PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA:DESKRIPSI DAN ANALISIS YURIDIS

Muhammad Joni, SH., MH

Tim Ahli bidang Hukum Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

1

I. MENGAPA PENGANGKATAN ANAK?

2

Alternative family and care Perbuatan Hukum. Bukan sekadar isu ‘amal

sholeh’ ataupun pekerjaan sosial.

Berkaitan hak-hak anak (rights of the child).

Berkaitan dgn akibat hukum tertentu.

Adanya ancaman resiko hukum pidana.

1. Kepastian hukum.2. Perlindungan anak.3. Perlindungan pelaksana/penyelenggara.4. Mencegah kesimpangsiuran hukum atau bertindak

sendiri.5. Standardisasi pelayanan

Mengapa pengangkatan anak perlu diatur?

3

Idemditto dgn tujuan hukum:1.Kepastian hukum.2.Keadilan.3.Kemanfaatan.

Tujuan pengaturan PA:4

Hukum pengangkatan anak efektif dijalankan:Implementasi (implementation)Kepatuhan (complience)

Untuk apa pengaturan hukum PA?

5

Mengapa Hukum (PA) tidak efektif?

6

Antony Allot: Mengapa Hukum Tidak Efektif? Pertama: Problem pemancaran norma hukum, karena tidak

menyebarnya hukum yang diterbitkan. Hukum tidak bisa diadaptasi subyek sebagai pesan instruksional (instructional messages) karena membutuhkan lawyer sebagai “special decoders” – namun tidak bisa/mampu menyediakannya.

Kedua: Kemungkinan konflik antara arah dan tujuan legislator dengan kebiasaan sosiologis masyarakat (nature of society). Terjadi kesenjangan antara masyarakat moderen (modern society) dengan masyarakat adat (customary society).

Ketiga: kegagalan implementasi hukum itu sendiri. Seringkali tidak cukup tersedia perangkat norma (norms), perintah (orders), institusi (institutions), atau proses (processes) yang berkaitan dengan Undang-undang.

[Alloott, “The Effectiveness of Law”, dalam Valparaiso University Law Review, Vol. 15, Winter 1981]

II. FAKTA DAN SITUASI AKTA

7

Pengangkatan anak (lokal ataupun intercountry) kompleks dgn regulasi dibandingkan isu anak lainnya, dan prosesnya rawan penyeludupan hukum.

Pengangkatan anak rawan terjerat resiko hukum: pemalsuan surat. perdagangan anak (child trafficking), penjualan anak (sale of children), transplantasi organ anak (transfer organ)

yang tidak sah (illegal), ESKA, dllsb.

Analisis atas fakta & situasi8

Proses terbalik atau “sungsang”. Ijin diajukan setelah Putusan/Penetapan Pengadilan.

Kepatuhan surat-surat atau dokumen administratif pengangkatan anak;

Kepatuhan kronologis proses permohonan dan pengasuhan fisik terhadap calon anak yang akan diangkat;

Pelaksanaan permohonan oleh yayasan atau lembaga tidak berwenang;

Pengangkatan anak berdasarkan adat yang relatif ‘terbuka’ dan belum dicatatkan dengan memadai;

Pengangkatan anak (dlm UU 23/2002) = adat? masalah kualifikasi hukum

Beberapa isu (resiko) Hukum.

9

1. Konsistensi tahap pengangkatan anak antar negara (intercountry adoption) dgn 2 tahap proses hukumnya, yakni :(a) Ijin Menteri Sosial, dan (b) Putusan Pengadilan berwenang;Fakta:

Banyak kasus, Putusan Pengadilan tanpa Ijin Meneteri Sosial.

Ijin Menteri Sosial diajukan setelah Putusan Pengadilan.

Konsekwensinya, cacat hukum, dan dapat dimintakan pembatalannya.

10

2. Permohonan Ijin Menteri Sosial, tidak dilengkapi dengan dokumen iji menetap seperti Keterangan Ijin Tinggal Sementara (KITAS). Fakta: Kenyataannya secara de facto, COTA tinggal di Indonesia lebih dari syarat waktu yang ditentukan.

3. Dokumen COTA dari negeri asal pemohon, tidak dilegalisasi /diakseptasi pihak yang berwenang kendatipun sudah dilegalisasi otoritas setempat, seperti halnya profesi Notaris di Indonesia.  

11

4. Dalam beberapa kasus, ditemukan fakta & situasi mengenai COTA (untuk dicermati):

COTA sudah mengasuh anak sebelum ijin pengasuhan kpd Menteri Sosial karena seakan-akan “private adoption”;

COTA mengajukan tidak melalui Yayasan berijin sehingga mesti menggunakan “jasa” dari lembaga/yayasan berijin.

