penetapan peta jabatan kementerian ......pns pppk pns pppk pns pppk penetapan peta jabatan...
TRANSCRIPT
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
I JPT Madya
1 Deputi Bidang Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan
17 1 1 0 -
2 Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana
17 1 0 1 0 -
3 Deputi Bidang Sumber Daya
Manusia Aparatur
17 1 1 0 -
4 Deputi Bidang Pelayanan
Publik
17 1 1 0 -
5 Sekretaris Kementerian 17 1 1 0 -
6 Staf Ahli Bidang Politik Dan
Hukum
16 1 1 0 -
7 Staf Ahli Bidang
Pemerintahan Dan Otonomi
Daerah
16 1 0 -1 -
8 Staf Ahli Bidang Administrasi
Negara
16 1 1 0 -
9 Staf Ahli Bidang Budaya Kerja 16 1 1 0 -
10 Staf Khusus Menteri 16 1 0 0 -1
Total JPT Madya 10 8 -2
II JPT Pratama
1 Sekretaris Deputi Bidang
Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur Dan
Pengawasan
15 1 0 1 0 0 -
2 Asisten Deputi Perumusan
Kebijakan Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan
15 1 0 1 0 0 -
3 Asisten Deputi Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan I
15 1 0 1 0 0 -
4 Asisten Deputi Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan II
15 1 0 1 0 0 -
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
NOMOR 70 TAHUN 2019
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PENETAPAN PETA JABATAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Kebutuhan Bezetting +/-Ket
Kelas
JabatanNama JabatanNo.
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Kebutuhan Bezetting +/-Ket
Kelas
JabatanNama JabatanNo.
5 Asisten Deputi Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan III
15 1 0 1 0 0 -
6 Asisten Deputi Pengelolaan
Pengaduan Aparatur dan
Masyarakat
15 1 0 1 0 0 -
7 Sekretaris Deputi Bidang
Kelembagaan dan Tata
Laksana
15 1 1 0 -
8 Asisten Deputi Perumusan
Kebijakan Sistem
Kelembagaan dan Tata
Laksana
15 1 1 0 -
9 Asisten Deputi Perumusan
Kebijakan dan Koordinasi
Pelaksanaan Sistem
Administrasi Pemerintahan
dan Penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik
15 1 1 0 -
10 Asisten Deputi Asesmen dan
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kelembagaan dan
Tata Laksana Politik, Hukum,
dan Keamanan dan
Pemerintah Daerah
15 1 1 0 -
11 Asisten Deputi Asesmen dan
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kelembagaan dan
Tata Laksana Perekonomian
dan Kemaritiman
15 1 0 -1 -
12 Asisten Deputi Asesmen dan
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakaan Kelembagaan dan
Tata Laksana Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
15 1 1 0 -
13 Sekretaris Deputi Bidang
Sumber Daya Manusia
Aparatur
15 1 0 -1 -
14 Asisten Deputi Pembinaan
Integritas dan Penegakan
Disiplin Sumber Daya
Manusia Aparatur
15 1 1 0 -
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Kebutuhan Bezetting +/-Ket
Kelas
JabatanNama JabatanNo.
15 Asisten Deputi Perencanaan
dan Pengadaan Sumber Daya
Manusia Aparatur
15 1 1 0 -
16 Asisten Deputi Standardisasi
Jabatan dan Pengembangan
Karir Sumber Daya Manusia
Aparatur
15 1 1 0 -
17 Asisten Deputi
Pengembangan Kompetensi
dan Kinerja Sumber Daya
Manusia Aparatur
15 1 1 0 -
18 Asisten Deputi Kesejahteraan
Sumber Daya Manusia
Aparatur
15 1 0 -1 -
19 Sekretaris Deputi Bidang
Pelayanan Publik
15 1 1 0 -
20 Asisten Deputi Perumusan
Kebijakan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Pelayanan
Publik
15 1 1 0 -
21 Asisten Deputi Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah I
15 1 1 0 -
22 Asisten Deputi Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah II
15 1 1 0 -
23 Asisten Deputi Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah III
15 1 1 0 -
24 Kepala Biro Manajemen
Kinerja, Organisasi dan Kerja
Sama
15 1 1 0
25 Kepala Biro Hukum,
Komunikasi dan Informasi
Publik
15 1 1 0
26 Kepala Biro Sumber Daya
Manusia dan Umum
15 1 1 0
27 Inspektur 15 1 1 0
Total JPT Pratama 27 24 -3
III Administrator
1 Kepala Bagian Perencanaan
Kinerja Dan Anggaran
13 4 3 -1 -
2 Kepala Bagian Administrasi
dan Pelaporan
13 4 3 -1 -
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Kebutuhan Bezetting +/-Ket
Kelas
JabatanNama JabatanNo.
3 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Reformasi Birokasi
13 1 1 0 -
4 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Akuntabilitas Aparatur
13 1 1 0 -
5 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Pengawasan
13 1 1 0 -
6 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan I-1
13 1 1 0 -
7 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan I-2
13 1 1 0 -
8 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan II-1
13 1 0 -1 -
9 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan II-2
13 1 0 -1 -
10 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan III-1
13 1 1 0 -
11 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan III-2
13 1 1 0 -
12 Kepala Bidang Pengaduan
Masyarakat
13 1 1 0 -
13 Kepala Bidang Pengaduan
Aparatur
13 1 1 0 -
14 Kepala Bidang Penyiapan
Kebijakan Kelembagaan
13 1 1 0 -
15 Kepala Bidang Penyiapan
Kebijakan Tata Laksana
13 1 1 0 -
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Kebutuhan Bezetting +/-Ket
Kelas
JabatanNama JabatanNo.
16 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Administrasi Pemerintahan
13 1 0 -1 -
17 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik
13 1 1 0 -
18 Kepala Bidang Asesmen dan
Penyiapan Koordinasi
Kelembagaan Politik, Hukum,
dan Keamanan dan
Pemerintah Daerah
13 1 1 0 -
19 Kepala Bidang Asesmen dan
Penyiapan Koordinasi Tata
Laksanan Politik, Hukum,
dan Keamanan dan
Pemerintah Daerah
13 1 1 0 -
20 Kepala Bidang Asesmen dan
Penyiapan Koordinasi
Kelembagaan dan Tata
Laksana Perekonomian
13 1 0 -1 -
21 Kepala Bidang Asesmen dan
Penyiapan Koordinasi
Kelembagaan dan Tata
Laksana Kemaritiman
13 1 1 0 -
22 Kepala Bidang Asesmen dan
Penyiapan Koordinasi
Kelembagaan Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
13 1 1 0 -
23 Kepala Bidang Asesmen dan
Penyiapan Koordinasi Tata
Laksana Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
13 1 0 -1 -
24 Kepala Bidang Pembinaan
Integritas Sumber Daya
Manusia Aparatur
13 1 1 0 -
25 Kepala Bidang Penegakan
Disiplin Sumber Daya
Manusia Aparatur
13 1 1 0 -
26 Kepala Bidang Perencanaan
Sumber Daya Manusia
Aparatur
13 1 1 0 -
27 Kepala Bidang Pengadaan
Sumber Daya Manusia
Aparatur
13 1 1 0 -
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Kebutuhan Bezetting +/-Ket
Kelas
JabatanNama JabatanNo.
28 Kepala Bidang Sistem
Informasi dan Evaluasi
Perencanaan dan Pengadaan
Sumber Daya Manusia
Aparatur
13 1 1 0 -
29 Kepala Bidang Jabatan
Fungsional Sumber Daya
Manusia Aparatur
13 1 1 0 -
30 Kepala Bidang Jabatan
Pelaksana Sumber Daya
Manusia Aparatur
13 1 0 -1 -
31 Kepala Bidang Pengembangan
Karier Sumber Daya Manusia
Aparatur
13 1 0 -1 -
32 Kepala Bidang Pengembangan
Kompetensi Sumber Daya
Manusia Aparatur
13 1 1 0 -
33 Kepala Bidang Peningkatan
Kinerja Pegawai Negeri Sipil
13 1 1 0 -
34 Kepala Bidang Peningkatan
Kinerja Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja
13 1 1 0 -
35 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan Gaji
Sumber Daya Manusia
Aparatur
13 1 1 0 -
36 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Pensiun Sumber Daya
Manusia Aparatur
13 1 1 0 -
37 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan Hari
Tua Sumber Daya Manusia
Aparatur
13 1 1 0 -
38 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Pelayanan Publik
13 1 1 0 -
39 Kepala Bidang Pengelolaan
Sistem Informasi Pelayanan
Publik
13 1 1 0 -
40 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah I-1
13 1 1 0 -
41 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah I-2
13 1 0 -1 -
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Kebutuhan Bezetting +/-Ket
Kelas
JabatanNama JabatanNo.
42 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah II-1
13 1 1 0 -
43 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah II-2
13 1 0 -1 -
44 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah III-1
13 1 1 0 -
45 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah III-2
13 1 1 0 -
46 Kepala Bagian Perencanaan
Kinerja dan Penganggaran
13 1 1 0
47 Kepala Bagian Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaporan
13 1 1 0
48 Kepala Bagian Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Internal
13 1 1 0
49 Kepala Bagian Kerja Sama 13 1 1 0
50 Kepala Bagian Hukum 13 1 1 0
51 Kepala Bagian Komunikasi
Publik dan Pelayanan
Informasi
13 1 0 -1
52 Kepala Bagian Persuratan,
Kearsipan dan Perpustakaan
13 1 1 0
53 Kepala Bagian Data dan
Teknologi Informasi
13 1 0 -1
54 Kepala Bagian Sumber Daya
Manusia Manusia
13 1 0 -1
55 Kepala Bagian Keuangan 13 1 1 0
56 Kepala Bagian Rumah Tangga
dan Perlengkapan
13 1 1 0
57 Kepala Bagian Protokol dan
Tata Usaha Pimpinan
13 1 1 0
Total Administrator 63 49 -14
IV Pengawas
1 Kepala Subbagian
Perencanaan Kinerja
10 5 5 0 -
2 Kepala Subbagian
Penyusunan Anggaran
10 4 4 0 -
3 Kepala Subbagian
Administrasi Umum
10 4 4 0 -
4 Kepala Subbagian Evaluasi
dan Pelaporan
10 4 4 0 -
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Kebutuhan Bezetting +/-Ket
Kelas
JabatanNama JabatanNo.
5 Kepala Subbidang Analisis
Perumusan Kebijakan
Reformasi Birokrasi
10 1 1 0 -
6 Kepala Subbidang Analisis
Sinkronisasi Kebijakan
Reformasi Birokrasi
10 1 1 0 -
7 Kepala Subbidang Analisis
Perumusan Kebijakan
Akuntabilitas Aparatur
10 1 1 0 -
8 Kepala Subbidang Analisis
Sinkronisasi Kebijakan
Akuntabilitas Aparatur
10 1 1 0 -
9 Kepala Subbidang Analisis
Perumusan Kebijakan
Pengawasan
10 1 1 0 -
10 Kepala Subbidang Analisis
Sinkronisasi Kebijakan
Pengawasan
10 1 1 0 -
11 Kepala Subbidang
Pengolahan dan Analisis
Pengaduan Masyarakat
10 1 1 0 -
12 Kepala Subbidang
Pemantauan dan Evaluasi
Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat
10 1 1 0 -
13 Kepala Subbidang
Pengolahan dan Analisis
Pengaduan Aparatur
10 1 1 0 -
14 Kepala Subbidang
Pemantauan dan Evaluasi
Tindak Lanjut Pengaduan
Aparatur
10 1 0 -1 -
15 Kepala Subbidang Analisis
Kebijakan Kelembagaan
10 1 1 0 -
16 Kepala Subbidang Evaluasi
Kebijakan Kelembagaan
10 1 1 0 -
17 Kepala Subbidang Analisis
Kebijakan Tata Laksana
10 1 1 0 -
18 Kepala Subbidang Evaluasi
Kebijakan Tata Laksana
10 1 1 0 -
19 Kepala Subbidang Analis
Kebijakan Penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik
10 1 1 0 -
20 Kepala Subbidang
Pemantauan dan Evaluasi
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
10 1 1 0 -
21 Kepala Subbidang Asesmen
dan Penyiapan Koordinasi
Kelembagaan Politik, Hukum
dan Keamanan
10 1 1 0 -
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Kebutuhan Bezetting +/-Ket
Kelas
JabatanNama JabatanNo.
22 Kepala Subbidang Asesmen
dan Penyiapan Koordinasi
Kelembagaan Pemerintah
Daerah
10 1 1 0 -
23 Kepala Subbidang Asesmen
Kelembagaan dan Tata
Laksana Perekonomian
10 1 1 0 -
24 Kepala Subbidang Penyiapan
Koordinasi Kelembagaan dan
Tata Laksana Perekonomian
10 1 1 0 -
25 Kepala Subbidang Asesmen
Kelembagaan dan Tata
Laksana Kemaritiman
10 1 1 0 -
26 Kepala Subbidang Penyiapan
Koordinasi Kelembagaan dan
Tata Laksana Kemaritiman
10 1 1 0 -
27 Kepala Subbidang Asesmen
Kelembagaan Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
10 1 1 0 -
28 Kepala Subbidang Penyiapan
Koordinasi Kelembagaan
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
10 1 1 0 -
29 Kepala Subbidang
Perencanaan Pegawai Negeri
Sipil
10 1 1 0 -
30 Kepala Subbidang
Perencanaan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja
10 1 1 0 -
31 Kepala Subbidang Sistem
Informasi Manajemen Sumber
Daya Manusia Aparatur
10 1 0 -1 -
32 Kepala Subbidang Evaluasi
Perencanaan dan Pengadaan
Sumber Daya Manusia
Aparatur
10 1 0 -1 -
33 Kepala Subbidang Jabatan
Fungsional Bidang
Perekonomian dan
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
10 1 1 0 -
34 Kepala Subbidang Jabatan
Fungsional Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan dan
Kemaritiman
10 1 1 0 -
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Kebutuhan Bezetting +/-Ket
Kelas
JabatanNama JabatanNo.
