penetapan peta jabatan kementerian ......pns pppk pns pppk pns pppk penetapan peta jabatan...

88
PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK I JPT Madya 1 Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 17 1 1 0 - 2 Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana 17 1 0 1 0 - 3 Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur 17 1 1 0 - 4 Deputi Bidang Pelayanan Publik 17 1 1 0 - 5 Sekretaris Kementerian 17 1 1 0 - 6 Staf Ahli Bidang Politik Dan Hukum 16 1 1 0 - 7 Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 16 1 0 -1 - 8 Staf Ahli Bidang Administrasi Negara 16 1 1 0 - 9 Staf Ahli Bidang Budaya Kerja 16 1 1 0 - 10 Staf Khusus Menteri 16 1 0 0 -1 Total JPT Madya 10 8 -2 II JPT Pratama 1 Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan 15 1 0 1 0 0 - 2 Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 15 1 0 1 0 0 - 3 Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I 15 1 0 1 0 0 - 4 Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II 15 1 0 1 0 0 - LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 70 TAHUN 2019 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/- Ket Kelas Jabatan Nama Jabatan No.

Upload: others

Post on 12-Dec-2020

56 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

I JPT Madya

1 Deputi Bidang Reformasi

Birokrasi, Akuntabilitas

Aparatur dan Pengawasan

17 1 1 0 -

2 Deputi Bidang Kelembagaan

dan Tata Laksana

17 1 0 1 0 -

3 Deputi Bidang Sumber Daya

Manusia Aparatur

17 1 1 0 -

4 Deputi Bidang Pelayanan

Publik

17 1 1 0 -

5 Sekretaris Kementerian 17 1 1 0 -

6 Staf Ahli Bidang Politik Dan

Hukum

16 1 1 0 -

7 Staf Ahli Bidang

Pemerintahan Dan Otonomi

Daerah

16 1 0 -1 -

8 Staf Ahli Bidang Administrasi

Negara

16 1 1 0 -

9 Staf Ahli Bidang Budaya Kerja 16 1 1 0 -

10 Staf Khusus Menteri 16 1 0 0 -1

Total JPT Madya 10 8 -2

II JPT Pratama

1 Sekretaris Deputi Bidang

Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur Dan

Pengawasan

15 1 0 1 0 0 -

2 Asisten Deputi Perumusan

Kebijakan Reformasi

Birokrasi, Akuntabilitas

Aparatur dan Pengawasan

15 1 0 1 0 0 -

3 Asisten Deputi Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan I

15 1 0 1 0 0 -

4 Asisten Deputi Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan II

15 1 0 1 0 0 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI

NOMOR 70 TAHUN 2019

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PENETAPAN PETA JABATAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan Bezetting +/-Ket

Kelas

JabatanNama JabatanNo.

Page 2: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan Bezetting +/-Ket

Kelas

JabatanNama JabatanNo.

5 Asisten Deputi Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan III

15 1 0 1 0 0 -

6 Asisten Deputi Pengelolaan

Pengaduan Aparatur dan

Masyarakat

15 1 0 1 0 0 -

7 Sekretaris Deputi Bidang

Kelembagaan dan Tata

Laksana

15 1 1 0 -

8 Asisten Deputi Perumusan

Kebijakan Sistem

Kelembagaan dan Tata

Laksana

15 1 1 0 -

9 Asisten Deputi Perumusan

Kebijakan dan Koordinasi

Pelaksanaan Sistem

Administrasi Pemerintahan

dan Penerapan Sistem

Pemerintahan Berbasis

Elektronik

15 1 1 0 -

10 Asisten Deputi Asesmen dan

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Kelembagaan dan

Tata Laksana Politik, Hukum,

dan Keamanan dan

Pemerintah Daerah

15 1 1 0 -

11 Asisten Deputi Asesmen dan

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Kelembagaan dan

Tata Laksana Perekonomian

dan Kemaritiman

15 1 0 -1 -

12 Asisten Deputi Asesmen dan

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakaan Kelembagaan dan

Tata Laksana Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

15 1 1 0 -

13 Sekretaris Deputi Bidang

Sumber Daya Manusia

Aparatur

15 1 0 -1 -

14 Asisten Deputi Pembinaan

Integritas dan Penegakan

Disiplin Sumber Daya

Manusia Aparatur

15 1 1 0 -

Page 3: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan Bezetting +/-Ket

Kelas

JabatanNama JabatanNo.

15 Asisten Deputi Perencanaan

dan Pengadaan Sumber Daya

Manusia Aparatur

15 1 1 0 -

16 Asisten Deputi Standardisasi

Jabatan dan Pengembangan

Karir Sumber Daya Manusia

Aparatur

15 1 1 0 -

17 Asisten Deputi

Pengembangan Kompetensi

dan Kinerja Sumber Daya

Manusia Aparatur

15 1 1 0 -

18 Asisten Deputi Kesejahteraan

Sumber Daya Manusia

Aparatur

15 1 0 -1 -

19 Sekretaris Deputi Bidang

Pelayanan Publik

15 1 1 0 -

20 Asisten Deputi Perumusan

Kebijakan dan Pengelolaan

Sistem Informasi Pelayanan

Publik

15 1 1 0 -

21 Asisten Deputi Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah I

15 1 1 0 -

22 Asisten Deputi Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah II

15 1 1 0 -

23 Asisten Deputi Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah III

15 1 1 0 -

24 Kepala Biro Manajemen

Kinerja, Organisasi dan Kerja

Sama

15 1 1 0

25 Kepala Biro Hukum,

Komunikasi dan Informasi

Publik

15 1 1 0

26 Kepala Biro Sumber Daya

Manusia dan Umum

15 1 1 0

27 Inspektur 15 1 1 0

Total JPT Pratama 27 24 -3

III Administrator

1 Kepala Bagian Perencanaan

Kinerja Dan Anggaran

13 4 3 -1 -

2 Kepala Bagian Administrasi

dan Pelaporan

13 4 3 -1 -

Page 4: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan Bezetting +/-Ket

Kelas

JabatanNama JabatanNo.

3 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Reformasi Birokasi

13 1 1 0 -

4 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Akuntabilitas Aparatur

13 1 1 0 -

5 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Pengawasan

13 1 1 0 -

6 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan I-1

13 1 1 0 -

7 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan I-2

13 1 1 0 -

8 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan II-1

13 1 0 -1 -

9 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan II-2

13 1 0 -1 -

10 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan III-1

13 1 1 0 -

11 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan III-2

13 1 1 0 -

12 Kepala Bidang Pengaduan

Masyarakat

13 1 1 0 -

13 Kepala Bidang Pengaduan

Aparatur

13 1 1 0 -

14 Kepala Bidang Penyiapan

Kebijakan Kelembagaan

13 1 1 0 -

15 Kepala Bidang Penyiapan

Kebijakan Tata Laksana

13 1 1 0 -

Page 5: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan Bezetting +/-Ket

Kelas

JabatanNama JabatanNo.

16 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Administrasi Pemerintahan

13 1 0 -1 -

17 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Penerapan Sistem

Pemerintahan Berbasis

Elektronik

13 1 1 0 -

18 Kepala Bidang Asesmen dan

Penyiapan Koordinasi

Kelembagaan Politik, Hukum,

dan Keamanan dan

Pemerintah Daerah

13 1 1 0 -

19 Kepala Bidang Asesmen dan

Penyiapan Koordinasi Tata

Laksanan Politik, Hukum,

dan Keamanan dan

Pemerintah Daerah

13 1 1 0 -

20 Kepala Bidang Asesmen dan

Penyiapan Koordinasi

Kelembagaan dan Tata

Laksana Perekonomian

13 1 0 -1 -

21 Kepala Bidang Asesmen dan

Penyiapan Koordinasi

Kelembagaan dan Tata

Laksana Kemaritiman

13 1 1 0 -

22 Kepala Bidang Asesmen dan

Penyiapan Koordinasi

Kelembagaan Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

13 1 1 0 -

23 Kepala Bidang Asesmen dan

Penyiapan Koordinasi Tata

Laksana Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

13 1 0 -1 -

24 Kepala Bidang Pembinaan

Integritas Sumber Daya

Manusia Aparatur

13 1 1 0 -

25 Kepala Bidang Penegakan

Disiplin Sumber Daya

Manusia Aparatur

13 1 1 0 -

26 Kepala Bidang Perencanaan

Sumber Daya Manusia

Aparatur

13 1 1 0 -

27 Kepala Bidang Pengadaan

Sumber Daya Manusia

Aparatur

13 1 1 0 -

Page 6: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan Bezetting +/-Ket

Kelas

JabatanNama JabatanNo.

28 Kepala Bidang Sistem

Informasi dan Evaluasi

Perencanaan dan Pengadaan

Sumber Daya Manusia

Aparatur

13 1 1 0 -

29 Kepala Bidang Jabatan

Fungsional Sumber Daya

Manusia Aparatur

13 1 1 0 -

30 Kepala Bidang Jabatan

Pelaksana Sumber Daya

Manusia Aparatur

13 1 0 -1 -

31 Kepala Bidang Pengembangan

Karier Sumber Daya Manusia

Aparatur

13 1 0 -1 -

32 Kepala Bidang Pengembangan

Kompetensi Sumber Daya

Manusia Aparatur

13 1 1 0 -

33 Kepala Bidang Peningkatan

Kinerja Pegawai Negeri Sipil

13 1 1 0 -

34 Kepala Bidang Peningkatan

Kinerja Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja

13 1 1 0 -

35 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan Gaji

Sumber Daya Manusia

Aparatur

13 1 1 0 -

36 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Pensiun Sumber Daya

Manusia Aparatur

13 1 1 0 -

37 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan Hari

Tua Sumber Daya Manusia

Aparatur

13 1 1 0 -

38 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Pelayanan Publik

13 1 1 0 -

39 Kepala Bidang Pengelolaan

Sistem Informasi Pelayanan

Publik

13 1 1 0 -

40 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah I-1

13 1 1 0 -

41 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah I-2

13 1 0 -1 -

Page 7: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan Bezetting +/-Ket

Kelas

JabatanNama JabatanNo.

42 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah II-1

13 1 1 0 -

43 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah II-2

13 1 0 -1 -

44 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah III-1

13 1 1 0 -

45 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah III-2

13 1 1 0 -

46 Kepala Bagian Perencanaan

Kinerja dan Penganggaran

13 1 1 0

47 Kepala Bagian Pemantauan,

Evaluasi dan Pelaporan

13 1 1 0

48 Kepala Bagian Organisasi dan

Reformasi Birokrasi Internal

13 1 1 0

49 Kepala Bagian Kerja Sama 13 1 1 0

50 Kepala Bagian Hukum 13 1 1 0

51 Kepala Bagian Komunikasi

Publik dan Pelayanan

Informasi

13 1 0 -1

52 Kepala Bagian Persuratan,

Kearsipan dan Perpustakaan

13 1 1 0

53 Kepala Bagian Data dan

Teknologi Informasi

13 1 0 -1

54 Kepala Bagian Sumber Daya

Manusia Manusia

13 1 0 -1

55 Kepala Bagian Keuangan 13 1 1 0

56 Kepala Bagian Rumah Tangga

dan Perlengkapan

13 1 1 0

57 Kepala Bagian Protokol dan

Tata Usaha Pimpinan

13 1 1 0

Total Administrator 63 49 -14

IV Pengawas

1 Kepala Subbagian

Perencanaan Kinerja

10 5 5 0 -

2 Kepala Subbagian

Penyusunan Anggaran

10 4 4 0 -

3 Kepala Subbagian

Administrasi Umum

10 4 4 0 -

4 Kepala Subbagian Evaluasi

dan Pelaporan

10 4 4 0 -

Page 8: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan Bezetting +/-Ket

Kelas

JabatanNama JabatanNo.

5 Kepala Subbidang Analisis

Perumusan Kebijakan

Reformasi Birokrasi

10 1 1 0 -

6 Kepala Subbidang Analisis

Sinkronisasi Kebijakan

Reformasi Birokrasi

10 1 1 0 -

7 Kepala Subbidang Analisis

Perumusan Kebijakan

Akuntabilitas Aparatur

10 1 1 0 -

8 Kepala Subbidang Analisis

Sinkronisasi Kebijakan

Akuntabilitas Aparatur

10 1 1 0 -

9 Kepala Subbidang Analisis

Perumusan Kebijakan

Pengawasan

10 1 1 0 -

10 Kepala Subbidang Analisis

Sinkronisasi Kebijakan

Pengawasan

10 1 1 0 -

11 Kepala Subbidang

Pengolahan dan Analisis

Pengaduan Masyarakat

10 1 1 0 -

12 Kepala Subbidang

Pemantauan dan Evaluasi

Tindak Lanjut Pengaduan

Masyarakat

10 1 1 0 -

13 Kepala Subbidang

Pengolahan dan Analisis

Pengaduan Aparatur

10 1 1 0 -

14 Kepala Subbidang

Pemantauan dan Evaluasi

Tindak Lanjut Pengaduan

Aparatur

10 1 0 -1 -

15 Kepala Subbidang Analisis

Kebijakan Kelembagaan

10 1 1 0 -

16 Kepala Subbidang Evaluasi

Kebijakan Kelembagaan

10 1 1 0 -

17 Kepala Subbidang Analisis

Kebijakan Tata Laksana

10 1 1 0 -

18 Kepala Subbidang Evaluasi

Kebijakan Tata Laksana

10 1 1 0 -

19 Kepala Subbidang Analis

Kebijakan Penerapan Sistem

Pemerintahan Berbasis

Elektronik

10 1 1 0 -

20 Kepala Subbidang

Pemantauan dan Evaluasi

Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik

10 1 1 0 -

21 Kepala Subbidang Asesmen

dan Penyiapan Koordinasi

Kelembagaan Politik, Hukum

dan Keamanan

10 1 1 0 -

Page 9: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan Bezetting +/-Ket

Kelas

JabatanNama JabatanNo.

22 Kepala Subbidang Asesmen

dan Penyiapan Koordinasi

Kelembagaan Pemerintah

Daerah

10 1 1 0 -

23 Kepala Subbidang Asesmen

Kelembagaan dan Tata

Laksana Perekonomian

10 1 1 0 -

24 Kepala Subbidang Penyiapan

Koordinasi Kelembagaan dan

Tata Laksana Perekonomian

10 1 1 0 -

25 Kepala Subbidang Asesmen

Kelembagaan dan Tata

Laksana Kemaritiman

10 1 1 0 -

26 Kepala Subbidang Penyiapan

Koordinasi Kelembagaan dan

Tata Laksana Kemaritiman

10 1 1 0 -

27 Kepala Subbidang Asesmen

Kelembagaan Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

10 1 1 0 -

28 Kepala Subbidang Penyiapan

Koordinasi Kelembagaan

Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

10 1 1 0 -

29 Kepala Subbidang

Perencanaan Pegawai Negeri

Sipil

10 1 1 0 -

30 Kepala Subbidang

Perencanaan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja

10 1 1 0 -

31 Kepala Subbidang Sistem

Informasi Manajemen Sumber

Daya Manusia Aparatur

10 1 0 -1 -

32 Kepala Subbidang Evaluasi

Perencanaan dan Pengadaan

Sumber Daya Manusia

Aparatur

10 1 0 -1 -

33 Kepala Subbidang Jabatan

Fungsional Bidang

Perekonomian dan

Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

10 1 1 0 -

34 Kepala Subbidang Jabatan

Fungsional Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan dan

Kemaritiman

10 1 1 0 -

Page 10: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan Bezetting +/-Ket

Kelas

JabatanNama JabatanNo.

35 Kepala Subbidang Jabatan

Pelaksana Pemerintah Pusat

10 1 1 0 -

36 Kepala Subbidang Jabatan

Pelaksana Pemerintah Daerah

10 1 0 -1 -

37 Kepala Subbidang

Pengembangan Kompetensi

Pegawai Negeri Sipil

10 1 1 0 -

38 Kepala Subbidang

Pengembangan Kompetensi

Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja

10 1 1 0 -

39 Kepala Subbidang Analisis

Perumusan Kebijakan

Pelayanan Publik

10 1 1 0

40 Kepala Subbidang Analisis

Sinkronisasi Kebijakan

Pelayanan Publik

10 1 1 0

41 Kepala Subbidang

Perencanaan dan Pengelolaan

Sistem Informasi Pelayanan

Publik

10 1 1 0

42 Kepala Subbidang

Pelaksanaan dan Monitoring

Sistem Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik

Nasional

10 1 1 0

43 Kepala Subbidang Penyiapan

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Pelayanan Publik

Wilayah I-2

10 1 1 0

44 Kepala Subbidang

Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan Pelayanan Publik

Wilayah I-2

10 1 1 0

45 Kepala Subbidang Penyiapan

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Pelayanan Publik

Wilayah II-2

10 1 1 0

46 Kepala Subbidang

Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan Pelayanan Publik

Wilayah II-2

10 1 1 0

Page 11: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan Bezetting +/-Ket

Kelas

JabatanNama JabatanNo.

47 Kepala Subbidang Penyiapan

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Pelayanan Publik

Wilayah III-2

10 1 1 0

48 Kepala Subbidang

Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan Pelayanan Publik

Wilayah III-2

10 1 1 0

49 Kepala Subbagian

Penganggaran

10 1 0 -1

50 Kepala Subbagian

Pemantauan dan Evaluasi

10 1 1 0

51 Kepala Subbagian

Pengelolaan dan Pelaporan

Data Kinerja

10 1 1 0

52 Kepala Subbagian Penyiapan

Bahan Pimpinan

10 1 1 0

53 Kepala Subbagian Organisasi

dan Tata Laksana

10 1 1 0

54 Kepala Subbagian Reformasi

Birokrasi Internal

10 1 1 0

55 Kepala Subbagian

Perencanaan dan Koordinasi

Kerja Sama

10 1 1 0

56 Kepala Subbagian

Administrasi Kerja Sama

10 1 1 0

57 Kepala Subbagian

Perencanaan dan Jaringan

Dokumentasi Hukum

10 1 1 0

58 Kepala Subbagian Peraturan

Perundang-Undangan

10 1 1 0

59 Kepala Subbagian Advokasi

Hukum

10 1 1 0

60 Kepala Subbagian

Pemberitaan dan Publikasi

10 1 1 0

61 Kepala Subbagian Pelayanan

Informasi dan Pengaduan

Internal

10 1 1 0

62 Kepala Subbagian Hubungan

Media dan Antar Lembaga

10 1 1 0

63 Kepala Subbagian Persuratan 10 1 1 0

64 Kepala Subbagian Kearsipan 10 1 1 0

65 Kepala Subbagian

Perpustakaan

10 1 1 0

Page 12: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan Bezetting +/-Ket

Kelas

JabatanNama JabatanNo.

66 Kepala Subbagian

Perencanaan dan

Pengembangan Teknologi

Informasi

10 1 1 0

67 Kepala Subbagian

Operasional Teknologi

Informasi

10 1 1 0

68 Kepala Subbagian Pengolahan

Data dan Dukungan

Teknologi Informasi

10 1 1 0

69 Kepala Subbagian

Perencanaan dan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia Aparatur

10 1 1 0

70 Kepala Subbagian Mutasi

Sumber Daya Manusia

Aparatur

10 1 1 0

71 Kepala Subbagian

Kesejahteraan Sumber Daya

Manusia Aparatur

10 1 1 0

72 Kepala Subbagian

Perbendaharaan

10 1 1 0

73 Kepala Subbagian Verifikasi 10 1 1 0

74 Kepala Subbagian Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan

10 1 1 0

75 Kepala Subbagian Rumah

Tangga

10 1 0 -1

76 Kepala Subbagian

Pengelolaan Barang Milik

Negara

10 1 1 0

77 Kepala Subbagian

Perlengkapan

10 1 1 0

78 Kepala Subbagian Protokol

dan Keamanan

10 1 1 0

79 Kepala Subbagian Tata Usaha

Menteri PANRB

10 1 1 0

80 Kepala Subbagian Tata Usaha

Sekretaris Kementerian

10 1 1 0

81 Kepala Subbagian Tata Usaha

Staf Ahli

10 1 1 0

82 Kepala Subbagian Fasilitasi

Rapat Pimpinan

10 1 1 0

83 Kepala Subbagian Tata Usaha 10 1 1 0 -

Total Pengawas 96 90 -6

V Pelaksana

1 Bendahara 8 1 1 0 -

2 Analis Advokasi Hukum 7 5 2 -3 Nomenklatur

disesuaikan

Page 13: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan Bezetting +/-Ket

Kelas

JabatanNama JabatanNo.

3 Analis Aset Negara 7 2 2 0 -

4 Analis Berita 7 4 4 0 -

5 Analis Hukum 7 2 1 -1 -

6 Analis Jabatan 7 1 0 -1 Nomenklatur

baru

7 Analis Kelembagaan 7 5 7 2 Bezetting 5

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

8 Analis Kerjasama 7 3 3 0 -

9 Analis Kerjasama Lintas

Sektor

7 2 1 -1 -

10 Analis Laporan Keuangan 7 3 2 -1 -

11 Analis Layanan Umum 7 2 2 0 -

12 Analis Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

7 63 22 -41 Bezetting 14

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

13 Analis Organisasi 7 1 2 1 -Nomenklatur

disesuaikan;

-Bezetting 2

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

14 Analis Pelayanan 7 21 8 -13 Bezetting 7

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

15 Analis Pemerintah Daerah 7 1 2 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

16 Analis Pemerintah Pusat 7 0 1 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

Page 14: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan Bezetting +/-Ket

Kelas

JabatanNama JabatanNo.

17 Analis Pengaduan Masyarakat 7 38 13 -25 Bezzeting 2

pegawai sebagai

transisi Analis

Kebijakan

Pertama

18 Analis Pengelolaan Keuangan 7 3 12 9 -Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

-Bezetting 7

pegawai adalah

transisi untuk

Auditor Pertama

19 Analis Peraturan Perundang-

undangan dan Rancangan

Peraturan Perundang-

undangan

7 3 4 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

20 Analis Perencanaan 7 3 5 2 -Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Perencana

Pertama;

-Bezetting 3

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

21 Analis Perencanaan Anggaran 7 2 1 -1 -

22 Analis Perencanaan Strategis 7 1 1 0 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

pertama

23 Analis Politik Hukum dan

Keamanan

7 0 2 2 Bezetting 2

pegawai adalah

jabatan transisi

untuk Analis

Kebijakan

Pertama24 Analis Protokol 7 8 7 -1 Nomenklatur

disesuaikan

25 Analis Publikasi 7 2 2 0 -

Page 15: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan Bezetting +/-Ket

Kelas

JabatanNama JabatanNo.

26 Analis Sinergitas Penugasan

Urusan Pemerintah

7 6 0 -6 Nomenklatur

baru

27 Analis Sistem Informasi 7 9 11 2 Bezetting 3

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

28 Analis Statistik 7 1 0 -1 Nomenklatur

baru

29 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 9 44 35 Bezetting 30

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

30 Analis Tata Laksana 7 1 3 2 Nomenklatur

baru karena

penyesuaian;

Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

31 Analis Tata Usaha 7 9 2 -7 -

32 Penata Kendaraan Dinas 7 1 1 0 -

33 Penata Keuangan 7 2 2 0 -

34 Penelaah Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa

7 1 1 0 -

35 Pengawas Perpustakaan 7 1 4 3 -Bezetting 2

pegawai adalah

transisi untuk

Pustakawan

Pertama

-Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Arsiparis Pertama

36 Pengevaluasi Program dan

Kinerja

7 1 0 -1 Nomenklatur

baru

37 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 -Nomenklatur

baru;

-Jabatan transisi

untuk Arsiparis

Pertama

Page 16: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan Bezetting +/-Ket

Kelas

JabatanNama JabatanNo.

38 Penyusun Bahan Informasi

dan Publikasi

7 2 4 2 -Nomenklatur

disesuaikan;

-Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama;

-Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Penerjemah

Pertama

39 Penyusun Berita dan

Pendapat Umum

7 1 1 0 -

40 Penyusun Laporan Kebijakan 7 2 4 2 Bezetting 3

pegawai adalah

transisi Analis

Kebijakan

Pertama41 Penyusun Naskah Rapat

Pimpinan

7 2 0 -2 Nomenklatur

baru

42 Penyusun Rencana

Kebutuhan Sarana dan

Prasarana

7 1 1 0 -

43 Penyusun Rencana Kegiatan

dan Anggaran

7 1 0 -1 Nomenklatur

baru

44 Penyusun Rencana

Pengadaan Sarana dan

Prasarana

7 2 1 -1 -

45 Ajudan 6 3 0 -3 -

46 Notulis Rapat 6 2 0 -2 -

47 Operator Komputer Grafis 6 5 0 -5 -

48 Penata Peliputan 6 1 0 -1 Nomenklatur

disesuaikan

49 Pengelola Akuntabilitas 6 67 0 -67 Nomenklatur

baru

50 Pengelola Bahan Perencanaan 6 1 0 -1 -

51 Pengelola Barang Milik Negara 6 3 2 -1 -

52 Pengelola Data Tata

Organisasi dan Tata Laksana

6 2 0 -2 Nomenklatur

baru

53 Pengelola Dokumentasi 6 2 0 -2 Nomenklatur

baru

54 Pengelola Evaluasi Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan

6 3 0 -3 Nomenklatur

baru

55 Pengelola Gaji 6 2 0 -2 -

56 Pengelola Inventarisasi,

Tabulasi dan Statistik

Program Kerja

6 1 0 -1 Nomenklatur

baru

Page 17: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan Bezetting +/-Ket

Kelas

JabatanNama JabatanNo.

57 Pengelola Kegiatan dan

Anggaran

6 2 2 0 -

58 Pengelola Keuangan 6 43 41 -2 Bezetting 7

pegawai adalah

transisi untuk

Auditor

Pelaksana59 Pengelola Media Center dan

Kemitraan Media

6 1 0 -1 -

60 Pengelola Monitoring dan

Evaluasi

6 1 0 -1 Nomenklatur

baru

61 Pengelola Pengawasan 6 12 0 -12 Nomenklatur

baru

62 Pengelola Penyelesaian Hasil

Pengawasan

6 3 0 -3 Nomenklatur

baru

63 Pengelola Program dan

Kegiatan

6 2 0 -2 -

64 Pengelola Pustaka Elektronik 6 2 0 -2 -

65 Pengelola Sistem dan

Jaringan

6 4 1 -3 -

66 Pengelola Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian

6 7 4 -3 -

67 Pengelola Situs atau Web 6 2 0 -2 -

68 Pengelola Surat 6 4 1 -3 -

69 Pengelola Teknologi Informasi 6 5 0 -5 -

70 Pengolah Data Informasi dan

Hukum

6 1 0 -1 -

71 Pengolah Data Penyuluhan

dan Layanan Informasi

6 4 1 -3 Nomenklatur

disesuaikan

72 Pranata Barang dan Jasa 6 1 1 0 -

73 Pranata Jamuan 6 2 1 -1 -

74 Pranata Kearsipan 6 3 1 -2 Jabatan transisi

untuk Arsiparis

Pelaksana

75 Verifikator Anggaran 6 1 0 -1 -

76 Verifikator Keuangan 6 2 1 -1 -

77 Pengadministrasi

Kepegawaian

5 7 3 -4 -

78 Pengadministrasi Keuangan 5 28 3 -25

79 Pengadministrasi Rapat 5 1 0 -1 -

80 Pengadministrasi Sarana dan

Prasarana

5 3 3 0 -

81 Pengadministrasi Teknis

Pemeriksa dan Perawatan

Kendaraan Bermotor

5 2 2 0 -

82 Pengadministrasi Umum 5 24 21 -3 -

83 Pengemudi Kendaraan 5 2 0 -2 -

Page 18: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan Bezetting +/-Ket

Kelas

JabatanNama JabatanNo.

84 Petugas Protokol 5 3 3 0 -

85 Teknisi Peralatan dan Mesin 5 2 0 -2 -

86 Teknisi Peralatan, Listrik dan

Elektronika

5 1 1 0 -

87 Petugas Keamanan 4 0 3 3 Kualifikasi

jabatan saat ini

sudah tidak

sesuai dengan

Permenpan

41/201888 Pramu Bakti 3 2 2 0 Kualifikasi

jabatan saat ini

sudah tidak

sesuai dengan

Permenpan

41/2018Total Pelaksana 497 283 -214

VI Jabatan Fungsional

1 Analis Kebijakan

Utama 14 4 0 0 0 -4 0 Nomenklatur

baru

Madya 12 51 1 3 0 -48 -1 -

Muda 10 92 0 2 0 -90 0 -

Pertama 8 173 15 18 0 -155 -15 -

Total Analis Kebijakan 320 16 23 0 -297 -16

2 Analis Kepegawaian

Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -

Muda 9 3 0 0 0 -3 0 -

Pertama 8 3 3 0 0 -3 -3 -

Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -

Pelaksana Lanjutan 7 1 0 0 0 -1 0 -

Pelaksana 6 4 0 0 0 -4 0 -

Total Analis Kepegawaian 13 3 0 0 -13 -3

3 Analis Pengelolaan

Keuangan APBN

Madya 0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru

Muda 0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru

Pertama 0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baruTotal Analis Pengelolaan

Keuangan APBN

0 0 0

4 Arsiparis

Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -

Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

Pertama 8 7 2 0 0 -7 -2 -

Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -

Pelaksana Lanjutan 7 1 0 0 0 -1 0 -

Page 19: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan Bezetting +/-Ket

Kelas

JabatanNama JabatanNo.

Pelaksana 6 3 0 1 0 -2 0 -

Total Arsiparis 14 2 1 0 -13 -2

5 Assesor SDM Aparatur

Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

Total Assesor SDM Aparatur 3 0 0 0 -3 0

6 Auditor

Madya 11 2 1 -1 -

Madya 9 4 0 -4 -

Pertama 8 10 2 -8 -

Penyelia 8 2 0 -2 -

Pelaksana Lanjutan 7 2 0 -2 -

Pelaksana 6 9 0 -9 -

Total Auditor 29 3 -26

7 Dokter

Muda 11 1 0 1 0 0 0 -

Pertama 10 1 0 0 0 -1 0 -

Total Dokter 2 0 1 0 -1 0

8 Penerjemah

Pertama 8 1 -1 0 -

Total Penerjemah 1 0 0 0 -1 0

9 Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa

Madya 11 1 0 -1 -

Muda 9 3 0 -3 -

Pertama 8 3 0 -3 -

Total Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa

7 0 -7

10 Perancang Peraturan

Perundang-undangan

Madya 11 1 0 -1 -

Muda 9 1 0 -1 -

Pertama 8 1 0 -1 -

Total Perancang Peraturan

Perundang-undangan

3 0 -3

11 Perawat

Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -

Pelaksana Lanjutan 7 1 0 1 0 0 0 -

Pelaksana 6 0 1 0 0 0 -1 -

Total Perawat 4 1 1 0 -3 -1

12 Perencana

Madya 11 8 1 0 0 -8 -1 -

Muda 9 20 0 0 0 -20 0 -

Pertama 8 22 9 1 0 -21 -9 -

Total Perencana 50 10 1 0 -49 -10

13 Pranata Hubungan

Masyarakat

Madya 11 1 0 1 0 0 0 -

Page 20: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Kebutuhan Bezetting +/-Ket

Kelas

JabatanNama JabatanNo.

Muda 9 3 1 0 0 -3 -1 -

Pertama 8 1 8 0 0 -1 -8 -

Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -

Pelaksana Lanjutan 7 1 0 0 0 -1 0 -

Pelaksana 6 4 0 0 0 -4 0 -

Total Pranata Hubungan

Masyarakat

11 9 1 0 -10 -9

14 Pranata Keuangan APBN

Penyelia 0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru

Mahir 0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru

Terampil 0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baruTotal Pranata Keuangan

APBN

0 0 0

15 Pranata Komputer

Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -

Muda 9 6 0 0 0 -6 0 -

Pertama 8 6 8 0 0 -6 -8 -

Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -

Pelaksana Lanjutan 7 5 0 0 0 -5 0 -

Pelaksana 6 4 2 0 0 -4 -2 -

Pemula 5 2 1 0 0 -2 -1 -

Total Pranata Komputer 25 11 0 0 -25 -11

16 Pustakawan

Madya 11 1 0 -1 -

Muda 9 1 0 -1 -

Pertama 8 2 0 -2 -

Total Pustakawan 4 0 -4

Total Jabatan Fungsional 486 52 31 0 -455 -52

1.179 52 485 0 -694 -52TOTAL PEGAWAI

1.231 485 -746

Page 21: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

I JPT Madya

Deputi Bidang Reformasi

Birokrasi, Akuntabilitas

Aparatur dan Pengawasan

17 1 1 0 -

TOTAL JPT MADYA 1 1 0

II JPT Pratama

1 Sekretaris Deputi Bidang

Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur Dan

Pengawasan

15 1 1 0 -

2 Asisten Deputi Perumusan

Kebijakan Reformasi

Birokrasi, Akuntabilitas

Aparatur dan Pengawasan

15 1 1 0 -

3 Asisten Deputi Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan I

15 1 1 0 -

4 Asisten Deputi Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan II

15 1 1 0 -

5 Asisten Deputi Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan III

15 1 1 0 -

6 Asisten Deputi Pengelolaan

Pengaduan Aparatur dan

Masyarakat

15 1 1 0 -

TOTAL JPT PRATAMA 6 6 0

III Administrator

1 Kepala Bagian Perencanaan

Kinerja Dan Anggaran

13 1 1 0 -

2 Kepala Bagian Administrasi

dan Pelaporan

13 1 1 0 -

3 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Reformasi Birokasi

13 1 1 0 -

4 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Akuntabilitas Aparatur

13 1 1 0 -

5 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Pengawasan

13 1 1 0 -

PENETAPAN PETA JABATAN

DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-KeteranganNo. Nama Jabatan

Page 22: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-KeteranganNo. Nama Jabatan

6 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan I-1

13 1 1 0 -

7 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan I-2

13 1 1 0 -

8 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan II-1

13 1 0 -1 -

9 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan II-2

13 1 0 -1 -

10 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan III-1

13 1 1 0 -

11 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan III-2

13 1 1 0 -

12 Kepala Bidang Pengaduan

Masyarakat

13 1 1 0 -

13 Kepala Bidang Pengaduan

Aparatur

13 1 1 0 -

TOTAL ADMINISTRATOR 13 11 -2

IV Pengawas

1 Kepala Subbagian

Perencanaan Kinerja

10 1 1 0 -

2 Kepala Subbagian

Penyusunan Anggaran

10 1 1 0 -

3 Kepala Subbagian

Administrasi Umum

10 1 1 0 -

4 Kepala Subbagian Evaluasi

dan Pelaporan

10 1 1 0 -

5 Kepala Subbidang Analisis

Perumusan Kebijakan

Reformasi Birokrasi

10 1 1 0 -

Page 23: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-KeteranganNo. Nama Jabatan

6 Kepala Subbidang Analisis

Sinkronisasi Kebijakan

Reformasi Birokrasi

10 1 1 0 -

7 Kepala Subbidang Analisis

Perumusan Kebijakan

Akuntabilitas Aparatur

10 1 1 0 -

8 Kepala Subbidang Analisis

Sinkronisasi Kebijakan

Akuntabilitas Aparatur

10 1 1 0 -

9 Kepala Subbidang Analisis

Perumusan Kebijakan

Pengawasan

10 1 1 0 -

10 Kepala Subbidang Analisis

Sinkronisasi Kebijakan

Pengawasan

10 1 1 0 -

11 Kepala Subbidang Pengolahan

dan Analisis Pengaduan

Masyarakat

10 1 1 0 -

12 Kepala Subbidang

Pemantauan dan Evaluasi

Tindak Lanjut Pengaduan

Masyarakat

10 1 1 0 -

13 Kepala Subbidang Pengolahan

dan Analisis Pengaduan

Aparatur

10 1 1 0 -

14 Kepala Subbidang

Pemantauan dan Evaluasi

Tindak Lanjut Pengaduan

Aparatur

10 1 0 -1 -

TOTAL PENGAWAS 14 13 -1

V Pelaksana

1 Analis Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

7 49 13 -36 Bezetting 10

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

2 Analis Pengaduan Masyarakat 7 2 5 3Bezzeting 2

pegawai sebagai

transisi Analis

Kebijakan

Pertama

3 Analis Pengelolaan Keuangan 7 2 2 0 -

4 Analis Peraturan Perundang-

undangan dan Rancangan

Peraturan Perundang-

undangan

7 0 1 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

Page 24: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-KeteranganNo. Nama Jabatan

5 Analis Perencanaan 7 0 1 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Perencana

Pertama6 Analis Sistem Informasi 7 2 0 -2 -

7 Analis Statistik 7 1 0 -1 Nomenklatur

baru

8 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 Nomenklatur

baru; Jabatan

transisi untuk

Arsiparis Pertama

9 Pengelola Akuntabilitas 6 67 0 -67 Nomenklatur

baru

10 Pengelola Evaluasi Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan

6 3 0 -3 Nomenklatur

baru

11 Pengelola Keuangan 6 14 14 0 -

12 Pengelola Pengawasan 6 12 0 -12 Nomenklatur

baru

13 Pengelola Penyelesaian Hasil

Pengawasan

6 3 0 -3 Nomenklatur

baru

14 Pengadministrasi Keuangan 5 5 0 -5 -

15 Pengadministrasi Umum 5 3 4 1 -

TOTAL PELAKSANA 163 40 -123

VI Jabatan Fungsional

1 Analis Kebijakan

Utama 14 1 0 0 0 -1 0 Nomenklatur

baru

Madya 12 16 0 1 0 -15 0 -

Muda 10 22 0 0 0 -22 0 -

Pertama 8 44 4 4 0 -40 -4 -

2 Perencana

Madya 11 2 0 0 0 -2 0 -

Muda 9 4 0 0 0 -4 0 -

Pertama 8 0 4 0 0 0 -4 -

3 Arsiparis

Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -

TOTAL FUNGSIONAL 91 8 5 0 -86 -8

288 8 76 0 -212 -8

-220TOTAL PEGAWAI

296 76

Page 25: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Sekretaris Deputi Bidang

Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur Dan

Pengawasan

15 1 1 0 -

1 Kepala Bagian Perencanaan

Kinerja Dan Anggaran

13 1 1 0 -

1 Perencana Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbagian

Perencanaan Kinerja

10 1 1 0 -

1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 1 0 0 0 -

3 Perencana Pertama 8 0 1 0 0 0 -1 -

4 Analis Perencanaan 7 0 1 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Perencana

Pertama5 Analis Statistik 7 1 0 -1 Nomenklatur

baru

6 Pengelola Keuangan 6 5 5 0 -

7 Pengadministrasi Keuangan 5 2 0 -2 -

3 Kepala Subbagian

Penyusunan Anggaran

10 1 1 0 -

1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

2 Perencana Pertama 8 0 1 0 0 0 -1 -

3 Analis Pengelolaan Keuangan 7 2 2 0 -

4 Pengelola Keuangan 6 5 5 0 -

5 Pengadministrasi Keuangan 5 1 0 -1 -

2 Kepala Bagian Administrasi

dan Pelaporan

13 1 1 0 -

1 Perencana Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbagian

Administrasi Umum

10 1 1 0 -

1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

2 Perencana Pertama 8 0 1 0 0 0 -1 -

3 Arsiparis Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -

4 Analis Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

7 1 1 0 -

5 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 Nomenklatur

baru; Jabatan

transisi untuk

Arsiparis Pertama

6 Pengadministrasi Umum 5 3 4 1 -

3 Kepala Subbagian Evaluasi

dan Pelaporan

10 1 1 0 -

1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

PENETAPAN PETA JABATAN

SEKRETARIS DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN

PENGAWASAN

KeteranganNama JabatanNo.Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-

Page 26: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

SEKRETARIS DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN

PENGAWASAN

KeteranganNama JabatanNo.Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-

2 Perencana Pertama 8 0 1 0 0 0 -1 -

3 Analis Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

7 1 1 0 -

4 Analis Sistem Informasi 7 2 0 -2 -

5 Pengelola Keuangan 6 4 4 0 -

6 Pengadministrasi Keuangan 5 2 0 -2 -

45 4 31 0 -14 -4

49 31TOTAL PEGAWAI

-18

Page 27: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Asisten Deputi Perumusan

Kebijakan Reformasi

Birokrasi, Akuntabilitas

Aparatur dan Pengawasan

15 1 1 0 -

1 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Reformasi Birokasi

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbidang Analisis

Perumusan Kebijakan

Reformasi Birokrasi

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 1 0 0 -2 -1 -

3 Analis Peraturan Perundang-

undangan dan Rancangan

Peraturan Perundang-

undangan

7 0 1 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

3 Kepala Subbidang Analisis

Sinkronisasi Kebijakan

Reformasi Birokrasi

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 1 0 0 -1 -1 -

3 Analis Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

7 1 1 0 -

2 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Akuntabilitas Aparatur

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbidang Analisis

Perumusan Kebijakan

Akuntabilitas Aparatur

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

3 Kepala Subbidang Analisis

Sinkronisasi Kebijakan

Akuntabilitas Aparatur

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 0 1 0 0 0 -1 -

3 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Pengawasan

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbidang Analisis

Perumusan Kebijakan

Pengawasan

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 1 1 0 0 -1 -

3 Kepala Subbidang Analisis

Sinkronisasi Kebijakan

Pengawasan

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

26 4 13 0 -13 -4

30 13TOTAL PEGAWAI

-17

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN

PENGAWASAN

No. Nama JabatanKelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 28: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Asisten Deputi Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan I

15 1 1 0 -

1 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan I-1

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 2 0 0 0 -2 0 -

2 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -

3 Analis Kebijakan Pertama 8 5 0 0 0 -5 0 -

4 Analis Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

7 8 3 -5 0 Bezetting 3

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

5 Pengelola Akuntabilitas 6 12 0 -12 Nomenklatur

baru

6 Pengelola Pengawasan 6 2 0 -2 Nomenklatur

baru

2 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan I-2

13 1 1 0 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 2 0 -2 -

2 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 -2 -

3 Analis Kebijakan Pertama 8 5 0 -5 -

4 Analis Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

7 8 2 -6 0 Bezetting 2

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

5 Pengelola Evaluasi Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan

6 1 0 -1 Nomenklatur

baru

6 Pengelola Akuntabilitas 6 12 0 -12 0 Nomenklatur

baru

7 Pengelola Pengawasan 6 2 0 -2 0 Nomenklatur

baru

66 0 8 0 -58 0

66 8TOTAL PEGAWAI

-58

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN I

No. Nama JabatanKelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 29: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Asisten Deputi Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan II

15 1 1 0 -

1 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan II-1

13 1 0 -1 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 2 0 1 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -

3 Analis Kebijakan Pertama 8 5 0 1 0 -4 0 -

4 Analis Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

7 7 2 -5 0 Bezetting 2

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

5 Pengelola Akuntabilitas 6 9 0 -9 Nomenklatur

baru

6 Pengelola Pengawasan 6 2 0 -2 Nomenklatur

baru

2 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan II-2

13 1 0 -1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 2 0 0 0 -2 0 -

2 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -

3 Analis Kebijakan Pertama 8 5 0 0 0 -5 0 -

4 Analis Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

7 7 2 -5 0 Bezetting 2

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

5 Pengelola Evaluasi Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan

6 1 0 -1 Nomenklatur

baru

6 Pengelola Akuntabilitas 6 9 0 -9 0 Nomenklatur

baru

7 Pengelola Pengawasan 6 2 0 -2 0 Nomenklatur

baru

58 0 7 0 -51 0TOTAL PEGAWAI

58 7 -51

PENETEPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN II

No. Nama JabatanKelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 30: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Asisten Deputi Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan III

15 1 1 0 -

1 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan III-1

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 2 0 0 0 -2 0 -

2 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -

3 Analis Kebijakan Pertama 8 5 0 0 0 -5 0 -

4 Analis Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

7 8 0 -8 0 -

5 Pengelola Akuntabilitas 6 13 0 -13 Nomenklatur

baru

6 Pengelola Pengawasan 6 2 0 -2 Nomenklatur

baru

2 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan III-2

13 1 1 0 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 2 0 0 0 -2 0 -

2 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -

3 Analis Kebijakan Pertama 8 5 0 0 0 -5 0 -

4 Analis Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

7 8 1 -7 0 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

5 Pengelola Evaluasi Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan

6 1 0 -1 Nomenklatur

baru

6 Pengelola Akuntabilitas 6 12 0 -12 0 Nomenklatur

baru

7 Pengelola Pengawasan 6 2 0 -2 0 Nomenklatur

baru

67 0 4 0 -63 0TOTAL PEGAWAI

67 4 -63

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN III

No. Nama JabatanKelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 31: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

1 Asisten Deputi Pengelolaan

Pengaduan Aparatur dan

Masyarakat

15 1 1 0 -

1 Kepala Bidang Pengaduan

Masyarakat

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbidang

Pengolahan dan Analisis

Pengaduan Masyarakat

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

3 Analis Pengaduan Masyarakat 7 2 4 2 0 Bezzeting 1

pegawai sebagai

transisi Analis

Kebijakan

Pertama4 Pengelola Penyelesaian Hasil

Pengawasan

6 1 0 -1 -

3 Kepala Subbidang

Pemantauan dan Evaluasi

Tindak Lanjut Pengaduan

Masyarakat

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

3 Pengelola Penyelesaian Hasil

Pengawasan

6 1 0 -1 Nomenklatur

baru

2 Kepala Bidang Pengaduan

Aparatur

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbidang

Pengolahan dan Analisis

Pengaduan Aparatur

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 1 0 -2 0 -

3 Analis Pengaduan Masyarakat 7 0 1 1 Bezzeting 1

pegawai sebagai

transisi Analis

Kebijakan

Pertama3 Kepala Subbidang

Pemantauan dan Evaluasi

Tindak Lanjut Pengaduan

Aparatur

10 1 0 -1 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -

3 Pengelola Penyelesaian Hasil

Pengawasan

6 1 0 -1 Nomenklatur

baru

25 0 12 0 -13 0TOTAL PEGAWAI

25 12 -13

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN PENGADUAN APARATUR DAN MASYARAKAT

No. Nama JabatanKelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 32: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

I JPT Madya

Deputi Bidang Kelembagaan

dan Tata Laksana

17 1 1 0 -

TOTAL JPT MADYA 1 1 0

II JPT Pratama

1 Sekretaris Deputi Bidang

Kelembagaan dan Tata

Laksana

15 1 1 0 -

2 Asisten Deputi Perumusan

Kebijakan Sistem

Kelembagaan dan Tata

Laksana

15 1 1 0 -

3 Asisten Deputi Perumusan

Kebijakan dan Koordinasi

Pelaksanaan Sistem

Administrasi Pemerintahan

dan Penerapan Sistem

Pemerintahan Berbasis

Elektronik

15 1 1 0 -

4 Asisten Deputi Asesmen dan

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Kelembagaan dan

Tata Laksana Politik, Hukum,

dan Keamanan dan

Pemerintah Daerah

15 1 1 0 -

5 Asisten Deputi Asesmen dan

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Kelembagaan dan

Tata Laksana Perekonomian

dan Kemaritiman

15 1 0 -1 -

6 Asisten Deputi Asesmen dan

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakaan Kelembagaan dan

Tata Laksana Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

15 1 1 0 -

Total JPT Pratama 6 5 -1

III Administrator

1 Kepala Bagian Perencanaan

Kinerja dan Anggaran

13 1 0 -1 -

2 Kepala Bagian Administrasi

dan Pelaporan

13 1 0 -1 -

3 Kepala Bidang Penyiapan

Kebijakan Kelembagaan

13 1 1 0 -

4 Kepala Bidang Penyiapan

Kebijakan Tata Laksana

13 1 1 0 -

No. Nama Jabatan

PENETEPAN PETA JABATAN

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 33: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPKNo. Nama Jabatan

PENETEPAN PETA JABATAN

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

5 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Administrasi Pemerintahan

13 1 0 -1 -

6 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Penerapan Sistem

Pemerintahan Berbasis

Elektronik

13 1 1 0 -

7 Kepala Bidang Asesmen dan

Penyiapan Koordinasi

Kelembagaan Politik, Hukum,

dan Keamanan dan

Pemerintah Daerah

13 1 1 0 -

8 Kepala Bidang Asesmen dan

Penyiapan Koordinasi Tata

Laksanan Politik, Hukum,

dan Keamanan dan

Pemerintah Daerah

13 1 1 0 -

9 Kepala Bidang Asesmen dan

Penyiapan Koordinasi

Kelembagaan dan Tata

Laksana Perekonomian

13 1 0 -1 -

10 Kepala Bidang Asesmen dan

Penyiapan Koordinasi

Kelembagaan dan Tata

Laksana Kemaritiman

13 1 1 0 -

11 Kepala Bidang Asesmen dan

Penyiapan Koordinasi

Kelembagaan Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

13 1 1 0 -

12 Kepala Bidang Asesmen dan

Penyiapan Koordinasi Tata

Laksana Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

13 1 0 -1 -

TOTAL ADMINISTRATOR 12 7 -5

IV Pengawas

1 Kepala Subbagian

Perencanaan Kinerja

10 1 1 0 -

2 Kepala Subbagian

Penyusunan Anggaran

10 1 1 0 -

3 Kepala Subbagian

Administrasi Umum

10 1 1 0 -

4 Kepala Subbagian Evaluasi

dan Pelaporan

10 1 1 0 -

5 Kepala Subbidang Analisis

Kebijakan Kelembagaan

10 1 1 0 -

6 Kepala Subbidang Evaluasi

Kebijakan Kelembagaan

10 1 1 0 -

7 Kepala Subbidang Analisis

Kebijakan Tata Laksana

10 1 1 0 -

Page 34: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPKNo. Nama Jabatan

PENETEPAN PETA JABATAN

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

8 Kepala Subbidang Evaluasi

Kebijakan Tata Laksana

10 1 1 0 -

9 Kepala Subbidang Analis

Kebijakan Penerapan Sistem

Pemerintahan Berbasis

Elektronik

10 1 1 0 -

10 Kepala Subbidang

Pemantauan dan Evaluasi

Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik

10 1 1 0 -

11 Kepala Subbidang Asesmen

dan Penyiapan Koordinasi

Kelembagaan Politik, Hukum

dan Keamanan

10 1 1 0 -

12 Kepala Subbidang Asesmen

dan Penyiapan Koordinasi

Kelembagaan Pemerintah

Daerah

10 1 1 0 -

13 Kepala Subbidang Asesmen

Kelembagaan dan Tata

Laksana Perekonomian

10 1 1 0 -

14 Kepala Subbidang Penyiapan

Koordinasi Kelembagaan dan

Tata Laksana Perekonomian

10 1 1 0 -

15 Kepala Subbidang Asesmen

Kelembagaan dan Tata

Laksana Kemaritiman

10 1 1 -

16 Kepala Subbidang Penyiapan

Koordinasi Kelembagaan dan

Tata Laksana Kemaritiman

10 1 1 -

17 Kepala Subbidang Asesmen

Kelembagaan Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

10 1 1 -

18 Kepala Subbidang Penyiapan

Koordinasi Kelembagaan

Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

10 1 1 -

TOTAL PENGAWAS 18 18 0

V Pelaksana

1 Analis Kelembagaan 7 5 7 2 Bezetting 5

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

Page 35: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPKNo. Nama Jabatan

PENETEPAN PETA JABATAN

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

2 Analis Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

7 6 2 -4 -

3 Analis Organisasi 7 0 1 1 -Nomenklatur

disesuaikan;

-Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

4 Analis Pemerintah Daerah 7 1 2 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

5 Analis Pemerintah Pusat 7 0 1 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

6 Analis Pengelolaan Keuangan 7 1 1 0 -

7 Analis Peraturan Perundang-

undangan dan Rancangan

Peraturan Perundang-

undangan

7 1 1 0 -

8 Analis Perencanaan 7 3 1 -2 -

9 Analis Politik Hukum dan

Keamanan

7 0 2 2 Bezetting 2

pegawai adalah

jabatan transisi

untuk Analis

Kebijakan

Pertama10 Analis Sinergitas Penugasan

Urusan Pemerintah

7 6 0 -6 Nomenklatur

baru

11 Analis Sistem Informasi 7 0 2 2 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

12 Analis Tata Laksana 7 0 2 2 Nomenklatur

baru karena

penyesuaian;

Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

Page 36: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPKNo. Nama Jabatan

PENETEPAN PETA JABATAN

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

13 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 Nomenklatur

baru; Jabatan

transisi untuk

Arsiparis Pertama

14 Penyusun Rencana Kegiatan

dan Anggaran

7 1 0 -1 Nomenklatur

baru

15 Pengelola Data Tata

Organisasi dan Tata Laksana

6 2 0 -2 Nomenklatur

baru

16 Pengelola Dokumentasi 6 2 0 -2 Nomenklatur

baru

17 Pengelola Inventarisasi,

Tabulasi dan Statistik

Program Kerja

6 1 0 -1 Nomenklatur

baru

18 Pengelola Keuangan 6 5 2 -3 -

19 Pengadministrasi Keuangan 5 3 0 -3 -

20 Pengadministrasi Umum 5 3 3 0 -

TOTAL PELAKSANA 40 27 -13

VI Jabatan Fungsional

1 Analis Kebijakan

Utama 14 1 0 0 0 -1 0 Nomenklatur

baru

Madya 12 11 0 1 0 -10 0 -

Muda 10 27 0 1 0 -26 0 -

Pertama 8 48 3 6 0 -42 -3 -

2 Perencana

Madya 11 2 0 0 0 -2 0 -

Muda 9 4 0 0 0 -4 0 -

Pertama 8 6 0 0 0 -6 0 -

3 Arsiparis

Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

4 Pranata Komputer

Pertama 8 0 1 0 0 0 -1 -

Pelaksana 6 0 1 0 0 0 -1 -

TOTAL FUNGSIONAL 100 5 8 0 -92 -5

177 5 66 0 -111 -5

182 66 -116TOTAL PEGAWAI

Page 37: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Sekretaris Deputi Bidang

Kelembagaan dan Tata

Laksana

15 1 1 0 -

1 Kepala Bagian Perencanaan

Kinerja dan Anggaran

13 1 0 -1 -

1 Perencana Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbagian

Perencanaan Kinerja

10 1 1 0 -

1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

2 Perencana Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

3 Analis Perencanaan 7 3 1 -2 -

3 Kepala Subbagian

Penyusunan Anggaran

10 1 1 0 -

1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

2 Perencana Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

3 Analis Pengelolaan Keuangan 7 1 1 0 -

4 Penyusun Rencana Kegiatan

dan Anggaran

7 1 0 -1 Nomenklatur

baru

5 Pranata Komputer Pelaksana 6 0 1 0 0 0 -1 -

6 Pengelola Keuangan 6 5 2 -3 -

7 Pengadministrasi Keuangan 5 3 0 -3 -

2 Kepala Bagian Administrasi

dan Pelaporan

13 1 0 -1 -

1 Perencana Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbagian

Administrasi Umum

10 1 1 0 -

1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

2 Perencana Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -

3 Arsiparis Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

4 Analis Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

7 3 1 -2 -

5 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 Nomenklatur

baru; Jabatan

transisi untuk

Arsiparis Pertama

6 Pengelola Dokumentasi 6 2 0 -2 Nomenklatur

baru

7 Pengelola Data Tata

Organisasi dan Tata Laksana

6 2 0 -2 Nomenklatur

baru

8 Pengadministrasi Umum 5 3 3 0 -

3 Kepala Subbagian Evaluasi

dan Pelaporan

10 1 1 0 -

1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

2 Pranata Komputer Pertama 8 0 1 0 0 0 -1 -

3 Perencana Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

PENETAPAN PETA JABATAN

SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA

No. Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-KeteranganNama Jabatan

Page 38: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA

No. Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-KeteranganNama Jabatan

4 Analis Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

7 3 1 -2 -

6 Pengelola Inventarisasi,

Tabulasi dan Statistik

Program Kerja

6 1 0 -1 Nomenklatur

baru

47 2 14 0 -33 -2TOTAL PEGAWAI

49 14 -35

Page 39: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Asisten Deputi Perumusan

Kebijakan Sistem

Kelembagaan dan Tata

Laksana

15 1 1 0 -

1 Kepala Bidang Penyiapan

Kebijakan Kelembagaan

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 1 0 0 0 -

2 Kepala Subbidang Analisis

Kebijakan Kelembagaan

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 1 0 0 0 -

3 Analis Peraturan Perundang-

undangan dan Rancangan

Peraturan Perundang-

undangan

7 1 1 0 -

4 Analis Sinergitas Penugasan

Urusan Pemerintah

7 1 0 -1 Nomenklatur

baru

3 Kepala Subbidang Evaluasi

Kebijakan Kelembagaan

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 1 0 0 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 1 0 -1 0 -

3 Analis Kelembagaan 7 1 2 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

2 Kepala Bidang Penyiapan

Kebijakan Tata Laksana

13 1 1 0 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbidang Analisis

Kebijakan Tata Laksana

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 1 0 0 -1 -

3 Analis Tata Laksana 7 0 1 1 Nomenklatur

baru karena

penyesuaian;

Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

3 Kepala Subbidang Evaluasi

Kebijakan Tata Laksana

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -

25 1 15 0 -10 0TOTAL PEGAWAI

26 15 -10

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN SISTEM KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 40: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Asisten Deputi Perumusan

Kebijakan dan Koordinasi

Pelaksanaan Sistem

Administrasi Pemerintahan

dan Penerapan Sistem

Pemerintahan Berbasis

Elektronik

15 1 1 0 -

1 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Administrasi Pemerintahan

13 1 0 -1 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Muda 10 3 0 0 0 -3 0 -

3 Analis Kebijakan Pertama 8 5 0 0 0 -5 0 -

4 Analis Pemerintah Daerah 7 0 1 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

5 Analis Pemerintah Pusat 7 0 1 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

2 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Penerapan Sistem

Pemerintahan Berbasis

Elektronik

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbidang Analis

Kebijakan Penerapan Sistem

Pemerintahan Berbasis

Elektronik

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 2 0 0 -3 -

3 Analis Sistem Informasi 7 0 1 1 0 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

3 Kepala Subbidang

Pemantauan dan Evaluasi

Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 1 0 -2 0 -

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN DAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 41: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN DAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

3 Analis Sistem Informasi 7 0 1 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

25 2 9 0 -16 0TOTAL PEGAWAI

27 9 -16

Page 42: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Asisten Deputi Asesmen dan

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Kelembagaan dan

Tata Laksana Politik, Hukum,

dan Keamanan dan

Pemerintah Daerah

15 1 1 0 -

1 Kepala Bidang Asesmen dan

Penyiapan Koordinasi

Kelembagaan Politik, Hukum,

dan Keamanan dan

Pemerintah Daerah

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbidang Asesmen

dan Penyiapan Koordinasi

Kelembagaan Politik, Hukum

dan Keamanan

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 4 0 1 0 -3 0 -

3 Analis Politik Hukum dan

Keamanan

7 0 2 2 Bezetting 2

pegawai adalah

jabatan transisi

untuk Analis

Kebijakan

Pertama3 Kepala Subbidang Asesmen

dan Penyiapan Koordinasi

Kelembagaan Pemerintah

Daerah

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -

3 Analis Pemerintah Daerah 7 1 1 0 Bezetting 1

pegawai adalah

jabatan transisi

untuk Analis

Kebijakan

Pertama4 Analis Sinergitas Penugasan

Urusan Pemerintah

7 1 0 -1 Nomenklatur

baru

2 Kepala Bidang Asesmen dan

Penyiapan Koordinasi Tata

Laksanan Politik, Hukum,

dan Keamanan dan

Pemerintah Daerah

13 1 1 0 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 2 0 0 0 -2 0 -

2 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -

3 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -

26 0 9 0 -17 0TOTAL PEGAWAI

26 9 -17

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI ASESMEN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAN TATA

LAKSANA POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN DAN PEMERINTAH DAERAH

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 43: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Asisten Deputi Asesmen dan

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Kelembagaan dan

Tata Laksana Perekonomian

dan Kemaritiman

15 1 0 -1 -

1 Kepala Bidang Asesmen dan

Penyiapan Koordinasi

Kelembagaan dan Tata

Laksana Perekonomian

13 1 0 -1 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 -

2 Kepala Subbidang Asesmen

Kelembagaan dan Tata

Laksana Perekonomian

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 1 0 -1 -

3 Analis Kelembagaan 7 3 1 -2 -

4 Analis Sinergitas Penugasan

Urusan Pemerintah

7 1 0 -1 Nomenklatur

baru

3 Kepala Subbidang Penyiapan

Koordinasi Kelembagaan dan

Tata Laksana Perekonomian

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -

3 Analis Kelembagaan 7 1 1 0 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

2 Kepala Bidang Asesmen dan

Penyiapan Koordinasi

Kelembagaan dan Tata

Laksana Kemaritiman

13 1 1 0 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbidang Asesmen

Kelembagaan dan Tata

Laksana Kemaritiman

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI ASESMEN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAN TATA

LAKSANA PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 44: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI ASESMEN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAN TATA

LAKSANA PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

3 Analis Organisasi 7 0 1 1 -Nomenklatur

disesuaikan;

-Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

4 Analis Sinergitas Penugasan

Urusan Pemerintah

7 1 0 -1 Nomenklatur

baru

3 Kepala Subbidang Penyiapan

Koordinasi Kelembagaan dan

Tata Laksana Kemaritiman

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 -1 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 -3 -

4 Analis Kelembagaan 7 0 1 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

30 0 10 0 -20 0TOTAL PEGAWAI

30 10 -20

Page 45: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Asisten Deputi Asesmen dan

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakaan Kelembagaan dan

Tata Laksana Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

15 1 1 0 -

1 Kepala Bidang Asesmen dan

Penyiapan Koordinasi

Kelembagaan Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbidang Asesmen

Kelembagaan Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 1 0 -2 0 -

3 Analis Sinergitas Penugasan

Urusan Pemerintah

7 1 0 -1 Nomenklatur

baru

3 Kepala Subbidang Penyiapan

Koordinasi Kelembagaan

Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -

3 Analis Kelembagaan 7 0 2 2 Bezetting 2

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

4 Analis Sinergitas Penugasan

Urusan Pemerintah

7 1 0 -1 Nomenklatur

baru

2 Kepala Bidang Asesmen dan

Penyiapan Koordinasi Tata

Laksana Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

13 1 0 -1 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 -1 -

2 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 -2 -

3 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 -3 -

4 Analis Tata Laksana 7 0 1 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

22 0 8 0 -14 0TOTAL PEGAWAI

22 8 -14

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI ASESMEN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAAN KELEMBAGAAN DAN TATA

LAKSANA PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 46: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

I JPT Madya

Deputi Bidang Sumber Daya

Manusia Aparatur

17 1 1 0 -

Total JPT Madya 1 1 0

II JPT Pratama

1 Sekretaris Deputi Bidang

Sumber Daya Manusia

Aparatur

15 1 0 -1 -

2 Asisten Deputi Pembinaan

Integritas dan Penegakan

Disiplin Sumber Daya

Manusia Aparatur

15 1 1 0 -

3 Asisten Deputi Perencanaan

dan Pengadaan Sumber Daya

Manusia Aparatur

15 1 1 0 -

4 Asisten Deputi Standardisasi

Jabatan dan Pengembangan

Karir Sumber Daya Manusia

Aparatur

15 1 1 0 -

5 Asisten Deputi Pengembangan

Kompetensi dan Kinerja

Sumber Daya Manusia

Aparatur

15 1 1 0 -

6 Asisten Deputi Kesejahteraan

Sumber Daya Manusia

Aparatur

15 1 0 -1 -

Total JPT Pratama 6 4 -2

II Administrator

1 Kepala Bagian Perencanaan

Kinerja dan Anggaran

13 1 1 0 -

2 Kepala Bagian Administrasi

dan Pelaporan

13 1 1 0 -

3 Kepala Bidang Pembinaan

Integritas Sumber Daya

Manusia Aparatur

13 1 1 0 -

4 Kepala Bidang Penegakan

Disiplin Sumber Daya

Manusia Aparatur

13 1 1 0 -

5 Kepala Bidang Perencanaan

Sumber Daya Manusia

Aparatur

13 1 1 0 -

6 Kepala Bidang Pengadaan

Sumber Daya Manusia

Aparatur

13 1 1 0 -

PENETEPAN PETA JABATAN

DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-KeteranganNama JabatanNo.

Page 47: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETEPAN PETA JABATAN

DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-KeteranganNama JabatanNo.

7 Kepala Bidang Sistem

Informasi dan Evaluasi

Perencanaan dan Pengadaan

Sumber Daya Manusia

Aparatur

13 1 1 0 -

8 Kepala Bidang Jabatan

Fungsional Sumber Daya

Manusia Aparatur

13 1 1 0 -

9 Kepala Bidang Jabatan

Pelaksana Sumber Daya

Manusia Aparatur

13 1 0 -1 -

10 Kepala Bidang Pengembangan

Karier Sumber Daya Manusia

Aparatur

13 1 0 0 -1 -

11 Kepala Bidang Pengembangan

Kompetensi Sumber Daya

Manusia Aparatur

13 1 1 0 0 -

12 Kepala Bidang Peningkatan

Kinerja Pegawai Negeri Sipil

13 1 1 0 -

13 Kepala Bidang Peningkatan

Kinerja Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja

13 1 0 1 0 -

14 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan Gaji

Sumber Daya Manusia

Aparatur

13 1 0 1 0 -

15 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Pensiun Sumber Daya

Manusia Aparatur

13 1 0 1 0 -

16 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan Hari

Tua Sumber Daya Manusia

Aparatur

13 1 0 1 0 -

Total Administrator 16 14 -2

III Pengawas

1 Kepala Subbagian

Perencanaan Kinerja

10 1 1 0 -

2 Kepala Subbagian

Penyusunan Anggaran

10 1 1 0 -

3 Kepala Subbagian

Administrasi Umum

10 1 1 0 -

4 Kepala Subbagian Evaluasi

dan Pelaporan

10 1 1 0 -

5 Kepala Subbidang

Perencanaan Pegawai Negeri

Sipil

10 1 1 0 -

Page 48: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETEPAN PETA JABATAN

DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-KeteranganNama JabatanNo.

6 Kepala Subbidang

Perencanaan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja

10 1 1 0 -

7 Kepala Subbidang Sistem

Informasi Manajemen Sumber

Daya Manusia Aparatur

10 1 0 -1 -

8 Kepala Subbidang Evaluasi

Perencanaan dan Pengadaan

Sumber Daya Manusia

Aparatur

10 1 0 -1 -

9 Kepala Subbidang Jabatan

Fungsional Bidang

Perekonomian dan

Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

10 1 1 0 -

10 Kepala Subbidang Jabatan

Fungsional Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan dan

Kemaritiman

10 1 1 0 -

11 Kepala Subbidang Jabatan

Pelaksana Pemerintah Pusat

10 1 1 0 -

12 Kepala Subbidang Jabatan

Pelaksana Pemerintah Daerah

10 1 0 -1 -

13 Kepala Subbidang

Pengembangan Kompetensi

Pegawai Negeri Sipil

10 1 1 0 -

14 Kepala Subbidang

Pengembangan Kompetensi

Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja

10 1 1 0 -

Total Pengawas 14 11 -3

IV Pelaksana

1 Analis Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan

7 1 5 4 Bezetting 4

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

2 Analis Pengelolaan Keuangan 7 0 1 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

Page 49: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETEPAN PETA JABATAN

DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-KeteranganNama JabatanNo.

3 Analis Perencanaan 7 0 3 3 Bezetting 3

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

4 Analis Sistem Informasi 7 0 2 2 Bezetting 2

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

5 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 1 35 34 Bezetting 29

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

6 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 Jabatan transisi

untuk Arsiparis

Pertama

7 Pengelola Kegiatan dan

Anggaran

6 2 2 0 -

8 Pengelola Keuangan 6 4 2 -2 -

9 Pengelola Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian

6 1 1 0 -

10 Pengadministrasi Keuangan 5 3 0 -3 -

11 Pengadministrasi Umum 5 3 3 0 -

Total Pelaksana 15 54 39

III Jabatan Fungsional

1 Analis Kebijakan

Utama 14 1 0 0 0 -1 0 Nomenklatur

baru

Madya 12 14 0 0 0 -14 0 -

Muda 10 19 0 1 0 -18 0 -

Pertama 8 43 3 4 0 -39 -3 -

2 Perencana

Madya 11 2 0 0 0 -2 0 -

Muda 9 6 0 0 0 -6 0 -

Pertama 8 10 0 0 0 -10 0 -

3 Arsiparis

Pertama 8 2 0 0 0 -2 0

Total Fungsional 97 3 5 0 -92 -3

149 3 89 0 -60 -3

152 89 -63TOTAL PEGAWAI

Page 50: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Sekretaris Deputi Bidang

Sumber Daya Manusia

Aparatur

15 1 0 -1 -

1 Kepala Bagian Perencanaan

Kinerja dan Anggaran

13 1 1 0 -

1 Perencana Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbagian

Perencanaan Kinerja

10 1 1 0 -

1 Perencana Muda 9 2 0 0 0 -2 0 -

2 Perencana Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -

3 Analis Perencanaan 7 0 3 3 Bezetting 3

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

3 Kepala Subbagian

Penyusunan Anggaran

10 1 1 0 -

1 Perencana Muda 9 2 0 0 0 -2 0 -

2 Perencana Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

3 Analis Pengelolaan Keuangan 7 0 1 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

4 Pengelola Kegiatan dan

Anggaran

6 2 2 0 -

5 Pengelola Keuangan 6 2 1 -1 0 -

6 Pengadministrasi Keuangan 5 2 0 -2 -

2 Kepala Bagian Administrasi

dan Pelaporan

13 1 1 0 -

1 Perencana Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbagian

Administrasi Umum

10 1 1 0 0 -

1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

2 Perencana Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -

3 Arsiparis Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -

4 Analis Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan

7 1 1 0 0 -

5 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 Jabatan transisi

untuk Arsiparis

Pertama

6 Pengadministrasi Umum 5 3 3 0 -

3 Kepala Subbagian Evaluasi

dan Pelaporan

10 1 1 0 -

1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 -

2 Perencana Pertama 8 4 0 0 0 -4 -

PENETAPAN PETA JABATAN

SEKRETARIS DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 51: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

SEKRETARIS DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

3 Analis Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan

7 0 4 4 Bezetting 4

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

4 Pengelola Keuangan 6 2 1 -1 0 -

5 Pengadministrasi Keuangan 5 1 0 -1 0 -

40 0 22 0 -18 0TOTAL PEGAWAI

40 22 -18

Page 52: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Asisten Deputi Pembinaan

Integritas dan Penegakan

Disiplin Sumber Daya

15 1 1 0 -

1 Kepala Bidang Pembinaan

Integritas Sumber Daya

Manusia Aparatur

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

3 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 1 0 -1 0 -

4 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 0 1 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

2 Kepala Bidang Penegakan

Disiplin Sumber Daya

Manusia Aparatur

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

3 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 1 0 -2 0 -

4 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 0 2 2 Bezetting 2

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

12 0 8 0 -4 0TOTAL PEGAWAI

12 8 -4

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI PEMBINAAN INTEGRITAS DAN PENEGAKAN DISIPLIN SUMBER DAYA MANUSIA

APARATUR

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 53: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Asisten Deputi Perencanaan

dan Pengadaan Sumber Daya

Manusia Aparatur

15 1 1 0 -

1 Kepala Bidang Perencanaan

Sumber Daya Manusia

Aparatur

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbidang

Perencanaan Pegawai Negeri

Sipil

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -

3 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 0 1 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

4 Pengelola Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian

6 1 1 0 -

3 Kepala Subbidang

Perencanaan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

3 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 0 1 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

2 Kepala Bidang Pengadaan

Sumber Daya Manusia

Aparatur

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0

3 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -

4 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 0 3 3 Bezetting 3

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

3 Kepala Bidang Sistem

Informasi dan Evaluasi

Perencanaan dan Pengadaan

Sumber Daya Manusia

Aparatur

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI PERENCANAAN DAN PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 54: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI PERENCANAAN DAN PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

2 Kepala Subbidang Sistem

Informasi Manajemen Sumber

Daya Manusia Aparatur

10 1 0 -1 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 1 1 0 -1 -1 -

3 Analis Sistem Informasi 7 0 2 2 Bezetting 2

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

3 Kepala Subbidang Evaluasi

Perencanaan dan Pengadaan

Sumber Daya Manusia

Aparatur

10 1 0 -1 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -

3 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 0 2 2 Bezetting 2

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

27 1 17 0 -10 -1TOTAL PEGAWAI

28 17 -11

Page 55: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Asisten Deputi Standardisasi

Jabatan dan Pengembangan

Karir Sumber Daya Manusia

Aparatur

15 1 1 0 -

1 Kepala Bidang Jabatan

Fungsional Sumber Daya

Manusia Aparatur

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbidang Jabatan

Fungsional Bidang

Perekonomian dan

Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 1 0 0 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -

3 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 0 1 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

3 Kepala Subbidang Jabatan

Fungsional Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan dan

Kemaritiman

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

3 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 0 1 1 0 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

2 Kepala Bidang Jabatan

Pelaksana Sumber Daya

Manusia Aparatur

13 1 0 -1 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 -1 -

2 Kepala Subbidang Jabatan

Pelaksana Pemerintah Pusat

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 -

3 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 0 1 1 -

3 Kepala Subbidang Jabatan

Pelaksana Pemerintah Daerah

10 1 0 -1 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 2 0 0 -2 -2 -

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI JABATAN DAN PENGEMBANGAN KARIR SUMBER DAYA MANUSIA

APARATUR

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 56: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI JABATAN DAN PENGEMBANGAN KARIR SUMBER DAYA MANUSIA

APARATUR

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

3 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 0 1 1 0 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

3 Kepala Bidang Pengembangan

Karier Sumber Daya Manusia

Aparatur

13 1 0 -1 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 -1 -

2 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 -1 0 -

3 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 -3 0 -

4 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 0 3 3 Bezetting 3

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

26 2 13 0 -13 -2TOTAL PEGAWAI

28 13 -15

Page 57: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Asisten Deputi Pengembangan

Kompetensi dan Kinerja

Sumber Daya Manusia

Aparatur

15 1 1 0 -

1 Kepala Bidang Pengembangan

Kompetensi Sumber Daya

Manusia Aparatur

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbidang

Pengembangan Kompetensi

Pegawai Negeri Sipil

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -

3 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 0 2 2 Bezetting 2

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

3 Kepala Subbidang

Pengembangan Kompetensi

Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -

3 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 0 1 1 0 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

2 Kepala Bidang Peningkatan

Kinerja Pegawai Negeri Sipil

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 -

2 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 -

3 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -

4 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 0 2 2 Bezetting 2

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

3 Kepala Bidang Peningkatan

Kinerja Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 58: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

2 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

3 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 1 0 -2 0 -

4 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 0 3 3 Bezetting 3

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

22 0 15 0 -7 0TOTAL PEGAWAI

22 15 -7

Page 59: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Asisten Deputi Kesejahteraan

Sumber Daya Manusia

Aparatur

15 1 0 -1 -

1 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan Gaji

Sumber Daya Manusia

Aparatur

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

3 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -

4 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 1 4 3 -

2 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Pensiun Sumber Daya

Manusia Aparatur

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

3 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -

4 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 0 3 3 Bezetting 3

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

3 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan Hari

Tua Sumber Daya Manusia

Aparatur

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 -

2 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 -

3 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 -

4 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 0 3 3 Bezetting 3

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

20 0 13 0 -7 0TOTAL PEGAWAI

20 13 -7

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 60: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

I JPT Madya

Deputi Bidang Pelayanan

Publik

17 1 1 0 -

Total JPT Madya 1 1 0

II JPT Pratama

1 Sekretaris Deputi Bidang

Pelayanan Publik

15 1 1 0 -

2 Asisten Deputi Perumusan

Kebijakan dan Pengelolaan

Sistem Informasi Pelayanan

Publik

15 1 1 0 -

3 Asisten Deputi Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah I

15 1 1 0 -

4 Asisten Deputi Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah II

15 1 1 0 -

5 Asisten Deputi Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah III

15 1 1 0 -

Total JPT Pratama 5 5 0

II Administrator

1 Kepala Bagian Perencanaan

Kinerja dan Anggaran

13 1 1 0 -

2 Kepala Bagian Administrasi

dan Pelaporan

13 1 1 0 -

3 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Pelayanan Publik

13 1 1 0 -

4 Kepala Bidang Pengelolaan

Sistem Informasi Pelayanan

Publik

13 1 1 0 -

5 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah I-1

13 1 1 0 -

6 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah I-2

13 1 0 -1 -

7 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah II-1

13 1 1 0 -

PENETEPAN PETA JABATAN

DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK

+/-KeteranganNo. Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting

Page 61: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETEPAN PETA JABATAN

DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK

+/-KeteranganNo. Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting

8 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah II-2

13 1 0 -1 -

9 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah III-1

13 1 1 0 -

10 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah III-2

13 1 1 0 -

Total Administrator 10 8 -2

III Pengawas

1 Kepala Subbagian

Perencanaan Kinerja

10 1 1 0 -

2 Kepala Subbagian

Penyusunan Anggaran

10 1 1 0 -

3 Kepala Subbagian

Administrasi Umum

10 1 1 0 -

4 Kepala Subbagian Evaluasi

dan Pelaporan

10 1 1 0 -

5 Kepala Subbidang Analisis

Perumusan Kebijakan

Pelayanan Publik

10 1 1 0 -

6 Kepala Subbidang Analisis

Sinkronisasi Kebijakan

Pelayanan Publik

10 1 1 0 -

7 Kepala Subbidang

Perencanaan dan Pengelolaan

Sistem Informasi Pelayanan

Publik

10 1 1 0 -

8 Kepala Subbidang

Pelaksanaan dan Monitoring

Sistem Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik

Nasional

10 1 1 0 -

9 Kepala Subbidang Penyiapan

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Pelayanan Publik

Wilayah I-2

10 1 1 0 -

10 Kepala Subbidang

Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan Pelayanan Publik

Wilayah I-2

10 1 1 0 -

11 Kepala Subbidang Penyiapan

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Pelayanan Publik

Wilayah II-2

10 1 1 0 -

Page 62: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETEPAN PETA JABATAN

DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK

+/-KeteranganNo. Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting

12 Kepala Subbidang

Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan Pelayanan Publik

Wilayah II-2

10 1 1 0 -

13 Kepala Subbidang Penyiapan

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Pelayanan Publik

Wilayah III-2

10 1 1 0 -

14 Kepala Subbidang

Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan Pelayanan Publik

Wilayah III-2

10 1 1 0 -

Total Pengawas 14 14 0

IV Pelaksana

1 Analis Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

7 3 1 -2 -

2 Analis Pelayanan 7 21 8 -13 Bezetting 7

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

3 Analis Pengaduan Masyarakat 7 36 8 -28 -

4 Analis Sistem Informasi 7 2 1 -1 -

5 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 Nomenklatur

baru; Jabatan

transisi untuk

Arsiparis Pertama

6 Pengelola Keuangan 6 7 4 -3 -

7 Pengadministrasi Keuangan 5 6 0 -6 -

8 Pengadministrasi Umum 5 3 3 0 -

Total Pelaksana 78 25 -53

III Jabatan Fungsional

1 Analis Kebijakan

Utama 14 1 0 0 0 -1 0 -

Madya 12 8 0 1 0 -7 0 -

Muda 10 17 0 0 0 -17 0 -

Pertama 8 27 3 3 0 -24 -3 -

2 Perencana

Madya 11 2 0 0 0 -2 0 -

Muda 9 4 0 0 0 -4 0 -

Pertama 8 4 4 0 0 -4 -4 -

3 Arsiparis

Pertama 8 1 0 0 0 -1 0

Total Fungsional 64 7 4 0 -60 -7

172 7 57 0 -115 -7

179 57 -122

TOTAL PEGAWAI

Page 63: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Sekretaris Deputi Bidang

Pelayanan Publik

15 1 1 0 -

1 Kepala Bagian Perencanaan

Kinerja dan Anggaran

13 1 1 0 -

1 Perencana Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbagian

Perencanaan Kinerja

10 1 1 0 0 -

1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

2 Perencana Pertama 8 1 1 0 0 -1 -1 -

3 Pengelola Keuangan 6 3 2 -1 -

4 Pengadministrasi Keuangan 5 2 0 -2 -

3 Kepala Subbagian

Penyusunan Anggaran

10 1 1 0 -

1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

2 Perencana Pertama 8 1 1 0 0 -1 -1 -

3 Pengelola Keuangan 6 2 1 -1 -

4 Pengadministrasi Keuangan 5 2 0 -2 -

2 Kepala Bagian Administrasi

dan Pelaporan

13 1 1 0 -

1 Perencana Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbagian

Administrasi Umum

10 1 1 0 -

1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

2 Perencana Pertama 8 1 1 0 0 -1 -1 -

3 Arsiparis Pertama 8 1 0 0 0 -1 0

4 Analis Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

7 2 1 -1 -

5 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 Nomenklatur

baru; Jabatan

transisi untuk

Arsiparis Pertama

6 Pengadministrasi Umum 5 3 3 0 -

3 Kepala Subbagian Evaluasi

dan Pelaporan

10 1 1 0 -

1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

2 Perencana Pertama 8 1 1 0 0 -1 -1 -

3 Analis Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

7 1 0 -1 -

4 Pengelola Keuangan 6 2 1 -1 -

5 Pengadministrasi Keuangan 5 2 0 -2 -

37 4 15 0 -22 -4TOTAL PEGAWAI

41 15 -26

PENETAPAN PETA JABATAN

SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 64: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Asisten Deputi Perumusan

Kebijakan dan Pengelolaan

Sistem Informasi Pelayanan

Publik

15 1 1 0 -

1 Kepala Bidang Penyiapan

Perumusan Kebijakan

Pelayanan Publik

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbidang Analisis

Perumusan Kebijakan

Pelayanan Publik

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 1 0 0 -

2 Kepala Subbidang Analisis

Sinkronisasi Kebijakan

Pelayanan Publik

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 1 0 0 -1 -1 -

2 Kepala Bidang Pengelolaan

Sistem Informasi Pelayanan

Publik

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbidang

Perencanaan dan Pengelolaan

Sistem Informasi Pelayanan

Publik

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 3 1 0 0 -3 -1 -

3 Analis Sistem Informasi 7 2 1 -1 -

4 Analis Pengaduan Masyarakat 7 18 3 -15 -

3 Kepala Subbidang

Pelaksanaan dan Monitoring

Sistem Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik

Nasional

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 4 0 0 0 -4 0 -

3 Analis Pengaduan Masyarakat 7 18 5 -13 -

60 2 17 0 -43 -2TOTAL PEGAWAI

62 17 -45

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN

PUBLIK

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 65: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Asisten Deputi Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah I

15 1 1 0 -

1 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah I-1

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 1 0 0 0 -

2 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -

3 Analis Kebijakan Pertama 8 3 0 0 0 -3 0 -

4 Analis Pelayanan 7 3 1 -2 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

2 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah I-2

13 1 0 -1 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbidang Penyiapan

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Pelayanan Publik

Wilayah I-2

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

3 Analis Pelayanan 7 2 1 -1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

3 Kepala Subbidang

Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan Pelayanan Publik

Wilayah I-2

10 1 1 0 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

3 Analis Pelayanan 7 2 1 -1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

23 0 8 0 -15 0TOTAL PEGAWAI

23 8 -15

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK

WILAYAH I

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 66: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Asisten Deputi Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah II

15 1 1 0 -

1 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah II-1

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Muda 10 2 0 0 0 -2 0 -

3 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -

4 Analis Pelayanan 7 4 1 -3 -

2 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah II-2

13 1 0 -1 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbidang Penyiapan

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Pelayanan Publik

Wilayah II-2

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 1 0 -1 0 -

3 Analis Pelayanan 7 1 1 0 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

3 Kepala Subbidang

Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan Pelayanan Publik

Wilayah II-2

10 1 1 0 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 1 0 0 -1 -

3 Analis Pelayanan 7 2 0 -2

23 1 7 0 -16 0TOTAL PEGAWAI

24 7 -16

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK

WILAYAH II

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 67: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Asisten Deputi Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah III

15 1 1 0 -

1 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah III-1

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Muda 10 3 0 0 0 -3 0 -

3 Analis Kebijakan Pertama 8 4 0 1 0 -3 0 -

4 Analis Pelayanan 7 4 2 -2 Bezetting 2

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

2 Kepala Bidang Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan

Evaluasi Pelayanan Publik

Wilayah III-2

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbidang Penyiapan

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Pelayanan Publik

Wilayah III-2

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -

3 Analis Pelayanan 7 1 0 -1 -

3 Kepala Subbidang

Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan Pelayanan Publik

Wilayah III-2

10 1 1 0 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 0 0 -2 -

3 Analis Pelayanan 7 2 1 -1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama

27 0 9 0 -18 0TOTAL PEGAWAI

27 9 -18

PENETAPAN PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK

WILAYAH III

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 68: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

No.

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

I JPT Madya

1 Sekretaris Kementerian 17 1 1 0 0 -

2 Staf Ahli Bidang Politik Dan

Hukum

16 1 1 0 -

3 Staf Ahli Bidang

Pemerintahan Dan Otonomi

Daerah

16 1 0 -1 -

4 Staf Ahli Bidang Administrasi

Negara

16 1 1 0 -

5 Staf Ahli Bidang Budaya Kerja 16 1 1 0 -

6 Staf Khusus Menteri 16 1 0 -1

TOTAL JPT MADYA 6 4 -2

II JPT Pratama

1 Kepala Biro Manajemen

Kinerja, Organisasi dan Kerja

Sama

15 1 1 0 -

2 Kepala Biro Hukum,

Komunikasi dan Informasi

Publik

15 1 1 0 -

3 Kepala Biro Sumber Daya

Manusia dan Umum

15 1 1 0 -

TOTAL JPT PRATAMA 3 3 0

II Administrator

1 Kepala Bagian Perencanaan

Kinerja dan Penganggaran

13 1 1 0 -

2 Kepala Bagian Pemantauan,

Evaluasi dan Pelaporan

13 1 1 0 -

3 Kepala Bagian Organisasi dan

Reformasi Birokrasi Internal

13 1 1 0 -

4 Kepala Bagian Kerja Sama 13 1 1 0 -

5 Kepala Bagian Hukum 13 1 1 0 -

6 Kepala Bagian Komunikasi

Publik dan Pelayanan

Informasi

13 1 0 -1 -

7 Kepala Bagian Persuratan,

Kearsipan dan Perpustakaan

13 1 1 0 -

8 Kepala Bagian Data dan

Teknologi Informasi

13 1 0 -1 -

9 Kepala Bagian Sumber Daya

Manusia Manusia

13 1 0 -1 -

10 Kepala Bagian Keuangan 13 1 1 0 -

11 Kepala Bagian Rumah Tangga

dan Perlengkapan

13 1 1 0 -

12 Kepala Bagian Protokol dan

Tata Usaha Pimpinan

13 1 1 0 -

TOTAL ADMINISTRATOR 12 9 -3

IV Pengawas

1 Kepala Subbagian

Perencanaan Kinerja

10 1 1 0

PENETEPAN PETA JABATAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN

+/-KeteranganNama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting

Page 69: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

No.

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETEPAN PETA JABATAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN

+/-KeteranganNama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting

2 Kepala Subbagian

Penganggaran

10 1 0 -1

3 Kepala Subbagian

Pemantauan dan Evaluasi

10 1 1 0

4 Kepala Subbagian

Pengelolaan dan Pelaporan

Data Kinerja

10 1 1 0

5 Kepala Subbagian Penyiapan

Bahan Pimpinan

10 1 1 0

6 Kepala Subbagian Organisasi

dan Tata Laksana

10 1 1 0

7 Kepala Subbagian Reformasi

Birokrasi Internal

10 1 1 0

8 Kepala Subbagian

Perencanaan dan Koordinasi

Kerja Sama

10 1 1 0

9 Kepala Subbagian

Administrasi Kerja Sama

10 1 1 0

10 Kepala Subbagian

Perencanaan dan Jaringan

Dokumentasi Hukum

10 1 1 0

11 Kepala Subbagian Peraturan

Perundang-Undangan

10 1 1 0

12 Kepala Subbagian Advokasi

Hukum

10 1 1 0

13 Kepala Subbagian

Pemberitaan dan Publikasi

10 1 1 0

14 Kepala Subbagian Pelayanan

Informasi dan Pengaduan

Internal

10 1 1 0

15 Kepala Subbagian Hubungan

Media dan Antar Lembaga

10 1 1 0

16 Kepala Subbagian Persuratan 10 1 1 0

17 Kepala Subbagian Kearsipan 10 1 1 0

18 Kepala Subbagian

Perpustakaan

10 1 1 0

19 Kepala Subbagian

Perencanaan dan

Pengembangan Teknologi

Informasi

10 1 1 0

20 Kepala Subbagian

Operasional Teknologi

Informasi

10 1 1 0

21 Kepala Subbagian Pengolahan

Data dan Dukungan

Teknologi Informasi

10 1 1 0

Page 70: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

No.

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETEPAN PETA JABATAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN

+/-KeteranganNama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting

22 Kepala Subbagian

Perencanaan dan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia Aparatur

10 1 1 0

23 Kepala Subbagian Mutasi

Sumber Daya Manusia

Aparatur

10 1 1 0

24 Kepala Subbagian

Kesejahteraan Sumber Daya

Manusia Aparatur

10 1 1 0

25 Kepala Subbagian

Perbendaharaan

10 1 1 0

26 Kepala Subbagian Verifikasi 10 1 1 0

27 Kepala Subbagian Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan

10 1 1 0

28 Kepala Subbagian Rumah

Tangga

10 1 0 -1

29 Kepala Subbagian

Pengelolaan Barang Milik

Negara

10 1 1 0

30 Kepala Subbagian

Perlengkapan

10 1 1 0

31 Kepala Subbagian Protokol

dan Keamanan

10 1 1 0

32 Kepala Subbagian Tata Usaha

Menteri PANRB

10 1 1 0

33 Kepala Subbagian Tata Usaha

Sekretaris Kementerian

10 1 1 0

34 Kepala Subbagian Tata Usaha

Staf Ahli

10 1 1 0

35 Kepala Subbagian Fasilitasi

Rapat Pimpinan

10 1 1 0

TOTAL PENGAWAS 35 33 -2

V Pelaksana

1 Bendahara 8 1 1 0 -

2 Analis Advokasi Hukum 7 5 2 -3 Nomenklatur

disesuaikan

3 Analis Aset Negara 7 2 2 0 -

4 Analis Berita 7 4 4 0 -

5 Analis Hukum 7 2 1 -1 -

6 Analis Jabatan 7 1 0 -1 Nomenklatur

baru

7 Analis Kerjasama 7 3 3 0 -

8 Analis Kerjasama Lintas

Sektor

7 2 1 -1 -

9 Analis Laporan Keuangan 7 3 2 -1 -

10 Analis Layanan Umum 7 2 2 0 -

11 Analis Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

7 4 1 -3 -

Page 71: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

No.

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETEPAN PETA JABATAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN

+/-KeteranganNama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting

12 Analis Organisasi 7 1 1 0 -Nomenklatur

disesuaikan;

-Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

pertama

13 Analis Peraturan Perundang-

Undangan dan Rancangan

Peraturan Perundang-

Undangan

7 2 2 0 -

14 Analis Perencanaan Anggaran 7 2 1 -1 -

15 Analis Perencanaan Strategis 7 1 1 0 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

pertama

16 Analis Protokol 7 8 7 -1 Nomenklatur

disesuaikan

17 Analis Publikasi 7 2 2 0 -

18 Analis Sistem Informasi 7 5 6 1 -

19 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 8 9 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi Analis

Kebijakan

Pertama20 Analis Tata Laksana 7 1 1 0 Nomenklatur

disesuaikan

21 Analis Tata Usaha 7 8 2 -6 -

22 Penata Kendaraan Dinas 7 1 1 0 -

23 Penata Keuangan 7 2 2 0 -

24 Penelaah Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa

7 1 1 0 -

25 Pengawas Perpustakaan 7 1 4 3 -Bezetting 2

pegawai adalah

transisi untuk

Pustakawan

Pertama

-Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Arsiparis Pertama

26 Pengevaluasi Program dan

Kinerja

7 1 0 -1 Nomenklatur

baru

27 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 -Nomenklatur

baru;

-Jabatan transisi

untuk Arsiparis

Pertama

Page 72: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

No.

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETEPAN PETA JABATAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN

+/-KeteranganNama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting

28 Penyusun Bahan Informasi

dan Publikasi

7 2 4 2 -Nomenklatur

disesuaikan;

-Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama;

-Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Penerjemah

Pertama

29 Penyusun Berita dan

Pendapat Umum

7 1 1 0 -

30 Penyusun Laporan Kebijakan 7 2 4 2 Bezetting 3

pegawai adalah

transisi Analis

Kebijakan

Pertama31 Penyusun Naskah Rapat

Pimpinan

7 2 0 -2 Nomenklatur

baru

32 Penyusun Rencana

Kebutuhan Sarana dan

Prasarana

7 1 1 0 -

33 Penyusun Rencana

Pengadaan Sarana dan

Prasarana

7 2 1 -1 -

34 Ajudan 6 3 0 -3 -

35 Notulis Rapat 6 2 0 -2 -

36 Operator Komputer Grafis 6 5 0 -5 -

37 Penata Peliputan 6 1 0 -1 Nomenklatur

disesuaikan

38 Pengelola Bahan Perencanaan 6 1 0 -1 -

39 Pengelola Barang Milik

Negara

6 3 2 -1 -

40 Pengelola Gaji 6 2 0 -2 -

41 Pengelola Keuangan 6 13 12 -1 -

42 Pengelola Media Center dan

Kemitraan Media

6 1 0 -1 -

43 Pengelola Monitoring dan

Evaluasi

6 1 0 -1 Nomenklatur

baru

44 Pengelola Program dan

Kegiatan

6 2 0 -2 -

45 Pengelola Pustaka Elektronik 6 2 0 -2 -

46 Pengelola Sistem dan

Jaringan

6 4 1 -3 -

47 Pengelola Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian

6 6 3 -3 -

48 Pengelola Situs atau Web 6 2 0 -2 -

49 Pengelola Surat 6 4 1 -3 -

Page 73: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

No.

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETEPAN PETA JABATAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN

+/-KeteranganNama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting

50 Pengelola Teknologi Informasi 6 4 0 -4 -

51 Pengolah Data Informasi dan

Hukum

6 1 0 -1 -

52 Pengolah Data Penyuluhan

dan Layanan Informasi

6 4 1 -3 Nomenklatur

disesuaikan

53 Pranata Barang dan Jasa 6 1 1 0 -

54 Pranata Jamuan 6 2 1 -1 -

55 Pranata Kearsipan 6 2 1 -1 Jabatan transisi

untuk Arsiparis

Pelaksana

56 Verifikator Anggaran 6 1 0 -1 -

57 Verifikator Keuangan 6 2 1 -1 -

58 Pengadministrasi

Kepegawaian

5 7 3 -4 -

59 Pengadministrasi Keuangan 5 9 3 -6 -

60 Pengadministrasi Rapat 5 1 0 -1 -

61 Pengadministrasi Sarana dan

Prasarana

5 3 3 0 -

62 Pengadministrasi Teknis

Pemeriksa dan Perawatan

Kendaraan Bermotor

5 2 2 0 -

63 Pengadministrasi Umum 5 11 8 -3 -

64 Pengemudi Kendaraan 5 2 0 -2 -

65 Petugas Protokol 5 3 3 0 -

66 Teknisi Peralatan dan Mesin 5 2 0 -2 -

67 Teknisi Peralatan, Listrik dan

Elektronika

5 1 1 0 -

68 Petugas Keamanan 4 0 3 3 Kualifikasi

jabatan saat ini

sudah tidak

sesuai dengan

Permenpan

41/2018

69 Pramu Bakti 3 2 2 0 Kualifikasi

jabatan saat ini

sudah tidak

sesuai dengan

Permenpan

41/2018TOTAL PELAKSANA 195 122 -73

III Jabatan Fungsional

1 Analis Kebijakan

Madya 12 2 1 0 0 -2 -1 -

Muda 10 7 0 0 0 -7 0 -

Pertama 8 11 2 1 0 -10 -2 -

2 Analis Kepegawaian

Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -

Muda 9 3 0 0 0 -3 0 -

Pertama 8 3 3 0 0 -3 -3 -

Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -

Page 74: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

No.

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETEPAN PETA JABATAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN

+/-KeteranganNama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting

Pelaksana Lanjutan 7 1 0 0 0 -1 0 -

Pelaksana 6 4 0 0 0 -4 0 -

3 Analis Pengelolaan

Keuangan APBN

Madya 0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru

Muda 0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru

Pertama 0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru4 Arsiparis

Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -

Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

Pertama 8 1 2 0 0 -1 -2 -

Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -

Pelaksana Lanjutan 7 1 0 0 0 -1 0 -

Pelaksana 6 3 0 1 0 -2 0 -

5 Assesor SDM Aparatur

Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

6 Dokter

Muda 11 1 0 1 0 0 0 -

Pertama 10 1 0 0 0 -1 0 -

7 Penerjemah

Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

8 Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa

Madya 11 1 0 -1 -

Muda 9 3 0 -3 -

Pertama 8 3 0 -3 -

9 Perancang Peraturan

Perundang-undangan

Madya 11 1 0 -1 0 -

Muda 9 1 0 -1 0 -

Pertama 8 1 0 -1 0 -

10 Perawat

Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -

Pelaksana Lanjutan 7 1 0 1 0 0 0 -

Pelaksana 6 0 1 0 0 0 -1 -

11 Perencana

Madya 11 0 1 0 0 0 -1 -

Muda 9 2 0 0 0 -2 0 -

Pertama 8 2 1 1 0 -1 -1

12 Pranata Hubungan

Masyarakat

Madya 11 1 0 1 0 0 0 -

Muda 9 3 1 0 0 -3 -1 -

Pertama 8 1 8 0 0 -1 -8 -

Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -

Page 75: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

No.

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETEPAN PETA JABATAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN

+/-KeteranganNama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting

Pelaksana Lanjutan 7 1 0 0 0 -1 0 -

Pelaksana 6 4 0 0 0 -4 0 -

13 Pranata Keuangan APBN

Penyelia 0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru

Mahir 0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru

Terampil 0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru14 Pranata Komputer

Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -

Muda 9 6 0 0 0 -6 0 -

Pertama 8 6 7 0 0 -6 -7 -

Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -

Pelaksana Lanjutan 7 5 0 0 0 -5 0 -

Pelaksana 6 4 1 0 0 -4 -1 -

Pemula 5 2 1 0 0 -2 -1 -

15 Pustakawan

Madya 11 1 0 -1 0 -

Muda 9 1 0 -1 0 -

Pertama 8 2 0 -2 0 -

TOTAL FUNGSIONAL 105 29 6 0 -99 -29

356 29 177 0 -179 -29

385 177 -208TOTAL PEGAWAI

Page 76: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Kepala Biro Hukum,

Komunikasi dan Informasi

Publik

15 1 1 0 -

1 Kepala Bagian Hukum 13 1 1 0 -

1 Perancang Peraturan

Perundang-Undangan Madya

11 1 0 -1 -

2 Kepala Subbagian

Perencanaan dan Jaringan

Dokumentasi Hukum

10 1 1 0 -

1 Pranata Komputer Pertama 8 0 1 0 0 0 -1 -

2 Analis Hukum 7 2 1 -1 -

3 Pengolah Data Informasi dan

Hukum

6 1 0 -1 -

4 Pengelola Keuangan 6 1 1 0 -

3 Kepala Subbagian Peraturan

Perundang-Undangan

10 1 1 0 -

1 Perancang Peraturan

Perundang-Undangan Muda

9 1 0 -1 -

2 Perancang Peraturan

Perundang-Undangan

Pertama

8 1 0 -1 -

3 Analis Peraturan Perundang-

Undangan dan Rancangan

Peraturan Perundang-

Undangan

7 2 2 0 -

4 Kepala Subbagian Advokasi

Hukum

10 1 1 0 -

1 Analis Advokasi Hukum 7 5 2 -3 Nomenklatur

disesuaikan

2 Kepala Bagian Komunikasi

Publik dan Pelayanan

Informasi

13 1 0 -1 -

1 Pranata Hubungan

Masyarakat Madya

11 1 0 1 0 0 0 -

2 Kepala Subbagian

Pemberitaan dan Publikasi

10 1 1 0 -

1 Pranata Hubungan

Masyarakat Muda

9 1 1 0 0 -1 -1 -

2 Pranata Hubungan

Masyarakat Pertama

8 1 4 0 0 -1 -4 -

3 Analis Berita 7 4 4 0 -

4 Penyusun Berita dan

Pendapat Umum

7 1 1 0 -

5 Operator Komputer Grafis 6 3 0 -3 -

6 Penata Peliputan 6 1 0 -1 Nomenklatur

disesuaikan

3 Kepala Subbagian Pelayanan

Informasi dan Pengaduan

10 1 1 0 -

1 Pranata Hubungan

Masyarakat Muda

9 1 0 0 0 -1 0 -

PENETAPAN PETA JABATAN

KEPALA BIRO HUKUM, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 77: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEPALA BIRO HUKUM, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

2 Pranata Hubungan

Masyarakat Pertama

8 0 2 0 0 0 -2 -

3 Analis Publikasi 7 2 2 0 -

4 Pengelola Keuangan 6 2 1 -1 -

5 Pengolah Data Penyuluhan

dan Layanan Informasi

6 4 1 -3 Nomenklatur

disesuaikan

6 Pengadministrasi Keuangan 5 2 0 -2 -

4 Kepala Subbagian Hubungan

Media dan Antar Lembaga

10 1 1 0 -

1 Pranata Hubungan

Masyarakat Muda

9 1 0 -1 0 -

2 Pranata Hubungan

Masyarakat Pertama

8 0 2 0 0 0 -2 -

3 Pranata Hubungan

Masyarakat Penyelia

8 1 0 0 0 -1 0 -

4 Pranata Hubungan

Masyarakat Pelaksana

Lanjutan

7 1 0 0 0 -1 0 -

5 Analis Kerjasama 7 2 2 0 -

6 Pranata Hubungan

Masyarakat Pelaksana

6 4 0 0 0 -4 0 -

7 Pengelola Media Center dan

Kemitraan Media

6 1 0 -1 -

3 Kepala Bagian Persuratan,

Kearsipan dan Perpustakaan

13 1 1 0 -

1 Pustakawan Madya 11 1 0 -1 -

2 Arsiparis Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -

3 Kepala Subbagian Persuratan 10 1 1 0 -

1 Pengelola Teknologi Informasi 6 2 0 -2 -

2 Pengadministrasi Umum 5 3 3 0 -

4 Kepala Subbagian Kearsipan 10 1 1 0 -

1 Arsiparis Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

2 Arsiparis Pertama 8 1 2 0 0 -1 -2 -

3 Arsiparis Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -

4 Arsiparis Pelaksana Lanjutan 7 1 0 0 0 -1 0 -

5 Penyuluh Kearsipan 7 0 0 0 -Nomenklatur

baru;

-Jabatan transisi

untuk Arsiparis

Pertama

6 Arsiparis Pelaksana 6 2 0 1 0 -1 0 -

7 Pranata Kearsipan 6 2 1 -1 -

5 Kepala Subbagian

Perpustakaan

10 1 1 0 -

Page 78: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEPALA BIRO HUKUM, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

1 Pustakawan Muda 9 1 0 -1 -

2 Pustakawan Pertama 8 2 0 -2 -

3 Pengawas Perpustakaan 7 1 4 3 -Bezetting 2

pegawai adalah

transisi untuk

Pustakawan

Pertama

-Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Arsiparis Pertama

4 Pengelola Pustaka Elektronik 6 2 0 -2 -

4 Kepala Bagian Data dan

Teknologi Informasi

13 1 0 -1 -

1 Pranata Komputer Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbagian

Perencanaan dan

Pengembangan Teknologi

Informasi

10 1 1 0 -

1 Pranata Komputer Muda 9 2 0 0 0 -2 0 -

2 Pranata Komputer Pertama 8 2 0 0 0 -2 0 -

3 Analis Sistem Informasi 7 1 4 3 -

4 Pengelola Teknologi Informasi 6 2 0 -2 -

3 Kepala Subbagian

Operasional Teknologi

Informasi

10 1 1 0 -

1 Pranata Komputer Muda 9 2 0 0 0 -2 0 -

2 Pranata Komputer Pertama 8 0 2 0 0 0 -2 -

3 Analis Sistem Informasi 7 2 1 -1 -

4 Pengelola Sistem dan

Jaringan

6 4 1 -3 -

4 Kepala Subbagian Pengolahan

Data dan Dukungan

Teknologi Informasi

10 1 1 0 -

1 Pranata Komputer Muda 9 2 0 0 0 -2 0 -

2 Pranata Komputer Pertama 8 1 2 0 0 -1 -2 -

3 Pranata Komputer Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -

4 Pranata Komputer Pelaksana

Lanjutan

7 2 0 0 0 -2 0 -

5 Pranata Komputer Pelaksana 6 1 1 0 0 -1 -1 -

6 Pengelola Situs atau Web 6 2 0 -2 -

7 Operator Komputer Grafis 6 2 0 -2 -

8 Pranata Komputer Pemula 5 2 0 0 0 -2 0 -

114 17 48 0 -66 -17TOTAL PEGAWAI

131 48 -83

Page 79: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Kepala Biro Manajemen

Kinerja, Organisasi dan Kerja

Sama

15 1 1 0 -

1 Kepala Bagian Perencanaan

Kinerja dan Penganggaran

13 1 1 0 -

1 Perencana Madya 11 0 1 0 0 0 -1 -

2 Kepala Subbagian

Perencanaan Kinerja

10 1 1 0 0 -

1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

2 Perencana Pertama 8 1 1 1 0 0 -1 -

3 Pengelola Keuangan 6 1 1 0 -

3 Kepala Subbagian

Penganggaran

10 1 0 -1 -

1 Perencana Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

2 Perencana Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

3 Analis Perencanaan Anggaran 7 2 1 -1 0 -

4 Verifikator Anggaran 6 1 0 -1 0 -

2 Kepala Bagian Pemantauan,

Evaluasi dan Pelaporan

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 0 1 0 0 0 -1 -

2 Kepala Subbagian

Pemantauan dan Evaluasi

10 1 1 0 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

3 Analis Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

7 2 1 -1 -

4 Analis Sistem Informasi 7 1 0 -1 -

5 Pengelola Monitoring dan

Evaluasi

6 1 0 -1 Nomenklatur

baru

3 Kepala Subbagian

Pengelolaan dan Pelaporan

Data Kinerja

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

3 Analis Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

7 2 0 -2 -

4 Pengelola Keuangan 6 1 1 0 -

5 Pengadministrasi Keuangan 5 2 0 -2 -

4 Kepala Subbagian Penyiapan

Bahan Pimpinan

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 2 0 1 0 -1 0 -

3 Penerjemah Pertama 8 1 0 0 -1 0 -

PENETAPAN PETA JABATAN

KEPALA BIRO MANAJEMEN KINERJA, ORGANISASI DAN KERJA SAMA

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 80: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEPALA BIRO MANAJEMEN KINERJA, ORGANISASI DAN KERJA SAMA

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

4 Penyusun Bahan Informasi

dan Publikasi

7 2 4 2 -Nomenklatur

disesuaikan;

-Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

Pertama;

-Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Penerjemah

Pertama

5 Pengelola Bahan Perencanaan 6 1 0 -1 -

3 Kepala Bagian Organisasi dan

Reformasi Birokrasi Internal

13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Kepala Subbagian Organisasi

dan Tata Laksana

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

3 Analis Organisasi 7 1 1 0 -Nomenklatur

disesuaikan;

-Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

pertama

4 Analis Tata Laksana 7 1 1 0 Nomenklatur

disesuaikan

5 Analis Jabatan 7 1 0 -1 Nomenklatur

baru

3 Kepala Subbagian Reformasi

Birokrasi Internal

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

3 Analis Perencanaan Strategis 7 1 1 0 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi untuk

Analis Kebijakan

pertama

4 Pengevaluasi Program dan

Kinerja

7 1 0 -1 Nomenklatur

baru

5 Pengelola Program dan

Kegiatan

6 1 0 -1 -

4 Kepala Bagian Kerja Sama 13 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

Page 81: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEPALA BIRO MANAJEMEN KINERJA, ORGANISASI DAN KERJA SAMA

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

2 Kepala Subbagian

Perencanaan dan Koordinasi

Kerja Sama

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

3 Analis Kerjasama Lintas

Sektor

7 2 1 -1 -

3 Kepala Subbagian

Administrasi Kerja Sama

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Muda 10 1 0 -1 -

2 Analis Kebijakan Pertama 8 1 0 -1 -

3 Analis Kerjasama 7 1 1 0 -

4 Pengelola Program dan

Kegiatan

6 1 0 -1 -

62 3 28 0 -34 -3TOTAL PEGAWAI

65 28 -37

Page 82: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Kepala Biro Sumber Daya

Manusia dan Umum

15 1 1 0 -

1 Kepala Bagian Sumber Daya

Manusia Manusia

13 1 0 -1 -

1 Assesor SDM Aparatur Madya 12 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kepegawaian Madya 11 1 0 0 0 -1 0 -

3 Kepala Subbagian

Perencanaan dan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia Aparatur

10 1 1 0 -

1 Assesor SDM Aparatur Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kepegawaian Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

3 Analis Kepegawaian Pertama 8 1 3 0 0 -1 -3 -

4 Pranata Komputer Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

5 Assesor SDM Aparatur

Pertama

8 1 0 0 0 -1 0 -

6 Pranata Komputer Pelaksana

Lanjutan

7 1 0 0 0 -1 0 -

7 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 3 4 1 Bezetting 1

pegawai adalah

transisi Analis

Kebijakan

Pertama8 Pranata Komputer Pelaksana 6 1 0 0 0 -1 0 -

9 Pengelola Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian

6 2 0 -2 -

10 Pengelola Keuangan 6 1 1 0 -

11 Pranata Komputer Pemula 5 0 1 0 0 0 -1 -

12 Pengadministrasi

Kepegawaian

5 2 0 -2 -

4 Kepala Subbagian Mutasi

Sumber Daya Manusia

Aparatur

10 1 1 0 -

1 Analis Kepegawaian Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

2 Analis Kepegawaian Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

3 Pranata Komputer Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

4 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 1 1 0 -

5 Pranata Komputer Pelaksana

Lanjutan

7 1 0 0 0 -1 0 -

6 Pranata Komputer Pelaksana 6 1 0 0 0 -1 0 -

7 Pengelola Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian

6 3 3 0 -

8 Pengadministrasi

Kepegawaian

5 2 1 -1 -

PENETAPAN PETA JABATAN

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

Page 83: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

5 Kepala Subbagian

Kesejahteraan Sumber Daya

Manusia Aparatur

10 1 1 0 -

1 Dokter Muda 11 1 0 1 0 0 0 -

2 Perawat Muda 10 1 0 0 0 -1 0 -

3 Dokter Pertama 10 1 0 0 0 -1 0 -

4 Analis Kepegawaian Muda 9 1 0 0 0 -1 0 -

5 Perawat Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

6 Perawat Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -

7 Analis Kepegawaian Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

8 Analis Kepegawaian Penyelia 8 1 0 0 0 -1 0 -

9 Pranata Komputer Pertama 8 1 0 0 0 -1 0 -

10 Perawat Pelaksana Lanjutan 7 1 0 1 0 0 0 -

11 Analis Kepegawaian

Pelaksana Lanjutan

7 1 0 0 0 -1 0 -

12 Pranata Komputer Pelaksana

Lanjutan

7 1 0 0 0 -1 0 -

13 Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur

7 4 4 0 -

14 Perawat Pelaksana 6 0 1 0 0 0 -1 -

15 Arsiparis Pelaksana 6 1 0 0 0 -1 0 -

16 Pranata Komputer Pelaksana 6 1 0 0 0 -1 0 -

17 Analis Kepegawaian

Pelaksana

6 4 0 0 0 -4 0 -

18 Pengelola Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian

6 1 0 -1 -

19 Pranata Kearsipan 6 0 0 0 Jabatan transisi

untuk Arsiparis

Pelaksana

20 Pengadministrasi

Kepegawaian

5 3 2 -1 -

2 Kepala Bagian Keuangan 13 1 1 0 -

1 Analis Pengelolaan Keuangan

APBN Madya

0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru2 Kepala Subbagian

Perbendaharaan

10 1 1 0 0 -

1 Analis Pengelolaan Keuangan

APBN Muda

0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru2 Pranata Keuangan APBN

Penyelia

0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru3 Analis Pengelolaan Keuangan

APBN Pertama

0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru

Page 84: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

4 Pranata Keuangan APBN

Mahir

0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru5 Bendahara 8 1 1 0 0 -

6 Penata Keuangan 7 2 2 0 0 -

7 Pranata Keuangan APBN

Terampil

0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru8 Pengelola Gaji 6 2 0 -2 0 -

9 Pengelola Keuangan 6 2 2 0 0 -

10 Pengadministrasi Keuangan 5 3 2 -1 0 -

3 Kepala Subbagian Verifikasi 10 1 1 0 0 -

1 Analis Pengelolaan Keuangan

APBN Muda

0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru2 Pranata Keuangan APBN

Penyelia

0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru3 Analis Pengelolaan Keuangan

APBN Pertama

0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru4 Pranata Keuangan APBN

Mahir

0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru5 Pranata Keuangan APBN

Terampil

0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru6 Pengelola Keuangan 6 2 2 0 0 -

7 Verifikator Keuangan 6 2 1 -1 0 -

8 Pengadministrasi Keuangan 5 1 1 0 -

4 Kepala Subbagian Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan

10 1 1 0 -

1 Analis Pengelolaan Keuangan

APBN Muda

0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru2 Pranata Keuangan APBN

Penyelia

0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru3 Pranata Komputer Pertama 8 0 2 0 0 0 -2

4 Analis Pengelolaan Keuangan

APBN Pertama

0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru5 Pranata Keuangan APBN

Mahir

0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru6 Analis Laporan Keuangan 7 3 2 -1 -

7 Pranata Keuangan APBN

Terampil

0 0 0 0 Usulan

nomenklatur

baru

Page 85: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

8 Pengelola Keuangan 6 2 2 0 -

9 Pengadministrasi Keuangan 5 1 0 -1 -

3 Kepala Bagian Rumah Tangga

dan Perlengkapan

13 1 1 0 -

1 Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa Madya

11 1 0 -1 -

2 Kepala Subbagian Rumah

Tangga

10 1 0 -1 -

1 Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa Muda

9 1 0 -1 -

2 Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa Pertama

8 1 0 -1 -

3 Analis Layanan Umum 7 2 2 0 -

4 Pranata Jamuan 6 2 1 -1 -

5 Pengadministrasi Umum 5 2 1 -1 -

6 Pramu Bakti 3 2 2 0 Kualifikasi

jabatan saat ini

sudah tidak

sesuai dengan

Permenpan

41/20183 Kepala Subbagian

Pengelolaan Barang Milik

Negara

10 1 1 0 -

1 Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa Muda

9 1 0 -1 -

2 Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa Pertama

8 1 0 -1 -

3 Penata Kendaraan Dinas 7 1 1 0 -

4 Analis Aset Negara 7 2 2 0 -

5 Pengelola Barang Milik Negara 6 3 2 -1 -

6 Pengadministrasi Sarana dan

Prasarana

5 3 3 0 -

7 Pengadministrasi Teknis

Pemeriksa dan Perawatan

Kendaraan Bermotor

5 2 2 0 -

8 Pengemudi Kendaraan 5 2 0 -2 -

9 Teknisi Peralatan dan Mesin 5 2 0 -2 -

4 Kepala Subbagian

Perlengkapan

10 1 1 0 -

1 Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa Muda

9 1 0 -1 -

2 Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa Pertama

8 1 0 -1 -

3 Penelaah Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa

7 1 1 0 -

4 Penyusun Rencana

Kebutuhan Sarana dan

Prasarana

7 1 1 0 -

Page 86: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

5 Penyusun Rencana

Pengadaan Sarana dan

Prasarana

7 2 1 -1 -

6 Analis Sistem Informasi 7 1 1 0 -

7 Pranata Barang dan Jasa 6 1 1 0 -

8 Pengelola Keuangan 6 1 1 0 -

9 Pengadministrasi Umum 5 2 1 -1 -

10 Teknisi Peralatan, Listrik dan

Elektronika

5 1 1 0 -

4 Kepala Bagian Protokol dan

Tata Usaha Pimpinan

13 1 1 0 -

1 Kepala Subbagian Protokol

dan Keamanan

10 1 1 0 -

1 Analis Protokol 7 6 6 0 Nomenklatur

disesuaikan

2 Analis Tata Usaha 7 3 1 -2 -

4 Ajudan 6 3 0 -3 -

5 Petugas Protokol 5 3 3 0 -

6 Petugas Keamanan 4 0 3 3 Kualifikasi

jabatan saat ini

sudah tidak

sesuai dengan

Permenpan

41/20182 Kepala Subbagian Tata Usaha

Menteri PANRB

10 1 1 0 -

1 Analis Tata Usaha 7 2 1 -1 -

2 Analis Protokol 7 1 1 0 Nomenklatur

disesuaikan

3 Pengelola Surat 6 2 1 -1 -

4 Pengadministrasi Umum 5 1 0 -1 -

3 Kepala Subbagian Tata Usaha

Sekretaris Kementerian

10 1 1 0 -

1 Analis Protokol 7 1 0 -1 Nomenklatur

disesuaikan

2 Penyusun Laporan Kebijakan 7 2 1 -1 -

3 Analis Tata Usaha 7 1 0 -1 -

4 Pengelola Surat 6 1 0 -1 -

5 Pengadministrasi Umum 5 1 1 0 -

4 Kepala Subbagian Tata Usaha

Staf Ahli

10 1 1 0 -

1 Analis Kebijakan Pertama 8 3 2 0 0 -3 -2 -

2 Penyusun Laporan Kebijakan 7 0 3 3 Bezetting 3

pegawai adalah

transisi Analis

Kebijakan

Pertama3 Analis Tata Usaha 7 2 0 -2 -

4 Pengelola Surat 6 1 0 -1 -

5 Pengadministrasi Umum 5 2 2 0 -

Page 87: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

PENETAPAN PETA JABATAN

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan

5 Kepala Subbagian Fasilitasi

Rapat Pimpinan

10 1 1 0 -

1 Penyusun Naskah Rapat

Pimpinan

7 2 0 -2 Nomenklatur

baru

2 Notulis Rapat 6 2 0 -2 -

3 Pengadministrasi Rapat 5 1 0 -1 -

174 9 97 0 -77 -9TOTAL PEGAWAI

183 97 -86

Page 88: PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN ......PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK PENETAPAN PETA JABATAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebutuhan Bezetting +/-Ket

PNS PPPK PNS PPPK PNS PPPK

Inspektur 15 1 1 0 -

1 Kepala Subbagian Tata Usaha 10 1 1 0 -

1 Analis Tata Usaha 7 1 0 -1 -

2 Analis Pengelolaan Keuangan 7 0 8 8 Bezetting 7

pegawai adalah

transisi untuk

Auditor Pertama

3 Pengelola Teknologi Informasi 6 1 0 -1 -

4 Pengelola Keuangan 6 0 7 7 Bezetting 7

pegawai adalah

transisi untuk

Auditor

Pelaksana5 Pranata Kearsipan 6 1 0 -1 -

6 Pengadministrasi Keuangan 5 2 0 -2 -

7 Pengadministrasi Umum 5 1 0 -1 -

2 Kelompok Jabatan Fungsional

1 Auditor Madya 11 2 1 -1 -

2 Auditor Muda 9 4 0 -4 -

3 Auditor Pertama 8 10 2 -8 -

4 Auditor Penyelia 8 2 0 -2 -

5 Auditor Pelaksana Lanjutan 7 2 0 -2 -

6 Auditor Pelaksana 6 9 0 -9 -

37 0 20 0 -17 0TOTAL PEGAWAI

37 20 -17

PENETAPAN PETA JABATAN

INSPEKTUR

No.Nama Jabatan

Kelas

Jabatan

Kebutuhan Bezetting +/-Keterangan