Adanya implikasi hukum luas apabila ijin Menteri Sosial tidak diberikan dalam hal syarat tidak terpenuhi, misalnya tidak seagama dengan anak, atau sudah memiliki anak, dan syarat-syarat lain. Sementara itu, secara sosial dan ekonomi, orangtua biologis sudah tidak sanggup dan tidak berkenan lagi, sebaliknya secara psikologis anak sudah terlanjur dekat dan memiliki ikatan batin dengan COTA.

12

COTA terlanjur menggunakan atau mengubah nama & identitas anak yang baru. Hal ini memeliki implikasi hukum, karena belum ada perubahan status hukum anak tersebut.

COTA dalam kawin campuran (beristrikan/suami WNI yang tinggal di Indonesia atau di luar negeri) sehingga menjadi kabur dan interpretasi ganda apakah masuk ke dalam pengangkatan anak antar negara (intercontry adoption).

COTA, sudah beristrikan perempuan eks WNI (lahir dan tinggal cukup lama di Indonesia dan memiliki kerabat di Indonesia), namun sdh WNA.

 

13

COTA sebelumnya (dalam waktu yang cukup lama) pernah tinggal di Indonesia, namun pada saat memohonkan pengangkatan anak tidak lagi bertempat tinggal di Indonesia.

Anak berasal dari Yayasan yang tidak memiliki ijin (de facto menyerahkan langsung kepada COTA, namun menggunakan jalur yayasan berijin. Sehingga terkesan hanya untuk menjustifikasi proses adopsinya saja.

14

Permohonan ke Pengadilan diajukan tidak langsung, tetapi melalui yayasan atau lembaga. Padahal, wewenang yayasan atau lembaga tidak termasuk litigasi permohonan di Pengadilan.

Hal ini perlu diatur untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses dan tatacara pengangkatan anak.

III. UU NOMOR 23/2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

15

Harmonisasi KHA.

Disahkan Majelis Umum PBB dengan Resolusi 44/25pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in to force ), 2 September 1990.

Perjanjian internasional mengenai Hak Azasi Manusia (HAM) yang mengintegrasikan hak sipil dan politik (political and civil rights), secara bersamaan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (economic, social and cultural rights).

Di ratifikasi oleh paling banyak anggota PBB.

Indonesia termasuk negara peserta yang progresif dengan meratifikasi KHA pada tahap awal, dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Sdh mendeposit Instrumen of Ratification ke PBB.

Prinsip UU No.23/200216

Pasal 2 UU No.23/2002 ditegaskan Prinsip-prinsip umum (general principles), yakni: A. Non diskriminasi; B. Kepentingan terbaik bagi anak; C. Hak untuk hidup,

kelangsungan hidup, dan perkembangan;

D. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Asas diturunkan menjadi norma

17

Nilai (value)

Asas (beginsel)/prinsip (principle)

Norma (norm) Sub norma.

Prinsip KHA Prinsip UU 23/2002

18

Ad. A. Prinsip Non Diskriminasi Alinea pertama Pasal 2 KHA menciptakan

kewajiban fundamental negara peserta (fundamental obligations of state parties) menghormati dan menjamin (to respect and ensure) seluruh hak-hak anak dalam konvensi ini kepada semua anak dalam semua jurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Beberapa konvensi HAM mengartikan diskriminasi sebagai adanya pembedaan (distiction), pengucilan (exclusion), pembatasan (restriction) atau pilihan/pertimbangan (preference), yang berdasarkan atas ras (race), warna kulit (colour), kelamin (sex), bahasa (language), agama (religion), politik (political) atau pendapat lain (other opinion), asal usul sosial atau nasionalitas, kemiskinan (proverty), kelahiran atau status lain.

19

Dalam hukum nasional, pengertian diskriminasi dapat diperoleh dari Pasal 1 butir 3 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut: “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau

pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

20

UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2 : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945, tidak memasukkan hak atas partisipasi (participation rights) sebagai hak anak, sedangkan Konvensi Hak Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 lebih maju dari Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 yang memasukkan hak partisipasi anak.

Ad. B. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

21

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (the best interest of the child) diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 KHA, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (a primary consideration) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif.

Pasal 3 ayat 1 KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip the best interest of the child menjadi pertimbangkan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (child friendly-society).

22

Prinsip the best interest of the child ini pertama kali dikemukakan pada Declaration of the Rights of the Child pada tahun 1959.

Dalam Pasal 2 Deklarasi Hak Anak itu, dikemukakan prinsip the best interest of the child sebagai paramount consideration yang berbunyi sebagai berikut: “The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and by other means, to enable him to develop physically in a healthy and normal manner and in conditions of freedom and dignity. In the enacment of laws for this purpose, the best interests of the child shall be the paramount considerations”

23

Menurut Lord McDermont, “paramountcy means more than that the child’s welfare is to be treated as the top item in a list of terms relevan to be matter in question…”.[1]

Dengan demikian, kepentingan kesejahteraan anak adalah tujuan dan penikmat utama dalam setiap tindakan, kebijakan, dan atau hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang.

