SISTEM RUJUKAN KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

1. DEFINISI SISTEM RUJUKAN KESEHATAN

Rujukan adalah suatu pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus atau masalah

kebidanan yang timbul baik secara vertikal (dan satu unit ke unit yang lebih lengkap / rumah

sakit) untuk horizontal (dari satu bagian lain dalam satu unit). (Muchtar, 1977).

Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo (2008) mendefinisikan sistem rujukan sebagai suatu

sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung

jawab timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertical (dari

unit yang lebih mampu menangani), atau secara horizontal (antar unit-unit yang setingkat

kemampuannya). Sederhananya, sistem rujukan mengatur darimana dan harus kemana

seseorang dengan gangguan kesehatan tertentu memeriksakan keadaan sakitnya.

Sedangkan Menurut Sistem Kesehatan Nasional Depkes RI 2009, sistem rujukan adalah

suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan

tanggung jawab timbal balik terhadap satu/lebih kasus penyakit atau masalah kesehatan

secara vertical, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih

mampu atau secara horizontal dalam arti antar unit-unit yang setingkat kemampuanya.

Rujukan dibagi dalam rujukan medic yang berkaitan dengan pengobatan dan pemulihan

berupa pengiriman pasien (kasus), specimen, dan pengetahuan tentang penyakit; sedangkan

rujukan kesehatan dikaitkan dengan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan berupa

sarana, teknologi, dan operasional.

2. SEJARAH SISTEM RUJUKAN KESEHATAN

Program system rujukan sudah mulai diperkenalkan oleh pemerintah sejak tahun 1976

untuk memperbaiki pelayanan obstetri/kebidanan, terutama bagi kelompok resiko tinggi.

Harapannya adalah dengan system ini akan lebih efisien, efektif, affordable dan mudah

diakses oleh mayoritas masyarakat. Tetapi pelayanan ini bukan hanya sekedar aktivitas

dalam system rujukan, tetapi juga mencakup pelatihan dan penelitian.

Untuk menjalankan suatu pelayanan kesehatan yang ideal maka tiap upaya kesehatan

perlu didukung. Dukungan ini meliputi seluruh bagian dari aspek pendukung pelayanan

termasuk diantaranya adalah rujukan. Untuk rujukan sendiri pemerintah telah

mengeluarkan regulasinya melalui produk perundangan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan

1

Pelayanan Kesehatan Perorangan. Permenkes RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem

Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan ini dibuat dan diharapkan sejalan dengan Undang-

Undang yang secara hierarkis berada di atasnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia (UU RI) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan juga berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

3. HUBUNGAN SISTEM RUJUKAN KESEHATAN DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Salah satu bentuk pelaksanaan dan pengembangan upaya kesehatan dalam Sistem

kesehatan Nasional (SKN) adalah rujukan upaya kesehatan. Namun kelemahan pelayanan

kesehatan ini terletak pada pelaksanaannya yang kurang cepat dan tepat. Rujukan bukan

suatu kekurangan, melainkan suatu tanggung jawab yang tinggi dan mendahulukan

kebutuhan masyarakat.

Sehingga untuk mendapatkan mutu pelayanan yang lebih terjamin, berhasil guna

(efektif) dan berdaya guna (efesien), perlu adanya jenjang pembagian tugas diantara unit-

unit pelayanan kesehatan melalui suatu tatanan sistem rujukan.

Dengan adanya sistem rujukan, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan

yang lebih bermutu karena tindakan rujukan ditunjukan pada kasus yang tergolong berisiko

tinggi. Oleh karena itu, kelancaran rujukan dapat menjadi faktor yang menentukan dalam

mengatasi keterlambatan.

B. STRUKTUR DAN ALUR SISTEM RUJUKAN

Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan

yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab timbal balik pelayanan kesehatan secara

timbal balik baik vertikal maupun horiontal. Sederhananya, sistem rujukan mengatur darimana

dan harus kemana seseorang dengan gangguan kesehatan tertentu memeriksakan keadaan

sakitnya.

1. Rujukan vertikal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan.

Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan yg lebih tinggi

dilakukan apabila:

Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau subspesialistik;

Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien

karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.

Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan yg lebih rendah

dilakukan apabila:

2

Permasalahan pasien dpt ditangani oleh tingkatan pelayanan yg lebih rendah sesuai dgn

kompetensi dan kewenangannya;

Kompetensi dan kewenangan pelayanan tingkat pertama atau kedua lebih baik dalam

menangani pasien tersebut;

Pasien memerlukan pelayanan lanjutan yg dpt ditangani oleh tingkatan pelayanan yg

lebih rendah & untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang;

dan/atau

Perujuk tdk dpt memberikan pelayanan kesehatan sesuai dgn kebutuhan pasien karena

keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan.

2. Rujukan horizontal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan.

Rujukan horizontal dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan

kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan

dan/atau ketenagaan yg sifatnya sementara atau menetap.

Ketimpangan yang sering terjadi di masyarakat awam adalah pemahaman masyarakat

tentang alur ini sangat rendah sehingga sebagian mereka tidak mendapatkan pelayanan

yang sebagaimana mestinya. Masyarakat kebanyakan cenderung mengakses pelayanan

kesehatan terdekat atau mungkin paling murah tanpa memperdulikan kompetensi institusi

ataupun operator yang memberikan pelayanan.

Pelaksanaan sistem rujukan di indonesia telah diatur dengan bentuk bertingkat atau

berjenjang, yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga, dimana dalam

pelaksanaannya tidak berdiri sendiri-sendiri namun berada di suatu sistem dan saling

berhubungan. Apabila pelayanan kesehatan primer tidak dapat melakukan tindakan medis

tingkat primer maka ia menyerahkan tanggung jawab tersebut ke tingkat pelayanan di

atasnya, demikian seterusnya. Apabila seluruh faktor pendukung (pemerintah, teknologi,

transportasi) terpenuhi maka proses ini akan berjalan dengan baik dan masyarakat awam

akan segera tertangani dengan tepat.

3

Rujukan dibagi dalam rujukan medik/perorangan yg berkaitan dgn pengobatan dan

pemulihan berupa pengiriman pasien (kasus), spesimen, dan pengetahuan tentang penyakit;

serta rujukan kesehatan dikaitkan dgn upaya pencegahan & peningkatan kesehatan berupa

sarana, teknologi, dan operasional.

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam alur rujukan yaitu:

a. Klasifikasi Fasilitas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Provinsi dengan klasifikasi B sebagai rujukan bagi Rumah Sakit

Umum Kabupaten/Kota dengan klasifikasi C atau D atau sarana kesehatan lain, termasuk

4

Rumah Sakit Angkatan Darat, Rumah Sakit Bhayangkara dan Swasta. Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten/Kota kelas C yang telah mempunyai 4 spesialis dasar dapat menjadi

tujuan rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten /Kota kelas D terdekat yang

belum mempunyai spesialisasi yang dituju dan Puskesmas. Puskesmas sebagai tujuan

rujukan utama Puskesmas Pembantu, Polindes/ Poskesdes dan masyarakat di wilayahnya.

b. Lokasi / Wilayah Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil pemetaan wilayah rujukan masing-masing Kabupaten/Kota, tujuan

rujukan bisa berdasarkan lokasi geografis sarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu

dan terdekat.

c. Koordinasi unsur-unsur pelaksana Teknis

Unsur-unsur pelaksana teknis rujukan lain sebagai sarana tujuan rujukan yang dapat

dikoordinasikan di tingkat Provinsi, antara lain: Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat

(BLKM), Rumah Sakit Jiwa (RS Jiwa), Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Kantor

Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Alur rujukan kasus kegawat daruratan:

1. Alur rujukan medik puskesmas dilakukan secara berjenjang mulai dari :

a. Kader dan dukun bayi

b. Posyandu

c. Pondok bersalin/ bidan desa

d. Puskesmas pembantu

e. Puskesmas rawat inap

f. Rumah sakit kabupaten kelas d/C

2. Dalam kaitan ini jalur rujukan untuk kasus gawat darurat dapat dilaksanakan sebagai berikut:

a. Dari Kader. Dapat langsung merujuk ke : 1) Puskesmas pembantu 2) Pondok bersalin /

bidan desa 3) Puskesmas / puskesmas rawat inap 4) Rumah sakit pemerintah / swasta

b. Dari Posyandu. Dapat langsung merujuk ke : 1) Puskesmas pembantu 2) Pondok bersalin

