SPAN application.

The survey was carried out on August 18th to August 21th, 2014, involving SPAN users in BA 999, KPPN and the regional offices of Directorate General of Treasury that have passed SPAN Piloting Phase I, IIA and IIB. The survey was conducted online through questionnaires by accessing this address 172.16.2.143/spancmc/app/survey. 47% of respondents consider SPAN to be fairly satisfied, 25% were satisfied, 3% were delighted, and the the remaining were unsatisfied.


b. Perkembangan Implementasi Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik (MPN – G2)

Berdasarkan hasil audit, BPK memberikan opini bahwa Data transaksi Penerimaan Negara yang dilakukan melalui Sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) “Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya (Disclaimer)”. Opini tersebut didasarkan atas tidak dapat dijelaskannya transaksi-transaksi hasil rekonsiliasi Sistem MPN seperti transaksi kategori reversal, tidak diakui, partial match, MPN mismatch dan LKP mismatch.

Ketidakjelasan transaksi tersebut terjadi karena dalam proses penginputan data penerimaan negara belum sepenuhnya sesuai dengan elemen-elemen data setoran penerimaan negara. Dalam rangka meminimalisir permasalahan ini, maka diciptakanlah mekanisme penyetoran secara elektronik yang biasa dikenal dengan

b. The Progress of Implementation of Government Revenue Electronic System (MPN-G2)

Based on the audit results, BPK gave desiclaimer opinion to the State Revenue Transaction Data which has been done through State Revenue System Module (MPN) Disclaimer. This opinion was based on the fact that transactions from MPN systems reconciliation were unexplainable, such as: reversal transaction, category not recognized transaction, partial match, MPN mismatch and LKP mismatch.

The ambiguity of this transaction occurred because the State Revenue data input process was not consistent with the deposit of State Revenue elements. In order to minimize this problem, billing system, an electronic deposit mechanism, was introduced under this sytem, all activities related to inputting payment transaction

5. Piloting IIB Kegiatan berlangsung sampai dengan Desember 2014

dengan diterbitkannya Certificate of Acceptance (COA) untuk Pilot Milestone khusus solusi pada Ditjen Perbendaharaan (EBS Oracle) pada 15 Desember 2014. Dengan diterbitkannya COA tersebut, tahapan proyek akan memasuki Rollout Milestone pada awal tahun 2015.

5. Piloting IIB The activity were held until December 2014 with the

publication of Certificate of Acceptance (COA) for special solution purpose Pilot Milestone on the Directorate General of Treasury (Oracle EBS) on December 15th, 2014. After the publication of COA, the stage of the project will enter Rollout Milestone in the beginning of 2015.

gRafIk IV-8 TIngkaT kepuasan useR pada kppn unIT pIloTIng spanGraph IV-8 User Level of Satisfaction on KPPN’s SPAN Piloting Unit

2014

Sangat Tidak MemuaskanVery Unsatisfied

Tidak MemuaskanUnsatisfied

Cukup MemuaskanFairly Satisfied

MemuaskanSatisfied

Sangat MemuaskanDelighted

4%

21%

47%

25%

3%

Sumber / Source:Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2014 Directorate General of Treasury, 2014


billing system, dimana penginputan elemen-elemen data transaksi setoran dilakukan sendiri oleh wajib pajak/ wajib bayar/ wajib setor yang bersangkutan pada fasilitas aplikasi billing (self assessment) maupun billing yang ditetapkan oleh biller (official assessment) melalui Modul Penerimaan Negara Generasi ke-2 (MPN G-2).

Melalui MPN G-2, wajib pajak/wajib bayar/wajib setor yang akan melakukan penyetoran penerimaan negara harus terlebih dahulu melakukan registrasi/pendaftaran dan melakukan pembuatan/creat billing pada portal masing-masing biller sesuai dengan jenis setoran penerimaan negara yang akan dibayar.

Implementasi secara resmi MPN-G2 dilaksanakan sejak 27 Februari 2014 yang ditandai dengan kegiatan Launching Transaksi Perdana dari dua kota, yaitu Pasuruan Jawa Timur (KPPBC Pasuruan) dan kota Banjarmasin-Kalimantan Selatan.

elements data is carried out by taxpayer/obligor/deposit obligor by him/herself in billing application facilities (self-assessment) as well as billing is established by biller (official assessment) through the State Revenue Generation Module-2 (MPN G-2).

Through the MPN G-2, taxpayer/obligor/deposit obligor that will make a deposit revenues must first register/ enroll and undertake making/creating billing on each biller payment portal in accordance to the type of state deposit revenues that will be paid.

The implementation of MPN G-2 has been officially held since February 27th, 2014, marked by the launching of the first transaction in two cities, namely Pasuruan, East Java (KPPBC Pasuruan) and Banjarmasin, South Borneo.

c. Treasury Dealing Room (TDR)

Transformasi pengelolaan kas negara yang aktif secara legal formal telah dicanangkan sejak ditetapkannya UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai landasan operasional pada tahun 2007 telah menetapkan PP No.39/2007 tentang pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Landasan hukum tersebut memberikan kewenangan pemerintah untuk melakukan tranformasi pengelolaan kas yang sebelumnya pasif menjadi aktif, melalui pengelolaan kas pemerintah yang tidak hanya sekedar menyimpan, namun dapat juga melakukan penempatan (placement) maupun investasi atas uang negara.

Untuk implementasi PP No. 39/2007, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank umum yang menjadi landasan hukum pengelolaan kas berupa penempatan uang negara di luar Bank Indonesia.

c. Treasury Dealing Room (TDR)

Legal active state cash management transformation has been announced since the enactment of Constitution Law No. 17/2003 on State Finances and Constitution Law No. 1 /2004 about State Treasury, as an operational basis in 2007 has set the Government Regulation No. 39/2007 on State/Local Fund Management.

The legal basis gives government an authority to carry out the transformation of cash management, which is previously passive to active, through government cash management which is not just have deposit function, but it can also do a placement and investment over the state money. For implementation of Government Regulation No. 39/2007, Minister of Finance has set PMK 3 / PMK.05 / 2014 on State Funds Placement on commercial bank which becomes a legal basis in state money placement cash management outside Bank Indonesia.


Tabel IV-30 pRogRes ImplemenTasI mpn g-2pada bank/pos peRsepsI (daTa s.d desembeR 2014)Table IV-30 MPN G-2 Implementation Progress in Perception Bank/Post (Up to December 2014)

No. Bank/Pos Persepsi Perception Bank/Post

Mulai BeroprasiImplementation Date Teller ATM IB EDC

1. PT BRI 25 Februari 2014February 25, 2014

V V V V

2. PT BNIw 29 April 2014April 29, 2014

V V V -

3. PT Bank Mandiri 29 April 2014April 29, 2014

V V V -

4. PT Bank CIMB Niaga 29 April 2014April 29, 2014

V - V -

5. PT Pos Indonesia 29 April 2014April 29, 2014

V - - -

6. BPD Sumsel babel 22 Juli 2014July 22, 2014

V - - -

7. Citibank, N.A 23 Juli 2014July 23, 2014

V - - -

8. BPD Jabar Banten 23 Juli 2014July 23, 2014

V V - -

9. Bank Central Asia 9 September 2014September 9, 2014

V V V -

10. PT. BII 9 September 2014September 9, 2014

V - - -

11. Bank of Tokyo 9 September 2014September 9, 2014

V - - -

12. BPD Kalsel 30 September 2014September 30, 2014

V - - -

13. BPD Riau Kepri 30 September 2014September 30, 2014

V - - -

14. Bank Nusantara Parahyangan 30 September 2014September 30, 2014

V - - -

15. BPD Lampung 21 Oktober 2014October 21, 2014

V - - -

16. BPD Nusa Tenggara Timur 5 November 2014November 5, 2014

V - - -

17. BPD Sumatera Barat 20 November 2014November 20, 2014

V V - -

18. BPD Sulawesi Utara 1 Desember 2014December 1, 2014

V - - -

19. PT Bank Panin 10 Desember 2014December 10, 2014

V - - -

20. BPD Sumatera Utara 11 Desember 2014December 11, 2014

V - - -

21. PT Bank HSBC 19 Desember 2014December 19, 2014

V - - -



Untuk mengimplementasikan pengelolaan kas negara yang aktif ini maka pada kurun waktu 2013-2014 sesuai dengan Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan tahun 2010-2014 maka dibangunlah TDR sebagai tools pengelolaan kas dimaksud.

Saat ini pembangunan TDR telah selesai dan siap untuk digunakan, baik dari sisi infrastruktur, sistem aplikasi, maupun sumber daya manusia. Direncanakan pada tahap awal di tahun 2015, TDR akan memulai operasinya dengan melakukan penempatan uang negara di bank umum. Mengingat dana yang dikelola adalah dana publik maka investasi yang dilakukan lebih utama pada bank umum milik negara, serta pada instrumen yang bersifat investasi bebas risiko.

Mengingat pengelolaan kas ini akan berdampak kepada sektor moneter, maka koordinasi dengan otoritas moneter akan selalu dilakukan baik dari sisi kebijakan maupun teknis. Pengembangan operasional TDR terutama dari sisi instrumen investasi yang berkaitan dengan manajemen kas akan terus dikembangkan seiring dengan perkembangan penyusunan regulasi yang diperlukan.

d. Optimalisasi Kas Pemerintah

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari aktivitas optimalisasi kas pemerintah terdiri dari beberapa aktivitas yang terdiri dari pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka Treasury Single Account (TSA) yaitu:

To implement an active cash management, therefore in 2013-2014 period accordance with Strategic Plan 2010-2014, the Directorate General of Treasury built TDR as a cash management tool.

Currently, TDR development has been completed and is ready to use, both in terms of infrastructure, application systems, and human resources. Planned at an early stage in 2015, TDR will start its’ operation by placing state money in commercial banks. Given that managed funds are public funds, mostly investments are made over state-owned bank, and the instrument is a risk-free investment.

Given these cash management will have an impact on the monetary sector, coordination with monetary authorities will always be done both in terms of policy and technical side. TDR operational development especially in terms of investment instruments relating to cash management will continue to be developed along with preparation of necessary regulations.

d. Government Cash Optimization

Non-Tax Revenues (PNPB) obtained from government cash optimization activities consist of several activities that compose from issuance SP2D revenues related to Treasury Single Account (TSA), namely:


AkunAccount

Uraian AkunAccount Description 2009 2010 2011 2012 2013 2014

423251Pendapatan atas penertiban SP2D dalam rangka TSAIssuance of SP2D’s Revenue Related to TSA

8.31 54.67 74.67 84.07 13.53 -

423252

Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank UmumRevenue from State Funds Placement in Commercial Banks

1,092.42 859.56 0.004 - - -

423253

Pendapatan dari PelaksanaanTreasury National Pooling (TNP)Revenue from Implementation of Treasury National Pooling (TNP)

51.47 119.68 193.38 176.93 126.85 162.53

423254

Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia (Remunerasi)Revenue from State Funds Placement in Central Bank (Remuneration)

1,849.03 2,434.31 4,666.71 4,156.87 2,606.92 3,513.07

423941

Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUMNRevenue from Exchange Rate Differences in Managing BUMN-Owned Account

- - - 2,088.40 2,521.93 893.33

581415

Belanja karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUMNExpenditure Because of Loss in Exchange RateDifferences Managing BUMN-Owned Account

- - - (282.39) (196.97) (960.58)

Total 3,001.23 3,468.22 4,935.36 6,223.88 5,072.26 3,608.35

Tabel IV-31 pnbp daRI akTIVITas pengelolaan kas 2009-2014 (dalam mIlIaR RupIah)Table IV-31 PNBP from Cash Management Activities 2009-2014 (IN IDR BILLION)


Berdasarkan data tersebut di atas, PNBP dari aktivitas pengelolaan kas selama enam tahun (sejak TSA penuh pada 2009) sejumlah Rp26,3 triliun.

Based on the data above, non-tax revenues from cash management activities for six years (since full TSA in 2009) amounting to IDR26.3 trillion.


e. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014

Sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP tersebut disampaikan Presiden kepada DPR paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (4) UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Format dan isi LKPP disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. LKPP harus disusun melalui suatu Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011.

e. Preparation of Central Government Financial Statements (LKPP) 2014

In accordance with Article 55 paragraph (1) of Law no. 1/2004 on State Treasury, the Minister of Finance c.q. Directorate General of Treasury as the fiscal manager obliged to formulate Central Government Financial Statements (LKPP) to be submitted to the President in order to meet the responsibility in using the State Budget. The Statements are consisted of Budget Realization Statement, Balance Sheet, Cash Flow Statement, and Notes of Financial Statements. Central Government Financial Statements (LKPP) should be reported by the President to the Parliament no later than six months after the fiscal year ended which has regulated in Constitution Law Article 55 paragraph (4) No. 1/2004 about State Treasury.

The format and content of LKPP are presented accordance with Government Accounting Standards. LKPP should be arranged through Central Government Accounting System (SAPP) which is defined in Regulation of Minister of Finance No. 171/PMK.05 /2007, as amended by Regulation of Minister of Finance No. 233/PMK.05 /2011.

“peneRapan akunTansi beRbasis akRual pada pemeRinTah pusaT akan dilakukan secaRa beRTahap.

IMPLEMENTATION OF ACCRUAL-BASED ACCOUNTING SYSTEM IN CENTRAL GOVERNMENT WILL BE CARRIED OUT GRADUALLY.


BPK’s Opinion 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wajar Tanpa PengecualianUnqualified 33 45 53 67 69 65* 62

Wajar Dengan PengecualianQualified 30 26 29** 18** 22** 19** 18**

Tidak Memberikan PendapatDisclaimer 18 8 2 2 3 3 7

Tidak WajarAdverse - - - - - - -

Total K/L 83 79 84 87 94 87*** 87

Tabel IV-32 z lkkl Tahun 2008-2014Table IV-32 Opinion Trend about LKLL FY 2008-2014

f. Tahapan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

Reformasi keuangan Negara yang ditandai dengan ditetapkannya paket UU keuangan negara mencakup reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah mengamanatkan diterapkannya akuntansi berbasis akrual. Selain itu, implementasi akuntansi berbasis akrual merupakan kebutuhan Pemerintah Indonesia dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang baik sesuai international best practices. Penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Pusat akan dilakukan secara bertahap. Selama tahun 2014, persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual antara lain:

1. Sosialisasi ke stakeholder mengenai implementasi akuntansi berbasis akrual;

f. Accrual Based Accounting Implementation Phases

State financial reformation is marked with the enactment of state finance Constitution Law including reforms in government accounting and financial reporting aspects which mandates the implementation of accrual-based accounting system. In addition, the implementation of accrual accounting is Indonesian government needs in order to have better availability of financial information accordance with international best practices. Implementation of accrual-based accounting system in central government will be carried out gradually. During 2014, preparation of the implementation of accrual-based accounting system includes:

1. Stakeholder socialization about accrual-based accounting system;


Keterangan / Notes :* Tidak termasuk 7 Laporan Keuangan BA-BUN yang pada tahun 2013 tidak diberikan opini, sehingga total LKKL yang memperoleh

opini WTP meningkat dari 62 LKKL pada tahun 2012 menjadi 65 LKKL pada tahun 2013 Not oncluding the 7 Financial Statements of BA-BUN in 2013 that have no opinions, so that the total LKKL receiving the

opinion unqualified goes up from 62 LKKL in 2012 to 65 LKKL in 2013** Termasuk LKBUN Including LKBUN*** Belum termasuk opini atas Laporan Keuangan BP Batam yang pada saat Keterangan Pemerintah ini disusun belum selesai diaudit

BPK Not icluding opinion on Financial Statements of BP Batam that has not been audited by BPK when this Goverment

Information had been created


2. Penyusunan peraturan akuntansi berbasis akrual;3. Pembangunan sistem/aplikasi yang terdiri atas:

a. SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) yang memproses laporan keuangan berbasis akrual pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN);

b. SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan berbasis akrual di K/L. SAIBA digunakan sampai Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) siap untuk diimplementasikan;

4. Penyiapan SDM / Capacity Building Capacity Building yang diselenggarakan antara lain

adalah sosialisasi/workshop, bimbingan teknis untuk trainers dan bimbingan teknis untuk Satker, serta kegiatan/in house training yang keseluruhan pesertanya mencakup kurang lebih 25.619 peserta;

5. Uji Coba SAIBA Pada bulan November 2014 telah dilaksanakan

kegiatan uji coba penyusunan LK Berbasis Akrual dengan aplikasi SAIBA untuk 16 K/L dengan mempergunakan data semester I TA 2014. Ujicoba dilakukan untuk meyakinkan/memastikan sistem aplikasi dapat menghasilkan Laporan Keuangan K/L yang akurat. Uji Coba dilaksanakan oleh dua satker di 16 K/L serta Satker KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

g. Statistik Keuangan Pemerintah

Statistik Keuangan Pemerintah menyediakan data yang komprehensif atas aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah yang dapat digunakan untuk analisis serta evaluasi kebijakan fiskal dan makro ekonomi.

Statistik Keuangan Pemerintah dapat mencakup sektor pemerintah umum (general government sector) dan sektor publik (public sectors). Sektor pemerintah umum terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sedangkan sektor publik terdiri dari sektor pemerintah umum ditambah dengan korporasi publik yang aktivitas utamanya merupakan aktivitas komersial namun masih berada di bawah kendali pemerintah, seperti Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).

2. Composing accrual-based accounting system regulation;

3. System/application development, which consists of:a. SPAN (State Treasury and Budgeting System)

processes accrual-based financial statement in the budget section of state treasury (BA-BUN);

b. SAIBA (Institutional Accrual-Based Accounting System) prepare financial statements on the accrual basis of K/L. SAIBA is used until Institution Financial Accounting System (SAKTI) is ready to be implemented;

4. Capacity Building Capacity Building which has been held includes:

socialization/workshops, technical guidance for trainers and technical assistance for working unit, as well as in house training activities that has approximately 25,619 participants;

5. SAIBA Testing In November 2014 has been carried out accrual-based

LK test preparation activities with Saiba application for 16 K/L using the first half data of FY 2014. Data Tests has performed to assure /ensure the application system can produce accurate K/L financial statements. Trials was carried out by two working units at 16 K/L, working unit KPPN and regional office of Directorate General of Treasury.

g. Government Finance Statistics - GFS

Government Financial Statistics provide comprehensive data on the government economic and financial activities that can be used for fiscal and macroeconomic policies analysis and evaluation.

Government Financial Statistics cover general government sector and public sector. General government sector consist of central government and regional governments, while the public sector consists of general government sector coupled with a public corporation whose mainly activity is a commercial activity but still under government control, such as the State /Regional Owned Enterprises (SOEs/ D).


Statistik Keuangan Pemerintah menghasilkan:

1. Laporan Operasi Pemerintah, yang mencatat hasil dari semua transaksi selama periode akuntansi;

2. Laporan Arus Ekonomi Lain mengikhtisarkan perubahan-perubahan dalam aset, kewajiban dan kekayaan bersih (net worth) yang bukan berasal dari transaksi;

3. Neraca;4. Laporan Arus Kas melaporkan arus kas masuk dan

keluar dari aktivitas operasional, investasi aset non keuangan dan pembiayaan.

Government Financial Statistic produces:

1. Statement of Government Operations, which records the result of all transactions during the accounting period;

2. Statement of Other Economic Flows, which summarizes changes in assets, liabilities and net worth which are not derived from transactions;

3. Balance Sheet;4. Statement of Cash Flow, which reports cash inflow

and outflow from operating activity, non-financial asset investment and financing.

Sumber / Source:Ditjen Perbendaharaan, 2014

Directorate General of Treasury, 2014

Sektor PublikPublic Sector

Pemerintah (Umum)Government

(General)

Pemerintah PusatCentral Government

Badan Layanan UmumPublic Service Agencies

Kementerian/Lembaga NegaraState Ministries/ Institutions

Lembaga Non StrukturalNon-structural Institutions

Pemerintah PropinsiProvince

Government

PemerintahKabupaten /Wilayah

Regency/CityGovernment

Korporasi PublikNon KeuanganNon-Financial

Public Corporation

KorporasiPublik Keuangan

FinancialPublic Corporation

Korporasi PublikPublik Corporation


Pengembangan dan penerapan Statistik Keuangan Pemerintah di Indonesia selama tahun 2014 berupa:

1. Pembentukan Tim Statistik Keuangan Pemerintah yang berasal dari lingkup Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia;

2. Lokakarya Statistik Keuangan Pemerintah dengan mengundang ahli statistik keuangan pemerintah dari Department of Finance Australia untuk mendiskusikan Manual Statistik Keuangan Pemerintah 2014 yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) dan Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia;

3. Penyusunan Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tanggal 31 Desember 2014 Tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia;

4. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah tahun 2008 s.d 2013, yang merupakan konsolidasi LKPP dan LKPD, serta Laporan Statistik Keuangan Pemerintah tahun 2008 s.d. 2013, berupa Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah, Neraca Statistik Keuangan Pemerintah, dan Laporan Arus Kas Statistik Keuangan Pemerintah, yang disusun berdasarkan high level mapping ke dalam Bagan Akun Standar Statistik Keuangan Pemerintah.

h. Penyelesaian Piutang Negara Dari Subsidiary Loan Agreement (SLA)/Rekening Dana Investasi (RDI)/Rekening Pembangunan Daerah (RPD) selama Tahun 2014

1. Penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/PT Ditjen Perbendaharaan selaku Unit in Charge dalam

pelaksanaan program penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/PT melaksanakan fungsi koordinasi antar unit yang terkait dalam lingkup Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Sampai dengan akhir tahun 2014 jumlah tunggakan per debitur BUMN kepada Pemerintah yang berasal dari SLA/RDI sebesar Rp14,43 triliun oleh 27 BUMN.

Pelaksanaan program penyelesaian Piutang Negara

pada BUMN/PT tahun 2014, meliputi kegiatan

Development and implementation of government financial statistic in Indonesia during 2014, includes:

1. Establishment of Government Financial Statistic Team which is derived from Ministry of Finance, Ministry of Internal Affairs, Ministry of State-owned Enterprises, Central Bureau of Statistics (BPS) and Bank Indonesia;

2. Making a workshop about Government Financial Statistics by inviting state financial statistics experts from Australia Department of Finance to discuss Government Financial Statistics Manual 2014, which has published by International Monetary Fund (IMF) and Indonesia financial statistics manual;

3. Preparation of Indonesian Government Financial Statistics Manual through Minister of Finance Regulation No. 275 / PMK.05 / 2014 dated December 31st, 2014 about the Indonesian Government Financial Statistics Manual;

4. Preparation of Consolidated Financial Statements and Government Financial Statistics Reports FY from 2008 to 2013, which is a consolidation of LKPP and LKPD, and Government Financial Statistics Report FY from 2008 to 2013, in the form of Government Financial Statistics Operational Reports, Government Financial Statistics Balance Sheet and Statement of Cash Flows for Government Financial Statistics, which was arranged on high-level mapping to Government Financial Statistics Standard Chart.

h. Government Receivable Settlement from Subsidiary Loan Agreement (SLA) / Investment Fund Account (RDI) / Regional Development Account (RDA) in 2014

1. Government Receivable Settlement in SOEs/ Limited Liability Company (PT)

Directorate General of Treasury as a unit in charge of the government receivables settlement program for SOEs/PT has carried out coordination among relevant units within Ministry of Finance and Ministry of SOEs. Until the end of 2014 the amount of liabilities for each SOEs debtor to the Government which came from SLA/RDI amounting for IDR14.43 trillion by 27 SOEs.

Implementation of Government Receivables settlement program in SOEs/PT during 2014, includes


penyusunan dasar hukum pembentukan Komite diiringi dengan upaya pengembangan sumber daya manusia, pembahasan penyelesaian Piutang Negara serta monitoring dan evaluasi masa pembangunan dan pasca penyelesaian proyek-proyek yang dibiayai dana penerusan pinjaman (subsidiary loan).

2. Penyelesaian Piutang Negara pada Pemerintah Daerah (Pemda)/PDAM

Restrukturisasi SLA/RDI/RPD untuk Pemda bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian tunggakan, membantu pemerintah daerah menyelesaikan tunggakan atas pinjaman, dan membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan investasi. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah memberikan kesempatan restrukturisasi utang per cut-off date (COD) per 22 Oktober 2008 kepada Pemda. Dari 193 yang menjadi debitur, sebanyak 87 Pemda dapat mengembalikan pinjaman dengan lancar sedangkan 106 Pemda menunggak kewajibannya.

Dari 106 Pemda yang menunggak terdapat 49 Pemda yang mengikuti restrukturisasi melalui mekanisme debt swap. dan selanjutnya pada tahun 2015 BPKP sedang melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan debt swap dimaksud.

the preparation of legal basis for establishment of committee accompanied by efforts to develop capacity building, discussion about state receivables settlement as well as monitoring and evaluation for construction and after completion period of the projects which are financed by subsidiary loan.