35 Kepala Subbidang Jabatan
Pelaksana Pemerintah Pusat
10 1 1 0 -
36 Kepala Subbidang Jabatan
Pelaksana Pemerintah Daerah
10 1 0 -1 -
37 Kepala Subbidang
Pengembangan Kompetensi
Pegawai Negeri Sipil
10 1 1 0 -
38 Kepala Subbidang
Pengembangan Kompetensi
Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
10 1 1 0 -
39 Kepala Subbidang Analisis
Perumusan Kebijakan
Pelayanan Publik
10 1 1 0
40 Kepala Subbidang Analisis
Sinkronisasi Kebijakan
Pelayanan Publik
10 1 1 0
41 Kepala Subbidang
Perencanaan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Pelayanan
Publik
10 1 1 0
42 Kepala Subbidang
Pelaksanaan dan Monitoring
Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional
10 1 1 0
43 Kepala Subbidang Penyiapan
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Pelayanan Publik
Wilayah I-2
10 1 1 0
44 Kepala Subbidang
Pemantauan dan Evaluasi
Kebijakan Pelayanan Publik
Wilayah I-2
10 1 1 0
45 Kepala Subbidang Penyiapan
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Pelayanan Publik
Wilayah II-2
10 1 1 0
46 Kepala Subbidang
Pemantauan dan Evaluasi
Kebijakan Pelayanan Publik
Wilayah II-2
10 1 1 0
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Kebutuhan Bezetting +/-Ket
Kelas
JabatanNama JabatanNo.
47 Kepala Subbidang Penyiapan
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Pelayanan Publik
Wilayah III-2
10 1 1 0
48 Kepala Subbidang
Pemantauan dan Evaluasi
Kebijakan Pelayanan Publik
Wilayah III-2
10 1 1 0
49 Kepala Subbagian
Penganggaran
10 1 0 -1
50 Kepala Subbagian
Pemantauan dan Evaluasi
10 1 1 0
51 Kepala Subbagian
Pengelolaan dan Pelaporan
Data Kinerja
10 1 1 0
52 Kepala Subbagian Penyiapan
Bahan Pimpinan
10 1 1 0
53 Kepala Subbagian Organisasi
dan Tata Laksana
10 1 1 0
54 Kepala Subbagian Reformasi
Birokrasi Internal
10 1 1 0
55 Kepala Subbagian
Perencanaan dan Koordinasi
Kerja Sama
10 1 1 0
56 Kepala Subbagian
Administrasi Kerja Sama
10 1 1 0
57 Kepala Subbagian
Perencanaan dan Jaringan
Dokumentasi Hukum
10 1 1 0
58 Kepala Subbagian Peraturan
Perundang-Undangan
10 1 1 0
59 Kepala Subbagian Advokasi
Hukum
10 1 1 0
60 Kepala Subbagian
Pemberitaan dan Publikasi
10 1 1 0
61 Kepala Subbagian Pelayanan
Informasi dan Pengaduan
Internal
10 1 1 0
62 Kepala Subbagian Hubungan
Media dan Antar Lembaga
10 1 1 0
63 Kepala Subbagian Persuratan 10 1 1 0
64 Kepala Subbagian Kearsipan 10 1 1 0
65 Kepala Subbagian
Perpustakaan
10 1 1 0
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Kebutuhan Bezetting +/-Ket
Kelas
JabatanNama JabatanNo.
66 Kepala Subbagian
Perencanaan dan
Pengembangan Teknologi
Informasi
10 1 1 0
67 Kepala Subbagian
Operasional Teknologi
Informasi
10 1 1 0
68 Kepala Subbagian Pengolahan
Data dan Dukungan
Teknologi Informasi
10 1 1 0
69 Kepala Subbagian
Perencanaan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Aparatur
10 1 1 0
70 Kepala Subbagian Mutasi
Sumber Daya Manusia
Aparatur
10 1 1 0
71 Kepala Subbagian
Kesejahteraan Sumber Daya
Manusia Aparatur
10 1 1 0
72 Kepala Subbagian
Perbendaharaan
10 1 1 0
73 Kepala Subbagian Verifikasi 10 1 1 0
74 Kepala Subbagian Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
10 1 1 0
75 Kepala Subbagian Rumah
Tangga
10 1 0 -1
76 Kepala Subbagian
Pengelolaan Barang Milik
Negara
10 1 1 0
77 Kepala Subbagian
Perlengkapan
10 1 1 0
78 Kepala Subbagian Protokol
dan Keamanan
10 1 1 0
79 Kepala Subbagian Tata Usaha
Menteri PANRB
10 1 1 0
80 Kepala Subbagian Tata Usaha
Sekretaris Kementerian
10 1 1 0
81 Kepala Subbagian Tata Usaha
Staf Ahli
10 1 1 0
82 Kepala Subbagian Fasilitasi
Rapat Pimpinan
10 1 1 0
83 Kepala Subbagian Tata Usaha 10 1 1 0 -
Total Pengawas 96 90 -6
V Pelaksana
1 Bendahara 8 1 1 0 -
2 Analis Advokasi Hukum 7 5 2 -3 Nomenklatur
disesuaikan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Kebutuhan Bezetting +/-Ket
Kelas
JabatanNama JabatanNo.
3 Analis Aset Negara 7 2 2 0 -
4 Analis Berita 7 4 4 0 -
5 Analis Hukum 7 2 1 -1 -
6 Analis Jabatan 7 1 0 -1 Nomenklatur
baru
7 Analis Kelembagaan 7 5 7 2 Bezetting 5
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
8 Analis Kerjasama 7 3 3 0 -
9 Analis Kerjasama Lintas
Sektor
7 2 1 -1 -
10 Analis Laporan Keuangan 7 3 2 -1 -
11 Analis Layanan Umum 7 2 2 0 -
12 Analis Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
7 63 22 -41 Bezetting 14
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
13 Analis Organisasi 7 1 2 1 -Nomenklatur
disesuaikan;
-Bezetting 2
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
14 Analis Pelayanan 7 21 8 -13 Bezetting 7
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
15 Analis Pemerintah Daerah 7 1 2 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
16 Analis Pemerintah Pusat 7 0 1 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Kebutuhan Bezetting +/-Ket
Kelas
JabatanNama JabatanNo.
17 Analis Pengaduan Masyarakat 7 38 13 -25 Bezzeting 2
pegawai sebagai
transisi Analis
Kebijakan
Pertama
18 Analis Pengelolaan Keuangan 7 3 12 9 -Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
-Bezetting 7
pegawai adalah
transisi untuk
Auditor Pertama
19 Analis Peraturan Perundang-
undangan dan Rancangan
Peraturan Perundang-
undangan
7 3 4 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
20 Analis Perencanaan 7 3 5 2 -Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Perencana
Pertama;
-Bezetting 3
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
21 Analis Perencanaan Anggaran 7 2 1 -1 -
22 Analis Perencanaan Strategis 7 1 1 0 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
pertama
23 Analis Politik Hukum dan
Keamanan
7 0 2 2 Bezetting 2
pegawai adalah
jabatan transisi
untuk Analis
Kebijakan
Pertama24 Analis Protokol 7 8 7 -1 Nomenklatur
disesuaikan
25 Analis Publikasi 7 2 2 0 -
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Kebutuhan Bezetting +/-Ket
Kelas
JabatanNama JabatanNo.
26 Analis Sinergitas Penugasan
Urusan Pemerintah
7 6 0 -6 Nomenklatur
baru
27 Analis Sistem Informasi 7 9 11 2 Bezetting 3
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
28 Analis Statistik 7 1 0 -1 Nomenklatur
baru
29 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 9 44 35 Bezetting 30
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
30 Analis Tata Laksana 7 1 3 2 Nomenklatur
baru karena
penyesuaian;
Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
31 Analis Tata Usaha 7 9 2 -7 -
32 Penata Kendaraan Dinas 7 1 1 0 -
33 Penata Keuangan 7 2 2 0 -
34 Penelaah Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa
7 1 1 0 -
35 Pengawas Perpustakaan 7 1 4 3 -Bezetting 2
pegawai adalah
transisi untuk
Pustakawan
Pertama
-Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Arsiparis Pertama
36 Pengevaluasi Program dan
Kinerja
7 1 0 -1 Nomenklatur
baru
37 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 -Nomenklatur
baru;
-Jabatan transisi
untuk Arsiparis
Pertama
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Kebutuhan Bezetting +/-Ket
Kelas
JabatanNama JabatanNo.
38 Penyusun Bahan Informasi
dan Publikasi
7 2 4 2 -Nomenklatur
disesuaikan;
-Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama;
-Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Penerjemah
Pertama
39 Penyusun Berita dan
Pendapat Umum
7 1 1 0 -
40 Penyusun Laporan Kebijakan 7 2 4 2 Bezetting 3
pegawai adalah
transisi Analis
Kebijakan
Pertama41 Penyusun Naskah Rapat
Pimpinan
7 2 0 -2 Nomenklatur
baru
42 Penyusun Rencana
Kebutuhan Sarana dan
Prasarana
7 1 1 0 -
43 Penyusun Rencana Kegiatan
dan Anggaran
7 1 0 -1 Nomenklatur
baru
44 Penyusun Rencana
Pengadaan Sarana dan
Prasarana
7 2 1 -1 -
45 Ajudan 6 3 0 -3 -
46 Notulis Rapat 6 2 0 -2 -
47 Operator Komputer Grafis 6 5 0 -5 -
48 Penata Peliputan 6 1 0 -1 Nomenklatur
disesuaikan
49 Pengelola Akuntabilitas 6 67 0 -67 Nomenklatur
baru
50 Pengelola Bahan Perencanaan 6 1 0 -1 -
51 Pengelola Barang Milik Negara 6 3 2 -1 -
52 Pengelola Data Tata
Organisasi dan Tata Laksana
6 2 0 -2 Nomenklatur
baru
53 Pengelola Dokumentasi 6 2 0 -2 Nomenklatur
baru
54 Pengelola Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
6 3 0 -3 Nomenklatur
baru
55 Pengelola Gaji 6 2 0 -2 -
56 Pengelola Inventarisasi,
Tabulasi dan Statistik
Program Kerja
6 1 0 -1 Nomenklatur
baru
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Kebutuhan Bezetting +/-Ket
Kelas
JabatanNama JabatanNo.
57 Pengelola Kegiatan dan
Anggaran
6 2 2 0 -
58 Pengelola Keuangan 6 43 41 -2 Bezetting 7
pegawai adalah
transisi untuk
Auditor
Pelaksana59 Pengelola Media Center dan
Kemitraan Media
6 1 0 -1 -
60 Pengelola Monitoring dan
Evaluasi
6 1 0 -1 Nomenklatur
baru
61 Pengelola Pengawasan 6 12 0 -12 Nomenklatur
baru
62 Pengelola Penyelesaian Hasil
Pengawasan
6 3 0 -3 Nomenklatur
baru
63 Pengelola Program dan
Kegiatan
6 2 0 -2 -
64 Pengelola Pustaka Elektronik 6 2 0 -2 -
65 Pengelola Sistem dan
Jaringan
6 4 1 -3 -
66 Pengelola Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian
6 7 4 -3 -
67 Pengelola Situs atau Web 6 2 0 -2 -
68 Pengelola Surat 6 4 1 -3 -
69 Pengelola Teknologi Informasi 6 5 0 -5 -
70 Pengolah Data Informasi dan
Hukum
6 1 0 -1 -
71 Pengolah Data Penyuluhan
dan Layanan Informasi
6 4 1 -3 Nomenklatur
disesuaikan
72 Pranata Barang dan Jasa 6 1 1 0 -
73 Pranata Jamuan 6 2 1 -1 -
74 Pranata Kearsipan 6 3 1 -2 Jabatan transisi
untuk Arsiparis
Pelaksana
75 Verifikator Anggaran 6 1 0 -1 -
76 Verifikator Keuangan 6 2 1 -1 -
77 Pengadministrasi
Kepegawaian
5 7 3 -4 -
78 Pengadministrasi Keuangan 5 28 3 -25
79 Pengadministrasi Rapat 5 1 0 -1 -
80 Pengadministrasi Sarana dan
Prasarana
5 3 3 0 -
81 Pengadministrasi Teknis
Pemeriksa dan Perawatan
Kendaraan Bermotor
5 2 2 0 -
82 Pengadministrasi Umum 5 24 21 -3 -
83 Pengemudi Kendaraan 5 2 0 -2 -
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Kebutuhan Bezetting +/-Ket
Kelas
JabatanNama JabatanNo.
84 Petugas Protokol 5 3 3 0 -
85 Teknisi Peralatan dan Mesin 5 2 0 -2 -
86 Teknisi Peralatan, Listrik dan
Elektronika
5 1 1 0 -
87 Petugas Keamanan 4 0 3 3 Kualifikasi
jabatan saat ini
sudah tidak
sesuai dengan
Permenpan
41/201888 Pramu Bakti 3 2 2 0 Kualifikasi
jabatan saat ini
sudah tidak
sesuai dengan
Permenpan
41/2018Total Pelaksana 497 283 -214
VI Jabatan Fungsional
1 Analis Kebijakan
Utama 14 4 0 0 0 -4 0 Nomenklatur
baru
Madya 12 51 1 3 0 -48 -1 -
Muda 10 92 0 2 0 -90 0 -
Pertama 8 173 15 18 0 -155 -15 -
Total Analis Kebijakan 320 16 23 0 -297 -16
2 Analis Kepegawaian
Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -
Muda 9 3 0 0 0 -3 0 -
Pertama 8 3 3 0 0 -3 -3 -
Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -
Pelaksana Lanjutan 7 1 0 0 0 -1 0 -
Pelaksana 6 4 0 0 0 -4 0 -
Total Analis Kepegawaian 13 3 0 0 -13 -3
3 Analis Pengelolaan
Keuangan APBN
Madya 0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru
Muda 0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru
Pertama 0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baruTotal Analis Pengelolaan
Keuangan APBN
0 0 0
4 Arsiparis
Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -
Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
Pertama 8 7 2 0 0 -7 -2 -
Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -
Pelaksana Lanjutan 7 1 0 0 0 -1 0 -
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Kebutuhan Bezetting +/-Ket
Kelas
JabatanNama JabatanNo.
Pelaksana 6 3 0 1 0 -2 0 -
Total Arsiparis 14 2 1 0 -13 -2
5 Assesor SDM Aparatur
Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
Total Assesor SDM Aparatur 3 0 0 0 -3 0
6 Auditor
Madya 11 2 1 -1 -
Madya 9 4 0 -4 -
Pertama 8 10 2 -8 -
Penyelia 8 2 0 -2 -
Pelaksana Lanjutan 7 2 0 -2 -
Pelaksana 6 9 0 -9 -
Total Auditor 29 3 -26
7 Dokter
Muda 11 1 0 1 0 0 0 -
Pertama 10 1 0 0 0 -1 0 -
Total Dokter 2 0 1 0 -1 0
8 Penerjemah
Pertama 8 1 -1 0 -
Total Penerjemah 1 0 0 0 -1 0
9 Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa
Madya 11 1 0 -1 -
Muda 9 3 0 -3 -
Pertama 8 3 0 -3 -
Total Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa
7 0 -7
10 Perancang Peraturan
Perundang-undangan
Madya 11 1 0 -1 -
Muda 9 1 0 -1 -
Pertama 8 1 0 -1 -
Total Perancang Peraturan
Perundang-undangan
3 0 -3
11 Perawat
Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -
Pelaksana Lanjutan 7 1 0 1 0 0 0 -
Pelaksana 6 0 1 0 0 0 -1 -
Total Perawat 4 1 1 0 -3 -1
12 Perencana
Madya 11 8 1 0 0 -8 -1 -
Muda 9 20 0 0 0 -20 0 -
Pertama 8 22 9 1 0 -21 -9 -
Total Perencana 50 10 1 0 -49 -10
13 Pranata Hubungan
Masyarakat
Madya 11 1 0 1 0 0 0 -
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Kebutuhan Bezetting +/-Ket
Kelas
JabatanNama JabatanNo.