[1] Savitri Goonesekere, “Children, Law and Justice A South Asian Perspective”, Unicef & Sage Publications, New Delhi, 1998, hal. 114.

Ad. C. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

24

Prinsip ini dituangkan dalam norma hukum Pasal 4 UU No. 23/ 2002.

UU No. 39/1999 juga mengatur hak hidup merupakan asas-asas dasar dalam Pasal 4 dan 9 UU No. 39/1999).

Hak hidup ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (supreme right).

Sesuai dengan Psl 28B ayat (2) UUD 1945

25

Instrumen/konvensi internasional juga sudah menjamin hak hidup sebagai hak dasar seperti Universal Declaration of Human Rights (pasal 2), International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR (pasal 6).

Bahkan, dalam General Comment -nya pada tahun 1982, The Human Rights Committee, menyebutkan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan termasuk dalam waktu darurat (rights to life … is the supreme right from which no derogation is permitted even in time of emergency).

Ad. D. Penghargaan terhadap Pendapat Anak

26

Mengacu kepada Pasal 12 ayat 1 KHA, diakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (capable of forming his or her own views the rights to express those views freely).

Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak.

27

Diperoleh fakta dalam praktek hukum, pendapat anak ini diabaikan. Hampir semua kasus perceraian tidak

meminta pendapat anak. Kerapkali pendapat anak tidak diminta Hakim:

apakah setuju dengan perceraian, atau tidak? Bgm pandangan anak perihal pemberian hak pemeliharaan? Mau mengikuti siapa? Alimentasi atas kebutuhan hidupnya?

Disisi lain, anak memiliki hak untuk bersama (unifikasi) dengan keluarganya.

Ketua Komnas PA, DR. Seto Mulyadi, menegaskan pentingnya penghargaan terhadap pendapat anak, antara lain mengatakan, ”...Anak-anak itu berhak dimintai pendapatnya berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Partisipasi ini hak dasar, harus diberikan kepada anak dalam setiap situasi.” [Majalah TEMPO, Edisi 6-12 Maret 2006, hal.40.]

Bentuk-bentuk hak atas untuk tumbuh kembang :

28

Hak untuk memperoleh informasi (the rights to information);

Hak untuk memperoleh pendidikan (the rights to education);

Hak untuk bermain dan rekreasi (the rights to play and recreation) ;

Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (the rights to participation in cultural activities);

Hak untuk kebebasan berfikir, consience dan beragama (the rights to thought and religion);

Hak untuk mengembangkan kepribadian (the rights to personality development);

Hak untuk memperoleh identitas (the rights to identity);

Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (the rights to health and phisical development) ;

Hak untuk didengar (pendapat) (the rights to be heard) ;

Hak untuk/atas keluarga (the rights to family);

Hak Untuk Berpartisipasi (Participation Rights)

29

hak untuk berpartisipasi (participation rights) dalam Konvensi Hak Anak diantaranya diatur dalam pasal 12, pasal 13 dan pasal 15.

beberapa hak anak atas partisipasi yang terdiri atas ; Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh

pertimbangan atas pendapatnya; Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi

serta untuk berekspresi; Hak anak untuk berserikat, dan menjalin hubungan untuk

bergabung; Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak

dan terlindung dari informasi yang tidak sehat; Hak anak untuk memperoleh informasi tentang

Konvensi Hak Anak.

Hak & Kewajiban Anak (Pasal 4 s/d 19 UU No. 23/2002)

30

(1) Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar (Psl 4 UU No.23/2002)

(2) Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Psl. 5 UU No.23/2002).

(3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi (Psl. 6 UU No. 23/2002).

(4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh orangtua (Psl. 7 ayat 1 UU No. 23/2002).

(5) Hak untuk diasuh atau diangkat oleh orangtua asuh atau orangtua angkat (Psl. 7 ayat 2 UU No. 23/ 2002).

31

(6) Hak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 8) (7) Hak untuk memperoleh jaminan sosial (Pasal 8) (8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 9

ayat 1) (9) Hak memperoleh pendidikan (10) Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak

yang memiliki keunggulan (Pasal 9 ayat 2) (11) Hak untuk menyatakan dan didengar

pendapatnya (Pasal 10 ).(12) Hak menenerima, mencari, dan memberikan informasi

( Pasal 10 ).(13) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu

luang, bergaul dengan sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi (Pasal 11)

(14) Bagi anak yang menyandang cacat, berhak untuk: (a) memperoleh rehabilitasi, (b) bantuan sosial, (c) pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).

32

15) Anak yang dalam status pengasuhan, berhak untuk dilindungi dari:

Diskriminasi. Eksploitasi (ekonomi dan seksual). Penelantaran. Kekejaman, kekerasan, dan

penganiayaan. Ketidakadilan. Perlakuan salah (lihat Pasal 13 ayat 1 UU

No. 23/2002).

33

(16) Hak untuk diasuh orangtuanya sendiri (Pasal 14 UU No.23/2002).