2. State Receivable Settlement in Local Government (PEMDA)

Restructuring of SLA / RDI / RDA for Local Government aims to optimize the settlement of liability, helping local governments to settle arrears on loans, and an opportunity for local governments to do investment. With this policy, the government provides an opportunity for debt restructuring by cut-off date (COD) per October 22nd, 2008 to the local government. Of the 193 local governments who becomes a debtor,

87 local governments could repay their loans in smoothly while 106 local government defer to pay their obligations.

Of the 106 local governments which have liability, there are 49 local governments that followed restructuring through debt swap mechanism and subsequently in 2015 BPKP carrying out verification of implementation of the debt swap.


i. Pengelolaan Kredit Program

Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional yang sejalan dengan arah kebijakan fiskal yang mencakup pro poor, pro growth, pro job, dan pro environment diwujudkan salah satunya dengan pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM-K). Dalam mendukung program tersebut, pemerintah berusaha meningkatkan akses permodalan UMKM-K dari sektor perbankan. Beberapa bentuk dukungan pemerintah antara lain:

1. Kredit Program Berupa Penyediaan Dana Kredit Bagi Perbankan

Sejak tahun 2003, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang disalurkan melalui perbankan dan BUMN lembaga keuangan non bank. Melalui skema ini pemerintah meminjamkan sejumlah dana kepada perbankan dan BUMN lembaga keuangan non bank untuk disalurkan kembali kepada calon debitur UMKM-K dalam bentuk Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi.

KUMK bersifat revolving dimana kredit yang telah dibayarkan kembali oleh debitur selanjutnya dapat dipinjamkan kembali oleh Bank Pelaksana kepada UMK lainnya. Program KUMK akan disalurkan hingga tahun 2019.

Outstanding pinjaman KUMK dari pemerintah kepada 22 bank dan BUMN Lembaga keuangan non bank per 31 Desember 2014 mencapai Rp2,66 triliun.

i. Credit Program Management

One of the government’s efforts to improve national economy in line with fiscal policies direction (that include pro-poor, pro-growth, pro-jobs and pro-environment) is realized by the empowerment of micro, small, medium, and cooperative enterprises (UMKM-K). To support the program, government is trying to improve SME access to capital from of the banking sector. Some form of government support, includes:

1. Provision of Funds For Banking Credit Program Since 2003, government is committed to provide

funding for Small and Micro Business Loan (KUMK) which is channeled through banks and state-owned non-bank financial institutions. Through this scheme, government lend some funds to banks and state-owned non-bank financial institutions to be distributed to UMKM-K prospective borrower in form of working capital or investment loan.

KUMK has revolving characteristic which credit has been repaid by the debtor can then be loaned back by the Bank Executive to other UMK. KUMK program will be distributed until 2019.

Outstanding KUMK loans from government to 22 bank

and state-owned non-bank financial institutions at December 31st, 2014 has reached IDR2.66 trillion.


2. Kredit Program Skema Subsidi Bunga Untuk membantu sektor usaha mikro, kecil,

menengah, dan koperasi (UMKMK) termasuk petani, peternak, pekebun, dan nelayan yang usahanya kurang feasible namun bankable, pemerintah pemerintah telah meluncurkan program kredit pemerintah skema subsidi bunga bekerjasama dengan perbankan nasional.

Kredit program skema subsidi bunga dilakukan dengan cara pemerintah menanggung selisih tingkat bunga komersial yang berlaku untuk kegiatan usaha sejenis dan tingkat bunga yang menjadi beban UMKM-K.

2. Interest Subsidy Scheme Credit Program To help micro, small, medium, and cooperatives

(UMKMK) including farmers, ranchers, planters, and fishermen whose business is less feasible but bankable, government has launched a loan interest subsidy scheme credit program in cooperation with national banks.

Loan interest subsidy scheme credit program is done by government through the way which government bear the interest rates differences between prevailing commercial rates for similar operations and interest rate that will be an expense by UMKM-K.

KeteranganDescription

Periode 31/12/2011

As of 31/12/2011

Periode 31/12/2012

As of 31/12/2012

Periode 31/12/2013

As of 31/12/2013

Periode 31/12/2014

As of 31/12/2014

Jumlah outstanding pinjaman KUMK Total Outstanding KMK Loan Rp2,92 T Rp2,72 T2 Rp2,66 T3 Rp2,66 T

Jumlah kumulatif penyaluran KUMK1 Total Cumulative KUMK Distributed1 Rp32,69 T Rp37,19 T Rp44,18 T Rp44,18 T

Jumlah Bank/ BUMN Penyalur Total Bank/SOEs Dealer 23 22 22 22

Keterangan / Note:1. Merupakan jumlah kumulatif penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil mulai diluncurkannya KUMK pada tahun 2003

Represents the number of cumulative lending to small and micro enterprises since KUMK launched in 2003 2. Bank mandiri pada tahun 2012 mengembalikan pinjaman KUMK kepada pemerintah sejumlah Rp200 miliar

Bank Mandiri in 2012 has repaid KUMK loan to government amounting for IDR200 billion3. Bank Sumsel dan Bank Sulselbar pada tahun 2013 mengembalikan pinjaman KUMK kepada pemerintah sejumlah Rp65 miliar (Bank Sumsel Rp15 miliar, Bank Sulselbar Rp50 miliar] Bank Sumsel and Bank Sulselbar in 2013 has repaid it’s KUMK loan to government amounting for IDR65 billion (Bank Sumsel IDR15 miliar, Bank Sulselbar IDR50 billion)

Tabel IV-33 ouTsTandIng pInjaman kumkTable IV-33 Outstanding KUMK Loan



Saat ini terdapat lima jenis kredit program skema subsidi bunga, yaitu:

1. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) 2. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan

Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP)3. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)4. Subsidi Resi Gudang (SRG)5. Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias

(KPP NAD-Nias) Korban Bencana Alam Gempa dan Tsunami.

Realisasi pembayaran subsidi bunga kredit program pemerintah menunjukkan peningkatan pada tahun 2014 sebagai akibat dari meningkatnya outstanding penyaluran dari bank-bank pelaksana. Kinerja penyaluran dan penganggaran subsidi bunga kredit program sebagai berikut:

Currently there are five types of loan interest subsidy sheme credit program, consists of :

1. Food and Energy Security Credit (KKP-E)2. Bio Energy Development and Plantation Revitalization

Credit (KPEN-RP)3. Cattle Breeding Credit (KUPS)4. Warehouse Receipt Subsidies (SRG)5. Entepreneur (Earthquake and Tsunami) Empowerment

in NAD and Nias (KPP NAD-Nias).

The Realization of payment of government loan interest subsidy scheme credit program showed an increasing trend in 2014 as a result of increased outstanding loan from executing banks Performance of distributing and budgeting of loan interest subsidy scheme credit programs as follows:

Tabel IV-34 penyaluRan kRedIT 2010-2014 (dalam juTa RupIah]Table IV-34 Loan Distribution FY 2010-2014 [in IDR million]

TahunYear

KKPE KPP NAD Nias KUPS

PlafonCeiling Value Outstanding Plafon

Ceiling Value Outstanding PlafonCeiling Value Outstanding

2010 9.577.701,5 2.692.267,25 840.000 65.462,37 3.882.953 131.806,28

2011 9.752.701,5 3.343.733,28 840.000 45.429,01 3.912.953 339.241,92

2012 9.349.731,5 3.945.969,43 840.000 26.329,86 3.962.953 427.327,61

2013 10.617.731,5 4.464.995,90 840.000 11.346,05 4.003.953 450.498,48

2014 10.126.401,5 4.422.518,82 840.000 3.916,38 4.013.953 382.565,34

TahunYear

KPENRP SSRG TOTAL

PlafonCeiling Value Outstanding Plafon

Ceiling Value Outstanding PlafonCeiling Value Outstanding

2010 38.603.250 1.292.193,15 94.255 1.382 52.998.159,5 4.183.111,05

2011 38.603.250 2.195.296,64 98.350 7.397,4 53.207.254,5 5.931.098,24

2012 38.613.250 2.716.068,02 101.350 18.704,30 52.867.284,5 7.134.399,22

2013 38.613.250 2.734.388,68 119.000 15.424,16 54.193.934,5 7.676.653,27

2014 38.613.250 3.171.466,03 119.000 23.858,88 53.712.604,5 8.004.325,44


Tabel IV-36 penyaluRan kuR(dalam juTa RupIah]Table IV-36 KUR Distribution(in IDR million)

3. Kredit Program Skema Penjaminan (Kredit Usaha Rakyat)

Selain kredit program skema subsidi bunga, sejak tahun 2009 pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema penjaminan. KUR ditujukan untuk calon debitur yang usahanya feasible namun tidak mampu menyediakan agunan tambahan kepada perbankan (not bankable). Dengan adanya KUR, diharapkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang baru memulai usaha dan terkendala dengan agunan kredit akan tetap dapat mengakses pembiayaan kredit dari perbankan.

Terhadap penyaluran KUR yang dilakukan perbankan tersebut, pemerintah membayar imbal jasa penjaminan kepada perusahaan penjamin sebesar 3,25% per tahun untuk menjamin risiko KUR sebesar maksimal 80% dari plafon kredit.

Sebagai dampak peningkatan penyaluran KUR, pemerintah telah meningkatkan alokasi anggaran subsidi imbal jasa penjaminan pada APBN. Kinerja penyaluran dan penganggaran Penjaminan Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut:

3. Credit Guarantee Scheme Programme (People’s Business Credit - Kredit Usaha Rakyat)

In addition to loan interest subsidy scheme credit programs, since 2009 the government has launched People’s Business Credit (KUR) with the guarantee scheme. KUR is intended for prospective borrowers whose business was feasible but not able to provide additional collateral to banks (not bankable). With the KUR, micro, small, and medium business actors ,which has started their business and constrained by colaterral, are expected to get credit financing access from banks.

Related to KUR that is distributed by bank, the government pays compensation to the guarantee guarantor company of 3.25% per year to insure the risk of KUR, maximum for 80% of credit limit.

As the impact of increased KUR, government has increased budget allocation for guarantee fee subsidies in state budget. Performance of budgeting and distribution of People’s Business Credit Guarantee can be seen as follows:

TahunYear

Alokasi AnggaranBudget Allocation

Realisasi AnggaranBudget Realization

2008 225.000 61.649

2009 375.000 143.172

2010 375.000 223.164

2011 636.188 624.165

2012 801.125 801.125

2013 824.688 824.540

2014 2.804.390 2.348.432

Total 6.041.391 5.026.247

Year TargetTarget


2008 20.000.000 12.624.185

2009 20.000.000 4.565.130

2010 20.000.000 17.228.633

2011 20.000.000 29.003.120

2012 30.000.000 34.230.015

2013 36.000.000 40.898.306

2014 37.000.000 40.297.557

Total 183.000.000 178.846.946

Tabel IV-35 penganggaRan kuR 2008-2014 (dalam juTa RupIah]Table IV-35 KUR Budgeting FY 2008-2014(in IDR million)



j. Penyaluran Pinjaman 2014

Pada tahun 2014, Ditjen Perbendaharaan telah menyalurkan dana APBN dalam penerusan pinjaman untuk BUMN dan Pemerintah Daerah, serta subsidi untuk beberapa skema Kredit Program. Sedangkan untuk penyaluran investasi pemerintah, pada tahun 2014 tidak dialokasikan kepada Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP).

Rincian atas penyaluran dana yang dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan tersebut sebagai berikut:

j. 2014 Loan Distribution

In 2014, Directorate General of Treasury has distributed state budget (APBN) fund in order to give loans for SOEs and local governments, as well as subsidies for some loan program schemes. Whereas, in 2014, distribution of government investments were not allocated to the Public Service Agency (BLU) of Indonesia Investment Agency (PIP) and BLU of Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP).

Details of the distribution of funds managed by the Directorate General of Treasury are as follows:

Tabel IV-37 RealIsasI penyaluRan dana peneRusan pInjamanunTuk bumn dan pemdaTable VIII. Realization of Subsidiary Loan Distribution FY 2014 to SOE’s and Local Government.

No.No.

DebiturDebtor

Pagu DIPA 2014 DIPA Ceiling 2014

Realisasi s.d. 31/12/2014

Realization as of 31/12/2014

% Realisasi% Realization

1. PT. PLN 2.549.202.533.000 1.652.649.847.453 64,8

2. PT. Pertamina 453.267.220.000 355.627.583.206 78,46

3. PT. SMI 433.127.613.000 423.382.264.000 97,75

4. PT. PII 13.340.000.000 9.574.622.218 71,77

5. Pemkab Muara Enim 45.145.867.000 42.266.206.059 93,62

6. Pemkot Bogor 20.931.074.000 20.525.700.002 98,06

7. Pemprov DKI Jakarta 167.370.000.000 120.308.375.049 71,88

Total 3.682.384.307.000 2.624.334.597.987



k. Peningkatan Pembinaan Satker BLU

Sesuai dengan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU), pembentukan BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat, atau dengan kata lain, esensi pembentukan suatu BLU adalah peningkatan pelayanan

k. Improvement in BLU Working Unit Development

In accordance with Government Regulation No. 23 /2005 on the Public Service Agency Financial Management (BLU PK), the formation of BLU aims to improve services to the public in order to promote general welfare and educate nation, by providing flexibility in financial management based on economics and productivity principles, and the application of healthy business practices, or in other words, essence of the formation of a BLU is to increase

Tabel IV-38 RealIsasI penyaluRan dana subsIdI kRedIT pRogRamTable IV-38 Realization of Credit Program Subsidies Distribution

No.No.

SkemaScheme

Anggaran Budget

Realisasi s.d. 31/12/2014Realization as of 31/12/2014

% Realisasi % Realization

1. KKP-E 247.944.000.000 247.944.000.000 100

2. KLBI 4.178.000.000 3.587.307.738 86

3. KPEN-RP 121.049.000.000 121.049.000.000 100,00

4. IJP KUR 1.409.783.745.951 1.409.783.745.951 100,00

5. Risk Sharing KKPE 306.000.000 0 0,00

6. KPP NAD-Nias 1.160.000.000 101.538.702 8,75

7. KUPS 35.934.000.000 31.721.525.498 88,28

8. S SRG 845.000.000 844.317.203 99,92

Total 3.682.384.307.000 2.624.334.597.987



kepada masyarakat dan kemandirian untuk membiayai layanan tersebut.

Jenis layanan yang diberikan oleh BLU berupa penyediaan barang/jasa layanan umum, pengelolaan wilayah/kawasan tertentu, dan pengelolaan dana khusus. Sampai dengan 31 Desember 2014 jumlah satker BLU adalah sebanyak 141 dan tersebar di 24 wilayah yang menjadi lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia dengan lebih dari 92% merupakan BLU penyedia barang/jasa.Dalam rangka pembinaan BLU, Ditjen Perbendaharaan memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu: 1. Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi,

penetapan, bimbingan teknis, evaluasi, dan monitoring pengelolaan keuangan BLU;

2. Penilaian dan penetapan Satker dengan pengelolaan keuangan BLU; dan

3. Pembinaan keuangan Satker PK-BLU mulai dari penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban.

service to the community and establish independence to fund the services.

Type of services provided by BLU include the provision of goods/public services, specific area/regions management, and special funds management. As of December 31st, 2014 the number of BLU working units was 141 working units and spread over 24 regions that became the scope of Regional Office of Directorate General of Treasury in Indonesia with more than 92% is provider of goods BLU. In order to develop BLU, Directorate General of Treasury has main duties and functions, such as: 1. Preparing formulation of policies, standardization,

determination, technical assistance and BLU financial management monitoring;

2. Assessing and setting working unit with BLU financial management; and

3. Doing financial coaching for PK-BLU working unit ranging from budgeting to reporting.

gRafIk IV-9 peRTumbuhan jumlah blu 2005 - 2014Graph IV-9 BLU Growth 2005-2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

13 17<50

<100

<150

3753

81105

126141 141 141


“sTaTisTik keuangan pemeRinTah dapaT mencakup sekToR pemeRinTah umum (geneRal goveRnmenT secToR) dan sekToR publik (public secToRs).

GOVERNMENT FINANCIAL STATISTICS COVER GENERAL GOVERNMENT SECTOR AND PUBLIC SECTOR.


gRafIk IV-11 daTa saTkeR blu beRdasaRkan jenIs layanans.d. 31 desembeR 2014Graph IV-11 BLU Working Unit Data Based On Type of Services as of December 31, 2014

gRafIk IV-10 daTa saTkeR blu beRdasaRkan kemenTeRIan/lembagas.d 31 desembeR 2014Graph IV-10 BLU Working Unit Data Based on Ministries/Institutions as of December 31, 2014

KesehatanHealth

PendidikanEducation

Barang/ Jasa LainnyaGoods/other services

Pengelolaan KawasanArea Management

Pengelolaan DanaFinancial Management

56

7<10

<20

<30

<40

<50

<60

<70

411

63

<10

<20

<30

<40

<50

<60

Keu

anga

n

Peri

ndus

tria

n

ESD

M

Perh

ubun

gan

Dik

bud

Kes

ehat

an

Agam

a

kehu

tana

n

Pek.

Um

um

Ris

tek

KU

KM

Kom

info

BPP

T

LAPA

N

Setn

eg

Pert

ania

n

Kem

enpe

ra

Kep

olis

ian

BPK

P Sa

bang

BP

BAT

AM

3 51 1 11 11 1 1 1 12 2 2

7

26

53

15 16




l. Realisasi Penyerapan Anggaran Dipa Kementerian Negara/Lembaga TA 2014

Realisasi penyerapan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) TA 2014 (data s.d. 4 Februari 2015) sebesar Rp561.628,48 miliar atau 89,21% dari pagu DIPA K/L sebesar Rp629.592,53 miliar. Persentase capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan persentase capaian TA 2013 sebesar 89,43%.

Persentase penyerapan anggaran pada 2014 ini antara lain dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara TA 2014, yaitu Inpres No. 4/2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN TA 2014.

l. Realization of DIPA Budget Absorption in Ministries/Institutions FY 2014

Realization of Budget Implementation List (DIPA) throughout State Ministries/Institutions (K/L) FY 2014 (data until February 4, 2015) is approximately IDR561,628.48 billion or 89.21% of DIPA K/L ceiling amounting to IDR629,592.53 billion. The achievement percentage is lower than a percentage achievement FY 2013 amounted to 89.43%.

Percentage of absorption in 2014, are influenced by government policy in order to control and secure budget execution and state budget revenue FY 2014, namely Presidential Decree No. 4/2014 on Saving and Spending Cuts Steps in Ministries/Institutions related to FY 2014 Budget Implementation.

Jenis BelanjaSpending Types

2013 2014

PAGU Ceiling


% PAGU Ceiling


%

PegawaiEmployees 149.507,95 140.388,25 93,90 162.685,52 155.827,50 95,78

BarangGoods 196.666,95 167.811,61 85,33 202.891,13 176.624,70 87,05

ModalCapital 206.563,24 179.286,50 86,79 163.363,64 131.151,09 80,28

Bantuan SosialSocial Assistance 95.926,53 92.616,58 96,55 100.652,23 98.023,18 97,39

Total 648.664,67 580.102,94 89,43 629.592,53 561.628,48 89,21

Tabel IV-39 pagu dan RealIsasI dIpa (dalam mIlIaR RupIah)Table IV-39 DIPA Ceiling and Realization (in IDR billion)

Sumber / Source:Aplikasi Monev PA& Aplikasi OMSPAN (diolah)Money PA and OMSPAN Application (has been processed), 2014


Penyerapan anggaran pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 memiliki kecenderungan pola yang relatif sama yaitu cenderung rendah pada semester pertama tahun anggaran, dan melonjak tajam pada dua bulan terakhir. Pola penyerapan ini dirasakan belum ideal sebab kegiatan-kegiatan yang didanai APBN yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian negara, semestinya terlaksana sejak awal tahun, namun demikian dengan dilaksanakan/diajukan pembayarannya pada akhir tahun akan mengurangi multiplier effect yang diharapkan.

Absorption of the budget in 2010 through 2014 have a relatively similar pattern which was likely to be low in the first half of the fiscal year, and jumped sharply in the past two months. The absorption pattern was not feel ideal because the activities funded by state budget that has a multiplier effect on the economy of the state should be carried out since beginning of the year, however, with payment have been implemented/proposed at the end of the year will certainly reduce expected multiplier effect.

gRafIk IV-12 peRsenTase penyeRapan dIpa k/lpeR jenIs belanja Ta 2013 - 2014Graph IV-12 Percentage of DIPA Absorption in K/Lbased on spending types FY 2013-2014

Sumber / Source:Aplikasi Monev PA& Aplikasi OMSPAN (diolah)Money PA and OMSPAN Application (has been processed), 2014

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PegawaiEmployee

BarangGoods

ModalCapital

BansosSocial Assistance

JumlahTotal

2013

2014

93,90

85,33 86,79

96,55

89,43

95,78

87,05 80,28

97,39

89,21


Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan K/L, terutama pada semester I 2014, yaitu:1. Self-Blocking akibat penghematan anggaran sesuai

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014;2. Terdapat keterlambatan pengajuan pembayaran

tagihan, meskipun kegiatan sudah direalisasikan; 3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, terdapat

beberapa kendala yaitu:- Keengganan menjadi pejabat pengelola keuangan

dan pejabat pengadaan barang dan jasa karena insentif yang tidak seimbang dengan resikonya;

- Kurangnya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi pejabat pengadaan barang/jasa;

- Penundaan/keterlambatan/kegagalan proses lelang pengadaan barang/jasa;

- Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan/pembayaran yang terlambat diterbitkan oleh Kantor Pusat K/L;

4. Pergerakan revisi APBN-P DIPA K/L berlangsung sampai Triwulan IV tahun 2014, sehingga menyulitkan bagi Satker untuk merealisasikannya karena waktu pelaksanaan kegiatan terbatas.

The factors that led to the low absorption of DIPA in K/L, especially in first half of 2014, namely:1. Self-Blocking due to budget saving under Presidential

Instruction No.4 of 2014;2. There is a delay in bill payments submission, although

the activity has been realized;3. Based on monitoring and evaluation result, there are

some constraints, includes:- Reluctance to become a financial management

and procurement officials because the incentives are not balanced with the risks;

- Lack of qualified human resources which are to be a goods/services procurement officials;

- Deferral/delay/failure of goods/services procurement auction process;

- Late activities/payments technical guideline which are issued by Ministries/Institutions central office;

4. Revision of DIPA K/L APBN-P lasted until the fourth quarter of 2014, make a difficulty for working unit to implement activities because of limited implementation time.

gRafIk IV-13 RealIsasI dIpa kemenTeRIan / lembagapeR bulan Ta 2010-2014 (dalam mIlIaR RupIah]Graph IV-13 DIPA Realization of Ministries / InstitutionPer Month FY 2010-2014 [in IDR billion]

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Okt NovSep Des

<50.000

<100.000

<150.000

<200.000

2014 2013 2012 2011 2011



Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan penyerapan anggaran, antara lain:

1. Melakukan kajian terhadap penyerapan belanja/pelaksanaan anggaran;

2. Melakukan rapat koordinasi/evaluasi dengan K/L yang dilaksanakan setiap triwulan;

3. Mengadakan sosialisasi/bimtek terhadap K/L dalam rangka percepatan penyerapan anggaran;

4. Melakukan penyempurnaan peraturan-peraturan terkait mekanisme pelaksanaan anggaran;

5. Menyediakan laman Monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan anggaran yang dapat diakses oleh K/L untuk membantu pelaksanaan monev di masing-masing K/L, serta website helpdesk sebagai sarana K/L untuk menyampaikan/mengkonsultasikan permasalahan pelaksanaan anggaran secara online.

Dalam rangka mendapatkan gambaran lengkap kinerja pelaksanaan anggaran, memberikan peringatan dini atas adanya permasalahan pelaksanaan anggaran, dan memberikan bahan masukan untuk pembinaan pelaksanaan anggaran, telah dilaksanakan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) dan Spending Review (SR), pelaksanaan Kajian Fiskal Regional (KFR), serta reviu/kajian pelaksanaan anggaran tematik lainnya.

Some efforts have been made to improve budget absorption, among others:

1. Reviewing expenditure absorption/ budget implementation;

2. Conducting quarterly coordination/ evaluation meeting with K/L;

3. Socializing/providing technical assistance to K/L in order to accelerate budget absorption.

4. Improving rules concerning the mechanism of budget implementation;

5. Providing budget implementation monitoring and evaluation pages that can be accessed by the K/L to assist monitoring and evaluation implementation and helpdesk website as a K/L device to deliver/consult budget execution issues.