Muda 9 3 1 0 0 -3 -1 -
Pertama 8 1 8 0 0 -1 -8 -
Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -
Pelaksana Lanjutan 7 1 0 0 0 -1 0 -
Pelaksana 6 4 0 0 0 -4 0 -
Total Pranata Hubungan
Masyarakat
11 9 1 0 -10 -9
14 Pranata Keuangan APBN
Penyelia 0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru
Mahir 0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru
Terampil 0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baruTotal Pranata Keuangan
APBN
0 0 0
15 Pranata Komputer
Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -
Muda 9 6 0 0 0 -6 0 -
Pertama 8 6 8 0 0 -6 -8 -
Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -
Pelaksana Lanjutan 7 5 0 0 0 -5 0 -
Pelaksana 6 4 2 0 0 -4 -2 -
Pemula 5 2 1 0 0 -2 -1 -
Total Pranata Komputer 25 11 0 0 -25 -11
16 Pustakawan
Madya 11 1 0 -1 -
Muda 9 1 0 -1 -
Pertama 8 2 0 -2 -
Total Pustakawan 4 0 -4
Total Jabatan Fungsional 486 52 31 0 -455 -52
1.179 52 485 0 -694 -52TOTAL PEGAWAI
1.231 485 -746
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
I JPT Madya
Deputi Bidang Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan
17 1 1 0 -
TOTAL JPT MADYA 1 1 0
II JPT Pratama
1 Sekretaris Deputi Bidang
Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur Dan
Pengawasan
15 1 1 0 -
2 Asisten Deputi Perumusan
Kebijakan Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan
15 1 1 0 -
3 Asisten Deputi Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan I
15 1 1 0 -
4 Asisten Deputi Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan II
15 1 1 0 -
5 Asisten Deputi Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan III
15 1 1 0 -
6 Asisten Deputi Pengelolaan
Pengaduan Aparatur dan
Masyarakat
15 1 1 0 -
TOTAL JPT PRATAMA 6 6 0
III Administrator
1 Kepala Bagian Perencanaan
Kinerja Dan Anggaran
13 1 1 0 -
2 Kepala Bagian Administrasi
dan Pelaporan
13 1 1 0 -
3 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Reformasi Birokasi
13 1 1 0 -
4 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Akuntabilitas Aparatur
13 1 1 0 -
5 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Pengawasan
13 1 1 0 -
PENETAPAN PETA JABATAN
DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-KeteranganNo. Nama Jabatan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-KeteranganNo. Nama Jabatan
6 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan I-1
13 1 1 0 -
7 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan I-2
13 1 1 0 -
8 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan II-1
13 1 0 -1 -
9 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan II-2
13 1 0 -1 -
10 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan III-1
13 1 1 0 -
11 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan III-2
13 1 1 0 -
12 Kepala Bidang Pengaduan
Masyarakat
13 1 1 0 -
13 Kepala Bidang Pengaduan
Aparatur
13 1 1 0 -
TOTAL ADMINISTRATOR 13 11 -2
IV Pengawas
1 Kepala Subbagian
Perencanaan Kinerja
10 1 1 0 -
2 Kepala Subbagian
Penyusunan Anggaran
10 1 1 0 -
3 Kepala Subbagian
Administrasi Umum
10 1 1 0 -
4 Kepala Subbagian Evaluasi
dan Pelaporan
10 1 1 0 -
5 Kepala Subbidang Analisis
Perumusan Kebijakan
Reformasi Birokrasi
10 1 1 0 -
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-KeteranganNo. Nama Jabatan
6 Kepala Subbidang Analisis
Sinkronisasi Kebijakan
Reformasi Birokrasi
10 1 1 0 -
7 Kepala Subbidang Analisis
Perumusan Kebijakan
Akuntabilitas Aparatur
10 1 1 0 -
8 Kepala Subbidang Analisis
Sinkronisasi Kebijakan
Akuntabilitas Aparatur
10 1 1 0 -
9 Kepala Subbidang Analisis
Perumusan Kebijakan
Pengawasan
10 1 1 0 -
10 Kepala Subbidang Analisis
Sinkronisasi Kebijakan
Pengawasan
10 1 1 0 -
11 Kepala Subbidang Pengolahan
dan Analisis Pengaduan
Masyarakat
10 1 1 0 -
12 Kepala Subbidang
Pemantauan dan Evaluasi
Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat
10 1 1 0 -
13 Kepala Subbidang Pengolahan
dan Analisis Pengaduan
Aparatur
10 1 1 0 -
14 Kepala Subbidang
Pemantauan dan Evaluasi
Tindak Lanjut Pengaduan
Aparatur
10 1 0 -1 -
TOTAL PENGAWAS 14 13 -1
V Pelaksana
1 Analis Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
7 49 13 -36 Bezetting 10
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
2 Analis Pengaduan Masyarakat 7 2 5 3Bezzeting 2
pegawai sebagai
transisi Analis
Kebijakan
Pertama
3 Analis Pengelolaan Keuangan 7 2 2 0 -
4 Analis Peraturan Perundang-
undangan dan Rancangan
Peraturan Perundang-
undangan
7 0 1 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-KeteranganNo. Nama Jabatan
5 Analis Perencanaan 7 0 1 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Perencana
Pertama6 Analis Sistem Informasi 7 2 0 -2 -
7 Analis Statistik 7 1 0 -1 Nomenklatur
baru
8 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 Nomenklatur
baru; Jabatan
transisi untuk
Arsiparis Pertama
9 Pengelola Akuntabilitas 6 67 0 -67 Nomenklatur
baru
10 Pengelola Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
6 3 0 -3 Nomenklatur
baru
11 Pengelola Keuangan 6 14 14 0 -
12 Pengelola Pengawasan 6 12 0 -12 Nomenklatur
baru
13 Pengelola Penyelesaian Hasil
Pengawasan
6 3 0 -3 Nomenklatur
baru
14 Pengadministrasi Keuangan 5 5 0 -5 -
15 Pengadministrasi Umum 5 3 4 1 -
TOTAL PELAKSANA 163 40 -123
VI Jabatan Fungsional
1 Analis Kebijakan
Utama 14 1 0 0 0 -1 0 Nomenklatur
baru
Madya 12 16 0 1 0 -15 0 -
Muda 10 22 0 0 0 -22 0 -
Pertama 8 44 4 4 0 -40 -4 -
2 Perencana
Madya 11 2 0 0 0 -2 0 -
Muda 9 4 0 0 0 -4 0 -
Pertama 8 0 4 0 0 0 -4 -
3 Arsiparis
Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -
TOTAL FUNGSIONAL 91 8 5 0 -86 -8
288 8 76 0 -212 -8
-220TOTAL PEGAWAI
296 76
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Sekretaris Deputi Bidang
Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur Dan
Pengawasan
15 1 1 0 -
1 Kepala Bagian Perencanaan
Kinerja Dan Anggaran
13 1 1 0 -
1 Perencana Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbagian
Perencanaan Kinerja
10 1 1 0 -
1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 1 0 0 0 -
3 Perencana Pertama 8 0 1 0 0 0 -1 -
4 Analis Perencanaan 7 0 1 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Perencana
Pertama5 Analis Statistik 7 1 0 -1 Nomenklatur
baru
6 Pengelola Keuangan 6 5 5 0 -
7 Pengadministrasi Keuangan 5 2 0 -2 -
3 Kepala Subbagian
Penyusunan Anggaran
10 1 1 0 -
1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
2 Perencana Pertama 8 0 1 0 0 0 -1 -
3 Analis Pengelolaan Keuangan 7 2 2 0 -
4 Pengelola Keuangan 6 5 5 0 -
5 Pengadministrasi Keuangan 5 1 0 -1 -
2 Kepala Bagian Administrasi
dan Pelaporan
13 1 1 0 -
1 Perencana Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbagian
Administrasi Umum
10 1 1 0 -
1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
2 Perencana Pertama 8 0 1 0 0 0 -1 -
3 Arsiparis Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -
4 Analis Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
7 1 1 0 -
5 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 Nomenklatur
baru; Jabatan
transisi untuk
Arsiparis Pertama
6 Pengadministrasi Umum 5 3 4 1 -
3 Kepala Subbagian Evaluasi
dan Pelaporan
10 1 1 0 -
1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
PENETAPAN PETA JABATAN
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN
PENGAWASAN
KeteranganNama JabatanNo.Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN
PENGAWASAN
KeteranganNama JabatanNo.Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-
2 Perencana Pertama 8 0 1 0 0 0 -1 -
3 Analis Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
7 1 1 0 -
4 Analis Sistem Informasi 7 2 0 -2 -
5 Pengelola Keuangan 6 4 4 0 -
6 Pengadministrasi Keuangan 5 2 0 -2 -
45 4 31 0 -14 -4
49 31TOTAL PEGAWAI
-18
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Asisten Deputi Perumusan
Kebijakan Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan
15 1 1 0 -
1 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Reformasi Birokasi
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbidang Analisis
Perumusan Kebijakan
Reformasi Birokrasi
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 1 0 0 -2 -1 -
3 Analis Peraturan Perundang-
undangan dan Rancangan
Peraturan Perundang-
undangan
7 0 1 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
3 Kepala Subbidang Analisis
Sinkronisasi Kebijakan
Reformasi Birokrasi
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 1 0 0 -1 -1 -
3 Analis Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
7 1 1 0 -
2 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Akuntabilitas Aparatur
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbidang Analisis
Perumusan Kebijakan
Akuntabilitas Aparatur
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
3 Kepala Subbidang Analisis
Sinkronisasi Kebijakan
Akuntabilitas Aparatur
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 0 1 0 0 0 -1 -
3 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Pengawasan
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbidang Analisis
Perumusan Kebijakan
Pengawasan
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 1 1 0 0 -1 -
3 Kepala Subbidang Analisis
Sinkronisasi Kebijakan
Pengawasan
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
26 4 13 0 -13 -4
30 13TOTAL PEGAWAI
-17
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN
PENGAWASAN
No. Nama JabatanKelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Asisten Deputi Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan I
15 1 1 0 -
1 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan I-1
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 2 0 0 0 -2 0 -
2 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -
3 Analis Kebijakan Pertama 8 5 0 0 0 -5 0 -
4 Analis Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
7 8 3 -5 0 Bezetting 3
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
5 Pengelola Akuntabilitas 6 12 0 -12 Nomenklatur
baru
6 Pengelola Pengawasan 6 2 0 -2 Nomenklatur
baru
2 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan I-2
13 1 1 0 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 2 0 -2 -
2 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 -2 -
3 Analis Kebijakan Pertama 8 5 0 -5 -
4 Analis Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
7 8 2 -6 0 Bezetting 2
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
5 Pengelola Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
6 1 0 -1 Nomenklatur
baru
6 Pengelola Akuntabilitas 6 12 0 -12 0 Nomenklatur
baru
7 Pengelola Pengawasan 6 2 0 -2 0 Nomenklatur
baru
66 0 8 0 -58 0
66 8TOTAL PEGAWAI
-58
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN I
No. Nama JabatanKelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Asisten Deputi Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan II
15 1 1 0 -
1 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan II-1
13 1 0 -1 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 2 0 1 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -
3 Analis Kebijakan Pertama 8 5 0 1 0 -4 0 -
4 Analis Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
7 7 2 -5 0 Bezetting 2
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
5 Pengelola Akuntabilitas 6 9 0 -9 Nomenklatur
baru
6 Pengelola Pengawasan 6 2 0 -2 Nomenklatur
baru
2 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan II-2
13 1 0 -1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 2 0 0 0 -2 0 -
2 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -
3 Analis Kebijakan Pertama 8 5 0 0 0 -5 0 -
4 Analis Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
7 7 2 -5 0 Bezetting 2
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
5 Pengelola Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
6 1 0 -1 Nomenklatur
baru
6 Pengelola Akuntabilitas 6 9 0 -9 0 Nomenklatur
baru
7 Pengelola Pengawasan 6 2 0 -2 0 Nomenklatur
baru
58 0 7 0 -51 0TOTAL PEGAWAI
58 7 -51
PENETEPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN II
No. Nama JabatanKelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Asisten Deputi Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan III
15 1 1 0 -
1 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan III-1
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 2 0 0 0 -2 0 -
2 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -
3 Analis Kebijakan Pertama 8 5 0 0 0 -5 0 -
4 Analis Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
7 8 0 -8 0 -
5 Pengelola Akuntabilitas 6 13 0 -13 Nomenklatur
baru
6 Pengelola Pengawasan 6 2 0 -2 Nomenklatur
baru
2 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan III-2
13 1 1 0 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 2 0 0 0 -2 0 -
2 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -
3 Analis Kebijakan Pertama 8 5 0 0 0 -5 0 -
4 Analis Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
7 8 1 -7 0 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
5 Pengelola Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
6 1 0 -1 Nomenklatur
baru
6 Pengelola Akuntabilitas 6 12 0 -12 0 Nomenklatur
baru
7 Pengelola Pengawasan 6 2 0 -2 0 Nomenklatur
baru
67 0 4 0 -63 0TOTAL PEGAWAI
67 4 -63
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN III
No. Nama JabatanKelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
1 Asisten Deputi Pengelolaan
Pengaduan Aparatur dan
Masyarakat
15 1 1 0 -
1 Kepala Bidang Pengaduan
Masyarakat
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbidang
Pengolahan dan Analisis
Pengaduan Masyarakat
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
3 Analis Pengaduan Masyarakat 7 2 4 2 0 Bezzeting 1
pegawai sebagai
transisi Analis
Kebijakan
Pertama4 Pengelola Penyelesaian Hasil
Pengawasan
6 1 0 -1 -
3 Kepala Subbidang
Pemantauan dan Evaluasi
Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
3 Pengelola Penyelesaian Hasil
Pengawasan
6 1 0 -1 Nomenklatur
baru
2 Kepala Bidang Pengaduan
Aparatur
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbidang
Pengolahan dan Analisis
Pengaduan Aparatur
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 1 0 -2 0 -
3 Analis Pengaduan Masyarakat 7 0 1 1 Bezzeting 1
pegawai sebagai
transisi Analis
Kebijakan
Pertama3 Kepala Subbidang
Pemantauan dan Evaluasi
Tindak Lanjut Pengaduan
Aparatur
10 1 0 -1 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -
3 Pengelola Penyelesaian Hasil
Pengawasan
6 1 0 -1 Nomenklatur
baru
25 0 12 0 -13 0TOTAL PEGAWAI
25 12 -13
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN PENGADUAN APARATUR DAN MASYARAKAT
No. Nama JabatanKelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
I JPT Madya
Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana
17 1 1 0 -
TOTAL JPT MADYA 1 1 0
II JPT Pratama
1 Sekretaris Deputi Bidang
Kelembagaan dan Tata
Laksana
15 1 1 0 -
2 Asisten Deputi Perumusan
Kebijakan Sistem
Kelembagaan dan Tata
Laksana
15 1 1 0 -
3 Asisten Deputi Perumusan
Kebijakan dan Koordinasi
Pelaksanaan Sistem
Administrasi Pemerintahan
dan Penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik
15 1 1 0 -
4 Asisten Deputi Asesmen dan
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kelembagaan dan
Tata Laksana Politik, Hukum,
dan Keamanan dan
Pemerintah Daerah
15 1 1 0 -
5 Asisten Deputi Asesmen dan
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kelembagaan dan
Tata Laksana Perekonomian
dan Kemaritiman
15 1 0 -1 -
6 Asisten Deputi Asesmen dan
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakaan Kelembagaan dan
Tata Laksana Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
15 1 1 0 -
Total JPT Pratama 6 5 -1
III Administrator
1 Kepala Bagian Perencanaan
Kinerja dan Anggaran
13 1 0 -1 -
2 Kepala Bagian Administrasi
dan Pelaporan
13 1 0 -1 -
3 Kepala Bidang Penyiapan
Kebijakan Kelembagaan
13 1 1 0 -
4 Kepala Bidang Penyiapan
