11

PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIRO KEPEGAWAIAN SETJEN DEPDIKNASTAHUN 2008

22

PEMBINAAN DISIPLIN PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. DASAR HUKUMA. DASAR HUKUM

1. PERATURAN PRESIDEN No. 12 TH. 1961 Jo. KEP. MENTERI PERTAMA No. 224/MP/1961 2. PERATURAN PEMERINTAH No. 4 TH. 1966 3. PERATURAN PEMERINTAH No.32 TH. 19794. PERATURAN PEMERINTAH No.30 TH. 19805. SE. KEPALA BAKN No. 10/SE/1981 6. PERATURAN PEMERINTAH No. 10 TH. 1983 Jo. PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TH. 19907. PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TH 2002 8. PERATURAN PEMERINTAH No. 37 TH. 2004 9. PERATURAN PEMERINTAH NO.6 JO. NO.17 TAHUN 2005 JO. PERATURAN KEPALA BKN NO. 5 JO. NO. 10 TH. 200510. KEP. MENDIKBUD No. 0234/P/198211.KEP. MENDIKNAS No. 158/P/200312.SE KEPALA BAKN : a. NO. 04/SE/1980, b.NO. 23/SE/1980, c. NO. 08/SE/1983 JO. NO 48/SE/1990

3

B. TOPIK BAHASAN B. TOPIK BAHASAN

11. Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar . Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar 2. Meninggalkan tugas secara tidak sah 2. Meninggalkan tugas secara tidak sah 3. Melakukan tindak pidana3. Melakukan tindak pidana4. Beristeri lebih dari satu orang tanpa izin pejabat4. Beristeri lebih dari satu orang tanpa izin pejabat5. Melakukan perceraian tanpa izin pejabat5. Melakukan perceraian tanpa izin pejabat6. Hidup bersama di luar ikatan perkawinan sah6. Hidup bersama di luar ikatan perkawinan sah7. Menjadi isteri kedua, ketiga, keempat7. Menjadi isteri kedua, ketiga, keempat8. Tidak bersedia memberikan bagian gaji8. Tidak bersedia memberikan bagian gaji9. Tidak melaporkan perceraian dan atau perkawinannya dalam 9. Tidak melaporkan perceraian dan atau perkawinannya dalam batas waktu yang ditentukan batas waktu yang ditentukan 10.PNS yang memiliki dan/atau menggunakan ijazah palsu atau aspal;10.PNS yang memiliki dan/atau menggunakan ijazah palsu atau aspal;11.PNS yang menjadi pejabat negara11.PNS yang menjadi pejabat negara12.PNS yang menjadi anggota/pengurus PARPOL12.PNS yang menjadi anggota/pengurus PARPOL13.PNS yang menjadi anggota/penggurus KPU13.PNS yang menjadi anggota/penggurus KPU14.PNS yang menjadi anggota PANWASLU14.PNS yang menjadi anggota PANWASLU15.PNS yang menjadi anggota DPD15.PNS yang menjadi anggota DPD16.PNS yang mengikuti Pilkada16.PNS yang mengikuti Pilkada17.Cuti 17.Cuti 18.Sumpah/janji PNS18.Sumpah/janji PNS

4

C. PP.No.30 THN 1980 TTG PERATURAN DISIPLIN PNSC. PP.No.30 THN 1980 TTG PERATURAN DISIPLIN PNS 1. KEWAJIBAN PNS (26 Butir ) PSL 2 1. KEWAJIBAN PNS (26 Butir ) PSL 2

a. SETIA DAN TAAT SEPENUHNYA KEPADA PANCASILA, UUD 45, NEGARA DAN PEMERINTAH.

b. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DIATAS KEPENTINGAN GOLONGAN ATAU DIRI SENDIRI, SERTA MENGHINDARKAN SEGALA SESUATU YANG DAPAT MENDESAK KEPENTINGAN NEGARA OLEH KEPENTINGAN GOLONGAN, DIRI SENDIRI, ATAU PIHAK LAIN.

c. MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN DAN MARTABAT NEGARA, PEMERINTAH DAN PNS.

d. MENGANGKAT DAN MENTAATI SUMPAH/JANJI PNS d. MENGANGKAT DAN MENTAATI SUMPAH/JANJI PNS DAN SUMPAH/JANJI JABATAN BERDASARKAN DAN SUMPAH/JANJI JABATAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKUPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU..

5

e. MENYIMPAN RAHASIA NEGARA DAN ATAU RAHASIA JABATAN e. MENYIMPAN RAHASIA NEGARA DAN ATAU RAHASIA JABATAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA.DENGAN SEBAIK-BAIKNYA.

f. MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN f. MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN PEMERINTAH BAIK YANG LANGSUNG MENYANGKUT TUGAS PEMERINTAH BAIK YANG LANGSUNG MENYANGKUT TUGAS KEDINASANNYA MAUPUN YANG BERLAKU KEDINASANNYA MAUPUN YANG BERLAKU

SECARA UMUMSECARA UMUM..

g. MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DENGAN SEBAIK- g. MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DENGAN SEBAIK- BAIKNYA DAN DENGAN PENUH PENGABDIAN, KESADARAN BAIKNYA DAN DENGAN PENUH PENGABDIAN, KESADARAN DAN TANGGUNG JAWAB.DAN TANGGUNG JAWAB.

h. BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB, CERMAT, DAN h. BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB, CERMAT, DAN BERSEMANGAT UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.BERSEMANGAT UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.