(17) Hak memperoleh perlindungan dari: Penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Pelibatan dalam sengketa bersenjata. Pelibatan dalam kerusuhan sosial. Pelibatan dalam peristiwa yang

mengandung unsur kekerasan. Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15 UU

Nomor 23/2002).

34

(18) Hak memperoleh perlindungan dari : Penganiayaan; Penyiksaan; Penjatuhan hukuman yang tidak

manusiawi (Pasal 16 ayat 1 UU No. 23/2002).

Ketentusan ini merupakan perlindungan anak yang mengacu kepada Pasal 37 KHA. Namun, tidak secara lengkap mengintegrasikan isi dari Pasal 37 KHA.

35

(19) Hak memperoleh kebebasan sesuai hukum (Pasal 16 ayat 2 UU No. 23/2002).

(20) Hak memperoleh kebebasan sesuai hukum (Pasal 16 ayat 2 UU No. 23/2002).

Memperoleh perlakuan manusiawi. Penempatan dipisah dari orang dewasa. Memperoleh bantuan hukum. Memperoleh bantuan lainnya. Membela diri dan memperoleh keadilan di pengadilan

yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum.

(21) Anak korban atau pelaku kekerasan seksual ataupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum, berhak dirahasiakan identitasnya (Pasal 17 ayat 2 UU No. 23/2002).

36

(22) Hak memperoleh bantuan hukum, dan bantuan lainnya, baik korban atau pelaku tindak pidana (Pasal 18 UU No.23/2002).

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sudah diatur sebelumnya dalam UU No. 3/1997. Menurut Pasal 51 ayat 1 UU No.3/1997, setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum.

Namun dalam Penjelasan Pasal 18 UU No.23/2002, dijelaskan bahwa anak berhak pula atas bantuan lainnya, seperti bantuan medik, sosial, rehabilitas, vokasional, dan pendidikan.

37

(23) Kewajiban anak (lihat Pasal 19 UU No. 23/2002):

Menghormati orangtua, wali dan guru. Mencintai keluarga, masyarakat, dan

menyayangi teman. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran

agamanya. Melaksanakan etika dan akhlak yang

mulia.

IV. KETENTUAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK (UU NO 23/2002 & TERKAIT)

38

Pengangkatan anak terkait dengan berbagai masalah status hukum seorang sebagai subyek hukum.

Norma hukum pengangkatan anak secara eksplisit diatur dalam materi UU No.23/2002 (Psl 39-41).

Jika merujuk ketentuan UU No.23/2002, maka pengangkatan anak :

Diberikan hanya setelah memenuhi persyaratan yang ketat, dan eksplisit.

Perintah UU membentuk Peraturan Pemerintah mengenai bimbingan dan pengawasannya [vide pasal 41 ayat (2) UU No 23/2002].

39

pengaturan pengangkatan anak terkait dengan berbagai kepatuhan hukum dalam hal:

Kepatuhan hukum atas syarat/ketentuan pengangkatan anak, dan

Konsistensi dalam proses atau tata cara penyelenggaraannya.

Menghindari resiko sanksi pidana dan denda jika dilakukan pelanggaran prosesnya;

40

Secara normatif, lingkup pengaturan UU No. 23/2002 berkenaan tentang :

Pasal 39 dan 40 (mengatur tentang syarat atau norma pengangkatan anak).

Pasal 41 (mengatur kewajiban/tanggungjawab Pemerintah i.c. Dep. Sosial melakukan bimbingan (counselling); pengawasan (supervision, controlling) atas pengangkatan anak;

  Pasal 41 ayat (2) memerintahkan pembuatan

Peraturan Pemerintah (PP) pengasuhan dan pengangkatan anak.

 

Norma pengangkatan anak dlm UU 23/2002

(1) PA hanya utk kepentingan terbaik bagi anak; dilakukan berdasar adat kebiasaan setempat dan peraturan perUU-an.

(2) PA tidak memutuskan hubungan darah antara anak dgn ortu kandungnya.

(3) COTA hrs seagama dgn agama CAA.

(4) PA oleh WNA sbg upaya terakhir.

(4) Jk usal usul anak tdk diketahui agama anak disesuaian dgn agama mayoritas penduduk setempat

(1) Ortu wajib memberitahukan kpd anak angkatnya mengenai asal usulnya & ort kandungnya.

(2) Pemberitahuan asal usul dan orangtua kandung dilakukan dgn memperhatikan kesiapan anak.

41

Psl.39 UU No.23/2002 Psl.40 UU No.23/2002

Pengangkatan Anak dalam UU HAM

42

UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (Psl.57): (1) “Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara,

dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

(2) “Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua”.

(3) “Orang tua angkat atau wali sebagimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya”.

43

Pasal 59 UU HAM menyatakan :

(1) “Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak”.

(2) “Dalam keadaan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang”.