In order to get a complete picture of the budget implementation performance, provide early warning of any problems related to budget implementation, and provide an input for the development of budget implementation, Ministry of Finance has implemented Budget Implementation Review (RPA) and Spending Review (SR), Regional Fiscal Implementation Studies (KFR), and Review/Study about other thematic budget execution.


Pemerintah menetapkan rencana belanja Negara 2014 sebesar Rp1.876,87 triliun, dengan target pendapatan negara sebesar Rp1.635,38 triliun sehingga menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp241,49 triliun. Berdasarkan UU No. 12/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (APBN-P 2014), besaran defisit tersebut sebagian besar akan dibiayai melalui utang. Dengan memperhitungkan kewajiban pelunasan utang, pembiayaan non utang, dan pengelolaan portofolio utang maka jumlah gross utang yang harus diterbitkan/diadakan sepanjang tahun anggaran tersebut menjadi sebesar Rp484,70 triliun.

Pemenuhan target pembiayaan utang tersebut menghadapi tantangan yang cukup besar. Adapun tantangan pada tahun 2014 antara lain kondisi pasar keuangan global dan domestik yang masih belum kondusif. Kondisi pasar keuangan global utamanya diwarnai oleh rencana kebijakan tapering off Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), kebijakan pemotongan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Eropa, dan kebijakan quantitative easing oleh Bank of Japan (BoJ). Sedangkan di pasar domestik ditandai oleh ketatnya likuiditas sebagai konsekuensi kebijakan pengetatan moneter yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka menjaga neraca transaksi berjalan, inflasi, dan nilai tukar rupiah.

Sampai dengan akhir 2014, realisasi pembiayaan utanggross sebesar Rp477,00 triliun, lebih rendah dari target sebesar Rp484,70 triliun. Sedangkan realisasi debt to GDP pada akhir tahun 2014 sebesar 24,70%, lebih tinggi dari perkiraan dalam Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2014 – 2017 sebesar 24,00%.

Government determined the State Expenditure budget of 2014 at about IDR1.876,87 trillion, with a target of State Revenue of IDR1.635,38 trillion, it means that there was a budget deficit of IDR241.49 trillion. Based on UU No. 12/2014 revision for UU No. 23/2013 on State Budget 2014 (APBN-P 2014), more than half of that deficit would financed by debts. Considering the obligation for debt settlement, non-debt financing, and debt portfolio management, thus number of gross debt that must be issued within the fiscal year was IDR484.70 trillion.

The fulfillment of the debt financing target faced big challenges. The instabilities of global and domestic financial markets were some of the challenges in 2014. The condition of global financial market was caused by The Fed’s tapering-off policy planning, based interest rate cutting-off by European Central Bank, and quantitative easing by Bank of Japan (BoJ). While the domestic market was characterized by tight liquidity as a consequence of monetary tightening policy by Bank Indonesia in order to keep current account balance, inflation and exchange rate.

Until the end of 2014, the realization of gross debt financing was IDR477.00 trillion, lower than IDR484.7 trillion target. Therefore, the realization of debt-to-GDP at the end of 2014 was 24.70%, which was higher than the estimation of State debt management strategy in 2014 – 2017 about 24.00%.

Pengelolaan utangDebt Management


a. Kebijakan Pembiayaan Utang

Outstanding utang pemerintah pada akhir 2014 telah mencapai Rp2.604,93 triliun. Dalam rangka mengelola utang yang jumlah besar tersebut, diperlukan tata kelola utang yang prudent, efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk itu, diperlukan pedoman umum kepada unit/lembaga yang terkait dengan pengelolaan utang negara, agar kebijakan yang ditempuh dapat merefleksikan bentuk kebijakan utang yang terpadu dan komprehensif. Hal ini dapat mewujudkan keselarasan dan keharmonisan dalam pengelolaan utang. Pada tahun 2014 pedoman umum tersebut dituangkan dalam KMK No. 113/KMK.08/2014 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2014-2017.

Pedoman tersebut digunakan dalam penyusunan Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang, yang meliputi:

• Mengutamakan penerbitan SBN domestik; • Penerbitan SBN valas sebagai komplementer;• Penentuan instrumen memperhatikan kebutuhan

pasar SBN dan dalam rangka memperluas basis investor;

• Penerbitan SBN Ritel dalam rangka pendalaman pasar (market deepening) dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat (financial inclusion);

• Melakukan pengelolaan portofolio SBN secara aktif dan meningkatkan likuiditas pasar SBN melalui buyback dan debt switch;

• Memperluas cakupan Bond Stabilization Framework (BSF) dan menyempurnakan indikator Crisis Management Protocol (CMP) pasar SBN untuk mendukung stabilitas pasar SBN;

• Mempertahankan kebijakan negative net-flow bagi pinjaman luar negeri;

• Memperkuat fungsi Investor Relation Unit, antara lain melalui diseminasi informasi secara proaktif, respon yang cepat dan efektif, komunikasi yang efektif dengan investor dan stakeholder lainnya;

• Pengadaan pinjaman/kredit luar negeri dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan prioritas;

• Mengefektifkan disbursement pinjaman yang telah aktif sesuai jadwal dan melakukan pemilihan/pengadaan pemberi pinjaman;

• Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi pinjaman luar negeri.

a. Debt Financing Policy

Governtment debt outstanding in 2014 was IDR2,604.93 trillion. Prudential, effective, efficient and accountable debt governance is needed to manage large amount of debt. Therefore, a general guidance to unit/institution related to state debt management is needed to make adopted policy reflects debt policy comprehensively and integrally. It promotes harmony and consistency in debt management. In 2014, a general guidance was defined in KMK No. 113/KMK.08/2014 on State Debt Management Strategy in 2014 – 2017.

That guidance is utilized in Annual Financing Strategy using Debt, which includes:

• PrioritizingtheissuanceofdomesticSBN;• IssuingSBNinforeigncurrencyasacomplement;• DeterminingofinstrumentconsideringSBN’smarket

needs and in order to widening investor base;

• IssuingretailSBNformarketdeepeningandincreasing community participation in financial inclusion;

• ManagingSBNportfolioactivelyandincreasingliquidity of SBN market through, among others, buyback and debt switch;

• WideningthescopeofBondStabilizationFramework(BSF) and completing Crisis Management Protocol (CMP) indicators to support stability of SBN market;

• Keepingthepolicyofnegativenet-flowforforeigndebt;

• StrengtheningInvestorRelationUnitfunction,i.ethrough proactive information dissemination, effective and fast response, and effective communication with investors and other stakeholders;

• Procuringexternalloan/creditwithconsideringpriority.

• Increasingtheeffectivenessofactiveloandisbursement based on schedule and choosing/procuring lender;

• Increasingexternalloanmonitoringandevaluationfunction.


b. Sumber dan Penggunaan Pembiayaan Utang

Berdasarkan kebutuhan pembiayaan APBN-P tahun 2014, sumber pembiayaan dipenuhi melalui penerbitan/penarikan utang tunai dan pembiayaan kegiatan/proyek dengan rincian sebagai berikut:

b. Sources and Uses Of Debt Financing

Based on financing needs of APBN-P in 2014, financing was fulfilled by the issuance/withdrawal debt in cash and activity/project financing with details as follow:

UraianDescription APBN-P 2014 % thd gross

% of gross

Pembiayaan Utang Tunai Financing of debt in cash

447

Penerbitan SBN gross* Issuance of gross SBN

430

SBN Domestik Domestic SBN

344 80%

- Lelang Auction

275

- Ritel (ORI/SR/Saving Bond) Retail (ORI/SR/Saving Bond)

42

- Private Placement/Non Tradable Private Placement/Non Tradable

27

SBN Valas SBN in foreign currency

86 20%

Pinjaman Program Fleksibilitas** Flexibility loan program

17

Pembiayaan Kegiatan/Proyek Activity / Project Financing

36

Pinjaman Proyek Project Loan

37

Penerusan Pinjaman Loan Continuity

(3)

Pinjaman Dalam Negeri Domestic Loan 2

Penerbitan SBSN seri PBS*** Issuance of SBSN PBS series

-

Total Sumber PembiayaanTotal source of financing

483

Tabel IV-40 sumbeR pembIayaan apbn-p (dalam juTa RupIah]Table IV-40 Source of Financing APBN-P [in IDR million]

Sumber / Source:DJPU, 2014 DJPU, 2014

Keterangan / Notes:* Total penerbitan SBN gross menyesuaikan dengan jumlah; Total issuance of gross SBN adjusted with number;** Target fleksibilitas di APBN-P digabung ke pinjaman program; Flexibility target in APBN-P was integrated to the program loan;*** Penerbitan SBSN seri PBS untuk pembiayaan proyek semulanya Rp2 triliun digabungkan dalam angka lelang. Initial issuance SBSN PBS series for financing project was IDR2 trillion combined in auction number.


• Pinjaman

- Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri (PDN) merupakan salah satu

bentuk instrumen utang yang mulai dimanfaatkan pada tahun 2010 yang diarahkan untuk mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur. Pengembangan instrumen ini juga dilakukan sebagai salah satu alternatif dalam mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri komersial. Dalam tahap awal, pemanfaatan PDN masih difokuskan pada pelaksanaan kegiatan Pemerintah (pinjaman proyek) dengan besaran target penarikan Rp1 triliun setiap tahunnya.

Pada tahun 2014 terjadi pencapaian jumlah realisasi pinjaman yang lebih rendah dibandingkan dengan target penarikan pada APBN-P. Realisasi penarikan PDN tahun 2014 sebesar Rp1,09 triliun atau 45,00% dibandingkan target APBN-P sebesar Rp2,42 triliun. Dalam rangka mendukung penarikan PDN ini telah dilakukan beberapa hal diantaranya yaitu:(i) Koordinasi yang intensif antara K/L sebagai

pelaksana kegiatan, Bappenas sebagai perencana kegiatan dan Kementerian Keuangan;

(ii) Kebijakan peluncuran dana dan kebijakan pelaksanaan kegiatan “multiyears” sehingga terdapat kegiatan luncuran tahun 2013 yang dananya ditarik pada tahun 2014.

(iii) Melaksanakan seleksi berdasarkan konfirmasi kesiapan kegiatan K/L. Alokasi PDN dalam satu tahun dapat dibagi jumlahnya berdasar kesiapan K/L sehingga mengurangi risiko keterlambatan/berlarutnya penyelesaian kegiatan dan memberi kesempatan kepada lender/pemberi PDN dengan kemampuan terbatas.

• Loan

- Domestic Loan Domestic loan is one form of debt that started to be

used in 2010, which is directed to support empowerment of domestic industries and infrastructure development. This instrument development is also one alternative to decrease the dependency on commercial external loan. In the beginning, the uses of domestic loan is focused on government activity (project loan) with withdrawal target is about IDR1 billion per year.

In 2014, the achievement of loan realization is lower than withdrawal target in APBN-P. Domestic loan withdrawal realization in 2014 was IDR1.09 trillion or 45.00% compare to APBN-P target of IDR2.42 trillion. There WERE several things that have been conductedto support domestic loan withdrawal, i.e:

(i) Intensive coordination among K/L as a program executors implementation, National Development Palnning Agency (Bappenas) as athe activity planner and Ministry of Finance;

(ii) Fund launching and “multiyears” activity policies to ensure that the funds of programs launched in 2013 were withdrawn in 2014;

(iii) Selection based on readiness confirmation of K/L activity. Allocation domestic loan in one year was divided based on readiness of K/L, so that it could decreased delay the risk of finishing activity and giving opportunity to lender of domestic loan with limited ability.


2014

APBNP(Rp / IDR)

LK BA 999.01 TA 2014 Audited

(Rp Triliun / IDR Trillion)

APBNP%

Pinjaman Dalam NegeriDomestic Loan

2.178.000.000.000 949.967.958.159 43,6

- Penarikan Withdrawal

2.423.400.000.000 1.091.224.012.301 45,0

- Pembayaran Pokok Principal Payment

245.400.000.000 141.256.054.142 57,6

Tabel IV-41 RealIsasI penaRIkan pInjaman dalam negeRITable IV-41 Realization of Domestic Loan Withdrawal


- Pinjaman Luar Negeri Pengelolaan pinjaman luar negeri terdiri dari tiga

komponen utama, yaitu penarikan pinjaman, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok pinjaman. Penarikan pinjaman luar negeri dalam tahun 2014 terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek yang memiliki tingkat realisasi keseluruhan 97,1% dari pagu. Tingkat penyerapan pinjaman proyek di tahun 2014 tidak mencapai target dimana realisasi pinjaman proyek di tahun 2014 sebesar 93,5%. Namun di sisi lain, realisasi penarikan pinjaman program lebih tinggi dibandingkan pinjaman proyek, dimana realisasi pinjaman program mencapai 105,2%. Penarikan pinjaman program yang ditargetkan sebesar Rp16,90 triliun dalam APBN-P terealisasi sebesar Rp17,80 triliun. Peningkatan realisasi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan nilai tukar US dolar terhadap rupiah selama tahun 2014

- External loan External loan management consists of three main

components, such as loan withdrawal, loan continuity, and principle installment payment. The withdrawal of domestic loan in 2014 consisted of program loan and project loan with realization of 97,1% of ceiling. The absorption rate of project loan in 2014 did not reach the target while realization of project loan in 2014 was 93,5%. However, on the other side, realization of program loan withdrawal is higher than project loan, where the realization of program loan was 105.2%. The withdrawal of program loan was targeted about IDR16.90 billion in APBN-P, but realization was only IDR17.70 trillion. One factor caused the increase in the realization was the appreciation of exchange rate of US dollar to rupiah within 2014.


Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong tingkat penyerapan pinjaman luar negeri tersebut diantaranya adalah penetapan PP No. 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah sebagai pengganti PP No. 2/2006. Namun demikian sampai dengan 2014 masih banyak hal yang perlu ditingkatkan untuk mempercepat pelaksanaan pinjaman dalam mendorong penyerapan pinjaman luar negeri agar lebih optimal. Hal-hal yang perlu ditingkatkan diantaranya:

(i) Peningkatan koordinasi antar unit terkait (Kemenkeu, Bappenas, dan Kementerian/Lembaga) dalam perencanaan kegiatan.

(ii) Peningkatan awareness pelaksana kegiatan;(iii) Optimalisasi monitoring dan evaluasi serta fungsi

unit pemeriksa untuk mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan.

All efforts have been done to push the absorption of external loan i.e determination of PP No. 10/2011 of procurement external loan and grants revenue procedures as revision of PP No. 2/2006. However, until 2014 there were a lot of things need to be enhanced in order to accelerate loan activity to push absorption of external loan optimally. Several things to be enhanced were:

(i) Increase coordination between related units (Ministry of Finance, Bappenas, and Ministry/ Institution) in planning the activity;

(ii) Increase awareness of activity(iii) Optimizing monitoring and evaluating as well as

examination unit function to push acceleration of activity.

2014

APBNP(Rp / IDR)

LK BA 999.01 TA 2014 Audited(Rp / IDR)

APBNP%

Pinjaman Luar Negeri External loan

(10.030.300.000.000) (9.846.522.404.410) 98,2

Penarikan Withdrawal

54.129.600.000.000 52.574.662.239.463 97,1

- Pinjaman Program Program Loan

16.899.600.000.000 17.776.956.719.493 105,2

- Pinjaman Proyek Project Loan

37.230.000.000.000 34.797.705.519.970 93,5

Pembayaran Pokok Principal Payment

64.159.900.000.000 62.421.184.643.873 97,3

Tabel IV-42 RealIsasI pInjaman luaR negeRITable IV-42 Realization of External loan



• SuratBerhargaNegara(SBN)

Realisasi penerbitan SBN pada 2014 sebesar Rp428,13 triliun dari target sebesar Rp428,13 triliun. Realisasi dan target dimaksud termasuk nominal penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) non-tradable seri SPNNT 20140303 pada 2 Januari 2014 dengan masa jatuh tempo sampai dengan 3 Maret 2014, sehingga menyebabkan penambahan kebutuhan penerbitan dan jatuh tempo SBN di tahun 2014. Pemerintah pada 2014 melakukan penerbitan SBN melalui Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp352,60 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp75,50 triliun baik dalam denominasi rupiah maupun valuta asing.

• GovernmentSecurities(SBN)

Realization of SBN issuance in 2014 was IDR428.13 trillion from IDR428.13 target. Realization and target includes nominal issuance of non-tradable Treasury Bills (SPN) SPNNT 20140303 series on January 2nd 2014 with maturity on March 3rd 2014, so that it caused increasing of issuance needs and maturity of SBN in 2014. IDR352.6 trillion Government Debt Securities (SUN) and IDR75.50 trillion Islamic (sharia) Government Securities (SBSN) both in rupiah and foreign currency denominated in 2014.

Types SUN SBSN SBN

Denominasi Rupiah Rupiah Denominated 284,38 57,80 342,17

Fixed RateFixed Rate 199,87 22,30 222,17

SPN / SPN-3SPN / SPN-3 60,90 16,17 77,07

RitelRetail 23,61 19,32 42,93

Denominasi ValasForeign Currency Denominated 68,21 17,75 85,96

USD (termasuk valas domestik)USD (include domestic foreign currency) 68,21 17,75 85.96

TotalTotal 352,59 75,54 428,13

Tabel IV-43 hasIl peneRbITan sbn (dalam mIlIaR RupIah)Table IV-43 Issuance Result of Government Securities (in IDR billion)


Keterangan / Note:termasuk transaksi private placement SPNNT 20140303 pada 2 Januari 2014includes private placement transaction of SPNNT 20140303 on January 2nd, 2014


gRafIk IV-14 kepemIlIkan sbn TRadable Tahun 2007-2014Graph IV-14 Tradable SBN Ownership in 2007-2014


PerbankanBanking

(Triliun Rp)(IDR Trillion)

Tingkat kepemilikan asing pada SBN domestik cenderung semakin tinggi dari 2013 sebesar 32,50% meningkat pada 2014 menjadi sebesar 38,10%. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor asing yang semakin tinggi terhadap pasar keuangan domestik dan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Di sisi lain, peningkatan kepemilikan asing tersebut juga perlu diwaspadai untuk mengantisipasi potensi pembalikan modal asing (sudden reversal) yang dapat menimbulkan dampak negatif berupa gejolak di pasar keuangan domestik.

Foreign ownership in domestic SBN tent to increase from 32.50% in 2013 to 38.10% in 2014. It showed the increasing of foreign investor trustworthiness in domestic financial market on the prospect in the future. In other side, the increasing of foreign ownership must be wary to anticipate potential of sudden reversal which can give negative effect in the form of turmoil in domestic financial market.

200.000 5%

10%15%20%

25%30%35%40%

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Non-BankNon-Banking

AsingForeign

% Asing Terhadap Total (RHS)% of Foreign Total (RHS)

Des ‘10

234,68

210,78

195,76

Des ‘11

227,89

222,86

272,86

Des ‘12

247,01

270,52

302,73

Des ‘13

291,55

323,83

379,87

Des ‘14

331,43

461,35

417,18

30,53 30,8032,98 32,54

38,13


Pengelolaan SBN pada 2014 menunjukkan indikator yang semakin membaik melalui penurunan imbal hasil SBN yang diminta investor. Selain itu pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme Crisis Management Protocol (CMP) sebagai kerangka penanganan krisis pasar SBN yang berisi arah dan tindakan yang diperlukan apabila terjadi gejolak di pasar keuangan.

Terdapat efisiensi biaya utang, khususnya untuk penerbitan SBN, akibat kecenderungan penurunan yield yang didorong oleh ekspektasi investor bahwa perekonomian Indonesia yang semakin membaik dan pencapaian credit rating pada level layak investasi (investment grade).

Tingginya arus modal asing yang akan berinvestasi di pasar SBN dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi serta terjaganya tingkat kepercayaan investor terhadap instrument SBN turut mendorong peningkatan likuiditas pasar SBN domestik. Hal ini dapat dilihat dari relatif tingginya bid to cover ratio 2014 sebesar 2,16 kali, yang dihitung berdasarkan rasio jumlah penawaran yang masuk pada setiap lelang SBN di pasar perdana dibandingkan dengan tingkat penawaran yang dimenangkan.

Management of SBN in 2014 showed better indicator through the increasing of investor’s required rate of return. Besides that, government has also prepared mechanism of Crisis Management Protocol (CMP) as a framework to solve the crisis in SBN market which consists of flows and actions needed if turmoil happens in financial market.

There is cost of debt efficiency, especially for issuance of SBN, as an impact of tendency in decreasing of yield caused by expectation of investor to Indonesia economy that getting better and achieving investment grade in credit rating.

The high of capital inflow from foreign countries in SBN market, high economic growth and high trustworthiness from investor to SBN caused the increasing of domestic SBN market liquidity. It can be shown in bid to cover ratio 2014 which relatively high about 2.16 times, calculated based on number of supply ratio in each SBN initial auction compare to the supply of the won bids.

gRafIk IV-15 peRkembangan yIeld sun TenoR 5, 10, 15, dan 20 TahunGraph IV-15 Development of Yield Sun with maturity 5, 10, 15 and 20 years

Sumber / Source:Bloomberg

SUN 5Y

SUN 10Y

SUN 15Y

SUN 20Y

Jan ‘08 Jan ‘09 Jan ‘10 Jan ‘11 Jan ‘12 Jan ‘13 Jan ‘14

0%

5%

10%

15%

20%

25%


c. Capaian Pengelolaan Utang

Pada 2014, realisasi pembiayaan utang dalam negeri (SBN dan PDN) dan luar negeri sebesar Rp247,90 triliun yang meningkat Rp49,70 triliun atau 25,00% jika dibandingkan 2013 sebesar Rp198,20 triliun. Kenaikan pembiayaan utang disebabkan naiknya kebutuhan pembiayaan APBN dan adanya kebutuhan pembayaran kembali utang jatuh tempo. Dari jumlah tersebut, penerbitan SBN pada tahun 2014 masih mendominasi pemenuhannya yaitu sebesar Rp264,60 triliun, sedangkan penarikan pinjaman luar negeri masih tetap negatif Rp14,30 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp0,60 triliun.

Realisasi pembiayaan utang tersebut menambah jumlah outstanding utang pemerintah pada akhir 2014 menjadi Rp2.604,93 triliun yang terdiri dari SBN sebesar Rp1.931,22 triliun dan pinjaman sebesar Rp673,73 triliun. Jumlah outstanding ini berarti meningkat sebesar Rp229,44 triliun atau sebesar 9,70% jika dibandingkan dengan jumlah outstanding utang akhir tahun 2013 sebesar Rp2.375,50 triliun. Perubahan jumlah outstanding utang ini bukan

c. Debt Management Coverage

In 2014, realization of domestic and foreign debt financing (SBN and PDN) was IDR247.90 trillion, an increased by IDR49.70 trillion or 25.00% compared with IDR198.20 trillion in 2013. The increasing of debt financing caused by the increasing of APBN financing and repayment of matured debt. The issuance of government securities (SBN) in 2014 still dominate its fulfillment in the amount of IDR264.60 trillion, while the withdrawal of external loan remains negative IDR14.30 trillion and domestic loans amounted IDR0.60 trillion.

Realization of those debts financing increased Government debt outstanding at the end of 2014 by IDR2,604.93 trillion which consists of SBN by IDR1,931.22 trillion and loans by IDR673.73 trillion. This number of outstanding increased by IDR229.44 trillion or 9.70% compared with the number of debt outstanding at the end of 2013 amounted of IDR2,375.50 trillion. The change of debt outstanding was not only caused by new debt issuance, but also an effect of

gRafIk IV-16 pbId To coVeR RaTIo lelang peneRbITan sbn 2008-2014Graph IV-16 Bid to Cover Ratio SBN Issuance Auction in 2008 -2014

Sumber / Source:Ditjen Pengelolaan Utang / Directorate General of Debt Management

Total Bid


100 0.500.00

1.001.502.002.503.003.50

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total Awarded Bit to Cover Ratio (RHS)

2,68

2,032,53

3,12 2,94

2,21 2,16

2,93


hanya disebabkan oleh pengadaan utang baru, namun juga merupakan dampak perubahan nilai tukar rupiah mengingat portofolio utang pemerintah terdiri dari berbagai mata uang. Ketika nilai rupiah melemah, maka outstanding utang akan bertambah dan sebaliknya.