6

i. MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN i. MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN KEUTUHAN, KEKOMPAKAN, PERSATUAN, DAN KEUTUHAN, KEKOMPAKAN, PERSATUAN, DAN KESATUAN KORPS PNS.KESATUAN KORPS PNS.

j. SEGERA MELAPORKAN KEPADA ATASANNYA, j. SEGERA MELAPORKAN KEPADA ATASANNYA, APABILA MENGETAHUI ADA HAL YANG DAPAT APABILA MENGETAHUI ADA HAL YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN ATAU MERUGIKAN MEMBAHAYAKAN ATAU MERUGIKAN NEGERA/PEMERINTAH, TERUTAMA DI BIDANG NEGERA/PEMERINTAH, TERUTAMA DI BIDANG KEAMANAN, KEUANGAN, DAN MATERIIL.KEAMANAN, KEUANGAN, DAN MATERIIL.

k. MENTAATI KETENTUAN JAM KERJA.k. MENTAATI KETENTUAN JAM KERJA.

l MENCIPTAKAN DAN MEMELIHARA SUASANA l MENCIPTAKAN DAN MEMELIHARA SUASANA KERJA YANG BAIK.KERJA YANG BAIK.

7

m. MENGGUNAKAN DAN MEMELIHARA BARANG-m. MENGGUNAKAN DAN MEMELIHARA BARANG- BARANG MILIK NEGARA DENGAN SEBAIK-BARANG MILIK NEGARA DENGAN SEBAIK- BAIKNYA.BAIKNYA.

n. MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN SEBAIK-n. MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN SEBAIK- BAIKNYA KEPADA MASYARAKAT MENURUT BAIKNYA KEPADA MASYARAKAT MENURUT BIDANG TUGASNYA MASING-MASING.BIDANG TUGASNYA MASING-MASING.

o. BERTINDAK DAN BERSIKAP TEGAS, TETAPI ADIL o. BERTINDAK DAN BERSIKAP TEGAS, TETAPI ADIL DAN BIJAKSANA TERHADAP BAWAHANNYADAN BIJAKSANA TERHADAP BAWAHANNYA

p. MEMBIMBING BAWAHANNYA DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA

q. MENJADI DAN MEMBERIKAN CONTOH SERTA TELADAN YANG BAIK TERHADAP BAWAHANNYA.

8

r. MENDORONG BAWAHANNYA UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJANYA

s. MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA BAWAHANNYA UNTUK MENGEMBANGKAN KARIERNYA.

t. MENTAATI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- t. MENTAATI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TENTANG PERPAJAKAN.UNDANGAN TENTANG PERPAJAKAN.

u. BERPAKAIAN RAPIH DAN SOPAN SERTA BERSIKAP u. BERPAKAIAN RAPIH DAN SOPAN SERTA BERSIKAP DAN BERTINGKAH LAKU SOPAN SANTUN TERHADAP DAN BERTINGKAH LAKU SOPAN SANTUN TERHADAP MASYARAKAT, SESAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL, MASYARAKAT, SESAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN TERHADAP ATASAN.DAN TERHADAP ATASAN.

9

v. HORMAT-MENGHORMATI ANTARA SESAMA v. HORMAT-MENGHORMATI ANTARA SESAMA WARGANEGARA YANG MEMELUK WARGANEGARA YANG MEMELUK AGAMA/KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN AGAMA/KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA YANG BERLAINAN.YANG MAHA ESA YANG BERLAINAN.

w. MENJADI TELADAN SEBAGAI WARGA NEGARA w. MENJADI TELADAN SEBAGAI WARGA NEGARA YANG BAIK DALAM MASYRAKATAYANG BAIK DALAM MASYRAKATA

X. MENTAATI SEGALA PERATURAN PERUNDANG-X. MENTAATI SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN KEDINASAN UNDANGAN DAN PERATURAN KEDINASAN YANG BERLAKUYANG BERLAKU

10

y. MENTAATI PERINTAH KEDINASAN DARI ATASAN YANG BERWEWENANG.

Z. MEMPERHATIKAN DAN MENYELESAIKAN DENGAN SEBAIK-BAINYA SETIAP LAPORAN YANG DITERIMA MENGENAI PELANGGARAN DISIPLIN.

11

2. LARANGAN BAGI PNS ( PSL. 3 ayat 1) 18 Butir 2. LARANGAN BAGI PNS ( PSL. 3 ayat 1) 18 Butir

a.a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau PNSatau martabat Negara, Pemerintah, atau PNS

b.b. Menyalahgunakan wewenangnyaMenyalahgunakan wewenangnyac.c. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk

Negara Asing.Negara Asing.d.d. Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat

berharga milik Negara.berharga milik Negara.e.e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,

atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah.surat berharga milik negara secara tidak sah.

f.f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.tidak langsung merugikan negara.

