penetapan peta jabatan kementerian ... ... pns pppk pns pppk pns pppk penetapan peta jabatan...

Click here to load reader

Post on 12-Dec-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

    I JPT Madya

    1 Deputi Bidang Reformasi

    Birokrasi, Akuntabilitas

    Aparatur dan Pengawasan

    17 1 1 0 -

    2 Deputi Bidang Kelembagaan

    dan Tata Laksana

    17 1 0 1 0 -

    3 Deputi Bidang Sumber Daya

    Manusia Aparatur

    17 1 1 0 -

    4 Deputi Bidang Pelayanan

    Publik

    17 1 1 0 -

    5 Sekretaris Kementerian 17 1 1 0 -

    6 Staf Ahli Bidang Politik Dan

    Hukum

    16 1 1 0 -

    7 Staf Ahli Bidang

    Pemerintahan Dan Otonomi

    Daerah

    16 1 0 -1 -

    8 Staf Ahli Bidang Administrasi

    Negara

    16 1 1 0 -

    9 Staf Ahli Bidang Budaya Kerja 16 1 1 0 -

    10 Staf Khusus Menteri 16 1 0 0 -1

    Total JPT Madya 10 8 -2

    II JPT Pratama

    1 Sekretaris Deputi Bidang

    Reformasi Birokrasi,

    Akuntabilitas Aparatur Dan

    Pengawasan

    15 1 0 1 0 0 -

    2 Asisten Deputi Perumusan

    Kebijakan Reformasi

    Birokrasi, Akuntabilitas

    Aparatur dan Pengawasan

    15 1 0 1 0 0 -

    3 Asisten Deputi Koordinasi

    Pelaksanaan Kebijakan dan

    Evaluasi Reformasi Birokrasi

    Akuntabilitas Aparatur dan

    Pengawasan I

    15 1 0 1 0 0 -

    4 Asisten Deputi Koordinasi

    Pelaksanaan Kebijakan dan

    Evaluasi Reformasi Birokrasi

    Akuntabilitas Aparatur dan

    Pengawasan II

    15 1 0 1 0 0 -

    LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI

    NOMOR 70 TAHUN 2019

    PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

    REFORMASI BIROKRASI

    TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN

    KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

    NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

    PENETAPAN PETA JABATAN

    KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

    REFORMASI BIROKRASI

    Kebutuhan Bezetting +/- Ket

    Kelas

    Jabatan Nama JabatanNo.

  • PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

    PENETAPAN PETA JABATAN

    KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

    REFORMASI BIROKRASI

    Kebutuhan Bezetting +/- Ket

    Kelas

    Jabatan Nama JabatanNo.