• PerkembanganDebt to GDP Ratio Outstanding utang cenderung mengalami kenaikan

pada akhir 2014, namun demikian rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) mengalami penurunan yang cukup signifikan. Rasio debt to GDP 2010 sebesar 26,1% menjadi 24,7% pada 2014. Rasio ini menunjukkan peningkatan kemampuan fiskal pemerintah dalam jangka panjang untuk memenuhi kewajiban utangnya. Hal ini didorong oleh upaya pengendalian fiskal dan pengelolaan utang pemerintah yang hati-hati, efisien, efektif, dan akuntabel sehingga peningkatan nominal PDB lebih tinggi dibandingkan peningkatan nominal utang. Beberapa kebijakan yang mendukung upaya pengendalian utang tersebut, antara lain:

- Pelaksanaan kebijakan net negative flow yang diterjemahkan dengan menetapkan jumlah penarikan PLN diupayakan lebih rendah dari jumlah cicilan pokok PLN yang jatuh tempo, namun tetap sesuai dengan kebutuhan; pembiayaan bagi Kementerian / Lembaga.

- Penerbitan dan penarikan utang semaksimal mungkin mengacu pada kebutuhan riil defisit APBN;

- Pemilihan jenis mata uang dan tingkat bunga utang baru yang stabil dan menguntungkan dalam jangka panjang.

the exchange rate changes in the government debt portfolio with various currencies. If rupiah depreciated, debt outstanding will increase and vice versa.

• DevelopmentofDebttoGDPRatio Debt outstanding tends to increase at the end of 2014.

However, debt to GDP ratio decreased significantly. Debt to GDP ratio in 2010 was 26.1% and changed by 24.7% in 2014. This ratio showed the increasing of government fiscal ability in the long term to cover its debt liabilities. It is caused by fiscal control effort and prudential, efficient, effective and accountable government debt management, so the increasing of PDB nominal is higher than the increasing of debt nominal. Some of policies to support debt control effort are:

- A net negative flow policy excecution which was implemented by lower PLN withdrawal than PLN principal installment payment that has been matured, but still in accordance with ministries/institution’s financing needs;

- The maximum issuance and withdrawal of debt refer to the real deficits of State Budget needs;

- The currency election and the stability of new debt’s interest rate and gave profit in the long term.

“Rasio debT To gdp 2010 sebesaR 26,1% menjadi 24,7% pada 2014. Rasio ini menunjukkan peningkaTan kemampuan fiskal pemeRinTah dalam jangka panjang unTuk memenuhi kewajiban uTangnya

DEBT TO GDP RATIO IN 2010 WAS 26.1% AND CHANGED BY 24.7% IN 2014. THIS RATIO SHOWED THE INCREASING OF GOVERNMENT FISCAL ABILITY IN THE LONG TERM TO COVER ITS DEBT LIABILITIES.


• RisikoUtang Capaian indikator risiko pada kuartal IV 2014

menunjukan bahwa indikator Interest Rate Risk dan Refinancing Risk mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan indikator Exchange Rate Risk tidak mencapai target APBN-P 2014 karena realisasi nilai tukar rupiah terhadap USD pada akhir 2014 (Rp12.440/$1) lebih tinggi daripada asumsi nilai tukar APBN-P (Rp12.000/$1). Capaian Indikator Risiko Utang dapat dilihat pada tabel berikut:

• DebtRisk Achievement of risk indicator in IV quarter 2014

showed that interest rate risk and refinancing risk indicator reached the target. Whereas exchange rate risk indicator has not reached APBN-P 2014 target because realization of exchange rate IDR to USD at the end of 2014 (IDR12,440/$1) was higher than APBN-P exchange rate assumption (IDR12,000/$1). Coverage of debt risk indicator can be seen on the table below:

gRafIk IV-16 peRkembangan debT To gdp RaTIo 2009-2014Graph IV-16 Development of Debt to GDP Ratio in 2009-2014

Sumber / Source:Kementerian Keuangan dan BPS (diolah) Ministry of Finance and BPS (has been processed)

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2009 2010 2011 2012 2013 Des 14

Rasio Pinjaman terhadap PDB (RHS)Loan to GDP Ratio

Rasio SBNterhadap PDB (RHS)SBN to GDP Ratio

Rasio Total Utang thd PDB (RHS)Debt to GDP Ratio

PinjamanLoan

SBN PDBGDP


(%)

10

15

20

25

3028,3

26,124,4 24,0

26,224,7

17,416,5 16,5

18,3 18,3

16,0

7,5 7,96,4

9,6 8,410,9


Sumber / Source:DJPU, 2014DJPU, 2014

IndikatorIndicator

Realisasi 2013Realization in 2013

Target APBN-P 2014

Target APBN-P 2014

Realisasi s.d Kuartal IV 2014

Realization untilQuarter IV 2014

Risiko Tingkat Suku BungaInterest Rate Risk

Proporsi Variable RateVariable Rate Proportion 16,00% 14,15% 14,80%

Refixing RateRefixing Rate 23,20% 21,00% 20,90%

Risiko Pembiayaan KembaliRefinancing Risk

Rata-rata Jatuh Tempo Utang (tahun)Average Time to Maturity (year) 9,60 9,86 9,70

Rata-rata jatuh tempo tahunan dalam 5 tahun Average annual due in 5 years 33,40% 33,10% 33,90%

Risiko Nilai TukarExchange Rate Risk

Proporsi Foreign ExchangeForeign Exchange Proportion 46,70% 42,35% 43,30%

Tabel IV-44 peRkembangan IndIkaToR RIsIko uTang 2013-2014Table IV-44 Development of Debt Risk Indicator in 2013-2014


• BiayaUtang Dari sisi biaya utang, khususnya untuk penerbitan

SBN, terdapat efisiensi biaya akibat kecenderungan penurunan yield yang didorong oleh ekspektasi investor bahwa perekonomian Indonesia yang semakin membaik dan pencapaian credit rating pada level layak investasi (investment grade). Selain itu, efisiensi biaya utang didorong pula oleh pengembangan pasar SBN yang semakin dalam, likuid, dan aktif.

• CostofDebt Cost of Debt Side, especially for issuance of SBN,

there is a cost efficiency as an impact of yield decreasing tendency which caused by expectation of investor to Indonesia economy that getting better and achieving investment grade in credit rating. In addition, efficiency of cost of debt was also pushed by more depth, liquid, and active SBN Market Development.

d. Pengelolaan Penjaminan Pemerintah

• KebijakanPengelolaanPenjaminanPemerintah Kebijakan mengenai pengelolaan penjaminan

pemerintah yang dituangkan dalam KMK No. 113/KMK.08/2014 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2014-2017, sebagai berikut:

- Menetapkan batas maksimal penjaminan Pemerintah yaitu, nilai proyek/pinjaman baru yang dijamin oleh Pemerintah pada akhir 2017 tidak boleh melebihi 2,57% dari PDB;

- Menerbitkan acuan harga pinjaman untuk penjaminan program Fast Track Program (FTP) 1, evaluasi kelayakan proyek, dan review perjanjian pinjaman serta perjanjian kerjasama;

d. Government Guarantee Management

• GovernmentGuaranteeManagementPolicy Policies about government guarantee management

which defined in KMK No. 113/KMK.08/2014 on State Debt Management Strategy in 2014-2017 as follows:

- Setting maximum limit for government guarantee, which is value of new guaranteed project / loans by government at the end of 2017 was not more than 2.57% of GDP;

- Issuing base loan price to guarantee Fast Track Program (FTP) 1 program, project feasibilities evaluation and loan agreement review and cooperation agreement;

“TeRdapaT efisiensi biaya akibaT kecendeRungan penuRunan yield yang didoRong oleh ekspekTasi invesToR bahwa peRekonomian indonesia yang semakin membaik dan pencapaian cRediT RaTing pada level layak invesTasi (invesTmenT gRade).

THERE IS A COST EFFICIENCY AS AN IMPACT OF YIELD DECREASING TENDENCY WHICH CAUSED BY EXPECTATION OF INVESTOR TO INDONESIA ECONOMY THAT GETTING BETTER AND ACHIEVING INVESTMENT GRADE IN CREDIT RATING.


- Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja (performance) proyek dan kondisi keuangan pihak terjamin;

- Mengusulkan alokasi dana penjaminan yang cukup dalam APBN dan pembentukan Dana Cadangan Penjaminan;

- Penerapan Prinsip Umum Penjaminan yang digunakan sebagai acuan bagi seluruh K/L dalam mengajukan program yang memerlukan penjaminan, dan acuan bagi Kementerian Keuangan dalam memutuskan apakah usulan program dimaksud dapat diberikan jaminan atau tidak;

- Mendorong koordinasi antar K/L atau Pemerintah Daerah dalam percepatan pemberian izin proyek dijamin;

- Mendorong penyusunan/penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait penjaminan;

- Menghentikan kebijakan pemberian jaminan Pemerintah yang bersifat penjaminan penuh (blanket guarantee).

• CapaianPengelolaanPenjaminanPemerintah Terkait penerbitan penjaminan Pemerintah, telah

diterbitkan surat jaminan pemerintah untuk penjaminan FTP 2 yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalimantan Selatan dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Semangka.

Di samping itu, terdapat beberapa proyek yang dalam

proses review untuk diberikan rekomendasi penerbitan jaminan, yaitu:

- Program penjaminan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara atau Fast Track Program 1 (FTP 1): PLTU Riau (nilai penjamian sebesar Rp2,36 triliun);

- Program penjaminan percepatan penyediaan air minum: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar (Rp32,30 miliar), PDAM kota Palopo (Rp17,30 miliar), PDAM Kabupaten Cilacap (Rp8,10 miliar), PDAM Kabupaten Banyumas (Rp16,90 miliar), PDAM Kabupaten Buleleng (Rp3,50 miliar) dan PDAM Giri Menang (Rp45,00 miliar);

- Program Penjaminan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas atau Fast

- Monitoring and evaluating project performance and financial condition of guaranteed parties;

- Proposing guarantee fund allocation is enough in State Budget and creating guarantee sinking fund;

- Applying guarantee general principle used as a reference for all K/L in proposing a program that requires a guarantee, and a reference to the Ministry of Finance to decide whether the proposal referred to the program may be guaranteed or not;

- Encouraging coordination between K/L or Local Governments in accelerating guaranteed project licensing;

- Encouraging the making/improvement of regulations related to guarantee;

- Stopping the policy of the Government guarantees that fully assurance (blanket guarantee).

• GovernmentGuaranteeManagementCoverage Related to Government guarantee issuance, there has

been issued Government guarantee letter to guaranteed FTP 2 Electric Steam Power Plant (PLTU) in South Borneo and Hydro Electric Power Plant (PLTA) Semangka.

Besides that, there are several projects in recommendation review process of guarantee issuance, such as:

- The acceleration of electric generator development guarantee program that used coal or Fast Track Program 1 (FTP 1): PLTU Riau (guarantee value is IDR2.36 trillion);

- The acceleration of drinking water availability guarantee program: Local Water Supply Utility (PDAM) Denpasar city (IDR32.30 billion), PDAM Palopo city (IDR17.30 billion), PDAM Kabupaten Cilacap (IDR8.10 billion), PDAM Kabupaten Banyumas (IDR16.90 billion), PDAM Kabupaten Buleleng (IDR3.50 billion) and PDAM Giri Menang (IDR45.00 billion);

- The acceleration of electric generator development guarantee program that used renewable energy, coal and gas or Fast Track


Track Program 2 (FTP 2): PLTP Ijen (Rp7,10 triliun) dan PLTU Kaltim (Rp4,87 triliun);

- Program Penjaminan Proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta / KPS): PLTU mulut tambang Sumsel 9 (Rp34,10 triliun) dan PLTU mulut tambang Sumsel 10 (Rp18,70 triliun).

Sampai dengan Desember 2014, Pemerintah telah mencadangkan dana dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp1,67 triliun. Dana tersebut berasal dari akumulasi pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dalam APBN tahun anggaran 2013 dan 2014 yang tidak digunakan untuk pembayaran klaim gagal bayar pihak terjamin kepada kreditur.

• Outstanding Jaminan Pemerintah Outstanding jaminan Pemerintah dihitung terhadap

empat program penjaminan yaitu:

- Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara atau Fast Track Program 1 (FTP 1);

- Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas atau Fast Track Program 2

(FTP 2);- Percepatan penyediaan air minum (PDAM);

- Proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek KPS).

Program 2 (FTP 2): PLTP Ijen (IDR7.10 trillion) and PLTU Kaltim (IDR4.87 trillion);

- The cooperation between Government and business entity through Infrastructure Guarantee Business Entity project guarantee program (Public Private Partnership / KPS project): PLTU mulut tambang Sumsel 9 (IDR34.10 trillion) and PLTU mulut tambang Sumsel 10 (IDR18.70 trillion).

Until December 2014, Government has reserved fund

in reserve fund account by IDR1.67 trillion. Those fund come from accumulation of Government guarantee budget liabilities transfer in State Budget (APBN) in fiscal year of 2013 and 2014 that not used to pay default claim by guaranteed parties to the creditor.

• OutstandingofGovernmentGuarantee Government guarantee outstanding was calculated by

four guarantee programs, such as:

- The acceleration of electric generator development guarantee program that used coal or Fast Track Program 1 (FTP 1);

- The acceleration of electric generator development guarantee program that used renewable energy, coal and gas or Fast Track Program 2 (FTP 2);

- The acceleration of drinking water availability guarantee program (PDAM);

- The cooperation between Government and business entity through Infrastructure Guarantee Business Entity project guarantee program (KPS project).


Tabel IV-45 ouTsTandIng jamInan pemeRInTah pada pRoyek InfRasTRukTuRTable IV-45 Outstanding of Government Guarantee on Infrastructure Project


Program PenjaminanPemerintah

Account Description

Jumlah Surat Jaminan

Number of Guar-antee Letter

Jumlah Proyek Telah

dijaminNumber of Guar-

anteed Project

Nilai PenjaminanGuarantee Value

Yang BeredarOutstanding

Miliar RpIDR Billion

Juta USDMillion USD

Miliar RpIDR Billion

Juta USDMillion USD

Penjaminan KreditCredit Guarantee

a.FTP 1 FTP 1 34 37 35.679 3.959 18.664 3.061

b.Penyediaan air minum Drinking Water Supply 5 5 205 - 155 -

Penjaminan InvestasiInvestment Guarantee

a.KPS KPS 1 1 - 3.200 - -

b.FTP 2 FTP 2 7 7 - 4.066 - -

JumlahTotal 35.884 11.224 18.819 3.061

Jumlah dalam Rp (miliar Rp)Total in IDR (IDR billion) 175.515 56.895

Berikut tabel outstanding jaminan Pemerintah pada proyek infrastruktur posisi per Desember 2014.

Table below shows the outstanding of Government guarantee on infrastructure project per December 2014:


e. Isu Terkini dalam Pengelolaan Utang

• PengembanganMetodeInternal Credit Rating untuk Analisis Risiko Penjaminan Pemerintah

Dalam rangka mengelola penjaminan pemerintah,

saat ini pemerintah mengembangkan metode internal credit rating untuk digunakan sebagai salah satu tools dalam melakukan perhitungan risiko penerbitan jaminan Pemerintah, menghitung alokasi dana penjaminan pemerintah dalam APBN, dan alat monitoring terhadap risiko gagal bayar.

• PengelolaanAsetdanKewajiban(ALM) Perbaikan proses bisnis pengelolaan utang akan

dilakukan dengan menerapkan kerangka kerja ALM di lingkup Kementerian Keuangan. Kerangka kerja ALM bertujuan untuk memperbaiki koordinasi antara unit pengelolaan kewajiban (utang) dengan unit pengelola aset, unit pengelola penerimaan, unit penyusun kebijakan fiskal, dan unit penganggaran.

Selanjutnya, Pemerintah berinisiatif untuk meningkatkan lingkup ALM menjadi ALM makro guna meningkatkan pengelolaan risiko negara khususnya pengelolaan risiko nilai tukar dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan neraca negara.

• Government Bond Futures (GBF) Government Bond Futures atau Kontrak Berjangka

Obligasi Pemerintah adalah kontrak (perjanjian) untuk membeli atau menjual obligasi pemerintah di masa datang (akhir periode kontrak) pada tingkat harga tertentu.

GBF merupakan instrumen derivative dari SBN yang dibutuhkan pelaku pasar dan investor yang digunakan untuk mengelola risiko, membantu pembentukan harga SBN di pasar spot/underlying, dan meningkatkan likuiditas pasar SBN domestik, atau mencari keuntungan.

e. Current Issue in Debt Management

• InternalCreditRatingMethodDevelopmenttoAnalyze Government Guarantee Risk

In order to manage government guarantee,

government developed internal credit rating method to be used as one of tools in calculating issuance risk of government guarantee, calculating government guarantee for State Budget allocation and as a tool to monitoring default risk.

• AssetLiabilityManagement(ALM) Business process of Debt Management will be used to

imply ALM framework in ministry of finance. ALM framework aims to fix coordination between liabilities (debt) management unit and assets management unit, revenue management unit, fiscal policy makers unit, and budget unit.

Moreover, government initiate to increase ALM scope become macro ALM in order to increase state risk management especially exchange rate risk management and increase efficiency in state balance management.

• GovernmentBondFutures(GBF) Government Bond Futures (GBF) or government bond

derivative contract is a contract to buy or sell government bond in the future (at the end contract period) with specified price.

GBF is a derivative instrument from SBN needed by market player and investor to manage risk, create SBN price in spot market/underlying and increase SBN domestic market liquidity or gain (profit motive).


• FleksibilitasPembiayaanUtangTunai Fleksibilitas pembiayaan utang tunai adalah kebijakan

untuk melakukan switching dari satu jenis pembiayaan tunai ke pembiayaan utang tunai lainnya dengan memperhatikan biaya dan risiko yang lebih menguntungkan. Pada 2014, untuk program fleksibilitas pembiayaan tunai, direncanakan untuk memindahkan sebagian target penerbitan SBN valas menjadi pinjaman program. Pada awal 2014 direncanakan fleksibilitas sebesar Rp7,00 triliun.

• ArahdanKebijakanStrategiPengelolaan Risiko Utang Pengelolaan risiko utang sampai dengan 2014 telah

dilakukan secara prudent, diantaranya melalui pengelolaan eksposur risiko portofolio dengan menggunakan benchmark indikator risiko dan liability management seperti buyback dan debt-switch. Hasil dari upaya tersebut adalah perbaikan sejumlah indikator risiko diantaranya:

• CashDebtFinancingFlexibility Cash debt financing Flexibility is a policy of switching

from one type of cash to finance other cash debt financing by taking into account the costs and risks that are more profitable. In 2014, for cash financing flexibility program, it have been planned to move some of the target foreign exchange SBN issuance into the loan program. In the beginning of 2014, flexibility has been planned by IDR7.00 trillion

• DebtRiskManagementStrategyPolicy and Direction Risk management of debt until 2014 have been carried

out prudently, including through portfolio risk exposure management by using a benchmark indicator of risk and liability management as buybacks and debt - switch. The results of these efforts are the improvement of a number of risk indicators such as:


IndikatorIndicator


2011 2012 2013 2014

Risiko Nilai TukarExchange Rate Risk

Rasio utang valas terhadap outstandingForeign currency debt to outstanding ratio 45,10% 44,41% 46,70% 43,30%

Rasio utang valas terhadap PDBForeign currency debt to GDP ratio 11,00% 10,70% 12,20% 10,70%

Risiko Tingkat BungaInterest Rate Risk

Rasio utang berbunga mengambang terhadap outstandingFloating interest rate debt to outstanding ratio 18,80% 16,20% 16,00% 14,80%

Rasio utang berbunga tetap terhadap outstandingFixed interest rate debt to outstanding ratio 25,90% 22,50% 23,20% 20,90%

Risiko Pembiayaan KembaliRefinancing Risk

Rasio utang jatuh tempo dalam 1 tahun kedepanRatio of debt maturing within 1 year 8,20% 7,20% 8,60% 7,70%

Rasio utang jatuh tempo dalam 3 tahun kedepanRatio of debt maturing within 3 years 22,70% 21,50% 21,80% 20,20%

Rasio utang jatuh tempo dalam 5 tahun kedepanRatio of debt maturing in 5 years 34,60% 32,40% 33,40% 33,90%

Rata-rata waktu jatuh tempo (tahun)Average time to maturity (year) 9,31 9,89 9,69 9,70

Tabel IV-46 peRkembangan pengelolaan RIsIko uTangTable IV-46 Development of Debt Risk Management



Sebagai bagian dalam pengelolaan utang secara aktif, DJPU mengupayakan untuk melakukan transaksi lindung nilai (hedging). Sampai dengan akhir 2014, transaksi lindung nilai belum dapat dilaksanakan disebabkan hal-hal teknis. Kegiatan yang dilakukan terkait dengan lindung nilai pada 2014 antara lain dengan dilakukannya penyempurnaan terkait bisnis proses, penyiapan kebijakan dan persiapan pembahasan International Swaps & Derivatives Association (ISDA) dengan salah satu calon counterparty (World Bank), akuntansi, penganggaran dan hubungan bisnis proses dengan Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal penting dalam rangka pelaksanaan transaksi lindung nilai di 2014 adalah peningkatan pemahaman konsep lindung nilai terhadap seluruh stakeholder, yang dilakukan atas inisiasi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Rapat Koordinasi tentang Lindung Nilai. Selanjutnya, dalam membangun infrastruktur lindung nilai, maka dalam APBN-P 2015 biaya transaksi lindung nilai akan dianggarkan.

Jenis sukuk dengan karakteristik seperti Savings Bonds dinamakan dengan Islamic Savings Bonds. Secara umum, instrumen ini relatif serupa dengan Sukuk Negara Ritel karena keduanya ditujukan untuk investor ritel dan berdenominasi kecil. Pada 2014 telah dilakukan kajian mengenai Saving Sukuk sebagai diversifikasi produk SBSN Ritel. Berdasarkan hasil kajian ini telah disusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan (Saving Sukuk) yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penerbitan Saving Sukuk.

• SUNdalamvalutaasing(globalbonds) denominasi euro Pemerintah melakukan penerbitan SUN dalam valuta

asing denominasi Euro pertama kali (seri RIEUR0721) pada tanggal 8 Juli 2014 (settlement date) dengan menggunakan format 144A/RegS dalam program Global Medium Term Notes (GMTN) sebesar EUR1,00 miliar equivalen dengan Rp15,76 triliun (kurs Rp15.758,62/EUR), total pemesanan EUR6,70 miliar (oversubscribed 6,70 kali), tingkat kupon 2,88%, yield 2,98% dan masa jatuh tempo 8 Juli 2021. Penerbitan

As a part of the active debt management, DJPU was trying to undertake hedging transactions. At the end of 2014, hedging transactions couldn’t be executed due to technical issues. Activities related to hedging in 2014 were business process improvement, preparation of policies and preparation of International Swaps & Derivatives Association (ISDA) discussion with prospective counteIDRarty (world bank), accounting, budgeting, and process business relationship with Echelon I in Ministry of Finance. The important thing in implementation of hedging transaction in 2014 was increasing of hedge concept against all stakeholder, which is done on initiation of The chairman of The Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK) in the coordination meeting of hedging. Furthermore, in building hedge infrastructure, then in revised state budget 2015, hedging transaction cost will be hedged.

Type of Sukuk with characteristic like saving bonds is called as Islamic Saving Bonds. In general, these instruments are relatively similar to the retail government sukuk because both are aimed for retail investor and small denominated. In 2014, there was study about saving sukuk as product diversification retail SBSN. Based on this study, it have been compiled Ministry of Finance Regulation draft on issuance and sale saving sukuk that can be used as a guideline for implementation of saving sukuk issuance.

• SUNinforeigncurrency(globalbonds) denominated in euro Government issued SUN in foreign currency

denominated in euro for the first time (series RIEUR0721) on July 8th, 2014 using format 144A/RegS on Global Medium Term Notes program by €1.00 billion equivalent with IDR15.76 trillion (exchange rate IDR15,758.62/€), total order €6.70 billion (oversubscribed 6.70 times), coupon rate 2.88%, yield 2.98% and maturity date July 8th, 2021. The issuance of global bonds was conducted as a step in foreign


Global Bonds ini dilakukan sebagai langkah diversifikasi portofolio SUN dalam valuta asing dimana selama ini berdenominasi US Dollar dan Yen. Pendistribusian Global Bonds denominasi Euro seri RIEUR0721 berdasarkan lokasi investor adalah 47,00% untuk investor Eropa, 24,00% untuk investor Asia (termasuk Indonesia 2,40%), 18,00% untuk investor Amerika, dan investor lain sebesar 11,00%. Global Bonds denominasi Euro seri RIEUR0721 dicatatkan secara dual-listing di Singapore Stock Exchange (SGX) dan Frankfurt Open Market (FOM) yang secara efektif tercatat mulai tanggal 9 Juli 2014.