Pengangkatan Anak alam UU No.4/1979

44

UU No. 4 /1979 tentang Kesejahteraan Anak, (Psl. 6):

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

45

Pasal 12 UU No.4/1979: Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan

dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

Kepentingan kesejahteraan anak termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

UU No.23/2002UU No.21/2007KUHPUU lainnya

Berbagai ketentuan mengenai ancaman Sanksi Hukum46

47

Pasal 79 UU No. 23/2002. Pengangkatan anak, yang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika:

Untuk kepentingan terbaik anak, dan berdasarkan perundangan dan adat kebiasaan setempat;

Tidak memutuskan hubungan darah dengan orangtua kandungnya;

Harus seagama dengan calon orangtua angkat;

Intercountry adoption, hanya uaya terakhir (ultimum remidium);

CONTOH KASUS

48

Kasus Tristan Dowse, korban penjualan anak berkedok adopsi, adalah kasus teranyar yang menghebohkan, bukan saja di Indonesia, tetapi juga di negara asal orang tua yang mengadopsinya, Irlandia. Setelah melalui proses hukum, akhirnya Tristan bisa kembali ke ibu kandungnya.

Kasus Yayasan Ibu Suri di Bekasi.

Kasus di Batam (penjualan anak/bayi via Nongsa ke Johor Baru)

Pidana dalam Pasal 79 UU No. 23/2002:

49

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Tindak Pidana Pengangkatan Anak untuk/dalam Perdagangan Anak, Jual Beli Anak , dan Penculikan Anak.

50

Pasal 83 UU No. 23/2002. “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”.

Tindak Pidana Pengangkatan Anak untuk/dalam Perdagangan Orang.

51

Pasal 5 UU No.21/2007 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yan melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.0000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”;

Pengiriman anak ke dalam negeri atau luar negeri.

52

Pasal 6 UU No.21/2007 : “Setiap orang yang melakukan pengiriman

anak ke dalam atau ke luar negeri dengan ara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.0000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”;

53

Pasal 65 UU No. 39/1999. “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Pengangkatan Anak dan Transplantasi Organ.

54

Pasal 84 UU No 23/2002:“Setiap orang yang secara melawan

hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”

Jual beli & pengambilan organ tubuh/jaringan tubuh anak

“Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

55

Psl.85 ayat (1) UU 23/2002 Psl.85 ayat (2) UU 23/2002

Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundring) karena Perbuatan Asal/Hasil Perdagangan Anak.

56

UU No. 25/2003 tentang Amandemen UU No. 15/2002, kejahatan perdagangan orang merupakan perbuatan asli yang uang hasil kejahatannya dapat dikualifikasi sebagai bentuk kejahatan pencucian uang.

Pasal 2 UU No. 25/2003: “Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : d. penyelundupan tenaga kerja; e. penyelundupan imigran; perdagangan orang;

KUHP57

pengangkatan anak dapat diikuti atau berimplikasi pada perbuatan pidana: Memasulsukan surat (Pasal 263 ayat 1); Menggunakan surat palsu (Pasal 263 ayat 2); Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke

dalam suatu akte otentik (Pasal 266). Dokter sengaja memberikan surat keterangan

palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat (Pasal 267).

Orang sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat (Pasal 268).

“Pengangkatan anak” Vs. “ Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”

Kompetensi mana?58

Kompetensi & Yurisdiksi Pengangkatan Anak

59

Pengangkatan Anak yurisdiksi peradilan perdata.

Permohonan pengesahannya diajukan kepada Pengadilan Negeri (SEMA No. 6 Thn.1983).

Permohonan (bersifat voluntair). Diajukan pada alamat kedudukan/domisili

anak yang akan diangkat (SEMA No.6 Thn.1983).

Permohonan diajukan PEMOHON atau Kuasanya (SEMA No.6 Thn.1983).

“pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam” dalam UU 3/2006

60

UU No.3/2006 tentang Perubahan atas UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, dalam perubahan atas Pasal 49 menentukan mengenai komptensi Pengadilan Agama diantaranya mengenai perkawinan bagi orang beragama Islam.

Dalam Penjelasan Pasal 49 UU No. 3/2006 diterangkan bahwa masalah perkawinan yang dimaksudkan termasuk pula ”Penetapan asal usul seseorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.

Hukum Acara61

Permohonan gugatan voluntair. Hanya ada Pemohon, tidak ada pihak yang digugat/dimohonkan.

Hanya unuk kepentingan satu pihak, tanpa ada sengketa hukum dgn hak/kepentingan orang lain.

Beda dengan gugatan (biasa) ada 2 pihak Penggugat & Tergugat

62

Putusan (bersifat): Declaratoir Condemnatoir.

Putusan Hakim (jenis): Penetapan voluntair Putusan gugatan kontentiosa

(adanya sengketa)

Pengadilan mana?

Kekuasaan Keakiman Peradilan Umum Peradilan Agama, Peradilan Militer Peradilan TUN

Kewenangan Absolut lainnya: Arbitrase, PHI,Mahkamah Pelayaran.