Kebijakan Tata Laksana
13 1 1 0 -
No. Nama Jabatan
PENETEPAN PETA JABATAN
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPKNo. Nama Jabatan
PENETEPAN PETA JABATAN
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
5 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Administrasi Pemerintahan
13 1 0 -1 -
6 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik
13 1 1 0 -
7 Kepala Bidang Asesmen dan
Penyiapan Koordinasi
Kelembagaan Politik, Hukum,
dan Keamanan dan
Pemerintah Daerah
13 1 1 0 -
8 Kepala Bidang Asesmen dan
Penyiapan Koordinasi Tata
Laksanan Politik, Hukum,
dan Keamanan dan
Pemerintah Daerah
13 1 1 0 -
9 Kepala Bidang Asesmen dan
Penyiapan Koordinasi
Kelembagaan dan Tata
Laksana Perekonomian
13 1 0 -1 -
10 Kepala Bidang Asesmen dan
Penyiapan Koordinasi
Kelembagaan dan Tata
Laksana Kemaritiman
13 1 1 0 -
11 Kepala Bidang Asesmen dan
Penyiapan Koordinasi
Kelembagaan Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
13 1 1 0 -
12 Kepala Bidang Asesmen dan
Penyiapan Koordinasi Tata
Laksana Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
13 1 0 -1 -
TOTAL ADMINISTRATOR 12 7 -5
IV Pengawas
1 Kepala Subbagian
Perencanaan Kinerja
10 1 1 0 -
2 Kepala Subbagian
Penyusunan Anggaran
10 1 1 0 -
3 Kepala Subbagian
Administrasi Umum
10 1 1 0 -
4 Kepala Subbagian Evaluasi
dan Pelaporan
10 1 1 0 -
5 Kepala Subbidang Analisis
Kebijakan Kelembagaan
10 1 1 0 -
6 Kepala Subbidang Evaluasi
Kebijakan Kelembagaan
10 1 1 0 -
7 Kepala Subbidang Analisis
Kebijakan Tata Laksana
10 1 1 0 -
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPKNo. Nama Jabatan
PENETEPAN PETA JABATAN
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
8 Kepala Subbidang Evaluasi
Kebijakan Tata Laksana
10 1 1 0 -
9 Kepala Subbidang Analis
Kebijakan Penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik
10 1 1 0 -
10 Kepala Subbidang
Pemantauan dan Evaluasi
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
10 1 1 0 -
11 Kepala Subbidang Asesmen
dan Penyiapan Koordinasi
Kelembagaan Politik, Hukum
dan Keamanan
10 1 1 0 -
12 Kepala Subbidang Asesmen
dan Penyiapan Koordinasi
Kelembagaan Pemerintah
Daerah
10 1 1 0 -
13 Kepala Subbidang Asesmen
Kelembagaan dan Tata
Laksana Perekonomian
10 1 1 0 -
14 Kepala Subbidang Penyiapan
Koordinasi Kelembagaan dan
Tata Laksana Perekonomian
10 1 1 0 -
15 Kepala Subbidang Asesmen
Kelembagaan dan Tata
Laksana Kemaritiman
10 1 1 -
16 Kepala Subbidang Penyiapan
Koordinasi Kelembagaan dan
Tata Laksana Kemaritiman
10 1 1 -
17 Kepala Subbidang Asesmen
Kelembagaan Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
10 1 1 -
18 Kepala Subbidang Penyiapan
Koordinasi Kelembagaan
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
10 1 1 -
TOTAL PENGAWAS 18 18 0
V Pelaksana
1 Analis Kelembagaan 7 5 7 2 Bezetting 5
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPKNo. Nama Jabatan
PENETEPAN PETA JABATAN
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
2 Analis Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
7 6 2 -4 -
3 Analis Organisasi 7 0 1 1 -Nomenklatur
disesuaikan;
-Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
4 Analis Pemerintah Daerah 7 1 2 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
5 Analis Pemerintah Pusat 7 0 1 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
6 Analis Pengelolaan Keuangan 7 1 1 0 -
7 Analis Peraturan Perundang-
undangan dan Rancangan
Peraturan Perundang-
undangan
7 1 1 0 -
8 Analis Perencanaan 7 3 1 -2 -
9 Analis Politik Hukum dan
Keamanan
7 0 2 2 Bezetting 2
pegawai adalah
jabatan transisi
untuk Analis
Kebijakan
Pertama10 Analis Sinergitas Penugasan
Urusan Pemerintah
7 6 0 -6 Nomenklatur
baru
11 Analis Sistem Informasi 7 0 2 2 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
12 Analis Tata Laksana 7 0 2 2 Nomenklatur
baru karena
penyesuaian;
Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPKNo. Nama Jabatan
PENETEPAN PETA JABATAN
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
13 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 Nomenklatur
baru; Jabatan
transisi untuk
Arsiparis Pertama
14 Penyusun Rencana Kegiatan
dan Anggaran
7 1 0 -1 Nomenklatur
baru
15 Pengelola Data Tata
Organisasi dan Tata Laksana
6 2 0 -2 Nomenklatur
baru
16 Pengelola Dokumentasi 6 2 0 -2 Nomenklatur
baru
17 Pengelola Inventarisasi,
Tabulasi dan Statistik
Program Kerja
6 1 0 -1 Nomenklatur
baru
18 Pengelola Keuangan 6 5 2 -3 -
19 Pengadministrasi Keuangan 5 3 0 -3 -
20 Pengadministrasi Umum 5 3 3 0 -
TOTAL PELAKSANA 40 27 -13
VI Jabatan Fungsional
1 Analis Kebijakan
Utama 14 1 0 0 0 -1 0 Nomenklatur
baru
Madya 12 11 0 1 0 -10 0 -
Muda 10 27 0 1 0 -26 0 -
Pertama 8 48 3 6 0 -42 -3 -
2 Perencana
Madya 11 2 0 0 0 -2 0 -
Muda 9 4 0 0 0 -4 0 -
Pertama 8 6 0 0 0 -6 0 -
3 Arsiparis
Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
4 Pranata Komputer
Pertama 8 0 1 0 0 0 -1 -
Pelaksana 6 0 1 0 0 0 -1 -
TOTAL FUNGSIONAL 100 5 8 0 -92 -5
177 5 66 0 -111 -5
182 66 -116TOTAL PEGAWAI
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Sekretaris Deputi Bidang
Kelembagaan dan Tata
Laksana
15 1 1 0 -
1 Kepala Bagian Perencanaan
Kinerja dan Anggaran
13 1 0 -1 -
1 Perencana Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbagian
Perencanaan Kinerja
10 1 1 0 -
1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
2 Perencana Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
3 Analis Perencanaan 7 3 1 -2 -
3 Kepala Subbagian
Penyusunan Anggaran
10 1 1 0 -
1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
2 Perencana Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
3 Analis Pengelolaan Keuangan 7 1 1 0 -
4 Penyusun Rencana Kegiatan
dan Anggaran
7 1 0 -1 Nomenklatur
baru
5 Pranata Komputer Pelaksana 6 0 1 0 0 0 -1 -
6 Pengelola Keuangan 6 5 2 -3 -
7 Pengadministrasi Keuangan 5 3 0 -3 -
2 Kepala Bagian Administrasi
dan Pelaporan
13 1 0 -1 -
1 Perencana Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbagian
Administrasi Umum
10 1 1 0 -
1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
2 Perencana Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -
3 Arsiparis Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
4 Analis Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
7 3 1 -2 -
5 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 Nomenklatur
baru; Jabatan
transisi untuk
Arsiparis Pertama
6 Pengelola Dokumentasi 6 2 0 -2 Nomenklatur
baru
7 Pengelola Data Tata
Organisasi dan Tata Laksana
6 2 0 -2 Nomenklatur
baru
8 Pengadministrasi Umum 5 3 3 0 -
3 Kepala Subbagian Evaluasi
dan Pelaporan
10 1 1 0 -
1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
2 Pranata Komputer Pertama 8 0 1 0 0 0 -1 -
3 Perencana Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
PENETAPAN PETA JABATAN
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
No. Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-KeteranganNama Jabatan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
No. Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-KeteranganNama Jabatan
4 Analis Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
7 3 1 -2 -
6 Pengelola Inventarisasi,
Tabulasi dan Statistik
Program Kerja
6 1 0 -1 Nomenklatur
baru
47 2 14 0 -33 -2TOTAL PEGAWAI
49 14 -35
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Asisten Deputi Perumusan
Kebijakan Sistem
Kelembagaan dan Tata
Laksana
15 1 1 0 -
1 Kepala Bidang Penyiapan
Kebijakan Kelembagaan
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 1 0 0 0 -
2 Kepala Subbidang Analisis
Kebijakan Kelembagaan
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 1 0 0 0 -
3 Analis Peraturan Perundang-
undangan dan Rancangan
Peraturan Perundang-
undangan
7 1 1 0 -
4 Analis Sinergitas Penugasan
Urusan Pemerintah
7 1 0 -1 Nomenklatur
baru
3 Kepala Subbidang Evaluasi
Kebijakan Kelembagaan
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 1 0 0 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 1 0 -1 0 -
3 Analis Kelembagaan 7 1 2 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
2 Kepala Bidang Penyiapan
Kebijakan Tata Laksana
13 1 1 0 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbidang Analisis
Kebijakan Tata Laksana
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 1 0 0 -1 -
3 Analis Tata Laksana 7 0 1 1 Nomenklatur
baru karena
penyesuaian;
Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
3 Kepala Subbidang Evaluasi
Kebijakan Tata Laksana
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -
25 1 15 0 -10 0TOTAL PEGAWAI
26 15 -10
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN SISTEM KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Asisten Deputi Perumusan
Kebijakan dan Koordinasi
Pelaksanaan Sistem
Administrasi Pemerintahan
dan Penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik
15 1 1 0 -
1 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Administrasi Pemerintahan
13 1 0 -1 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Muda 10 3 0 0 0 -3 0 -
3 Analis Kebijakan Pertama 8 5 0 0 0 -5 0 -
4 Analis Pemerintah Daerah 7 0 1 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
5 Analis Pemerintah Pusat 7 0 1 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
2 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbidang Analis
Kebijakan Penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 2 0 0 -3 -
3 Analis Sistem Informasi 7 0 1 1 0 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
3 Kepala Subbidang
Pemantauan dan Evaluasi
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 1 0 -2 0 -
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
3 Analis Sistem Informasi 7 0 1 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
25 2 9 0 -16 0TOTAL PEGAWAI
27 9 -16
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Asisten Deputi Asesmen dan
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kelembagaan dan
Tata Laksana Politik, Hukum,
dan Keamanan dan
Pemerintah Daerah
15 1 1 0 -
1 Kepala Bidang Asesmen dan
Penyiapan Koordinasi
Kelembagaan Politik, Hukum,
dan Keamanan dan
Pemerintah Daerah
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbidang Asesmen
dan Penyiapan Koordinasi
Kelembagaan Politik, Hukum
dan Keamanan
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 4 0 1 0 -3 0 -
3 Analis Politik Hukum dan
Keamanan
7 0 2 2 Bezetting 2
pegawai adalah
jabatan transisi
untuk Analis
Kebijakan
Pertama3 Kepala Subbidang Asesmen
dan Penyiapan Koordinasi
Kelembagaan Pemerintah
Daerah
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -
3 Analis Pemerintah Daerah 7 1 1 0 Bezetting 1
pegawai adalah
jabatan transisi
untuk Analis
Kebijakan
Pertama4 Analis Sinergitas Penugasan
Urusan Pemerintah
7 1 0 -1 Nomenklatur
baru
2 Kepala Bidang Asesmen dan
Penyiapan Koordinasi Tata
Laksanan Politik, Hukum,
dan Keamanan dan
Pemerintah Daerah
13 1 1 0 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 2 0 0 0 -2 0 -
2 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -
3 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -
26 0 9 0 -17 0TOTAL PEGAWAI
26 9 -17
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI ASESMEN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAN TATA
LAKSANA POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN DAN PEMERINTAH DAERAH
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Asisten Deputi Asesmen dan
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kelembagaan dan
Tata Laksana Perekonomian
dan Kemaritiman
15 1 0 -1 -
1 Kepala Bidang Asesmen dan
Penyiapan Koordinasi
Kelembagaan dan Tata
Laksana Perekonomian
13 1 0 -1 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 -
2 Kepala Subbidang Asesmen
Kelembagaan dan Tata
Laksana Perekonomian
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 1 0 -1 -
3 Analis Kelembagaan 7 3 1 -2 -
4 Analis Sinergitas Penugasan
Urusan Pemerintah
7 1 0 -1 Nomenklatur
baru
3 Kepala Subbidang Penyiapan
Koordinasi Kelembagaan dan
Tata Laksana Perekonomian
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -
3 Analis Kelembagaan 7 1 1 0 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
2 Kepala Bidang Asesmen dan
Penyiapan Koordinasi
Kelembagaan dan Tata
Laksana Kemaritiman
13 1 1 0 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbidang Asesmen
Kelembagaan dan Tata
Laksana Kemaritiman
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI ASESMEN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAN TATA
LAKSANA PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI ASESMEN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAN TATA
LAKSANA PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
3 Analis Organisasi 7 0 1 1 -Nomenklatur
disesuaikan;
-Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
4 Analis Sinergitas Penugasan
Urusan Pemerintah
7 1 0 -1 Nomenklatur
baru
3 Kepala Subbidang Penyiapan
Koordinasi Kelembagaan dan
Tata Laksana Kemaritiman
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 -1 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 -3 -
4 Analis Kelembagaan 7 0 1 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
30 0 10 0 -20 0TOTAL PEGAWAI
30 10 -20
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Asisten Deputi Asesmen dan
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakaan Kelembagaan dan
Tata Laksana Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
15 1 1 0 -
1 Kepala Bidang Asesmen dan
Penyiapan Koordinasi
Kelembagaan Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbidang Asesmen
Kelembagaan Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 1 0 -2 0 -
3 Analis Sinergitas Penugasan
Urusan Pemerintah
7 1 0 -1 Nomenklatur
baru
3 Kepala Subbidang Penyiapan
Koordinasi Kelembagaan
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -
3 Analis Kelembagaan 7 0 2 2 Bezetting 2
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
4 Analis Sinergitas Penugasan
Urusan Pemerintah
7 1 0 -1 Nomenklatur
baru
2 Kepala Bidang Asesmen dan
Penyiapan Koordinasi Tata
Laksana Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
13 1 0 -1 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 -1 -
2 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 -2 -
3 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 -3 -
4 Analis Tata Laksana 7 0 1 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
22 0 8 0 -14 0TOTAL PEGAWAI
22 8 -14
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI ASESMEN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAAN KELEMBAGAAN DAN TATA
LAKSANA PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
I JPT Madya
Deputi Bidang Sumber Daya
Manusia Aparatur
17 1 1 0 -
Total JPT Madya 1 1 0
II JPT Pratama
1 Sekretaris Deputi Bidang
Sumber Daya Manusia
Aparatur
15 1 0 -1 -
2 Asisten Deputi Pembinaan
Integritas dan Penegakan
Disiplin Sumber Daya
Manusia Aparatur
15 1 1 0 -
3 Asisten Deputi Perencanaan
dan Pengadaan Sumber Daya
Manusia Aparatur
15 1 1 0 -
4 Asisten Deputi Standardisasi
Jabatan dan Pengembangan
Karir Sumber Daya Manusia
Aparatur
15 1 1 0 -
5 Asisten Deputi Pengembangan
Kompetensi dan Kinerja
Sumber Daya Manusia
Aparatur
15 1 1 0 -
6 Asisten Deputi Kesejahteraan
Sumber Daya Manusia
Aparatur
15 1 0 -1 -
Total JPT Pratama 6 4 -2
II Administrator
1 Kepala Bagian Perencanaan
Kinerja dan Anggaran
13 1 1 0 -
2 Kepala Bagian Administrasi
dan Pelaporan
13 1 1 0 -
3 Kepala Bidang Pembinaan
Integritas Sumber Daya
Manusia Aparatur
13 1 1 0 -
4 Kepala Bidang Penegakan
Disiplin Sumber Daya
Manusia Aparatur
13 1 1 0 -
5 Kepala Bidang Perencanaan
Sumber Daya Manusia
Aparatur
13 1 1 0 -
6 Kepala Bidang Pengadaan
Sumber Daya Manusia
Aparatur
13 1 1 0 -
PENETEPAN PETA JABATAN
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-KeteranganNama JabatanNo.