1212

g.g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan PNS yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan PNS yang bersangkutan.bersangkutan.i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat PNS, kecuali untuk kepentingan kehormatan atau martabat PNS, kecuali untuk kepentingan jabatan.jabatan.j. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.j. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.k. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan k. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.l. Mengalangi berjalanya tugas kedinasan.l. Mengalangi berjalanya tugas kedinasan.

1313

m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.pribadi, golongan, atau pihak lain.n. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau n. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah.kantor/instansi pemerintah.o.o. Memiliki saham/modal dalam suatu perusahaan Memiliki saham/modal dalam suatu perusahaan p.p. Memiliki Saham/modal tidak berada dalam ruang lingkup Memiliki Saham/modal tidak berada dalam ruang lingkup

kekuasaannya yang jumlah dan sifat kepemilikan itu kekuasaannya yang jumlah dan sifat kepemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan.penyelenggaraan atau jalannya perusahaan.

p. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun p. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan menjadi direksi, pimpinan atau komisaris sambilan menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Eselon I.perusahaan swasta bagi yang berpangkat Eselon I.q. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga q. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.golongan, atau pihak lain.

1414

r. Ayat (2) PNS yang berpangkat Penata r. Ayat (2) PNS yang berpangkat Penata Tk.I, golongan ruang III/d ke bawah yang Tk.I, golongan ruang III/d ke bawah yang akan melakukan kegiatan sebagaimana akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, wajib dimaksud dalam ayat (1) huruf q, wajib mendapat izin tertulis dari pejabat yang mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenangberwenang

1515

3. TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN3. TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN a. Tingkat Ringan (tegoran lisan,tegoran tertulis, a. Tingkat Ringan (tegoran lisan,tegoran tertulis, pernyataan tdk puas secara tertulis)pernyataan tdk puas secara tertulis)

b. Tingkat Sedang (Penundaan KGB paling lama 1 b. Tingkat Sedang (Penundaan KGB paling lama 1 thn, penuruna gaji sebesar 1 kali KGB paling lamathn, penuruna gaji sebesar 1 kali KGB paling lama 1 thn, penundaan KP paling lama 1 thn) 1 thn, penundaan KP paling lama 1 thn)

c. Tingkat Berat (turun pangkat 1 tingkat, bebas c. Tingkat Berat (turun pangkat 1 tingkat, bebas jabatan, berhenti dgn hormat t.a.p.s, berhenti tdkjabatan, berhenti dgn hormat t.a.p.s, berhenti tdk dgn hormat dgn hormat

4. 4. Pejabat yg berwenang menghukum berdasarkan :Pejabat yg berwenang menghukum berdasarkan :

a. Pasal 7 PP No. 30 Thn 1980 a. Pasal 7 PP No. 30 Thn 1980 Menteri, Presiden dan Pejabat lainnya (atributif)Menteri, Presiden dan Pejabat lainnya (atributif)

b. Keputusan Mendikbud No. 0234/P/1982 antara lain di b. Keputusan Mendikbud No. 0234/P/1982 antara lain di lingkungan Universitas Negeri :lingkungan Universitas Negeri : Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kepala UPT, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kepala UPT, Kepala Laboratorium /Studio Kepala Laboratorium /Studio

1616

5. Jenis Hukuman Disiplin Yang Menjadi Kewenangan :5. Jenis Hukuman Disiplin Yang Menjadi Kewenangan :

RektorRektor

Pembantu Rektor,Pembantu Rektor,

Dekan, Ketua LembagaDekan, Ketua Lembaga

tegoran lisan, tegoran tertulis, pernyataan tdk puas secara tertulis, penundaan KGB, tegoran lisan, tegoran tertulis, pernyataan tdk puas secara tertulis, penundaan KGB, penurunan gaji sebesar 1 kali KGB, penundaan KP untuk paling lama 1 tahun, penurunan gaji sebesar 1 kali KGB, penundaan KP untuk paling lama 1 tahun,

penurunan pangkat untuk paling lama 1 tahun pembebasan dari jabatan penurunan pangkat untuk paling lama 1 tahun pembebasan dari jabatan

tegoran lisan, tegoran tertulis, pernyataan tdk puas secara tertulistegoran lisan, tegoran tertulis, pernyataan tdk puas secara tertulis..

tegoran lisan, tegoran tertulis, pernyataan tdk puas secara tertulis, tegoran lisan, tegoran tertulis, pernyataan tdk puas secara tertulis, penundaan KGB, penurunan gaji sebesar 1 kali KGB, penundaan KP penundaan KGB, penurunan gaji sebesar 1 kali KGB, penundaan KP

untuk paling lama 1 tahun. untuk paling lama 1 tahun.

1717

Kepala Biro, Kepala PusatKepala Biro, Kepala Pusat

tegoran lisan, tegoran tertulis, pernyataan tdk puas secara tertulis, tegoran lisan, tegoran tertulis, pernyataan tdk puas secara tertulis, penundaan KGB, penurunan gaji sebesar 1 kali KGB, penundaan KP penundaan KGB, penurunan gaji sebesar 1 kali KGB, penundaan KP

untuk paling lama 1 tahun. untuk paling lama 1 tahun.