• TransaksiDebtswitch Many-to-Many Pada tahun 2014 Pemerintah melaksanakan kegiatan

penukaran SUN dengan metode lelang debt switch many-to-many untuk yang pertama kali. Transaksi tersebut dilakukan melalui pembelian seri-seri SUN yang mempunyai jangka waktu jatuh tempo jangka pendek dan menukarkannya dengan SUN yang mempunyai jangka waktu jatuh tempo jangka menengah dan panjang. Selama tahun 2014, Pemerintah telah melaksanakan lelang debt switch many to many sebanyak empat frekuensi dengan jumlah nominal yang dimenangkan sebesar Rp5,94 triliun.

• SBSNProyek Berdasarkan UU No. 19/2008 tentang Surat Berharga

Syariah Negara dan PP No. 56/2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pemerintah dapat melaksanakan pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN – Project Based Sukuk (SBSN Proyek). Penerbitan SBSN proyek dapat dilakukan melalui dua skema yaitu project underlying dan project financing. Pada 2014, telah diterbitkan empat seri SBSN PBS dengan skema project underlying dengan total penerbitan sebesar Rp 9,45 triliun dan tenor 6 – 29 tahun. Penerbitan PBS sebesar Rp9,45 triliun dilakukan dengan dua metode penerbitan. Hasil penerbitan melalui lelang sebesar Rp8,45 triliun yang

currency SUN portfolio diversification which has been denominated in US dollar and Yen. Distribution of euro denominated-global bonds series RIEUR072, based on investor location, are 47.00% for European investor, 24.00% for Asian investor (includes Indonesia 2.40%), 18.00% for American investor and other investors at 11.00%. Euro denominated-global bonds series RIEUR0721 are dual-listed in Singapore stock exchange (SGX) and Frankfurt Open Market (FOM) which effectively recorded starting from July 9th, 2014.

• DebtswitchMany-to-manyTransaction In 2014, government conducted SUN exchange

activities by many-to-many debtswitch auction method for the first time. Those transactions were conducted through the purchase of SUN series which have maturities of short-term and exchange it with SUN that have medium and long-term maturities. During 2014, government has implemented a many-to-many debtswitch auction four times with nominal won amount of IDR5.94 trillion.

• SBSNProject Based on UU No. 19/2008 on State Sharia Securities

and PP No. 56/2011 on Project financing through issuance of sharia securities, government can implement project financing through SBSN issuance – Project based sukuk (project SBSN). Project SBSN issuance could be done through two schemes such as project underlying and project financing. In 2014, there has been issued four series of SBSN PBS with project underlying scheme with total issuance was IDR9.45 trillion and tenor 6 – 29 years. The issuance of PBS about IDR9.45 trillion has done through two methods. Issuance result through auction was about IDR8.45 trillion which consists of three series, PBS-003 (13 years), PBS-005 (29 years), and PBS-006 (6 years).


terdiri dari tiga seri, masing-masing PBS-003 (13 tahun), PBS-005 (29 tahun), dan PBS-006 (6 tahun). Namun sejak bulan Juni 2014 PBS-003 tidak lagi ditawarkan dalam lelang SBSN dengan pertimbangan untuk menarik permintaan investor terfokus pada dua seri lainnya. Selain itu diterbitkan seri baru PBS-007 (jatuh tempo 2040) sebesar Rp1,00 triliun yang merupakan transaksi private placement Pemerintah dengan Danareksa (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial / BPJS).

Penerbitan SBSN proyek dengan skema project financing telah dilakukan untuk membiayai proyek sebagai berikut:

- Proyek Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya Segmen II antara Cirebon-Prupuk dan Lintas Cirebon-Kroya senilai Rp 745 miliar dan pembangunan Double Double Track senilai Rp626 miliar yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan;

- Proyek Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji senilai Rp 200 miliar yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

Untuk mendukung penerbitan SBSN – project financing, Pemerintah menetapkan Batas Maksimal Penerbitan SBSN untuk Pembiayaan Proyek (BMP SBSN Proyek) dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pembiayaan, kemampuan membayar kembali, batas maksimal kumulatif utang, dan risiko utang. BMP SBSN Proyek pada tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp1,57 triliun. Dalam perspektif portofolio pembiayaan SBSN untuk tahun 2014, angka ini seharusnya masih dimungkinkan lebih besar, namun ketersediaan proyek yang memenuhi persyaratan syariah untuk dibiayai dari SBSN tahun 2014 masih terbatas, sehingga besaran BMP ditetapkan hanya sebesar Rp1,57 triliun.

But, since June 2014 PBS-003 was no longer offered in the SBSN auction with consideration to attract demand of investor into two other series. Moreover, there issued new series PBS-007 (maturity date 2040) by IDR1.00 trillion as government private placement transaction with Danareksa (Workers Social Security Agency/BPJS).

The issuance of project SBSN with project financing scheme has been done to finance these projects:

- Dual line construction project Cirebon-Kroya segment II between Cirebon-Prupuk and Cirebon-Kroya by IDR745 billion and double track by IDR626 billion under Ministry of Transportation.

- Revitalization project and development of Hajj dormitory by IDR200 billion under Ministry of Religion

To support issuance of SBSN project financing, government set maximum limit of SBSN issuance for financing project (BMP SBSN project) considering real financing needs, repayment ability, debt cumulative maximum limit and debt risk. BMP SBSN project in 2014 was set by IDR1.57 trillion. In SBSN financing portfolio perspective 2014, this number should be larger, but the availability of projects that meet the sharia requirements to be financed from SBSN 2014 was limited, so the amount of BMP was set only IDR1.57 trillion.


• Upayaperbaikanpengelolaankegiatanyangdibiayaipinjaman dan hibah

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas

kinerja pengelolaan kegiatan yang dibiayai Pinjaman dan Hibah, Ditjen Pengelolaan Utang melakukan beberapa inisiatif diantaranya melaksanakan forum trilateral meeting yang melibatkan Kemenkeu, Bappenas dan Kementerian/Lembaga (K/L) dan dialog perbaikan perencanaan pinjaman luar negeri antara Kemenkeu dan Bappenas.

• Penyusunanrancanganperaturanpemerintahtentang pemberian hibah kepada pemerintah/lembaga asing

Dalam rangka melaksanakan amanah pasal 23 UU

No. 17/2013 dan Pasal 33 UU No. 1/2014, Menteri Keuangan menugaskan Ditjen Pengelolaan Utang untuk menyusun Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. Ditjen Pengelolaan Utang telah menyelesaikan draf PP tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang telah dibahas dan disepakati di internal Kementerian Keuangan. Selanjutnya draf dimaksud akan dibahas pada forum antar Kementerian dan direncanakan dapat ditetapkan menjadi PP pada akhir tahun 2015.

• Effortstoimprovemanagementactivitiesthatfunded by loan and grant

In order to improve and increase performance quality

activities management that funded by loan and grant, Directorate General of Debt Management took several initiatives including implementing trilateral meeting forum involving Ministry of Finance, Bappenas and Ministries/institutions and improvement planning of external loan dialogue between Ministry of Finance and Bappenas.

• Preparationofgovernmentregulationsdraftongrant to foreign government/agencies

In order to carry out the mandate of Article 23 of Law No. 17/2013 and Article 33 of Law No. 1/2014, Ministry of Finance commissioned the Directorate General of Debt Management to prepare draft of Government Regulation on the Provision of Grants to Foreign Governments / Foreign Institutions. Directorate General of Debt Management had completed a draft Regulation on Government Grants to Foreign / Foreign Institutions that had been discussed and agreed upon in internal Ministry of Finance. The next draft would be discussed in the forum are planned between the Ministry and could be set into PP at the end of 2015.


Reformasi hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara melalui PP No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan PP No. 38/2008 tentang Perubahan PP No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diganti dengan PP No. 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Penggantian peraturan ini dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan di bidang infrastruktur yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014. Pengaturan dalam PP No.27/2014 mendorong adanya peluang investasi dalam percepatan penyediaan infrastruktur, implementasi good governance di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan penguatan dasar hukum pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

PP No. 27/2014 mengatur tentang penyesuaian jangka waktu dan tarif dalam penyediaan infrastruktur. Tidak hanya itu, penyederhana birokrasi dalam rangka implementasi good governance di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) tercermin dalam pelimpahan sebagian kewenangan Pengelola Barang yaitu Menteri Keuangan kepada Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang untuk menghapus dan memanfaatkan BMN. Selain itu, diatur kewenangan pada Pengguna Barang untuk melakukan pemanfaatan BMN dengan persetujuan Pengelola Barang tanpa terlebih dahulu diserahkan pada Pengelola Barang. Untuk mempercepat

Law reform in state asset management through Government Regulation No. 6/2006 about the State/Regional Assets Management as amended by Government Regulation No.38/2008 concerning the State/Regional Assets Management had been changed with Government Regulation No. 27/2014 about the State/Regional Asset Management. Replacement of this regulation had been done to accelerate development in the field of infrastructure which was one of the national development priorities that was set out in the 2014 Government Work Plan (RKP).

Adjustment in Government Regulation No.27/2014 encourages investment opportunities in the acceleration of infrastructure provision, implementation of good governance for the management of State Asset / Region, and strengthening the legal basis for the management of State Asset / Regions. Government Regulation No.27/2014 regulates adjustment of duration and rate for infrastructure provision. Moreover, simplification of bureaucracy in order to implement good governance for the management of State-Owned Asset (SOA) was reflected in the partly transfer of the property management authorities from Minister of Finance to Ministry/Institution

pengelolaan kekayaannegaRaState Asset Management

araH Dan strategiPengelolaan KeKaYaan negaraDirection and Strategy of Asset Management


implementasi PP ini, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK 78/PMK.06/2014 pada 30 April 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN sebagai aturan pelaksanaannya.

as asset user to remove and utilize SOA. In Addition, there was a regulation about asset user which they could utilize State SOA with approval from asset administrator but without submitted the asset first to the asset administrator. To accelerate the implementation of this regulation, Minister of Finance had set the Regulation of the Minister of Finance (PMK) No. 78 / PMK.06 / 2014 on April 30, 2014 concerning the Implementation of SOA Utilization as the rules of procedure.

Nilai kekayaan negara yang diutilisasi diperoleh dari nilai kekayaan negara yang ditetapkan utilisasinya melalui: (1) pemanfaatan kekayaan negara yang diperoleh dari nilai BMN yang disewakan, nilai BMN atas Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), nilai BMN yang di-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna-kan (BGS/BSG), dan nilai BMN yang dipinjampakaikan; (2) penetapan status penggunaan yang diperoleh dari nilai BMN yang ditetapkan status penggunaannya, nilai BMN yang ditetapkan statusnya karena hibah masuk, nilai aset yang ditetapkan statusnya yang berasal dari aset Kontrak Karya Kerja Sama (KKKS), eks kelolaan PT. PPA, dan eks BPPN; (3) tukar menukar dari nilai aset baru hasil tukar menukar; (4) penyertaan modal pemerintah dari nilai aset yang dikonversi sebagai penyertaan modal pemerintah; dan (5) underlying asset dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Total kekayaan negara yang terutilisasi mencapai Rp163,20 triliun atau mencapai 133,55% dari target awal Rp122,20 triliun. Nilai ini diantaranya berasal daria. Penyertaan Modal Negara Bantuan Pemerintah Yang

Belum Ditetapkan Statusnya (PMN BPYBDS) PT ASDP senilai Rp308.571.680.909,00 melalui PP No.6/2014.

b. PMN BPYBDS Perum Damri senilai Rp31.844.050.000,00 melalui PP No.7/2014.

Utilized state asset value is obtained from the state asset value which utilization is set through: (1) The utilization of the state wealth derived from the value of the leased SOA, SOA value on Utilization Partnership (KSP), SOA value which is built-used-delivered/ built-delivered-used, and the SOA value which is borrowed and used; (2) The determination of the use status which is obtained from the value of specified SOA, value of SOA which has specified status since the entrance of grant, asset value which has status derived from the cooperation contract (KKKS), ex-PT. PAA and ex-BPPN (3) the exchange of new asset value from exchange proceeds; (4) Government participation from converted value of assets as government participation; and (5) an underlying asset in order to issue Sovereign Sharia Securities (SBSN).

The total state asset utilization reached IDR163.20 trillion or 133.55% of the initial target of IDR122.20 trillion. Among others, the amount was derived from the following:a. IDR308,571,680,909.00 from state capital investment,

government aid which the status hasn’t been specified (PMN BPYBDS) PT ASDP through Government Regulation No.6/2014.

b. IDR31,844,050,000,00 from PMN BPYBDS Perum Damri through Government Regulation No.7/2014.

utilisasi KeKaYaan negaraState Asset Utilization


c. PMN BPYBDS PT Angkasa Pura I senilai Rp2.926.166.059.178,00 melalui PP No.8/2014.

d. Penetapan sewa tanah aset eks Pertamina oleh JIS sebesar Rp1.321.026.752.000,00 (S-73/MK.6/2014 tanggal 8 April 2014).

e. Utilisasi pada Kementerian Luar Negeri melalui KMK-2/KM.6/2014 sebesar Rp5.592.274.480.562,00.

f. Utilisasi pada TNI Angkatan Darat melalui KMK-11/KM.6/2014 sebesar Rp1.360.481.996.797,00.

g. Utilisasi pada Kementerian Agama melalui KMK-50/KM.6/2014 sebesar Rp1.195.462.749.804,00.

h. Utilisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum melalui KMK-107/KM.6/2014 sebesar Rp5.008.213.008.226,00.

i. Utilisasi pada Kementerian Perdagangan melalui KMK-135/KM.6/2014 sebesar Rp1.000.060.962.772,00.

j. Utilisasi pada TNI Angkatan Laut melalui KMK-207/KM.6/2014 sebesar Rp11.535.108.958.050,00.

k. Utilisasi pada LPP RRI melalui KMK-327/KM.6/2014 sebesar Rp1.447.599.263.660,00.

c. IDR2,926,166,059,178.00 from PMN BPYBDS PT Angkasa Pura I through Government Regulation No.8/2014.

d. IDR1,321,026,752,000.00 the lease of land asset formerly owned by Pertamina by JIS (S-73/MK.6/2014 April 8th, 2014).

e. IDR5,592,274,480,562.00 from the utilization in Ministry of Foreign Affairs through KMK-2/KM.6/2014.

f. IDR1,360,481,996,797.00 from the utilization in Ground Forces Army through KMK-11/KM.6/2014.

g. IDR1,195,462,749,804.00 from the utilization in Ministry of Religion through KMK-50/KM.6/2014

h. IDR5,008,213,008,226.00 from the utilization in Ministry of Public Works through KMK-107/KM.6/2014.

i. IDR1,000,060,962,772.00 from the utilization in Ministry of Trade through KMK-135/KM.6/2014.

j. IDR11,535,108,958,050.00 from the utilization in Sea Forces Army through KMK-207/KM.6/2014.

k. IDR1,447,599,263,660.00 from the utilization in LPP RRI through KMK-327/KM.6/2014.

gRafIk IV-18 nIlaI kekayaan negaRa yang dIuTIlIsasI 2010-2014Graphic IV-18 Values of Utilized State Assets for the Year of 2010 – 2014

Sumber / Source:DJKN, 2014 DJKN, 2014

TargetTarget


0

50

100

150

200

52,68

3,34

2010

102,45102,39

2011

103,31102,56

2012

115,72105

2013

163,20

122,2

2014



Tabel IV-47 dafTaR RealIsasI pembIayaan pRIVaTIsasI dan penjualan aseT pRogRam ResTRukTuRIsasITable IV-47 Details of Financing Realization of Asset Privatization and Asset Sales of Restructuring Program


Realisasi anggaran terkait pembiayaan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berupa penerimaan hasil pengelolaan aset terdiri dari hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN, eks Kelolaan PT PPA (Persero), pengelolaan aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero), dan eks Bank Dalam Likuidasi. Namun untuk realisasi pembiayaan (netto) tahun anggaran 2014 hanya berasal dari penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN dan aset eks BDL dengan nilai sebesar Rp539.990.719.032,40 yang disajikan sebagai berikut:

Budget realization according to financing ex asset liquidity assistance from Bank Indonesia (BLBI) consisted of sales/settlement of ex-BPPN assets, ex-asset managed by PT PPA (Persero), ex-asset which given to manage by PT PPA (Persero), and ex-Bank in Liquidation. Financing Realization (Netto) FY 2014 derived from domestic financing which were privatization and sales of asset from restructuring program that revenues from ex-BLBI asset management amounting for Rp539.990.719.032,40 that was presented as follows:

No. Uraian Account

Nilai Realisasi Realization Value

1. Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN Revenue from sales/settlement of ex-BPPN Asset 401.935.495.548

2. Penerimaan hasil Penjualan/Penyelesaian aset eks BDLRevenue from sales/settlement of ex-BDL Asset 138.055.223.484

Total 539.990.719.032

PeneriMaan Hasil Pengelolaan aset (HPa)Revenue from Asset Management (HPA)


Tabel IV-48 peRkembangan nIlaI baRang mIlIk negaRaTable IV-48 Value of State Owned Asset Trend


Perkembangan nilai BMN secara gabungan selama delapan tahun terakhir dapat disajikan sebagai berikut:

Development the State Owned Asset (SOA) collective value in the last eight years could be seen as follow:

No. Periode Laporan Reporting Period

Nilai BMN (Rp)SOA Value (IDR)

PerkembanganGrowth

Rupiah (IDR) %

1. Periode 31 Desember 2007As of December 31, 2007 440.626.562.826.326

2. Periode 31 Desember 2008 (audited)As of December 31, 2008 (audited) 726.983.942.941.088 286.357.380.114.762 66,49

3. Periode 31 Desember 2009 (audited)As of December 31,2009 (audited) 1.059.370.191.002.240 332.386.248.061.152 45,72

4. Periode 31 Desember 2010 (audited)As of December 31, 2010 (audited) 1.287.583.051.075.310 228.212.860.073.070 21,54

5. Periode 31 Desember 2011 (audited)As of December 31, 2011 (audited) 1.694.574.945.549.620 406.991.894.474.310 31,61

6. Periode 31 Desember 2012 (audited)As of December 31,2012 (audited) 2.012.673.309.054.610 318.098.363.504.989 18,77

7. Periode 31 Desember 2013 (audited) *)As of December 31, 2013 (audited) *) 1.816.246.527.921.150 (196.426.781.133.459) (9,76)

8. Periode 30 Juni 2014As of June 30, 2014 1.797.532.428.685.530 (18.714.099.235.620) (1,03)

*) Nilai BMN termasuk Akumulasi Penyusutan mulai 1 Januari 2013 SOA value including Deppreciation Accumulation started from of January 31 , 2013

PerKeMBangan nilai Barang MiliK negara (BMn)Development of The State Owned Asset (SOA) Value


Peningkatan nilai BMN yang signifikan dari Rp237,78 triliun menjadi Rp1.816,83 triliun selama periode 2005 s.d. 2014 menuntut upaya dan komitmen yang jauh lebih besar dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang andal. Tren positif ini diikuti pula dengan peningkatan dalam beberapa aspek pengelolaan BMN antara lain utilisasi BMN, kepatuhan pelaporan BMN, pelaksanaan sertifikasi BMN, dan peningkatan kualitas opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

Sebagai bentuk apresiasi atas performa yang baik dari Kementerian/Lembaga serta guna memotivasi untuk terus menjaga tren positif, meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan BMN, menjalin koordinasi dan membina hubungan baik antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian/Lembaga khususnya terkait utilisasi dan penatausahaan BMN, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada K/L berprestasi dalam event “Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga Tahun 2013”.

Kegiatan ini diadakan pada 24 September 2014 dan diikuti oleh 86 K/L yang memenuhi persyaratan sebagai nominator penerima penghargaan. Penilaian dewan juri didasarkan kepada hasil kajian dan analisis terhadap data pengelolaan, penatausahaan dan sertifikasi BMN yang bersumber dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Kantor Wilayah DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dengan pertimbangan aktivitas K/L dalam pengelolaan BMN dibagi

Nilai BMN per 30 Juni 2014 mengalami penurunan sebesar Rp18.714.099.235.622,00 atau 1,03% dari periode sebelumnya. Apabila perbandingan di atas tidak memperhitungkan akumulasi penyusutan, nilai BMN pada semester I 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp16.718.829.333.991,00 atau 0,75%.

Significant increase of SOA value from IDR237,78 trillion to IDR1,816.83 trillion during 2005-2014, requires larger effort and commitment in creating a reliable state owned asset management. This positive trend was also followed by an increase in some aspects of state owned asset management including utilization of SOA, SOA reporting compliance, implementation of SOA certification, and quality improvement in BPK opinions related to Government Financial Statements (LKPP) and Ministry/InstitutionFinancial Statements (LKKL).

As a form of appreciation for the good performance from the Ministries/Institutions and to motivate maintaining a positive trend, increasing the performance of state owned asset management, establish coordination and a good relationship between the Ministry of Finance and other Ministries/Institutions in particular related to the utilization and administration of SOA, the Ministry of Finance awarded the achievement Ministries/Institutions in a event “Reflection and Appreciation of the State Asset Management in Ministries Institution for the year of 2013”.

This event was held on September 24th, 2014 and participated by 86 qualified ministries/line ministries as nominees of the award. The assessment of juries was based on results of research and analysis of data management, administration and State Owned Asset certification coming from the Directorate of State Asset Management and Information System, Regional Office of Directorate General of State Asset Management and the State Asset Management and Auction Service Office

State Owned Asset value as of June 30, 2014, decreased by Rp18.714.099.235.622,00 or 1.03% from that of previous period. When the above comparison did not take accumulated depreciation into account, State Owned Asset value in the first half of 2013 increased by Rp16.718.829.333.991,00 million, or 0.75%.

PengHargaan Barang MiliK negara (BMn)State Owned Asset (SOA) Award


dalam tiga kategori yaitu Utilisasi BMN, Kepatuhan Pelaporan BMN, dan Sertifikasi Barang Milik Negara. Selain ketiga kategori tersebut, Pengelola Barang juga memberikan penghargaan tambahan antara lain:

a. Penghargaan Tata Kelola Berkesinambungan (Continuous Improvement), diberikan kepada K/L yang dinilai telah melakukan upaya-upaya secara optimal sehingga dapat tercapai peningkatan kinerja yang progresif dan signifikan dalam pengelolaan BMN di lingkungannya;

b. Penghargaan Kerjasama Tata Kelola Antar Kementerian/Lembaga, diberikan kepada K/L yang menjadi mitra kerja sama Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang dan dinilai telah melakukan upaya-upaya optimal dalam pelaksanaan kerja sama di bidang pengelolaan BMN;

c. Penghargaan Bandha Tadya Abiwada, diberikan kepada tiga K/L yang dalam tiga tahun secara berturut-turut setiap tahunnya meraih penghargaan dalam kegiatan refleksi dan apresiasi pengelolaan BMN.

(KPKNL). By considering the different of SOA management load, the Ministries/Line Ministries were divided into three groups, namely Utilization of SOA; SOA Reporting Compliance; and SOA Certification. In addition to the three categories, managers of assets also provided additional awards, among others:

a. Continuous Improvement Award, was given to the Ministries/Institutions which were considered to have made optimal efforts to achieve a progressive and significant increase in performance for state owned asset management in their environments.

b. Cooperation Governance Award Inter-Ministries/Institutions, was given to the Ministries /Institutions which became partner cooperation with Ministry of Finance as Asset Manager and was considered to have made optimal efforts in the implementation of cooperation in the field of state owned asset management.

c. Bandha Tadya Abiwada Award, was given to the three ministries/institutions which were during last three year achieved award subsequently in Reflection and Appreciation of the State Asset Management Event.

DJKN di bawah Kementerian Keuangan merupakan unit yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, termasuk kekayaan negara dipisahkan. Oleh karena itu, DJKN turut berperan aktif dalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain terkait dengan rencana penambahan penyertaan modal negara, privatisasi, dan restrukturisasi. Salah satu pencapaian dalam pengelolaan BUMN pada 2014 adalah terealisasinya pembentukan holding BUMN Perkebunan

Directorate General of State Asset Management under the Ministry of Finance was a unit that has the authority to implement policy and technical standardization in the field of state wealth, including the state wealth which was separated. Hence, Directorate General of State Asset Management took an active role in the management of State-Owned Enterprises (SOEs), for instance related to the program for increasing state capital participation, privatization, and restructuring. One of the achievements in the management of SOEs in 2014 was the realization of the

pembentukan holding bumnperkebunan dan kehutananEstablishment of State-Owned Holding Plantation and Forestry Enterprises (SOE)


dan Kehutanan. Dalam pembentukan holding BUMN Perkebunan dan Kehutanan, DJKN bersinergi dengan Kementerian lain dalam proses pembahasannya antara lain Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Sekretariat Negara.