Pengadilan mana yang berwenang memeriksa & mengadili? Di domisili Tergugat

Actor Sequitor Forum Rei (Psl.118:1 HIR).

Di tempat tinggal salah satu Tergugat

Tempat benda terletak Forum rei sitae psl.118:3 HIR).

Pilihan domisili

63

Kewenangan Absolut Kewenangan Relatif

Pengangkatan Anak (Psl.1 angka 2):“perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat”

V. PP NO.54/2007 ttg PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

64

Prinsip Pengangkatan Anak65

Prinsip pengangkatan anak dilakukan dengan :seagama antara anak dengan orangtua angkat

(Pasal 3); dilakukan untuk kepentigan terbaik bagi

anak dan perlindungan anak (Pasal 2); tidak memutuskan hubungan darah anak

dengan orangtua kandungnya (Pasal 4); pengangkatan anak intercountry hanya upaya

terakhir (Pasal 5). Kewajiban orangtua angkat memberitahukan

asal usul anak (Pasal 6 ayat 1).

Jenis66

Jenis Pengangkatan anak (Psl 7): antar WNI. antara WNI dengan WNA.

Pengangkatan anak Antar WNI (Psl 8): Berdasarkan adat kebiasaan dapat diajukan penetapan

pengadilan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan penetapan

pengadilan.

Pengangkatan anak antara WNI dengan WNA (Psl 11 ayat 1):

Anak WNI oleh WNA. Anak WNA di Indonesia oleh WNI.

Dilakukan dengan putusan pengadilan (Psl 11 ayat 2).

Syarat-syarat Pengangkatan Anak67

Syarat CAA (Psl 12 ayat 1):a. belum 18 tahun.b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan.c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan; dand. memerlukan perlindungan khusus.

Rentang usia (Psl 12 ayat 2):a. anak < 6 tahun prioritas utama.b. 6 sd < 12 tahun jika ada alasan mendesak.c.12 sd < 18 tahun jika anak memerlukan perlindungan khusus

Syarat-syarat COTA (Psl 13)

a. sehat jasmani & rohani. b. umur 30 sd 55 tahun.c. beragama sama dengan CAA.d. berkelakuan baik dan tidak

pernah dihukum melakukan kejahatan.

e. status menikah minimal 5 tahun.

f. tidak merupakan pasangan sejenis.

g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya 1 anak.

h. mampu ekonomi dan sosial.

i. memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orangtua atau wali anak.

j. membuat pernyataan tertulis bhw PA demi kepentingan terbai anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.

k. adanya laporan sosial dan peksos setempat.

l. telah mengasuh CAA minimal 6 bulan sejak ijin pengasuhan.

m. izin Menteri dan/atau Kepala instansi sosial.

68

(syarat material) (syarat formil)

PA antar negara (intercountry adoption)

69

Syarat Pengangkatan anak WNI oleh WNA (Psl 14):

a. memperoleh izin Pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan/perwakilan di Indonesia.

b. izin tertulis Menteri.

c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Jadi, menurut PP No.54/2007: Keabahan PA antar negara wajib dengan Ijin tertulis

Mensos. Setelah memperoleh ijin tertulis pemerintah negara

pemohon/COTA. Melalui lembaga pengasuhan anak.

PA antar negara, dengan 2 tahap70

Izin Pengasuhan

Pertimbangan TIM PIPA

Izin tertulis Mensos

Putusan Pengadilan

Syarat COTA intercountry adoption

a. memperoleh izin tertulis pemerinah negara asal pemohon.

b. Memperoleh izin tertulis Mensos; dan

c. Melalui lembaga pengasuhan anak

Selain syarat Psl 13, wajib memenuhi syarat:

a. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 tahun.

b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan

c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kpd Deplu RI melalui Perwakilan RI di LN.

71

Psl.14 PP No.54/2007 Psl.17 PP No.54/2007

Pengangkatan Anak oleh orangtua tunggal

72

Pengangkatan anak oleh orangtua tunggal hanya dapat dilakukan WNI, setelah ada ijin Menteri (Psl 16 ayat 1).

Pemberian ijin Menteri atas pengangkatan anak orangtua tunggal dapat didelegasikan ke instansi sosial di propinsi (psl 16 ayat 2).

73

Untuk melaksanakan lebih lanjut PP No.54/2007 mengenai SYARAT-SYARAT PENGANGKAAN ANAK, diamanatkan membuat Peratran Menteri Sosial RI.

Syarat-syarat PA yang akan diaur lebih lanjut yakni: Psl.12 syarat anak yang diangkat (CAA) Psl.13 syarat COTA Psl.14 syarat intercountry adoption Psl.15 syarat pengangkapan anak WNA oeh WNI Psl.16, dan syarat pengangkatan anak orangtua

tunggal dengan izin Mensos Psl.17 syarat COTA untuk intercountry adoption.