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETEPAN PETA JABATAN
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-KeteranganNama JabatanNo.
7 Kepala Bidang Sistem
Informasi dan Evaluasi
Perencanaan dan Pengadaan
Sumber Daya Manusia
Aparatur
13 1 1 0 -
8 Kepala Bidang Jabatan
Fungsional Sumber Daya
Manusia Aparatur
13 1 1 0 -
9 Kepala Bidang Jabatan
Pelaksana Sumber Daya
Manusia Aparatur
13 1 0 -1 -
10 Kepala Bidang Pengembangan
Karier Sumber Daya Manusia
Aparatur
13 1 0 0 -1 -
11 Kepala Bidang Pengembangan
Kompetensi Sumber Daya
Manusia Aparatur
13 1 1 0 0 -
12 Kepala Bidang Peningkatan
Kinerja Pegawai Negeri Sipil
13 1 1 0 -
13 Kepala Bidang Peningkatan
Kinerja Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja
13 1 0 1 0 -
14 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan Gaji
Sumber Daya Manusia
Aparatur
13 1 0 1 0 -
15 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Pensiun Sumber Daya
Manusia Aparatur
13 1 0 1 0 -
16 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan Hari
Tua Sumber Daya Manusia
Aparatur
13 1 0 1 0 -
Total Administrator 16 14 -2
III Pengawas
1 Kepala Subbagian
Perencanaan Kinerja
10 1 1 0 -
2 Kepala Subbagian
Penyusunan Anggaran
10 1 1 0 -
3 Kepala Subbagian
Administrasi Umum
10 1 1 0 -
4 Kepala Subbagian Evaluasi
dan Pelaporan
10 1 1 0 -
5 Kepala Subbidang
Perencanaan Pegawai Negeri
Sipil
10 1 1 0 -
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETEPAN PETA JABATAN
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-KeteranganNama JabatanNo.
6 Kepala Subbidang
Perencanaan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja
10 1 1 0 -
7 Kepala Subbidang Sistem
Informasi Manajemen Sumber
Daya Manusia Aparatur
10 1 0 -1 -
8 Kepala Subbidang Evaluasi
Perencanaan dan Pengadaan
Sumber Daya Manusia
Aparatur
10 1 0 -1 -
9 Kepala Subbidang Jabatan
Fungsional Bidang
Perekonomian dan
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
10 1 1 0 -
10 Kepala Subbidang Jabatan
Fungsional Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan dan
Kemaritiman
10 1 1 0 -
11 Kepala Subbidang Jabatan
Pelaksana Pemerintah Pusat
10 1 1 0 -
12 Kepala Subbidang Jabatan
Pelaksana Pemerintah Daerah
10 1 0 -1 -
13 Kepala Subbidang
Pengembangan Kompetensi
Pegawai Negeri Sipil
10 1 1 0 -
14 Kepala Subbidang
Pengembangan Kompetensi
Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
10 1 1 0 -
Total Pengawas 14 11 -3
IV Pelaksana
1 Analis Monitoring Evaluasi
dan Pelaporan
7 1 5 4 Bezetting 4
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
2 Analis Pengelolaan Keuangan 7 0 1 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETEPAN PETA JABATAN
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-KeteranganNama JabatanNo.
3 Analis Perencanaan 7 0 3 3 Bezetting 3
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
4 Analis Sistem Informasi 7 0 2 2 Bezetting 2
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
5 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 1 35 34 Bezetting 29
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
6 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 Jabatan transisi
untuk Arsiparis
Pertama
7 Pengelola Kegiatan dan
Anggaran
6 2 2 0 -
8 Pengelola Keuangan 6 4 2 -2 -
9 Pengelola Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian
6 1 1 0 -
10 Pengadministrasi Keuangan 5 3 0 -3 -
11 Pengadministrasi Umum 5 3 3 0 -
Total Pelaksana 15 54 39
III Jabatan Fungsional
1 Analis Kebijakan
Utama 14 1 0 0 0 -1 0 Nomenklatur
baru
Madya 12 14 0 0 0 -14 0 -
Muda 10 19 0 1 0 -18 0 -
Pertama 8 43 3 4 0 -39 -3 -
2 Perencana
Madya 11 2 0 0 0 -2 0 -
Muda 9 6 0 0 0 -6 0 -
Pertama 8 10 0 0 0 -10 0 -
3 Arsiparis
Pertama 8 2 0 0 0 -2 0
Total Fungsional 97 3 5 0 -92 -3
149 3 89 0 -60 -3
152 89 -63TOTAL PEGAWAI
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Sekretaris Deputi Bidang
Sumber Daya Manusia
Aparatur
15 1 0 -1 -
1 Kepala Bagian Perencanaan
Kinerja dan Anggaran
13 1 1 0 -
1 Perencana Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbagian
Perencanaan Kinerja
10 1 1 0 -
1 Perencana Muda 9 2 0 0 0 -2 0 -
2 Perencana Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -
3 Analis Perencanaan 7 0 3 3 Bezetting 3
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
3 Kepala Subbagian
Penyusunan Anggaran
10 1 1 0 -
1 Perencana Muda 9 2 0 0 0 -2 0 -
2 Perencana Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
3 Analis Pengelolaan Keuangan 7 0 1 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
4 Pengelola Kegiatan dan
Anggaran
6 2 2 0 -
5 Pengelola Keuangan 6 2 1 -1 0 -
6 Pengadministrasi Keuangan 5 2 0 -2 -
2 Kepala Bagian Administrasi
dan Pelaporan
13 1 1 0 -
1 Perencana Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbagian
Administrasi Umum
10 1 1 0 0 -
1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
2 Perencana Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -
3 Arsiparis Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -
4 Analis Monitoring Evaluasi
dan Pelaporan
7 1 1 0 0 -
5 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 Jabatan transisi
untuk Arsiparis
Pertama
6 Pengadministrasi Umum 5 3 3 0 -
3 Kepala Subbagian Evaluasi
dan Pelaporan
10 1 1 0 -
1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 -
2 Perencana Pertama 8 4 0 0 0 -4 -
PENETAPAN PETA JABATAN
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
3 Analis Monitoring Evaluasi
dan Pelaporan
7 0 4 4 Bezetting 4
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
4 Pengelola Keuangan 6 2 1 -1 0 -
5 Pengadministrasi Keuangan 5 1 0 -1 0 -
40 0 22 0 -18 0TOTAL PEGAWAI
40 22 -18
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Asisten Deputi Pembinaan
Integritas dan Penegakan
Disiplin Sumber Daya
15 1 1 0 -
1 Kepala Bidang Pembinaan
Integritas Sumber Daya
Manusia Aparatur
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
3 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 1 0 -1 0 -
4 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 0 1 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
2 Kepala Bidang Penegakan
Disiplin Sumber Daya
Manusia Aparatur
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
3 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 1 0 -2 0 -
4 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 0 2 2 Bezetting 2
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
12 0 8 0 -4 0TOTAL PEGAWAI
12 8 -4
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI PEMBINAAN INTEGRITAS DAN PENEGAKAN DISIPLIN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Asisten Deputi Perencanaan
dan Pengadaan Sumber Daya
Manusia Aparatur
15 1 1 0 -
1 Kepala Bidang Perencanaan
Sumber Daya Manusia
Aparatur
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbidang
Perencanaan Pegawai Negeri
Sipil
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -
3 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 0 1 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
4 Pengelola Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian
6 1 1 0 -
3 Kepala Subbidang
Perencanaan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
3 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 0 1 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
2 Kepala Bidang Pengadaan
Sumber Daya Manusia
Aparatur
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0
3 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -
4 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 0 3 3 Bezetting 3
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
3 Kepala Bidang Sistem
Informasi dan Evaluasi
Perencanaan dan Pengadaan
Sumber Daya Manusia
Aparatur
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI PERENCANAAN DAN PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI PERENCANAAN DAN PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
2 Kepala Subbidang Sistem
Informasi Manajemen Sumber
Daya Manusia Aparatur
10 1 0 -1 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 1 1 0 -1 -1 -
3 Analis Sistem Informasi 7 0 2 2 Bezetting 2
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
3 Kepala Subbidang Evaluasi
Perencanaan dan Pengadaan
Sumber Daya Manusia
Aparatur
10 1 0 -1 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -
3 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 0 2 2 Bezetting 2
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
27 1 17 0 -10 -1TOTAL PEGAWAI
28 17 -11
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Asisten Deputi Standardisasi
Jabatan dan Pengembangan
Karir Sumber Daya Manusia
Aparatur
15 1 1 0 -
1 Kepala Bidang Jabatan
Fungsional Sumber Daya
Manusia Aparatur
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbidang Jabatan
Fungsional Bidang
Perekonomian dan
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 1 0 0 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -
3 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 0 1 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
3 Kepala Subbidang Jabatan
Fungsional Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan dan
Kemaritiman
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
3 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 0 1 1 0 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
2 Kepala Bidang Jabatan
Pelaksana Sumber Daya
Manusia Aparatur
13 1 0 -1 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 -1 -
2 Kepala Subbidang Jabatan
Pelaksana Pemerintah Pusat
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 -
3 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 0 1 1 -
3 Kepala Subbidang Jabatan
Pelaksana Pemerintah Daerah
10 1 0 -1 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 2 0 0 -2 -2 -
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI JABATAN DAN PENGEMBANGAN KARIR SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI JABATAN DAN PENGEMBANGAN KARIR SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
3 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 0 1 1 0 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
3 Kepala Bidang Pengembangan
Karier Sumber Daya Manusia
Aparatur
13 1 0 -1 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 -1 -
2 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 -1 0 -
3 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 -3 0 -
4 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 0 3 3 Bezetting 3
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
26 2 13 0 -13 -2TOTAL PEGAWAI
28 13 -15
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Asisten Deputi Pengembangan
Kompetensi dan Kinerja
Sumber Daya Manusia
Aparatur
15 1 1 0 -
1 Kepala Bidang Pengembangan
Kompetensi Sumber Daya
Manusia Aparatur
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbidang
Pengembangan Kompetensi
Pegawai Negeri Sipil
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -
3 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 0 2 2 Bezetting 2
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
3 Kepala Subbidang
Pengembangan Kompetensi
Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -
3 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 0 1 1 0 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
2 Kepala Bidang Peningkatan
Kinerja Pegawai Negeri Sipil
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 -
2 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 -
3 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -
4 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 0 2 2 Bezetting 2
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
3 Kepala Bidang Peningkatan
Kinerja Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
2 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
3 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 1 0 -2 0 -
4 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 0 3 3 Bezetting 3
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
22 0 15 0 -7 0TOTAL PEGAWAI
22 15 -7
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Asisten Deputi Kesejahteraan
Sumber Daya Manusia
Aparatur
15 1 0 -1 -
1 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan Gaji
Sumber Daya Manusia
Aparatur
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
3 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -
4 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 1 4 3 -
2 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Pensiun Sumber Daya
Manusia Aparatur
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
3 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -
4 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 0 3 3 Bezetting 3
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
3 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan Hari
Tua Sumber Daya Manusia
Aparatur
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 -
2 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 -
3 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 -
4 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 0 3 3 Bezetting 3
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
20 0 13 0 -7 0TOTAL PEGAWAI
20 13 -7
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
I JPT Madya
Deputi Bidang Pelayanan
Publik
17 1 1 0 -
Total JPT Madya 1 1 0
II JPT Pratama
1 Sekretaris Deputi Bidang
Pelayanan Publik
15 1 1 0 -
2 Asisten Deputi Perumusan
Kebijakan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Pelayanan
Publik
15 1 1 0 -
3 Asisten Deputi Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah I
15 1 1 0 -
4 Asisten Deputi Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah II
15 1 1 0 -
5 Asisten Deputi Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah III
15 1 1 0 -
Total JPT Pratama 5 5 0
II Administrator
1 Kepala Bagian Perencanaan
Kinerja dan Anggaran
