buku cukai

Upload: novianto-budi-prasetyo

Post on 15-Jul-2015

238 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Download dari: www.beacukai-kediri.com/knowhow.htm

Daftar isiKata Pengantar... Kata-kata Bijak NPPBKC Pemberian NPPBKC Hasil Tembakau. Pemberian NPPBKC MMEA. Pemberian NPPBKC Etil Alkohol.. Pembekuan NPPBKC Pencabutan NPPBKC.. Penetapan Tarif Penetapan Tarif Cukai. Perhitungan Tarif Cukai Hasil Tembakau.. Penyesuaian Golongan Pabrik.. Penyediaan dan pemesanan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Hasil Tembakau.. Minuman Mengandung Etil Alkohol. Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Minuman Mengandung Etil Alkohol (CK-1A).. Biaya Pengganti Pita Cukai.. Penundaan Pembayaran Cukai Jaminan Penundaan. Pembayaran dan pencairan Pembekuan dan pencabutan Keputusan Pemberian Penundaan. Pencatatan Di Bidang Cukai Pencatatan. Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat. Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai Penimbunan, Pemasukan dan pengeluaran BKC. Pengangkutan BKC.. Sanksi Di Bidang Cukai Sanksi Administrasi.. Sanksi Pidana.. Daftar Pustaka.. Nilai-nilai Organisasi.. 1

Kata PengantarPada tahun 2009, berdasarkan database Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Kediri, ada sekitar 200 (dua ratus) pengusaha yang meliputi pengusaha pabrik rokok, pabrik Etil Alkohol, Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol yang tersebar di wilayah Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang, yang semuanya itu berada dalam pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Kediri. Penerimaan Negara di sektor Cukai untuk wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Kediri juga tidak bisa dipandang sebelah mata, yakni mencapai Rp 51 Trilyun. Jumlah yang cukup besar ini ternyata hampir 80% dari penerimaan Cukai di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, penerimaan dari sektor Cukai ini merupakan hal yang sangat vital bagi bangsa Indonesia dan pelu mendapat perhatian khusus. Namun, tidak bisa kita pungkiri bersama, latar belakang sosial dan pendidikan masyarakat baik itu pemilik pabrik ataupun pekerja pabrik, sangatlah beragam. Hal ini tidak jarang menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap peraturan-peraturan di bidang cukai. Contohnya adalah seperti dalam pengurusan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Banyak masyarakat awam yang masih belum memahami betul persyaratannya. Hal lain adalah dalam pengajuan merek baru atau tentang tata cara pelekatan pita cukai yang menurut masyarakat awam masih membingungkan. Oleh karena itu, perlu adanya cara yang efektif serta media yang tepat guna mensosialisasikan peraturan peraturan di bidang cukai kepada masyarakat. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Cukai Kediri merupakan kantor pelayanan modern di bawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia serta berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Hal ini kami tindaklanjuti dengan motto kami Profesional, Memberi Solusi dan Bebas KKN. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat, maka kami menerbitakan buku saku edisi pertama pada awal 2010. Upaya penyempurnaan buku saku ini juga terus akan kami lakukan agar masyarakat semakin mudah mengerti dan semakin mudah pula untuk mengetahui tentang peraturan-peraturan di bidang cukai.Tentunya buku saku ini tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari masyarakat selaku pengguna jasa sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku saku ini menjadi lebih baik. Dan tidak lupa, kami berharap agar kesempatan ini juga sebagai upaya untuk mempererat kemitraan dengan masyarakat sehingga kerja sama yang efektif bisa terjalin secara berkesinambungan. Kepala Kantor ttd

Belajarlah Cukai Sebelum Belajar itu Dikenakan Cukai Learn Before Learning The Customs Duty Imposed

Memahami Cukai Merupakan Salah Satu Unsur yang Dibutuhkan dalam Proses Pembangunan Bangsa Understanding Excise Tax is One Of the Important Elements Needed In The Process Of Nation Building

Pemberian NPPBKC HT1. Apa itu NPPBKC? Jwb: NPPBKC(Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) bagi pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau. 2. Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPPBKC? Jwb: Ada yang dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki NPPBKC yaitu: a.Orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, aopabila: 1. Dalam pembuatanya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tambakau; dan/atau 2. Pada pengemas atau tembakau irisnya tidak dibubuhi atau dilekati atau dicantumkan cap, merek dagang, etiket, atau yang sejenis dengan itu; atau b.Orang yang mengimpor barang kena cukai berupa hasil tembakau yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai, yaitu: 1.untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 2.untuk keperluan perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 3.untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia; 4.yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan; 5.yang dipergunakan untuk tujuan social.

3. Bagaimana proses pembuatan izin NPPBKC? Jwb: Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik atau importir terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor bea dan cukai yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha. 4. Pada permohonan pemeriksaan lokasi, apa yang harus dilampirkan? Jwb: Permohonan pemeriksan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan: a.salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industry; b.gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha; c.salinan/fotokopi IMB; atau d.salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan (HO) 5. Apa syarat-syarat lokasi, bangunan, tempat usaha? Jwb: Lokasi, bangunan, atau tempat usaha harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: Untuk pabrik: 1.tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tampat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin; 2.tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal; 3.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum; dan 4.memiliki luas bangunan paling sedikit 200 (dua ratus ) meter persegi. Untuk tempat usaha importir yang berfungsi sebagai tempat penimbunan hasil tembakau: 1.tidak menggunakan tempat penimbunan hasil tembakau yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat usaha importir yang dimintakan izin; 2.tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal; dan 3.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum. 6. Setelah mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi apalagi yang harus dilakukan? Jwb: Atas permohonan yang diajukan pejabat bea dan cukai akan melakukan: 1.wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran: a.data pemohon sebagai penanggung jawab; dan b.data dalam lampiran pemohonan. 2. Atas wawancara tersebut dibuatkan Berita Acara Wawancara. 3..

7.

8.

Jwb: 2. 3. Melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha. 4. Membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima. Kapan permohonan untuk memperoleh NPPBKC? Jwb: Setelah Pemeriksaan Lokasi, bangunan, atau tempat usaha dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan, pengusaha pabrik atau importir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi. Dokumen permohonan NPPBC disebut PMCK-6. Saat mengajukan permohonan NPPBCK (PMCK-6) apa ada dokumen lain yang harus dilampirkan? Jwb: 1. Pengusaha pabrik saat mengajukan permohonan NPPBKC (PMCK-6) harus melampirkan: a. Izin mendirikan Bangunan (IMB) sebagai pabrik dari pemda setempat; b. Izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan; c. Izin usaha industri atau tanda daftar industri dari instansi dibidang perindustrian; d. Izin usaha perdagangan dari instansi dibidang perdagangan; e. Izin atau rekomendasi dari instansi di bidang tenaga kerja; f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi; h. Kartu Tanta Pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; i. Akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hokum. Untuk importir saat mengajukan permohonan NPPBKC (PMCK-6) harus melampirkan: a. Izin sebagai importir dari instansi di bidang perindustrian dan/atau perdagangan; b. .

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Akata pendirian usaha; Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan Surat penunjukan sebagai agen penjualan dari produsen hasil tembakau yang diimpor. 2. Berita Acara Pemeriksaan atas pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha; 3. Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik atau importir yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik lisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC; 9. Bagaimana dalam hal pengusaha pabrik bukan pemilik bangunan? Jwb: Apabila pengusaha pabrik bukan bukan pemilik bangunan, selain harus memiliki IMB sebagai pabrik dari pemda setempat juga harus disertai surat perjanjian sewa-menyewa yang disahkan notarisuntuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun. 10. Bagaimana caranya untuk mengurangi kesalahan dalam hal nama pabrik atau importir memiliki kesamaan nama, baik lisan maupun pengucapannya dengan pabrik atau importir lainyang telah mendapatkan NPPBKC? Jwb: Sebelum memulai proses pengajuan NPPBKC, sebaiknya cari informasi tentang nama pabrik melaui www.beacukai.go.id atau www.beacukai-kediri.com bisa juga datang ke kantor bea dan cukai. 11. Bagaimana dalam hal nama pabrik atau importir memiliki kesamaan nama, baik lisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC? Jwb: Kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alas an penolakan. 12. Berapa lama prosesnya apabila permohonan NPPBKC dikabulkan? Jwb: Kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, sesuai janji layanan KPPBC Madya Cukai Kediri sanggup 3 hari sejak permohonan NPPBC (PMCK-6) diterima secara lengkap.

Jwb:

a. b. c. d. e.

13. Berapa lama berlakunya NPPBKC Hasil Tembakau? Jwb: NPPBKC untuk pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau berlaku selama masih menjalankan usaha. 14. Setelah izin NPPBKC keluar apa yang dilakukan? Jwb: Pengusaha pabrik atau importir yang mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60cm dan panjang paling kecil 120cm 15. Apakah dalam proses pengurusan izin NPPBKC dikenakan biaya? Jwb: Kami KPPBC Madya Cukai Kediri tidak mengenakan biaya pengurusan izin NPPBKC mulai dari awal sampai dengan izin NPPBKC selesai, sesuai dengan motto kami Profesional, Memberi Solusi dan Bebas KKN.

Pemberian NPPBKC MMEA1. Apa itu NPPBKC? Jwb: NPPBKC(Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) bagi pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE) adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE). 2. Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPPBKC? Jwb: Ada yang dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki NPPBKC yaitu: a.Orang yang membuat MMEA yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan, apabila : 1.Dibuat oleh rakyat Indonesia; 2.Pembuatannya dilakukan secara sederhana, dengan menggunakan peralatan sederhana yang lazim digunakan oleh rakyat Indonesia; 3.Produksi tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter setiap hari; dan 4.Tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran; b.Orang yang mengimpor MMEA yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai, yaitu: 1.untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 2.untuk keperluan perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 3.untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia; 4.yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan; 5.yang dipergunakan untuk tujuan sosial.

3. Bagaimana proses pembuatan izin NPPBKC? Jwb: Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha TPE terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor bea dan cukai yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha. 4. Pada permohonan pemeriksaan lokasi, apa yang harus dilampirkan? Jwb: Permohonan pemeriksan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan: a.salinan/fotokopi SIUP-MB(Minuman Beralkohol) b.Salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industry, kecuali untuk penyalur dan pengusaha TPE; c.gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha; d.salinan/fotokopi IMB; atau e.salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasrkan undang-undang mengenai gangguan (HO) 5. Apa syarat-syarat lokasi, bangunan, tempat usaha? Jwb: Lokasi, bangunan, atau tempat usaha harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: Untuk pabrik: 1.tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tampat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin; 2.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum; 3.memiliki luas bangunan paling sedikit 300 (dua ratus ) meter persegi; 4.memiliki persil, bangunan ruang, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik; 5.memiliki bangunan, ruangan, dan tempat dipakai untuk membuat etil alcohol; 6.memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun MMEA yang selesai dibuat; 7.memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk menimbun MMEA yang cukainya sudah dibayar atau dilunasi; 8.memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong; 9.

Jwb: 8. 9. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk produksi dan penimbunan bahan baku atau bahan penolong; 10.memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan; dan 11.memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat. Untuk tempat usaha importir yang berfungsi sebagai tempat penimbunan MMEA: 1. tidak menggunakan tempat penimbunan MMEA yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat usaha importir yang dimintakan izin; 2. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit; 3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan perdagangan; 4. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat dan pekaranganyang termasuk bagian dari tempat usaha importir; 5. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun MMEA yang diimpor; dan 6. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat. Untuk tempat usaha penyalur yang berfungsi sebagai tempat penimbunan MMEA: 1. dilarang menggunakan tempat penimbunan MMEA yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha penyalur yang dimintakan izin; 2. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit; 3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan perdagangan; 4. memiliki luas bangunan paling sedikit 100 (seratus ) meter persegi; 5.

Jwb: 4. .. 5. memiliki persil, bangunan ruang, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat usaha penyalur; 6. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun MMEA; 7. memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai; dan 8. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat. Untuk Tempat Penjualan Eceran (TPE): 1. dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempan penjualan eceran yang dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan perdagangan, hotel, atau tempat hiburan. 2. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan industri, kawasan perdagangan, dan hotel atau tempat hiburan; 3. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit, kecuali tempat ibadah umum yang disediakan oleh pengusaha hotel, restoran, atau tempat hiburan 4. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari TPE; dan 5. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun MMEA. 6. Setelah mengajukan permohonan lokasi apalagi yang harus dilakukan? Jwb: Atas permohonan yang diajukan pejabat bea dan cukai akan melakukan: 1.wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran: a.data pemohon sebagai penanggung jawab; dan b.data dalam lampiran pemohonan. 2.Atas wawancara tersebut dibuatkan Berita Acara Wawancara. 3.Melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha. 4.Membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima.

7. Kapan permohonan untuk memperoleh NPPBKC? Jwb: Setelah Pemeriksaan Lokasi, bangunan, atau tempat usaha dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan, pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha TPE harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi. Dokumen permohonan NPPBC disebut PMCK-6 8. Saat mengajukan permohonan NPPBCK (PMCK-6) apa ada dokumen lain yang harus dilampirkan? Jwb: 1. Untuk Pengusaha pabrik saat mengajukan permohonan NPPBKC (PMCK-6) harus melampirkan: a. Izin mendirikan Bangunan (IMB) sebagai pabrik dari pemda setempat; b. Izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan; c. Izin usaha industri atau tanda daftar industri dari instansi dibidang perindustrian; d. Izin usaha perdagangan (SIUP-MB) dari instansi dibidang perdagangan; e. Izin atau rekomendasi dari instansi di bidang kesehatan f. Izin atau rekomendasi dari instansi di bidang tenaga kerja; g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi; i. Kartu Tanta Pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; j. Akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum. Untuk importir saat mengajukan permohonan NPPBKC (PMCK-6) harus melampirkan: a. Izin sebagai importir dari instansi di bidang perindustrian dan/atau perdagangan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Akata pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum; d. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).

Jwb:

Untuk Penyalur saat mengajukan permohonan NPPBKC (PMCK-6) harus melampirkan: a.IMB dari pemerintah daerah setempat; b.Izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan; c.Izin usaha perdagangan (SIUP-MB) dari instansi dibidang perdagangan; d.Izin atau rekomendasi dari instansi di bidang tenaga kerja; e.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f.Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi; g.Kartu Tanta Pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; h.Akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum. 2.Berita Acara Pemeriksaan atas pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha; 3.Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik, importir, penyalur, atau TPE yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik lisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, importir, penyalur, atau TPE lain

9. Bagaimana dalam hal pengusaha pabrik, penyalur, atau pengusaha TPE bukan pemilik bangunan? Jwb: Apabila pengusaha pabrik, penyalur, atau pengusaha TPE bukan bukan pemilik bangunan, selain harus memiliki IMB sebagai pabrik dari pemda setempat juga harus disertai surat perjanjian sewa-menyewa yang disahkan notarisuntuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun. 10. Bagaimana caranya untuk mengurangi kesalahan dalam hal nama pabrik, importir, penyalur, atau TPE memiliki kesamaan nama, baik lisan maupun pengucapannya dengan pabrik, importir, penyalur, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC? Jwb: Sementara informasi tentang nama pabrik, importir, penyalur, atau TPE melaui www.beacukai.go.id atau www.beacukaikediri.com hanya untuk Hasil Tembakau dan untuk pabrik, importir, penyalur, atau TPE belum ada.

11. Bagaimana dalam hal nama pabrik, importir, penyalur, atau TPE memiliki kesamaan nama, baik lisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, importir, penyalur, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC? Jwb: Kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alas an penolakan. 12. Berapa lama prosesnya apabila permohonan NPPBKC dikabulkan? Jwb: Kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, sesuai janji layanan KPPBC Madya Cukai Kediri sanggup 3 hari sejak permohonan NPPBC (PMCK-6) diterima secara lengkap. 13. Berapa lama berlakunya NPPBKC pabrik, importir, penyalur, atau TPE MMEA? Jwb: a. NPPBKC untuk pengusaha pabrik atau importir MMEA berlaku selama masih menjalankan usaha. b. NPPBKC untuk penyalur atau pengusaha TPE berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 14. Setelah izin NPPBKC keluar apa yang dilakukan? Jwb: Pengusaha pabrik, importir atau penyalur yang mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60cm dan panjang paling kecil 120cm; dan untuk pengusaha TPE yang mendapatkan NPPBKC harus memasang tanda berupa stiker yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada bagian depan bangunan yang dapat dibaca dan tampak jelas. 15. Apakah dalam proses pengurusan izin NPPBKC dikenakan biaya? Jwb: Kami KPPBC Madya Cukai Kediri tidak mengenakan biaya pengurusan izin NPPBKC mulai dari awal sampai dengan izin NPPBKC selesai, sesuai dengan motto kami Profesional, Memberi Solusi dan Bebas KKN.

Pemberian NPPBKC EA1. Apa itu NPPBKC? Jwb: NPPBKC(Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) bagi pengusaha pabrik, pengusaha tempan penyimpanan (TP), importir, atau pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE) adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE). 2. Bagaimana proses pembuatan izin NPPBKC? Jwb: Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik, pengusaha TP, importir, atau pengusaha TPE terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor bea dan cukai yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha. 3. Pada permohonan pemeriksaan lokasi, apa yang harus dilampirkan? Jwb: Permohonan pemeriksan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan: a.Salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri, kecuali untuk pengusaha TPE; b.gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha; c.salinan/fotokopi IMB; atau d.salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasrkan undang-undang mengenai gangguan (HO) 4. Apa syarat-syarat lokasi, bangunan, tempat usaha? Jwb: Lokasi, bangunan, atau tempat usaha harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: Untuk pabrik: 1.tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tampat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin; 2.tidak berbatasan langsung dengan rumah tinggal; 3.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri; 4.

Jwb:

3. 4. memiliki luas bangunan paling sedikit 5000 (Lima rubu) meter persegi; 5. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat dipakai untuk membuat etil alkohol; 6. memiliki persil, bangunan ruang, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik; 7. memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya untuk menampung EA yang selesai dibuat; 8. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong; 9. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan hasil akhir yang bukan barang kena cukai dalam hal pabrik dengan proses produksi terpadu; 10.memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menamung EA yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum (spiritus bakar); 11.memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menampung produk sampingan; 12.memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai; 13.memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan; dan 14.memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat. Untuk Tempat Penyimpanan: 1. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukanbagian tempat penyimpanan yang dimintakan izin; 2. dilarang berhubungan langsung dengan rumah tinggal; 3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali lokasinya dalam kawasan industri; 4. ..

Jwb:

3. 4. memiliki tempat penimbunan permanen berupa tangki dengan kapasitas keseluruhan paling sedikit 200.000 (dua ratus ribu) liter EA dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa pompa, alat ukur volume dan suhu, dan table volume yang disahkan oleh dinas metrology; 5. memiliki luas lokasi paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi; 6. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat. 7. Memiliki ruang laboratorium dan peralatannya; 8. Memiliki asset milik sendiri untuk menjalankan usaha tempat penyimpanan, yang meliputi gudang dan tangki tempat penimbunan permanen EA yang masih terutang cukai; 9. Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menampung EA yang telah dicampur; 10.Memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai; dan 11.memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan; 12.memiliki gudang permanen untuk menyimpan EA. Untuk tempat usaha importir yang berfungsi sebagai tempat penimbunan EA: 1. tidak menggunakan tempat penimbunan EA yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha importir yang dimintakan izin; 2. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit; 3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan perdagangan; 4. memiliki persil, bangunan ruang, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat usaha importir; 5. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun EA yang diimpor; dan 6. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.

Jwb: Untuk Tempat Penjualan Eceran (TPE): 1.dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagia dari TPE yang dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan industri atau kawasan perdagangan; 2.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan industry atau kawasan perdagangan; 3.memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun EA.

5. Setelah mengajukan permohonan lokasi apalagi yang harus dilakukan? Jwb: Atas permohonan yang diajukan pejabat bea dan cukai akan melakukan: 1.wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran: a.data pemohon sebagai penanggung jawab; dan b.data dalam lampiran pemohonan. 2.Atas wawancara tersebut dibuatkan Berita Acara Wawancara. 3.Melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha. 4.Membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima. 6. Kapan permohonan untuk memperoleh NPPBKC dilakukan? Jwb: Setelah Pemeriksaan Lokasi, bangunan, atau tempat usaha dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan, pengusaha pabrik, pengusaha TP, importir, atau pengusaha TPE harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi. Dokumen permohonan NPPBC disebut PMCK-6 7. Saat mengajukan permohonan NPPBCK (PMCK-6) apa ada dokumen lain yang harus dilampirkan? Jwb: 1. Untuk Pengusaha pabrik saat mengajukan permohonan NPPBKC (PMCK-6) harus melampirkan: a. Izin mendirikan Bangunan (IMB) sebagai pabrik dari pemda setempat; b. Izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan undangundang mengenai gangguan; c. ..

Jwb:

b. c. Izin usaha industri atau tanda daftar industri dari instansi dibidang perindustrian; d. Izin usaha perdagangan (SIUP-MB) dari instansi dibidang perdagangan; e. Izin atau rekomendasi dari instansi di bidang kesehatan f. Izin atau rekomendasi dari instansi di bidang tenaga kerja; g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi; i. Kartu Tanta Pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; j. Akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hokum. Untuk Pengusaha tempat penyimpanan saat mengajukan permohonan NPPBKC (PMCK-6) harus melampirkan: a. IMB dari pemerintah daerah setempat; b. Izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan; c. Izin usaha perdagangan (SIUP-MB) dari instansi dibidang perdagangan; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi; f. Kartu Tanta Pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; g. Akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum. Untuk importir saat mengajukan permohonan NPPBKC (PMCK-6) harus melampirkan: a. Izin sebagai importir dari instansi di bidang perindustrian dan/atau perdagangan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Akat pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum; d. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).

Jwb:

Untuk Pengusaha TPE saat mengajukan permohonan NPPBKC (PMCK-6) harus melampirkan: a.IMB dari pemerintah daerah setempat; b.Izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan; c.Izin usaha perdagangan (SIUP-MB) dari instansi dibidang perdagangan; d.Izin atau rekomendasi dari instansi di bidang tenaga kerja; e.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f.Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi; g.Kartu Tanta Pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; h.Akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum. 2.Berita Acara Pemeriksaan atas pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha; 3.Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau TPE yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik lisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, tempat penyompanan, importir, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC;

8. Bagaimana dalam hal pengusaha pabrik, pengusaha TP, atau pengusaha TPE bukan pemilik bangunan? Jwb: Apabila pengusaha pabrik, pengusaha TP, atau pengusaha TPE bukan bukan pemilik bangunan, selain harus memiliki IMB sebagai pabrik dari pemda setempat juga harus disertai surat perjanjian sewamenyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun. 9. Bagaimana caranya untuk mengurangi kesalahan dalam hal nama pabrik, tempat penyimpanan,importir, atau TPE memiliki kesamaan nama, baik lisan maupun pengucapannya dengan pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC? Jwb: Sementara informasi tentang nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau TPE melaui www.beacukai.go.id atau www.beacukaikediri.com hanya untuk Hasil Tembakau dan untuk pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau TPE belum ada.

10. Bagaimana dalam hal nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau TPE memiliki kesamaan nama, baik lisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC? Jwb: Kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alas an penolakan. 11. Berapa lama prosesnya apabila permohonan NPPBKC dikabulkan? Jwb: Kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, sesuai janji layanan KPPBC Madya Cukai Kediri sanggup 3 hari sejak permohonan NPPBC (PMCK-6) diterima secara lengkap. 12. Berapa lama berlakunya NPPBKC pabrik, importir, tempat penyimpanan, atau TPE MMEA? Jwb: a. NPPBKC untuk pengusaha pabrik atau importir EA berlaku selama masih menjalankan usaha. b. NPPBKC untuk pengusaha TP atau pengusaha TPE berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 13. Setelah izin NPPBKC keluar apa yang dilakukan? Jwb: Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir yang mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60cm dan panjang paling kecil 120cm; dan untuk pengusaha TPE yang mendapatkan NPPBKC harus memasang tanda berupa stiker yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada bagian depan bangunan yang dapat dibaca dan tampak jelas. 14. Apakah dalam proses pengurusan izin NPPBKC dikenakan biaya? Jwb: Kami KPPBC Madya Cukai Kediri tidak mengenakan biaya pengurusan izin NPPBKC mulai dari awal sampai dengan izin NPPBKC selesai, sesuai dengan motto kami Profesional, Memberi Solusi dan Bebas KKN.

Pembekuan NPPBKC1. Dalam hal apa NPPBKC dibekukan? Jwb: NPPBKC dapat dibekukan dalam hal : a.Adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai; b.Adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) UU Cukai serta Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 Peraturan Menkeu No.200/PMK.04/2008 ini tidak lagi dipenuhi, termasuk memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, Tempat Penimpanan, importir, penyalur, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC; atau c.Pemegang NPPBKC berada dalam pengawasan curator sehubungan dengan utangnya. 2. Apa maksud dari bukti permulaan yang cukup? Jwb: Maksud dari bukti permulaan yang cukup berupa keterangan dan/atau data yang didapat dari paling sedikit dua unsur, dari: a.Laporan Kejadian b.Berita Acara Wawancara c.Laporan Hasil Penyilidikan d.Keterangan saksi atau ahli;atau e.Barang bukti. 3. Apa maksud dari bukti yang cukup? Jwb: Maksud dari bukti yang cukup berupa: a. Surat Buktu Penindakan yang dibuat oleh pejabat bea dan cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, atau b. Bukti temuan berupa persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi lagi. 4. Berapa lama NPPBKC dibekukan? Jwb: Pembekuan NPPBKC dilakuan selama: a. Dalam hal adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai, NPPBKC dibekukan sampai dengan adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hokum yang tetap terhadap pelanggaran pidana dibidang cukai atau paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pembekuan apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana dibidang cukai; b.

Jwb: a. .. b. Dalam hal adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan NPPBKC tidak lagi dipenuhi, NPPBKC dibekukan paling lama 1 (satu) tahun sejak pembekuan atau sampai dengan dipenuhi kembali persyaratan NPPBKC dalam waktu kurang dari 1 (satu tahun; atau c. Dalam hal pemegang NPPBKC berada dalam pengawasan kurator, NPPBKC dibekukan sampai dengan adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hokum tetap sehubungan dengan kepailitan. 5. Bolehkah selama NPPBKC dibekukan Pengusaha pabrik, Pengusaha TP, importir, penyalur, atau TPE menjalankan kegiatan usaha dibidang cukai? Jwb: Pengusaha pabrik, Pengusaha TP, importir, penyalur, atau TPE dilarang menjalankan kegiatan usaha dibidang cukai sampai dengan diterbitkan keputusan pemberlakuan kembali terhadap NPPBKC yang dibekukan, tanpa mengurangi kewajiban yang harus diselesaikan kepada Negara. 6. Bilamana NPPBKC yang dibekukan diberlakukan/aktifkan kembali ? Jwb: Keputusan pembekuan NPPBKC ditindaklanjuti dengan keputusan pemberlakuan kembali NPPBKC dalam hal: a.Tidak cukup bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan atau adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran pidana di bidang cukai, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah; b.Persyaratan untuk memiliki NPPBKC telah diipenuhi kembali;atau c.Adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pailit. 7. Bagaimana kalau NPPBKC yang dibekukan ternyata pemegang NPPBKC dinyatakan bersalah atau pailit? Jwb: Dalam hal keputusan hakim yang menyatakan bahwa pemegang NPPBKC bersalah atau pailit, maka keputusan pembekuan NPPBKC ditindaklanjuti dengan keputusan pencabutan NPPBKC.

Pencabutan NPPBKC1. Dalam hal apa NPPBKC dicabut atau dinyatakan tidak berlaku? Jwb: NPPBKC dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali untuk pemenuhan hak-hak keuangan Negara, dalam hal: a.Atas permohonan pemegang NPPBKC b.Pemegang NPPBKC tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai selama 1 (satu)tahun; c.Persyaratan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) UU Cukai serta Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 Peraturan Menkeu No.200/PMK.04/2008 ini tidak lagi dipenuhi, d.Pemegang NPPBKC tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia; e.Pemegang NPPBKC dinyatakan pailit; f.Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) UU Cukai; g.Pemegang NPPBKC dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan UU Cukai; h.Pemegang NPPBKC melanggar ketentuan Pasal 30 UU Cukai; i.NPPBKC dipindahtangankan, dikuasakan, dan/atau dikerjasamakan dengan orang lain/pihak lain tanpa persetujuan Menteri Keuangan. 2. Pemegang NPPBKC tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai selama 1 (satu)tahun, apa ada alasan yang tidak berlaku atas pencabutan tersebut dan apa yang harus dilakukan ? Jwb: Pemegang NPPBKC tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai selama 1 (satu)tahun tidak berlaku dalam hal: a.Pemegang NPPBKC melakukan renovasi, wajib melaporkan kepada kepala kantor paling lama 7 (tujuh) hari, sebelum kegiatan tersebut; atau b.Pemegang NPPBKC mengalami bencana alam atau keadaan lain yang berada di luar kemampuan NPPBKC, wajib melaporkan kepada kepala kantor paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak peristiwa tersebut. 3. Bagaimana kalau tidak melaporkan atas kegiatan/kejadian tersebut ke kepala kantor? Jwb: Jika pemegang NPPBKC tidak memenuhi kewajiban melapor atas kegiatan/kejadian ke kepala kantor, maka NPPBKC dicabut dengan alasan tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai selama 1 (satu)tahun.

4. Apa ada ketentuan-ketentuan lain perihal pencabutan? Jwb: 1. Atas pencabutan NPPBKC berlaku ketentuan sebagai berikut: Untuk Hasil Tembakau a. Terhadap HT yang berlum dilunasi cukainya yang masih berada dalam pabrik, harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan dari pabrik dalam waktu paling lama 30(tiga puluh)hari sejak diterimanya surat keputusan pencabutan NPPBKC; atau b. Terhadap HT yang masih berada dalam tempat usaha importir, dapat dipindahkan ke peredaran bebas atau tetap disimpan di tempat usaha yang bersangkutan. Untuk MMEA a. Terhadap MMEA yang berlum dilunasi cukainya yang masih berada dalam pabrik, harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan oleh pengusaha pabrik ke penyalur atau TPE; b. Terhadap MMEA yang masih berada dalam tempat usaha importir, harus dikeluarkan oleh importir ke tempat usaha importir lainnya, penyalur, atau TPE; c. Terhadap MMEA yang masih berada dalam tempat usaha penyalur, harus dikeluarkan oleh penyalur ke tempat usaha penyalur lainnya atau TPE; d. Terhadap MMEA yang masih berada dalam TPE, harus dikeluarkan oleh pengusaha TPE ke TPE lainnya, dalam waktu paling lama 30(tiga puluh)hari sejak diterimanya surat keputusan pencabutan NPPBKC. Untuk EA a.Terhadap EA yang berlum dilunasi cukainya yang masih berada dalam pabrik atau tempat penyimpanan, harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan oleh pengusaha pabrik atau pengusaha TP ke TPE; b.Terhadap EA yang masih berada dalam tempat usaha importir, harus dikeluarkan oleh importir ke tempat usaha importir lainnya atau TPE; c.Terhadap EA yang masih berada di TPE, harus dikeluarkan oleh pengusaha TPE ke TPE lainnya; dalam waktu paling lama 30(tiga puluh)hari sejak diterimanya surat keputusan pencabutan NPPBKC.

2. Apabila kewajiban sebagaiman dimaksud pada point (1) tidak dipenuhi, HT/MMEA/EA dimusnahkan oleh pengusaha pabrik HT/MMEA/EA, pengusaha TP, importir, penyalur, atau TPE di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai atau dalam keadaan tertentu dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai atas biaya pengusaha pabrik HT/MMEA/EA, penguasaha TP, importir, penyalur, atau TPE, dalam hal pengusaha pabrik dinyatakan pailit, biaya dibebankan kepada kurator. 3. Terhadap pita cukai milik pengusaha pabrik atau importir yang NPPBKC miliknya telah dicabut diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Penetapan Tarif Cukai1. Setelah mempunyai NPPBKC, sebaiknya apa yang harus dilakukan? Jwb: Hal-hal yg harus dilakukan setelah mendapatkan Izin NPPBKC adalah : 1.sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan merek baru, pengusaha HT atau importir wajib mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru kepada kepala kantor; 2.Pemesanan Pita Cukai (P3C). 2. Apa syarat-syarat pengajuan permohonan penetepan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru,atau mengubah desain atau tampilan kemasan penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya? Jwb: Permohonan penetapan tarif hasil tembakau untuk merek baru atau mengubah desain atau tampilan kemasan penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan tariff cukainya dibuat rangkap 3(tiga), yang masing-masing dilampiri dengan: a. contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil tembakau; b. daftar merek-merek hasil tembakau yang dimiliki dan masih berlaku sesuai dengan contoh format; dan c. surat pernyataan di atas meterai yang cukup bahwa merek/desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek/desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya. 3. Bagaimana kalau ada penyesuaian tarif cukai HT dari merek yang sudah ada penetapannya, tanpa melakukan perubahan desain atau tampilan kemasan penjualan eceran atas merek tersebut? Jwb: Pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir wajib mengajukan permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau kepada kepala kantor, sesuai dengan contoh format.

4. Bagaimana caranya untuk mengurangi kesalahan dalam hal merek/desain kemasan, memiliki kesamaan nama, baik lisan maupun pengucapannya pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek/desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir lainnya, ? Jwb: Sebelum memulai proses pengajuan permohonan penetapan tarif cukai HT, sebaiknya cari informasi tentang nama pabrik melaui www.beacukai.go.id atau www.beacukai-kediri.com bisa juga datang ke kantor bea dan cukai. 5. Berapa lama prosesnya permohonan penetapan tarif ? Jwb: Kepala kantor menerbitkan keputusan disetujui atau ditolaknya permohonan penetapan tarif cukai HT NPPBKC dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, sesuai janji layanan KPPBC Madya Cukai Kediri sanggup 3(tiga) jam/merek sejak permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dilampaui, kepala kantor belum memberikan keputusan, permohonan dianggap disetujui atau dikabulkan dan wajib dibuatkan keputusan penetapan tarif cukai HT oleh kepala kantor paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari. 6. Berapa lama berlakunya keputusan penetapan tarif cukai HT/merek saya ? Jwb: Penetapan tarif cukai HT dinyatakan tidak berlaku, apabila lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut pengusaha Pabrik HT atau importir yang bersangkutan : a.Tidak pernah merealisasikan pemesanan pita cukainya (CK-1); b.Tidak pernah merealisasikan ekspor HT dengan menggunakan dokumen (CK-5). 7. Bagaimana apabila merek/desain kemasan HT tidak pergunakan lagi atau dinyatakan tidak berlaku ? Jwb: Dalam hal merek/desain kemasan hasil tambakau yang tidak dipergunakan lagi oleh pengusaha pabrik atau importir dan yang dinyatakan tidak berlaku, maka merek/desain kemasan HT dapat diajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru oleh pengusaha pabrik HT atau importir yang bersangkutan atau pengusaha pabrik HT atau importir lainnya.

8. Ketentuan apa dalam pengajuan permohonan penetapan tarif cukai HT untuk merek Baru sehubungan dengan merek/desain kemasan HT HT tidak pergunakan lagi atau dinyatakan tidak berlaku? Jwb: a. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut-turut sejak dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor; b. tarif cukai hasil tembakau atas merek tersebut tidak boleh lebih rendah dari penetapan tarif cukai hasil tembakau yang terakhir; dan c. harga jual eceran yang diberitahukan sekurang-kurangnya sama dengan harga jual eceran yang terakhir ditetapkan atau diberitahukan. 9. Bagaimana apabila pengusaha pabrik HT atau importir lainya yang akan mempergunakan merek/desain kemasan HT tidak pergunakan lagi oleh pengusaha pabrik HT atau importir yang bersangkutan ? Jwb: Pengusaha pabrik HT atau importir harus mengajukan perhohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru juga harus melampirkan bukti berupa: a.fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor terakhir; b.fotokopi surat keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau terakhir; dan c.fotokopi surat lisensi dari pemilik merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan merek atau desain kemasan yang telah ditandasahkan oleh notaris atau fotokopi surat penunjukan keagenan, distributor, atau importir tunggal dari pemegang merek hasil tembakau yang akan diimpor, yang ditandasahkan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau. 10. Bagaimana caranya pengusaha pabrik HT atau importir yang akan mempergunakan kembali merek/desain kemasan HT yang dinyatakan tidak berlaku lagi? Jwb: Pengusaha pabrik HT atau importir harus mengajukan permohonanpenetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru juga harus melampirkan bukti berupa:

Jwb: a. fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor terakhir; dan/atau b. fotokopi surat keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau terakhir. 11. Dalam hal apa pengusaha pabrik HT atau importir tidak diperbolehkan mengajukan permohonan penetapan tarif cukai HT? Jw Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tidak boleh b: mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau,dalam hal: a.harga jual ecerannya yang diberitahukan lebih rendah dari harga jual eceran hasil tembakau yang dimilikinya dan masih berlaku dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama; b.merek yang memiliki kesamaan atau kemiripan nama, logo, atau desain dengan merek yang dimilikinya dan masih berlaku, dalam hal harga jual ecerannya lebih rendah dari harga jual eceran hasil tembakau yang dimilikinya dan masih berlaku dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama; atau c.merek yang terkait dengan tindak pidana di bidang cukai, dalam jangka waktu 2 tahun sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 12. Dalam hal apa permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai HT berdasarkan Harga Transaksi Pasar ? Jw Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir harus mengajukan b: permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dalam hal Harga Transaksi Pasar: a.telah melampaui Batasan harga jual eceran per batang atau gram diatasnya; atau b.berada pada posisi Batasan harga jual eceran per batang atau gram tertinggi pada masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau telah melampaui 5% (lima persen) dari harga jual eceran yang berlaku atau harga yang tercantum dalam pita cukai.

PERHITUNGAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 1. Bagaimana untuk mengetahui tarif cukai dan batasan jumlah produksi untuk menentukan golongan dan batasan harga jual eceran (HJE) per batang atau per gram produksi dalam negeri ? Jwb: Untuk mengetahui batasan produksi untuk menentukan golongan dan batasan harga jual eceran (HJE) per batang atau per gram, telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. 2. Bagaimana untuk mengetahui tarif cukai dan batasan harga jual eceran (HJE) terendah per batang atau per gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor dan diekspor? Jwb: Tarif cukai dan batasan harga jual terendah per batang atau gram sbb: a.Untuk tujuan impor, tarif cukai dan batasan harga jual eceran (HJE) per batang atau per gram, telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. b.Untuk tujuan ekspor, batasan harga jual eceran (HJE) per batang atau per gram ditetapkan sama dengan harga jual eceran per batang atau gramuntuk setiap jenis hasil tembakau dari jenis dan merek hasil tembakau yang sama yang ditujukan untuk pemasaran di dalam negeri, yang telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. 3. Apa ada hal-hal lain dalam penghitungan dalam penteapan batasan harga jual eceran dan tarif per batang atau gram tiap jenis HT dari masingmasing golomgan? alam penghitungan HJEBagaimana untuk mengetahui tarif cukai dan batasan harga jual eceran (HJE) terendah per batang atau per gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor dan diekspor? Jwb: Untuk dapat digolongkan dalam penetapan tarif cukai per batang atau gram untuk setiap jenis jenis HT ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah produksi dan: a.harga jual eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; b.harga jual eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil tembakau merek baru; atau c.harga jual eceran yang mengalami kenaikan. Harga jual eceran harus dalam kelipatan Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).

PENYESUAIAN GOLONGAN 1. Bilamana hasil produksi dalam satu takwim melebihi atau kurang dari batasan jumlah produksi pabrik ? Jwb: a. Penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau wajib dilakukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau pada saat Produksi Pabrik dalam tahun takwim yang sedang berjalan telah melampaui Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan. b. Dalam hal hasil produksi dalam satu takwim kurang dari Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, Pengusaha Pabrik hasil tembakau dapat mengajukan permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau kepada Kepala Kantor. c. Permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau diajukan paling lambat bulan Januari tahun takwim berikutnya sebelum dokumen pemesanan pita cukai pertama kali diajukan. 2. Apakah dalam proses pengurusan penetapan tarif/merek/HJE dikenakan biaya? Jwb: Kami KPPBC Madya Cukai Kediri tidak mengenakan biaya pengurusan merek HT/penetapan tarif/HJE mulai dari awal sampai dengan selesai, sesuai dengan motto kami Profesional, Memberi Solusi dan Bebas KKN.

PERMOHONAN PENYEDIAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU

1. Sekang saya sudah punya izin NPPBKC dan punya merek HT/penetapan tarif, apa saya sudah boleh memproduksi rokok? Jwb: Secara legalitas anda sudah bisa memproduksi rokok, tapi rokok yang telah diproduksi tidak dapat dikeluarkan dari pabrik/dijual kerena tidak berpita cukai atau banderol yang harus dipesan terlebih dahulu ke kantor bea dan cukai. 2. Apa itu Pita Cukai? Jwb: Pita Cukai merupakan dokumen sekuriti Negara, selain bukti pelunasan cukai juga berfungsi sebagai alat pengawasan. 3. Bagaimana caranya memperoleh pita cukai? Jwb: Pita cukai Hasil tembakau disediakan di Kantor Pusat dan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai masing-masih daerah, dan pita cukai disediakan berdasarkan permohonan Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai (P3C). Dan untuk memperolehnya dengan ketentuan sbb: a.Pita cukai hasil tembakau untuk pengusaha pabrik hasil tembakau: 1.dengan total produksi semua jenis hasil tembakau dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya lebih dari 100.000.000 (seratus juta) batang dan/atau gram, disediakan di Kantor Pusat. 2.dengan total produksi semua jenis hasil tembakau dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya sampai dengan 100.000.000 (seratus juta) batang dan/atau gram, disediakan di KPPBC. b.Pita cukai hasil tembakau untuk importir hasil tembakau disediakan di Kantor Pusat. c.Pita cukai hasil tembakau untuk pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 atas permohonan pengusaha yang bersangkutan dapat disediakan di Kantor Pusat.

4. Bagaimana caranya P3C, apa ada persyaratan? Jwb: a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan; b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan.

5. Bagamana tata cara penyediaan pita cukai HT? Jw P3C Pengajuan Awal b: 1.Pengusaha dapat mengajukan permohonan penyediaan pita cukai mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan 1 (satu) bulan berikutnya dengan menggunakan P3C pengajuan awal kepada Kepala Kantor. 2.Dikecualikan dari batas waktu P3C pengajuan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal: a. pengusaha baru mendapatkan NPPBKC; b. pengusaha mengalami kenaikan golongan; c. pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut; d. untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau e. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE. 3.P3C pengajuan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai. P3C Pengajuan Tambahan 1.Pengusaha dapat mengajukan P3C pengajuan tambahan kepada Kepala Kantor dalam hal pita cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C pengajuan awal tidak mencukupi. 2.P3C pengajuan tambahan hanya dapat diajukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan pengajuan CK-1. 3.Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C pengajuan tambahan harus sama dengan jenis pita cukai yang sudah diajukan pada P3C pengajuan awal untuk periode yang sama. 4.P3C pengajuan tambahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai. P3C Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal 1.Pengusaha dapat mengajukan P3C pengajuan tambahan izin Direktur Jenderal beserta surat permohonan melalui Kantor dalam hal jumlah pita cukai berdasarkan P3C pengajuan awal dan P3C pengajuan tambahan tidak mencukupi. 2.P3C pengajuan tambahan izin Direktur Jenderal dapat diajukan setelah P3C pengajuan tambahan dan paling lambat sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan pengajuan CK-1. 3.pita cukai yang diajukan pada P3C pengajuan tambahan izin Direktur Jenderal, sama dengan jenis pita cukai yang sudah diajukan pada P3C pengajuan awal dan P3C pengajuan tambahan untuk periode yang sama. 4.

Jwb: 3. 4. Pengajuan P3C pengajuan tambahan izin Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai. 5. Dilakukan pemeriksaan terhadap pabrik dan dokumen pendukung. 6. Atas P3C pengajuan tambahan izin Direktur Jenderal dan Surat Rekomendasi Kepala Kantor, Direktur Jenderal dapat mengabulkan seluruhnya/sebagian atau menolak. 6. Berapa banyak yang bisa diajukan setiap pengajuan P3C ? Jwb: 1. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C pengajuan awal untuk setiap jenis pita cukai: a. paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata perbulan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C pengajuan awal, dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; atau b. dalam hal data rata-rata perbulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C pengajuan awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia, jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai kebutuhan perbulan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. 2. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha dalam P3C pengajuan tambahan paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk setiap jenis pita cukai dari P3C pengajuan awal yang telah diajukan dalam periode yang sama dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. 3. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C adalah 10 (sepuluh) lembar. 4. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha dalam P3C pengajuan tambahan izin Direktur Jenderal, sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.

7. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemesanan P3C? Jwb: 1. Pembulatan jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3C dilakukan dengan cara membulatkan jumlah ke bawah dan harus dalam kelipatan 10 (sepuluh). 2. Jumlah pita cukai per lembar yang dapat dipesan: Seri I : 120 keping/lembar Seri II : 56 keping/lembar Seri III : 150 keping /lember 8. Berapa lama proses permohonan pengajuan P3C? Jwb: Sesuai janji layanan KPPBC Madya Cukai Kediri, proses permohonan P3C Awal/P3C Tambahan/P3C tanbahan Izin Dirjen sanggup 1-3 jam sejak permohonan diterima secara lengkap. 9. Apakah dalam proses pengurusan permohonan P3C dikenakan biaya? Jwb: Kami KPPBC Madya Cukai Kediri tidak mengenakan biaya atas segala pengurusan permohonan mulai dari awal sampai dengan selesai, sesuai dengan motto kami Profesional, Memberi Solusi dan Bebas KKN.

PERMOHONAN PENYEDIAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI (P3C) MMEA 1. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) mana yang wajib dilekati Pita cukai? Jwb: MMEA yang wajib dilekati pita cukai adalah: a.MMEA yang dibuat di Indonesia adalah MMEA dengan kadar alkohol lebih dari 5% (lima persen). b.MMEA asal impor adalah MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean dengan kadar etil alkohol berapapun. 2. Apakah semua yang punya NPPBKC MMEA dapat memesan pita cukai? Jwb: Yang dapat memesan pita cukai adalah pengusaha pabrik MMEA dan Importir MMEA, sedangkan penyalur dan pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE) tidak bisa memesan pita cukai. 3. Bagaimana caranya memperoleh pita cukai? Jwb: Pita cukai MMEA disediakan di Kantor Pusat dan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai masing-masih daerah, dan pita cukai disediakan berdasarkan permohonan Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai (P3C). Dan untuk memperolehnya dengan ketentuan sbb: a.Pita cukai untuk pengusaha pabrik MMEA: 1.yang memproduksi lebih dari 100.000 (seratus ribu) liter MMEA dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya, disediakan di Kantor Pusat 2.yang memproduksi sampai dengan 100.000 (seratus ribu) liter MMEA dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya, disediakan di Kantor. b.Pita cukai untuk importir disediakan di Kantor Pusat. c.Pita cukai untuk Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (a) angka 2 dapat disediakan di Kantor Pusat dengan pemberitahuan tertulis dari pengusaha yang bersangkutan kepada kepala Kantor.

4. Bagaimana caranya P3C, apa ada persyaratan? Jwb: a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan; b. ..

a. .. b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan. 5. Bagamana tata cara penyediaan pita cukai HT? Jwb: P3C Pengajuan Awal 1.Pengusaha pabrik atau importir dapat mengajukan permohonan penyediaan pita cukai mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan 1 (satu) bulan berikutnya dengan menggunakan P3C pengajuan awal kepada Kepala Kantor. 2.Dikecualikan dari batas waktu P3C MMEA pengajuan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal: a.pengusaha pabrik atau importir baru mendapatkan NPPBKC; b.pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut; c.untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau d.terdapat kebijakan di bidang tarif cukai. 3.P3C MMEA pengajuan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali setiap bulani. P3C Pengajuan Tambahan 1.Pengusaha dapat mengajukan P3C MMEA pengajuan tambahan kepada Kepala Kantor dalam hal pita cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C MMEA pengajuan awal tidak mencukupi. 2.P3C pengajuan tambahan hanya dapat diajukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan P3C MMEA pengajuan awal.

Jwb:

6. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemesanan P3C? Jwb: 1. jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C MMEA paling sedikit 10 (sepuluh) lembar untuk setiap jenis pita cukai. 2. Pita cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) disediakan berbentuk lembaran dalam satu seri, setiap lembar berJumlah 60 keping per lembar. 7. Berapa lama proses permohonan pengajuan P3C? Jwb: Sesuai janji layanan KPPBC Madya Cukai Kediri, proses permohonan P3C Awal/P3C Tambahan/P3C tanbahan Izin Dirjen sanggup 1-3 jam sejak permohonan diterima secara lengkap. 8. Apakah dalam proses pengurusan permohonan P3C dikenakan biaya? Jwb: Kami KPPBC Madya Cukai Kediri tidak mengenakan biaya atas segala pengurusan permohonan mulai dari awal sampai dengan selesai, sesuai dengan motto kami Profesional, Memberi Solusi dan Bebas KKN.

PERMOHONAN PEMESANAN PITA CUKAI (CK-1)1. Dengan telah mengajukan P3C, dapatkah saya membeli Pita Cukai ? Jwb: Pengusaha yang telah mengajukan P3C dapat mengajukan CK-1 kepada Kepala Kantor untuk mendapatkan pita cukai, dan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 disesuaikan dengan jumlah persediaan pita sukai yang ada di Kantor atau Kantor Pusat. 2. Apa itu CK-1? Jwb: CK-1 adalah dokumen permohonan pemesanan pita cukai. 3. Apa ada syarat dalam pengajuan CK-1? Jwb: CK-1 hanya dapat diajukan oleh pengusaha dalam hal: 1. NPPBKC tidak dalam keadaan dibekukan; 2. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau 3. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan. 4. Bagaimana tata cara permohonan pemesanan pita cukai (CK-1)? Jwb: Tata cara CK-1: 1.Pengusaha wajib mengajukan CK-1 dengan lengkap dan benar kepada kepala kantor (penerima dokumen); 2.Mengajukan CK-1 ke Kepala Kantor paling sedikit 4 rangkap; 3.Apabila CK-1 diterima maka CK-1 yang telah dinomori dikembalikan untuk dilakukan pembayaran cukai dan pungutan negara lainnya ke Bank Persepsi/Pos Persepsi apabila CK-I Tunai; 4.Menyerahkan 2 lembar CK-1 yang telah dilegaisir oleh bank/pos persepsi dan SSPCP sebagai bukti telah dibayar cukai dan pungutan Negara lainnya; 5.Mengajukan surat permohonan pembatalan CK-1 kepada Kepala kantor u.p. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dalam hal CK-1 yang diajukan dibatalkan. 6.Dalam hal pita cukai disediakan di Kantor Pusat, Kepala Kantor meneruskan Ck-1 ke Kantor Pusat. 7.Menerima dan menandatangani CK-1 halaman kedua pada carik II sebagai bukti telah menerima pita cukai dengan lengkap.

5. Berapa lama proses permohonan pengajuan CK-1? Jwb: Sesuai janji layanan KPPBC Madya Cukai Kediri, proses permohonan CK-1 sanggup 45 menit sejak permohonan diterima secara lengkap. 6. Apakah dalam proses pengurusan permohonan CK-1 dikenakan biaya? Jwb: Selain PNBP yang resmi, kami KPPBC Madya Cukai Kediri tidak mengenakan biaya atas segala pengurusan permohonan mulai dari awal sampai dengan selesai, sesuai dengan motto kami Profesional, Memberi Solusi dan Bebas KKN.

PERMOHONAN PEMESANAN PITA CUKAI MMEA (CK-1A)

1. Dengan telah mengajukan P3C, dapatkah saya membeli Pita Cukai ? Jwb: Pengusaha pabrik atau importir yang telah mengajukan P3C MMEA dapat mengajukan CK-1A kepada Kepala Kantor untuk mendapatkan pita cukai, dan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1A disesuaikan dengan jumlah persediaan pita cukai yang ada di Kantor atau Kantor Pusat. 2. Apa itu CK-1A? Jwb: CK-1A adalah dokumen permohonan pemesanan pita cukai MMEA. 3. Apa ada syarat dalam pengajuan CK-1A? Jwb: CK-1 hanya dapat diajukan oleh pengusaha dalam hal: 1. NPPBKC tidak dalam keadaan dibekukan; 2. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau 3. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan; 4. tidak adanya bukti awal atas dugaan melakukan pelanggaran di bidang cukai.

4. Bagaimana tata cara permohonan pemesanan pita cukai (CK-1A)? Jwb: Tata cara CK-1A 1.Pengusaha pabrik atau importir wajib mengajukan CK-1A dengan lengkap dan benar kepada kepala kantor (penerima dokumen); 2.Mengajukan CK-1A ke Kepala Kantor paling sedikit 5 rangkap; 3.Apabila CK-1A diterima maka CK-1A yang telah dinomori dikembalikan untuk dilakukan pembayaran cukai dan pungutan negara lainnya ke Bank Persepsi/Pos Persepsi apabila CK-IA Tunai; 4.Menyerahkan 2 lembar CK-1A yang telah dilegaisir oleh bank/pos persepsi dan SSPCP sebagai bukti telah dibayar cukai dan pungutan negara lainnya; 5.Mengajukan surat permohonan pembatalan CK-1A kepada Kepala kantor u.p. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dalam hal CK-1A yang diajukan dibatalkan. 6.Dalam hal pita cukai disediakan di Kantor Pusat, Kepala Kantor meneruskan Ck-1A ke Kantor Pusat. 7.Menerima dan menandatangani CK-1A halaman kedua pada carik II sebagai bukti telah menerima pita cukai dengan lengkap. 5. Berapa lama proses permohonan pengajuan CK-1A? Jwb: Sesuai janji layanan KPPBC Madya Cukai Kediri, proses permohonan CK-1A sanggup 45 menit sejak permohonan diterima secara lengkap. 6. Apakah dalam proses pengurusan permohonan CK-1A dikenakan biaya? Jwb: Selain PNBP yang resmi, kami KPPBC Madya Cukai Kediri tidak mengenakan biaya atas segala pengurusan permohonan mulai dari awal sampai dengan selesai, sesuai dengan motto kami Profesional, Memberi Solusi dan Bebas KKN.

Biaya Pengganti Penyediaan Pita Cukai1. Bagaimana apabila pengusaha atau importir yang telah mengajukan P3C namun tidak merealisasikan seluruhnya dengan CK-1/CK-1A? Jwb: Pengusaha pabrik atau importir yang telah mengajukan P3C HT/MMEA namun tidak merealisasikan seluruhnya dengan CK-1/CK-1A, dikenai biaya pengganti penyediaan pita cukai. 2. Apa ada pengecualian dari ketentuan pengenaan biaya pengganti? Jwb: Dikecualikan dari ketentuan pengenaan biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam hal terjadi: a.Kenaikan HJE karena Harga Transaksi Pasar melebihi HJE; b.Kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan administratif oleh Pejabat Bea dan Cukai. 3. Berapa besarnya pengenaan biaya pengganti? Jwb: 1. Besarnya biaya pengganti penyediaan pita cukai HT untuk setiap keping pita cukai adalah: a. pita cukai seri I : Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah); b. pita cukai seri II : Rp 40,00 (empat puluh rupiah); dan c. pita cukai seri III : Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah). 2. Besarnya biaya pengganti penyediaan pita cukai MMEA untuk setiap keping pita cukai adalah Rp 300,00 (tiga ratus rupiah). 4. Kapan biaya pengganti harus dibayar dan bagaimana kalau biaya pengganti tidak dillunasi? Jwb: Biaya pengganti penyediaan pita cukai wajib dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPPBP dan Dalam hal biaya pengganti penyediaan pita cukai tidak dilunasi dalam tepat pada waktunya, P3C HT/MMEA dan CK1/CK-1A berikutnya tidak dilayani. 5. Bagaimana cara pembayaran biaya pengganti? Jwb: Cara pembayaran biaya pengganti adalah sama seperti pembayaran cukai dan pungutan negaran lainnya, hanya saja pembayaran biaya pengganti pada SSPCP diisi pada kolom,Pendapatan Cukai Lainnya.

1. Apa itu penundaan? Jwb: kemudahan pembayaran dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga. 2. Siapa saja yang dapat diberikan penundaan tersebut? Jwb: Pengusaha pabrik atau importir atas pemesanan pita cukai yang melaksankan pelunasannya dengan pita cukai. 3. Berapa lama jangka waktu penundaan tersebut? Jwb: 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai(CK-1) untuk pengusaha pabrik, atau 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai(CK-1) untuk importir. 4. Khusus pengusaha pabrik yang telah mengekspor hasil tembakau melebihi yang dijual di dalam negeri sebelum tahun anggaran berjalan yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukia, berapa lama jangka waktu yang diberikan terkai penundaan? Jwb: 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai(CK-1) untuk importir. 5. Berapa besar nilai cukai yang dapat diberikan penundaan? Jwb: a. Untuk pengusaha pabrik, sebanyak 2 (dua) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir. b. Untuk pengusaha importir, sebanyak 1 (satu) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir. 6. Apakah ada penambahan besaran nilai cukai yang dapat diberikan penundaan, bagaimana? Jwb: Ya, dapat ditambah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan. 7. Untuk pemesanan pita cukai yang mendapat penundaan, persyaratan apa yang wajib dipenuhi oleh pengusaha pabrik dan importir? Jwb: a. Untuk pengusaha pabrik wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi, atau jaminan perusahaan. b. Untuk importir wajib menyerahkan jaminan bank.

8. Kapan penyerahan jaminan tersebut? Jwb: Saat pengajuan dokumen pemesanan pita cukai dan diserahkan kepada kepala kantor. 9. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pengusaha pabrik untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan perusahaan? Jwb: a. merupakan pengusaha beresiko rendah berdasarkan profil pengusaha pabrik, b. merupakan Pengusaha Kena Pajak, c. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam kurun waktu terakhir, d. tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan, e. tidak sedang melakukan pengangsuran pembayaran atas surat tagihan, f. memilki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun terakhir, dan g. memilki kinerja keuangan yang baik. 10.Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pengusaha pabrik untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi? Jwb: a. merupakan Pengusaha Kena Pajak, b. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam kurun waktu terakhir, c. tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan, d. dalam hal pengusaha pabrik mendapatkan pemberian pengangsuran, jumlah angsurannya sudah mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen) atau lebih dari total tagihan, e. memilki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 1 (satu) tahun terakhir, dan f. memilki kinerja keuangan yang baik.

11. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh importir untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan bank? Jwb: a. merupakan Pengusaha Kena Pajak, b. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam kurun waktu terakhir, c. tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan, d. memilki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun terakhir, dan e. memilki kinerja keuangan yang baik. 12. Diajukan kepada siapa permohonan penundaan bagi pengusaha pabrik atau importir yang berada dibawah pengawasan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ? Jwb: a. dalam hal permohonan penundaan yang nilai cukainya sampai dengan (tidak melebihi) Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diajukan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama menteri keuangan. b. dalam hal permohonan penundaan yang nilai cukainya lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah atas nama menteri keuangan. 13. Diajukan kepada siapa permohonan penundaan bagi pengusaha pabrik atau importir yang berada dibawah pengawasan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya? Jwb: a. dalam hal permohonan penundaan yang nilai cukainya sampai dengan (tidak melebihi) Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diajukan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya atas nama menteri keuangan. b. dalam hal permohonan penundaan yang nilai cukainya melebihi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

14. Untuk pengajuan permohonan penundaan bagi pengusaha pabrik yang menggunakan jaminan perusahaan, Lampiran apa saja yang harus disertakan? Jwb: a. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; b. Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut sebelum pengajuan permohonan; c. Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan dan d. Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan dengan menggunakan contoh format sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait Dalam hal laporan keuangan perusahaan tahun terakhir sedang diaudit oleh akuntan publik, selain laporan keuangan perusahaan untuk 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, harus dilampirkan juga laporan keuangan tahun terakhir disertai surat keterangan dari akuntan publik bahwa perusahaan sedang dalam proses audit. 15. Untuk pengajuan permohonan penundaan bagi pengusaha pabrik yang menggunakan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi, Lampiran apa saja yang harus disertakan? Jwb: a. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; b. Laporan keuangan perusahaan untuk 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan; c. Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan; dan d. Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan dengan menggunakan contoh format sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan terkait. 16. Untuk pengajuan permohonan penundaan bagi importir yang menggunakan jaminan bank, Lampiran apa saja yang harus disertakan? Jwb: a. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; b. Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk 2 (dua) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan; c. Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan; dan d. Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan yang dapat diminta dengan menggunakan contoh format sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan terkait

JAMINAN PENUNDAAN 17. Pertimbangan apa dalam penelitian persyaratan jaminan? Jwb: Penelitian pemenuhan persyaratan jaminan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan yang baik berupa: a. Likuiditas perusahaan yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya; b. Solvabilitas perusahaan yang merupakan perbandingan antara total aktiva dengan total hutang; dan c. Rentabilitas perusahaan yang merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total modal. 18. Bilamana Jaminan perusahaan yang digunakan oleh pengusaha pabrik dapat disetujui? Jwb: Kepala Kantor dapat menyetujui jaminan perusahaan yang akan dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik apabila dalam 2 (dua) tahun terakhir dalam hal: a. Likuiditas sebagaimana dimaksud di atas lebih besar dari 1 (satu); b. Solvabilitas sebagaimana dimaksud di atas lebih besar dari 1 (satu); dan c. Rentabilitas sebagaimana dimaksud di atas bernilai positif. 19. Bilamana jaminan dari perusahaan asuransi yang digunakan oleh pengusaha pabrik dapat disetujui? Jwb: Kepala Kantor dapat menyetujui jaminan dari perusahaan asuransi yang akan dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik apabila dalam 1 (satu) tahun terakhir dalam hal: a. Likuiditas sebagaimana dimaksud di atas lebih besar dari 1 (satu); b. Solvabilitas sebagaimana dimaksud di atas lebih besar dari 1 (satu); dan c. Rentabilitas sebagaimana dimaksud di atas bernilai positif. 20. Bilamana jaminan bank yang digunakan oleh pengusaha pabrik dapat disetujui? Jwb: Kepala Kantor dapat menyetujui jaminan bank yang akan dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik apabila dalam 1 (satu) tahun terakhir dalam hal: a. Likuiditas sebagaimana dimaksud di atas lebih besar dari 1 (satu); b. Solvabilitas sebagaimana dimaksud di atas dapat lebih kecil atau sama dengan 1 (satu); dan c. Rentabilitas sebagaimana dimaksud di atas dapat bernilai negatif.

21. Bilaman jaminan bank yang digunakan oleh importir dapat disetujui? Jwb: Kepala Kantor dapat menyetujui jaminan bank yang akan dipergunakan oleh Importir apabila dalam 2 (dua) tahun terakhir dalam hal: a. Likuiditas sebagaimana dimaksud Di atas lebih besar dari 1 (satu); b. Solvabilitas sebagaimana dimaksud di atas dapat lebih kecil atau sama dengan 1 (satu); dan c. Rentabilitas sebagaimana dimaksud di atas dapat bernilai negatif. 22. Terhadap penambahan nilai cukai yang dapat diberikan penundaan sebagaimana dimaksud pada nomor 6, Kepala Kantor dapat menyetujui dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada nomor 14 dan 16 berupa? Jwb: a. Likuiditas perusahaan yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya; dan b. Rentabilitas perusahaan yang merupakan perbandingan antara laba dengan modal yang menghasilkan laba tersebut. 23. Penambahan nilai cukai sebagaimana dimaksud pada nomor 6 sebesar 10% (sepuluh persen) apabila memenuhi syarat? Jwb: a. Likuiditas sebagaimana dimaksud di atas lebih besar dari 1 (satu) sampai dengan 1,2 (satu koma dua); dan b. Rentabilitas sebagaimana dimaksud di atas positif. 24. Penambahan nilai cukai sebagaimana dimaksud pada nomor 6 dapat diberikan sebesar 20% (duapuluh persen) apabila memenuhi syarat? Jwb: a. Likuiditas sebagaimana dimaksud di atas lebih besar dari 1,2 (satu koma dua) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga); dan b. Rentabilitas sebagaimana dimaksud di atas positif. 25. Penambahan nilai cukai sebagaimana dimaksud pada nomor 6 dapat diberikan sebesar 30% (tigapuluh persen) apabila memenuhi syarat? Jwb: a. Likuiditas sebagaimana dimaksud di atas lebih besar dari 1,3 (satu koma tiga) sampai dengan 1,4 (satu koma empat); dan b. Rentabilitas sebagaimana dimaksud di atas positif. 26. Penambahan nilai cukai sebagaimana dimaksud pada nomor 6 dapat diberikan sebesar 40% (empatpuluh persen) apabila memenuhi syarat? Jwb: a. Likuiditas sebagaimana dimaksud di atas lebih besar dari 1,4 (satu koma empat) sampai dengan 1,5 (satu koma lima); dan b. Rentabilitas sebagaimana dimaksud di atas positif.

27. Penambahan nilai cukai sebagaimana dimaksud pada nomor 6 dapat diberikan sebesar 50% (limapuluh persen) apabila memenuhi syarat? Jwb: a. Likuiditas sebagaimana dimaksud di atas lebih besar dari 1,5 (satu koma lima); dan b. Rentabilitas sebagaimana dimaksud di atas positif. PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN 28. Kapan pembayaran cukai atas pemberian penundaan jatuh temponya berakhir? Jwb: a. Paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal untuk pengusaha pabrik b. Paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal untuk importir Dalam hal jatuh tempo penundaan sebagaimana dimaksud pada hari libur, hari diliburkan, atau bukan hari kerja dari Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Pos Persepsi, yang mengakibatkan pembayaran tidak dapat dilakukan, pembayaran cukai yang terutang wajib dilakukan pada hari kerja sebelum jatuh tempo. 29. Apa kewajiban pengusaha pabrik yang menyerahkan jaminan perusahaan tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan, serta sanksi apa yang diberkan kepadanya? Jwb: wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang. 30. Apa konsekuensinya jika pengusaha pabrik yang menyerahkan jaminan perusahaan tidak membayar cukai yang terutang dan sanksi administrasi? Jwb: kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk tidak melayani pemesanan pita cukai yang diajukan pengusaha pabrik yang dimulai pada hari kerja berikutnya setelah jatuh tempo penundaan. 31. Bagaimana caranya supaya pemesananan pita cukainya dapat dilayani kembali? Jwb: a. telah membayar utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya dan sanksi administrasi berupa denda; b. mendapatkan persetujuan pengangsuran utang cukai dan sanksi administrasi berupa denda; c. mendapatkan persetujuan pengangsuran utang cukai dan mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda; d. telah membayar utang cukai dan mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda; atau e. telah membayar utang cukai dan mendapatkan persetujuan pengangsuran sanksi administrasi berupa denda

32. Ketentuan apa yang diberlakukan jika pengusaha pabrik atau importir yang mendapatkan penundaan dengan menyerahkan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan? Jwb: a. jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi dicairkan; b. pengusaha pabrik atau importir tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari utang cukai; dan c. pemesanan pita cukai oleh pengusaha pabrik atau importir tersebuttidak dilayani sampai dengan dilunasinya sanksi administrasi berupa denda kecuali sanksi administrasi berupa denda tersebut telah mendapatkan persetujuan pengangsuran atau sedang diajukan keberatan. 33. Dalam jangka waktu berapa lama, bank penjamin atau surety harus melakukan pancairan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi? Jwb: Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo penundaan 34. Apa konsekuensinya jika bank penjamin atau surety tidak melakukan pencairan sebagimana disebutkan di atas? Jwb: a. jaminan baru yang diterbitkan oleh bank penjamin atau surety yang bersangkutan tidak dilayani sampai dengan kewajiban pencairan jaminan dipenuhi; dan b. terhadap cukai yang terutang dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PEMBERIAN JAMINAN 35. Dalam hal apa keputusan pemberian penundaan dibekukan selama 6 (enam) bulan sejak ditemukan pelanggaran? Jwb: a. pengusaha pabrik atau importir melakukan pelanggaran di bidang cukai; atau b. hasil pemeriksaan sediaan pita cukai atau hasil audit yang dilakukan pejabat bea dan cukai, kedapatan selisih kurang atau lebih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari jumlah pita cukai yang seharusnya ada sesuai buku atau catatan sediaan pita cukai.

36. Selain di atas, keputusan pemberian penundaan juga dibekukan kepada pengusaha pabrik yang mendapatkan penundaan dengan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi atau importir yang mendapatkan penundaan dengan jaminan bank dalam hal? Jwb: Sedang melakukan pengangsuran pembayaran kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tagihan selain utang cukai yang tidak diselesaikan pembayaran cukainya pada saat jatuh tempo penundaan. 37. Apa dampaknya jika pengusaha pabrik atau importir mendapatkan pembekuan keputusan pemberian penundaan? Jwb: Tidak dapat mengajukan permohonan penundaan baru selama masa pembekuan. 38. Bagaimana keputusan pemebrian penundaan yang telah dibekukan diberlakukan kembali ? Jwb: a. jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud telah dilewati; atau b. pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud telah melakukan pengangsuran pembayaran atas surat tagihan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih dari jumlah tagihan. 39. Selain di atas pada no.38, dalam hal apa keputusan pemberian penundaan dicabut? Jwb: a. atas permohonan pengusaha pabrik atau importir yang bersangkutan; b. NPPBKC pengusaha pabrik atau importir yang bersangkutan dicabut; c. persyaratan sebagaimana dimaksud tidak lagi dipenuhi; d. pengusaha pabrik atau importir tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran cukai sampai jatuh tempo penundaan; e. pengusaha pabrik atau importir belum menyelesaikan utang cukai, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda sampai jatuh tempo; dan/atau f. pengusaha pabrik atau importir dijatuhi sanksi pidana di bidang cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 40. Bagaimana pengusaha pabrik atau importir yang dicabut keputusan pemberian penundaanya? Jwb: Dapat mengajukan kembali permohonan penundaan setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan. 41. Apa kewajiban pengusaha pabrik atau importir yang keputusan pemberian penundaannya telah dibekukan atau dicabut? Jwb: Wajib menyelesaikan pembayarean cukai paling lama pada saat jatuh tempo pembayaran.

1. Apa itu Pencatatan? Jwb : Proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur tentang pemasukan, produksi, dan pengeluaran Barang Kena Cukai(BKC), dan penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukia lainnya. 2. Siapa saja yang diwajibkan melakukan pencatatan? Jwb : Pengusaha pabrik sekala kecil, Penyalur sekala kecil yang wajib memiliki izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran(TPE) yang wajib memiliki izin. 3. Apa bentuk izin tersebut? Jwb : Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai(NPPBKC) yang diberikan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai(KPPBC) yang mengawasi pengusaha tersebut. 4. Siapa saja yang dianggap sebagai pengusaha pabrik sekala kecil dan penyalur sekala kecil yang wajib memiliki izin? Jw