Latar belakang pembentukan holding BUMN Perkebunan dan Kehutanan adalah kinerja beberapa BUMN sektor perkebunan dan kehutanan yang kurang optimal seperti profitabilitas yang rendah dan efisiensi pengelolaan usaha, bargaining position pemasaran yang lemah, dan perlunya integrasi supply chain dalam proses produksi. Pembentukan holding BUMN Perkebunan dan Kehutanan bertujuan untuk meningkatkan daya saing global, penciptaan nilai (value creation), peningkatan leverage, sinergi antar BUMN Perkebunan dan Kehutanan, dan meningkatkan kontribusi BUMN Perkebunan dan Kehutanan bagi negara.

establishment of state-owned holding plantations and forestry. In the establishment of state-owned holding plantation and forestry, Directorate General of State Asset Management made synergy with other Ministries in the discussion process, among others, the Ministry of State-Owned Enterprises, Ministry of Agriculture, Ministry of Environment and Forestry, Ministry of Economic Affairs Coordinator, Ministry of Law and Human Rights, and the Ministry of State Secretariat.

The background for establishing state-owned holding plantation and forestry was performance of several state-owned plantation and forestry sectors were less optimal, such as low profitability and efficiency of business management, weak bargaining marketing position, and the need for supply chain integration in the process production. Establishment of state-owned holding plantation and forestry aimed to increase global competitiveness, value creation, increase leverage, make synergy inter-SOEs plantation and forestry, and increased the contribution of SOEs plantation and forestry for the state.

a. Pembentukan Holding BUMN Perkebunan

Pembentukan holding BUMN Perkebunan telah direncanakan sejak 2004, namun pelaksanaannya baru terealisasi pada 2014 dengan ditetapkan PP No. 72/ 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, dimana pemerintah menetapkan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai holding company untuk BUMN perkebunan lain.

Sebelum pembentukan holding BUMN Perkebunan yang ditetapkan melalui PP No. 72/ 2014, pemerintah menjadi pemegang seluruh saham, yaitu sebesar 100% pada 14 BUMN perkebunan yaitu PT Perkebunan Nusantara I (Persero) sampai dengan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan bidang komoditas yang beragam, antara lain kelapa sawit, karet, dan tebu.

Dengan perubahan komposisi kepemilikan tersebut, Pemerintah Indonesia saat ini menjadi pemegang

a. Establishment of State-Owned Holding Plantation Enterprises

Establishment of state-owned holding plantation had been planned since 2004, yet the implementation had realized in 2014 with a set of Government Regulation No. 72/2014 concerning increase in Republic of Indonesia state capital participation in PT Nusantara Plantation III stock, where the government set PT Nusantara Plantation III (Persero) as a holding company for other state-owned plantation enterprise.

Prior to the establishment of state-owned holding plantation enterprise which was set by PP 72/2014, the government became the holder of all the shares, amounting to 100% in 14 state-owned plantation enterprise, namely PT Nusantara Plantation I (Persero) to PT Plantation Nusantara XIV (Persero) with diverse commodities, such as palm oil, rubber, and sugar cane.

With the change in ownership, the Indonesian Government was currently a shareholder of all shares


(100%) at PT Nusantara Plantation III (Persero), and 10% (ten percent) shareholder in PT Nusantara Plantation I, PT Nusantara Plantation II , and PT Nusantara Plantation Plantation IV to PT Nusantara XIV, from the shares had been issued and fully paid.

b. Establishment of State-Owned Holding Forestry Enterprises

Establishment of state-owned holding forestry enterprise had been planned since 2009, but had just realized in conjunction with the state-owned holding plantation enterprise in 2014. Based on a joint assessment, forestry SOE restructuring carried out through the establishment of state-owned enterprises operating holding for forestry sector. Under Government Regulation No. 73/2014 concerning increased in Republic of Indonesia state capital participation in (Perum) State Forestry (Perum Perhutani), where Perum Perhutani was set as parent holding for forestry SOEs through the transfer mechanism of all state-owned shares in

PT Inhutani I - PT Inhutani V to Perum Perhutani.

To support aim accomplishment of holding establishment, Government had composed the roadmap for state-owned holding forestry sector which consists of three stages: recovery, consolidation, and growth. Recovery phase was intended to improve the conditions of subsidiaries performance that have not been well. Consolidation phase was intended to build the foundation of the company (holding parent and child) through balancing and harmonizing the short-term, medium, and long goals. Growth stage was the phase where companies were starting to reap the results of corporate actions that had been done. To that end, state-owned holding for forestry sector in the future would develop products which were related to forest industries such as chemical products, round wood and processing wood, as well as to develop the forestry derivative products.

saham atas seluruh saham (100%) pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero), dan 10% (sepuluh persen) kepemilikan saham pada masing-masing PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, dan PT Perkebunan Nusantara IV sampai dengan PT Perkebunan Nusantara XIV, atas saham yang telah ditempatkan dan disetorkan penuh.

b. Pembentukan Holding BUMN Kehutanan

Pembentukan holding BUMN Kehutanan telah direncanakan sejak 2009, namun terealisasi bersamaan dengan holding BUMN Perkebunan pada 2014. Berdasarkan hasil pengkajian bersama, langkah restrukturisasi BUMN kehutanan dilakukan melalui pembentukan operating holding BUMN sektor kehutanan. Berdasarkan PP No.73/2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, Perum Perhutani ditetapkan sebagai induk holding BUMN Kehutanan melalui mekanisme pengalihan seluruh saham milik negara pada PT Inhutani I s.d. PT Inhutani V kepada Perum Perhutani.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembentukan holding, telah disusun roadmap holding BUMN sektor kehutanan yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: recovery, konsolidasi, dan growth. Tahap recovery dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi kinerja anak perusahaan yang belum sehat. Tahap konsolidasi dimaksudkan untuk membangun fondasi perusahaan (induk holding dan anak) melalui penyeimbangan dan penyelarasan sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang. Tahap growth merupakan fase dimana perusahaan mulai menuai hasil dari aksi-aksi korporasi yang telah dilakukan. Untuk itu, holding BUMN sektor kehutanan di masa mendatang akan mengembangkan produk ke arah industri seperti produk kimia hutan, kayu bundar dan kayu olahan, serta mengembangkan produk derivatif kehutanan.


Dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang infrastruktur, pengembangan ekspor dan perumahan. Kementerian Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/pemilik modal pada BUMN/Lembaga terus mendorong agar BUMN/Lembaga tersebut memberikan kontribusi dalam pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan ekspor nasional dan penyediaan dana bagi sektor perumahan.

Di bidang infrastruktur, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) telah memberikan komitmen pembiayaan sebesar Rp5,58 triliun dengan total nilai proyek yang dibiayai sebesar Rp45,50 triliun dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah melakukan inisiasi penjaminan untuk beberapa proyek dengan skema Public Private Partnership dengan nilai proyek seluruhnya sebesar Rp59,80 triliun. Dalam rangka pengembangan ekspor nasional, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia telah melakukan pembiayaan sebesar Rp55,20 triliun, penjaminan sebesar Rp3,63 triliun dan asuransi sebesar Rp701,60 miliar.

Untuk mendukung kepemilikan rumah, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) telah mengalirkan dana dari pasar modal ke pasar pembiayaan primer perumahan sebesar Rp16,54 triliun yang digunakan untuk pembiayaan 327.217 debitur KPR. Selain itu untuk mendukung program penyediaan listrik nasional, PT Geo Dipa Energi (Persero) terus mengembangkan produksi listrik yang berasal dari tenaga panas bumi hingga 115 MW. Dukungan kepada BUMN/Lembaga tersebut, selain dari sisi permodalan juga dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan mandat yang diberikan oleh pemerintah.

In order to support government programs in the fields of infrastructure, export development and housing, Ministry of Finance as the Shareholders General Meeting (RUPS)/ owners of capital in SOEs/institutions continued to encourage SOEs/institutions to contribute for financing of infrastructure development, development of national exports and provision of funds for housing sector.

Related to infrastructure field, PT Sarana Multi Infrastructure (Persero) had committed for financing amounting for IDR5,58 trillion with IDR45,50 trillion total value of projects were financed and PT Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (Persero) had initiated several Public Private Partnership Guarantee Scheme for several projects amounting for IDR59.80 trillion total value of projects. In order to develop a national export, Indonesian Export Financing Agency had funded IDR55.20 trillion, guarantees for IDR3.63 trillions and insurance for IDR701.60 billion.

To support home ownership, especially for middle income people and below, PT Sarana Multigriya Financial (Persero) had transferred funds from capital market to primary financing market amounting for IDR16.54 trillion which was used to finance 327,217 mortgage borrowers. Furthermore to support national power supply program, PT Geo Dipa Energi (Persero) continued to develop production of electricity from geothermal power up to 115 MW. Support to the SOEs/ institution, not only from the capital side but also done through guidance and supervision over the mandate implementation which were provided by the Government.

dukungan pembiayaan infrastruktur,ekspor dan perumahanInfrastructure, Export and Housing Funding


Kementerian Keuangan telah berhasil melaksanakan amanat UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terkait pemberian modal awal dan pengesahan neraca pembuka BPJS dan Program DJS. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dalam rangka terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Berdasarkan UU No.24/2014, terdapat dua BPJS yaitu BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT Askes (Persero) dengan tugas menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari PT Jamsostek (Persero) dengan tugas menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan (jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua).

Kementerian Keuangan telah berhasil memproses pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai modal awal untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan nilai masing-masing sebesar Rp500,00 miliar. PMN ini diberikan pemerintah untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada 18 Oktober 2014 telah diterbitkan dua Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait pengesahan neraca pembuka BPJS dan Program DJS, yaitu:

1. KMK No.509/2014 tentang Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka DJS Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014. Melalui KMK

The Ministry of Finance had succeeded in carrying out the mandate of Constitution Law No. 24/2011 about the Social Security Agency and related provision of initial capital as well as the ratification of the opening balance sheet for the Social Security Agency (BPJS) and Social Security Fund program (DJS). BPJS was a legal entity formed with the aim to organize a social security program in order to fulfill basic life needs for each participant and/or members of family.

Under Constitution Law No.24/2014, there were two Social Security Agency (BPJS) namely Health BPJS which was the transformation of PT Askes (Persero) with the task of organizing health and Labour BPJS which was transformation of PT Jamsostek (Persero) with the task of organizing social security employment program (work accident insurance, life insurance, pension fund, and retirement fund).

The Ministry of Finance had been successfully processed the disbursement of state capital participation (PMN) as initial capital for Health BPJS and Labour BPJS, with the value of IDR500.00 billion for each institution. this PMN was given by the Government to support Health BPJS and Labour BPJS operational.

On October 18, 2014 Ministry of Finance had issued two Decree of Minister of Finance (KMK) related ratification of BPJS and the Social Security Fund opening balance sheet, namely:

1. KMK No.509/2014 concerning the Ratification of Statement of Financial Position Opener for Labour BPJS and Labour DJS as of January 1, 2014. Through the KMK, initial assets was determined which are

Pengesahan laporan Posisi Keuangan Pembuka Badan Penyelenggara jaminan sosial (BPjs) dan Dana jaminan sosial (Djs)Approval for Social Security Institution (BPJS) and Social Security Fund (DJS) Initial Statement of Financial Position


tersebut telah ditetapkan aset awal BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp10,30 Triliun dan aset awal Program Dana Jaminan Ketenagakerjaan tercatat sebesar Rp144,70 Triliun.

2. KMK No.510/2014 tentang Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Pembuka BPJS Kesehatan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka DJS Kesehatan per 1 Januari 2014. Melalui KMK tersebut ditetapkan aset awal BPJS Kesehatan sebesar Rp10,70 Triliun dan aset awal Program Dana Jaminan Kesehatan tercatat sebesar Rp6,10 Triliun.

IDR10,30 Trillion for Labour BPJS and IDR144,70 Trillion for Labour DJS.

2. KMK No.510/2014 concerning the Ratification of Statement of Financial Position Opener for Health BPJS and Health DJS as of January 1st, 2014. Through the KMK, initial assets is determined which are IDR10.70 Trillion for Health BPJS and IDR6.10 Trillion for Health DJS.

Sesuai arahan Menteri Keuangan pada Position Paper Arah Kementerian Keuangan 2010 s.d. 2014, outstanding piutang negara per 1 Juli 2010 harus dapat diselesaikan paling lambat tahun 2014. Realisasi penyelesaian outstanding Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dalam rangka pelaksanaan roadmap percepatan penyelesaian pengurusan piutang negara tersebut dapat tercapai di akhir tahun 2014 karena Kementerian Keuangan c.q. DJKN senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian BKPN yang diselesaikan. Hal lain yang membuat tercapainya target tersebut adalah adanya program pengembalian pengurusan piutang negara yang berasal dari BUMN/BUMD sesuai PMK nomor 168/PMK.06/2013, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2011 tanggal 17 September 2012.

Namun terhadap piutang PT Jamsostek, sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor SE-01/2014, BKPN tersebut tidak dikembalikan dan tetap dilaksanakan pengurusan piutang negara.

According to the direction of Minister of Finance in the Ministry of Finance Position Paper Direction 2010-2014, outstanding state claims per July 1, 2010 might be completed no later than 2014. The realization of the completion for outstanding State Receivables (BKPN) in order to accelerate implementation of the settlement state claims management roadmap could be achieved at the end of 2014 because Ministry of Finance cq Directorate General of State Asset Management constantly do monitoring and evaluation of BKPN achievements that had been completed. Another thing that made these target accomplished was the return of state claims management administrative program from SOEs/local enterprises according to PMK No. 168 / PMK.06 / 2013, as a follow-up to the Constitutional Court Decision No. 77 / PUU-IX / 2011 dated September 17th, 2012.

However, the state claims for PT Jamsostek, according to circular of the Director General of State number SE-01/2014, BKPN was not refundable and keep implemented maintenance of state claims.

Pengurusan Piutang negaraState Claims Management


Penghapusan Piutang Negara/Daerah diatur dalam PP No. 14/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, yang menyatakan Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat dan secara mutlak. Penghapusan Piutang Negara dilakukan atas usul penghapusan dari Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Instansi/lembaga/kreditor tersebut tetap harus melakukan penatausahaan/pembukuan Piutang Negara yang dikelola sebagaimana mestinya. Penghapusan piutang negara/daerah yang telah disetujui dan diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan selama tahun 2014 berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu KMK No 747/KMK.06/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dengan nilai Rp85.264.192,51 dan KMK No 587/KMK.06/2014 dengan nilai Rp95.275.347,00.

Write-off of State/Local Government Claim Disposal were regulated in the Government Regulation No. 14/2005 about Procedures for State/Local Government Claim Disposal as amended by Government Regulation No. 33 of 2006, which stated The State/Local Government Claim could be eliminated by conditional term and absolute term. Disposal of the State Claims done with the proposal deletion from Minister / Head of the Finance Minister through the Director General of State Asset Management. Agencies/ institutions / creditors still had to do the administration/ accounting for managed state receivables properly. State/Local Government Claim Disposal that had been approved and issued by the Decree of the Minister of Finance during 2014 came from the Ministry of Environment and Forestry, the KMK No. 747 / KMK.06 / 2014 dated October 6th, 2014 with a value of IDR85,264,192.51 and KMK No. 587 / KMK.06 / 2014 with a value of IDR95,275,347.00.

gRafIk IV-19 daTa pencapaIan TaRgeT Roadmap julI 2010 s.d. desembeR 2014Graphic IV-19 Roadmap target achievement data onJuly 2010 until December 2014


120.000

20.000

0

140.000

40.000

160.000

60.000

180.000

80.000

200.000

100.000

2012 2013 2014

50,90

63,22

180,27

56,10

97,34

159,39

90,72%64,95%

113,10%

Target kumulatif

Realisasi kumulatif

% Realisasi


Adapun penghapusan piutang negara/daerah yang telah disetujui tetapi belum diterbitkan KMK sebanyak empat permohonan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai Rp5.759.819.735,30 dan US$290.691,63.

The disposal of State/Local Government Claim that had been approved but not yet had published KMK amount for four requests from the Ministry of Environment and Forestry with value of US$ 290,691.63 and IDR5.759.819.735,30.

Pengelolaan BMN Kontrak Karya Kerja Sama (KKKS) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan didominasi oleh proses pemindahtanganan dengan cara penjualan lelang dan hibah. Di samping itu, kegiatan pengelolaan BMN juga mulai merambah pada kegiatan pemanfaatan. Secara umum, pemanfaatan BMN merujuk pada kegiatan-kegiatan untuk mendayagunakan/mengoptimalkan BMN yang memiliki kondisi idle capacity atau belum semua kapasitas dari BMN tersebut termanfaatkan (under capacity).

Dalam konteks BMN KKKS, sisa kapasitas BMN yang belum termanfaatkan disewa oleh pihak ketiga dan sebagai imbalannya, negara selaku pemilik barang memperoleh pembayaran sewa. BMN KKKS yang masih undercapacity tersebut dapat disewa oleh pihak ketiga dengan persyaratan optimalisasi manfaat tersebut tidak mengganggu/harus mendukung kegiatan hulu migas serta memenuhi ketentuan peraturan-perundang-undangan. Selama 2014 jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari pemanfaatan BMN KKKS adalah sebesar Rp98.359.278.897,00.

Pengelolaan BMN Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dititikberatkan pada penyelesaian kegiatan Inventarisasi dan Penilaian (IP) aset PKP2B dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BUN Transaksi Khusus disamping melakukan proses persetujuan atas usulan-usulan pemindahtanganan dalam bentuk penjualan lelang dan hibah.

SOA Contractors of Cooperation Contract (KKKS) management which has been conducted by the Ministry of Finance was dominated by process of alienation with auction and grants. Besides that SOA management activities also began to explore the utilization activities. In general, the utilization of SOA refered to activities to empower/optimize SOA which had idle capacity or not utilized optimally (under capacity).

In the context of SOA Contractors of Cooperation Contract (KKKS), the rest of SOA untapped capacities was leased by third party and in return, the state as the owner of the goods obtain payment of rent. SOA Contractors of Cooperation Contract (KKKS) which were still undercapacity could be hired by third party with the requirements of optimizing the benefits and did not disturb/should support the upstream oil and gas activities as well as comply with statutory regulations. During 2014 the amount of non-tax state revenue resultied the use of SOA Contractors of Cooperation Contract (KKKS) amounted for IDR98,359,278,897.00.

Management of SOA Coal Mining Agreement (PKP2B) focused on the completion of Inventory and Assessment (IP) on PKP2B assets in the context of preparing BUN Special Transactions Financial Statements and in addition to approval process of proposals for the alienation in the form of auction and grants.

pengelolaan kekayaan negara lain-lainOther State Assets Management


Optimalisasi Pengelolaan Aset Eks BPPN, Aset Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan Aset Eks BDL pada tahun 2014 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.06/2014 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan tanggal 27 Februari 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 151/PMK.06/2014 tentang Penetapan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) tanggal 16 Juli 2014.

Inventarisasi dan identifikasi aset BDL telah dilakukan dalam rangka penanganan kewajiban BDL eks Program Penjaminan Pemerintah melalui serah terima aset BDL dari Tim Likuidasi BDL kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan. Inventarisasi dan identifikasi aset BDL eks Program Penjaminan Pemerintah tersebut dilakukan terhadap tiga BDL, yaitu PT Bank Global Internasional Tbk (DL), PT Bank Asiatic (DL) dan PT Bank Dagang Bali (DL).

Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait Kebijakan Bidang Aset Eks Tegahan Bea Cukai, Barang Muatan Kapal Tenggelam, Barang Rampasan, Aset Bekas Milik Asing/Cina, Kekayaan Negara Potensial, dan Aset Lain-lain antara lain:a. Penyusunan pondasi penatausahaan Barang

Rampasan;b. Focus Group Discussion Neraca Sumber Daya Alam

bersama Kementerian Keuangan dan perwakilan World Bank;

c. Konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus pada Eselon I DJKN;

d. Pembahasan Penyusunan MoU Kementerian Keuangan dan Badan Narkotika Nasional tentang Koordinasi dan Kerjasama dalam Rangka Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Precursor Narkotika;

e. Rapat Kerja Kementerian Keuangan dengan Badan Akuntabilitas Kinerja DPR RI yang membahas permasalahan Barang Rampasan;

Optimization of ex-BPPN Asset, Managed Asset by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), and Ex-BDL Asset in 2014 had issued PMK No. 43 / PMK.06 / 2014 related to Management of Asset Ex-Bank in Liquidation by Minister of Finance dated February 27, 2014 and PMK No. 151 / PMK.06 / 2014 on Establishment of Accounts Receivable Quality and Allowance for Doubtful Accounts for Ex-BPPN and Ex-Asset Managed by PT PPA (Persero) dated July 16th, 2014.

Inventory and BDL asset identification had been done in order to handle BDL obligations ex-Government Guarantee Program through transferring BDL assets from BDL liquidation team BDL to the Government cq Ministry Of Finance. Inventory and BDL asset identification ex-Government Guarantee Program was conducted to three BDL, namely PT Bank Global Internasional Tbk (DL), PT Bank Asiatic (DL) and PT Bank Dagang Bali (DL).

Several activities had been carried out related to ex-customs duty confiscated asset, goods cargo from sinking ship, confiscated goods, used assets owned by foreign/Chinese, potentially state asset and other assets include:

a. Creating foundation for managing confiscated goods.;b. Held Focus Group Discussion about Natural

Resources Balance Sheet with Directorate of APK DJPbn and World Bank representatives;

c. Consolidation for preparation of financial statement within Assistant General Treasurer Special Transactions Accounting level Unit in first degree Echelon in Directorate General of State Asset;

d. Discussion for forming Ministry of Finance and the National Narcotics Agency MoU about coordination and cooperation related to the implementation of prevention and eradication of drug abuse as well as illega trading in drugs and narcotics Precursor;

e. Working Meeting between Ministry of Finance and Performance Accountability Agencies of House of Representatives that address issues about confiscated Goods;


f. Pembahasan Rencana Aksi Pengukuhan Kawasan Hutan bersama UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi);

g. Pembahasan Upaya Penegakan Hukum untuk Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan bersama REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation);

h. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi terkait dengan kebijakan Bidang Aset Eks Tegahan Bea Cukai, Barang Rampasan, Aset Bekas Milik Asing/Cina;

i. Pembahasan dan kajian terkait permasalahan pengelolaan yang berasal dari penyerahan Badan Internasional dan kebijakan pemanfaatan Barang Muatan Kapal Tenggelam.

f. Discussion on Forest Area Conservation Action Plan with UKP4 (Presidential Working Unit for Monitoring and Controlling Development) and KPK (Corruption Eradication Commission);

g. Discussion on Law Enforcement Efforts to Support Management of Sustainable Natural Resources with REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation);

h. Mentoring, Monitoring, and Evaluation related to policy about to ex-customs duty confiscated asset, confiscated goods, used assets owned by foreign/Chinese.

i. Discussion and study of problems related to management issue from the International Agency and policies of goods cargo from sinking ship utilization.


