TANGGUNG JAWAB YURIDIS DALAM PERJANJIAN KREDIT

DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Raden Intan Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

M. ARDIAN ILHAM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB YURIDIS DALAM PERJANJIAN KREDIT

DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Raden Intan Bandar Lampung)

Oleh

M. Ardian Ilham

Dalam praktik perbankan di indonesia SK Pengangkatan PNS dapat dijadikan

sebagai jaminan kredit karena SK termasuk kedalam hak istimewa yang wujudnya

dapat berupa ijazah, surat keputusan, surat pensiun dan lain lain. Mengingat status

SK Pengangkatan PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupu

perorangan tentu terdapat perbedaan dari mekanisme pemberian kredit, hubungan

hukum serta tanggung jawab yang timbul dari perjanjian kredit. hal ini disebabkan

karena status SK bukan merupakan benda yang dapat dilelang atau diperjual

belikan sehingga membutuhkan upaya khusus guna mencegah terjadinya

wanprestasi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian

deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah

normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data

dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Pengumpulan

data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, penyusunan

sistematika data yang selanjutnya dilakukan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dalam mekanisme

pemberian kredit dengan jaminan SK PNS pihak SKPD harus terlebiih dahulu

mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan pihak Bank Mandiri, tanpa Perjanjian

Kerjasama calon debitur tidak dapat mengajukan kredit kepada pihak Bank

Mandiri. Perjanjian Kerjasama tersebut menjadi dasar hubungan hukum antara

Bank, debitur, kepala SKPD dan bendahara. Dalam perjanjian kredit dengan

jaminan SK PNS bendahara dan kepala SKPD memiliki kewajiban untuk menjaga

kolektibilitas kredit, sehingga apabila terjadi wanprestasi pihak bendahara dan

kepala SKPD adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas hal tersebut.

Kata kunci: tanggung jawab, jaminan kredit, SK Pengangkatan PNS

TANGGUNG JAWAB YURIDIS DALAM PERJANJIAN KREDIT

DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Raden Intan Bandar Lampung)

Oleh

M. ARDIAN ILHAM

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 2 April 1995 dan merupakan anak

pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Ikhsan dan Ibu Rostina.

Penulis mengawali pendidikan di TK Beringin Raya Kemiling yang selesai pada

tahun 2001, SD Negeri 1 Beringin Raya yang selesai pada tahun 2007, SMP

Negeri 1 Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2010, dan menyelesaikan

pendidikan di SMK Negeri 6 Bandar Lampung pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung

melalui tes tertulis jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri

(SBMPTN) pada tahun 2013. Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Kerja

Nyata (KKN) Tematik selama 60 hari di Pekon (Desa) Balam, Kecamatan Pesisir

Utara, Kabupaten Pesisir Barat pada awal tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif berorganisasi di lingkungan internal

kampus dan tergabung sebagai Anggota Barisan Intelektual Muda (BIM) BEM

Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014, kemudian tergabung

sebagai anggota muda UKMF Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas

Hukum Unila dan dipercayakan sebagai Ketua Angkatan pada tahun 2014. Pada

tahun 2015 bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas

Hukum Universitas Lampung dan menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan

Sumber Daya Mahasiswa (PSDM), dan pada tahun 2016 menjabat sebagai Kepala

Dinas Agistasi, Propaganda dan Jurnalistik (Agipropjur) pada kepegurusan BEM

Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2015-2016. Selanjutnya, menjabat

sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas

Hukum Universitas Lampung pada kepengurusan tahun 2016-2017.

Pada organisasi eksternal kampus penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Islam

(HmI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Universitas Lampung yang

kemudian dipercayakan untuk menjabat sebagai Sekretaris Umum Himpunan

Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Universitas

Lampung pada kepengurusan tahun 2016-2017, kemudian juga menjabat sebagai

PLT Direktur Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam (LBHmI)

Cabang Bandar Lampung pada tahun 2016. Penulis juga tergabung sebagai

relawan (volunteer) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung sejak

tahun 2015.

Penulis pernah mengikuti kegiatan Karya Latih Bantuan Hukum (Kalabahu) yang

diadakan oleh LBH Bandar Lampung pada tahun 2015, kemudian praktek

outclass Kalabahu dengan mengadvokasi warga di sekitar Taman Hutan Rakyat

(Tahura) Wan Abdul Rachman di Gunung Betung, Kabupaten Pesawaran.

Kemudian penulis juga mengikuti Intermediate Training (LK II) HmI Cabang

Jakarta Barat pada pertengahan tahun 2017.

MOTO

“Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik,

karena tidak kena tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri,

karena tidak dapat dibeli, dan tidak dapat dihancurkan”

Hitopadesa

“Yakinkan dengan iman, sampaikan dengan ilmu, usahakan dengan amal.

Beriman, Berilmu, Beramal.

Dengan ridho Allah, yakin usaha sampai”

Nurkholis Madjid (HmI)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua Orang Tuaku,

dari perjuangan, kasih sayang, segenap doa, dan kesabaran mereka

yang menyebabkan segala keberhasilanku,

baik pada titik hari ini, maupun di masa depanku.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat

Allah SWT. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan

penulisan skripsi yang berjudul TANGGUNG JAWAB YURIDIS DALAM

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Pada PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk. KCP Raden Intan Bandar Lampung)” sebagai salah

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas

bantuan dari berbagai pihak lain.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Kingkin Wahyuningdyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I. Terima kasih

atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya

untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran,

arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Terima kasih

atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya

untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran,

arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Ibu Ratna Syamsiar, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan

kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;

7. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan

kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;

8. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, yang telah

membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum

Universitas Lampung;

9. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Bagian Keperdataan Fakultas

Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu

yang bermanfaat serta pengalaman yang berharga bagi penulis;

10. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas

Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi

penulis selama menyelesaikan studi yang penuh dedikasi dalam memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun

administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

11. Narasumber yang telah memberikan sumbangsih atas terselesaikannya skripsi

ini: Bapak M. Ridwan S.E., selaku Kepala Unit Perkreditan dan Bapak Tomi

Sukmawan selaku Staf Unit Perkreditan di Bank Mandiri KCP Raden Intan

Bandar Lampung, yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk

memberikan informasi dan data primer yang diperlukan untuk skripsi ini

sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

12. Adik-adik penulis, Nina Inggriani dan M. Ilyas Raihan Hakim yang selalu

mendo’akan, memberikan motivasi, serta segenap dukungan moril seumur

hidup penulis. Semoga kita bisa terus membanggakan ibu dan ayah hingga

akhir hayat;

13. Keluarga besar HmI Komisariat Hukum UNILA angkatan “Samudera

Byzantium”, “Anti Stagnasi”, “Victoria Bonafide”, “Cordova Hugo”,

“Alexandria Descartes”, dan lain-lain untuk kebersamaan, pengalaman dan

kekeluargaan yang luar biasa;

14. Rekan-rekan “Eksekutor HmI” yang luar biasa: Bang RB Pratama, Bang

Risky Khairullah, Bang Bayu Nusantara, Nopriyan dan Arman Fellany. Serta

“Team Solid” yang hebat: Acta Yoga, A. Shobari, Fadly Renaldy, Alfin

Rahmanda, dan Indra Sangadji;

15. Kakanda-kakanda yang penulis banggakan: James Reinaldo Rumpia, Arief

Alghafiqi, Raden Arief Fadlilah, Bonifa Refsi dan lain-lain yang telah

memberikan motivasi yang selalu positif, serta ilmu dan pengetahuan yang

senantiasa bermanfaat bagi penulis;

16. Adinda terbaik angkatan 2014: Rudi Sanjaya, Juan Randy, Nurimah Atsilah,

Alief Aji, Jodi Setiawan, Dirta Sanjaya, Yudi Irsan, Faqih Rananda, Prabu

CB, Rizky Saputro, Ibnu Alwan, Ridho Lipurnaim, Gama Harris, Rinaldo

Ibnu, dll. Angkatan 2015: Tommy Perdana, Angga Putra, Eka Reza, Ghazi

Fadhlan, dll. Dan angkatan 2016: Qodri, Gilang Roka, Jati Airlangga, Nauval

Rafif, Bambang, Oditiansyah, Fadeli, dan lain-lain yang tidak dapat

disebutkan semuanya satu-persatu;

17. Almamater Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penulis banggakan;

18. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah

membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan

dan dukungannya.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat

bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan

mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Februari 2018

Penulis

M. ARDIAN ILHAM

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

ABSTRAK

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN ................................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 8

C. Ruang Lingkup ............................................................................................. 8

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................. 9

1. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 9

2. Kegunaan Penelitian ............................................................................... 10

II. TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 11 A. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit ............................................................ 11

1. Perjanjian ................................................................................................ 11

2. Kredit ...................................................................................................... 19

3. Perjanjian Kredit ..................................................................................... 24

B. Tinjauan tentang Jaminan Kredit ............................................................... 27

1. Pengertian Jaminan Kredit ...................................................................... 27

a. Jenis-jenis Jaminan Kredit ...................................................................... 30

b. Agunan Kredit ......................................................................................... 35

C. Tinjauan tentang Pihak dalam Hubungan Hukum ..................................... 41

D. Kerangka Pikir ........................................................................................... 43

III. METODE PENELITIAN ..................................................................... 45 A. Jenis Penelitian ........................................................................................... 45