13 1 1 0 -
2 Kepala Bagian Administrasi
dan Pelaporan
13 1 1 0 -
3 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Pelayanan Publik
13 1 1 0 -
4 Kepala Bidang Pengelolaan
Sistem Informasi Pelayanan
Publik
13 1 1 0 -
5 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah I-1
13 1 1 0 -
6 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah I-2
13 1 0 -1 -
7 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah II-1
13 1 1 0 -
PENETEPAN PETA JABATAN
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
+/-KeteranganNo. Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETEPAN PETA JABATAN
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
+/-KeteranganNo. Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting
8 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah II-2
13 1 0 -1 -
9 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah III-1
13 1 1 0 -
10 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah III-2
13 1 1 0 -
Total Administrator 10 8 -2
III Pengawas
1 Kepala Subbagian
Perencanaan Kinerja
10 1 1 0 -
2 Kepala Subbagian
Penyusunan Anggaran
10 1 1 0 -
3 Kepala Subbagian
Administrasi Umum
10 1 1 0 -
4 Kepala Subbagian Evaluasi
dan Pelaporan
10 1 1 0 -
5 Kepala Subbidang Analisis
Perumusan Kebijakan
Pelayanan Publik
10 1 1 0 -
6 Kepala Subbidang Analisis
Sinkronisasi Kebijakan
Pelayanan Publik
10 1 1 0 -
7 Kepala Subbidang
Perencanaan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Pelayanan
Publik
10 1 1 0 -
8 Kepala Subbidang
Pelaksanaan dan Monitoring
Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional
10 1 1 0 -
9 Kepala Subbidang Penyiapan
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Pelayanan Publik
Wilayah I-2
10 1 1 0 -
10 Kepala Subbidang
Pemantauan dan Evaluasi
Kebijakan Pelayanan Publik
Wilayah I-2
10 1 1 0 -
11 Kepala Subbidang Penyiapan
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Pelayanan Publik
Wilayah II-2
10 1 1 0 -
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETEPAN PETA JABATAN
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
+/-KeteranganNo. Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting
12 Kepala Subbidang
Pemantauan dan Evaluasi
Kebijakan Pelayanan Publik
Wilayah II-2
10 1 1 0 -
13 Kepala Subbidang Penyiapan
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Pelayanan Publik
Wilayah III-2
10 1 1 0 -
14 Kepala Subbidang
Pemantauan dan Evaluasi
Kebijakan Pelayanan Publik
Wilayah III-2
10 1 1 0 -
Total Pengawas 14 14 0
IV Pelaksana
1 Analis Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
7 3 1 -2 -
2 Analis Pelayanan 7 21 8 -13 Bezetting 7
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
3 Analis Pengaduan Masyarakat 7 36 8 -28 -
4 Analis Sistem Informasi 7 2 1 -1 -
5 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 Nomenklatur
baru; Jabatan
transisi untuk
Arsiparis Pertama
6 Pengelola Keuangan 6 7 4 -3 -
7 Pengadministrasi Keuangan 5 6 0 -6 -
8 Pengadministrasi Umum 5 3 3 0 -
Total Pelaksana 78 25 -53
III Jabatan Fungsional
1 Analis Kebijakan
Utama 14 1 0 0 0 -1 0 -
Madya 12 8 0 1 0 -7 0 -
Muda 10 17 0 0 0 -17 0 -
Pertama 8 27 3 3 0 -24 -3 -
2 Perencana
Madya 11 2 0 0 0 -2 0 -
Muda 9 4 0 0 0 -4 0 -
Pertama 8 4 4 0 0 -4 -4 -
3 Arsiparis
Pertama 8 1 0 0 0 -1 0
Total Fungsional 64 7 4 0 -60 -7
172 7 57 0 -115 -7
179 57 -122
TOTAL PEGAWAI
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Sekretaris Deputi Bidang
Pelayanan Publik
15 1 1 0 -
1 Kepala Bagian Perencanaan
Kinerja dan Anggaran
13 1 1 0 -
1 Perencana Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbagian
Perencanaan Kinerja
10 1 1 0 0 -
1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
2 Perencana Pertama 8 1 1 0 0 -1 -1 -
3 Pengelola Keuangan 6 3 2 -1 -
4 Pengadministrasi Keuangan 5 2 0 -2 -
3 Kepala Subbagian
Penyusunan Anggaran
10 1 1 0 -
1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
2 Perencana Pertama 8 1 1 0 0 -1 -1 -
3 Pengelola Keuangan 6 2 1 -1 -
4 Pengadministrasi Keuangan 5 2 0 -2 -
2 Kepala Bagian Administrasi
dan Pelaporan
13 1 1 0 -
1 Perencana Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbagian
Administrasi Umum
10 1 1 0 -
1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
2 Perencana Pertama 8 1 1 0 0 -1 -1 -
3 Arsiparis Pertama 8 1 0 0 0 -1 0
4 Analis Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
7 2 1 -1 -
5 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 Nomenklatur
baru; Jabatan
transisi untuk
Arsiparis Pertama
6 Pengadministrasi Umum 5 3 3 0 -
3 Kepala Subbagian Evaluasi
dan Pelaporan
10 1 1 0 -
1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
2 Perencana Pertama 8 1 1 0 0 -1 -1 -
3 Analis Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
7 1 0 -1 -
4 Pengelola Keuangan 6 2 1 -1 -
5 Pengadministrasi Keuangan 5 2 0 -2 -
37 4 15 0 -22 -4TOTAL PEGAWAI
41 15 -26
PENETAPAN PETA JABATAN
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Asisten Deputi Perumusan
Kebijakan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Pelayanan
Publik
15 1 1 0 -
1 Kepala Bidang Penyiapan
Perumusan Kebijakan
Pelayanan Publik
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbidang Analisis
Perumusan Kebijakan
Pelayanan Publik
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 1 0 0 -
2 Kepala Subbidang Analisis
Sinkronisasi Kebijakan
Pelayanan Publik
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 1 0 0 -1 -1 -
2 Kepala Bidang Pengelolaan
Sistem Informasi Pelayanan
Publik
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbidang
Perencanaan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Pelayanan
Publik
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 1 0 0 -3 -1 -
3 Analis Sistem Informasi 7 2 1 -1 -
4 Analis Pengaduan Masyarakat 7 18 3 -15 -
3 Kepala Subbidang
Pelaksanaan dan Monitoring
Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 4 0 0 0 -4 0 -
3 Analis Pengaduan Masyarakat 7 18 5 -13 -
60 2 17 0 -43 -2TOTAL PEGAWAI
62 17 -45
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN
PUBLIK
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Asisten Deputi Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah I
15 1 1 0 -
1 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah I-1
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 1 0 0 0 -
2 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -
3 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -
4 Analis Pelayanan 7 3 1 -2 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
2 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah I-2
13 1 0 -1 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbidang Penyiapan
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Pelayanan Publik
Wilayah I-2
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
3 Analis Pelayanan 7 2 1 -1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
3 Kepala Subbidang
Pemantauan dan Evaluasi
Kebijakan Pelayanan Publik
Wilayah I-2
10 1 1 0 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
3 Analis Pelayanan 7 2 1 -1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
23 0 8 0 -15 0TOTAL PEGAWAI
23 8 -15
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK
WILAYAH I
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Asisten Deputi Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah II
15 1 1 0 -
1 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah II-1
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -
3 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -
4 Analis Pelayanan 7 4 1 -3 -
2 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah II-2
13 1 0 -1 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbidang Penyiapan
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Pelayanan Publik
Wilayah II-2
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 1 0 -1 0 -
3 Analis Pelayanan 7 1 1 0 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
3 Kepala Subbidang
Pemantauan dan Evaluasi
Kebijakan Pelayanan Publik
Wilayah II-2
10 1 1 0 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 1 0 0 -1 -
3 Analis Pelayanan 7 2 0 -2
23 1 7 0 -16 0TOTAL PEGAWAI
24 7 -16
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK
WILAYAH II
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Asisten Deputi Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah III
15 1 1 0 -
1 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah III-1
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Muda 10 3 0 0 0 -3 0 -
3 Analis Kebijakan Pertama 8 4 0 1 0 -3 0 -
4 Analis Pelayanan 7 4 2 -2 Bezetting 2
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
2 Kepala Bidang Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik
Wilayah III-2
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbidang Penyiapan
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Pelayanan Publik
Wilayah III-2
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -
3 Analis Pelayanan 7 1 0 -1 -
3 Kepala Subbidang
Pemantauan dan Evaluasi
Kebijakan Pelayanan Publik
Wilayah III-2
10 1 1 0 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 -
3 Analis Pelayanan 7 2 1 -1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama
27 0 9 0 -18 0TOTAL PEGAWAI
27 9 -18
PENETAPAN PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK
WILAYAH III
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
No.
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
I JPT Madya
1 Sekretaris Kementerian 17 1 1 0 0 -
2 Staf Ahli Bidang Politik Dan
Hukum
16 1 1 0 -
3 Staf Ahli Bidang
Pemerintahan Dan Otonomi
Daerah
16 1 0 -1 -
4 Staf Ahli Bidang Administrasi
Negara
16 1 1 0 -
5 Staf Ahli Bidang Budaya Kerja 16 1 1 0 -
6 Staf Khusus Menteri 16 1 0 -1
TOTAL JPT MADYA 6 4 -2
II JPT Pratama
1 Kepala Biro Manajemen
Kinerja, Organisasi dan Kerja
Sama
15 1 1 0 -
2 Kepala Biro Hukum,
Komunikasi dan Informasi
Publik
15 1 1 0 -
3 Kepala Biro Sumber Daya
Manusia dan Umum
15 1 1 0 -
TOTAL JPT PRATAMA 3 3 0
II Administrator
1 Kepala Bagian Perencanaan
Kinerja dan Penganggaran
13 1 1 0 -
2 Kepala Bagian Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaporan
13 1 1 0 -
3 Kepala Bagian Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Internal
13 1 1 0 -
4 Kepala Bagian Kerja Sama 13 1 1 0 -
5 Kepala Bagian Hukum 13 1 1 0 -
6 Kepala Bagian Komunikasi
Publik dan Pelayanan
Informasi
13 1 0 -1 -
7 Kepala Bagian Persuratan,
Kearsipan dan Perpustakaan
13 1 1 0 -
8 Kepala Bagian Data dan
Teknologi Informasi
13 1 0 -1 -
9 Kepala Bagian Sumber Daya
Manusia Manusia
13 1 0 -1 -
10 Kepala Bagian Keuangan 13 1 1 0 -
11 Kepala Bagian Rumah Tangga
dan Perlengkapan
13 1 1 0 -
12 Kepala Bagian Protokol dan
Tata Usaha Pimpinan
13 1 1 0 -
TOTAL ADMINISTRATOR 12 9 -3
IV Pengawas
1 Kepala Subbagian
Perencanaan Kinerja
10 1 1 0
PENETEPAN PETA JABATAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN
+/-KeteranganNama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting
No.
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETEPAN PETA JABATAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN
+/-KeteranganNama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting
2 Kepala Subbagian
Penganggaran
10 1 0 -1
3 Kepala Subbagian
Pemantauan dan Evaluasi
10 1 1 0
4 Kepala Subbagian
Pengelolaan dan Pelaporan
Data Kinerja
10 1 1 0
5 Kepala Subbagian Penyiapan
Bahan Pimpinan
10 1 1 0
6 Kepala Subbagian Organisasi
dan Tata Laksana
10 1 1 0
7 Kepala Subbagian Reformasi
Birokrasi Internal
10 1 1 0
8 Kepala Subbagian
Perencanaan dan Koordinasi
Kerja Sama
10 1 1 0
9 Kepala Subbagian
Administrasi Kerja Sama
10 1 1 0
10 Kepala Subbagian
Perencanaan dan Jaringan
Dokumentasi Hukum
10 1 1 0
11 Kepala Subbagian Peraturan
Perundang-Undangan
10 1 1 0
12 Kepala Subbagian Advokasi
Hukum
10 1 1 0
13 Kepala Subbagian
Pemberitaan dan Publikasi
10 1 1 0
14 Kepala Subbagian Pelayanan
Informasi dan Pengaduan
Internal
10 1 1 0
15 Kepala Subbagian Hubungan
Media dan Antar Lembaga
10 1 1 0
16 Kepala Subbagian Persuratan 10 1 1 0
17 Kepala Subbagian Kearsipan 10 1 1 0
18 Kepala Subbagian
Perpustakaan
10 1 1 0
19 Kepala Subbagian
Perencanaan dan
Pengembangan Teknologi
Informasi
10 1 1 0
20 Kepala Subbagian
Operasional Teknologi
Informasi
10 1 1 0
21 Kepala Subbagian Pengolahan
Data dan Dukungan
Teknologi Informasi
10 1 1 0
No.
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETEPAN PETA JABATAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN
+/-KeteranganNama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting
22 Kepala Subbagian
Perencanaan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Aparatur
10 1 1 0
23 Kepala Subbagian Mutasi
Sumber Daya Manusia
Aparatur
10 1 1 0
24 Kepala Subbagian
Kesejahteraan Sumber Daya
Manusia Aparatur
10 1 1 0
25 Kepala Subbagian
Perbendaharaan
10 1 1 0
26 Kepala Subbagian Verifikasi 10 1 1 0
27 Kepala Subbagian Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
10 1 1 0
28 Kepala Subbagian Rumah
Tangga
10 1 0 -1
29 Kepala Subbagian
Pengelolaan Barang Milik
Negara
10 1 1 0
30 Kepala Subbagian
Perlengkapan
10 1 1 0
31 Kepala Subbagian Protokol
dan Keamanan
10 1 1 0
32 Kepala Subbagian Tata Usaha
Menteri PANRB
10 1 1 0
33 Kepala Subbagian Tata Usaha
Sekretaris Kementerian
10 1 1 0
34 Kepala Subbagian Tata Usaha
Staf Ahli
10 1 1 0
35 Kepala Subbagian Fasilitasi
Rapat Pimpinan
10 1 1 0
TOTAL PENGAWAS 35 33 -2
V Pelaksana
1 Bendahara 8 1 1 0 -
2 Analis Advokasi Hukum 7 5 2 -3 Nomenklatur
disesuaikan
3 Analis Aset Negara 7 2 2 0 -
4 Analis Berita 7 4 4 0 -
5 Analis Hukum 7 2 1 -1 -
6 Analis Jabatan 7 1 0 -1 Nomenklatur
baru
7 Analis Kerjasama 7 3 3 0 -
8 Analis Kerjasama Lintas
Sektor
7 2 1 -1 -
9 Analis Laporan Keuangan 7 3 2 -1 -
10 Analis Layanan Umum 7 2 2 0 -
11 Analis Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
7 4 1 -3 -
No.