Keterlibatan DJKN dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) didasarkan pada UU No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan PMK No. 04/PMK.08/2008 Tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara. Pada tahun 2014, DJKN berhasil menyampaikan usulan Daftar Nominasi Aset yang berasal dari BMN senilai Rp25,60 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

DJKN involvement in the issuance of Sovereign Sharia Securities Assets (SBSN) based on Constitution Law No. 19/2008 on State Sharia Securities Asset and PMK No. 04 / PMK.08 / 2008 about Sharia Securities Asset Management Derived from SOA. In 2014, DJKN managed to convey nomination list proposal derived from SOA worth IDR25,60 trillion, with details as follows:

Sumber / Source:DJKN, 2014DJKN, 2014

Tabel IV-49 dafTaR nomInasI aseT yang beRasal daRI bmnTable IV-49 List Proposal Derived From SOA

No. Surat UsulanProposal Letter

PerihalAbout

Nilai Usulan (Rp)Proposed Value (IDR)

1. S-93/KN.6/2014 17 Maret 2014March 17, 2014

Penyampaian Tambahan Usulan Daftar Nominasi Aset (DNA) Dalam Rangka Penerbitan SBSN Submission of Additional Asset Nomination List related to issuance of SBSN

20.254.561.640.376

2. S-178/KN.6/2014 3 Juni 2014June 3, 2014

Penyampaian Tambahan Usulan Daftar Nominasi Aset (DNA) Dalam Rangka Penerbitan SBSN Submission of Additional Asset Nomination List related to issuance of SBSN

5.345.840.158.652

Total UsulanTotal Proposed Value 25,600,401,799,028

Penyiapan BMn sebagai aset surat Berharga syariah negara (sBsn)Preparation of SOA as Sovereign Sharia Securities Asset (SBSN)


Rekapitulasi penyampaian Daftar Nominasi Aset untuk SBSN dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Recapitulation of asset nomination list related to issuance of SBSN can be seen in the table below


gRafIk IV-20 usulan dafTaR nomInasI aseT sbsnTahun 2008-2014 (dalam TRIlIun Rp)Graphic IV-20 Asset Nomination List of SBSN 2008-2014 (in IDR trillion)

20,00

30,00

40,00

50,00

0

60,00

10,00

2008 2010 20122009 2011 2013 2014

6,38

11,99

5,34

50,45

20,39

22,66

6,16

27,226,78

14,39

3,76

17,00

5,35

20,26

a. Lelang BMN yang Berasal dari Gratifikasi KPK

Pada 2014, Kementerian Keuangan c.q. DJKN telah menerima beragam barang gratifikasi, lelang terhadap barang gratifikasi tersebut dilakukan oleh KPK pada 10 -11 Desember 2014 di Yogyakarta. Dalam event tersebut, DJKN berhasil melelang 213 lot barang gratifikasi dari total 240 barang yang

a. SOA Auction Derived from KPK’s Gratification Goods

In 2014, the Ministry of Finance c.q. Directorate General of State Asset Management has received a variety of gratification goods, gratifications goods auction has been done by KPK on December 10th-11st, 2014 in Yogyakarta. In that event, Directorate General of State Asset Management successfully

TanahLand

BangunanBuilding

perkembangan lelangAuction Trend


ditawarkan dan ditayangkan dalam acara Mata Najwa di Metro TV. Selain untuk menjalankan fungsi penegakan hukum, pelaksanaan lelang atas BMN yang berasal dari gratifikasi KPK tersebut juga memiliki peran dalam memberikan sosialisasi terkait pengelolaan kekayaan negara kepada masyarakat umum, mengingat pada setiap pelaksanaan lelang barang gratifikasi, diikuti oleh banyaknya masyarakat yang sangat antusias. Dengan publikasi yang luas serta diiringi animo masyarakat yang tinggi, penyelenggaraan lelang atas BMN yang berasal dari gratifikasi KPK tersebut memiliki nilai tambah tersendiri dalam mengampanyekan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat dan menyosialisasikan aksi yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung Indonesia yang bebas korupsi.

b. Pelaksanaan Lelang melalui E-mail (ALE)

Kementerian Keuangan c.q. DJKN sebagai regulator utama dari pelaksanaan lelang di Indonesia telah melaksanakan lelang e-mail melaui 53 KPKNL di seluruh Indonesia dengan melibatkan kemitraan strategis perbankan dengan BNI, Bank Mandiri dan BRI. Beberapa hasil lelang e-mail sebagai berikut

auctioned 213 lots of gratification goods from a total of 240 items were offered and shown in Mata Najwa show on Metro TV. In addition to carry out law enforcement functions, the auction on SOA gratification that comes from the KPK also has a role in providing socialization related to the management of SOA to public, given on each gratification goods auction, was followed by the number of people who are very enthusiastic. With a wide publication and accompanied by high public interest, the SOA gratification auction event that comes from KPK’s gratification goods gave added value to campaign anti-corruption to public and socialize action has been taken by the Ministry of Finance to support Indonesia’s corruption-free.

b. Auction through E-mail (ALE)

Ministry of Finance c.q. Directorate General of State Asset Management as the main regulator of the auction in Indonesia has implemented an e-mail auction through 53 KPKNL in Indonesia, involving banking strategic partnership with BNI, Bank Mandiri and BRI. Some of the results of the e-mail auction:


KPKNL Uraian Objek Lelang Object Auction

Nilai Limit (Rp)Limit Value (IDR)

Pokok Lelang Principal Value (IDR)

KPKNL Jakarta I

Lelang 1 (satu) paket bongkaran gedung barang milik negara pada Universitas Indonesia Auction of 1 (one) package of demolished SOA (Building) at University of Indonesia

365.789.000 1.266.666.600

KPKNL Jakarta I

Lelang 1 (satu) paket bongkaran bangunan milik Pemerintah Provinsi DKI JakartaAuction of 1 (one) package of demolished SOA (Building) owned by DKI Jakarta Government

82.678.500 187.550.000


KPKNL Uraian Objek Lelang Object Auction

Nilai Limit (Rp)Limit Value (IDR)

Pokok Lelang Principal Value (IDR)

KPKNL Sidoarjo

Lelang 1 (satu) paket aset property eks PPAAuction of 1 (one) package of ex-PPA asset properties.

40.405.000.000 51.311.800.009

KPKNL Bontang

Lelang berupa 36 unit Alat Berat dengan berbagai jenis, merk dan tahun perolehan (aset eks Pertamina)Auction of 36 units of heavy equipments with diverse type, brand and acquisition date (ex- Pertamina Asset).

573.450.150 1.749.000.000

KPKNL Purwakarta Lelang aset eks PPA Auction of ex-PPA asset properties 37.500.000.000 46.000.800.000

KPKNL Tangerang Lelang aset eks PPA Auction of ex-PPA asset properties. 40.000.000.000 46.111.111.111

278 BAB 5Tata Kelola Pemerintahan

279CHAPTER 5Good Corporate Governance

TARI GANDRUNG

Tari Gandrung yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, merupakan

tarian yang menggambarkan ucapan rasa syukur paska panen. Menurut

asal muasal, tarian ini menceritakan terpesonanya masyarakat

Blambangan pada Dewi Sri yang membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Kementerian Keuangan RI bersama dengan instansi terkait bersinergi

mewujudkan kestabilan pertumbuhan ekonomi demi mencapai

kemakmuran bangsa.

Grandrung dance, from Banyuwangi East Java, is a dance that expresses gratitude after good harvest. According to its origin. this dance reflects the way Blambangan people worship Dewi Sri, the Goddess of prosperity. Ministry of Finance Republic of Indonesia together with all related institutions always try to achieve stable economic growth and nation’s prosperity.


tata KelolaPeMerintaHan05gooD CorPorate goVernanCe

BaB


sIsTem pengendalIan InTeRnal

Peningkatan penerapan pengendalian intern di Kementerian Keuangan dilakukan melalui penerapan konsep three lines of defense. Manajemen operasional sebagai lini pertahanan pertama bertanggung jawab penuh atas penerapan pengendalian intern, Unit Kepatuhan Internal (UKI) sebagai lini kedua melakukan pemantauan pengendalian intern, dan Inspektorat Jenderal sebagai lini ketiga melakukan tugas assurance dan konsultasi. Penerapan tersebut dimulai pada 2011 melalui penunjukan unit tertentu di tiap Eselon I untuk melakukan tugas pemantauan. Selanjutnya, dari 2012 sampai 2014 dibentuk UKI yang sifatnya permanen pada semua level unit, baik pusat maupun instansi vertikal. Kerangka kerja penerapan pengendalian intern dan pedoman pemantauan pengendalian intern secara lengkap telah ditetapkan dalam KMK No. 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Kegiatan yang dijalankan pada 2014: (1) melanjutkan pembentukan struktur UKI dan pengisian kelengkapannya; (2) pelatihan akselerasi UKI; (3) pemantauan di tiap Eselon I; dan (4) pengembangan aplikasi pemantauan pengendalian intern.

Struktur UKI pusat telah ditetapkan dalam PMK No. 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Bersamaan dengan itu juga ditetapkan kembali beberapa struktur UKI instansi vertikal DJP dan DJBC. Tiap Eselon I sudah mengisi kelengkapan pejabat/petugas UKI, menyusun Standard

Improvement on internal control within Ministry of Finance is carried out through concept of three lines of defense. Operational management as the first line of defense is fully responsible of internal control while Internal Compliance Unit (UKI) as the second line of defense is monitoring internal control. Inspectorate General as the third line of defense is performing assurance and consulting.

In 2011, specific unit from each Echelon I was appointed to do monitoring. Furthermore, from 2012 until 2014, there were establishment of permanent UKI in each level of central unit and vertical office. The work plan and Internal Controlling Technical Guidance had been issued by KMK No. 32/KMK.9/2013 regarding The Internal Controlling Technical Guidance included a guidance in the main controlling monitoring and a guidance in the implementation effectiveness and design sufficiency.

In 2014, these improvements were firmly established in the following practical activities: (1) Continuing the establishment of UKI and completion of its organization structure; (2) Accelerated training to UKI; (3) Monitoring in each Echelon I; and (4) Development of internal control monitoring application.

Along with stipulation of Central UKI in PMK No. 206/PMK.01/2014 concerning Organization and Administration of Ministry of Finance, Ministry of Finance also set several UKI structure in vertical office DJP and DJBC. Each Echelon I had completed UKI officers, construct SOP and job description of UKI. In order to improve UKI,

Internal Control System


Operating Procedure (SOP) dan uraian jabatan UKI. Untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada, Inspektorat Jenderal akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait struktur, tugas, dan fungsi UKI pada tahun 2015.

Pelatihan akselerasi UKI dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) bekerja sama dengan BPPK sejak 2013. Pada 2014, pelatihan tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk kelas seperti training of trainers, kelas manajerial, kelas reguler petugas UKI, kelas manajer/pimpinan UKI, dan kelas pegawai non-UKI. Total pejabat/pegawai yang berhasil dididik dan dilatih pada 2014 adalah 1.498 orang.Pemantauan pengendalian intern oleh UKI tiap Eselon I 2014 dilakukan dengan memperluas cakupan kegiatan yang dipantau. Perluasan tersebut merupakan kelanjutan pemantauan pengendalian utama yang telah dilakukan 2011, 2012, dan 2013. Selain itu, tiap Eselon I juga melakukan piloting pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan pengendalian intern pada triwulan IV 2014. Piloting tersebut menghasilkan kesimpulan mengenai tingkat efektivitas pengendalian intern dari unit-unit yang menjadi objek piloting. Selain untuk melaksanakan amanat KMK No.32/KMK.09/2013, kegiatan tersebut merupakan salah satu target yang harus dicapai sesuai Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan (KSKK).

Untuk mempermudah administrasi dan proses pemantauan, pada 2014 telah dirintis pengembangan aplikasi pemantauan pengendalian intern yang disebut dengan DUTA UKI (Dukungan Teknis Administrasi UKI). Modul yang sudah diselesaikan adalah modul untuk membantu tugas pemantauan pengendalian utama. Modul ini akan mulai disosialisasikan tahun 2015. Ke depan akan dikembangkan lagi modul lainnya sesuai dengan tugas pemantauan yang dijalankan oleh UKI.

Inspectorate General would evaluate structure, duty and function of UKI in 2015 comprehensively.

Since 2013, accelerated training of UKI was initiated and performed by Inspectorate General and BPPK. In 2014, the training program were done in several forms: training of trainers, managerial classs, regular class for employees assigned to UKI, managerial class for leader of UKI and class for non-UKI employee. These classess were able to train 1.498 participants from management and staff. In 2014, UKI in each Echelon I continue to monitor internal control by expanding the activities being monitored as well. This expansion was to follow up central controlling in 2011, 2012 and 2013. Each unit of Echelon I also piloting for implementation effectiveness and design adequacy for evaluation of internal controlling in the entity level on 4th quarter 2014. This piloting resulted in the conclusion concerning internal control effectiveness of each units being piloting object. This activity was a mandate from KMK No.32/KMK.09/2013 and one of the targets that to be achieved according to Strategic Policy of Ministry of Finance (KSSK).

To facilitate administration and monitoring process, in 2014 Ministry of Finance was pioneering the development of internal control monitoring application, named DUTA UKI. The completed module was a module to assist main duty of monitoring control and would be socialized in 2015. In the future, there would be development of other module in accordance with monitoring duty of UKI.

“piloTing TeRsebuT menghasilkan kesimpulan mengenai TingkaT efekTiviTas pengendalian inTeRn daRi uniT-uniT yang menjadi objek piloTing.

THIS PILOTING RESULTED IN THE CONCLUSION CONCERNING INTERNAL CONTROL EFFECTIVENESS OF EACH UNITS BEING PILOTING OBJECT.


Berlakunya PMK No. 191/PMK.09/2008 menjadi awal penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Melalui PMK tersebut, seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan diharuskan menerapkan dan mengembangkan manajemen risiko di lingkungan masing-masing. Penerapan manajemen risiko ini sesuai dengan amanat pasal 13 ayat (1) PP No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

The stipulation of PMK No. 191/PMK.09/2008 was the beginning of risk management implementation in Ministry of Finance. Each units of Echelon I might apply and develop risk management within their units. According to the article 13 (1) of PP No. 60/2008 concerning Government Internal System which requires leaders and executives at government institution to perform risk assessment.

manajemenRIsIkoRisk Management


Saat ini, manajemen risiko telah diterapkan di seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Seluruh unit Eselon II selaku Unit Pemilik Risiko juga telah menerapkan manajemen risiko dan menjalankan proses manajemen risiko yang terdiri dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan review, serta komunikasi dan konsultasi.

Inspektorat Jenderal selaku Compliance Office for Risk Management secara berkala melakukan penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR). TKPMR dinilai dengan mengevaluasi komponen kepemimpinan, proses manajemen risiko, aktivitas penanganan risiko, dan hasil penerapan manajemen risiko

Hasil penilaian menunjukkan TKPMR Kementerian Keuangan untuk periode penilaian semester I tahun 2014 berada pada level 3 (risk defined) dari 5 level dengan nilai rata-rata tertimbang 68,76. Hasil tersebut lebih baik dari capaian tahun 2013 pada level 3 (risk defined) dengan nilai rata-rata tertimbang 58,66; namun belum memenuhi target TKPMR tahun 2014 dalam Lampiran KMK No. 183/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014–2024, yaitu level 4 (risk managed) dengan nilai minimal 75. Dari 11 unit Eselon I yang dinilai, hanya DJPB, DJPU, ITJEN, dan SETJEN yang mencapai target TKPMR. Hal ini antara lain disebabkan adanya kenaikan target TKPMR yang cukup signifikan pada tahun 2014.

At the implementation level, risk management had been conducted in all of Echelon I units at the Ministry of Finance, including Inspectorate General (ITJEN), Secretariat General (SETJEN), Directorate General of Customs and Excise, Directorate General of Treasury (DJPB), Directorate General of Budget (DJA), Directorate General of State Assets Management (DJKN), Directorate General of Debt Management (DJPU), Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), Fiscal Policy Agency (BKF) and Finance Education and Training Agency (BPPK). All Ecehelon II units also had implemented risk management process which consist of concept establishment, risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk handling, monitoring and review, also communication and consultation.

Inspectorate General as Compliance Office for Risk Management periodically performed an assessment for risk management maturity level (TKPMR). TKPMR is assessed by evaluating four main components which were: leadership, risk management process, risk handling activity, and risk management result.

The assessment result showed that TKPMR reached Level 3 (risk defined) out of 5 with average score of 68.76 ) in the semester I 2014. This result showed an improvement from 2013, which earned 58.66 average score on Level 3 (risk defined). Nevertheless, this result was still below the 2014 TKPMR target as stated in the Appendix, namely level 4 (risk managed) with minimum score of 75, as stipulated in KMK No. 183/KMK.01/2013 concerning Strategic Policies of Ministry of Finance 2014-2024. Only DJPB, DJPU, ITJEN, and SETJEN, out of 11 Echelon-I units assessed, met the TKPMR target. This was due to the significant increase of TKPMR target in 2014.


Eselon I

Nilai TKPMRTKPMR Value

2013 2014

NilaiValue

LevelTingkat

NilaiValue

LevelTingkat

DJPBDirectorat General of Treasury 61.89 3 (Risk Defined) 75.58 4 (Risk Managed)

DJPUDirectorat General of Debt Management 61.69 3 (Risk Defined) 75.44 4 (Risk Managed)

ITJENInspectorate General 65.19 3 (Risk Defined) 75.2 4 (Risk Managed)

SETJENSecretariat General 57.92 3 (Risk Defined) 75.1 4 (Risk Managed)

DJPDirectorat General of Tax 62.25 3 (Risk Defined) 74.02 3 (Risk Defined)

DJADirectorat General of Budget 56.68 3 (Risk Defined) 71.92 3 (Risk Defined)

BPPKFinancial Education and Training Agency 57.8 3 (Risk Defined) 67.2 3 (Risk Defined)

DJBCDirectorat General of Customs and Excise 60.78 3 (Risk Defined) 61.32 3 (Risk Defined)

BKFFiscal Policy Agency 48.59 3 (Risk Defined) 60.43 3 (Risk Defined)

DJKNDirectorat General of State Asset Management 57.18 3 (Risk Defined) 60.29 3 (Risk Defined)

DJPKDirectorat General of Fiscal Balance 55.31 3 (Risk Defined) 59.83 3 (Risk Defined)

KEMENTERIAN KEUANGAN Ministry of Finance 58.66 3 (Risk Defined) 68.76 3 (Risk Defined)

Tabel V-1 penIlaIan TIngkaT kemaTangan peneRapan manajemen ResIkoTable V-1 The Assessment for Risk Management Maturity Level

Sumber / Source:ITJEN, 2014ITJEN, 2014

Upaya-upaya berkelanjutan terus dilakukan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko sebagaimana target Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014–2024 sesuai KMK No. 183/KMK.01/2013 tanggal 17 April 2013 yaitu: (1) Tahun 2014 mencapai level 4 (risk managed) dari skala 5; (2) Tahun 2019 mencapai level 4 (risk managed) dari skala 5; (3) Tahun 2024 mencapai level 5 (risk enabled) dari skala 5.

Ministry of Finance continuously embarks on the risk management improvement in order to reach target as set on Strategic Policy of Ministry of Finance Year 2014-2024 according to KMK No. 183/KMK.01/2013 on April 13th, 2013, which are: (1) level 4 (risk managed) out of 5 in 2014; (2) level 4 (risk managed) out of 5 in 2019; (3) level 5 (risk enabled) out of 5 in 2024.


WhIsTlebloWIngsysTem (WIse)Whistle BlowingSystem (WISE)


Salah satu bentuk pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah pelaksanaan kegiatan pemeriksaan/audit investigasi atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh unsur/pegawai Kementerian Keuangan. Informasi dugaan penyimpangan sebagian besar berasal dari informasi atau pengaduan masyarakat. Untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sejak tahun 2010, Kementerian keuangan telah membangun suatu sistem penerimaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang terstruktur, terdokumentasi dengan baik, dan dapat menyediakan informasi atau laporan yang akurat dan tepat waktu bagi pengambilan keputusan manajemen. Sistem tersebut dikenal dengan nama Whistleblowing System (WISE) Kementerian Keuangan.

Untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan agar dapat lebih cepat mendengar informasi mengenai gejala indikasi

One of audit activities conducted by Inspectorate General Ministry of Finance is investigation audit of alleged misconduct behavior of employees within Ministry of Finance. Information of alleged misconduct behavior mostly collected from public . To encourage participation of officials/staffs in Ministry of Finance and public to prevent and eradicate corruption, since 2010, Ministry of Finance has established a system for receiving and managing public complaints, namely Whistle blowing System. This system provides accurate and punctual information or report for the management in making decision.

Ministry of Finance has provided various channels for complaints submission; namely help desk, phone, fax, short message service(SMS), complaints box, e-mail

“kemenTeRian keuangan Telah membangun suaTu sisTem peneRimaan dan pengelolaan pengaduan masyaRakaT yang TeRsTRukTuR, TeRdokumenTasi dengan baik, dan dapaT menyediakan infoRmasi aTau lapoRan yang akuRaT dan TepaT wakTu bagi pengambilan kepuTusan manajemen.

MINISTRY OF FINANCE HAS ESTABLISHED A STRUCTURED AND WELL DOCUMENTED INFORMATION MANAGING SYSTEM NAMED WHISTLEBLOWING SYSTEM OF MINISTRY OF FINANCE WHICH CAN PROVIDE ACCURATE INFORMATION AND TIMELY FOR MANAGEMENT DECISION MAKING PROCESS.


korupsi dari sudut pandang masyarakat dan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yaitu help desk, telepon, faksimili, layanan pesan singkat (SMS), kotak pengaduan, surat elektronik (email), PO BOX. Pada tahun 2011, Kemenkeu menambahkan sebuah saluran pengaduan yaitu Aplikasi Whistleblowing System Kementerian Keuangan (Aplikasi WISE), sebuah aplikasi yang berbasis web. Aplikasi ini tidak sekedar menyediakan fitur penyampaian pengaduan, tetapi juga memberikan informasi kepada masyarakat atau pejabat/pegawai Kementerian Keuangan yang bertindak sebagai pengadu mengenai kemajuan penanganan pengaduan yang mereka sampaikan.

Dengan demikian, pengadu dapat memantau perkembangan penanganan pengaduan kapan saja dan di mana saja sepanjang terhubung dengan Internet. Tersedianya informasi status penanganan pengaduan melalui fitur pemantauan pada aplikasi WISE menunjukkan keinginan kuat dari Kementerian Keuangan untuk lebih terbuka dan transparan dalam melaporkan akuntabilitas pengelolaan pengaduan kepada masyarakat selaku pengadu.

Pengaduan yang masuk dari berbagai saluran pengaduan akan ditindaklanjuti oleh IBI dan UKI. Tindak lanjut pengaduan oleh IBI dan UKI dibedakan pada substansi pengaduan yang diterima. IBI akan menindaklanjuti pengaduan yang mengandung unsur kecurangan (fraud), sedangkan UKI menangani pengaduan yang bersifat non-fraud. Yang dimaksud dengan pengaduan yang mengandung/bersifat fraud adalah pengaduan yang memuat informasi adanya dugaan penyimpangan oleh pegawai Kemenkeu seperti pemerasan, penerimaan uang secara tidak sah, penyalahgunaan wewenang. Yang dimaksud dengan pengaduan yang bersifat non-fraud adalah pengaduan yang memuat informasi seperti pelanggaran SOP, ketidakhadiran bekerja pegawai tanpa keterangan yang sah, penggunaan narkoba, perkawinan kedua tanpa ijin.

and letter. In 2011, Ministry of Finance launched web based application named Whistleblowing System Application (WISE), a web-based application. This application not only complaint submission feature, but also provides information to public or officials/employees of the Ministry of Finance which acts as the complainant about the complaints progress that they convey.

Therefore, complainants can monitor their complaints progresss anytime, anywhere as long as they are connected to the internet. Complaints progress feature on WISE application showed Ministry of Finance strong desires to become more open and transparent in reporting complaints accountability to public.

Complaints received from various channels of will be followed up by IBI and UKI and classiefied based on the substance. IBI will follow up fraud-related complaints while UKI will handle non-fraud complaints. Fraud complaint can be described as information regarding alleged misbehavior conducted by employees of the Ministry of Finance such as extortion, receiving money illegally and abuse of authority. Meanwhile, non-fraud complaint contains information such as: SOP violation, absence of employees without legitimate description, drugs use and second marriage without permission.


Hasil dari tindak lanjut pengaduan baik oleh IBI maupun UKI adalah rekomendasi yang berupa usulan kepada pejabat yang berwenang menghukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai yang terbukti melanggar disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pengembalian uang, pelimpahan kasus oleh UKI kepada IBI (apabila dalam penanganan pengaduan ternyata terdapat dugaan pelanggaran disiplin berat), dan pelimpahan kasus oleh Itjen kepada Aparat Penegak Hukum (dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana).

Sebagai Kementerian yang pertama memiliki Whistleblowing System, Whistleblowing System Kementerian Keuangan telah dijadikan benchmark oleh beberapa kementerian / lembaga, perbankan serta BUMN. Instansi yang telah melakukan benchmark adalah Bank Indonesia, Pegadaian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Perhubungan.

Selama tahun 2014 telah diterima 477 pengaduan melalui WISE, dimana sejumlah 342 pengaduan telah selesai ditangani, dan 135 pengaduan sedang dalam proses tindak lanjut. Berdasarkan klasifikasi ada/tidaknya indikasi tindak kecurangan (fraud), sejumlah 154 pengaduan terindikasi fraud, sedangkan 323 pengaduan tidak terindikasi fraud.

IBI and UKI will follow up complaints by giving recommendation to the authorized officials to give punishment to employees proven for violating the Government Regulation Number 53 of 2010 concerning civil servant disciplines money refund, devolution of cases from UKI to IBI (if in the cases of handling process, there is a severe disciplinary violations), and cases devolution from inspectorat general to law enforcement authorities (if there is an allegation of criminal case)

As the first Ministry establishing Whistleblowing System, The Ministry of Finance whistleblowing system had been used as a benchmark by several ministries/agencies, banks and state owned enterprise. Institutions who had done benchmarking were Bank Indonesia, National Pawnshop, Institute for Procurement of Goods and Services, Ministry of Health, Ministry of Religious Affairs, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Ministry of Women’s Empowerment, Ministry of Rural Development, and Ministry of Transportation.