B. Tipe Penelitian ........................................................................................... 46

C. Pendekatan Masalah ................................................................................... 46

D. Data dan Sumber Data ............................................................................... 47

E. Metode Pengumpulan Data ........................................................................ 49

F. Metode Pengolahan Data ........................................................................... 50

G. Analisis Data .............................................................................................. 51

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................... 53 A. Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS ....... 53

1. Pra-Kredit ................................................................................................ 54

2. Penyelidikan Berkas-Berkas Permohonan Kredit ................................... 59

3. Survey Lapangan .................................................................................... 59

4. Keputusan Kredit .................................................................................... 61

5. Persetujuan Perjanjian Kredit ................................................................. 62

6. Realisasi Kredit ....................................................................................... 63

B. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Jaminan SK

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil .................................................................. 63

1. Hubungan Hukum Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan

Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ............. 64

2. Hubungan Hukum Bendahara Instansi dengan Kreditur dalam Perjanjian

Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil. ........................................................................................................ 68

3. Hubungan Hukum Perusahaan Asuransi dalam Perjanjian Kredit dengan

Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ............. 72

C. Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kredit apabila terjadi

wanprestasi ........................................................................................................ 74

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian .................................. 74

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi ................................... 82

3. Penyelesaian Terhadap Wanprestasi ....................................................... 86

V. PENUTUP .............................................................................................. 88 A. Kesimpulan ................................................................................................ 88

B. Saran ........................................................................................................... 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir..................................................................................... 43

Gambar 2. Prosedur Pembuatan Perjanjian Kerjasama......................................... 56

Gambar 3. Hubungan Hukum Para Pihak ............................................................. 64

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan

masyrakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran.1 Hal tersebut tentu

menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai suatu hal yang dibutuhkan

guna mendukung perkembangan kegiatan perekonomian dan meningkatkan taraf

hidup masyarakat. Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya

untuk merangsang kedua belah pihak untuk saling menolong dengan tujuan

pencapaian kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari.2

Bagi masyarakat kredit dapat diartikan sebagai pinjaman uang.3

Kredit diberikan oleh lembaga perbankan didasarkan atas rasa percaya bahwa

debitur (penerima kredit) akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka

waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak, yaitu antara kreditur (pemberi

kredit) yang dalam hal ini adalah pihak bank dan debitur yang dalam hal ini

adalah orang atau badan hukum.4 Kegiatan penyaluran kredit secara umum

membutuhkan jaminan hutang atau yang biasa disebut dengan jaminan kredit. Ini

1M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2010, hlm. 1. 2Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2012, hlm. 423. 3Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

1991, hlm. 213. 4Ibid., hlm. 214.

2

tentu sesuai dengan teori perkreditan (fund lending theory) yang menyatakan

bahwa dalam memberikan kredit kepada pihak debitur, pihak bank memerlukan

jaminan dari pihak debitur sebagai salah satu wujud pelayanan berdasarkan

prinsip kehati-hatian (prudential principle).5 Hal ini juga tertera di dalam Pasal 29

ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor

182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) yang selanjutnya dalam

penulisan ini disebut sebagai Undang-Undang Perbankan.

Dalam menjalankan peranannya, bank bertindak sebagai lembaga keuangan yang

berfungsi untuk memberikan kredit, serta jasa-jasa lainnya. Pemberian kredit itu

dilakukan dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang

giral.6 Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu

pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan

pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit dalam kegiatan

perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena keuntungan

konvensional usaha bank diperoleh dari selisih bunga kredit yang diterima dari

debitur dengan bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan, ini disebut

spread basis.7 Kredit dalam Undang-Undang Perbankan diartikan sebagai

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain

5Ratna Syamsiar, Hukum Perbankan, Penerbit Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014,

hlm. 136. 6O.P. Simorangkir dkk, Kamus Perbankan, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 33.

7Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2010, hlm. 307.

3

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga.8

Unsur yang terpenting dalam kredit adalah adanya kepercayaan bahwa debitur

akan memenuhi prestasinya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan. Dilihat

dari pihak kreditur, maka unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit adalah

untuk memperoleh keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan

kontraprestasi, sedangkan bagi debitur adalah bantuan dari kreditur untuk

menutupi kebutuhannya dan menjadi beban bagi dirinya untuk membayar di masa

depan yang mana beban itu merupakan kewajiban baginya berupa hutang.9 Hanya

saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang

memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini

mengakibatkan adanya risiko, berupa ketidaktentuan pengembalian prestasi yang

telah diberikan, meskipun perjanjian kredit ini termasuk kedalam perjanjian

obligatoir yang melahirkan hak pribadi berupa hak tagih yang jaminannya sudah

diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

namun apabila hanya mengandalkan jaminan umum semata, bank hanya akan

berkedudukan sebagai kreditur konkruen yang tentunya berisiko tinggi dan dapat

menimbulkan kerugian bagi pihak bank.10

Menghadapi hal tersebut bank mengharuskan penyediaan jaminan oleh pemohon

kredit, jaminan tersebut umunya berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.

Persyaratan ini tentunya akan menghambat pemerataan ekonomi bagi masyarakat

8 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 9Muhammad Djumhana, Op. Cit, hlm. 421.

10Moch. Isnaeni, Hukum Jaminan Kebendaan (eksistensi, fungsi dan pengaturan),

LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 170.

4

dan tentunya bertentangan dengan asas demokrasi ekonomi seperti yang

termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, oleh

karena itu pemerintah mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit tanpa

adanya keharusan bagi pemohon kredit untuk menyertakan jaminan, meski pada

umumnya bank tidak memberikan kredit tanpa jaminan.11

Jaminan dalam

pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan

Pemberian Kredit, jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur

untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.12

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,

Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang

mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur

untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud

sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dari Pasal ini persyaratan adanya jaminan tidak menjadi suatu keharusan. Bank

hanya diminta untuk meyakini berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad

baik debitur dan kemampuan debitur, akan tetapi dalam pelaksanaannya bank

tetap meminta agunan dari pemohon kredit selain analisis itikad baik dan

kemampuan pemohon kredit.13

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 23 Undang-

Undang Perbankan yang menyatakan agunan sebagai jaminan tambahan yang

diserahkan nasabah debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit

atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

11

Rudyanti Dorotea Tobing, Aspek-Aspek Hukum Bisnis (Pengertian, Asas, Teori dan

Praktik), LaksBang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 106. 12

M. Bahsan, Op. Cit., hlm. 50. 13

Rudyanti Dorotea Tobing, Op. Cit., hlm. 107.

5

Lembaga perbankan didalam memberikan pelayanan kredit bagi mayarakat yang

memerlukan, tentu selalu berusaha untuk memberikan pelayanan Perbankan yang

sebaik-baiknya kepada nasabahnya termasuk PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Cabang Bandar Lampung yang mempunyai komitmen yang tinggi dalam bidang

perkreditan. Kredit untuk Pegawai Negeri Sipil14

memegang peranan penting

sebagai penggerak utama roda pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan. Kredit atau pinjaman uang umumnya digunakan oleh seorang

Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kebutuhan ataupun berinvestasi. Bank

dalam memberikan kreditnya kepada Pegawai Negeri Sipil memperkenankan

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut SK

Pengangkatan PNS) untuk dijadikan sebagai agunan atau jaminan tambahan bagi

para Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan pinjaman kepada bank.

Dalam perkembangan praktik perbankan Surat Keputusan (SK) telah menjadi

barang yang memiliki nilai ekonomis, sehingga bagi beberapa bank SK dipandang

dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, namun SK Pengangkatan PNS bukanlah

benda yang dapat diperdagangkan dan dialihkan kepemilikannya, sehingga akan

menimbulkan kesulitan bagi pihak bank untuk melakukan eksekusi apabila terjadi

wanprestasi dalam proses pelunasan kredit. Sering kali dalam praktik perbankan

kita melihat penjualan objek jaminan kredit yang dilakukan untuk menutupi

kerugian bank akibat perjanjian kredit yang tidak berlansung sesuai dengan

kesepakatan antara para pihak, hal tersebut tentunya perlu dilakukan mengingat

dana yang disalurkan oleh bank sebagian besar merupakan dana nasabah

14

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia

yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

6

penyimpan sehingga bank wajib untuk mengembalikan dana tersebut apabila bank

ingin tetap menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank.

Bisa dikatakan, jaminan kredit berfungsi sebagai pengaman pengembalian dana

bank yang disalurkan kepada pihak debitur, selain itu jaminan kredit juga

memiliki fungsi yang berkaitan dengan kesungguhan pihak debitur untuk

memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga dapat

mencegah terjadinya penjualan jaminan kredit yang mungkin saja tidak

diinginkan oleh pihak debitur karena umumnya nilai jaminan kredit lebih tinggi

jika dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank.15

Dalam praktik perdagangan saat ini, kita tentu mengenal istilah surat berharga

yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. KUHD memang tidak mengatur

secara jelas tentang pengertian surat berharga, akan tetapi terdapat semacam

indikator untuk menyatakan bahwa suatu surat dapat dikatakan sebagai surat

berharga, dengan melihat pada fungsinya yaitu dapat digunakan sebagai alat

bayar, dapat diperjualbelikan dan sebagai bukti hak tagih pembayaran sejumlah

uang.16

SK Pengangkatan PNS tidak termasuk kedalam kelompok surat berharga

karena tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran atau diperjualbelikan. SK

Pengangkatan PNS memiliki fungsi sebagai bukti otentik bahwa debitur benar-

benar telah bekerja sebagai seorang PNS dengan penghasilan tetap setiap bulan,

SK merupakan syarat utama untuk naik golongan dan kelengkapan untuk

mengajukan pensiun nanti, tanpa adanya SK tersebut seorang PNS tidak dapat

15

M. Bahsan, Op. Cit., hlm. 15. 16

Kingkin Wahyuningdiah dalam jurnal.fh.unila.ac.id, Jurnal : “Rekonstruksi Hukum Surat

Berharga dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasiona”, (diakses dari http://jurnal.fh.unila.ac.id

/index.php/fiat/article/view/335/294, diakses pada 17 Januari 2018, pkl 16.15 WIB)

7

mengajukan kenaikan pangkat atau golongan dan tidak dapat mengajukan

pensiun.17

Di Indonesia SK Pengangkatan PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan

maupun jaminan perorangan, akan tetapi termasuk ke dalam hak istimewa yang

wujudnya dapat berupa ijazah, surat keputusan, surat pensiun dan lain lain,18

sehingga dalam praktik pemberian kredit SK Pengangkatan PNS dapat dijadikan

sebagai jaminan kredit. Namun demikian, apabila dalam proses pelunasan atau

pembayaran kredit terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh berbagai faktor,

maka bank akan kesulitan untuk mengeksekusinya secara langsung karena SK

bukan merupakan benda yang dapat diperjual belikan, sementara pada dasarnya

setiap perjanjian kredit memiliki risiko terjadinya wanprestasi dari pihak debitur

tidak terkecuali kredit dengan jaminan SK PNS tersebut.

Mengingat status nasabah yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, ada

kemungkinan bahwa nasabah dapat mengalami pemberhentian secara hormat

maupun tidak hormat), pindah tugas, meninggal dunia serta hal lain yang mungkin

terjadi selama proses pelunasan kredit, serta status SK yang hanya merupakan

legal document sehingga tidak dapat diperjual belikan guna melunasi piutang atau

kredit debitur. Oleh karena itu, Bank harus memiliki upaya pencegahan untuk

memperkecil risiko yang dapat terjadi di masa mendatang. Upaya pencegahan

17

Puput Mutiara dalam InfoPerbankan.com, Artikel: “Ini Alasan Mengapa SK PNS Sangat

Berharga dan Dapat Dijadikan Jaminan saat Pinjam Uang di Bank”, (diakses dari

https://www.infoperbankan.com/artikel/pns/ini-alasan-mengapa-sk-pns-sangat-berharga-dan-

dapat-dijadikan jaminan-saat-pinjam-uang-di-bank.html#forward, diakses pada 18 September

2017, pukul 22.58 WIB). 18

J. Satrio, Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1993, hlm. 11

8

tersebut umumnya dilakukan dengan melibatkan pihak lain dalam perjanjian

kredit yang bertanggung jawab atas pembayaran kredit ketika debitur wanprestasi.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan mengkaji dan membahas tanggung jawab yuridis para pihak

dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS serta

menuangkannya dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab

Yuridis Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero)

Tbk. KCP Raden Intan Bandar Lampung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan meneliti dan membahas

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan

PNS pada Bank Mandiri KCP Raden Intan Bandar Lampung?

2. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kredit

dengan jaminan SK Pengangkatan PNS?

3. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kredit apabila terjadi

wanprestasi?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan

batas penelitian, mempersempit penelitian, dan membatasi area penelitian.

9

Lingkup penelitian juga menunjukan secara pasti faktor-faktor mana yang akan

diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang

berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dieleminasi sebagian.19

Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan

ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu yang digunakan adalah

Hukum Ekonomi Bisnis, yang berkenaan dengan Hukum Perbankan. Ruang

lingkup pembahasan pada penelitian ini, yaitu mengenai pemberian kredit dengan

jaminan SK Pengangkatan PNS yang terdapat di Bank Mandiri.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian

ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh gambaran secara lengkap, jelas,

rinci dan sistematis mengenai:

1. Prosedur pemberian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS pada Bank

Mandiri KCP Raden Intan Bandar Lampung.

2. Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan

SK Pengangkatan PNS

3. Tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan

jaminan SK Pengangkatan PNS.

19

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2005, hlm.111

10

2. Kegunaan Penelitian

2.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran

bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perbankan.

2.2. Kegunaan Praktis

1. Upaya peningkatan pengetahuan dan pengembanagan wawasan penulis

mengenai hukum perbankan khususnya pemberian kredit dengan jaminan SK

Pengankatan PNS.

2. Sumber bacaan, referensi, dan sumber informasi bagi masyarakat serta pihak-

pihak yang memerlukan.

3. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum

Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit

1. Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari Bahasa Belanda overeenkomst dan verbintenis.

Untuk verbintenis terdapat tiga istilah Indonesia, yaitu perikatan, perjanjian, dan

perutangan sedangkan untuk istilah overeenkomst dipakai dua istilah, yaitu

perjanjian dan persetujuan.20

Perjanjian adalah suatu istilah atau pernyataan yang

bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta

kekayaan antara dua orang atau lebih, dimana hubungan hukum tersebut

melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan

hukum tersebut.21

Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata dalam Bab II

mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian. Hubungan hukum dalam harta

kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa

hukum lain yang menimbulkan perikatan.

Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata yaitu, perjanjian merupakan salah

satu sumber dari perikatan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena

persetujuan maupun karena undang-undang.22

Perjanjian adalah suatu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

20

R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3. 21

Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1. 22

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

12

lebih.23

Dari Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata, dapat diketahui bahwa suatu

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau

dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Ini

berarti dari suatu perjanjian, lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih

pihak kepada satu atau lebih pihak lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Hal

ini memberikan konsekuensi hukum, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu

ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur)

dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Selain itu menurut para sarjana hukum, definisi perjanjian itu sendiri diartikan

berbeda-beda, di antaranya :

1. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji

kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan sesuatu hal.

2. Menurut R. Wirjono Projodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan

hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak

berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak

melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji

itu.

3. Menurut R. Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya

terhadap satu orang atau lebih.

23

Pasal 1313 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

13

4. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan

mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu

hal dalam lapangan harta kekayaan.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut, maka

dapat disimpulkan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang didasarkan

kesepakatan para pihak, dimana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap 1 (satu) orang atau lebih.

Adapun syarat-syarat sahnya untuk suatu perjanjian tersebut ditentukan dalam

Pasal 1320 KUHPerdata, yakni:

1. Sepakat kedua pihak untuk mengikatkan diri;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Syarat-syarat sahnya perjanjian itu menyangkut dua hal yaitu mengenai

subyeknya (yang membuat perjanjian) dan kedua mengenai obyeknya yaitu apa

yang dijanjikan oleh masing-masing. Apabila tidak dipenuhinya syarat

subyektifnya maka dapat dimintaka pembatalan perjanjian kepada hakim,

sedangkan jika syarat obyektifnya juga dapat batal demi hukum (tanpa dimintakan

pembatalan kepada hakim).

1.1. Momentum Terjadinya Perjanjian

KUHPerdata tidak menyebutkan secara jelas tentang momentum terjadinya

perikatan, namun KUHPerdata menyebutkan cukup dengan konsensus para pihak

14

sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdata. Ada beberapa teori yang membahas

tentang momentum terjadinya kontrak, yaitu teori pernyataan, pengiriman,

pengetahuan dan penerimaan.

1) Teori Pernyataan (Uitingstheorie)

Menurut teori penyataan, kesepakatan (toesteming) terjadi pada saat pihak yang

menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi dilihat

dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk

menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah saat

teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.24

2) Teori Pengiriman (Verzendtheorie)

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima

penawaran telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui.

Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang

menawarkan. Teori ini juga sangant teoritis, dianggap terjadinya kesepakatan

secara otomatis.25

3) Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang

menawarkan mengetahui adanya acceptatie (penerimaan), tetapi penerimaan itu

belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini,

bagaimana ia mengetahuinya isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.26

24

Vollmar dalam Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,

Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 40. 25

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam Salim H.S., Ibid. 26

Sudikno Mertokusumo dalam Salim H.S., Ibid., hlm. 41.

15

4) Teori Penerimaan (Ontvangstheorie)

Menurut teori penerimaan bahwa toesteming terjadi pada pihak yang menawarkan

menerima langsung jawaban dari pihak lawan.27

Disamping keempat teori tersebut, ada sebuah teori kelima tentang momentum

terjadinya kontrak, yaitu geobjectiveerde bernemingstheorie, yang menentukan

adalah saat si pengirim surat redelijkerwijs, dapat menganggap bahwa si alamat

telah mengetahui isi surat tersebut.28

Pada hukum positif Belanda, juga diikuti yurisprudensi, maupun doktrin, teori

yang dianut dari teori pengetahuan dengan sedikit koreksi dari teori penerimaan.

Maksudnya penerapan teori pengetahuan tidak secara mutlak. Sebab lalu lintas

hukum menghendaki gerak cepat dan tidak menghendaki formalitas yang kaku,

sehingga teori pengetahuan yang dianut. Karena jika harus menunggu jawaban

dari pihak lawan menurut teori penerimaan, diperlukan waktu yang lama.