Tatacara74

Antar WNI Psl 19, 20 21. Anak WNI oleh WNA Psl 22, 23, 24, 25.

Psl 19 PA menurut adat kebiasaan sesuai tatacara dalam masyarakat ybs.

Psl 20 ayat 1 diajukan ke pengadian untu penetapan pengadilan.

Psl 20 ayat 2 Pengadilan menyampaikan salinan penetapan.

Psl 21 ayat 1 dapat angkat anak maksimal 2 kali, dgn jarak minimal 2 tahun.

Psl 21 ayat 2 CAA = anak kembar, dilakukan sekaligus dgn kembarannya.

Psl 22 ayat 1 anak WNI oleh WNI dgn putusan pengadilan.

Psl 22 ayat 2 Pengadian menyampaikan salinan putusan ke instansi terkait.

Psl 23 anak WNA di Indonesia berlaku mutatis mutandis dgn Psl 22.

Psl 24 anak WNI (yang lahir di wilayah Indonesia atau luar Indonesi) diangkat WNA yang berada di luar negeri, dilakukan dgn syarat Psl 12.

Beberapa SEMA berkaitan Pengangkatan Anak

75

SEMA No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No.2 Tahun 1979.

SEMANo.4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak

SEMA No.3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak

SEMA No.2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran.

SEMA No.6 Thn.1983 ttg Penyempurnaan SEMA No.2 Thn.1979

76

PA antarnegara merupaka ultimum remidium.

PA antar WNI: Private adoption diperbolehkan. Single parent adoption diperbolehkan. Harus dilampirkan surat izin tertulis Mensos

bahwa yayasan tsb. diizinkan dalam pengangatan anak.

Ada izin Mensos untuk mengangkat CAA.

77

PA antar negara (intercountry): Permohonan (voluntair) diajukan ke

Pengadilan Negeri. Pada domisili anak WNI yang akan diangkat

(CAA) Private adoption tidak dibolehkan. Single parent adoption tidak dibolehkan. Usia CAA belum 5 tahun. Izin Mensos untuk mengakat CAA.

Pemeriksaan Persidangan

78

PA antar negara Pemeriksaan Persidangan: Mendengar langsung:

COTA (suami & istri); Orangua yang sah/wali yang sah/keluarganya; Badan/Yayasan sosial yang mendapatkan izin

Depsos; Petugas/pejabat instansi sosial setempat; CAA (bila menurut umurnya sdh mampu diajak

bicara); Petugas/Pejabat Imigrasi; Kepolisian setempat.

Putusan 79

Putusan dalam PA: Permohonan pengesahan/pengangkatan

anak antar WNI merupakan PENETAPAN. Permohonan pengesahan/pengangkatan

anak antar negara merupakan PUTUSAN.

SEMA NO.4 Thn.198980

Menegaskan agar PN mengiriman salinan putusan kepada instansi : Depsos, Depkeh, Dirjen Imigrasi, Deplu, Depkes, Kejaksaan, Kepolisian.

Dengan menambahkan Mahkamah Agung.

SEMA NO.4 Thn.198981

Menambahkan adaya “Surat keterangan/Laporan Sosial atas dasar penelitian petgas/pejabat sosial setempat”.

Dalam memeriksa dan mengadili permoonan/pengesahan pengangkatan anak antar WNI (domestic adoption) yang diajukan langsung ke PN (private adopion), harus disertai “Surat keterangan/Laporan Sosial atas dasar penelitian petugas/pejabat sosial setempat”

SEMA No.3 Thn.200582

SEMA mengingatkan Hakim memperhatikan sungguh-sungguh Psl 39 UU 23/2002. PA hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak. COTA harus seagama dengan agama CAA. PA antar negara hanya upaya terakhir (ultimum

remidium).

Dalam rangka pengawan oleh MA, setiap salinan Penetapan/Putusan Pengangkatan Anak agar juga dikirimkan kepada : Depsos, Dephukham cq Ditjen Imigrasi, Deplu, Depkes,

Kejaksaan dan Kepolisian.

SEMA No.2/200983

Penetapan Adopsi Harus Disertai Akta Kelahiran Anak[hukumonline.com, 18/4/09]Agar hubungan si anak tidak terputus sama sekali dengan orang tua biologisnya.

Mahkamah Agung (MA) menghimbau hakim-hakim yang akan mengeluarkan penetapan tentang pengangkatan anak alias adopsi untuk memperhatikan kelengkapan administrasi, khususnya akta kelahiran si anak.  

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran, yang merujuk pada perundang-undangan terbaru, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan teknisnya, Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Pasal 87 ayat (2) Perpres tadi memang menyaratkan pencatatan pengangkatan anak dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan, termasuk kutipan akta kelahiran.

 MA melihat di lapangan masih ada pengadilan yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak tanpa disertai akta kelahiran. Kalau ditelusuri lebih jauh, alasan serupa juga pernah dipakai MA untuk menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 1979 dan SEM No. 6 Tahun 1983.