Kepala Bagian, Kepala UPT, Kepala Laboratorium/StudioKepala Bagian, Kepala UPT, Kepala Laboratorium/Studio

tegoran lisan, tegoran tertulis, pernyataan tdk puas secara tertulis, tegoran lisan, tegoran tertulis, pernyataan tdk puas secara tertulis,

penundaan KGB.penundaan KGB.

Kepala SubbagKepala Subbag

tegoran lisan, tegoran tertulis, pernyataan tdk puas secara tertulis.tegoran lisan, tegoran tertulis, pernyataan tdk puas secara tertulis.

1818

Pejabat yg berwenang memeriksa :Pejabat yg berwenang memeriksa :

- Pejabat yg berwenang menghukum (atributif)- Pejabat yg berwenang menghukum (atributif)

- PNS yg diberi kewenangan berdasarkan surat - PNS yg diberi kewenangan berdasarkan surat perintah dari pejabat yg berwenang menghukumperintah dari pejabat yg berwenang menghukum

Dasar Hukum :

Psl 11 PP.30 Tnn 1980 dan Peraturan Mendiknas Psl 11 PP.30 Tnn 1980 dan Peraturan Mendiknas No. 41 Thn 2006 No. 41 Thn 2006

1919

KEBERATAN

diajukan secara tertulis melalui saluran hirarkhis dajukan dalam jangka waktu 14 hari tmt keputusan hukuman disiplin diterima hukuman disiplin yg dapat diajukan keberatan - penundaan KGB - penurunan gaji sebesar satu kali KGB - penundaan KP - penurunan pangkat - pemberhentian dgn hormat t.a.p.s - pemberhentian tdk dgn hormat sebagai PNS

TIDAK DAPAT DIAJUKAN KEBERATAN

pembebasan dari jabatan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh menteri kecuali pemberhentian dgn hormat dan pemberhentian tdk dgn hormat

20

D. PP. NO.32 THN 1979 D. PP. NO.32 THN 1979 TTG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI TTG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI

1. PERBUATAN 1. PERBUATAN

a. PNS yg melakukan tindak pidana kejahatan (Pasal 8 dan a. PNS yg melakukan tindak pidana kejahatan (Pasal 8 dan PenjelasannyaPenjelasannya)

- syarat-syarat penindakan :

* melakukan tindak pidana kejahatan yg diancam dgn pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun atau diancam dengan pidana yg lebih berat* putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yg pasti

- Hukuman :

* diberhentikan tdk dgn hormat atau * diberhentikan dgn hormat atau * hukuman disiplin lain berdasarkan PP No. 30 Th 1980

21

b.Melakukan tindak pidana kejahatan (Psl 9)b.Melakukan tindak pidana kejahatan (Psl 9)

- Syarat-syarat penindakan :

* melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yg ada hubungannya dgn jabatan * putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yg pasti

- Hukuman :

* diberhentikan tdk dgn hormat

22

c. Melakukan makar (Psl.10) c. Melakukan makar (Psl.10)

- syarat-syarat penindakan :

* melakukan usaha atau kegiatan yg bertujuan mengubah pancasila dan atau UUD 45 atau terlibat dlm gerakan atau melakukan kegiatan yg menentang negara dan pemerintah * putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yg pasti

- Hukuman :

* diberhentikan tdk dgn hormat

23

d. Meninggalkan tugas secara tidak sah (Psl. 12) d. Meninggalkan tugas secara tidak sah (Psl. 12)

- - syarat-syarat penindakan : * meninggalkan tugas terus menerus selama lebih dari 2 bulan* meninggalkan tugas terus menerus selama lebih dari 2 bulan tetapi kurang dari 6 bulan ( Psl. 12 ayat 2) tetapi kurang dari 6 bulan ( Psl. 12 ayat 2) * meninggalkan tugas terus menerus selama 6 bulan atau lebih* meninggalkan tugas terus menerus selama 6 bulan atau lebih (Psl. 12 ayat 3)(Psl. 12 ayat 3)

- Hukuman : * berhenti dgn hormat sebagai PNS; * berhenti tdk dgn hormat sebagai PNS atau; * hukuman disiplin lain berdasarkan PP No. 30 Th 1980

- dihentikan pembayaran gajinya pd bulan ketiga.

24

E. PP. NO. 10 THN 1983 jo PP NO. 45 THN 1990 E. PP. NO. 10 THN 1983 jo PP NO. 45 THN 1990 TTG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIN PNSTTG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIN PNS

1. JENIS PELANGGARAN DISIPLIN

E. PP. NO. 10 THN 1983 jo PP NO. 45 THN 1990 E. PP. NO. 10 THN 1983 jo PP NO. 45 THN 1990 TTG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIN PNSTTG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIN PNS