    5 Asisten Deputi Koordinasi

    Pelaksanaan Kebijakan dan

    Evaluasi Reformasi Birokrasi

    Akuntabilitas Aparatur dan

    Pengawasan III

    15 1 0 1 0 0 -

    6 Asisten Deputi Pengelolaan

    Pengaduan Aparatur dan

    Masyarakat

    15 1 0 1 0 0 -

    7 Sekretaris Deputi Bidang

    Kelembagaan dan Tata

    Laksana

    15 1 1 0 -

    8 Asisten Deputi Perumusan

    Kebijakan Sistem

    Kelembagaan dan Tata

    Laksana

    15 1 1 0 -

    9 Asisten Deputi Perumusan

    Kebijakan dan Koordinasi

    Pelaksanaan Sistem

    Administrasi Pemerintahan

    dan Penerapan Sistem

    Pemerintahan Berbasis

    Elektronik

    15 1 1 0 -

    10 Asisten Deputi Asesmen dan

    Koordinasi Pelaksanaan

    Kebijakan Kelembagaan dan

    Tata Laksana Politik, Hukum,

    dan Keamanan dan

    Pemerintah Daerah

    15 1 1 0 -

    11 Asisten Deputi Asesmen dan

    Koordinasi Pelaksanaan

    Kebijakan Kelembagaan dan

    Tata Laksana Perekonomian

    dan Kemaritiman

    15 1 0 -1 -

    12 Asisten Deputi Asesmen dan

    Koordinasi Pelaksanaan

    Kebijakaan Kelembagaan dan

    Tata Laksana Pembangunan

    Manusia dan Kebudayaan

    15 1 1 0 -

    13 Sekretaris Deputi Bidang

    Sumber Daya Manusia

    Aparatur

    15 1 0 -1 -

    14 Asisten Deputi Pembinaan

    Integritas dan Penegakan

    Disiplin Sumber Daya

    Manusia Aparatur

    15 1 1 0 -

  • PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

    PENETAPAN PETA JABATAN

    KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

    REFORMASI BIROKRASI

    Kebutuhan Bezetting +/- Ket

    Kelas

    Jabatan Nama JabatanNo.

    15 Asisten Deputi Perencanaan

    dan Pengadaan Sumber Daya

    Manusia Aparatur

    15 1 1 0 -

    16 Asisten Deputi Standardisasi

    Jabatan dan Pengembangan

    Karir Sumber Daya Manusia

    Aparatur

    15 1 1 0 -

    17 Asisten Deputi

    Pengembangan Kompetensi

    dan Kinerja Sumber Daya

    Manusia Aparatur

    15 1 1 0 -

    18 Asisten Deputi Kesejahteraan

    Sumber Daya Manusia

    Aparatur

    15 1 0 -1 -

    19 Sekretaris Deputi Bidang

    Pelayanan Publik

    15 1 1 0 -

    20 Asisten Deputi Perumusan

    Kebijakan dan Pengelolaan

    Sistem Informasi Pelayanan

    Publik

    15 1 1 0 -

    21 Asisten Deputi Koordinasi

    Pelaksanaan Kebijakan dan

    Evaluasi Pelayanan Publik

    Wilayah I

    15 1 1 0 -

    22 Asisten Deputi Koordinasi

    Pelaksanaan Kebijakan dan

    Evaluasi Pelayanan Publik

    Wilayah II

    15 1 1 0 -

    23 Asisten Deputi Koordinasi

    Pelaksanaan Kebijakan dan

    Evaluasi Pelayanan Publik

    Wilayah III

    15 1 1 0 -

    24 Kepala Biro Manajemen

    Kinerja, Organisasi dan Kerja

    Sama

    15 1 1 0

    25 Kepala Biro Hukum,

    Komunikasi dan Informasi

    Publik

    15 1 1 0

    26 Kepala Biro Sumber Daya

    Manusia dan Umum

    15 1 1 0

    27 Inspektur 15 1 1 0

    Total JPT Pratama 27 24 -3

    III Administrator

    1 Kepala Bagian Perencanaan

    Kinerja Dan Anggaran

    13 4 3 -1 -

    2 Kepala Bagian Administrasi

    dan Pelaporan

    13 4 3 -1 -

  • PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

    PENETAPAN PETA JABATAN

    KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

    REFORMASI BIROKRASI

    Kebutuhan Bezetting +/- Ket

    Kelas

    Jabatan Nama JabatanNo.