/ bidan desa 3) Puskesmas / puskesmas rawat inap 4) Rumah sakit pemerintah / swasta

c. Dari Puskesmas Pembantu Dapat langsung merujuk ke rumah sakit tipe D/C atau rumah

sakit swasta

d. Dari Pondok bersalin / Bidan Desa Dapat langsung merujuk ke rumah sakit tipe D/C atau

rumah sakit swasta.

3. Alur Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal Sistem rujukan pelayanan

kegawatdaruratan maternal dan neonatal mengacu pada prinsip utama kecepatan dan

5

ketepatan tindakan, efisien, efektifan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan fasilitas

pelayanan. Setiap kasus dengan kegawatdaruratan obstetric dan neonatal yang datang ke

Puskesmas PONED harus langsung dikelola sesuai Prosedur tetap sesuai dengan Buku Acuan

Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Setelah dilakukan stabilisasi kondisi

pasien, kemudian ditentukan apakah pasien akan dikelola di tingkat Puskesmas PONED atau

dilakukan rujukan ke RS PONEK untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan

tingkat kegawatdaruratannya. Bidan didesa dan Polindes dapat memberikan pelayanan

langsung terhadap ibu hamil/ ibu bersalin dan ibu nifas baik yang datang sendiri atau atas

rujuka kader/ masyarakat. Selain menyelenggarakan pelayanan pertolongan persalinan normal,

bidan di desa dapat melakukan pengelolaan kasus dengan komplikasi tertentu sesuai dengan

tingkat kewenangan dan kemampuannya atau melakukan rujukan pada Puskesmas, Puskesmas

PONED dan Rumah Sakit PONEK sesuai dengan tingkat pelayanan yang sesuai. Puskesmas non

PONED sekurang – kurangnya harus mampu melakukan stabilisasi pasien dengan

kegawatdaruratan obetetri dan neonatal yang datang sendiri maupun dirujuk oleh kader/

dukun/ bidan di desa sebelum melakukan rujukan ke Puskesmas PONED dan Rumah Sakit

PONEK. Puskesmas PONED memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan langsung

terhadap ibu hamil/ ibu bersalin/ ibu nifas dan bayi baru lahir yang datang sendiri atau atas

rujukan kader/ masyarakat, bidan di desa dan Puskesmas. Puskesmas PONED dapat melakukan

pengelolaan kasus dengan komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangan dan

kemampuannya atau melakukan rujukan pada Rumah Sakit PONEK.

TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN

Untuk memberikan pedoman kepada unit-unit pelayanan kesehatan dalam melaksanakan

sistem rujukan, maka berikut ini akan diuraikan tentang:

1. Prosedur standar merujuk pasien dan menerima rujukan pasien.

2. Prosedur standar merujuk spesimen dan menerima rujukan specimen/ Penunjang Diagnostik

lainnya.

3. Prosedur standar rujukan pengetahuan dan tenaga ahli / dokter spesialis.

4. Prosedur monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem rujukan.

MERUJUK DAN MENERIMA RUJUKAN PASIEN

Pasien yang akan dirujuk harus sudah diperiksa dan layak untuk dirujuk. Adapun kriteria

pasien yang dirujuk adalah bila memenuhi salah satu dari:

1. Hasil pemeriksaan fisik sudah dapat dipastikan tidak mampu diatasi.

6

2. Hasil pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan penunjang medis ternyata tidak mampu diatasi.

3. Memerlukan pemeriksaan penunjang medis yang lebih lengkap, tetapi pemeriksaan harus

disertai pasien yang bersangkutan.

4. Apabila telah diobati dan dirawat ternyata memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan

perawatan di sarana kesehatan yang lebih mampu.

TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN

Dalam prosedur merujuk dan menerima rujukan pasien ada dua pihak yang terlibat yaitu

pihak yang merujuk dan pihak yang menerima rujukan dengan rincian beberapa prosedur sebagai

berikut :

1. Prosedur standar merujuk pasien

2. Prosedur standar menerima rujukan pasien,

3. Prosedur standar memberi rujukan balik pasien,

4. Prosedur standar menerima rujukan balik pasien.

1. Prosedur standar merujuk pasien

a. Prosedur Klinis:

1) Melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang medik untuk

menentukan diagnosa utama dan diagnose banding.

2) Memberikan tindakan pra rujukan sesuai kasus berdasarkan Standar Prosedur

Operasional (SPO).

3) Memutuskan unit pelayanan tujuan rujukan.

4) Untuk pasien gawat darurat harus didampingi petugas Medis / Paramedis yang

kompeten dibidangnya dan mengetahui kondisi pasien.

5) Apabila pasien diantar dengan kendaraan Puskesmas keliling atau ambulans, agar

petugas dan kendaraan tetap menunggu pasien di IGD tujuan sampai ada kepastian

pasien tersebut mendapat pelayanan dan kesimpulan dirawat inap atau rawat jalan.

b. Prosedur Administratif:

1) Dilakukan setelah pasien diberikan tindakan pra-rujukan.

2) Membuat catatan rekam medis pasien.

3) Memberikan Informed Consernt (persetujuan/penolakan rujukan)

4) Membuat surat rujukan pasien rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke tempat rujukan

bersama pasien yang bersakutan. Lembar kedua disimpan sebagai arsip.

5) Mencatat identitas pasien pada buku register rujukan pasien.

7

6) Menyiapkan sarana transportasi dan sedapat mungkin menjalin komunikasi dengan

tempat tujuan rujukan.

7) Pengiriman pasien ini sebaiknya dilaksanakan setelah diselesaikan administrasi yang

bersangkutan.

2. Prosedur standar menerima rujukan Pasien.

a. Prosedur Klinis:

1) Segera menerima dan melakukan stabilisasi pasien rujukan sesuai Standar Prosedur

Operasional (SPO).

2) Setelah stabil, meneruskan pasien ke ruang perawatan elektif untuk perawatan

selanjutnya atau meneruskan ke sarana kesehatan yang lebih mampu untuk dirujuk

lanjut.

3) Melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan klinis pasien.

b. Prosedur Administratif:

4) Menerima, meneliti dan menandatangani surat rujukan pasien yang telah diterima

untuk ditempelkan di kartu status pasien.

5) Apabila pasien tersebut dapat diterima kemudian membuat tanda terima pasien sesuai

aturan masing-masing sarana.

6) Mengisi hasil pemeriksaan dan pengobatan serta perawatan pada kartu catatan medis

dan diteruskan ke tempat perawatan selanjutnya sesuai kondisi pasien.

7) Membuat informed consent (persetujuan tindakan, persetujuan rawat inap atau pulang

paksa).

8) Segera memberikan informasi tentang keputusan tindakan / perawatan yang akan

dilakukan kepada petugas / keluarga pasien yang mengantar.

9) Apabila tidak sanggup menangani (sesuai perlengkapan Puskesmas / RSUD yang

bersangkutan), maka harus merujuk ke RSU yang lebih mampu dengan membuat surat

rujukan pasien rangkap 2 kemudian surat rujukan yang asli dibawa bersama pasien,

prosedur selanjutnya sama seperti merujuk pasien.

10) Mencatat identitas pasien di buku register yg ditentukan.

11) Bagi Rumah Sakit, mengisi laporan Triwulan pada RL.1.

3. Prosedur standar membalas rujukan pasien

a. Prosedur Klinis:

8

1) Rumah Sakit atau Puskesmas yang menerima rujukan pasien wajib mengembalikan

pasien ke RS / Puskesmas / Polindes/Poskesdes pengirim setelah dilakukan proses

antara lain:

a) Sesudah pemeriksaan medis, diobati dan dirawat tetapi penyembuhan selanjutnya

perlu di follow up oleh Rumah Sakit / Puskesmas / Polindes/Poskesdes pengirim.

b) Sesudah pemeriksaan medis, diselesaikan tindakan kegawatan klinis, tetapi

pengobatan dan perawatan selanjutnya dapat dilakukan di Rumah Sakit / Puskesmas

/ Polindes / Poskesdes pengirim.

2) Melakukan pemeriksaan fisik dan mendiagnosa bahwa kondisi pasien sudah

memungkinkan untuk keluar dari perawatan Rumah Sakit / Puskesmas tersebut dalam

keadaan:

a) Sehat atau Sembuh.

b) Sudah ada kemajuan klinis dan boleh rawat jalan.

c) Belum ada kemajuan klinis dan harus dirujuk ke tempat lain.

d) Pasien sudah meninggal.

3) Rumah Sakit / Puskesmas yang menerima rujukan pasien harus memberikan laporan /

informasi medis / balasan rujukan kepada Rumah Sakit / Puskesmas / Polindes /

Poskesdes pengirim pasien mengenai kondisi klinis terahir pasien apabila pasien keluar

dari Rumah Sakit / Puskesmas.

b. Prosedur Administratif:

1) Rumah Sakit / Puskesmas yang merawat pasien berkewajiban memberi surat balasan

rujukan untuk setiap pasien rujukan yang pernah diterimanya kepada Rumah Sakit /

Puskesmas / Polindes/Poskesdes yang mengirim pasien yang bersangkutan.

2) Surat balasan rujukan boleh dititip melalui keluarga pasien yang bersangkutan dan

untuk memastikan informasi balik tersebut diterima petugas kesehatan yang dituju,

dianjurkan berkabar lagi melalui sarana komunikasi yang memungkinkan seperti

telepon, handphone, faksimili dan sebagainya.

3) Bagi Rumah Sakit, wajib mengisi laporan Triwulan pada RL.1.

4. Prosedur standar menerima balasan rujukan pasien

a. Prosedur Klinis:

1) Melakukan kunjungan rumah pasien dan melakukan pemeriksaan fisik.

2) Memperhatikan anjuran tindakan yang disampaikan oleh Rumah Sakit/ Puskesmas yang

terakhir merawat pasien tersebut.

9

3) Melakukan tindak lanjut atau perawatan kesehatan masyarakat dan memantau (follow

up) kondisi klinis pasien sampai sembuh.

b. Prosedur Administratif:

1) Meneliti isi surat balasan rujukan dan mencatat informasi tersebut di buku register

pasien rujukan, kemudian menyimpannya pada rekam medis pasien yang bersangkutan

dan memberi tanda tanggal/jam telah ditindaklanjuti.

2) Segera memberi kabar kepada dokter pengirim bahwa surat balasan rujukan telah

diterima.

C. PERATURAN DAN KEBIJAKAN SISTEM RUJUKAN

Peraturan sistem rujukan pelayanan kesehatan diatur dalam permenkes RI No 001 Tahun

2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan, disebutkan dalam pasal 4 yaitu :

1. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.

2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.

3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.

4. Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis.

D. JENIS LAPORAN SISTEM RUJUKAN KESEHATAN

Jenis – jenis laporan rujukan masing-masisng sarana pelayanan kesehatan:

1. R/4

Merupakan laporan rujukan Puskesmas yang mencakup berbagai kegiatan Rujukan Pasien,

Rujukan Spesimen/Penunjang Diagnostik lainnya dan Rujukan Pengetahuan. Laporan rujukan

Puskesmas yang menggunakan format R/4 dibuat setiap bulan oleh masing-masing

Puskesmas berdasarkan registrasi pasien rujukan, rujukan spesimen/penunjang diagnostik

lainnya dan pengetahuan. Laporan ini dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota paling lambat

minggu pertama bulan berikutnya.

2. R/4/a

Format laporan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang merupakan rekapan (R/4) rujukan

Puskesmas yg mencakup berbagai kegiatan Rujukan Pasien, Rujukan Spesimen/Penunjang

Diagnostik lainnya dan Rujukan Pengetahuan. Merupakan laporan rekapan setiap bulan oleh 10

masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten/kota berdasarkan laporan Puskesmas (R/4)

pasien rujukan, rujukan spesimen/penunjang diagnostik lainnya dan pengetahuan. Laporan

ini dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi setiap triwulan paling lambat minggu pertama

triwulan berikutnya.

3. RL1

Merupakan laporan data kegiatan rujukan pengetahuan dan rujukan pasien di rumah sakit.

Laporan kegiatan rujukan pasien yang mengunakan formulir RL1 dibuat setiap triwulan oleh

masing-masing Rumah Sakit berdasarkan kompilasi pencatatan harian /register pasien

rujukan setiap bulan. Laporan ini disampaikan paling lambat minggu pertama bulan pertama

triwulan berikutnya dan dilaporkan jadi satu dengan data kegiatan pelayanan rawat inap

rumah sakit.

11

FORMAT SISTEM RUJUKAN KESEHATAN

1. Surat Rujukan Pasien

12

2. Surat Balasan Rujukan Pasien

13

14

3. Surat Rujukan Spesimen/ Penunjang Diagnostik Lainnya

15

4. Surat Permintaan tenaga Ahli

16

17

5. Laporan Rujukan Puskesmas (R/4)

18

6. Laporan Rujukan (R/4/a)

19

7. Laporan Data Kegiatan Rumah Sakit

20

E. KEDUDUKAN DAN PERANAN AHLI GIZI DALAM SISTEM RUJUKAN KESEHATAN DI INDONESIA

Kegiatan Rujukan menyangkut orang sakit yang memerlukan

penyuluhan/konsultasi/rujukan tenaga gizi sebagai upaya untuk menambahkan atau

meningkatkan pengetahuan dibidang kesehatan.

Kedudukan dan peranan ahli gizi dalam sistem rujukan adalah sebagai berikut :

1. Dietesien adalah seseorang yang memiliki pendidikan gizi, khususnya dietetik yang bekerja

untuk menerapkan prinsip-prinsip gizi dalam pemberian makanan kepada individu,

kelompok, merencanakan menu dan diet khusus, serta mengawasi penyelenggaraan dan

penyajian makanan.

2. Konselor Gizi adalah ahli gizi yang bekerja untuk membantu orang lain (klien) mengenali,

mengatasi masalah gizi yang dihadapi dan mendorong klien untuk mencari dan memilih cara

pemecahan gizi secara mudah sehingga dapat dilaksanakan oleh klien secara efektif dan

efisien.

3. Penyuluh gizi adalah seseorang yang memberikan penyuluhan gizi yang merupakan suatu

upaya menjelaskan, menggunakan, memilih dan mengolah bahan makanan.

21

DAFTAR PUSTAKA

Khamda. 2014. Laporan Tutorial Rujukan Kesehatan. http://kamdulerszone.blogspot.com/2014/01/laporan-tutorial-rujukan-kesehatan.html di unduh pada tanggal 11 Agustus 2014 jam 16.10.Latuconsina, Marisa. 2013. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.

http://prezi.com/itxq8iscccnh/sistem-rujukan-pelayanan-kesehatan-perorangan/ di unduh tanggal

11 Agustus 2014 jam 16.00.

Yulianti, Nindi. 2014. Makalah Sistem Rujukan Pelayanan di Indonesia. http://www.slideshare.net/evinurmiftahuljannah/makalah-sistem-sistem-rujukan-pelayanan-di-indonesia di unduh tanggal 11 Agustus 2014 jam 16.27.

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2011. Petunjuk Teknis Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. http://servicedeliveryighealth.files.wordpress.com/2011/12/buku_rujukanbinder.pdf. di unduh tanggal 11 agustus jam 13. 46.

Jannah, Evi Nur Miftahul. 2014. Makalah Sistem Sistem Rujukan Pelayanan Di Indonesia.

http://www.slideshare.net/evinurmiftahuljannah/makalah-sistem-sistem-rujukan-pelayanan-di-

indonesia# di unduh tanggal 11 Agustus 2014 jam 14.35.

S, Mira Kurniati. 2012. Peran ahli gizi dalam penanganan pasien dirumah sakit.

http://mirakurniatiblog.wordpress.com/2013/02/01 di unduh tanggal 11 Agustus 2014 jam 15.45.

22