During 2014, WISE had received 477 complaints. Among them, 477 complaints were completed and acted upon and 135 complaints were at follow up stage. Further classification by fraud indications showed that there were 154 complaints of alleged fraud and 323 were non-fraud.

“selama Tahun 2014 Telah diTeRima 477 pengaduan melalui wise, dimana sejumlah 342 pengaduan Telah selesai diTangani, dan 135 pengaduan sedang dalam pRoses Tindak lanjuT.

DURING 2014, WISE HAD RECEIVED 477 COMPLAINTS. AMONG THEM, 477 COMPLAINTS WERE COMPLETED AND ACTED UPON AND 135 COMPLAINTS WERE AT FOLLOW UP STAGE.


keTeRbukaan InfoRmasIInformation Disclosure


gambaran umum Kebijakan Pelayanan informasi Publik Kementerian Keuangan

Dalam rangka mengimplementasikan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan menerapkan nilai “Pelayanan” dari lima nilai-nilai Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan menindaklanjutinya dengan beberapa aksi nyata demi terwujudnya pelayanan informasi kepada stakeholders.Dimulai dengan penyusunan payung hukum untuk penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 278/KMK.01/2012 yang menetapkan beberapa pejabat yang menangani kehumasan maupun dokumentasi sebagai PPID di masing-masing unit Eselon 1 yang dikoordinasikan juga oleh PPID Sekretariat Jenderal sebagai Koordinator PPID di Kementerian Keuangan.

Penunjukan beberapa PPID tersebut didasarkan dengan pertimbangan cakupan wilayah kerja yang sangat luas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia serta jenis pekerjaan yang heterogen. Penunjukkan tersebut ditunjang dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 132/PMK.01/2012, yang menjadi pedoman layanan informasi publik bagi PPID di lingkungan Kementerian Keuangan.

Setelah penyusunan regulasi, hal krusial berikutnya yang menjadi fokus adalah penyediaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) maupun Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang melibatkan proses pengumpulan materi serta klasifikasi. Kegiatan tersebut menjadi sesuatu hal yang sangat menantang, mengingat pemahaman tentang keterbukaan informasi dari masing-masing pemilik informasi sangat beragam.

In order to implement UU No. 14/2008 on Public Information Disclosure (UU KIP) to provide public with the best and free corruption, collusion and nepotism and apply value of “service” from five values of Ministry of Finance, Ministry of Finance took several concrete actions to realize information system for stakeholders. It started with preparing of legal protection for the appointment of information management and documentation officer (PPID) in Ministry of Finance through Minister of Finance Decree (KMK) No. 278/KMK.01/2012 which established several officers to handle public relations and documentations as PPID in each Echelon 1 and it would be coordinated by Secretariat General as a coordinator of PPID in Ministry of Finance.

Appointment of some PPID was based on consideration of coverage area spread in all over Indonesia as well as the kind of heterogeneous work. The appointment was supported by the issuance of Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia (PMK) No. 132/PMK.01/2012, which served as the guidelines of public information services for PPID in Ministry of Finance.

After regulation preparation, the next crucial things that became focus is the provision of public information based on UU KIP and Information Commission Regulations No. 1/2010 on Public Information Service Standard which involves in collecting and clarification of materials. Those activities became something challenging because each information owners had diversed understanding of information.

The Overview of Public Information Services of Ministry of Finance


Dengan melakukan koordinasi bersama unit terkait secara intens dan reguler maka akses terhadap informasi dari masing-masing unit semakin mudah. Pemahaman yang mendalam atas UU KIP dan peraturan perundang-undangan terkait sangat membantu dalam proses klasifikasi informasi ini sehingga dapat menentukan dengan pasti mengenai informasi yang dapat diakses oleh publik maupun yang dikecualikan untuk diakses sesuai dengan uji konsekuensi.

Selanjutnya, dari informasi yang berhasil dihimpun, Kementerian Keuangan melakukan publikasi melalui media elektronik (website, Giant LED, CD interaktif) maupun media cetak (majalah Media Keuangan, papan pengumuman, laporan tahunan, booklet, advertorial). Selain sebagai fasilitator untuk implementasi UU KIP, Koordinator PPID juga memberikan asistensi kepada masing-masing PPID dalam pengelolaan informasi dan penanganan keberatan dan sengketa informasi publik.

Selain hal-hal tersebut, guna memberikan layanan yang baik dan berorientasi kepada kepuasaan Pemohon informasi, maka PPID Kementerian Keuangan menyediakan ruang layanan khusus Pemohon informasi serta menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) agar setiap layanan memiliki standar layanan dan sejalan dengan amanat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Ruang pelayanan informasi tersebut dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mumpuni dalam pelaksanaan layanan.

Through the intense and regular coordination with related unit, the access of information from each unit becomes easier. The deep understanding of UU KIP and related regulation was very helpful in this classification process that could determine which information could be access by public and were excluded to be accessed based on consequences test.

Furthermore, from information gathered, Ministry of Finance published via electronic media (i.e. websites, giant LED, interactive CD) or print media (i.e. Financial Media Magazine, bulletin boards, annual report, booklet, advertorial. Coordinator PPID as a facilitator for implementing UU KIP, also provided assistance to each PPID in information management as well as to deal with public information objections and disputes.

In addition, in order to provide a good service and oriented to the satisfaction of Applicant information, PPID Ministry of Finance provided service room special for Applicant information and to develop Standard Operational Procedures (SOP), so each service had a service standard and in line with the mandate of UU No. 25/2009 on Public Service. Information service room was equipped with facilities and infrastructures were qualified in the implementation of the service.

“pemahaman yang mendalam aTas uu kip dan peRaTuRan peRundang-undangan TeRkaiT sangaT membanTu dalam pRoses infoRmasi

THE DEEP UNDERSTANDING OF UU KIP AND RELATED REGULATION IS VERY HELPFUL IN THIS INFORMATION PROCESS


Dalam pelaksanaan tugas PPID sehari-hari, saat ini PPID Kementerian Keuangan telah menyusun tujuh SOP. Ketujuh SOP tersebut antara lain: (i) SOP Klasifikasi Informasi, (ii) SOP Pelayanan Informasi, (iii) SOP Penanganan Keberatan, (iv) SOP Penanganan Sengketa Informasi melalui Ajudikasi non Litigasi, (v) SOP Penanganan Sengketa Informasi melalui Mediasi, (vi) SOP Pengaduan Layanan, dan (vii) SOP Penyampaian Laporan Informasi Publik.

Terkait implementasi SOP Penanganan Pengaduan dan guna memastikan pelayanan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang ada, maka dibentuklah Gugus Kendali Mutu (GKM). GKM menerima pengaduan dari Pemohon informasi/Pelapor atas layanan Petugas informasi. Berdasarkan laporan tersebut, GKM akan mempelajari dan mengevaluasi setiap pengaduan yang masuk serta melakukan konfirmasi sebagai tindak lanjut dari pengaduan. Selanjutnya GKM akan memberikan tanggapan atau rekomendasi kepada PPID serta menyampaikannya juga kepada pelapor. Hasil tanggapan tersebut nantinya akan dijadikan bahan masukan untuk perbaikan kepada PPID agar dapat menjalankan tugasnya lebih baik lagi.

In the implementation of the tasks of PPID daily, currently PPID Ministry of Finance had compiled seven SOP. The seventh SOP included: (i) Information Classification SOP, (ii) Information Service SOP, (iii) Objections Handling SOP, (iv) Information Dispute Management through Non-Litigation Adjudication SOP, (v) Information Dispute Management through Mediation SOP, (vi) Service Complaints SOP, and (vii) Public Information Report SOP.

Related to complaints management SOP and to ensure that service could be implemented based on existing standard, there would be established Gugus Kendali Mutu (GKM). GKM received complaints from information applicants/reporter on service information officer. Based on the report, GKM would study and evaluate any complaints and confirm as a follow-up of complaints. Furthermore, GKM would provide feedback or recommendations to PPID and also delivered it to complainant. The results of these responses would be used as input for improvement of PPID to do their duties better.

Terkait hasil evaluasi penilaian keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan pada 2013, PPID Kementerian Keuangan tidak serta-merta merasa puas. Dengan semangat kesempuraan yang ada pada nilai-nilai Kementerian Keuangan, PPID Kementerian Keuangan melaksakan beberapa aksi selama 2014. Antara lain dengan penyempurnaan organ yang dimiliki untuk melaksanakan fungsi layanan informasi, pengelolaan sengketa, serta pengelolaan data dan informasi. Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIK) dan review informasi yang Daftar Informasi yang Dikecualikan (DID). Proses tersebut dibahas bersama-sama unit teknis terkait agar

Related to evaluation result of public information disclosure assessment conducted in 2013, PPID ministry of Finance would not directly satisfy. In the spirit of perfection in Ministry of Finance values, PPID Ministry of Finance did some actions within 2014. Those actions included improvement of organ to perform information service functions, dispute management, and data and information management. In addition, update public information list and information review regularly were not less important. This process was discussed with related technical unit in order to make the explanation more comprehensive. Accordingly, PPID in Ministry of Finance elaborated other information generated by each unit Echelon 1 with the

gambaran umum perkembangan tahun 2014Overview of Developments in 2014


pembahasannya menjadi lebih komprehensif. Sejalan dengan hal tersebut, PPID di lingkungan Kementerian Keuangan mengelaborasi informasi-informasi lain yang dihasilkan oleh masing-masing unit Eselon 1 dengan tujuan untuk memperluas informasi yang dapat diakses oleh publik. PPID Kementerian Keuangan pada 2014 ini juga secara aktif mendukung rencana aksi yang ditentukan oleh UKP4 dan Bappenas guna mendorong implementasi keterbukaan informasi publik (Renaksi PPK).

Salah satu program unggulan yang dilaksanakan pada tahun 2014 dan merupakan tindak lanjut dari rekomendasi laporan pelayanan informasi publik 2013 adalah pembangunan sistem informasi PPID yang berbasis website guna mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Dengan adanya sistem informasi tersebut diharapkan mobilitas masyarakat dalam memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan secara transparan dapat dilayani dengan mudah dan cepat.

Sistem informasi tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu layanan online kepada Pemohon informasi (www.e-ppid.kemenkeu.go.id) yang bersifat internet serta aplikasi back-office bagi administrator PPID yang bersifat intranet. Pemohon informasi juga dapat memanfaatkan fasilitas online tersebut untuk mengajukan permohonan

aim to expand available information to public. PPID Ministry of Finance in 2014 also actively supports the plan of actions decided by UKP4 and Bappenas to encourage implementation of public information disclosure (Renaksi PPK).

One of the main program implemented in 2014 as the follow up of the recommendations of public information service report 2013 is the development of web-based PPID to anticipate the development of rapid information technology. With this information system, public are expected to get information related to Ministry of Finance’s task and duty easily and effectively.

The information system is divided into two parts, online service to applicants (www.e-ppid.kemenkeu.go.id) and back-office application for PPID administrator. Applicants can also avail the online facility to apply information and submission of public information objections, so a applicants does not need to submit the letter or come


informasi dan pengajuan keberatan informasi publik, sehingga Pemohon tidak perlu menyampaikan surat ataupun datang langsung ke PPID Kementerian Keuangan. Permohonan tersebut akan diproses sesuai dengan peraturan yang ada dan nantinya tanggapan dari PPID Kementerian Keuangan juga akan disampaikan secara langsung melalui e-mail kepada pemohon informasi. Guna menambah pemahaman masyarakat terhadap regulasi terkait keterbukaan informasi publik, maka dalam aplikasi tersebut juga disediakan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

Selain sistem informasi layanan tersebut, PPID Kementerian Keuangan juga sedang mengembangkan aplikasi database informasi dan dokumen untuk mendukung pelaksanaan tugas PPID mengingat saat ini sistem informasi yang ada masih bersifat intranet dan belum terkoneksi antar PPID di lingkungan Kementerian Keuangan. Diharapkan dengan sistem tersebut, layanan informasi menjadi lebih prima dan pemohon informasi publik dapat semakin mudah mengakses informasi publik yang ada di Kementerian Keuangan. Dalam aplikasi tersebut, informasi publik yang disediakan tidak hanya informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, namun juga informasi yang wajib tersedia setiap saat yang dalam pengunggahan datanya melibatkan peran serta masing-masing PPID di lingkungan Kementerian Keuangan.

directly to PPID Ministry of Finance. The application will be processed based on existing rules and response from PPID Ministry of Finance will also be delivered directly via e-mail to the information applicant. In order to increase public understanding about public information disclosure, this application also provides laws and regulations concerning public information disclosure.

Besides service information system, PPID Ministry of Finance also develops information and document database application to support duty of PPID because currently the existing information system is still using intranet and it is not connected yet among PPID in Ministry of Finance. By having this system, information services is expected to be better. In addition, information applicant will have more access to public information of MoF. This application does not only provide mandatory information that should be announced periodically, but also information that should be available at anytime, in which the data uploading involves each PPID in the MoF.

“salah saTu pRogRam unggulan yang dilaksanakan pada Tahun ini adalah pembangunan sisTem infoRmasi ppid yang beRbasis websiTe

ONE OF THE MAIN PROGRAM IMPLEMENTED THIS YEAR IS THE DEVELOPMENT OF WEB-BASED PPID INFORMATION SYSTEM.


gambaR V-1 WebsITe ppId Figure V-1 PPID’s Website

Sumber / Source:KLI, 2014 KLI, 2014


gambaR V-1 back offIce sIsTem InfoRmasI ppId Figure V-2 PPID’s Back Office Information System

sumbeR: klI, 2014Source : KLI, 2014


Tahap akhir dari seluruh program ini dan dirasa sangat penting oleh PPID Kementerian Keuangan adalah proses evaluasi guna mengetahui permasalahan maupun kekurangan dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Evaluasi tersebut melibatkan Atasan PPID, PPID, GKM dan Organ PPID. Hal-hal yang dievaluasi antara lain jumlah dan substansi dari sengketa informasi yang dihadapi, hasil monitoring GKM, pelaksaan putusan, pencapaian indikator kinerja utama (IKU) terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik, waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan, dan jenis informasi yang dimohonkan oleh Pemohon. Nantinya dari hasil evaluasi tersebut digunakan untuk melakukan penilaian terhadap SOP yang ada serta pemutakhiran dari daftar informasi publik serta daftar informasi yang dikecualikan ataupun infrastruktur lain yang terkait.

The last step of all program and the most important to PPID Ministry of Finance is the evaluation process to recognize the problem and weakness of the public information disclosure. The evaluation involves top level PPID, PPID, GKM and PPID organ. Things that are evaluated includes number and substance of information dispute, GKM monitoring result, the verdict implementation, the achievement of key performance indicators (KPI) related to the implementation of public information disclosure, time needed to provide service, and types of information that is requested by the applicant. The evaluation result will be used to assess the existing SOP and also updating public information list and exempted information list or other related infrastructure.

“dihaRapkan dengan sisTem TeRsebuT, layanan infoRmasi menjadi lebih pRima dan pemohon infoRmasi publik dapaT semakin mudah mengakses infoRmasi publik yang ada di kemenTeRian keuangan.

BY HAVING THIS SYSTEM, INFORMATION SERVICES IS EXPECTED TO BE BETTER. IN ADDITION, INFORMATION APPLICANT WILL HAVE MORE ACCESS TO PUBLIC INFORMATION OF MOF.


Selama 2014, PPID di lingkungan Kementerian Keuangan menerima 210 permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama delapan hari kerja, dimana 169 permohonan dikabulkan sepenuhnya dan 16 permohonan dikabulkan sebagian. Sementara itu, 25 permohonan ditolak dengan rincian sepuluh penolakan karena informasi dikecualikan, 13 penolakan karena informasi tidak dikuasai/belum didokumentasikan, dan dua penolakan karena alasan lainnya. Latar belakang pemohon informasi pun beragam, terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan/media, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk pengawasan kinerja badan publik, penelitian, dan sinkronisasi pembangunan di daerah.

During 2014, PPID Ministry of Finance received 210 information requests with the average service time during eight working days, where 169 petitions are fully granted and 16 petitions are partially granted. Meanwhile, 25 petitions were rejected by the details of ten rejections because the information is excluded, 13 rejection because the information was not well understand/has not been documented and two rejections due to other reasons. Background of information applicant also varied, consist of a Non Governmental Organization (NGOs), Journalists/media, students, academicians, and publics. The aim of using information is mostly for monitoring performance of public bodies, research and synchronizations of regional development.

BulanMonth

Jumlah Permohonan

Number of Applicants

Waktu rata-rata

pelayanan (hari kerja)

Average Service Time

(working days)

JumlahPermohonan

yang dikabulkanNumber of Accepted

Applicants Jumlah Permohonan yang ditolak

Number of Rejected

Applicants

Alasan Permohonan DitolakReason of Rejection

SepenuhnyaFully

Accepted

SebagianPartially Accepted

DikecualikanExemption

Tidak Dikuasai/Belum Selesai

DidokumentasikanDocumentation

is not Controlled/Not Finished

LainnyaOthers

JanJan 14 14 13 1 0 - 0 -

FebFeb 12 8 10 0 2 - 2 -

MarMar 14 5 11 2 1 - 1 -

AprApr 16 8 15 0 1 - 0 -

Tabel V-2 RIncIan pelayanan InfoRmasI publIk Tahun 2014Table V-2 Public Information Service Detail in 2014


rincian pelayanan informasi publikPublic Information Service Detail


BulanMonth

Jumlah Permohonan

Number of Applicants

Waktu rata-rata

pelayanan (hari kerja)

Average Service Time

(working days)

JumlahPermohonan

yang dikabulkanNumber of Accepted

Applicants Jumlah Permohonan yang ditolak

Number of Rejected

Applicants

Alasan Permohonan DitolakReason of Rejection

SepenuhnyaFully

Accepted

SebagianPartially Accepted

DikecualikanExemption

Tidak Dikuasai/Belum Selesai

DidokumentasikanDocumentation

is not Controlled/Not Finished

LainnyaOthers

MeiMay

20 1218 2 - - 1 -

JunJun

14 106 5 3 - 2 1

JulJul

18 813 2 3 1 2 -

AgustAug 19 8 15 3 1 1 0 -

SeptSept 18 6 11 1 6 3 3 -

OktOct 22 5 17 0 5 3 2 -

NovNov 28 5 26 0 2 1 0 1

DesDec 15 6 14 0 1 1 0 -

JumlahTotal 210 8 169 16 25 10 13 2

Selanjutnya, guna mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi publik, Kementerian Keuangan berupaya secara optimal untuk menyediakan informasi yang akurat dan mutakhir melalui beberapa sarana antara lain:• Situs Kementerian Keuangan

(http://www.kemenkeu.go.id/);• Contact Center Kementerian Keuangan yang terdiri dari

Aplikasi Contact Us di situs Kementerian Keuangan; SMS Center; Pelayanan secara langsung (Desk Info), dan e-mail.

Furthermore, in order to facilitate public access to public information, Ministry of Finance sought to optimally provide accurate and timely information through several media, i.e.:

• Ministry of Finance website (http://www.kemenkeu.go.id/);

• Ministry of Finance’s contact center, i.e. Contact Us application in Ministry of Finance website; SMS center; Desk Info and email.


gRafIk V-1 akses Web kemenkeuGraph V-1 Ministry of Finance Web Access

JanJan

FebFeb

MarMar

AprApr

MeiMay

JunJun

JulJul

AgustAug

SepSep

OktOct

NopNov

DesDec

<50000

<100000

<150000

<200000

<250000<300000<350000

116.322 106.000 109.154 100.290

165.306142.744

118.056

298.554

223.959

182.271156.697

133.958

gRafIk V 2 layanan InfoRmasI melaluI conTacT cenTeRkemenTeRIan keuanganGraph V-2 Information Service via Ministry of Finance Contact Center

JanJan

FebFeb

MarMar

AprApr

MeiMay

JunJun

JulJul

AgustAug

SepSep

OktOct

NopNov

DesDec

<100

<200

<300

<400

<500

<600

<700

<800

<900

<1000

284 285 266224

260 266

185

387

893

502

367 361




Selama 2014, PPID di lingkungan Kementerian Keuangan melayani 17 keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID dan tiga keberatan diselesaikan melalui Komisi Informasi.

During 2014, PPID Ministry of Finance received 17 objections were filled to their PPID head and three objections were resolved through the information commission.

BulanMonth

Jumlah KeberatanNumber of Objections

Tanggapan Atasan PPID

atas KeberatanObjection Response of

PPID Head Penyelesaian Sengketa ke

Komisi Informasi

Dispute Resolution to Information Commission

Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Litigasi

di Komisi InformasiMediation Result/

NonLitigation Adjudication in

Information Commission

Status Putusan Komisi InformasiInformation Commission

Decision Status

MenerimaAccepted

MenolakRejected

BerhasilSucceed

GagalFail

Menguatkan Atasan PPID

Stronger PPID Head

Menguatkan Pemohon InformasiStronger

Information Applicants

JanJan

-- - - - - - -

FebFeb - - - - - - - -

MarMar 2 2 - - - - - -

AprApr - - - - - - - -

MeiMay 2 - 2 2 1 1 1 -

JunJun 2 1 1 1 - 1 1 1

Tabel V-3 RIncIan pelayanan InfoRmasI publIk januaRI-junITable V-3 Public Information Service Detail January- June


rincian penyelesaian sengketa informasi publikDetails of Public Information Dispute Resolution


Tabel V-3 RIncIan pelayanan InfoRmasI publIk julI-agusTusTable V-3 Public Information Service Detail July-August


BulanMonth

Jumlah KeberatanNumber of Objections

Tanggapan Atasan PPID

atas KeberatanObjection Response of

PPID Head Penyelesaian Sengketa ke

Komisi Informasi

Dispute Resolution to Information Commission

Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Litigasi

di Komisi InformasiMediation Result/

NonLitigation Adjudication in

Information Commission

Status Putusan Komisi InformasiInformation Commission

Decision Status

MenerimaAccepted

MenolakRejected

BerhasilSucceed

GagalFail

Menguatkan Atasan PPID

Stronger PPID Head

Menguatkan Pemohon InformasiStronger

Information Applicants

JulJul 3 2 1 - - - - -

AgustAug

41 3 - - - - -

SeptSept 2 1 1 - - - - -

OktOct 1 - 1 - - - - -

NovNov 1 - 1 - - - - -

DesDec - - - - - - - -

17 7 10 3 1 2 1 1

“pengembangan sisTem infoRmasi ppid dengan melakukan inTeRkoneksi dengan seluRuh ppid di lingkungan kemenTeRian keuanganDEVELOPMENT OF PPID INFORMATION SYSTEMS TO INTERCONNECT WITH ALL PPID IN MINISTRY OF FINANCE


Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan sebagai berikut:• Sinergi antara pengelola layanan informasi publik

dengan unit teknis masih rendah sehingga pelayanan informasi publik belum terlaksana dengan baik;

• Mekanisme layanan untuk unit Eselon 1 yang memiliki kantor vertikal, mengingat batas waktu penyampaian tanggapan sepuluh hari kerja dengan perpanjangan tujuh hari kerja sementara PPID hanya ada di kantor pusat.

External and Internal constraints in the implementation of public information service in Ministry of Finance, are as follows:• The synergy between public information service

manager and technical unit was still low, therefore the public information service have not well improved;

• Service mechanism for have not well implemented Echelon 1 units which have vertical offices, given the deadline for submission of responses are ten working days with seven days extension, while only the central office has PPID.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi sebagai berikut:• Penyelesaian revisi PMK No. 132/PMK.01/2012 tentang

Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan khususnya mengenai pedoman layanan informasi publik sampai ke tingkat kantor vertikal;

• Penetapan Indikator Kinerja Utama terkait tugas membantu PPID untuk penyediaan informasi publik ke masing-masing unit Eselon 1;

• Penyusunan SOP Link antar unit Eselon 1 guna mendukung pelayanan informasi publik;

• Pembentukan unit organisasi kehumasan dan layanan/pengelola informasi publik bagi unit Eselon I yang belum memilikinya;

• Pengembangan sistem informasi PPID dengan melakukan interkoneksi dengan seluruh PPID di lingkungan Kementerian Keuangan.

Follow-up planning and recommendation to increase quality of information service are:

• The completion of the revision PMK No. 132/PMK.01/2012 on Guidelines for Public Information Services in Ministry of Finance especially about guidelines of public information service to the vertical office level;

• Determination of Key Performance Indicator (KPI) related to the task of helping PPID for the provision of public information to each unit Echelon 1;

• SOP links between unit Echelon 1 to support public information service;

• Establishment of public relation and service organizational unit/public information manager for Echelon 1 unit with no such facilities;

• Development of PPID information systems to interconnect with all PPID in Ministry of Finance.

kendala eksternal dan internalExternal and Internal Constraints

rekomendasi dan rencana tindak lanjutFollow-up Planning and Recommendation