Momentum terjadinya perjanjian, pada saar terjadinya persesuaian antara

pernyataan dan kehendak antara kreditur dan debitur. Namun, ada kalanya tidak

ada persesuaian antara pernyataan dan kehendak.

Ada 3 (tiga) teori yang menjawab tentang ketidaksesuaian antara kehendak dan

pernyataan, yaitu teori pernyataan dan teori kepercayaan. Ketiga teori tersebut

dikemukakan sebagaimana berikut:29

27

Salim H.S., Ibid. 28

Ibid. 29

Van Dunne dalam Salim H.S., Ibid.

16

a. Teori kehendak (wilstheorie)

Menurut teori kehendak bahwa perjanjian terjadi apabila ada persesuaian antara

kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang

menyebabkan terjadinya perjanjian. Kelemahan teori ini menimbulkan kesulitan

apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan.

b. Teori pernyataan (verklaringtheorie)

Menurut teori ini kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang

lain. Akan tetapi, yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika

terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi.

Dalam praktiknya teori ini menimbulkan berbagai kesulitan, seperti apa yang

dinyatakan berbeda dengan yang dikehendaki.

c. Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie)

Menurut teori ini tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi

pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian.

Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan itu sulit dinilai.

Ada 3 (tiga) alternatif pemecahan kesulitan yang dihadapi dari ketiga teori-teori

tersebut. Ketiga alternatif tersebut adalah sebagai berikut:30

1. Dengan tetap mempertahankan teori kehendak, yaitu menganggap perjanjian

itu terjadi apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan.

Pemecahannya: akan tetapi pihak lawan berhak mendapat ganti rugi, karena

pihak lawan mengharapkannya.

30

Salim H.S., Ibid., hlm. 42.

17

2. Dengan tetap berpegang pada teori kehendak, hanya dalam pelaksanaannya

kurang ketat, yaitu dengan menganggap kehendak itu ada.

3. Penyelesaiannya dengan melihat pada perjanjian baku (standart contract)

yaitu suatu perjanjian yang didasarkan kepada ketentuan umum di dalamnya.

Biasanya perjanjian dituangkan dalam bentuk formulir.

1.2. Wanprestasi dan Akibatnya

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh para pihak dalam suatu perjanjian

yang dibuatnya, para pihak berkewajiban untuk melaksanakan segala sesuatu yang

menjadi hak dan kewajiban. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan

kewajibannya karena kesalahan baik kesengajaan atau karena kelalaiannya, maka

pihak yang demikian dikatakan ingkar janji atau wanprestasi. Adapun wanprestasi

yang terjadi dapat berupa:

1. Salah satu pihak dalam perjanjian yang bersangkutan tidak melaksanakan

atau melakukan apa yang disanggupi atau yang telah diperjanjikan;

2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;

3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang

diperjanjikan;

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam suatu perjanjian tidaklah mudah untuk menyatakan seseorang melakukan

wanprestasi, sebab dalam perjanjian sering tidak disebutkan secara tepat kapan

para pihak diwajibkan untuk memenuhi prestasi tersebut. Apabila

seseorang/debitur dianggap melakukan wanprestasi, maka ia harus diberi surat

18

peringatan secara tertulis yang disebut dengan somasi. Somasi adalah

pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan

bahwa kreditur menghendaki prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti

yang telah ditentukan dalam pemberitahuan.31

Secara umum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dapat dikenakan

sanksi hukum berupa:

a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur

(Pasal 1234 KUHPerdata).

b. Apabila perjanjian itu timbal balik, krditur dapat menuntut pemutusan atau

pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdata).

c. Dalam ikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak

terjadi cidera janji (Pasal 1237 KUHPerdata).

d. Debitur diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau

pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata).

e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka pengadilan,

dan debitur dinyatakan bersalah.

1.3. Berakhirnya Hubungan Hukum

Dalam hukum Indonesia berakhirnya suatu hubungan hukum dapat terjadi ketika

perjanjian yang menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum telah tercapai

tujuannya, atau masing-masing pihak telah saling memenuhi prestasi yang telah

diperjanjikan sebelumnya sebagaimana para pihak menghendaki dalam

31

Soebekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni,

Bandung, 1986, hlm. 46.

19

mengadakan suatu perjanjian. Mengenai berakhirnya suatu perjanjian dapat

terjadi, apabila:

1. ditentukan oleh undang-undang mengenai batas berlakunya;

2. ditentukan oleh para pihak;

3. para pihak atau undang-undang menentukan terjadinya suatu peristiwa

tertentu maka perjanjian akan hapus;

4. pernyataan penghentian persetujuan oleh para pihak dalam perjanjian yang

dimaksud, pernyataan berakhirnya suatu perjanjian harus ada pada perjanjian

yang sifatnya sementara;

5. karena diputus oleh hakim;

6. perjanjian tersebut telah tercapai;

7. dengan persetujuan kedua belah pihak.

2. Kredit

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Perbankan, kredit merupakan salah satu

kegiatan usahan yang dimiliki oleh bank. Kata ”Kredit” berasal dari bahasa

Yunani ”credere” yang berarti kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit

memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran).32

Unsur kepercayaan dalam hal ini adalah keyakinan dari si pemberi kredit bahwa

prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-

benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan

datang.33

Apabila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa

bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau

32

Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 19. 33

Thomas Suyatno dkk, Dasar-Dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

1997, hlm. 14.

20

debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya

setelah jangka waktu yang ditentukan.

a. Menurut Pasal 1 angka 11 Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

b. Pendapat lain mengatakan, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang,

barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu

yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang

dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit.34

Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit

atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling

menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas

komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi di masa-masa

mendatang.35

1.1. Unsur Kredit

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan dan unsur lainnya adalah mempunyai

pertimbangan tolong-menolong. Selain itu sekarang ini untuk mengambil

keuntungan dari modal dengan mengambil kontraprestasi, sedangkan dipandang

dari segi debitur adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhan

34

OP Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1986,

hlm.91. 35

Ibid., hlm. 92.

21

yang berupa prestasi. Hanya saja antara kontraprestasi dengan prestasi tersebut

ada masa yang memisahkannya. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko yang

berupa ketidaktentuan, sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam

pemberian kredit tersebut.36

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa

unsur-unsur kredit adalah :

1. Kepercayaan, disini berarti bahwa si pemberi kredit yakin prestasi yang

diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang;

2. Tenggang waktu, yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi

dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang

yang akan diterima pada masa yang akan datang;

3. Degree of Risk, yaitu risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya

jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan

kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin panjang jangka

waktu kredit yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat risikonya,

sehingga terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan.

Inilah yang dapat menimbulkan risiko. Karena adanya unsur risiko ini maka

dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit;

4. Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi

juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi

36

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung,

1996, hlm. 231.

22

modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi kredit yang

menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.37

1.2. Fungsi dan Tujuan Kredit

Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau

antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung

risiko. Kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan,

mempunyai fungsi sebagai berikut:38

1. Meningkatkan daya guna uang, dengan adanya kredit yang dipakai untuk

keperluan usaha produktif berarti daya guna uang menjadi lebih meningkat

yaitu tidak terbatas hanya sebagai alat tukar dan pembayar saja.

2. Meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang, dengan tersebarnya penerima

kredit di beberapa daerah maka secara tidak langsung telah membantu dalam

peredaran dan lalu lintas uang menjadi luas.

3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang, dengan penggunaan kredit

untuk memproses bahan mentah menjadi bahan manfaat dari bahan tersebut

menjadi meningkat.

4. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi, salah satunya adalah untuk

mengendalikan inflasi yaitu dengan mengurangi penyaluran kredit kepada

masyarakat untuk membatasi uang yang beredar di masyarakat.

37

Budi Untung, Op.Cit., hlm. 3. 38

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,

1996, hlm. 232.

23

5. Meningkatkan kegairahan berusaha, bagi para pengusaha yang kekurangan

modal maka salah satu alternatifnya adalah dengan bantuan kredit. Dengan

kredit diharapkan volume usaha akan meningkat.

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan, dengan meningkatnya usaha produktif

di suatu daerah yang didukung dengan kredit akan membuka peluang

angkatan kerja baru, sementara itu bagi pengusaha tentunya akan

meningkatkan keuntungan.

7. Meningkatkan hubungan internasional, negara satu dengan lainnya maupun

lembaga keuangan internasional menggunakan instrumen kredit dalam

meningkatkan kerjasama ekonomi.

Dari segi tujuan penggunaannya, jenis kredit dikelompokkan menjadi:39

1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau

bank swasta kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsi

sehari-hari, seperti kredit profesi, kredit perumahan;

2) Kredit Produktif, baik kredit investasi maupun kredit eksploitasi. Kredit

Investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan modal

tetap, sedangkan Kredit Eksploitasi adalah kredit yang ditujukan untuk

penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja;

3) Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan

semi produktif).

39

Ibid., hlm. 235.

24

3. Perjanjian Kredit

3.1. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit mengacu kepada KUHPerdata yang merupakan salah satu

bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III KUHPerdata.

Pada hakikatnya pemberian kredit merupakan salah satu perjanjian pinjam-

meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata, yang berbunyi:

”Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang

yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan

keadaan yang sama pula”.

Perjanjian pinjam-meminjam ini mengandung makna yang luas yaitu obyeknya

adalah benda yang menghabis jika verbruiklening termasuk didalamnya uang.

Perjanjian pinjam uang bersifat riil, tersimpul dari kalimat ”pihak kesatu

menyerahkan uang itu kepada pihak lain”dan bukan mengikatkan diri untuk

menyerahkan uang. Dari uraian diatas dapat dibedakan 2 (dua) kelompok

perjanjian kredit:40

a. perjanjian kredit uang;

b. perjanjian kredit barang, misalnya perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa

guna usaha;

40

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 111.

25

Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tentang perjanjian pinjam mengganti,

mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank.41

Pendapat

lain mengatakan bahwa perjanjian kredit adalah merupakan ”Perjanjian

Pendahuluan” (voorovereenkomst) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan

ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman

mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat

konsensual (pacta de contrahendo) oligatoir, yang dikuasai oleh Undang-Undang

Perbankan dan Bagian Umum KUHPerdata.42

Pengertian perjanjian kredit juga tidak dinyatakan dengan tegas dalam Undang-

Undang Perbankan, namun mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit ini

tersirat dalam Pasal 1 ayat (11) bahwa kredit diberikan hanya berdasar persetujuan

atau kesepakatan antara bank dengan debitur.

3.2. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku

Secara yuridis formal terdapat 2 jenis perjanjian kredit yang digunakan bank

dalam melepas kreditnya:43

a) Akta/perjanjian kredit di bawah tangan: adalah perjanjian pemberian kredit

oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat di antara mereka (kreditur

dan debitur) tanpa Notaris.

41

Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan Di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979,

hlm. 147. 42

Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hlm. 28. 43

Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi

Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.

182.

26

b) Akta/perjanjian kredit notariil (otentik): adalah perjanjian yang dibuat secara

Notariil dalam pemberian kredit kepada nasabahnya yang dibuat di hadapan

Notaris.

3.3. Isi Perjanjian Kredit

Dalam praktek perbankan, setiap bank telah menyediakan formulir atau blanko

perjanjian kredit. Formulir tersebut disodorkan pada setiap pemohon kredit yang

isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon, pihak bank

hanya meminta pendapat calon nasabah, apakah dapat menerima syarat-syarat

yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Sedangkan hal-hal yang kosong di

dalam formulir, seperti jumlah pinjaman, besarnya bunga, tujuan pemakaian

kredit, dan jangka waktu kredit adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelum

ada persetujuan dari kedua belah pihak. Ciri-ciri perjanjian baku adalah:44

1. Isi atau syarat yang diperjanjikan telah ditetapkan secara sepihak;

2. Masyarakat sama sekali tidak dapat menentukan isi atau syarat yang

diperjanjikan;

3. Masyarakat terdorong oleh kebutuhan terpaksa menerima isi atau syarat yang

diperjanjikan, sehingga apabial kemudian akan mengadakan perubahan isi

atau syarat tersebut sama sekali tidak bisa;

4. Isi atau syarat yang diperjanjikan telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Perjanjian kredit mengandung kelemahan terutama dihubungkan dengan Pasal

1320 jo 1338 KUHPerdata, karena dalam perjanjian kredit tidak mengandung

adanya kesepakatan dalam arti luas dari kedua belah pihak, melainkan hanya

44Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku Standart dan Perkembangannya di

Indonesia. Alumni, Bandung, 1981, hlm. 97.

27

sepihak. Sedangkan pihak pemohon dalam memberi kesepakatannya hanya fiktif

belaka. Dengan demikian perjanjian kredit tidak hanya mengandung kelemahan

tetapi sekaligus menyimpang dari asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1320 jo

1338 KUHPerdata. Terlepas dari kelemahan dari penyimpangan Pasal 1320 jo

1338 KUHPerdata, kita harus menerima keadaan tersebut sebagai kenyataan.

Sebab disatu sisi, timbulnya perjanjian (standart) kredit tidak dilatar belakangi

oleh kaum ekonomi kuat, tetapi oleh kemauan pemerintah untuk membantu dan

merangsang pertumbuhan pengusaha ekonomi lewat bantuan kredit. Sedangkan

disisi lain, pemberian atau pelepasan kredit tanpa disertai adanya persyaratan yang

ketat akan mengakibatkan terbukanya risiko yang besar bagi kelangsungan usaha

bank dan pada akhirnya akan melumpuhkan tujuan yang terkandung dalam

pemberian kredit itu sendiri.

B. Tinjauan tentang Jaminan Kredit

1. Pengertian Jaminan Kredit

Istilah Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu “Zakerheid”,

sedangkan istilah “Zakerheidsrecht” digunakan untuk hukum jaminan atau hak

jaminan. Namun istilah hukum jaminan ternyata mempunyai makna yang lebih

luas dan umum serta bersifat mengatur dibandingkan dengan hak jaminan seperti

halnya hukum kebendaan yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan

mempunyai sifat mengukur dari pada hak kebendaan.

Sedangkan istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Credere”, yang jika

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Kredit, yang artinya ialah

kepercayaan. Seseorang atau badan hukum yang memberikan kredit percaya

28

bahwa si penerima dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu

yang telah diperjanjikan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar

kredit ialah kepercayaan. Maksud dari penundaan pembayaran ialah pengembalian

atas penerimaan uang atau barang yang tidak dilakukan bersama pada saat

menerimanya tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa yang telah ditentukan.

Ada beberapa pengertian jaminan kredit yang terdapat di dalam literatur hukum,

yaitu :

1) Mariam Darus Badrulzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan

yang diberikan oleh seseorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur

untuk meminjam kewajibannya dalam suatu perikatan.45

2) Sri Soedewi Masjhoen Sofwan berpendapat bahwa hukum jaminan adalah

keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum

antara pemberli dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan

jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.46

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Pasal 1131

merumuskan jaminan sebagai berikut :

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian

hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

45

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Cet. 2, PT. Alumni, Bandung, 2005,

hlm. 12. 46

Indrawati Soewarso, Aspek Hukum Jaminan Kredit, Institut Bankir Indonesia, Jakarta,

2002, hlm.9.

29

Dari Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan yang dimaksud dalam KUH

Perdata adalah benda tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai

akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain.

Kesediaan pemohon untuk menyediakan jaminan merupakan syarat mutlak yang

harus disediakan apabila seseorang pemohon mengajukan permohonan kredit

kepada bank karena hal tersebut berkaitan dengan prinsip kehati-hatian bank.

Keterkaitan antara pemberian jaminan dengan prinsip kehati-hatian dikarenakan

dalam menjalankan usaha perkreditan mengandung banyak resiko karena dana

yang ada berasal dari masyarakat dengan memperhatikan fungsi utama Bank

Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, maka bank harus

memperhatikan atas perkreditan yang sehat. Pada Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan

menyebutkan bahwa :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,

Bank Umum Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang

mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur

untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud

sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Kalimat "kemampuan kesanggupan debitur" menunjukkan bahwa dalam

pelaksanaan pemberian kredit peranan jaminan sangat penting karena jaminan

pemberian kredit merupakan faktor penting dalam rangka mengurangi resiko

kredit. Dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa :

“Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank

mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan

30

asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat.

Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan

berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan

kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang

diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk

memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus

melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan,

dan prospek usaha dari Nasabah Debitur”.

Menurut SK Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang

jaminan pemberian kredit Pasal 2 ayat (1) pengertian jaminan adalah keyakinan

bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang

diperjanjikan.47

Memberikan suatu barang dalam jaminan, berarti melepaskan

sebagian kekuasaannya atas barang itu. Pada asasnya yang harus dilepaskan itu

adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang itu dengan cara

apapun juga (menjual, menukar, menghibahkan).48

a. Jenis-jenis Jaminan Kredit

Jaminan kredit bank dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi berdasarkan

sudut pandang tertentu, misalnya cara terjadinya, sifatnya, kebendaan yang

dijadikan objek jaminan dan lain sebagainya. Klasifikasi jaminan tersebut antara

lain :49

47

Muhammad Djumhana, Op.cit. hlm. 448. 48

R. Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 17. 49

Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 289-

299.

31

1. Jaminan karena undang-undang dan karena perjanjian

Jaminan karena undang-undang adalah jaminan yang dilahirkan atau diadakan

oleh, seperti jaminan umum, hak privilege dan hak retensi. Sedangkan jaminan

karena perjanjian adalah jaminan yang dilahirkan atau diadakan oleh perjanjian

yang diadakan para pihak sebelumnya, seperi gadai, hipotik, hak tanggungan dan

fidusia.

2. Jaminan umum dan jaminan khusus

Jaminan bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada setiap

kreditur, hak-hak tagihan mana yang tidak mempunyai hak saling mendahului

antara kreditur yang satu dan kreditur lainnya. Sedangkan jaminan khusus

jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana

mempunyai hak mendahaului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur privilege

(hak preverent).

3. Jaminan perorangan dan jaminan kebendaan

Jaminan Perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang

diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-

kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan

cidera janji (wanprestasi). Menurut Subekti: “Jaminan perorangan adalah selalu

suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan orang ketiga, yang

menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Bahkan dapat diadakan

di luar (tanpa) pengetahuan si berhutang tersebut”.50

Dengan adanya perjanjian

jaminan perorangan kreditur akan merasa lebih aman daripada tidak ada jaminan

50

Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang

Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Asas Pemisahan Horisontal, Citra Aditya bakti, Jakarta,

1996, hlm. 234

32

sama sekali, karena dengan adanya jaminan pihak ketiga berarti kreditur dapat

menagih tidak hanya kepada debitur tetapi juga dengan pihak ketiga yang kadang-

kadang juga pihak ketiga ini dapat terdiri dari beberapa orang. Dimungkinkan

pula penjaminan terhadap penjamin debitur yaitu jaminan terhadap pihak ketiga

bahwa penjamin akan melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi hutang debitur.

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun

hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta

kekayaan, baik dari debitur maupun pihak ketiga guna menjamin pemenuhan

kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang

bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Menurut sifatnya, jaminan kebendaan ini

terbagi dua, yaitu: Jaminan dengan benda berwujud (material), benda berwujud

dapat berupa benda/barang bergerak dan atau benda/barang tidak bergerak.

Jaminan dengan benda tidak berwujud (immaterial), benda/barang tidak berwujud

yang lazim diterima oleh bank sebagai jaminan kredit adalah berupa hak tagih

debitur terhadap pihak ketiga.51

Perjanjian jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu

yang dijadikan objek jaminan untuk suatu ketika dapat diuangkan bagi pelunasan

atau pembayaran hutang apabila debitur melakukan ingkar janji.52

4. Jaminan pokok, jaminan utama dan jaminan tambahan;

5. Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak;

6. Jaminan regulative dan jaminan non regulative; dan

7. Jaminan konvensional dan jaminan non konvensial.

51

Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.

214. 52

Djuhaendah Hasan, Op.cit, hlm. 236.

33

Menurut Soebekti, KUH Perdata mengenal tiga macam barang yaitu barang

bergerak, barang tetap, dan barang tak bertubuh (dimana dimaksudkan piutang,

penagihan atau claim). Pada Pasal 509 Buku II bagian ke-empat KUH Perdata

disebutkan bahwa barang bergerak adalah :

”Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri

atau dipindahkan”.53

Untuk kebendaan bergerak, dapat dibebankan dengan lembaga hak jaminan gadai

dan fidusia sebagai jaminan hutang, sementara utuk benda tidak bergerak, dapat

dibebankan dengan hipotik, hak tanggungan, dan fidusia sebagai jaminan

hutang.54

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata Buku II Titel 20 KUH Perdata, lembaga

jaminan yang menyertai benda bergerak adalah gadai, yaitu : ”Gadai adalah suatu

hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan

kepadanya oleh debitor, atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, dan

yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya

dari barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain, dengan pengecualian

biaya penjualan sebagai pelaksana putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau

penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu yang diserahkan sebagai gadai

dan yang harus didahulukan.”

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya dan bagi kreditor akan

lebih aman karena mengingat pada benda bergerak mudah dipindahtangankan

dalam arti dijual lelang jika debitor wanprestasi, walaupun mudah untuk berubah

53

Soebekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 9 54

Rachmadi Usman,Op.Cit., hlm. 77.

34

nilainya. Hal ini jika dihubungkan dengan Surat Keputusan Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil tidak termasuk didalam benda bergerak dan bukan

merupakan sebagai obyek gadai.

Fidusia Secara terminologi, fidusia berasal dari kata “fides” yang berarti

“kepercayaan”, dan merupakan bentuk lain lagi bagi jaminan atas benda bergerak

selain gadai. Fidusia adalah istilah lain lagi bagi lembaga fiduciere eigendom

overdracht (FEO), yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, perjanjian fidusia juga

merupakan perjanjian asesor (accessoir) yang tidak mungkin berdiri sendiri tetapi

selalu mengikuti perjanjian induk atau pokoknya, yaitu perjanjian hutang-piutang.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang

Fidusia, maka pengaturan tentang fidusia disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat yang berkembang.

Hak tanggungan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996

Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan

tanah, diuraikan mengenai definisi Hak Tanggungan adalah :55

“Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain

yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor

tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”.

55

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum

Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 89.

35

b. Agunan Kredit

Agunan kredit merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal

pemberian fasilitas kredit. Hal demikian sesuai dengan pengertian agunan yang

termuat dalam pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan, yaitu bahwa:

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur

kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah.”

Dengan kedudukannya sebagai jaminan tambahan maka bentuk agunan menurut

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan dapat berupa56

:

a. Barang;

b. Proyek;

c. Hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan;

d. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat (kepemilikannya

berupa girik, petuk, dan lain-lain);

Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

mengatur agunan sebagai berikut:

“Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun

benda tidak bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh

pemilik agunan kepada bank syariah dan atau UUS, guna menjamin

pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.”

56

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

36

Adanya kemudahan dalam hal agunan kredit ini merupakan realisasi dari

perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai

penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis

untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan

ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Meskipun adanya kemudahan demikian, agunan tersebut harus tetap ideal karena

agunan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, yaitu

dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan

pelunasan dari barang-barang yang diagunkan tersebut apabila debitur

wanprestasi.

Dalam hal pemberian fasilitas kredit ini pada praktiknya agunan malahan lebih

dominan atau diutamakan sehingga sebenarnya agunan lebih dipentingkan

daripada hanya sekedar jaminan yang berupa keakinan atas kemampuan debitur

untuk melunasi utangnya. Hal demikian sangatlah berdasar karena jaminan

merupakan hal yang abstrak, di mana penilaiannya sangatlah subjektif. Berbeda

dengan agunan yang jelas sehingga dengan objektif dan secara ekonomi pula

apabila terjadi suatu wanprestasi dari debitur atau adanya kredit yang bermasalah

maka bank dengan segera dapat mengonversikannya pada sejumlah uang yang

lebih likuid.

Agunan dalam praktiknya lebih dipentingkan dalam pemberian kredit ini sehingga

tidak berlebihan apabila bank memandang perlu dalam rangka menambah

keyakinan atas watak dan kemampuan debitur, bank selalu meminta jaminan

pemberian kredit dari pihak lain, seperti jaminan pribadi, garansi dari bank lain,

37

atau jaminan dari induk perusahaan. Jaminan perorangan atau jaminan pribadi

(personal guaranty), yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk

menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Menurut Prof. Soebekti,

oleh karena tuntutan kreditur terhadap seorang penjamin tidak diberikan suatu

privilege atau kedudukan istimewa dibandingkan atas tuntutan-tuntutan kreditur

lainnya, maka jaminan perorangan ini tidak banyak dipraktikkan dalam dunia

perbankan57

.

Selain jaminan pribadi yang dikenal avalist, pada praktik sebenarnya jaminan

kebendaan (persoonlijke en zakelijke zekerheid)-lah yang lebih banyak

dipraktikkan. Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu

penjaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya maupun antara

kreditur dan seseorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-

kewajiban si debitur. Dalam praktik jaminan kebendaan diadakan suatu

pemisahan bagian dari kekayaan seseorang (si pemberi jaminan), yaitu

melepaskan sebagian kekuasaan atas sebagian kekayaan tersebut dan semuanya

itu diperuntukkan guna memenuhi kewajiban si debitur itu sendiri ataupun

kekayaan pihak ketiga. Dengan demikian menurut Prof. Soebekti, pemberian

jaminan kebendaan kepada si kreditur memberikan suatu keistimewaan baginya

terhadap kreditur lainnya.

Dalam praktik perbankan syariah, menyangkut agunan dan jaminan juga sangat

diperhatikan dalam penyaluran dana kepada nasabah sebagaimana diatur dalam

Pasal 23 bahwa:

57

Muhammad Djumhanan, Op.Cit., hlm. 453.

38

(1) Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan

kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh

kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan

dana kepada nasabah penerima fasilitas.

(2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank

syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap

watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah

penerima fasilitas.

Intinya bahwa perbankan syariah dalam menyalurkan dana haru memperhatikan

hal-hal yang berkaitan dengan kemauan berhubungan dengan itikad baik dari

nasabah penerima fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang

disalurkan oleh bank syariah dan/atau UUS. Kemampuan berkaitan dengan

keadaan dan/atau aset nasabah penerima fasilitas sehingga mampu membayar

kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah dan/atau UUS.58

Dalam rangka mendapatkan pengetahuan mengenai kemauan dan kemampuan

dari nasabah tersebut, maka perlu dilakukan penilaian watak. Penilaian watak

calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan pada hubungan yang terjalin

antara bank syariah dan/atau UUS dan nasabah atau calon nasabah yang

bersangkutan informasi yang diperoleh dari pihak lain dapat dipercaya sehingga

bank syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima

fasilitas yang bersangkutan tidak menyulitkan bank syariah dan/atau UUS di

kemudian hari.

58

Ibid., hlm. 454.

39

Adapun penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas terutama bank

harus meneliti tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya

dan/atau kemampuan manajemen calon nasabah sehingga bank syariah dan/atau

UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang

tepat. Sedangkan penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima

fasilitas, terutama bank syarian dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap

posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun

perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan

permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan

proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, bank syariah dan/atau UUS harus

menilai barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan

yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga, atau garansi risiko yang

ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga

apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya,

agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali

pembiayaan dari bank syariah dan/atau UUS yang bersangkutan. Penilaian

terhadap proyek usaha calon nasabah penerima.

Dalam konteks perkreditan istilah jaminan sangatlah sering bertukar dengan

istilah agunan. Apabila yang dimaksud jaminan itu adalah sebagaimana

ditegaskan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan

Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991 tentang

Jaminan Pemberian Kredit, jaminan itu adalah suatu keyakinan bank atas

kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

40

Dengan demikian, mencermati maksud dari istilah yang dipakai oleh Prof.

Soebekti dengan jaminan seperti dibawah ini, yang tepat sebenarnya harus

memakai istilah agunan. Menurut Prof. Soebekti jaminan ideal (baik) terlihat

dari59

:

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang

memerlukannya.

2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan

(meneruskan) usahanya.

3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa jika perlu mudah

diuangkan untk melunasi utangnya si debitur.

Dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku seperti dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka yang dimaksudkan

dengan agunan ideal, yaitu agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan

meliputi surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah dan

badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian

lembaga pemeringkatan yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat

dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai60

. Dengan melihat pandangan diatas

maka agunan dalam perkreditan memiliki fungsi untuk menjamin pembayaran

kredit yang dalam kehidupan dan kegiatan perbankan bertujuan pula untuk

mengamankan dana pihak ketiga yang dikelola oleh bank yang bersangkutan.

Selain itu, juga untuk memenuhi ketentuan perkreditan yang dikeluarkan bank

sentral. Dengan demikian, bank dituntut untuk setiap waktu memastikan bahwa

59

Prof. Soebekti dalam Muhammad Djumhana, Ibid., hlm. 455. 60

Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia.

41

agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan

yang berlaku sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang

berkaitan pengikatan agunan kredit telah diselesaikan dan akan mampu

memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.61

C. Tinjauan tentang Pihak dalam Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah perikatan yang terjadi antara dua orang atau lebih

dimana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling timbal balik.

Hubungan hukum atau perikatan dapat terbentuk dengan adanya peristiwa hukum

berupa :

a. Perbuatan, misalnya jual-beli, hutang-piutang, hibah

b. Kejadian, misalnya kelahiran, kematian, pohon tumbang, kambing makan

tanaman di kebun tetangga

c. Keadaan, misalnya pekarangan berdampingan, rumah susun, kemiringan

tanah pekarangan

Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara pihak satu dengan

pihak yang lain. Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan

kewajiban yang saling timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk

menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi

tuntutan itu, juga sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut pihak

penuntut (kreditur), sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak

yang dituntut (debitur). Sesuatu yang dituntut disebut prestasi.

61

Muhammad Djumhana, Ibid., hlm. 455-456.

42

Prestasi adalah objek perikatan, yaitu sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak

yang dituntut (debitur) terhadap penuntut (kreditur). Prestasi selalu dapat dinilai

dengan uang, dapat berupa pemenuhan benda tertentu (misalnya harta kekayaan)

atau melakukan perbuatan tertentu (misalnya pekerjaan) atau tidak melakukan

perbuatan tertentu.62

Dalam perjanjian kredit antara nasabah dengan bank peristiwa hukum yang

melatarbelakangi terjadinya hubungan hukum adalah hutang-piutang. Perjanjian

kredit dalam hukum perdata indonesia merupakan salah satu dari bentuk

perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam buku ketiga KUH Perdata. Dalam

bentuk apapun pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan suatu

perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1769 KUH

Perdata, akan tetapi dalam praktik perbankan yang modern, hubungan hukum

dalam perjanjian kredit bukan lagi semata-mata berbentuk perjanjian pinjam-

meminjam, melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya,

seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian lainnya.

Dalam bentuk yang campuran demikianmaka selalu tampil adanya suatu jalinan

diantara perjanjian yang terkait tersebut. Namun, dalam praaktik perbankan pada

dasarnya bentuk dan pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam yang ada dalam

KUH Perdata tidaklah sepenuhnya identik dengan bentuk dan pelaksanaan suatu

perjanjian kredit perbankan, diantaranya ada perbedaan yang gradual, bahkan

dapat pula perbedaan yang pokok.

62

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 229.

43

D. Kerangka Pikir

Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan:

Pinjam-meminjam uang antara debitur (nasabah) dengan kreditur (bank) didasari

oleh suatu hal yang dibutuhkan guna mendukung perkembangan kegiatan

perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebelum Bank

menyalurkan kreditnya kepada debitur, bank terlebih dulu mengadakan perjanjian

kerjasama dengan pihak bendahara dan perusahaan asuransi. Perjanjian tersebut

menjadi dasar perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak

dalam perjanjian.

Prosedur

pemberian kredit

Hubungan hukum

antara kreditur dan

debitur

Tanggung Jawab

Para Pihak Dalam

Perjanjian

Perjanjian Kredit Jaminan

SK Pengangkatan PNS

Bank Mandiri

(Kreditur)

Bendahara

Instansi

Perusahaan

Asuransi

Nasabah PNS

(Debitur)

44

Seiring berjalannya kredit akan menimbulkan dua kemungkinan, yaitu perjanjian

berjalan lancar (pada saat jatuh tempo prestasi terpenuhi/lunas), atau perjanjian

tidak berjalan lancar (pada saat jatuh tempo debitur tidak dapat memenuhi

prestasi). Oleh sebab itu bank mengharuskan debitur untuk menyertakan jaminan

kredit sebagai bukti komitmen debitur dalam pemenuhan prestasi. Masing-masing

bank memiliki kebijakannya tersendiri mengenai agunan tambahan yang harus

disertakan oleh debitur.

Contohnya adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Raden Intan Bandar

Lampung memiliki kebijakan bagi nasabahnya yang berprofesi sebagai Pegawai

Negeri Sipil diperkenankan untuk menjadikan Surat Keputusan Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dalam perjanjian kredit tersebut. PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk. KCP Raden Intan Bandar Lampung juga mengatur

prosedur pemberian kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjaminkan Surat

Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil miliknya.

Prosedur tersebut ditetapkan sebagai bentuk upaya Bank dalam menerapkan

prinsip kehati-hatian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perbankan, namun

dalam praktiknya proses pemenuhan prestasi atau pembayaran piutang tidak

selalu lancar seperti yang diharapkan. Artinya meski prosedur sudah ditetapkan

sedemikian rupa tetap tidak menutup kemungkinan bahwa dalam perjanjian

tersebut dapat terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga

pihak-pihak yang sebelumnya sudah terikat dalam perjanjian kerjasama harus

mampu meng-cover permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi

dikemudian hari selama proses pelunasan kredit.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis,

metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta

empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna

mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.63

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

normatif-empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai

pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-

undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang

terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta

empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara

atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara in action diharapkan

akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas

dan tegas serta lengkap.64

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang akan dilakukan penulis dimulai

dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum sesuai peraturan perundang-

63

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2004, hlm.2. 64

Ibid., hlm. 134.

46

undangan di bidang hukum perbankan khususnya dari berbagai aspek yang

berkaitan dengan perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS,

kemudian mengkaji penerapan ketentuan hukum tersebut pada PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk. KCP Raden Intan Bandar Lampung.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe

penelitian adalah tipe deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan

dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan

hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai

gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

masyarakat.65

Berdasarkan tipe deskriptif maka penelitian ini akan menguraikan

secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai prosedur pemberian kredit dengan

jaminan SK Pengangkatan PNS dan hubungan hukum antara kreditur dan kreditur

dalam perjanjian kredit tersebut serta akibat hukum apabila debitur melakukan

wanprestasi.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif terapan.

Dalam konteks ini, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif-empiris,

sedangkan untuk strategi penelitiannya adalah pendekatan normatif-terapan

(applied law approach).66

Tipe pendekatan yang akan digunakan adalah

65

Ibid., hlm. 50. 66

Ibid., hlm. 143-144.

47

nonjudicial case study, yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik67

.

Kalaupun terjadi konflik, pengakhiran konflik kepentingan yang timbul

diselesaikan oleh pihak-pihak tanpa campur tangan pengadilan. Dalam penelitian

hukum normatif terapan ini selalu terdapat gabungan 2 tahap kajian. Tahap

pertama yaitu kajian mengenai hukum normatif (perundang-undangan) yang

berlaku. Tahap kedua adalah kajian hukum empiris berupa penerapan

(implementasi) untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan pada

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Raden Intan Bandar Lampung dengan

didasarkan pada perundang-undangan kemudian dikaitkan dengan cara mengkaji

hukum yang dikaitkan secara nyata sebagai gejala sosial, kemudian dikaitkan

dengan pengkajian hukum yang dikonsepkan secara nyata sebagai gejala sosial.

D. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka

penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari wawancara dan sumber

data kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan dicatat

untuk pertama kali. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dengan cara

wawancara, yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara peneliti dengan responden

yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu,

yang dimaksud responden dalam penelitian ini adalah bapak M. Ridwan selaku

67

Ibid., hlm. 149.

48

Micro Banking Manager di PT. Bank Mandiri Raden Intan Bandar Lampung dan

Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara

mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah

yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:68

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :

1. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,

yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil.

6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal

28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit.

68

Ibid., hlm. 82.

49

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur mengenai

penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan

hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat kabar,

dan makalah.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada

majalah, surat kabar atau internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang

ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam

penelitian hukum normatif. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data

sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-

undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan tanggung jawab yuridis

dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS.

50

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak

dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu.

Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak

dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok

bahasan ini yang terkait dengan tanggung jawab yuridis dalam perjanjian kredit

dengan jaminan SK Pengangkatan PNS.

3. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara secara langsung

yaitu wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan

permasalahan dan dianggap memiliki kapabilitas mengenai permaslahan yang

sedang diteliti, yaitu dengan bagian perkreditan di PT. Bank Mandiri Raden Intan

Bandar Lampung dan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Penarikan sample ini dilakukan dengan cara pengambilan subyek yang didasarkan

dengan tujuan tertentu di mana tidak semua populasi akan diteliti, tetapi dipilih

yang dianggap mewakili secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh

data primer dalam penelitian mengenai tanggung jawab yuridis dalam perjanjian

kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS.

F. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:69

69

Ibid., hlm. 90.

51

1. Pemeriksaan data (editing)

Pemeriksaan data (editing) merupakan pembenaran apakah data yang terkumpul

melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan,

jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

2. Penandaan data (coding)

Penandaan data (coding) merupakan pemberian tanda pada data yang diperoleh,

baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu

yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan

sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan

rekonstruksi serta analisis data.

3. Penyusunan/sistematika data (constructing/systemizing)

Penyusunan/sistematika data (constructing/systemizing) merupakan kegiatan

menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam

bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan persentase bila data itu kuantitatif,

mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu

menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara

menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh

dari peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan menggunakan

kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan ke

52

dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif sehingga diperoleh

gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa

kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

Analisis secara kualitatif juga menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan

dalam menarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai

jawaban dari permasalahan yang dibahas.70

70

Ibid., hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pemberian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS pada Bank

Mandiri khususnya pada KCP Raden Intan Bandar Lampung dimulai dengan

pengadaan Perjanjian Kerjasama (PKs) antara pihak SKPD dengan pihak

Bank Mandiri, setelah perjanjian kerjasama disepakati barulah PNS dalam

lingkup SKPD tersebut dapat mengajukan permohonan kredit sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Mandiri. Tahap selanjutnya dalam

prosedur pemberian kredit adalah penyelidikan berkas-berkas permohonan

kredit dan survey lapangan yang dilakukan bagian kredit Bank Mandiri,

pemberian keputusan kredit, persetujuan perjanjian kredit, hingga yang

terakhir realisasi kredit.

2. Hubungan hukum yang timbul antara Bank Mandiri (kreditur), PNS (debitur),

bendahara dan Kepala SKPD (sebagai kordinator dan penanggung jawab)

disebabkan oleh adanya Perjanjian Kerjasama (PKs) sedangkan dasar

hubungan hukum antara Bank Mandiri dan perusahaan asuransi adalah

perjanjian asuransi dengan debitur sebagai objek asuransinya. Dalam

perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS yang membedakan antara

bendahara, kepala SKPD dan debitur adalah tugas yang dimiliki masing-

masing pihak. Bendahara SKPD bertugas sebagai kordinator, sedangkan

89

kepala SKPD sebagai penanggung jawab, keduanya memiliki kewajiban

untuk menjamin kelancaran kredit sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang

telah disepakati anatar pihak SKPD dan Bank Mandiri. Meski begitu hal

tersebut tidak menghapuskan perikatan yang lahir antara kreditur dengan

debitur karena pada dasarnya uang yang disetorkan oleh bendahara kepada

Bank Mandiri untuk melunasi kredit adalah gaji yang diperoleh debitur setiap

bulannya sehingga debitur memiliki kewajiban untuk menjaga kinerjanya

selama di SKPD agar tidak mengganggu proses pelunasan kredit.

3. Penyebab terjadinya wanprstasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK

PNS di Bank Mandiri, yaitu : pihak bendahara terlambat membayar gaji

debitur, debitur dipindah tugaskan. Sepanjang tahun 2017 telah terjadi 6

kasus wanprestasi sehingga kredit dikategorikan sebagai kredit kurang lancar,

dari 6 kasus yang terjadi semua kasus diselesaikan melalui metode mediasi

antara pihak Bank Mandiri, debitur dan Kepala SKPD atau bendahara.

B. Saran

1. Apabila debitur dipindah tugaskan ke SKPD yang baru, maka bendahara

sebelumnya harus mampu berkordinasi dengan baik kepada bendahara tempat

debitur dipindah tugaskan, hal ini perlu dilakukan agar tidak mengganggu

kelancaran pembayaran kredit.

2. Bendahara SKPD harus mampu membangun komunikasi yang baik terhadap

pihak Bank Mandiri selaku debitur, serta memberikan laporan rutin setiap

bulannya terhadap perkembangan serta kinerja debitur dalam SKPD. Hal

90

seperti ini harus dilakukan oleh bendahara SKPD untuk menghindari

terjadinya wanprestasi selama proses pelunasan kredit.

3. Terhadap debitur agar mampu menjaga kinerjanya selama bertugas di SKPD

agar tidak mengganggu kelancaran pelunasan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Badrulzaman, Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1978.

-----------------------, Perjanjian Baku Standart dan Perkembangannya di

Indonesia, Alumni, Bandung, 1981

-----------------------, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

-----------------------, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994.

Bahsan, M., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Bako, Ronny Soetma, Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan

dan Deposito, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.

Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2012

H.S., Salim, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar

Grafika, Jakarta, 2015.

Hay, Marhainis Abdul, Hukum Perbankan Di Indonesia, Pradnya Paramita,

Jakarta, 1979.

Isnaeni, Moch., Hukum Jaminan Kebendaan (eksistensi, fungsi dan pengaturan),

LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Radja Grafindo Persada, Jakarta,

2000.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perjanjian, PT.Alumni, Bandung, 1986.

-----------------------, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2004.

-----------------------, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2010.

-----------------------, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2010.

-----------------------, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2010.

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Wijaya, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Poerwodarminta, WJS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,

1983.

Santoso, Ruddy Tri, Kredit Usaha Perbankan, Andi, Yogyakarta, 1996.

Satrio, J., Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1993.

Sembiring, Sentosa, Hukum Perbankan, Mandar Maju Jaya, Bandung, 2000.

Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1994.

Simanjuntak, P.N.H., Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan,

Jakarta, 2005.

Simorangkir, O.P. dkk., Seluk Beluk Bank Komersial, Aksara Persada Indonesia,

Jakarta, 1986

-----------------------, Kamus Perbankan, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Sjahdeni, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang

Bagi Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir

Indonesia, Jakarta, 1993.

Soebekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,

Alumni, Bandung, 1986.

-----------------------, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Soeroso, R., Perjanjian di Bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2005.

Suyatno, dkk., Dasar-Dasar Perkreditan, STIE Perbanas, Jakarta, 1999.

Suyatno, Thomas, dkk., Dasar-Dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta, 1997.

Syahrani, Ridwan, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni,

Bandung, 2000

Syamsiar, Ratna, Hukum Perbankan, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.

Tobing, Rudyanti Dorotea, Aspek-Aspek Hukum Bisnis (Pengertian, Asas, Teori

dan Praktik), LaksBang Justitia, Surabaya, 2015.

Untung, Budi, Kredit Perbankan Di Indonesia, Andi, Yogyakarta, 2005.

Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Pustaka Utama

Grafiti, Jakarta, 2003.

Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2000.

Literatur Jurnal, Skripsi, dan Lain-Lain:

Zulfikar, Ahmad, Tanggung Jawab Yuridis Bankir Terhadap Kredit Macet

Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS, Legalitas Edisi Juni 2014 Volume

VI Nomor 1, Universitas Batanghari, 2014.

Wibowo, Dwi Prasetyo Pujo, Skripsi: “Penerapan Asas Kepercayaan Terhadap

Penjaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemberian

Kredit Perorangan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,

Yogyakarta, 2016.

Nugroho, Galuh Dwi, Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit

Sebagai Objek Jaminan Di PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama

Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015,

Universitas Riau, 2015.

Setiono, Gentur Cahyo, Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perbankan,

Yuris Vol 2, No. 1, April 2013, Universitas Kadiri, 2013.

Bachtiar, Maryati, Laporan Penelitian Pasca Sarjana: “Tanggung Jawab

Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Dikaitkan Dengan Hukum

Asuransi”, Universitas Riau, Riau, 2013.

Hidayat, Nurman, Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit, Jurnal

Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 2, Tahun 2014, Universitas

Tadulako, 2014.

Alfyana, Sofyati, Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Surat

Keputusan Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang

Dipecat (Studi Pada PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang), Jurnal FH USU,

Universitas Sumatera Utara, 2017.

Internet:

Ilmu Hukum, Artikel Blog: “Surat Berharga dan Surat yang Berharga”, (diakses

dari: http://alfriantialimuddin.blogspot.co.id/2016/03/surat-berharga-dan-

surat-yang-berharga.html, pada 27 September 2017, pukul 21.44 WIB).

Puput Mutiara dalam InfoPerbankan.com, Artikel: “Ini Alasan Mengapa SK PNS

Sangat Berharga dan Dapat Dijadikan Jaminan saat Pinjam Uang di

Bank”, (diakses dari https://www.infoperbankan.com/artikel/pns/ini-alasan-

mengapa-sk-pns-sangat-berharga-dan-dapat-dijadikanjaminan-saat-pinjam-

uang-di-bank.html #forward, pada 18 September 2017, pukul 22.58 WIB).

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud

Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva

Bank Umum.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28

Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit.