struktur organisasi pengadilan negeri …pn-sukabumikota.go.id/downloads/program kerja pn smi...

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI KLAS IB SUKABUMI

KETUA

H. SUTADI WIDAYATO, SH.MHum

NIP. 040 047 734

WAKIL KETUA

H.DANDY WILARSO,SH.MH NIP. 040 052 103

H A K I M PANITERA / SEKRETARIS

HJ.R.IIN MUTMAINAH,SH.MH.

1. MARYONO, SH.MHum

2. LINGGA SETIAWAN, SH. WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS

3. MAHAPUTRA,SH.MH. SUTRISNO BARDI,SH.MH. EDI SUPRIADI,SE.

4. SALMAN ALFARASI,SH.MH.

5. JOKO WALUYO,SH.Sp.Not.MM.

6. DONY DORTMUND, SH.MH.

PANMUD PERDATA PANMUD

PIDANA

PANMUD

HUKUM

KASUBAG

KEPEGAWAIA

N

KASUBAG

KEUANGAN

KASUBAG

UMUM

HARIS FADILLAH,SH DJADJANG.S TJETJEP.H IYAN RUHYANA ILHAM S,ST EKA

NURJANAH

1. YATI SUPRIATI 2. Andre, SH. 3. SUPARMAN 4. HERDIS SETIAWAN 5. Agus Suparman 6. SITI JULIAWATI

1. WARSA 2. RINA A,SH 3. ENDRIFAN FK 4. Asep Kurnia

ASE

1. KUSDINAR, SH 2. Agus Sofyan

1.AGUNG N,ST

1. Mardiana IR 2.E.P.A.Md 3.Taufiq H,SH.

1. Wawan. S 2. Fransiska

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN NO PANITERA PENGGANTI NO J U R U S I T A

01 TUTI SURTIASIH 01 WARSA

02 BAMBANG ERY HARA YUSUF 02 SUPARMAN

03 HERMAN YUNUS 03 HERDIS SETIAWAN

04 KUSNADIRIYA SOFYAN HIDAYAT 04 ENDRIFAN FK

05 TATANG MAHMUD, SH

06 ABDUL HAMID, SH

07 NUNUNG SUTRISNO

08 YANI SOFYAN, SH

09 KUSDINAR, SH

10 ENDANG MISBAH,SH

11 RINA AGUSTINA,SH

TENAGA HONOR/CLEANING SERVICE

1. RUDI NURDIANTO

2. ENANG SUANDI

3. AGUS SUPRAPTO

4. DESTRIA PRAMUDITA

5. UJANG RISMAYA

6. SOLEH ISKANDAR

7. USUP SUPRIATNA

8. UDIN SAPRUDIN

SEMA NO.5 TAHUN 1996

KATA PENGANTAR

Atas bekat rahmat dan ridho Allah S.W.T serta dengan memanjatkan puji syukur

kehadirat-Nya serta dengan petunjuk dari-Nya sehingga tersusunlah Program Kerja

Pengadilan Negeri Sukabumi tahun 2012 untuk mewujudkan tata peradilan yang baik.

Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2011 berarti

Pengadilan Negeri Sukabumi telah menyelesaikan kegiatannya sebagai implementasi

dari Rencana Srategi 2011-2012 yang merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan

dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama Tahun 2011, sejumlah capaian kinerja

yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai.

Program Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan gambaran beberapa

sasaran yang belum tercapai secara maksimal pada tahun 2011 dan akan diperbaiki

tahun 2012 dengan meningkatkan kinerja serta disiplin dalam pelaksanaan Rencana

Strategi yang telah disepakati.

Harapan kami semoga melalui Program Kerja ini diharapkan segenap aparat

Pengadilan Negeri Sukabumi pada tahun 2012 dapat melaksanakan tugas – tugasnya

dengan baik, Effektif dan efisien serta mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan

misi jajaran Peradilan yang modern serta dapat memujudkan rasa keadilan bagi warga

masyarakan sipencari keadilan.

Sukabumi, 17 Januari 2012

KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

H. SUTADI WIDAYATO, SH.MHum NIP. 040 047 734

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………………………………….. i

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI…………………………………………………. ii

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………………………………………………… iii

BAB I : PENDAHULUAN………………………………………………………………………………………………………… 1

I.1 Latar Belakang………………………………………………………………………………….………………… 1

I.2 Visi dan Misa……………………………………………………………………………………………………… 1

I.3 Faktor-faktor Keberhasilan Organisasi………………………………………………………………… 2

I.4 Tujuan dan Sasaran……………………………………………………………………………………………… 3

I.5 Fungsi Pengdilan Negeri……………………………………………………………………………………… 4

I.6 Tugas Pokok Badan Peradilan……………………………………………………………………………….. 4

I.7 Kepemimpinan Pengadilan…………………………………………………………………………………… 6

I.8 Struktur Organisasi……………………………………………………………………………………………….. 20

BAB II : PROGRAM KERJA………………………………………………………………………………………………………. 23

II.1 Manajemen Pengadilan…………..…………………………………………………………………………… 23

II.2 Administrasi Perkara……………………………………………………………………………………………. 27

II.3 Administrasi Persidangan dan Palaksanaan Putusan……………………………………………. 36

II.4 Administrasi Umum……………………………………………………………………………………………… 38

II.5 Kinerja Pelayanan Publik………………………………………………………………………………………. 43

II.6 Keuangan……………………………………………………………………………………………………………... 46

II.7 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa…………………………………………………………….. 48

II.8 IT dan Informasi Publik………………………………………………………………………………………… 49

II.9 Pengembangan Sumber Daya Manusia……………………………………………………………….. 51

BAB III : PENUTUP…………………………………………………………………………………………………………………. 57

TIM PERUMUS PROGAM KERJA……………………………………………………………………………………………… iii

1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah di amademen

secara normatif menentukan kekuasaan kehakiman (Lembaga Peradilan) yang independen,

merdeka tidak memihak dan kompenten merupakan salah satu komponen utama dalam

sebuah Negara hukum. Prinsip tersebut mehendaki agar lembaga peradilan terbebas dari

campur tangan, tekanan dan paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan

lembaga lain, teman sejawat atau atasan dan pihak-pihak lain di luar Lembaga Peradilan.

Selain menegaskan kedudukan kekuasaan Kehakiman di Indonesia, ketentuan

pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sekaligus juga memberikan amanat dan peran

kepada Kekusaan Kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan, amanat dan peran tersebut diberikan kepada Mahkamah Agung dan Badan-Badan

Peradilan yang ada di bawahnya. Ketentuan ini juga diperjelas lagi dalam Undang-Undang No. 3

tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung dan juga telah di elaborasi yang antara lain ke dalam Undang-Undang No. 49

tahun 2009 yang merubah dan menambah Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan

Umum.

Sekalipun telah jelas tercantum dalam Konstitusi serta Undang-Undang

organik lainnya, tetapi pelaksanaan amanat dan peran tersebut sangat tergantung pada

kualitas, integritas dan kinerja aparatur yang bekerja di dalamnya. Pengadilan Negeri Sukabumi

yang berada di wilayah yurisdiksi Pengalan Tinggi Jawa Barat dalam rangka melaksanakan tugas

dan wewenang sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan

Tinggi Jawa Barat sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

I.2 Visi dan Misi

Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah

Agung pada tanggal 10 September 2009 adalah :

“ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “

Visi Badan Peradilan tersebut diatas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945,

2

\Terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam

cetak biru ini dituangkan usaha – usaha perbaikan untuk mewujudkan Badan Peradilan yang

Agung , Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah

Badan Peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan Kehakiman secara Independen, efektif dan berkeadilan.

2. Didukung pengelolaan Anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan

secara proposional dalam APBN.

3. Memiliki Struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan

terukur ;

4. Menyelenggarakan Manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana. Cepat,

tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukunglingkungan kerja yang aman,

nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan criteria obyektif,

sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Didukung pengawasan secara efektif, terhadap prilaku administrasi dan jalan peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima ;

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan

transparansi ;

10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi ( TI ) terpadu.

Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam rangka upaya mencapai Visinya,

mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung, seperti diuraikan diatas, focus

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan

Kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu sengketa / menyelesaikan suatu masalah Hukum

guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar

1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan Institusi.

Misi Badan Peradilan 2010 – 2035 adalah :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan ;

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan ;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Penjelasan keempat Misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan “

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung “ dua puluh lima tahun mendatang.

I.3 Faktor-faktor Keberhasilan Organisasi

Dengan memedomani pilar-pilar Total Quality Management dihubungkan dengan visi, misi dan strategi di atas, maka dapat dikemukakan factor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan organisasi pengadilan, yakni :

1. Tekad yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran untuk meraih kualitas ; 2. Melaksanakan perbaikan kualitas secara bertahap dan berkesinambungan ; 3. Memberdayakan semua unsur yang terkait dengan meningkatkan kemampuan ; 4. Memberikan pelayanan yang berkualitas prima kepada pencari keadilan, yang

professional dipercaya dan berwibawa.

3

I.4 Tujuan dan Sasaran

Penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab adalah

salah satu upaya penegakan hokum nasional. Untuk mencapai arahan tersebut perlu adanya

bentuk pembangunan dibidang Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur peradilan serta sarana

dan prasarana dalam satu perencanaan strategi disetiap badan peradilan di bawah Mahkamah

Agung R.I.

a.Tujuan

Terlaksananya peradilan yang professional, berkualitas, efektif dan efesien

serta terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ;

Memantapkan penerapan dan pelakanaan Buku I dan Buku II Pedoman

Pelaksaan Tugas dan Admistrasi Peradilan sesuai dengan Keputusan Ketua

Mahkamah Agun g R.I No. KNA/007/SK/IV/1994 tanggal 01 April 1994 ;

Memantapkan penerapan dan pelaksanaan pola Pembinaan dan

Pengendalian di Lingkungan Peradilan Umum. Sesuai dengan keputusan Ketua

Mahkamah Agung R.I No KNA/012/SK/III/1998 tanggal 19 Maret 1988 ;

Melakukan sosialisasi terhadap Pedoman Pengawasan Di Lingkungan

Peradilan, sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No

KMA/080/SK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006

Tersusunnya laporan akuntabilitas Kinerka pengadilan Negeri sukabumi.

b. Sasaran

Terselesaikannya perkara yang diterima dlam rangka pelayanan hokum

kepada masyarakat pencari keadilan dan terwujudnya peningkatan

professional hakim, pejabat struktura, fungsional dan pegawai ;

Terwujudnya tertib administrasi perkar ;

Terciptanya laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi.

c. Strategi

Secara subtansial, untuk mencapai visi dan misi tersebut Pengadilan negeri

Sukabumi menggunakan strategi kombinasi, yaitu disamping penerapan

strategi untuk menjaga kestabilan kinerja dan efisiensi strategi

pengembangan ;

Meningkatkan profesionalisme SDM dibidang tugas kepaniteraan dan

kesekretariatan yang didukung sarana dan prasarana ;

Meminimalisir keluhan masyarakat dengan menambah petugas dibagian

informasi dengan pengetahuan yang mendukung.

4

I.5 Fungsi Pengadilan Negeri

Penadilan Negeri Sukabumi sebagai salah satu pelaku kekuasaan

Kehakiman mempunyai fungsi pokok yang terurai dan tertuamng dalam Undang-Undang

Nomor 48 tahunn 2009 yaitu menerima, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara di tingkat

pertama di ajukan kepadanya serta tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Untuk melaksanakan fungsi pokok dimaksuh, maka Pengadilan Negeri

Sukabumi mempunyai fungsi sebagai berikut :

Fungsi Peradilan (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi ;

Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan baik menyangkut teknik

yudisial, administrasi pengadilan , administrasi umum, perlengkapan, keuangan,

kepegawaian dan pembangunan ;

Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas

hakim, panitera/ sekretaris, panitera pengganti, jurisita/ jurisita pengganti dan

pegawai di lingkungan Negeri Sukabumi serta pengawasan terhadap administrasi

perkara, administrasi umum serta pembangunan ;

Fungsi Mengatur, yakni mengatur lebih lanjut atas hal-hal yang diperlukan bagi

kelancaran penyelenggaraan peradilan di wilayahnya apabila dalam teknis

terdapat hal-hal yang belum cukup diatur baik dalam undang-undang maupun

peraturan lainnya ;

Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan

dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok

teknis peradilan dan administrasi peradilan.

I.6 Tugas Pokok Badan Peradilan

Badan peradialan adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hokum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Tugas pokoknya yaitu menerima , memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap

perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Selain menjalankan tugas pokoknya pengadilan diserahi

tugas dan kewenangan lain oleh/ atau berdasarkan Undang-Undang, anatara lain

memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga

Kenegaraan baik di pusat maupun di daerah, apabila di minta.

Dalam melaksanakan tugas dapat terjadi adanya titik singgung dalam kewenangan

mengadili antara Badan Peradilan, sehingga menimbulkan sengketa kewemamagan yang

dapat berupa sengketa kewenangan relative atau kewenangan absolute yang

penyelesaiannya yang dilakukuan oleh Badan Peradilan tingkat banding (dalah hal

kewenangan relatif) dan oleh Mahkamah Agung (dalam hal kewenangan absolut) .

Mengingat luas linkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh

Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan, oleh undang-undang

5

dibedakan menurut jenisnya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi

sekertariat. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar tercipta ketertiban dengan

penyelenggaraan administrasi dan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan

maka tata cara dan pelaksanaan pengolaan Pengadilan yang bukan saja menyangkut aspek

ketertiban dalam penyelenggaraan peradilan yang meliputi administrasi, baik di bidang

perkara maupun di bidang administrasi umum tetapi juga tugas-tugas lain yang dibebankan

oleh Undang-Undang, harus benar-benar dapat dipahami dan dikuasai .

Di lingkungan Peradilan Umum, penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh

Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai

peradilan tingkat banding yang didukung oleh unit kepaniteraan dan secretariat guna

menunjang kelancaran tugas.

Sesuai dengan bidangnya pelaksanaan tugas pokok Badan Peradilan Umum dalam hal

menerima, memeriksa, mengadili perkara perdata perkara pidana. Badan Peradilan selain

menyangkut tugas di bidang proses peradilan, menyangkut pula tugas-tugas yang menjadi

tanggung jawab Kepaniteraan, yakni hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan berkas

perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga,

surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya, dan harus disimpan di ke

paniteraan.

I.7 Kepemimpinan Pengadilan

Setiap Pengdilan dipimpin oleh seorang Ketua Pengdilan dibantu oleh

seseorang Wakil Ketua Pengadilan, yang kedua-keduanya dinamakan Pimpinan Pengadilan.

Bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan denagn baik dan menjaga

terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya Pimpinan Pengadilan wajib memiliki kemampuan mengelola (managerial skill),

yang meliputi pembuatan rencana kerja (Programming), mengatur pelaksanaannya

(organizing), melaksanakan rencana kerja (executing) dan menawasi pelaksanaannya

(kontroling).

Pimpinan Pengadilan wajib menguasai dan memahami dengan baik seluruh

tugas-tugas meliputi dan teknis yudisial dan bidang administrasi meliputi administrasi

perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain yang dibebaskan oleh Undang-

Undang. Kesemuanya itu berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Agar tugas-tugas berjalan lancar, Pimpinan Pengadilan harus mampu

menciptakan koordinasi antara pimpinan unit struktural, keserasian kerja diantara para

pejabat, menegakan disiplin kerja, mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga

Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan. Antara lain dengan cara mengikuti kegiatan

pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional, kursus-kursus dan lain

sebagainya selama tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokoknya.

Sesuai dengan sifat pimpinan yang menjadi sumber panutan bagi

bawahannya, maka Pimpinan Pengadilan harus memiliki sifat keteladanan dan karenanya

wajib menjaga tingkah laku dan perbuatannya baik dalam dinas maupun di luar dinas.

Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan

menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan. Hal tersebut bakan terwujud bila

6

didukung oleh kemauan dan kehendak baik dari pimpinan unit structural dan pejabat

peradilan dibawahnya. Karena itu sifat-sifat pemimpin perlu pula dimiliki setiap unit

structural dan pejabat lainnya yakni : panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera

pengganti dan jurusita.

Agar dapat melaksanakan tugas-tugas pimpinan dengan sifa-sifat

kepemimpinannya, perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama memimpin dan bertanggung jawab atas

terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan lancer ;

2. Membuat :

a. Perencanaan (planning programming) dan pengorganisasian (organizing) ;

b. Pelaksanaan (implementation dan executing) ;

c. Pengawasan (evalution dan controlling) ;

3. Melaksanakan pembagian tugas antar Ketua dan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan

baik ;

4. Membagi dan menetapkan tugas tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan

keserasian dan kerja sama antara sesama pejabat/ petugas yang bersangkutan ;

5. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/

pembangunan ;

6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para

Hakim serta pejabat structural, dan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan dengan

seluruh karyawan ;

7. Membuat/ menyusun data tentang putusan-putusan perkara yang penting ;

8. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku ;

9. Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim ;

10. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan member petunjuk

serta bimbingan yang di perlukan, baik bagi para Hakim maupun suluruh karyawan ;

11. Melakukan pengawasan secara intern dan ekstern :

a. Intern : pejabat peradilan, keuangan dan material ;

b. Ekstern : penasehat hukum, notaris dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan

hukum tetap ;

12. Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi bidang hukum tertentu ;

13. a. melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk

kepentingan peningkatan jabatan ;

b. Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah

Agung ;

c. Mengawasi pelaksanaan court calendar dengan ketentuan bahwa setiap perkara

pada asasnya harus diputus dalam waktu 6 (enam) bulan dan mengumumkannya

pada pertemuan berkala dengan para Hakim ;

14. Menyiapkan kadar (kadarnisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi ;

15. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPI, Dharma Yukti Kartini, IKAHI, Koperasi

dan PTWP ;

16. Melakukan koordinasi antar sesame instansi di lingkungan penegak hukum dan

kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan,

7

pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya

apabila dimita ;

17. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila

dipandang perlu

Selanjutnya Pimpinan Pengandilan (Ketua dan Wakil Ketua) selain

melaksanakan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pimpinan, para Hakim dan

pejabat Kepaniteraan serta Sekretariat, sesuai dengan uraian tugas (job description)

masing-masing, dibawah pimpinan dan koordinasi Ketua Pengadilan sebagai penanggung

jawab dan pengelola, perlu memperhatikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya

sebagaimana yang akan diuraikan dalam butir-butir berikut :

a. Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan Negeri

1) Bidang Perdata

i. Menetapkan / menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan

persidangan perkara ;

ii. A) Menetapkan panjar biaya perkara ;

B) Dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat

menizinkannya untuk beracara secara prodeo ;

iii. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk

disidangkan ;

iv. Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi

perkara permohonan dan menunjukan Hakim untuk menyidangkannya

;

v. Menunjukan Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara

lisan ;

vi. memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar

terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan tegoran (aanmaning)

untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,

putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya

;

vii. memerintahkan kepada Jurusita untuk melaksanakan somasi ;

viii. a) Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu

dalam hal ada gugatan perlawanan ;

b) Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan

peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung ;

ix. Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai

ketentuan yang berlaku ;

x. a) Menetapkan biaya jurusita

8 b) menetapakan biaya eksekusi ; xi. Menetapkan :

a) Pelaksanaan lelang ;

b) Tempat Pelaksanaan Lelang ;

c) Kantor Lelang Negara sebagai pelaksana Lelang ;

xii. Melaksanakan putusan serta merta :

a) Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta izin kepada

Ketua Pengadilan Tinggi ;

b) Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib minta izin kepada Ketua

Mahkamah Agung ;

xiii. Menyediakan buku khusus anggota Hakim Majelis yang ingin

menyatakan berbedas pendapat dengan kedua anggota Hakim Majelis

lainnya dalam hal memutuskan perkara serta merahasiakannya ;

xiv. a) Mengawasi pelaksanaan court calendar dan mengumumkannya

pada pertemuan berkala para hakim ;

b) meneliti court calendar dan membina hakim agar memutus

perkara yang diserahkan kepadanya paling lama 6 (enam) bulan ;

xv. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan

Hakim dan Panitera Penggganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan

hasil evaluasi secara periodik kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua

Mahkamah Agung ;

xvi. Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk

membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita

acara serta berkas perkara ;

xvii. Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat dan Mahkamah Agung

atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada

para Hakim, Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda, Panitera

Pengganti dan Jurusita .

2) Bidang Pidana

i. Menetapkan/ menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan

persidangan perkara dengan acara singkat dan cepat ;

ii. Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat, praperadilan

dan ganti rugi pada Hakim untuk disidangkan ;

iii. Menanda tangani surat penetapan penahanan dan perpanjangan

penahanan ;

iv. Membuat daftar Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada

hari siding agar persidangan dapat dimulai tepat waktu ;

9

v. Memerintahkan Jurusita untuk mmberitahukan putusan verstek

kepada penyidik, isi putusan banding dan isi putusan kasasi kepada

terdakwa/ pemohom banding atau kasasi ;

vi. Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk

membagi perkara pidana dengan acara singkat dan cepat dan

menunjuk Hakim untuk menyidangkannya ;

vii. Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang ingin

menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim

Majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta merahasiakannya ;

viii. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk

membawa keluar dari ruangkepaniteraan : daftar, catatan, risalah,

berita acara serta berkas acara ;

ix. Menyerahkan berkas permohonan grasi kepada Hakim untuk

diproses ;

x. Menugaskan Hakim untuk bertindak selaku Hakim pengawas dan

pengamat (KIMWASMAT) secara periodik.

b. Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Pengadilan Negeri

1) Bidang Perdata

i. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan ;

ii. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya ;

iii. Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara

permohonan, harus membagikannya kepada Hakim secara merata;

2) Bidang Pidana

i. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan ;

ii. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya ;

iii. Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara

permohonan, harus membagikannya kepada Hakim secara merata.

c. Tugas dan Wewenagng Haikm/ Ketua Majelis

1) Bidang Perdata

i. Menetapkan hari siding ;

ii. Menetapkan sita jaminan ;

iii. Bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara persidangan

dan menanda tangan sebelum siding berikutnya ;

iv. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah ;

v. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap ucapan ;

vi. Hakim wajib menanda tangani putusan yang diucapkan dalam persidangan ;

vii. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah

pelaksanaan tugas umpamanya mengenai penyenggalaraan administrasi

perkara perdata bidang perdata ;

viii. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan hukum berkala

kepustakaan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah

Agung.

10

2) Bidang Pidana

i. Menetapkan hari siding untuk perkara dengan cara biaasa ;

ii. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan ataumengalihkan

jenis penahannya ;

iii. Bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara persidangan

dan menanda tanganinya sebelum siding berikutnya ;

iv. Mengemukakan pendapat dalam masyarakat ;

v. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap un tuk diucapan dalam

sidang ;

vi. Hakim wajib menanda tangani putusan yang sudah diucapkan dalam

persidangan ;

vii. Menghubungi BAPAS agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwanya

masih dibawah umur ;

viii. Memproses permohonan grasi ;

ix. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan perilaku

narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan serta melaporkan

kepada Mahkamah Agung ;

x. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah

pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi

perkara perdata bidang perdata dan eksekusi serta melaporkannya kepada

Pimpinan Pengadilan ;

xi. Mempelajari dan mendiskusikansecara berkala kepustakaan hukum yang

diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung,

d. Tugas Panitera

Pada Pengadilan Negeri terdapat Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang

Panitera dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris, seorang Panitera

merangkap sebagai Sekretaris dengan tugas pokok fungsi sebagai berikut :

1. Kepaniteraan

Sesuai ketentuan Pasal 2 Keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang

Organisasi dan Tata Cara Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi,

tugas pokok kepaniteraan adlah memberikan pelayan teknis dibidang administrasi

perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam hal ini fungsi kepaniteraan mencakup 3 (tiga) hal,

yaitu :

Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi

yang berkaitan dengan persidangan ;

Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan

perkara, dan administrasi pelaksanaan putusan perkara baik itu perdata

dan pidana ;

Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan

yurisprudensi.

Bidang kepaniteraan dibagi 3 (tiga) sub yaitu :

11

Kepaniteraan Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara,

menyiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang

masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata ;

Kepaniteraan Pidana, yang bertugas melaksanakan administrasi perkara,

menyiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang

masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana

dan barang bukti ;

Kepaniteraan Hukum, yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan

mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara,

melakukan administrasi pendaftaran notaries, penasehat hukum dan

badan hukum, administrasi kewarganegaraan, balai harta peninggalan

dan adminidtrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain

berdasarkan peeraturan perundang-undangan.

Masing-masing kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang panitera

muda selaku kepala sub kepaniteraan

2. Sekretariat

Tugas pokok secretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum

kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini fungsi

secretariat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

Melakukan urusan kepegawaian ;

Melakukan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya

perkara/ uang titipan pihak ketiga ;

Melakukan surat menyurat, barang milik Negara (BMN) dan lainnya.

Bidang kesekretaritan ini dibagi 3 sub yaitu :

Sub Bagian Kepegawaian, melakukan urusan kepegawaian ;

Sub Bagian Keuangan, melakukan urusan keuangan kecuali mengenai

pengolaan biaya perkara/ uang titipan pihak ketiga ;

Sub Bagian Umum, melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan,

rumah tangga dan perpustakaan.

Masing-masing sub bagian ini dipimpin oleh seorang kepala Sub. Bagian.

1) Bidang Perdata

i. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya

siding pengadilan ;

ii. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan,

dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak

ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimp[an di

Kepaniteraan ;

iii. Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera

Pengganti ;

12

iv. Menerima serta membuat daftar semua perkara dan pendaftaran

badan hukum yang diterima di Kepaniteraan ;

v. Membuat salinan putusan ;

vi. Memberitahukan putusan verstek ;

vii. Membuat akya :

Permohonan banding,

Pemberitahuan adanya permohonan banding,

Penyampaian salinan memori/ kontra memori banding,

Pemberitahuan membaca/ memeriksa berkas perkara

(inzage),

Pemberitahuan putusan banding,

Pencabutan permohonan banding,

Permohonan kasasi,

Pemberitahuan adanya permohonan kasasi,

Penerimaan memori kasasi,

Penyampaian salinan memori kasasi,

Penerimaan kontra memori kasasi,

Tidak menerima memori kasasi,

Pencabutan permohonan kasasi,

Pemberitahuan putusan kasasi,

Permohonan peninjauan kembali,

Pemberitahuan adanya permohonan adanya peninjauan

adanya kembali,

Penerimaan/ penyampaian jawaban permohona peninjauan

kembali,

Pencabtan permohonan peninjauan kembali,

Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada

permohonan peninjauan kembali,

Pemberitahuan putusan peninjauan kembali kepada

termohon penjauan kembali,

Pembuatan akta yng menurut undang-undang/ peraturan

diharuskan dibuat oleh Panitera ;

viii. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam

persidangan ;

ix. Pengungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkan ke Kas

Negara ;

x. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi

atau peninjauan kembali ;

xi. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan

eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadila ;

xii. Melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelelangan yang

ditugaskan/ diperintahkan olekh Ketua Pengadilan ;

13

xiii. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkan kepada

Ketua Pengadilan.

2) Bidang Pidana

i. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya

siding Pengadilan ;

ii. Bertanggung Jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan,

dokumen, akta, buku daftar, barang bukti dan surat-surat lainnya

disimpan Kepaniteraan ;

iii. Menyelenggarakan administrasi perkara ;

iv. Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera

Pengganti;

v. Menerima serta membuat daftar semua perkara dan

permohonan grasi diterima di Kepaniteraan ;

vi. Membuat salinan putusan ;

vii. Membuat akta :

Pemberitahuan kepada terdakwa yang tidak hadir ketika

putusan yang dijatuhkan ;

Terima putusan ;

Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau

menolak putusan ;

Tidak mengajukan permohonan banding ;

Penolakan permohonan banding bagi pengajuan banding

yang terlambat ;

Permohonan banding ;

Pemberitahuan adanya permohonan banding ;

Penyampaian salinan memori/ kontra memori banding ;

Pemberitahuan membaca/ memeriksa berkas perkara

(inzage) ;

Pencabutan permohonan banding ;

P[emberitahuan putusan banding ;

Permohonan kasasi ;

Pemberitahuan adanya permohonan kasasi ;

Penerimaan memori kasasi ;

Penyampaian tembusan memori kasasi ;

Penerimaan kontra memori kasasi ;

Penyampaian tembusan kontra memori kasasi ;

Tidak menerima memori kasasi ;

Pencabutan permohonan memori kasasi ;

Pemberitahuan putusan kasasi ;

Permohonan peninjauan kembali ;

14

Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali ;

Pencabutan permohonan peninjauan kembali ;

Pemberitahuan isi putusan peninjauan kembali kepada

terdakwa dan jaksa ;

Permohonan grasi/ remisi ;

Pembuatan akta yang menurut undang-undang/ peraturan

diharuskan dibuat oleh Panitera ;

viii. a. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding

kasasi atau peninjauan kembali ;

b. Mengirimkan berkas permohonan grasi ke Kejaksaan

Negeri.

e. Tugas Wakiol Panitera

1) Bidang Perdata

i. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

Pengadilan ;

ii. Membantu Panitera untuk ssecara langsung membina, meneliti dan

mengawasi pelaksanaan tugas administrasi tugas perkara, antara lain

ketertiban dalam mengisi buku registar perkara, membuat laporan periodik

dan lain-lain ;

iii. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan ;

iv. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

2) Bidang Pidana

i. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

Pengadilan ;

ii. Membantu Panitera untuk secara langsungn membina, meneliti dan

mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban

dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain

;

iii. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan ;

iv. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

f. Tugas Panitera Muda Perdata

Bidang perdata

i. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya siding

Pengadilan ;

ii. Melaksanakan administrtasi perkara, mempersiapkan persidangan

perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan

lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata ;

iii. Memberikan register ada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan ;

iv. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai

catatan singkat tentang isinya ;

v. Menyerahakan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila

memintanya ;

15

vi. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau

peninjauan kembali ;

vii. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

g. Tugas Panitera Muda Pidana

Bidang Pidana

i. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya siding Pengadilan ;

h. Tugas Panitera Peganti

1) Bidang Perdata

i. Panitera Pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya siding Pengadilan ;

ii. Membantu Hakim dalam hal :

Membuat penetapan hari sidangn ;

Membuat penetapan sesuai jaminan ;

Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum siding

berikutnya ;

Mengetik keputusan ;

iii. Melapoprkan kepada Panitera muda untuk dicatat dalam register perkara :

Penundaan hari-hari siding ;

Perkara yang sudah putus berikut amar putusnya ;

iv. Menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Perdat bila telah selesai

dimutasi.

2) Bidang Pidana

i. Panitera Pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya siding Pengadilan ;

ii. membantu Hakim dalam hal :

Membuat penetapan hari siding ;

Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari

tahanan atau dirubah jenis penahanannya ;

Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum siding

berikutnya ;

Melaporkan barang bukti kepada Panitera ;

Mengetik putusan ;

iii. Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana :

Penundaan hari-hari siding ;

Perkara yang sudah putus berikut amar putusnya ;

iv. Menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Perdat bila telah

selesai dimutasi.

i. Tugas Jurusita

1) Bidang Perdata

16

i. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, ketua

Sidang dan Panitera ;

ii. menyampaikain pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran, protes-protes,

pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara bardasarkan

ketentuan undang-undang ;

iii. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dengan teliti

melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah

apabila menyita tanah ;

iv. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada

pihak-pihak yangn berkepentingan antara lain : kepada Badan Pertahanan

Nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP Nomor 24 Tahun

1997 jo Pasal 198-199 HIR) ;

v. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat

berita acara ;

vi. Melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

2) Bidang Pidana

i. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua atau panitia ;

ii. penyampaian pengumuman-pengumuman dan pemberitahuan putusan

Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang ;

iv. Melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

I.8 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sukabumi sesuai keputusan Mahkamah Agung R.I

No. 5 tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996 di mana disebutkan :

“ bahwa unsur pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua, kemudian ada kelompok fungsional

Hakim dan ada kelompok fungsional Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.

Selanjutnya secara Struktural dibawah Ketua ada Panitera/ Sekretaris dibantu oleh Wakil

Panitera (dibantu oleh Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum

dan Wakil Sekretaris dibantu oleh Kasubag Keuangan, Kasubag Kepegawaian dan Kasubag

Umum )”.

Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan pimpinan

unit struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin

kerja dan juga selalu mendorong serta memberi kesempatan bagi semua warga pengadilan

untuk meningkatkan buku pengetahuan. Badan pengadilan merupakan pelaksanaan kekuasaan

kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta

menyelesaiakan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya serta

tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun struktur

organisasi Pengadilan Negeri Sukabumi:

STRUKTUR ORGANISASI 17

PENGADILAN NEGERI KLAS IB SUKABUMI

KETUA

H.SUTADI WIDAYATO, SH.MHum

NIP. 040 047 734

WAKIL KETUA

H.DANDY WILARSO,SH.MH

NIP. 040 052 103

H A K I M PANITERA / SEKRETARIS

HJ.R.IIN MUTMAINAH,SH.MH.

1. MARYONO, SH.MHum

2. LINGGA SETIAWAN, SH. WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS

3. MAHAPUTRA,SH.MH. SUTRISNO BARDI,SH.MH. EDI SUPRIADI,SE.

4. SALMAN ALFARASI,SH.MH.

5. JOKO WALUYO,SH.Sp.Not.MM.

6. DONY DORTMUND, SH.MH.

PANMUD PERDATA PANMUD

PIDANA

PANMUD

HUKUM

KASUBAG

KEPEGAWAIA

N

KASUBAG

KEUANGAN

KASUBAG

UMUM

HARIS FADILLAH,SH DJADJANG.S TJETJEP.H IYAN RUHYANA ILHAM S,ST EKA

NURJANAH

7. YATI SUPRIATI 8. Andre, SH. 9. Agus Suparman 10. SITI JULIAWATI

1. Asep Kurnia

1. Agus Sofyan

1.AGUNG N,ST

1. Mardiana

IR 2.E.P.A.Md

3.Taufiq

H,SH.

2. Wawan. S 2. Fransiska

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN

NO PANITERA PENGGANTI NO J U R U S I T A

01 TUTI SURTIASIH 01 WARSA

02 BAMBANG ERY HARA YUSUF 02 SUPARMAN

03 HERMAN YUNUS 03 HERDIS SETIAWAN

04 KUSNADIRIYA SOFYAN HIDAYAT 04 ENDRIFAN FK

05 TATANG MAHMUD, SH

06 ABDUL HAMID, SH

07 NUNUNG SUTRISNO

08 YANI SOFYAN, SH

09 KUSDINAR, SH

10 RATNA DEWANTI,SH

11 RINA AGUSTINA,SH

TENAGA HONOR/CLEANING SERVICE

1. RUDI NURDIANTO

2. ENANG SUANDI

3. AGUS SUPRAPTO

4. DESTRIA PRAMUDITA

5. UJANG RISMAYA

6. SOLEH ISKANDAR

7. USUP SUPRIATNA

8. UDIN SAPRUDIN

SEMA NO.5 TAHUN 1996

18

BAB II

RENCANA STRATEGI

Penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggungjawab adalah merupakan

salah satu upaya penegakan hukum nasional. Untuk mencapai arahan tersebut perlu adanya

pembangunan di bidang SDM aparatur peradilan, sarana dan prasarana dalam suatu

perencanaan strategi disetiapa badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI. Dalam

menerapkan kebijakan-kebijakan umum, Pengadilan Negeri Sukabumi menegakan keadilan dan

mewujudkan hukum dalam praktek tidak hanya bentuk penegakan hukum (law Enfercement)

tetapi juga memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat dengan

meningkatkan sarana/ prasarana gedung Pengadilan Negeri Sukabumi.

Berdasarkan tujuan, sarana dan strategi yang ada, maka Pengadilan Negeri Sukabumi

menetapkan Program Kerja yang meliputi seluruh kegiatan disertai jadwal dan target yang akan

dicapai serta disesuaikan dengan DIPA tahun berjalan, antara lain :

1. Manajemen Pengadilan

2. Administrasi Perkara

3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

4. Administrasi Umum

5. Koinerja Pelayanan Publik

6. Administrasi Keuangan

7. Pelaksanaan Penggandaan Barang dan Jasa

8. IT dan Informasi Publik

9. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengadilan.

Untuk lebih lengkapnya, berikut akan diuraikan Rencana Kerja yang merupakan tata cara

pencapayan tujuan dan sasaran yng telah ditetapkan itu yaitu :

1. Manajemen Pengadilan

Suatu tujuan kan tercapai bila didukung oleh proses pencapaiyan yang baik. Proses manajemen

adalah melalui kegiatan perencanaan, pengendalian dan meningkatkan berdasarkan evalusi.

Proses yang baik memerlukan tekad dan komitmen seluruh aparat pengadilan, didukung oleh

sarana dan prasarana serta tersedianya anggaran yang memadai. Untuk lebih terperinci dapat

dilihat dalam table berikut :

19

RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN 2012 BIDANG MANAJEMEN PENGADILAN PENGNADILAN NEGERI SUKABUMI

No. SASARAN KEGIATAN / TATA CARA PENCAPAIAN JADWAL TARGET

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas kerja optimal

1. Merencanakan, mengadakan pelatihan dan mengikut-sertakan Hakim, Penitera/ Sekretaris, Panmud, Kasub, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan staf pada diklat-diklat kompetensi.

Disesuaikan dengnan diklat yang ada dan/atau mengadakan pelatihan internal.

Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan memiliki kompotensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.

2. Meneruskan tekad dan komitmen seluruh pimpinan kepada semua warga pengadilan diikuti dengan kebijakan tertulis yang menyatakan agar setiap pegawai memberikan kualitas pekerjaan terbaik yang berorientasi pada tumbuhnya kepercayaan kewibawaan pengadilan bagi para pencari pengadilan.

Setiap bulan dalam rapat rutin dan dalam Surat-surat Edaran.

Pimpinan dan seluruh warga pengadilan memiliki tekad, komitmen dan pemahaman yang sama tentang tanggung jawab atas tugas dan fungsinya masing-masing dalan satu sistem organisasi pengadilan yang baik, efektif dan efesien.

3. Membentuk Tim Standar Kualitas yang terdiri dari kepala-kepala unit dan Hakim untuk menelaah berbagai masalah dan merencanakan perbaikan kualitas.

Setiap semerter, dengan anggota Tim secara bergantian.

Setiap kegiatan telah ada standar kualitasnya, yang dapat diukur secara objektif, agar mudah dievaluasi dan diperbaiki.

4. Melakukan tindakan perbaikan diunit-unit kerja atau oleh Tim Perbaikan Kualitas bersama-sama pimpinan/ atasan langsung atau pengawas.

Setiap semester. Seluruh kualitas pekerjan di setiap unit kaerja semakin meningnkat.

5. Merencanakan kerja tanpa dictat (zero defect) berdasarkan hasil evaluasi Tim.

Setiap semester. Tingkat kesalahan pekerjaan semakin kecil.

20 RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN 2012

BIDANG MANAJEMEN PENGADILAN PENGNADILAN NEGERI SUKABUMI

No. SASARAN KEGIATAN / TATA CARA PENCAPAIAN JADWAL TARGET

6. Menyelenggarakan “Hari tanpa cacat dan pemberian penghargaan kepada yang terbaik”.

Setiap bulan, pada hari Senin minggu pertama.

Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya kualitas pekerjaan dari seluruh warga pengadilan.

7. Menentukan tujuan yang akan dicapai. Setiap pimpinan unit kerja harus bertemu dengan bawahannya dan bersama-sama menentukan tujuan spesifik yang akan di raih dan dapat diukur.

Setiap bulan. Penetapan hasil dan kualitas kerja yang jelas dan rinci dari setiap unit kerja berdasarkan evaluasi bulan dan petunjuk perbaikan dari Tim/ Pengawas

2. Tersediaya sarana dan prasarana modern yang mendukung seluruh proses penyelenggaraan pengadilan.

1. Merencanakan pengadaan barang atau peralatan yang diperlukan oleh setiap unit kerja atau setiap pekerjaan sesuai kebutuhannya

2. Mengoptimalkan peralatan sistim komunikasi dengan aiphone disetiap ruangan di pengadilan.

3. Mengadakan perawatan barang dan peralatan kerja secara berkala.

Setiap tahun anggaran Tahun anggaran 2012/2013 Setiap sebulan sekali/ insidentil

Setiap pekerjaan didukung oleh barang dan peralatan yang memadai . Komunikasi antar personal dan / atau unit kerja dapat lebih efektif dan efisien. Pekerjaan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien

4. Melatih dan menambah pengetahuan setiap pengguna barang dan peralatan tentang operasional dan perawatan peralatan

Setiap pemberian peralatan baru. Kerusakan dan biaya perawatan dapat di minimalisir

5. Pengendalian setiap kegiatan pekerjaan melalui sistim informasi komputerisasi terpadu (online).

Setiap hari. Pengawasan setiap kepala unit kerja terhadap hasil pekerjaan diunitnya, transparansi kegiatan/ hasil pekerjaan secara internal dan juga ke publik.

6. Menyediakan tenaga teknis dan operasional sistem informasi computer yang handal dengan jumlah yang memadai.

Setiap penerimaan pegawai baru/ insidentil dengan menggunakan tenaga teknis dari luar.

Sistem informasi kegiatan tetap berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

3. Perencanaan dan pengendalian anggaran yang terpadu dan efesien

1. Menghitung biaya evaluasi dan perbaikan kualitas setiap unit kerja, sesuai dengan kebutuhannya.

Setiap semester Efisiensi anggaran, sehingga penggunaanya benar-benar sesuai dengan kebutuhan peningkatan kualitas hasil pekerjaan institusi pengadilan.

2. Menyediakan dana operasional dan biaya perawatan peralatan untuk setiap unit kerja atau setiap kegiatan kerja.

Setiap bulan Proses pekerjaan dapat berjalan dengan lancer didukung peralatan yang baik.

3. Pengadilan/ pengawasan penggunaan dana yang transparan dan efisien.

Setiap bulan Setiap unit kerja dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan secara tertib dan terukur.

21

2. Bidang Administrasi Perkara

Administrasi adalah tata kelola mengenai persuratan yang mencangakup

tentang pencatatan, pelaporan, tindak lanjut serta pengarsipan sehingga dapat

diperoleh suatu data tentang suatu kegiatan tertentu pada suatu kantir atau lembaga

yang dapat di bagi dalam beberapa bidang atau sub bidang.

Administrasi perkara pada Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan bagian

dari bidang administrasi kepaniteraan yang mengelola tentang pencatatan, pelaporan

tindak lanjut dan pengarsipan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang ditangani

dan menjadi wewenang dan tanggung jawab Pengadilan Negeri Sukabumi.

Pengadilan Negeri/ Peradilan Umum akan mengelola semua admininstrasi

perkara pidana, perkara perdata umum dan perkara-perkara lain sebagai berikut :

A. PERKARA PIDANA

Pada kepaniteraan pidana akan melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas sebagai

berikut :

Umum

Menerima pelimpahan berkas perkara pidana dari Kejaksaan dengan

memberikan tanda bukti penerimaan ;

Mendaftar perkara pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat (tindak

pidana ringan dan tilang) pada masing-masing register induk (kalau

perlu disiapkan juga register/ buku bantu) ;

Menyiapkan blanko Penetapan Majelis Hakim dan blanko Penunjukan

Panitera Pengganti ;

Mengisi register-register induk sampai selesai sesuai dengan perjalanan

perkara yang bersangkutan ;

Menyipkan blanko/ akta pernyataan menerima putusan, piker-pikir,

banding, kasasi, peninjauan kembali atau grasi.

Perkara Banding

Menyiapkan dan mengisi register banding ;

Membuat akta permohonan piker-pikir bagi terdakwa, akta permintaan

banding, akta terlambat mengajukan permintaan banding, akta

pencabutan banding ;

Memberitahukan adanya permintaan banding dari pihak yang satu

kepada pihak yang lain ;

Menerima dan mencatat dalam register banding, adanya memori

banding, dan / atau kontra memori banding ;

Menyerahkan berkas perkara banding yang sudah lengkap yang terdiri

dari Bundel “A” dan Bundel “B” kepada bagian umum untuk dikirimi ke

Pengadilan Tinggi ;

Mencatat dan memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan

kalau ada putusan banding yang di terima.

22

Perkara Kasasi

Menyiapkan dan mengisi register kasasi ;

Membuat akta permohonan kasasi dari pihak-pihak, akta terlambat

mengajukan kasasi atau akta pencabutan kasasi ;

Memberitahukan adanya permintaan kasasi dari pihak satu kepada

pihak yang lain ;

Menerima dan mencatat adanya Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi

dalam Register yang bersangkutan ;

Menyelesaikan pemberkasan perkara kasasi dengan membuat daftar isi

dan selanjutnya menyerahkan ke Bagian Umum untuk di kirim ke

Mahkamah Agung.

Perkara Peninjauan Kembali

Menyiapkan dan mengisi register peninjauan kembali ;

Membuat akta permohonan peninjauan kembali ;

Memberitahukan adanya permohonan peninjauan kembali kepada pihak

lainnya ;

Menyiapkan blanko Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;

Menyelesaikan pemberkasan perkara yang bersangkutan untuk

selanjutnya diserahkan kepada Bagian Umum untuk dikirim ke

Mahkamah Agung ;

Memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan adanya

putusan Peninjauan Kembali yang turun dari Mahkamah Agung .

Perkara Grasi

Menyiapkan dan mengisi Register Grasi ;

Membuat akta permohonan grasi ;

Melengkapi berkas yang dimohonkan grasi (termasuk permohonan

grasinya), kalau sudah lengkap segera di serahkan ke Bagian Umum

untuk dikirim ke Presiden ;

Mencatat dan memberitahukan adanya permohonan grasi yang turun

kepada pihak yang berkepentingan.

Laporan

Pada kepaniteraan pidana harus membuat laporan-laporan bulanan,

kuartal dan semester yang terdiri dari :

1. Laporan keadaan pidana ;

2. Laporan perkara banding ;

3. Laporan perkara kasasi ;

4. Laporan peninjauan kembali ;

5. Laporan perkara grasi ;

6. Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Pengamat.

23

Mengirim laporan-laporan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi,

Panitera Mahkamah Agung, tembusan ke Ditjen Badan Peradilan

Umum ;

Laporan-laporan tersebut dikirim paling lambat lima bulan berikutnya

dan dibuat sesuai dengan formulir yang tersedia.

Pengarsipan

Mengarsipkan berkas perkara yang masih berjalan (belum mempunyai

kekuatan hukum tetap) karena masih banding, kasasi atau peninjauan

kembali ;

Mengarsipkan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dan

menyerahkan kepada Kepaniteraan Hukum dengan Buku Ekspedisi

(tanda terima).

B. PERKARA PERDATA

Pada Kepaniteraan Perdata akan melaksanakan keegiatan-kegiatan dan tugas-

tugas sebagai berikut :

Umum

Menyiapkan buku-buku register induk untuk perkara gugatan,

permohonan, permohonan eksekusi, pemohonan somasi, abritrase

KPPU, HaKI, Perlindungan Konsumen, Kepailitan, Pelaksanaan Putusan

Arbitrase Nasional/ Internasional, Buku Kas ;

Mencatat dan memberikan nomor perkara pada masing-masing register

tersebut apabila ada perkara masuk setelah menerima bukti

pembayaran biaya paerkara dari bendahara ;

Melengkapi berkas-berkas perkara tersebut dengan blanko Penetapan

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;

Mengisi register-register induk dengan benar, tertib dan teratur ;

Pembayaran biaya perkara dilakukan setelah dibuat SKUM dibayar

langsung melalui rekening Bank oleh Pemegang Kas.

Perkara Banding

Petugas menyiapkan dan mengisi register ;

Membuat Akta Permohonan Banding, Akta Terlambat mengajukan

Banding dan Akta pencabutan permohonan banding ;

Memberitahukan adanya permintaan banding dari pihak yang satu

kepada yang lain ;

Menerima dan mencatat adanya Memori Banding, Kontra Memori

Banding dalam Register yang sedang berjalan ;

Melengkapi berkas yang dimohonkan banding dengan persyaratan-

persyaratan yang ada dengan membuat daftar isi pada sampul berkas

yang bersangkutan yang terdiri Berkas “A” dan Berkas “B” ;

24

Mengirimkan biaya banding ke Pengadilan Tinggi melalui rekening yang

ditunjuk ;

Mengirimkan berkas perkara yang sudah lengkap ke Pengadilan Tinggi

dengan ekspedisi (tanda bukti penerimaan).

Perkara Kasasi

Menyiapkan dan mengisi Register kasasi dengan cermat, tertib dan

teratur ;

Membuat akta permohonan kasasi dari pihak-pihak, akta terlambat

mengajukan kasasi atau akta pencabutan kasasi ;

Memberitahukan adanya permintaan kasasi dari pihak satu kepada

pihak yang lain ;

Menerima dan mencatat adanya Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi

dalam Register yang bersangkutan ;

Membuat SKUM untuk panjar biaya kasasi dan menerima panjar biaya

perkara melalui pemegang hak dan mencatat Buku Jurnal Keuangan

Perkara ;

Melengkapi berkas perkara yang bersangkutan dengnan persyaratan-

persyaratan yang nada dengnan membuat daftar iasi (rist) pada sampul

berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Bundel “A” dan

Bundel “B” ;

Memberitahukan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari/

memeriksa perlengkapan berkas perkara (inzago) dan dituangkan

dalam akta ;

Mengirimkan berkas perkara yang sudang lengkap ke Mahkamah Agung

dalam waktu 65 hari sejak Permohonan Kasasi diajukan ;

Mengirimkan biaya permohonan kasasi ke Mahkamah Agung oleh

Pemegang Kas melalui Bank BRI Cabang Veteran, Jalan Veteran Raya

No.8 Jakarta Pusat, Nomor Rekening 31.46.0370.0, dengan bukti

pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Memberitahukan kepada pihak-pihak adanya perkara kasasi yang sudah

turun dari Mahkamah Agung ;

Perkara Penuinjauan Kembali

Menyiapkan dan mengisi register peninjauan kembali dengan cermat,

tertib dan teratur ;

Membuat Akta Permohonan Peninjauan Kembali dengan meneliti

tenggang waktunya 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender, apabila

tenggang waktunya lewat tidak dapat diterima dan berkas yang

bersangkutan tidak perlu dikirim ke mahkamah Agung ;

Membuat SKUM biaya perkara Peninjauan Kembali dan menerima

pembayaran biaya terasebut melalui Pemegang Kas dan mencatat

dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara ;

25

Memberitahukan tentang adanya permohonan Peninjauan Kembali

kepada pihak lawan dengan mengirimkan salinan permohonan

peninjauan kembali beserta alasan-alsannya ;

Menyiapkan blanko Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

untuk menyidangkan perkara Peninjauan Kembali yang bersangkutan

demi kelengkapan berkas yabg bersangkutan ;

Mengirimkan berkas perakara paling lambat 30 hari setelah menerima

jawaban dari pihak lawan ke Mahkamah Agung ;

Memberitahukan adanya perkara peninjauan kembali yang turun dari

Mahkamah Agung kepada pihak.

Register, Laporan dan Pengarsipan

a. Register Perkara

Menyiapkan Register Induk Perkara Perdata ditulis tahun yang

berjalan, halaman 1 dan halaman terakhir ditanda tangani oleh

Ketua Pengadilan Negeri, sedang halaman lainnya diparaf ;

Menyiapkan register yang berkaitan dengan Buku Jurnal yang terdiri

dari Register Induk Pekara Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi,

Peninjauan kembali, Eksekusi, Somasi, dan Konsinyasi ;

Register perkara gugatan dan permohonan ditutup setiap bulan,

nomor urut dimulai setiap bulan, tapi nomor perkara tetap dilanjut.

b. Laporan

Pengadilan Negeri wajib membuat laporan-laporan : Laporan

keadaan perkara perdata, laopran perkara banding, laporan perkara

kasasi, laporan perkara peninjauan kembali, laporan perkara

eksekusi, laporan kegiatan hakim, laporan keuangan perkara dan

laporan jenis perkara perdata ;

Laporan keadaan perkara perdata, keuangan perkara dan jenis

perkara dibuat setiap akhir bulan dan dikirim ke Pengadilan Tinggi/

Mahkamah Agung paling lambat tanggal 15 tiap bulan berikutnya ;

Laporan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi

diuat setiap 4 (empat) bulan, yaitu tiap bulan April, Agustus dan

Desember ;

Laporan tentang kegiatan Hakim dan pelaksanaan tugas Hakim

Pengawas Pengamat dibuat tiap 6 (enam) bulan yaitu pada akhir Juni

dan Desember.

c. Arsip Perkara

Setelah putusan dikirim kepada para pihak, maka berkas perkara

disimpan untuk kepeluan arsip ;

Ada 2 (dua) jenis arsip berkas yaitu : perkara yang masih berjalan

(aktif) yaitu perkara yang telah putus dan diminutasi, tetapi masih

banding, kasasi atau peninjauan kembali dan masih memerlukan

penyelesaian akhir. Arsip ini dikelola oleh kepaniteraan perkara,

26

sedang arsip berkas perkara non-aktif yaitun perkara yang telah

selesdai dan sudah mempunyai ketentuan hukum tetap ;

Semua buku-buku register dimintakan ke Ditjen Peradialan Umum,

sedangkan untuk kebutuhan penunjang lain seperti Alat Tulis Kantor

(ATK), dimintakan dari Bagian Umum untuk jangka wangtu tertentu.

RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN 2012 27

BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

NO PROGRAM

KERJA KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

SASARAN & TUJUAN

WAKTU SUMBER

DANA PELAKSANA

1 2 3 4 5 6 7 8

01 ADMINISTRASI PERSIDANAG

PERSIAPAN PERSIDANAGAN

BERITA ACARA SIDANG

A. Dalam Perkara Pidana Sebelum berkas diserahkan kepada Majelis, petugas di Bagian Pidana menempelkan blanko penundaan sidang di bagian sampul berkas perkara

B. Dalam Perkara Perdata Sebelum berkas diserahkan kepada Majelis, petugas Bagian Perdata menempelkan blanko penundaan sidang di bagian sampul berkas perkara.

Penunjukan Majelis Hakim

Penetapan hari sidang

Panggilan para pihak

Panitera Pengganti harus sudah menyelesaikan Berita Acara Persidangan 1 (satu) hari sebelum sidang selanjutnya

Agar lebih teraturnya teknis administrasi dan peradilan dalam perkara pidana/ perdata Agar melancarkan proses persidangan

Januari-Desember

2012

Januari-Desember

2012

Panitera

Kepaniteraan Pidana / Kepaniteraan Perdata


BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

NO Program Kerja Kegiatan Uraian Sasaran dan Tujuan

Waktu Sumber Dana

Pelaksanaan Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

RAPAT PERMUSYAWARATAN MAJELIS

PUTUSAN

REGISTER, LAPORAN DAN PENGARSIPAN

Rapat permusyawaratan Majelis Hakim untuk menentukan putusan

A. Dalam Perkara Perdata Sesuai dengan SEMA No. 3 tahun 1998 untuk perkara perdata umum harus sudah di putus dan diminutasi dalam waktu 6 bulan terhitung sejak gagal meiasi. B. Dalam Perkara Pidana Sesuai SEMA No. 3 tahun 1998 bahwa untuk perkara pidana umum harus sudah diputus dan diminutasi dalam waktu 6 bulan. Apabila perkara pidana tersebut dalam waktu 6 bulan belum dapat diputus, maka Majelis yang bersangkutan membuat laporan yang ditujukan kepada KPN dengan menyebutkan alasannya.

Agar tercapainya putusan yang baik dan benar Agar lebih teraturnya teknis administrasi dan peradilan dalam perkara pidana/ perdata

Januari-

Desember 2012

Januari-Desember

2012

Januari-Desember

2012

Majelis Hakim Panitera Majelis Hakim Panitera Bag. Pidana

dan Bag.Perdata


BIDANG ADMINISTRASI UMUM PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

NO Program Kerja Kegiatan Uraian Sasaran dan

Tujuan Sumber

Dana Waktu Pelaksanaan Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Urusan Umum 1. Peningkatan tertib administrasi tata persuratan

Menerima dan mengagendakan surat-surat masuk dilengkapi dengan kartu disposisi untuk diajukan kepada KPN dan WKPN.

Mengagendakan dan menomori surat-surat keluar yang akan dikirim.

Mengirim surat-surat dan berkas perkara ke Mahkamah Agung.

Mengarsipkan surat-surat yang berhubungan dengan bagian Perdata, Pidana, Hukum dan PHI.

Terselenggaranya tertib administrasi persuratan

RKA-KL & DIPA

Jan-Des

2012

Umum

2. Peningkatan piñata usahaan Alat Tulis Kantor (ATK)

Menyusun rencana kerja

Membelanjakan alat tulis kantor

Mendistribusikan ATK kepada para Panmud dan Panitera Pengganti.

Mengadministrasikan/ membukukan barang ATK yang telah didistribusikan kepada setiap Panmud dan Panitera Pengganti.

Terselenggaranya tertib administrasi Alat Tulis Kantor.

RKA-KL & DIPA

Jan-Des

2012

Umum




Sumber Dana

Waktu Pelaksanaan Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3. Penyelenggarakan administrasi Inventaris kekayaan Negara

Menyusun rencana penggandaan barang.

Mendistribusikan.

Mengadministrasikan.

Terselenggara tertib administrasi Inventaris Kekayaan Negara

RKA-KL & DIPA

Jan-Des

2012

Umum

4. Penyelenggaraan penghapusan Inventaris Kekayaan Negara

Mengusulkan tim penghapusan Inventaris kekayaan Negara

Pendataan barang yang akan dihapus

Membuat berita acara hasil penelitian/ penilaian barang

Membuat SK pedoman penyelesaian perugian negara

Terselenggaranya penghapusan Inventaris Kekayaan Negara sesuai peraturan

RKA-KL & DIPA

Jan-Des

2012

1. Pansek 2. Wasek 3. Kasub

Umum 4. Staf

Kepegawaian

5. Staf keuangan

6. Staf Umum

5. Pembuatan DIR dan KIB

Menyiapkan bahan

Meneliti data

Membuat laporan

Terselesaikannya DIR dan KIB

RKA-KL & DIPA

Jan-Des

2012

Umum

6. Penggandaan sarana dan Prasarana Kantor

Menyusun rencana

Menetukan skala prioritas

Penggandaan

mendistribusikan

Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor sesuai rencana

RKA-KL & DIPA

Jan-Des

2012

Umum



NO Program Kerja Kegiatan Uraian Sasaran dan Tujuan Sumber Dana


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

7. penggandaan daya dan jasa listrik, air dan telepon

menerima rekening

menyiapakan dana

melakukan pembayaran

menyiapkan rekening

Terpenuhinya kebutuhan listrik, air dan telepon serta terlaksanakannya pembayaran tepat waktu

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Umum

8. peningkatan pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor

menunjuk petugas

membuat jadwal

pelaksanaan

Terpeliharanya kebersihan kantor

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Umum

9. memelihara gedung kantor, pengendaraan dinas dan alat kantor lainnya.

Menunjukan petugas

Menyiapkan dana

Pelaksanaan

Membuat laporan

Terpeliharanya gedung kantor, kendaraan dinas dan alat kantor lainnya.

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Umum

10. Peningkatan pemeliharaan keamanan kantor

Menentukan petugas

Menyiapkan dana

Pelaksanaan

Membuat laporan

Terselenggaranya keamanan kantor.

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Umum

11. Pemeliharaan pertamanan kantor

Menentukan petugas

Menyiapkan dana

Pelaksanaan

Membuat laporan

Terlaksananya taman yang bersih, indah dan sejuk

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Umum

2 OLAHRAGA 1. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani

Menentukan petugas

Menyiapkan dana

Pelaksanaan

Membuat laporan

Meningkatkan kinerja dengan menyehatkan jasmani dan rohani

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Umum




Sumber Dana


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 PERPUSTAKAAN KERJA

1. Peningkatan pengelolaan perpustakaan kerja

Menentukan petugas

Membuat katalog

Membuat kartu anggota

Melayani pinjaman

Terselenggaranya perpustakaan kerja sesuai peraturannya

RKA-KL & DIPA

Jan-Des

2012

Umum

2. Peningkatan pelayanan perpustakaan kerja

Menerima daftar pinjaman

Mencatat dalam buku

Menyampaikan syarat pinjaman

Terpenuhinya para Hakim dan pegawai akan buku-buku perpustakaan untuk menambah pengetahuan

RKA-KL & DIPA

Jan-Des

2012

Umum

3. Pemeliharaan dan perawatan serta pengadaan-pengadaan buku-buku perpustakaan kerja

Membersihkan

Merapihkan

merawat

Terpeliharanya buku-buku perpustakaan dengan baik

RKA-KL & DIPA

Jan-Des

2012

Umum

RENCANGAN PROGRAM KERJA TAHUN 2012 33

BIDANG KINERJA PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

NO PROGRAM KERJA

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SASARAN & TUJUAN WAKTU SUMBER DANA

PELAKSANAAN

1 2 3 4 5 6 7 8

01 ADMINISTRASI PERSIDANGAN

KETUA PENGADILAN SUKABUMI

PANITERA/ SEKRETARIS

konsolidasi organisasi dan program dengan Wakil Ketua

penyusunan pedoman organisasi.

Penggalan dana yang tidak menyikap

Penataan sistem perkara

Pelayanan konsultasi langsung.

Penyelenggaraan pelatihan & konsultasi

Laporan tahunan

Menyelenggarakan rapat rutin

Mengaplikasikan Pedoman Administrasi, Kesekretariatan dan Protokoler.

Penataahn surat, file dan kearsipan

Member dukungan administrasi umum maupun perkara

Penataan system pembagian perkara dan tugas kejurusitaan

Pengolaan administrasi umum dan perkara untuk pelayanan.

Pengadaan alat-alat kantor.

Member dukungan kegiatan disemua bidang kegiatan kantor

Mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas

tentang hak, tanggung jawab, kewajiban,

kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan

penyelenggaraan pelayanan publik pada PN

Sukabumi dan mewujudkan sistem

penyelenggaraan pelayanan publik yang

layak sesuai dengan asas-asas umum peradilan yang

baik serta terpenuhinya penyelenggaraan

pelayanan public sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Januari-Desember 2012 Januari-Desember 2012

DIPA KPN

Koordinasi dengan Wakil Ketua, Hakuim dan para Kassub penyusunan bahan reker

PANITERA/SEKRETARIS

Koordinasi dengan Kasub, Humas



NO PROGRAM KERJA

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SASARAN & TUJUAN

WAKTU SUMBER DANA

PELAKSANAAN

1 2 3 4 5 6 7 8

KEBENDAHARAAN

BIDANG ADM DAN KEUANGAN

BIDANG PERDATA, PIDANA DAN HUKUM

Mendelegasikan sebagian tugas kepada Wasek/ Wapan

Kebersihan, air dan listrik kantor Sekretariat.

Pengelolaan Keuangan

Penataan system pengelolaan keuangan

Membuat kas kecil

Laporan keuangan / dana

Memberi dukungan dana

Memberi dukungan kegiatan bidang.

Menyusun, mengujicobakan dan memperbaiki Pedoman Dasar Organisasi

Menyusun anggaran menyusun DIPA tahun 2012

Menggalang pendanaan.

Mempersiapkan prosedur pelayanan.

Menyusun Pedoman pelayanan

Mengaplikasi dan memperbaiki system permintaan salinan, kutipan, banding, kasasi, dll.

Januari 2012

Januari 2012

Januari 2012

PANITERA/SEKRETARIS Koordinasi dengan Kasub, Humas Bagian Keuangan PANITERA/SEKRETARIS Koordinasi dengan Bagian Keuangan PANITERA/SEKRETARIS Bagian Perdata Bagian Pidana Bagian Hukum



NO PROGRAM KERJA


WAKTU SUMBER DANA

PELAKSANAAN

1 2 3 4 5 6 7 8

BIDANG PUBLIKASI DAN HUMAS

BIDANG KEPEGAWAIAN HAKIM

Publikasi pelayanan

Registrasi

Mengatur jadwal

Memberi tugas yang jelas

Menggalang kerja sama

Penyelenggaraan rapat bulanan

Menyelenggarakan konsultasi dan Kimwas

Pengadaan sarana

Menyusun jadwal siaran pers

Menyusun bahan publikasi

Menerbitkan bulletin pengadilan

Pelayanan konsultasi

Kerja sama, konsultasi dan publikasi

Menyusun daftar pegawai yang akan naik pangkat, gaji barkala

Menyusun pegawai yang belum dan sudah mengikuti pelatihan

Menyusun jadwal sidang

Sidang tepat waktu

Januari-Desember 2012 Januari-Desember 2012 Januari-Desember 2012 Januari-Desember 2012 \

PANITERA/ SEKRETARIS

Bag. Perdata

Bag. Pidana

Bag. Hukum

Ketua Pengadilan PANITERA / SEKRETARIS HUMAS

Bagian Kepegawaian Ketua Pengadilan dan para Hakim



NO PROGRAM KERJA


WAKTU SUMBER DANA

PELAKSANAAN

1 2 3 4 5 6 7 8

PANITERA PENGGANTI

JURUSITA

Menyiapkan konsep dan membuat putusan

Segera membuat penetapan sidang

Segera membuat penetapan sidang dan mengirimkan

Selesai sidang segera menyusun BAP

Segera membuat kutipan putusan

Segera melaksanakan penetapan, panggilan dll

Membuat BA apa yang sudah dilaksanakan dengan benar

Segera melaporkan bila ada penetapan yang tidak dilakasaakan

Januari-Desember 2012 Januari-Desember 2012 Januari-Desember 2012

PANITERA PENGGANTI

JURUSITA

PANITERA PENGGANTI

JURUSITA

37

LAMPIRAN RENCANA REALISASI ANGGARAN DIPA TAHUN 2012

NO. BAHAN PAGU REALISASI SUMBER DANA WAKTU PELAKSANA KETERANGAN

1. Belanja Pegawai Rp 2.079.909.000,- - RKA-KL dan DIPA tahun

2012

Januari s.d Desember 2012

Keuangan.

DIPA BUA (Badan Urusan

Administrasi) 2. Belanja Barang Rp 611.960.000,- -

RKA-KL dan DIPA tahun

2012


Keuangan.

3. Belanja Modal Rp 725.000.000,- - RKA-KL dan DIPA tahun

2012


Keuangan.

4. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Rp 68.000.000,- - RKA-KL dan DIPA tahun

2012


Keuangan. DIPA BADILUM

(Badan Peradilan Umum)

5. Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri

Rp 47.831.000,- - RKA-KL dan DIPA tahun

2012


Keuangan.

38

RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN 2012 BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

NO PROGRAM KEGIATAN

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SASARAN DAN TUJUAN

SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANA

1. URUSAN

PERENCANAAN KEUANGA

1. Pengelolaan dan pengadministrasian keuangan Negara.

Menyiapkan bahan.

Meneliti bahan.

Memukukan.

Mempertanggung jawabkan.

Terselenggaranya pengelolaan dan pengadministrasian keuangan Negara dengan baik dan tertib

RK-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Keuangan.

2. Penyusunan rencana penggunaan anggaran berdasarkan AKUN

Meyiapkan bahan

Menyusun rencana

Menggunakan anggaran

Tersusunnya rencana penggunaa anggaran berdasarkan AKUN selama satu tahun.

RK-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Keuangan.

3.

Pengurusan gaji 42 pegawai dan tunjangan jabatan serta tenaga honorer 8

Menyiapkan bahan.

Mengonsep daftar gaji.

Mengetik

Mengajukan ke KPPN.

Membayarkan kepada pegawai.

Terbayarnya gaji 42 pegawai dan tunjangan serta tenaga honorer tepat waktu.

RK-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Keuangan.

4.

Penyelenggaraan pembukuan dan pertanggung jawaban administrasi keuangan negara

Menyiapkan bahan.

Melaksanakan pembukuan.

Mempetanggungjawabkan.

Tertibnya pembukaan administrasi keuangan

RK-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Keuangan.

39

RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN 2012 BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA


NO Program Kerja

Kegiatan Uraian Sasaran dan Tujuan Sumber Dana Waktu Pelaksanaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Pengadaan Barang dan

Jasa

1. Rehabilitasi rumah negara milik Pengadilan Negeri Sukabumi

Menyusun rencana

Mengumumkan

mengawasi

Terpeliharanya rumah Negara

RKA-KL & DIPA

Jan – Des 2012

Ketua Panitera/Sekretaris Wakil Sekretaris

2. Pengadaan meubeleir tempat sidang Pengadilan Sukabumi

Menyusun rencana

Mengumumkan

mengawasi

Terselenggaranya persidangan yang nyaman

RKA-KL & DIPA

Jan – Des 2012


3. Perawatan gedung kantor

Menyusun rencana

Mengumumkan

mengawasi

Terpeliharanya gedung kantor

RKA-KL & DIPA

Jan – Des 2012


4. Renofasi rumah Negara milik Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi

Menyusun rencana

Mengumumkan

mengawasi

Terpeliharanya rumah Negara

RKA-KL & DIPA

Jan – Des 2012


40

RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN 2012 BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMASI PUBLIK

PENGADILAN NEGERI SUKABUMI NO. PROGRAM

KERJA KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SASARAN & TUJUAN WAKTU SUMBER

DANA PELAKSANA

1 2 3 4 5 6 7 8

01

02

PENGGUNAAN TEKNOLOGI

INFORMASI (IT)

INFORMASI

PUBLIK

1. Meng up-date website Membuka informasi public sesuai dengan SK.KMA Mo : 144/KMA/SK/VII/2007 dengan mengoptimalkan fungsi meja informasi

Mengumpulkan data petikan putusan untuk ditampilkan di website.

Memberitakan di web terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Memberitakan setiap kegiatan pengadilan yang dianggap pentingn untuk diketahui public.

Mengumumkan jenis pengadaan barang dan jasa diketahui rekanan untuk melakukan penarawan.

Membuat tulisan ilmiah yang bermanfaat bagi pengadilan terutama dari kalangan sendiri.

Memberikan informasi kepada pengguna pengadila/ masyarakat yang membutuhkan informasi tentang pengadilan sesuai dengan peraturan yang ada.

Memberikan kemudahan kepada mahasiswa mendapatkan informasi untuk keperluan akademik.

Memberikan informasi kepada pers.

Terlaksananya transparasi pada setiap kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok pengadilan Terlaksananya kemudahan bagi masyarakat/ pengguna pengadilan mendapatkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengadilan.

Januari-Deember

2012

Januari-

Deember 2012

Humas.

Hakim.

Kepaniteraan.

Kesekretariatan.

Humas/ juru bicara

Petugas Meja Informasi.

41

RENCANGAN PROGRAM KERJA TAHUN 2012 BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


No PROGRAM KERJA

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SASARAN &

TUJUAN WAKTU PELAKSANA

1 2 3 4 5 6 7

01

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PENGADILAN NEGERI

1. Perencanaan Pengadaan Pegawai (di tangani secara terpusat di Mahkamah Agung).

Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Pegawai

Pengadilan

Pengadaan pegawai di sesuaikan dengan kebutuhan melalui suatu analisa berdasar Struktur Organisasi dan Tata Kerja meliputi : jenis pekerjaan, Sifat pekerjaan, Analisis beban kerja, Perkiraan kapasitas / kemampuan, Prinsip pelaksanaan pekerjaan, Peralatan yang tersedia.

Pengadaan pegawai dibentuk panitia.

Penerimaan pegaiwai diumumkan secara luas kepada masyarakat.

Dalam pengumuman tercantum : syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, Alamat dan tempat lamaran ditujukan, Batas waktu pengajuan, Jadwal, Tempat pelaksanaan seleksi, klasifikasi ijazah, Batas usia, Waktu dan tempat seleksi.

Penempatan pegaiwai sesuai dengan disiplin ilmu serta ijazah.

CPNS yang diangkat menjadi PNS setelah memenuhi syarat kesehatan.

a. Kepangkatan : - Pembuatan bezetting dan informasi

kepegawaian. - Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

dibuat dengan benar dan dikirim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menghindari kecurangan-kecurangan dalam proses perekrutan, sehinga penerimaan calon pegawai dilakukan secara selektif dan untuk mengisi kekosongan pegawai dalam menjalankan tugas dan administrasi pengadilan

pengadilan.

Januari-Deember 2012

Januari-

Deember 2012

- Sekretariat Mahkamah Agung dan dibantu oleh Pengadilan Tingkat Banding di Wilayah masing-masing.

- Hakim - Kepaniteraan - Kesekretariatan

Bagian Kepegawaian

42



No PROGRAM KERJA



1 2 3 4 5 6 7

01



Pengadilan

- Melakukan penelitian tentang Karpeg/ Karsis/ Karsu, TASPEN/ AKSES, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Kenaikan pangkat,

- Pembuatan data/ daftar tentang : Jumlah pegawai yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat baik regular maupun pilihan. Jumlah pegawai yang telah diterbitkan SK kenaikan pangkat. Jumlah pegawai yang telah memenuhi syarat kenaikan pangkat tetapi belum diusahakan, apa sebanya. Jumlah pegawai yang telah diusulkan tetapi belum diterbitkan SK kenaikan pangkat

b. Ujian Dinas : - Data pegawai yang mengikuti ujian dinas, yang lulus,

yang tidak lulus. - Data Pegawai yang telah memenuhi syarat tetapi

belum diikut sertakan dalam ujian dinas, alasan belum diikut sertakan ujian dinas.

c. Pembayaran Gaji :

- Dibayarkan tepat waktu. - Jumlah yang dibayarkan sesuai dengan besar nilai

yang menjadi haknya.



Bagian Kepegawaian

Bagian Keuangan

43



No PROGRAM KERJA



1 2 3 4 5 6 7

01



Pengadilan

d. Penataan Sarana Administrasi : - Buku Induk Kepegawaian. - File Kepegawaian. - Buku Kendali. - Statistik Kepegawaian. - Kartu Pegawai ( melakukan pendataan bagi pegawai

yang belum memiliki kartu pegawai ).

e. Penataan Pegawai Pejabat Fungsional : - Semua diangkat dengan SK pejabat yang

berwenang. - Semua telah dilantik. - Tidak merangkap tugas dan jabatan lainnya. - Menerima tunjangan sejak menjalankan tugas.

f. Penataan pegawai Pejabat Struktural :

- Semua diangkat dengan SK oleh pejabat yang berwenang.

- Telah dilantik. - Tidak rangkap jabatan. - Tidak lebih tahun tahun dalam jabatan tersebut. - Tidak membawahi yang berpangkat lebih tinggi. - Pangkatnya memenuhi syrat dalam peraturan. - Menerima tunjangan sejak menjalankan tugas. - Belum menerima SK mutasi.


Bagian Kepegawaian

44



No PROGRAM KERJA



1 2 3 4 5 6 7

01



Pengadilan

g. Penilaian DP 3 : - Pengisian nilai DP 3 dilakukan secara

berkesinambungan oleh pejabat penilai. - - Member nilai pada setiap unsure sudah didasarkan

pada evaluasi pelaksanaan tugas. - Kesempatan mengajukan keberatan atas nilai DP 3

yang diberikan oleh pejabat penilai telah diberikan. - Pejabat penilai memberikan tanggapan atas

keberetan tersebut. - Ralat dengan cara renvoi. - Hukuman yang dikenakan menjadi pertimbangan

dalam pemberian DP 3.

h. Kepatuhan dan kedisiplinan yang berhubungan dengnan Jam Kerja :

- Sesuai dengan ketentuan jam kerja. - Terhadap peelanggaran ada penindakan. - Pengawasan oleh atasan langsung. - Ada langkah meningkatka kedisiplinan.

i. Hukuman Disiplin :

- Data tentang ada/ tidak ada hakim/ pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.

- Prosedur pemeriksaan hukuman disiplin didasarkan PP 30 Tahun 1980 jo SEBKN No. 23/SE/1980.

Mendidik pegawai yang berkualitas dan berpotensi di bidangnya masing-masing, sehingga melancarkan aktifitas jalannya administrasi di Pengadilan n

Januari-Deember

2012

Bagian Kepegawaian

45



No PROGRAM KERJA



1 2 3 4 5 6 7



Pengadilan

- Penjatuhan hukuman disiplin dicatat dalam kartu hukuman disiplin.

- Diberikan hak mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapeg).

- Penjatuhan hukuman disiplin dilaporkan kepada BKN (ada buktinya).

j. Kesejahteraan :

- Daftar permintaan gaji sesuai dengan data keluarga masing-masing.

- Besarnya gaji yang dibayarkan sesuai dengan jumlah yang menjadi masing-masing.

- Personil yang lama pengabdiannya mencapai 10 tahun, 20 tahun mendapat satnya lencana.

k. Data Pegawai/ Personil :

- Pembuatan daftar yang memuat data tentang nama - Memperhitungkan keseimbangan jumlah Panitera

Pengganti dengan jumlah Hakim. - Memperhitungkan keseimbangan jumlah Hakim

dengan jumlah perkara masuk pertahun. - Memperhatikan kondisi para Hakim apakah dalam

kondisi sehat dan bugar semua, dilakukan secara berkalageneral chek up dengan pemeriksaan Laboraturium.

Mendidik pegawai yang berkualitas

dan berpotensi di bidangnya masing-masing, sehingga

melancarkan aktifitas jalannya

administrasi di

Pengadilan n


Bagian Kepegawaian

46



No PROGRAM KERJA



1 2 3 4 5 6 7



Pengadilan

- Pembuatan daftar Hakim dan pejabat fungsiobnal dan structural atau personil lainnya yang telah mengikuti diklat Sertifikasi, pelatihan didalam negeri dan luar negeri, diklat penjejangan dan penguasaan Informasi teknologi.

- Pembuatan daftar personil yang akan pensiun. - Diusahakan SK Pensiun diterima tepat waktu. - Pengawasan kedisiplinan kerja sehingga semua

kerja personil hadir dan pulang kantor tepat waktu dan menandatangani daftar hadir.

- Dilakukan pengawasan terhadap daftar hadir. - Penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk

dengan penetapan Ketua Pengadilan. - Hakim Pengawas melaporkan secara tertulis atas

hasil pengawasnya. - Laporan ditunjukan kepada Ketua melalui Wakil

Ketua.

l. Penanganan Purna Bakti/ Pensiun Pegawai: - Dibuat data pegawai yang telah mencapai batas siap

pensiu. - Dibuat data pegawai yang telah memenuhi SK

pensiun tetapi belum mendapatkan SK pensiun. - Meneliti adakah pegawai yang memasuki masa

pensiun yang masih menerima gaji penuh (100%). - Khusus bagi Hakim yang Purna Bakti dilakukan

Wisuda Purna Bakti.


Bagian Kepegawaian

47



No PROGRAM KERJA



1 2 3 4 5 6 7



Pengadilan

m. Pengembangan Pegawai Pengadilan Negeri : - Persiapkan data jumlah Hakim, Panitera

Pengganti, Jurusits dan Personil Kepaniteraan lainnya.

- Meneliti personil yang ada sudah apakah sudah cukup untuk menghitung meyelenggarakan beban

- Meneliti apakah terdapat suami / isteri : satu tempat kerja (sekantor). Yang menjadi Panitera / Panitera Pengganti dalam satu tempat kerja (sekantor). Meneliti adakah Hakim / Pejabat lain yang diangkat untuk menduduki jabatan structural / fungsional tapi belum menerima tunjangan jabatan. Meneliti adakah Panitera /Panitera Pengganti, merangkap jabatan structural pada kesekretariatan.

- Menyeimbangkan apakah jumlah Panitera Pengganti telah mencukupi sesuai dengan jumlah Hakim.

- Memonitor adakah pegawai yang diusulkan untuk diangkat sebagai Panitera Pengganti tetapi SK-nya belum mendapat penyelesaian (ada sebutkan nama, NIP dan pangkatnya pada lembar lain dan dilampirkan).


Bagian Kepegawaian

48



No PROGRAM KERJA



1 2 3 4 5 6 7



Pengadilan

- Meneliti adakah pejabat struktural pejabat fungsional yang belum mengangkat sumpah, jika ada dicari apa sebabnya.

- Melakukan penelitian adakah Ketua, Wakil Ketua, Panitera / Sekretaris yang telah bertugas lima tahun di Pengadilan dan belum di pinahkan.

- Meneliti apakah ada pejabat yang di pindahkan tetapi belum menjalankan tugas ditempat yang baru. Jika ada, apa alasan belum melaksanakan tugas tersebut.

- Berdasarkan jumlah perkara yang masuk setiap tahun, apakah jumlah Hakim yang ada sudah dianggap cukup (lihat buku standarisasi Pengadilan).

- Memperhatikan adakah Hakim yang sakit-sakitan dan memerlukan perawatan dikota besar (ada sebutkan nama, NIP dan pangkatnya pada lembar lain dan dilampirkan)

- Adakah Hakim yang memohon untuk tidak diusulkan pindah ketempat lain, jika ada apa sebabnya (ada sebutkan nama, NIP dan pangkatnya pada lembar lain dan dilampirkan).

. Januari-Deember 2012

Bagian Kepegawaian

49



No PROGRAM KERJA



1 2 3 4 5 6 7



Pengadilan

- Adakah Hakim /pejabat kepaniteraan / kesekretariatan pegawai yang meninggal dunia pada waktu melaksanakan tugas. Sudah diusulkan keniakan pangkat Anemerta. Setiap waktu dan pulang haru ada pegawai yang telah ditunjuk sebagai petugas yang mengurus daftar hadir.

- Pembuatan daftar pegawai yang akan pensiun. Apakah ada SK pensiun yang dating / turun, tepat pada waktunya. Apakah ada usul pegawai pensiun yang belum direalisasi.

- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim Pengawas (jika sudah maka lampirkan SK-nya).

- Masing-masing Hakim Pengawas wajib melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugasnya.

- Hakim Pengawas wajib menmbuat laporan hasil pengawasan secara tertulis(lampirkan laporannya jika belum teliti apa penyebabnya).

- Evaluasi laporan hasil pengawasan (jika sudah, dapatkan hasil evaluasinya, jika belum dicari pemecahan kendalinya ).

- Pertemuan intern yang membahas tata cara pelaksanaan tugas masing-masing dan kerja sama antar bagian.


Bagian Kepegawaian

50



No PROGRAM KERJA



1 2 3 4 5 6 7



Pengadilan

- Rapat / pertemuan Pimpinan Pengadilan, Hakim, Pejabat fungsional dan structural dan stap setiap awal bulan / di jadwalkan sesuai kebijakan Pimpinan harus diadakan.

- Pemberian Penghargaan kepada Hakim / Pejabat Kepaniteraan / Kesekretariatan Pegawai yang berprestasi menonjol (sebutkan nama, NIP dan pangkatnya).

- Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalin hubungan antara Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Kesekretariatan dan seluruh pegawai dalam rangka mewujudkan keserasian dan keharmonisan.

- Buat daftar Hakim / Pejabat Kepaniteraan / Pejabat Kesekretariatan dan pegawai yang telah mengikuti diklat Sertifikasi / penjenjangan.

- Program untuk meningkatkan pengetahuan Hakim / Pejabat Kepaniteraan untuk menguasai bahasa asing dengan memanggil guru bahasa.

- Selenggarakan pertemuan untuk : diskusi, seminar, dan silaturahmi masalah hukun yang up to date

. Januari-Deember 2012

Bagian Kepegawaian

BAB III

PENUTUP

Demikian Program kerja Pengadilan Negeri sukabumi tahun Anggaran 2012, sekalipun

dalam bentuk sederhana namun mudah – mudahan dapat memberikan arah untuk mencapai

tujuan sebagaimana tertuang dalam VISI dan MISI yang telah ditentukan.

Strategi pada Program Kerja ini pada dasarnya berkomitmen untuk tetap menjaga

stabilitas dan sfisiensi sebagai prioritas utama, sedangkan yang berkaitan dengan

pengembangan disesuaikan dengan kemampuan yang ada, semoga pada tahun – tahun

berikutnya dapat disusun Program Kerja yang lebih komperhensip. Aamiin

.

Sukabumi, 17 Januari 2012 KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI


SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI Nomor : W11.U4/ /UM.01.10/I/2012

Tentang Program Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran 2012

Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, Menimbang Mengingat

: a. b. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bahwa dalam rangka memaksimalkan kinerja dan pelaksanakan tugas-tugas Pengadilan Negeri Sukabumi, terutama dalam memberikan pelayanan Hukum kepada Masyarakat, dipandang perlu langkah – langkah dan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan bagi segenap aparat Pengadilan Negeri Sukabumi pada tahun 2012. Bahwa langkah – langkah dan kebijaksanaan tersebut tersusun dalam Program kerja yang akan dijadikan sebagai suatu Pedoman kerja segenap aparat dan/atau Pegawai Pengadilan Negeri Sukabumi, agar kinerja mereka dapat tersusun secara terarah, tepat sasaran, efektif dan effisien sebagai bagian dari fungsi management yang harus dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan. Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1970 Junto Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 1999 Junto Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Pokok – Pokok Kehakiman Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1974 junto Undang –Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian. Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Undang – Undang Nomor : Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/001/SK/I/1992, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/580/SK/VIII/2006, tentang Pedoman Pengawasan dilingkungan Lembaga Peradilan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

Program Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran 2012.

Pertama Kedua Ketiga

: : :

Program Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran 2012 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ; Program Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran 2012 merupakan Pedoman dan Petunjuk bagi para Pejabat dan segenap pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Sukabumi dalam melaksanakan tugas – tugasnya, baik tugas pokok, tugas –tugas dibidang Kepaniteraan, Kesekretariatan, Pembinaan / Pengawasan ataupun bidang – bidang lainnya ; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Sukabumi Pada Tanggal : 17 Januari 2012

KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI


struktur organisasi pengadilan negeri …pn-sukabumikota.go.id/downloads/program kerja pn smi...

Documents