    3 Kepala Bidang Penyiapan

    Perumusan Kebijakan

    Reformasi Birokasi

    13 1 1 0 -

    4 Kepala Bidang Penyiapan

    Perumusan Kebijakan

    Akuntabilitas Aparatur

    13 1 1 0 -

    5 Kepala Bidang Penyiapan

    Perumusan Kebijakan

    Pengawasan

    13 1 1 0 -

    6 Kepala Bidang Koordinasi

    Pelaksanaan Kebijakan dan

    Evaluasi Reformasi Birokrasi,

    Akuntabilitas Aparatur dan

    Pengawasan I-1

    13 1 1 0 -

    7 Kepala Bidang Koordinasi

    Pelaksanaan Kebijakan dan

    Evaluasi Reformasi Birokrasi,

    Akuntabilitas Aparatur dan

    Pengawasan I-2

    13 1 1 0 -

    8 Kepala Bidang Koordinasi

    Pelaksanaan Kebijakan dan

    Evaluasi Reformasi Birokrasi,

    Akuntabilitas Aparatur dan

    Pengawasan II-1

    13 1 0 -1 -

    9 Kepala Bidang Koordinasi

    Pelaksanaan Kebijakan dan

    Evaluasi Reformasi Birokrasi,

    Akuntabilitas Aparatur dan

    Pengawasan II-2

    13 1 0 -1 -

    10 Kepala Bidang Koordinasi

    Pelaksanaan Kebijakan dan

    Evaluasi Reformasi Birokrasi,

    Akuntabilitas Aparatur dan

    Pengawasan III-1

    13 1 1 0 -

    11 Kepala Bidang Koordinasi

    Pelaksanaan Kebijakan dan

    Evaluasi Reformasi Birokrasi,

    Akuntabilitas Aparatur dan

    Pengawasan III-2

    13 1 1 0 -

    12 Kepala Bidang Pengaduan

    Masyarakat

    13 1 1 0 -

    13 Kepala Bidang Pengaduan

    Aparatur

    13 1 1 0 -

    14 Kepala Bidang Penyiapan

    Kebijakan Kelembagaan

    13 1 1 0 -

    15 Kepala Bidang Penyiapan

    Kebijakan Tata Laksana

    13 1 1 0 -

  • PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

    PENETAPAN PETA JABATAN

    KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

    REFORMASI BIROKRASI

    Kebutuhan Bezetting +/- Ket

    Kelas

    Jabatan Nama JabatanNo.

    16 Kepala Bidang Penyiapan

    Perumusan Kebijakan

    Administrasi Pemerintahan

    13 1 0 -1 -

    17 Kepala Bidang Penyiapan

    Perumusan Kebijakan

    Penerapan Sistem

    Pemerintahan Berbasis

    Elektronik

    13 1 1 0 -

    18 Kepala Bidang Asesmen dan

    Penyiapan Koordinasi

    Kelembagaan Politik, Hukum,

    dan Keamanan dan

    Pemerintah Daerah

    13 1 1 0 -

    19 Kepala Bidang Asesmen dan

    Penyiapan Koordinasi Tata

    Laksanan Politik, Hukum,

    dan Keamanan dan

    Pemerintah Daerah

    13 1 1 0 -

    20 Kepala Bidang Asesmen dan

    Penyiapan Koordinasi

    Kelembagaan dan Tata

    Laksana Perekonomian

    13 1 0 -1 -

    21 Kepala Bidang Asesmen dan

    Penyiapan Koordinasi

    Kelembagaan dan Tata

    Laksana Kemaritiman

    13 1 1 0 -

    22 Kepala Bidang Asesmen dan

    Penyiapan Koordinasi

    Kelembagaan Pembangunan

    Manusia dan Kebudayaan

    13 1 1 0 -

    23 Kepala Bidang Asesmen dan

    Penyiapan Koordinasi Tata

    Laksana Pembangunan

    Manusia dan Kebudayaan

    13 1 0 -1 -

    24 Kepala Bidang Pembinaan

    Integritas Sumber Daya

    Manusia Aparatur

    13 1 1 0 -

    25 Kepala Bidang Penegakan

    Disiplin Sumber Daya

    Manusia Aparatur

    13 1 1 0 -

    26 Kepala Bidang Perencanaan

    Sumber Daya Manusia

    Aparatur

    13 1 1 0 -

    27 Kepala Bidang Pengadaan

    Sumber Daya Manusia

    Aparatur

    13 1 1 0 -

  • PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

    PENETAPAN PETA JABATAN

    KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

    REFORMASI BIROKRASI

    Kebutuhan Bezetting +/- Ket

    Kelas

    Jabatan Nama JabatanNo.

    28 Kepala