VI. Analisis & Refleksi Hukum

84

1. Pengangkatan anak strictly legal compliance, karena nya:

(a) Ada implikasi hukum pidana perdagangan anak/orang.

(b) Persyaratan dan tata cara harus jelas secara materil, administratif, dan proceduralf

85

2. Pengangkatan anak adalah peralihan “status” hukum dan pengalihan ‘kewajiban’ dan ‘tanggungjawab’ sebagai orangtua angkat; Isu hukum, bukan sekadar aspek

kesejahteraan social, apalagi hanya disederhanakan sebagai ‘belas kasihan’, ‘budi baik’;

Pengangkatan anak adalah ‘Peristiwa Penting’ dalam UU Adminduk;

86

3. Pengangkatan anak, khususnya intercountry adoption, dilakukan secara akumulatif dalam dua tahapan (a) Ijin Mensos, (b) Putusan Pengadilan; Tidak boleh ‘sungsang’, harus sesuai sequencies;

Tidak boleh alternatif, tapi akumulatif;

87

4. Wewenang memberikan izin PA ada pada Mensos, selaku eksekutif yang berwenang dalam bidang kesra, bukan organ lain atau forum lain yang bernama Tim PIPA;

5. Tim PIPA hanya bersifat konsultatif forum, bukan ‘veto’, sehingga perlu diperjelas mekanisme forum pengambilan keputusan. Apakah keluarannya merupakan “keputusan” atau hanya “rekomendasi”.

88

6.Permensos hanya membatasi diri dalam urusan perizinan pengangkatan anak saja, karenanya tidak memasuki domein perosedur hukum acara yang merupakan domein Pengadilan;

7. Menghargai ‘Persetujuan Anak’ dan ‘Pernyataan COTA’, Akan lebih baik jika mensyaratkannya berkoordinasi/konsultasi dengan lembaga independen perlindungan anak (LPA).

8. Untuk memaksimalkan hasil pemeriksaan kelayakan

sosial COTA, maka perlu ada mekanisme Case Conference atas Laporan Sosial.

Beberapa Isu dalam Proses Pengangkatan Anak

89

1. Isu ‘perkawinan yang sah’.

Hal ini mesti waspadai, karena de facto dikenal adanya ‘joint family unit’, ‘non documented married’, atau ‘kawin kontrak’, atau ‘kumpul kebo’. Ini berkaitan dengan konsep perkawinan, konsep keluarga, konsep absahnya perkawinan, dan jangka waktu/durasi usia perkawinan;

2. Orangtua, bukan ‘perkawinan pasangan sejenis’. Hukum nasional hanya mengakui perkawinan suami & istri (tidak sejenis) dalam suatu keluarga. Bagaimana dengan ‘eks pasangan sejenis’?

90

3. Kapan dan usia berapa ‘Persetujuan Anak’ ? Jika mengacu kepada ‘sesuai kematangan jiwa anak’, maka tidak eksplisit mengambilalih konsep ‘dewasa’ dlm KUHPerdata atau batas usia anak UU 23/2002.

4. Dalam membuat ‘Persetujuan Anak’ sebagai bentuk view of the child, mengacu kpd hak anak & prinsip KHA. Perlu dikembangkan menjadi ‘warning system’ dan pengawasan berlapis, sehingga semestinya dikonsultasikan dan diketahui oleh KPAI atau KPAID.

91

5. Memasang “warning” perihal intercountry adoption sebagai perbuatan hukum yang hanya “Ultimum Remidium”

 6. Cermat mengenai batasan anak terlantar.

Apakah anak dalam pengasuhan lembaga merupakan anak terlantar? Misalnya, anak korban perceraian atau anak yang yatim atau piatu atau yatim piatu, tidak secara absolut merupakan anak terlantar. Banyak anak yang orangtua bercerai berada dalam pengasuhan (hadhonah) yang layak dan tidak terlantar.

92

7. Untuk melindungi petugas/penyelenggara PA, perlu adanya klausula ‘Jaminan dan Pernyataan COTA’ yang menjamin dan menyatakan seluruh dokumen adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

 8. Mekanisme ‘Laporan Sosial’,

dikembangkan dan diklarifikasi pembahasannya dalam ‘Case Conference’ agar diperoleh hasil yang cermat baik validitas administratif, data, kelengkapan data dan informasi.

VII. PENUTUP93

Untuk pengangkatan anak harus dilakukan dengan dasar hukum yang ketat, karena menangkut status hukum dan perbuatan hukum yang berimlikasi hukum bahkan adanya resiko hukum. Karena itu, kepatuhan hukum yang ketak merupakan keharusan.

Wasalam94

MUHAMMAD JONI, SH., MH.

Tim Ahli Komisi Perlindungan Anak Indonesia Managing Partner Law Office Joni & Tanamas Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia www.advokatmuhammadjoni.com www.jonitanamas.com 0818 190 292