1. JENIS PELANGGARAN DISIPLIN

a. Beristri lebih dari 1 Orang tanpa izin pejabata. Beristri lebih dari 1 Orang tanpa izin pejabatb. Melakukan perceraian tanpa izin pejabatb. Melakukan perceraian tanpa izin pejabatc. Hidup bersama di luar ikatan perkawinan sahc. Hidup bersama di luar ikatan perkawinan sahd. Menjadi istri kedua, ketiga dan atau keempatd. Menjadi istri kedua, ketiga dan atau keempat

e. Tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada e. Tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkanperkawinan dilangsungkanf.f. Tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat dalam jangka waktu Tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah terjadinya perceraianselambat-lambatnya 1 bulan setelah terjadinya perceraiang Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/ g Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/ keempat kepada pejabat dalam waktu selambat- keempat kepada pejabat dalam waktu selambat- lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkanlambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkanh.h. Tidak memperoleh surat keterangan dari pejabat tentang adanya Tidak memperoleh surat keterangan dari pejabat tentang adanya gugatan perceraiangugatan perceraian

25

i. Tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan bagian anaknya i. Tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan bagian anaknya j.j. Atasan yg tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan Atasan yg tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan tentang adanya gugatan perceraian dan atau beristeri izin atau pemberitahuan tentang adanya gugatan perceraian dan atau beristeri lebih dari seorang, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah ia lebih dari seorang, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian

k. Pejabat yg tidak memberikan keputusan atas adanya k. Pejabat yg tidak memberikan keputusan atas adanya permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan atau tidak memberikan keputusan terhadap pemberitahuan adanya gugatan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang dalam jangka waktu permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat- lambatnya 3 bulan setelah ia menerima permintaan izin atau selambat- lambatnya 3 bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian atau permintaan izin untuk beristeri pemberitahuan adanya gugatan perceraian atau permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang lebih dari seorang l.l. Pejabat yg tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya PNSPejabat yg tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya PNS dalam lingkungannya yg melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan dalam lingkungannya yg melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan

yg sahyg sah

26

2. JENIS HUKUMAN DISIPLIN

* diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS (khusus untuk pelanggaran berupa menjadi isteri kedua/ketiga/keempat) * untuk jenis pelanggaran lainnya hukuman disiplin yg dijatuhkan adalah salah satu jenis hukuman disiplin berat

27

F. PP. NO. 4 THN 1966 F. PP. NO. 4 THN 1966 TTG PEMBERHENTIAN SEMENTARA TTG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI PEGAWAI NEGERI

1. TINDAKAN ADMINISTRATIF

F. PP. NO. 4 THN 1966 F. PP. NO. 4 THN 1966 TTG PEMBERHENTIAN SEMENTARA TTG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI PEGAWAI NEGERI

1. TINDAKAN ADMINISTRATIF

a. DIKENAKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA TMT YBS DIKENAKAN TAHANAN a. DIKENAKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA TMT YBS DIKENAKAN TAHANAN SEMENTARA OLEH PIHAK YG BERWAJIB, KARENA :SEMENTARA OLEH PIHAK YG BERWAJIB, KARENA :

* DIDAKWA MELAKUKAN KEJAHATAN/PELANGGARAN JABATAN* DIDAKWA MELAKUKAN KEJAHATAN/PELANGGARAN JABATAN ATAU YG ADA HUBUNGANNYA DGN JABATAN

* DIDAKWA MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PIDANA YANG TIDAK * DIDAKWA MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PIDANA YANG TIDAK MENYANGKUT PADA JABATANYA NAMUN PELANGGARAN TERSEBUTMENYANGKUT PADA JABATANYA NAMUN PELANGGARAN TERSEBUT BERAKIBAT HILANGNYA PENGHARGAAN DAN KEPERCAYAAN ATAS DIRI BERAKIBAT HILANGNYA PENGHARGAAN DAN KEPERCAYAAN ATAS DIRI PEGAWAI YBS ATAU HILANGNYA MARTABAT SERTA WIBAWA PEGAWAI ITU PEGAWAI YBS ATAU HILANGNYA MARTABAT SERTA WIBAWA PEGAWAI ITU

28

b. DIBERIKAN BAGIAN GAJIb. DIBERIKAN BAGIAN GAJI : :

1) SEBESAR 50% DARI GAJI POKOK1) SEBESAR 50% DARI GAJI POKOK TERAKHIR YG ADA TERAKHIR YG ADA HUBUNGANNYA DGN JABATAN, DALAM HAL TERDAPAT HUBUNGANNYA DGN JABATAN, DALAM HAL TERDAPAT PETUNJUK YG MEYAKINKAN BAHWA YBS MELAKUKAN PETUNJUK YG MEYAKINKAN BAHWA YBS MELAKUKAN KEJAHATAN/PELANGGARAN JABATAN KEJAHATAN/PELANGGARAN JABATAN

2) SEBESAR 75%2) SEBESAR 75% DALAM HAL BELUM TERDAPAT PETUNJUK BELUM TERDAPAT PETUNJUK YANG MEYAKINKAN BAHWA YBS MELAKUKAN YANG MEYAKINKAN BAHWA YBS MELAKUKAN KEJAHATAN/PELANGGARAN YG ADA HUBUNGAN DGN KEJAHATAN/PELANGGARAN YG ADA HUBUNGAN DGN JABATANJABATAN