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETEPAN PETA JABATAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN
+/-KeteranganNama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting
12 Analis Organisasi 7 1 1 0 -Nomenklatur
disesuaikan;
-Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
pertama
13 Analis Peraturan Perundang-
Undangan dan Rancangan
Peraturan Perundang-
Undangan
7 2 2 0 -
14 Analis Perencanaan Anggaran 7 2 1 -1 -
15 Analis Perencanaan Strategis 7 1 1 0 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
pertama
16 Analis Protokol 7 8 7 -1 Nomenklatur
disesuaikan
17 Analis Publikasi 7 2 2 0 -
18 Analis Sistem Informasi 7 5 6 1 -
19 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 8 9 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi Analis
Kebijakan
Pertama20 Analis Tata Laksana 7 1 1 0 Nomenklatur
disesuaikan
21 Analis Tata Usaha 7 8 2 -6 -
22 Penata Kendaraan Dinas 7 1 1 0 -
23 Penata Keuangan 7 2 2 0 -
24 Penelaah Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa
7 1 1 0 -
25 Pengawas Perpustakaan 7 1 4 3 -Bezetting 2
pegawai adalah
transisi untuk
Pustakawan
Pertama
-Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Arsiparis Pertama
26 Pengevaluasi Program dan
Kinerja
7 1 0 -1 Nomenklatur
baru
27 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 -Nomenklatur
baru;
-Jabatan transisi
untuk Arsiparis
Pertama
No.
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETEPAN PETA JABATAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN
+/-KeteranganNama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting
28 Penyusun Bahan Informasi
dan Publikasi
7 2 4 2 -Nomenklatur
disesuaikan;
-Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama;
-Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Penerjemah
Pertama
29 Penyusun Berita dan
Pendapat Umum
7 1 1 0 -
30 Penyusun Laporan Kebijakan 7 2 4 2 Bezetting 3
pegawai adalah
transisi Analis
Kebijakan
Pertama31 Penyusun Naskah Rapat
Pimpinan
7 2 0 -2 Nomenklatur
baru
32 Penyusun Rencana
Kebutuhan Sarana dan
Prasarana
7 1 1 0 -
33 Penyusun Rencana
Pengadaan Sarana dan
Prasarana
7 2 1 -1 -
34 Ajudan 6 3 0 -3 -
35 Notulis Rapat 6 2 0 -2 -
36 Operator Komputer Grafis 6 5 0 -5 -
37 Penata Peliputan 6 1 0 -1 Nomenklatur
disesuaikan
38 Pengelola Bahan Perencanaan 6 1 0 -1 -
39 Pengelola Barang Milik
Negara
6 3 2 -1 -
40 Pengelola Gaji 6 2 0 -2 -
41 Pengelola Keuangan 6 13 12 -1 -
42 Pengelola Media Center dan
Kemitraan Media
6 1 0 -1 -
43 Pengelola Monitoring dan
Evaluasi
6 1 0 -1 Nomenklatur
baru
44 Pengelola Program dan
Kegiatan
6 2 0 -2 -
45 Pengelola Pustaka Elektronik 6 2 0 -2 -
46 Pengelola Sistem dan
Jaringan
6 4 1 -3 -
47 Pengelola Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian
6 6 3 -3 -
48 Pengelola Situs atau Web 6 2 0 -2 -
49 Pengelola Surat 6 4 1 -3 -
No.
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETEPAN PETA JABATAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN
+/-KeteranganNama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting
50 Pengelola Teknologi Informasi 6 4 0 -4 -
51 Pengolah Data Informasi dan
Hukum
6 1 0 -1 -
52 Pengolah Data Penyuluhan
dan Layanan Informasi
6 4 1 -3 Nomenklatur
disesuaikan
53 Pranata Barang dan Jasa 6 1 1 0 -
54 Pranata Jamuan 6 2 1 -1 -
55 Pranata Kearsipan 6 2 1 -1 Jabatan transisi
untuk Arsiparis
Pelaksana
56 Verifikator Anggaran 6 1 0 -1 -
57 Verifikator Keuangan 6 2 1 -1 -
58 Pengadministrasi
Kepegawaian
5 7 3 -4 -
59 Pengadministrasi Keuangan 5 9 3 -6 -
60 Pengadministrasi Rapat 5 1 0 -1 -
61 Pengadministrasi Sarana dan
Prasarana
5 3 3 0 -
62 Pengadministrasi Teknis
Pemeriksa dan Perawatan
Kendaraan Bermotor
5 2 2 0 -
63 Pengadministrasi Umum 5 11 8 -3 -
64 Pengemudi Kendaraan 5 2 0 -2 -
65 Petugas Protokol 5 3 3 0 -
66 Teknisi Peralatan dan Mesin 5 2 0 -2 -
67 Teknisi Peralatan, Listrik dan
Elektronika
5 1 1 0 -
68 Petugas Keamanan 4 0 3 3 Kualifikasi
jabatan saat ini
sudah tidak
sesuai dengan
Permenpan
41/2018
69 Pramu Bakti 3 2 2 0 Kualifikasi
jabatan saat ini
sudah tidak
sesuai dengan
Permenpan
41/2018TOTAL PELAKSANA 195 122 -73
III Jabatan Fungsional
1 Analis Kebijakan
Madya 12 2 1 0 0 -2 -1 -
Muda 10 7 0 0 0 -7 0 -
Pertama 8 11 2 1 0 -10 -2 -
2 Analis Kepegawaian
Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -
Muda 9 3 0 0 0 -3 0 -
Pertama 8 3 3 0 0 -3 -3 -
Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -
No.
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETEPAN PETA JABATAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN
+/-KeteranganNama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting
Pelaksana Lanjutan 7 1 0 0 0 -1 0 -
Pelaksana 6 4 0 0 0 -4 0 -
3 Analis Pengelolaan
Keuangan APBN
Madya 0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru
Muda 0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru
Pertama 0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru4 Arsiparis
Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -
Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
Pertama 8 1 2 0 0 -1 -2 -
Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -
Pelaksana Lanjutan 7 1 0 0 0 -1 0 -
Pelaksana 6 3 0 1 0 -2 0 -
5 Assesor SDM Aparatur
Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
6 Dokter
Muda 11 1 0 1 0 0 0 -
Pertama 10 1 0 0 0 -1 0 -
7 Penerjemah
Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
8 Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa
Madya 11 1 0 -1 -
Muda 9 3 0 -3 -
Pertama 8 3 0 -3 -
9 Perancang Peraturan
Perundang-undangan
Madya 11 1 0 -1 0 -
Muda 9 1 0 -1 0 -
Pertama 8 1 0 -1 0 -
10 Perawat
Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -
Pelaksana Lanjutan 7 1 0 1 0 0 0 -
Pelaksana 6 0 1 0 0 0 -1 -
11 Perencana
Madya 11 0 1 0 0 0 -1 -
Muda 9 2 0 0 0 -2 0 -
Pertama 8 2 1 1 0 -1 -1
12 Pranata Hubungan
Masyarakat
Madya 11 1 0 1 0 0 0 -
Muda 9 3 1 0 0 -3 -1 -
Pertama 8 1 8 0 0 -1 -8 -
Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -
No.
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETEPAN PETA JABATAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN
+/-KeteranganNama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting
Pelaksana Lanjutan 7 1 0 0 0 -1 0 -
Pelaksana 6 4 0 0 0 -4 0 -
13 Pranata Keuangan APBN
Penyelia 0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru
Mahir 0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru
Terampil 0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru14 Pranata Komputer
Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -
Muda 9 6 0 0 0 -6 0 -
Pertama 8 6 7 0 0 -6 -7 -
Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -
Pelaksana Lanjutan 7 5 0 0 0 -5 0 -
Pelaksana 6 4 1 0 0 -4 -1 -
Pemula 5 2 1 0 0 -2 -1 -
15 Pustakawan
Madya 11 1 0 -1 0 -
Muda 9 1 0 -1 0 -
Pertama 8 2 0 -2 0 -
TOTAL FUNGSIONAL 105 29 6 0 -99 -29
356 29 177 0 -179 -29
385 177 -208TOTAL PEGAWAI
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Kepala Biro Hukum,
Komunikasi dan Informasi
Publik
15 1 1 0 -
1 Kepala Bagian Hukum 13 1 1 0 -
1 Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Madya
11 1 0 -1 -
2 Kepala Subbagian
Perencanaan dan Jaringan
Dokumentasi Hukum
10 1 1 0 -
1 Pranata Komputer Pertama 8 0 1 0 0 0 -1 -
2 Analis Hukum 7 2 1 -1 -
3 Pengolah Data Informasi dan
Hukum
6 1 0 -1 -
4 Pengelola Keuangan 6 1 1 0 -
3 Kepala Subbagian Peraturan
Perundang-Undangan
10 1 1 0 -
1 Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Muda
9 1 0 -1 -
2 Perancang Peraturan
Perundang-Undangan
Pertama
8 1 0 -1 -
3 Analis Peraturan Perundang-
Undangan dan Rancangan
Peraturan Perundang-
Undangan
7 2 2 0 -
4 Kepala Subbagian Advokasi
Hukum
10 1 1 0 -
1 Analis Advokasi Hukum 7 5 2 -3 Nomenklatur
disesuaikan
2 Kepala Bagian Komunikasi
Publik dan Pelayanan
Informasi
13 1 0 -1 -
1 Pranata Hubungan
Masyarakat Madya
11 1 0 1 0 0 0 -
2 Kepala Subbagian
Pemberitaan dan Publikasi
10 1 1 0 -
1 Pranata Hubungan
Masyarakat Muda
9 1 1 0 0 -1 -1 -
2 Pranata Hubungan
Masyarakat Pertama
8 1 4 0 0 -1 -4 -
3 Analis Berita 7 4 4 0 -
4 Penyusun Berita dan
Pendapat Umum
7 1 1 0 -
5 Operator Komputer Grafis 6 3 0 -3 -
6 Penata Peliputan 6 1 0 -1 Nomenklatur
disesuaikan
3 Kepala Subbagian Pelayanan
Informasi dan Pengaduan
10 1 1 0 -
1 Pranata Hubungan
Masyarakat Muda
9 1 0 0 0 -1 0 -
PENETAPAN PETA JABATAN
KEPALA BIRO HUKUM, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEPALA BIRO HUKUM, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
2 Pranata Hubungan
Masyarakat Pertama
8 0 2 0 0 0 -2 -
3 Analis Publikasi 7 2 2 0 -
4 Pengelola Keuangan 6 2 1 -1 -
5 Pengolah Data Penyuluhan
dan Layanan Informasi
6 4 1 -3 Nomenklatur
disesuaikan
6 Pengadministrasi Keuangan 5 2 0 -2 -
4 Kepala Subbagian Hubungan
Media dan Antar Lembaga
10 1 1 0 -
1 Pranata Hubungan
Masyarakat Muda
9 1 0 -1 0 -
2 Pranata Hubungan
Masyarakat Pertama
8 0 2 0 0 0 -2 -
3 Pranata Hubungan
Masyarakat Penyelia
8 1 0 0 0 -1 0 -
4 Pranata Hubungan
Masyarakat Pelaksana
Lanjutan
7 1 0 0 0 -1 0 -
5 Analis Kerjasama 7 2 2 0 -
6 Pranata Hubungan
Masyarakat Pelaksana
6 4 0 0 0 -4 0 -
7 Pengelola Media Center dan
Kemitraan Media
6 1 0 -1 -
3 Kepala Bagian Persuratan,
Kearsipan dan Perpustakaan
13 1 1 0 -
1 Pustakawan Madya 11 1 0 -1 -
2 Arsiparis Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -
3 Kepala Subbagian Persuratan 10 1 1 0 -
1 Pengelola Teknologi Informasi 6 2 0 -2 -
2 Pengadministrasi Umum 5 3 3 0 -
4 Kepala Subbagian Kearsipan 10 1 1 0 -
1 Arsiparis Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
2 Arsiparis Pertama 8 1 2 0 0 -1 -2 -
3 Arsiparis Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -
4 Arsiparis Pelaksana Lanjutan 7 1 0 0 0 -1 0 -
5 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 -Nomenklatur
baru;
-Jabatan transisi
untuk Arsiparis
Pertama
6 Arsiparis Pelaksana 6 2 0 1 0 -1 0 -
7 Pranata Kearsipan 6 2 1 -1 -
5 Kepala Subbagian
Perpustakaan
10 1 1 0 -
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEPALA BIRO HUKUM, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
1 Pustakawan Muda 9 1 0 -1 -
2 Pustakawan Pertama 8 2 0 -2 -
3 Pengawas Perpustakaan 7 1 4 3 -Bezetting 2
pegawai adalah
transisi untuk
Pustakawan
Pertama
-Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Arsiparis Pertama
4 Pengelola Pustaka Elektronik 6 2 0 -2 -
4 Kepala Bagian Data dan
Teknologi Informasi
13 1 0 -1 -
1 Pranata Komputer Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbagian
Perencanaan dan
Pengembangan Teknologi
Informasi
10 1 1 0 -
1 Pranata Komputer Muda 9 2 0 0 0 -2 0 -
2 Pranata Komputer Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -
3 Analis Sistem Informasi 7 1 4 3 -
4 Pengelola Teknologi Informasi 6 2 0 -2 -
3 Kepala Subbagian
Operasional Teknologi
Informasi
10 1 1 0 -
1 Pranata Komputer Muda 9 2 0 0 0 -2 0 -
2 Pranata Komputer Pertama 8 0 2 0 0 0 -2 -
3 Analis Sistem Informasi 7 2 1 -1 -
4 Pengelola Sistem dan
Jaringan
6 4 1 -3 -
4 Kepala Subbagian Pengolahan
Data dan Dukungan
Teknologi Informasi
10 1 1 0 -
1 Pranata Komputer Muda 9 2 0 0 0 -2 0 -
2 Pranata Komputer Pertama 8 1 2 0 0 -1 -2 -
3 Pranata Komputer Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -
4 Pranata Komputer Pelaksana
Lanjutan
7 2 0 0 0 -2 0 -
5 Pranata Komputer Pelaksana 6 1 1 0 0 -1 -1 -
6 Pengelola Situs atau Web 6 2 0 -2 -
7 Operator Komputer Grafis 6 2 0 -2 -
8 Pranata Komputer Pemula 5 2 0 0 0 -2 0 -
114 17 48 0 -66 -17TOTAL PEGAWAI
131 48 -83
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Kepala Biro Manajemen
Kinerja, Organisasi dan Kerja
Sama
15 1 1 0 -
1 Kepala Bagian Perencanaan
Kinerja dan Penganggaran
13 1 1 0 -
1 Perencana Madya 11 0 1 0 0 0 -1 -
2 Kepala Subbagian
Perencanaan Kinerja
10 1 1 0 0 -
1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
2 Perencana Pertama 8 1 1 1 0 0 -1 -
3 Pengelola Keuangan 6 1 1 0 -
3 Kepala Subbagian
Penganggaran
10 1 0 -1 -
1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
2 Perencana Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
3 Analis Perencanaan Anggaran 7 2 1 -1 0 -
4 Verifikator Anggaran 6 1 0 -1 0 -
2 Kepala Bagian Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaporan
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 0 1 0 0 0 -1 -
2 Kepala Subbagian
Pemantauan dan Evaluasi
10 1 1 0 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
3 Analis Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
7 2 1 -1 -
4 Analis Sistem Informasi 7 1 0 -1 -
5 Pengelola Monitoring dan
Evaluasi
6 1 0 -1 Nomenklatur
baru
3 Kepala Subbagian
Pengelolaan dan Pelaporan
Data Kinerja
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
3 Analis Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
7 2 0 -2 -
4 Pengelola Keuangan 6 1 1 0 -
5 Pengadministrasi Keuangan 5 2 0 -2 -
4 Kepala Subbagian Penyiapan
Bahan Pimpinan
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 1 0 -1 0 -
3 Penerjemah Pertama 8 1 0 0 -1 0 -
PENETAPAN PETA JABATAN
KEPALA BIRO MANAJEMEN KINERJA, ORGANISASI DAN KERJA SAMA
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEPALA BIRO MANAJEMEN KINERJA, ORGANISASI DAN KERJA SAMA
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
4 Penyusun Bahan Informasi
dan Publikasi
7 2 4 2 -Nomenklatur
disesuaikan;
-Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
Pertama;
-Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Penerjemah
Pertama
5 Pengelola Bahan Perencanaan 6 1 0 -1 -
3 Kepala Bagian Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Internal
13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Kepala Subbagian Organisasi
dan Tata Laksana
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
3 Analis Organisasi 7 1 1 0 -Nomenklatur
disesuaikan;
-Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
pertama
4 Analis Tata Laksana 7 1 1 0 Nomenklatur
disesuaikan
5 Analis Jabatan 7 1 0 -1 Nomenklatur
baru
3 Kepala Subbagian Reformasi
Birokrasi Internal
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
3 Analis Perencanaan Strategis 7 1 1 0 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi untuk
Analis Kebijakan
pertama
4 Pengevaluasi Program dan
Kinerja
7 1 0 -1 Nomenklatur
baru
5 Pengelola Program dan
Kegiatan
6 1 0 -1 -
4 Kepala Bagian Kerja Sama 13 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEPALA BIRO MANAJEMEN KINERJA, ORGANISASI DAN KERJA SAMA
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
2 Kepala Subbagian
Perencanaan dan Koordinasi
Kerja Sama
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
3 Analis Kerjasama Lintas
Sektor
7 2 1 -1 -
3 Kepala Subbagian
Administrasi Kerja Sama
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 -1 -
2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 -1 -
3 Analis Kerjasama 7 1 1 0 -
4 Pengelola Program dan
Kegiatan
6 1 0 -1 -
62 3 28 0 -34 -3TOTAL PEGAWAI
65 28 -37
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Kepala Biro Sumber Daya
Manusia dan Umum
15 1 1 0 -
1 Kepala Bagian Sumber Daya
Manusia Manusia
13 1 0 -1 -
1 Assesor SDM Aparatur Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kepegawaian Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -
3 Kepala Subbagian
Perencanaan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Aparatur
10 1 1 0 -
1 Assesor SDM Aparatur Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kepegawaian Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
3 Analis Kepegawaian Pertama 8 1 3 0 0 -1 -3 -
4 Pranata Komputer Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
5 Assesor SDM Aparatur
Pertama
8 1 0 0 0 -1 0 -
6 Pranata Komputer Pelaksana
Lanjutan
7 1 0 0 0 -1 0 -
7 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 3 4 1 Bezetting 1
pegawai adalah
transisi Analis
Kebijakan
Pertama8 Pranata Komputer Pelaksana 6 1 0 0 0 -1 0 -
9 Pengelola Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian
6 2 0 -2 -
10 Pengelola Keuangan 6 1 1 0 -
11 Pranata Komputer Pemula 5 0 1 0 0 0 -1 -
12 Pengadministrasi
Kepegawaian
5 2 0 -2 -
4 Kepala Subbagian Mutasi
Sumber Daya Manusia
Aparatur
10 1 1 0 -
1 Analis Kepegawaian Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
2 Analis Kepegawaian Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
3 Pranata Komputer Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
4 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 1 1 0 -
5 Pranata Komputer Pelaksana
Lanjutan
7 1 0 0 0 -1 0 -
6 Pranata Komputer Pelaksana 6 1 0 0 0 -1 0 -
7 Pengelola Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian
6 3 3 0 -
8 Pengadministrasi
Kepegawaian
5 2 1 -1 -
PENETAPAN PETA JABATAN
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
5 Kepala Subbagian
Kesejahteraan Sumber Daya
Manusia Aparatur
10 1 1 0 -
1 Dokter Muda 11 1 0 1 0 0 0 -
2 Perawat Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -
3 Dokter Pertama 10 1 0 0 0 -1 0 -
4 Analis Kepegawaian Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -
5 Perawat Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
6 Perawat Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -
7 Analis Kepegawaian Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
8 Analis Kepegawaian Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -
9 Pranata Komputer Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -
10 Perawat Pelaksana Lanjutan 7 1 0 1 0 0 0 -
11 Analis Kepegawaian
Pelaksana Lanjutan
7 1 0 0 0 -1 0 -
12 Pranata Komputer Pelaksana
Lanjutan
7 1 0 0 0 -1 0 -
13 Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur
7 4 4 0 -
14 Perawat Pelaksana 6 0 1 0 0 0 -1 -
15 Arsiparis Pelaksana 6 1 0 0 0 -1 0 -
16 Pranata Komputer Pelaksana 6 1 0 0 0 -1 0 -
17 Analis Kepegawaian
Pelaksana
6 4 0 0 0 -4 0 -
18 Pengelola Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian
6 1 0 -1 -
19 Pranata Kearsipan 6 0 0 0 Jabatan transisi
untuk Arsiparis
Pelaksana
20 Pengadministrasi
Kepegawaian
5 3 2 -1 -
2 Kepala Bagian Keuangan 13 1 1 0 -
1 Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Madya
0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru2 Kepala Subbagian
Perbendaharaan
10 1 1 0 0 -
1 Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Muda
0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru2 Pranata Keuangan APBN
Penyelia
0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru3 Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Pertama
0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
4 Pranata Keuangan APBN
Mahir
0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru5 Bendahara 8 1 1 0 0 -
6 Penata Keuangan 7 2 2 0 0 -
7 Pranata Keuangan APBN
Terampil
0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru8 Pengelola Gaji 6 2 0 -2 0 -
9 Pengelola Keuangan 6 2 2 0 0 -
10 Pengadministrasi Keuangan 5 3 2 -1 0 -
3 Kepala Subbagian Verifikasi 10 1 1 0 0 -
1 Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Muda
0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru2 Pranata Keuangan APBN
Penyelia
0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru3 Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Pertama
0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru4 Pranata Keuangan APBN
Mahir
0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru5 Pranata Keuangan APBN
Terampil
0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru6 Pengelola Keuangan 6 2 2 0 0 -
7 Verifikator Keuangan 6 2 1 -1 0 -
8 Pengadministrasi Keuangan 5 1 1 0 -
4 Kepala Subbagian Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
10 1 1 0 -
1 Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Muda
0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru2 Pranata Keuangan APBN
Penyelia
0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru3 Pranata Komputer Pertama 8 0 2 0 0 0 -2
4 Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Pertama
0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru5 Pranata Keuangan APBN
Mahir
0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru6 Analis Laporan Keuangan 7 3 2 -1 -
7 Pranata Keuangan APBN
Terampil
0 0 0 0 Usulan
nomenklatur
baru
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
8 Pengelola Keuangan 6 2 2 0 -
9 Pengadministrasi Keuangan 5 1 0 -1 -
3 Kepala Bagian Rumah Tangga
dan Perlengkapan
13 1 1 0 -
1 Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Madya
11 1 0 -1 -
2 Kepala Subbagian Rumah
Tangga
10 1 0 -1 -
1 Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Muda
9 1 0 -1 -
2 Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Pertama
8 1 0 -1 -
3 Analis Layanan Umum 7 2 2 0 -
4 Pranata Jamuan 6 2 1 -1 -
5 Pengadministrasi Umum 5 2 1 -1 -
6 Pramu Bakti 3 2 2 0 Kualifikasi
jabatan saat ini
sudah tidak
sesuai dengan
Permenpan
41/20183 Kepala Subbagian
Pengelolaan Barang Milik
Negara
10 1 1 0 -
1 Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Muda
9 1 0 -1 -
2 Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Pertama
8 1 0 -1 -
3 Penata Kendaraan Dinas 7 1 1 0 -
4 Analis Aset Negara 7 2 2 0 -
5 Pengelola Barang Milik Negara 6 3 2 -1 -
6 Pengadministrasi Sarana dan
Prasarana
5 3 3 0 -
7 Pengadministrasi Teknis
Pemeriksa dan Perawatan
Kendaraan Bermotor
5 2 2 0 -
8 Pengemudi Kendaraan 5 2 0 -2 -
9 Teknisi Peralatan dan Mesin 5 2 0 -2 -
4 Kepala Subbagian
Perlengkapan
10 1 1 0 -
1 Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Muda
9 1 0 -1 -
2 Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Pertama
8 1 0 -1 -
3 Penelaah Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa
7 1 1 0 -
4 Penyusun Rencana
Kebutuhan Sarana dan
Prasarana
7 1 1 0 -
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
5 Penyusun Rencana
Pengadaan Sarana dan
Prasarana
7 2 1 -1 -
6 Analis Sistem Informasi 7 1 1 0 -
7 Pranata Barang dan Jasa 6 1 1 0 -
8 Pengelola Keuangan 6 1 1 0 -
9 Pengadministrasi Umum 5 2 1 -1 -
10 Teknisi Peralatan, Listrik dan
Elektronika
5 1 1 0 -
4 Kepala Bagian Protokol dan
Tata Usaha Pimpinan
13 1 1 0 -
1 Kepala Subbagian Protokol
dan Keamanan
10 1 1 0 -
1 Analis Protokol 7 6 6 0 Nomenklatur
disesuaikan
2 Analis Tata Usaha 7 3 1 -2 -
4 Ajudan 6 3 0 -3 -
5 Petugas Protokol 5 3 3 0 -
6 Petugas Keamanan 4 0 3 3 Kualifikasi
jabatan saat ini
sudah tidak
sesuai dengan
Permenpan
41/20182 Kepala Subbagian Tata Usaha
Menteri PANRB
10 1 1 0 -
1 Analis Tata Usaha 7 2 1 -1 -
2 Analis Protokol 7 1 1 0 Nomenklatur
disesuaikan
3 Pengelola Surat 6 2 1 -1 -
4 Pengadministrasi Umum 5 1 0 -1 -
3 Kepala Subbagian Tata Usaha
Sekretaris Kementerian
10 1 1 0 -
1 Analis Protokol 7 1 0 -1 Nomenklatur
disesuaikan
2 Penyusun Laporan Kebijakan 7 2 1 -1 -
3 Analis Tata Usaha 7 1 0 -1 -
4 Pengelola Surat 6 1 0 -1 -
5 Pengadministrasi Umum 5 1 1 0 -
4 Kepala Subbagian Tata Usaha
Staf Ahli
10 1 1 0 -
1 Analis Kebijakan Pertama 8 3 2 0 0 -3 -2 -
2 Penyusun Laporan Kebijakan 7 0 3 3 Bezetting 3
pegawai adalah
transisi Analis
Kebijakan
Pertama3 Analis Tata Usaha 7 2 0 -2 -
4 Pengelola Surat 6 1 0 -1 -
5 Pengadministrasi Umum 5 2 2 0 -
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
PENETAPAN PETA JABATAN
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan
5 Kepala Subbagian Fasilitasi
Rapat Pimpinan
10 1 1 0 -
1 Penyusun Naskah Rapat
Pimpinan
7 2 0 -2 Nomenklatur
baru
2 Notulis Rapat 6 2 0 -2 -
3 Pengadministrasi Rapat 5 1 0 -1 -
174 9 97 0 -77 -9TOTAL PEGAWAI
183 97 -86
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK
Inspektur 15 1 1 0 -
1 Kepala Subbagian Tata Usaha 10 1 1 0 -
1 Analis Tata Usaha 7 1 0 -1 -
2 Analis Pengelolaan Keuangan 7 0 8 8 Bezetting 7
pegawai adalah
transisi untuk
Auditor Pertama
3 Pengelola Teknologi Informasi 6 1 0 -1 -
4 Pengelola Keuangan 6 0 7 7 Bezetting 7
pegawai adalah
transisi untuk
Auditor
Pelaksana5 Pranata Kearsipan 6 1 0 -1 -
6 Pengadministrasi Keuangan 5 2 0 -2 -
7 Pengadministrasi Umum 5 1 0 -1 -
2 Kelompok Jabatan Fungsional
1 Auditor Madya 11 2 1 -1 -
2 Auditor Muda 9 4 0 -4 -
3 Auditor Pertama 8 10 2 -8 -
4 Auditor Penyelia 8 2 0 -2 -
5 Auditor Pelaksana Lanjutan 7 2 0 -2 -
6 Auditor Pelaksana 6 9 0 -9 -
37 0 20 0 -17 0TOTAL PEGAWAI
37 20 -17
PENETAPAN PETA JABATAN
INSPEKTUR
No.Nama Jabatan
Kelas
Jabatan
Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan