SURAT PERJANJIAN| 1

SURAT PERJANJIAN

PENGURUSAN PENCAIRAN DANA HIBAH

Pada hari ini tanggal bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Belas kami

yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap : Tn. Drs. H. Syamsuri Hadi

Alamat : Jl.KH. Junaedi no.6 Rt.001/006 Desa Setia Asih Kec. Taruna Jaya

Kab. Bekasi

Pekerjaan : Wiraswasta

Bertindak untuk dan atas nama ., yang selanjutnya disebut PIHAK I (PERTAMA)

2. Nama lengkap : Tn. Endi Suryaatmaja, S.E.

Alamat : Jl. Madrasah II No.10 Duren Sawit Jakarta Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ibnu Sina, Yang selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA)

Para Pihak yang bertindak masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu

menerangkan:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pencari dana hibah yang akan diserahkan kepada PIHAK

KEDUA, dan digunakan untuk biaya pembebasan lahan dan pembangunan gedung sekolah.

- Bahwa PIHAK KEDUA, adalah penerima dana hibah yang akan digunakan untuk biaya

pembebasan lahan dan pembangunan gedung sekolah yang didapat dari PIHAK PERTAMA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pengurusan pencairan dana

hibah dengan ketentuan sebagai berikut:

SURAT PERJANJIAN| 2

Pasal 1 POKOK PERJANJIAN

(1). PIHAK PERTAMA menyatakan sanggup mencarikan dana hibah yang akan diserahkan kepada

PIHAK KEDUA untuk membiayai pembebasan tanah dan pembangunan gedung sekolah.

(2). PIHAK KEDUA sepakat untuk memberikan sebagian hasil dana hibah tersebut sebesar 50% (lima

puluh persen) dari total dana hibah yang didapat oleh PIHAK PERTAMA.

(3). Para pihak sepakat bahwa bagian dari dana hibah yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK

PERTAMA tersebut merupakan tanda ucapan terima kasih atas jasa selama proses pengurusan

dana hibah serta termasuk sebagai pengganti biaya-biaya selama proses pengurusan sampai

dengan proses pencairan dana hibah tersebut yang telah dilaksanakan dan ditanggung oleh PIHAK

KEDUA.

Pasal 2

SUMBER DANA HIBAH

Sumber dana hibah yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dijelaskan

sebagai berikut:

1. Sumber dana hibah yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah

sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA berhak mengetahui dan menyakini sumber dana hibah yang akan diterima dari

PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya sebelum adanya pencairan dana.

3. PIHAK PERTAMA berkewajiban menjamin serta memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA

bahwa sumber dana hibah tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan atau

kaidah-kaidah Agama Islam.

Pasal 3

BESARAN DANA HIBAH

Besaran nilai dana hibah yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, serta

besaran nilai uang jasa seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang akan diserahkan kepada PIHAK

KEDUA kepada PIHAK PERTAMA diatur sebagai berikut:

1. Besaran nilai dana hibah yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

minimal sesuai dengan pengajuan yang tercantum dalam proposal yang telah diserahkan oleh

Pihak Kedua kepada PIHAK PERTAMA.

2. Perubahan besaran nilai dana hibah yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK

KEDUA akan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA sebelum adanya pencairan dana.

SURAT PERJANJIAN| 3

Pasal 4

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dan atau pemberian dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

1. Pembayaran atau pemberian dana hibah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

dilaksanakan melalui cara transfer ke rekening yang akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

2. Pembayaran biaya jasa pengurusan sampai dengan pencairan dana hibah seperti tercantum

dalam Pasal 1 ayat 2 yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari total dana yang telah diterima

oleh PIHAK KEDUA dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dana hibah diterima

oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5

PERTANGGUNG JAWABAN DANA HIBAH

Pertanggung jawaban penggunaan dana hibah yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada

PIHAK KEDUA diatur sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA berhak menggunakan sisa nilai sebesar 50% (lima puluh persen) dana hibah

yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA untuk Pembebasan Lahan, Pembangunan Gedung

Sekolah, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan fasilitas maupun kegiatan sekolah.

2. PIHAK KEDUA hanya berhak memberikan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah sesuai

dengan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1, kepada PIHAK PERTAMA, dan tidak berkewajiban

memberikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak lain.

3. PIHAK KEDUA sepenuhnya tidak bertanggung jawab atas penggunaan dana (seperti yang

tercantum dalam Pasal 1 ayat 2) yang telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

4. PIHAK KEDUA sepenuhnya tidak bertanggung jawab atas sumber dana hibah yang telah

diperoleh dari PIHAK PERTAMA, bila ternyata dikemudian hari terbukti telah bertentangan

dengan hukum.

SURAT PERJANJIAN| 4

Pasal 6

PEMBATALAN DANA HIBAH

Pembatalan dana hibah yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diatur

sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA berhak membatalkan dan atau menolak pemberian dana hibah, apabila sumber

dana hibah terbukti bertentangan dengan hukum yang berlaku dan atau kaidah-kaidah Agama

Islam.

2. PIHAK PERTAMA berhak membatalkan pemberian dana hibah apabila dan atau setelah:

a. Memberitahukan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.

b. Menyerahkan kembali proposal beserta aspek legalitas atas nama Yayasan Pendidikan Ibnu

Sina, yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

c. Menyatakan secara tertulis di atas meterai dan disetujui oleh PIHAK KEDUA, bahwa

proposal beserta aspek legalitas (seperti tercantum dalam Pasal 6 ayat 2.b) tidak berlaku dan

atau batal, serta tidak akan digunakan untuk keperluan apapun oleh PIHAK PERTAMA.

3. Dana hibah dinyatakan dan atau dianggap batal setelah melewati batas waktu 1 (satu) tahun

setelah tanggal ditandatanganinya surat perjanjian ini, selanjutnya akan diatur sesuai dengan

Pasal 6 ayat 2.

Pasal 7

KEPEMILIKAN

1. Hak pemilikan atas proposal dan aspek legalitas yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA

kepada PIHAK PERTAMA guna keperluan pencarian dana hibah adalah sepenuhnya milik

PIHAK KEDUA, serta tidak dapat digunakan untuk keperluan keperluan apapun diluar

persetujuan dari PIHAK KEDUA.

2. Hak pemilikan atas Tanah, Bangunan beserta fasilitas Sekolah, atas pembiayaan dari dana hibah

tersebut selanjutnya adalah sepenuhnya merupakan milik dan atau hak dari PIHAK KEDUA.

SURAT PERJANJIAN| 5

Pasal 8

BIAYA-BIAYA

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan selama proses pengurusan sampai dengan proses pencairan dana

hibah akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA tidak akan dikenakan biaya apapun selama proses pengurusan sampai dengan

proses pencairan dana hibah, kecuali atas kesepakatan tertulis serta kesanggupan dari PIHAK

KEDUA.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat akan

menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka kedua belah

pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Demikian perjanjian ini disetujui dan dibuat dengan iktikad baik,serta ditanda tangani oleh kedua belah

pihak serta dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak serta perjanjian ini dibuat dalam

rangkap dua bermateri cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani : di Jakarta

Tanggal : ________________

PIHAK II PIHAK I

Tn. Endi Suryaatmaja, S.E. Tn. Drs. H. Syamsuri Hadi

SAKSI SAKSI

____________________ _____________________

____________________ _____________________