3) SEBESAR 75% (TERDAPAT PETUNJUK ATAU BELUM TERDAPAT 3) SEBESAR 75% (TERDAPAT PETUNJUK ATAU BELUM TERDAPAT PETUNJUK), DALAM HAL MELAKUKAN TINDAK PIDANA YG PETUNJUK), DALAM HAL MELAKUKAN TINDAK PIDANA YG TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN (PSL 4 AYAT (2) ) TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN (PSL 4 AYAT (2) )

29

d. APABILA TDK TERBUKTI :d. APABILA TDK TERBUKTI : - DIANGKAT DAN DIPEKERJAKAN KEMBALI PADA - DIANGKAT DAN DIPEKERJAKAN KEMBALI PADA JABATANNYA SEMULAJABATANNYA SEMULA - GAJI SERTA PENGHASILAN LAIN YG BERHUBUNGAN DGN - GAJI SERTA PENGHASILAN LAIN YG BERHUBUNGAN DGN JABATAN DIBAYARKAN KEMBALI JABATAN DIBAYARKAN KEMBALI

e. APABILA TERBUKTI :e. APABILA TERBUKTI : - DIBERHENTIKAN DGN HORMAT ATAU TDK DGN HORMAT - DIBERHENTIKAN DGN HORMAT ATAU TDK DGN HORMAT ATAU HUKUMAN DISIPLIN LAIN BERDASARKAN PP NO 30 ATAU HUKUMAN DISIPLIN LAIN BERDASARKAN PP NO 30 TAHUN 1980 TAHUN 1980 - GAJI DAN TUNJANGAN YG TELAH DIBAYARKAN TIDAK DIPUNGUT - GAJI DAN TUNJANGAN YG TELAH DIBAYARKAN TIDAK DIPUNGUT KEMBALI KEMBALI

c. Diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan umum dan lain-lain kecuali tunjangan jabatan dan fasilitas yg ada hubungannya dgn jabatan yang dihitung atas dasar bagian gaji yg diterimanya

30

G. TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KET. BELAJAR 1. DASAR HUKUM

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1961 KEPUTUSAN MENTERI PERTAMA NOMOR 224/MP/1961 SURAT EDARAN MENDIKBUD NOMOR SE .82190/A2.V.4/C/1987

TANGGAL 23 DESEMBER 1987 KEPUTUSAN KA.BAKN No. 40 Th 1986 SE KA. BAKN No. 08 /SE/

2. TUGAS BELAJAR

a. TUGAS BELAJAR ADALAH PENUGASAN YG DIBERIKAN OLEH PEJABAT YG BERWENANG KPD

PNS UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN KEJENJANG YG LEBIH TINGGI BAIK DIDALAM MAUPUN DILUAR NEGERI BUKAN ATAS BIAYA SENDIRI DAN MENINGGALKAN TUGAS SEHARI- HARI SEBAGAI PNS LEBIH DARI 3 BULAN

b. TUGAS BELAJAR DI LUAR NEGERI DIBERIKAN UNTUK MASA LEBIH DARI 3 BULAN DAN UNTUK SELAMA-LAMANYA 3 TAHUN

c. TUGAS BELAJAR DILUAR NEGERI SETELAH TAMAT WAJIB BEKERJA DI DALAM DINAS NEGARA DGN IKATAN DINAS SELAMA 2 TAHUN TIAP-TIAP TAHUN (2N+1)

d. TUGAS BELAJAR DIDALAM NEGERI SETELAH TAMAT WAJIB BEKERJA DIDALAM DINAS NEGARA DGN IKATAN DINAS SELAMA 1 TAHUN TIAP-TIAP TAHUN (N+1)

31

e. PETUGAS BELAJAR WAJIB MEMBERI TAHUKAN ALAMATNYA DILUAR NEGERI KEPADA PERWAKILAN RI YBS DAN TIAP-TIAP TRIWULAN MEMBERII LAPORAN HASIL-HASIL PELAJARANNYA

KEPADA DEPARTEMEN DAN PERWAKILAN RI YBS

f. PELANGGARAN

Membatalkan perjalanannya ke tempat belajar atau perjalanannya kembali ke tempat kedudukannya

Tidak mendapatkan hasil yg sewajarnya dalam waktu yg telah ditetapkan bukan karena

alasan pembawaannya diberhentikan dari jabatan negeri atau dari jabatannya atas permintaannya sendiri atau bukan karena alasan yg semata-mata yg berhubungan dengan jabatan, sebelum habis masa ikatan dinas

g. TINDAKAN ADMINISTRATIF a. DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN (PP NO.32 THN 1979 ATAU PP NO. 30 THN1980) b. PENGEMBALIAN SEJUMLAH BIAYA TUGAS BELAJAR

32

3. IZIN BELAJAR

IZIN BELAJAR ADALAH IZIN YG DIBERIKAN PEJABAT YG BERWENANG KPD PNS UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG LEBIH TINGGI BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI ATAS BIAYA SENDIRI DAN MENINGGALKAN TUGAS SEHARI-HARI SBG PNS LEBIH DARI 3 BULAN

KETENTUAN TUGAS BELAJAR BERLAKU BAGI IZIN BELAJAR (SE Mendikbud No.SE.82190/A2.V.IV/C/1987 tgl. 23 Desember 1987)

4. KETERANGAN BELAJAR 4. KETERANGAN BELAJAR

keterangan belajar adalah keterangan yang diberikan oleh pejabat yang keterangan belajar adalah keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berwenang kepada PNS yang melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan negeri atau kepada PNS yang melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan negeri atau swasta atas kemauan dan biaya sendiri diluar jam kerja /dinas dan tidak swasta atas kemauan dan biaya sendiri diluar jam kerja /dinas dan tidak menganggu/ menganggu/ menghambat pelaksanaan tugas/pekerjaan sehari-hari sebagai PNSmenghambat pelaksanaan tugas/pekerjaan sehari-hari sebagai PNS (Keputusan Mendiknas No. 158/P/2003)(Keputusan Mendiknas No. 158/P/2003)5. SE Menpan No. SE/18/M.PAN/5/2004 tgl 24 Mei 2004

Izin Belajar

biaya pendidikan ditanggung oleh PNS ybs pendidikan diikuti di luar jam kerja dan tidak menganggu pekerjaan / tugas sehari-hari tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah

33

H. PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 THN 2002 (CPNS) a. DIBERHENTIKAN TDK DGN HORMAT :

memberikan keterangan yg tdk benar di hukum penjara

b. DIBERHENTIKAN DGN HORMAT A. L :

tdk menunjukan kecakapan dalam menjalankan tugas menunjukan sikap dan budi pekerti yg tdk baik yg dpt menggangu

lingkungan pekerjaan satu bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai

CPNS tdk melapor dan melaksanakan tugas kecuali bukan kesalahan ybs. c. DAPAT DIBERHENTIKAN DGN HORMAT/TDK DGN HORMAT:

menjadi anggota dan /atau pengurus partai politik dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat

34

I. PARTAI POLITIK, DPD, KPU

DAN PEJABAT NEGARA a. PARTAI POLITIK DASAR HUKUM Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Undantg-Undang No. 30 Tahun 2002 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1976 Peratauran Pemerintah No. 37 Tahun 2004 SE Kepala BAKN No. 03/SE /1976 SE Kepala BKN No. K.26-17/V.19-14/1999 tgl 8 Oktober 2001 SE.Kepala BKN No. K.26-30/V.148-8/47 tgl 5-12-2003 disempurnakan dgn srt Kepala BKN No. K.26-30/V.53-9/99 tgl 25 April 2008 dan No.K.26-30/V.97-9/ J.40 tgl 5 Agustus 2008

PNS yg menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik adalah PNS yg terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik

PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik PNS yg menjadi anggota partai politik diberhentikan (dgn

hormat atau tdk dgn hormat ) sebagai PNS

35

- sejak berlakunya UU No.43 Thn 1999, telah menjadi anggota dan /atau pengurus parpol, mengajukan permohonan berhenti, belum diberhentikan :

diberhentikan sbg PNS tmt akhir bulan menjadi anggota / pengurus parpol tdk wajib mengembalikan penghasilan yg terlanjur diterima

- sejak berlakunya UU No.43 Thn 1999, telah menjadi anggota dan/ atau pengurus parpol, belum mengajukan permohonan berhenti :

diberhentikan tidak dgn hormat sebagai PNS tmt menjadi anggota /atau pengurus parpol wajib mengembalikan penghasilan yang terlanjur diterimanya

36

b. DPD

harus mengundurkan diri sbg PNS Pengajuan pengunduran diri dilakukan sebelum PNS

ybs mencalonkan menjadi Anggota DPD Memperoleh hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan

yg berlaku

c. KPU

diberhentikan dari jabatan organik tmt diangkat menjadi Anggota KPU bekerja sepenuh waktu sbg Anggota KPU tetap diberikan kenaikan pangkat reguler sesuai ijasah yg dimiliki dan sesuai ketentuan DP3 dibuat oleh pimpinan instansi induknya masa sbg Anggota KPU dihitung penuh sbg masa kerja pegawai gaji sbg PNS tetap dibayarkan tunjangan fungsional/struktural dihentikan pembayarannya BUP sesuai dgn jabatan yg dimilikinya diaktifkan kembali apabila belum mencapai BUP

37

d. BAWASLU

tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural dan jabatan fungsional dlm jabatan negeri

bersedia bekerja penuh bersedia tdk menduduki jabatan di pemerintahan dan BUMN/ BUMD selama keanggotaan

diberhentikan dari jabatan organik

tugas berakhir selambat-lambatnya dua bulan setelah

tahapan penyelenggaraan pemilu selesai tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural dan jabatan fungsional dlm jabatan negeri bersedia bekerja penuh bersedia tdk menduduki jabatan di pemerintahan dan BUMN/ BUMD selama keanggotaan

e. PANWASLU

diberhentikan dari jabatan organik

38

f. PEJABAT NEGARA

termasuk pejabat negara :

- Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPR

- Presiden dan Wakil Presiden

- Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPR- Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR- Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pd MA- Ketua, Wakil Ketua dan Anggota pd DPA- Ketua, Wakil Ketua dan Anggota pd BPK

- Menteri dan jabatan yg setingkat Menteri

- Duta Besar

- Gubernur dan Wakil Gubernur - Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota

- Pejabat Negara lainnya yg ditentukan undang-undang mis : - Hakim Konstitusi pd Mahkamah Konstitusi - Hakim Ad Hoc pd Komisi Pemberantasan TIPIKOR

39

dibebaskan dari jabatan organik selama menjadi pejabat negara tanpa kehilangan status sbg PNS

gaji sbg pejabat negara

DP3 dari instansi induk

dpt ditempatkan kembali setelah mendapat persetujuan Kepala BKN

diberhentikan dgn hormat sbg PNS apabila selama diangkat menjadi pejabat negara telah mencapai BUP

YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

40

J. PILKADA

DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah No. 17 Thn 2005 Peraturan Kepala BKN No. 10 Thn 2005

PENGERTIAN

Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah adalah PNS yg diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol untuk menjadi Calon Gubernur dan Calon WakilGubernur/Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati / CalonWali Kota dan Calon Wakil Wali Kota

41

PNS YANG MENGIKUTI PILKADA

mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri

diberhentikan dari jabatan negeri tmt ditetapkan sbg Calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah oleh KPU

diberhentikan sbg PNS apabila pd saat diberhentikan dari jabatan negeri telah berusia 56 tahun

dibebaskan dari jabatan organik apabila terpilih sbg Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (ketentuan pejabat negara)

dipekerjakan kembali pada instansi semula apabila tdk terpilih

dijatuhi hukuman disiplin setelah sebelumnya dipekerjakan kembali apabila dlm jangka waktu 21 hari tdk mengajukan permohonan untuk dipekerjakan kembali tanpa alasan yg sah

42

K. CUTI DASAR HUKUM

PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 THN 1976 SE KEPALA BAKN No. 01/SE/1977

UNSUR-UNSUR CUTI

- tidak masuk kerja - yg diizinkan - dalam jangka waktu tertentu

43

JENIS-JENIS CUTI

- cuti tahunan (12 hari kerja)

- cuti besar * lamanya tiga bulan * tdk berhak cuti tahunan dlm thn ybs apabila sedang cuti besar * sekurang-kuragnya telah bekerja enam tahun secara terus menerus * menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan

- cuti sakit

* satu atau dua hari sakit berhak cuti sakit (memberitahukan ke atasan * dua s/d empat belas hari sakit berhak cuti sakit (mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yg berwenang * lebih dari empat belas hari sakit berhak atas cuti sakit paling lama satu tahun dan dapat ditambah enam bulan (mengajukan permintaan secara tertulis dgn melampirkan surat ket. Dokter yg ditunjuk menteri kesehatan) * mengalami keguguran berhak cuti sakit selama satu setengah bulan * menerima penghasilan penuh

44

- cuti karena alasan penting

* paling lama dua bulan * menerima penghasilan penuh

- cuti di luar tanggungan negara

* diberikan setelah bekerja sekurang-kurangnya lima tahun secara terus menerus * diberikan untuk paling lama tiga tahun * dapat diperpanjang satu tahun * dibebaskan dari jabatannya dan jabatan yg lowong dapat diisi * harus mendapat peresetujuan Ka.BKN baik untuk pemberian CLTN maupun untuk pengaktifan kembali setelah CLTN * masa CLTN tdk dihitung masa kerja * tidak berhak atas penghasilan

- cuti bersalin

* anak kesatu, kedua, ketiga cuti bersalin * anak keempat cuti di luar tanggungan negara * lamanya cuti satu bulan sebelum dan dua bulan sesudah persalinan * setelah menjalani CLTN karena bersalin tidak perlu dilakukan pengaktifan kembali atau persetujuan BKN * menerima penghasilan penuh

45

IJAZAH PALSU

1. Ketentuan

- PP No. 6 Tahun 1976 - PP No. 3 Tahun 1980

- SE Ka BAKN No. 10/SE/1981

2. Pengertian

- Ijazah Palsu adalah Ijazah yang bentuk, ciri, dan atau

isinya tidak syah.

- Ijazah ASPAL adalah Ijazah yg diperoleh dengan cara

yg tdk memenuhi ketentuan yg berlaku dilingkungan

pendidikan pada waktu ijazah itu dikeluarkan.

46

3. Kriteria

- Blanko palsu- Blanko syah dikeluarkan oleh lembaga yg berwenang, tetapi di ttd oleh Pejabat yg tdk berwenang- Blanko syah dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yg berwenang di ttd oleh Pejabat yg berwenang, tetapi isinya sebahagian atau

seluruhnya dipalsukan.

4. Pejabat yg berwenang menyatakan Ijazah Palsu

- Rektor- Koordinator Kopertis- Kepala Kanwil- Kepala Dinas Tk.I/Tk.II

5. Tindakan Administrasi- Penurunan Gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala- Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah paling lama 1 (satu) tahun- Pembebasan dari jabatan- Pemberhentian dengan hormat tdk atas permintaan sendiri sebagai PNS- Pemberhentian tdk dgn hormat sebagai PNS

4747

Terima kasihTerima kasih