web viewyaitu wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang ahli atau lebih...

1

HUKUM AGRARIA LANJUTAN

Sabtu, 20 Juni 2015

DISKUSI MATA KULIAH PERKUMPULAN GEMAR BELAJAR (GEMBEL)

“HUKUM AGRARIA LANJUTAN”

Pembicara : 1.Samuel Marpaung (2012)

2.Raphita Ivonne C. (2012)

Pemateri : 1.Yogi Triyono (2013)

2.Alex Mulandar Manalu (2013)

Moderator : Dian P. Napitupulu (2013)

1. PERWAKAFAN

A. Pengertian

Wakaf ini berasal dari kata wakafa yang artinya berhenti dan menghentikan atau menahan

(habs). Di dalam perundang-undangan disebutkan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau

kelompok orang atau bdan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya

sesuai dengan ajaran Islam.1 Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi,

kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu

macam ibadah yang amat digembirakan.

(a) Mazhab Hanafi wakaf adalah menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif dan

disedehkan adalah mamfaatnya saja.

(b) Mazhab Syafi’i menyebutkan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil mamfaatnya

dengan tetap utuhnya barangn dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta

dimamfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan.

B. Tujuan Wakaf

Adapan yang menjadi tujuan dari pewakaf adalah:

a. Untuk mendapatkan rida Allah SWT termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk

menegakkan agama Islam seperti mendirikan tempat-tempat ibadah kaum muslimin,

kegiatan dakwah, pendidikan agama Islam, dan sebagainya.

1 Kompilasi Hukum Islam

Land to the Tiller (Tanah untuk Petani)

1

b. Untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk membantu fakir miskin. Apakah Islam atau

tidak, membantu orang terlantar, mendirikan asrama yatim piatu dan sebagainnya.

c. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan tujuan wakaf itu

adalah untuk memamfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

C. Macam-macamnya wakaf2

a. Wakaf keluarga

Yaitu wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang ahli atau

lebih keluarga wakaf atau bukan.

b. Wakaf umum (Wakaf Kahiri)

Wakaf umum ini adalah wakaf yang sejak semula mamfaatnya diperuntukkan untuk

kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu seperti mewakafkan tanah

untuk mendirikan mesjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya dapat dimamfaatkan

untuk membina suatu pengajian, dan sebagainya.

D. Unsur Wakaf

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:3

a. Wakif;

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan

hukum yang mewakfkan benda miliknya.

Menurut hukum Islam, Pewakif adalah orang muslim atau badan hukum yang didirikan

menurut hukum Islam yang mewakafkan sebahagian atau seluruh harta kekayaannya guna diambil

mamfaat untuk kepentingan kemaslahatannya ataupun untuk kepentingan orang lain.

b. Nazhir;

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan

dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

c. Harta Benda Wakaf;

Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat

jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.

d. Ikrar Wakaf;

Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada

Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

e. Peruntukan harta benda wakaf;

Pasal 22 UU Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan:2 Affan Mukti, Pokok-pokok bahasan Hukum Agraria, Medan: USU Press, 2006. Hlm. 1403 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004


1

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi

:

(a) sarana dan kegiatan ibadah;

(b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

(c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;

(d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

(e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan

peraturan perundang-undangan.

f. Jangka waktu wakaf.

2. LANDREFORM

A. Pendahuluan dan Dasar Hukum

Istilah landreform pada mulanya dicetuskan oleh Lenin dan banyak digunakan di Negara

Komunis atau negara Blok Timur untuk memikat hati rakyat dan petani maka dibuat adagium

“Land to the Tiller (Tanah untuk Petani)”, yang terjadi sebaliknya adagium tersebut hanya

semboyan saja sehingga banyak petani menderita dikarenakan tekanan Landlord untuk kepentingan

negara tersebut.

Landreform di Indonesia tidak sama dengan Landreform di negara komunis. Landreform

Indonesia bukan hanya dalam pengertian politis belaka, tetapi juga merupakan pengertian teknis.

Selain itu landreform dilaksanakan bukan hanya untuk kepentingan negara atau golongan tertentu

saja, tetapi ditujukan untuk memberi kemakmuran bagi rakyat baik sevara individual maupun

bersama dengan cara mengakhiri hak milik perorangan, sedang landreform di negara komunis

adalah semata-mata untuk kepentingan partai.

Ketentuan landreform dalam UUPA secara tersirat dapat dilihat dari beberapa pasal dibawah

ini:

1. Pasal 6

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

2. Pasal 7

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang

melampaui batas tidak

3. Pasal 10 ayat (1)

(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada

asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan

mencegah cara-cara pemerasan.


1

4. Pasal 11

(1) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang

angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur,

agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas

kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.

(2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu

dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin

perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.

5. Pasal 12 ayat (1)

(1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam

rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong

lainnya.

6. Pasal 13

(1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian

rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran.

(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi

dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.

(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat

diselenggarakan dengan Undang-undang.

(4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang

perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.

7. Pasal 17

(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud

dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai

dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.

(2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan

perundangan di dalam waktu yang singkat.

(3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2)

pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan

kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah.

(4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan

dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

B. Pengertian


1

Secara harfiah perkataan landreform berasal dari Bahasa Inggris, yaitu: Land artinya tanah

dan Reform artinya perubahan, perombakan atau hervorming.

Jadi landreform berarti perubahan terhadap struktur pertanahan. Akan tetapi sebenarnya

yang dimaksudkan bukan hanya perombakan terhadap struktur penguasaan pertanahan, melainkan

perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan manusia

berkenaan dengan tanah guna meningkatkan penghasilan petani, perombakan ini sifatnya mendasar

dan bukan tambahan.4

Budi Harsono dalam bukunya Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah penyusunan, Isi, dan

Pelaksanaan Hukum Agraria Indonesia, Jilid I (1970: 237) menyatakan bahwa landreform itu dalam

arti sempit merupakan tindakan-tindakan didalam rangka Agraria Reform Indonesia. Dan dalam arti

luas, landreform meliputi perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan

yang bersangkutan dengan penguasa tanah.

Pengertian landreform dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah pengertian dalam ati

luas, yaitu landreform adalah dianggap meliputi suatu program tindakan yang salin berhubgungan

untuk menghilangkan penghalang-penghalang di bidang ekonomi, sosial yang timbul dari

kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam strukur pertanahan.(Departemen Penerangan R.I.,

1982:42).

C. TUJUAN

Tujuan dari landreform adalah:

a. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa

tanah.

b. Untuk melaksanakan prinsip:tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek

spekulasi dan obyek (maksudnya:alat) pemerasan.

c. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara

Indonesia, baik laik-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial.

d. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah

secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan

batas minimum untuk tiap keluarga .

e. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang

intensif secara gotong-royong dalam bentuk gotong royong lainnya, untuk mencapai

kesejahteraan yang merata dan adil, dibarengi dengan sistem perkreditan yang khusus

ditujukan kepada golongan tani.

Secara umum tujuan landreform adalah:5

4 Zaidar, Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia, cetakan keempat, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2012, hlm. 855 Ibid., hlm. 86


1

a. Tujuan Sosial Ekonomi

1. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta

memberi isi fungsi sosial pada hak milik;

2. Memperbaiki produksi nasional, khusunya sektor pertanahan, guna mempertinggi

penghasilan dan taraf hidup rakyat.

b. Tujuan Sosial Politis

1. Menghapuskan sistem tuan tanah dan penguasaan (pembelian) tanah yang luas;

2. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani brupa

dengan maksud agar pembagian hasil yang adil pula.

c. Tujuan Mental Psychologis

1. Meningkatkan gairah kerha bagi para petani dengan jalan memberikan kepastian

hukum mengenai pemilikan tanah;

2. Memperbaiki hubungan kerja antara pemiliktanah dan penggarapnya.

D. Pembagian tanah-tanah landreform.

Pasal 8 Peratuaran Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menetukan tanah-tanah landreform

akan dibagikan dengan hak milik pada petani menurut prioritas sebagi berikut:

1. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;

2. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;

3. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;

4. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;

5. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;

6. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan

pasal 4 ayat 2 dan 3;

7. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar

8. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;

9. Petani atau buruh tani lainnya;

E. Syarat-syarat untuk mendapatkan tanah landreform

Pada Pasal 9 Peratuaran Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menetukan bahwa:

Untuk mendapat pembagian tanah, maka para petani yang di maksudkan dalam pasal 8 harus

memenuhi:

1. Syarat-syarat umum : Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan

tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.


1

2. Syarat-syarat khusus : Bagi petani yang tergolong dalam prioritet a, b, e, f dan g :

telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-

turut ; bagi petani yang tergolong dalam prioritet d: telah mengerjakan tanahnya 2

musim berturut-turut ; bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritet c :

telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.

F. Obketif Landreform

1. Adanya penghapusan sistem hukum pertanahan kolonial Belanda.

2. Adanya unifikasi hukum agraria untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

3. Adanya pengakuan hukum adat sebagai dasar hukum agraria.

4. Adanya prinsip nasionalitas.

5. Adanya persamaan hak, baik laki-laki maupun wanita sebagai sesama WNI

6. Adanya fungsi sosial hak atas tanah.

7. Adanya ketentuan-ketentuan Ceilling

8. Ada tanah untuk petani (land to the tillers).

9. Adanya pengakuan hak milik seseorang.

10. Adanya hak menguasa negara.

11. Adanya sistem pendaftaran tanah yang uniform.

12. Adanya laangan pragmentasi.

13. Adanya larangan-larangan terhadap tanah-tanah Absentee.

14. Adanya perjanjian-perjanjian bagi hasil.

15. Adanya program transmigrasi.

3. Pendaftaran TanahA. Pendahuluan

Setelah berlakunya UUPA Nomor 5 tahun 1960, maka sebagai implementasi dari pasal 19

UUPA diterbitkan PP Nomor 10 Tahun 1960 yaitu pendaftaran tanah dengan sistem rechts-

Cadaster, bukan Fiscale-Cadaster. Jadi tujuan pokoknya adalah adanya kepastian hukum. Menurut

Prof. Budi Harsono, menyebutkan Kepastian hukum dan hak atas tanah menghendaki adanya:

a. Peraturan hukum pertanahan yang tertulis yang dilaksanakan dengan baik.

b. Diselenggarakannya pendaftaran tanah yang efektif dan efesien, namun untuk

menyederhanakan sistem pendaftaran tanah yang lebih baik maka dengan tidak mengurangi

atau mengubah prinsip-prinsip dasar yang telah dikembangkan oelh pasal 19 UUPA maka

pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977.


1

Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum maka pendaftaran itu

diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh

kepastian tentang haknya itu. Sedangkan pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu

instruksi; agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat "rechts-

kadaster", artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.

Dalam kalangan para ahli disebutkan pendaftaran tanah itu bertujuan baik untuk kepastian

hak seseorang, pengelakan suatu sengketa perbatasan (karena ada surat ukurnya yang diteliti dan

cermat) dan juga untuk penetapan suatu perpajakan

Dalam konteks yang lebih luas lagi pendaftaran tanah ini selain memberi informasi

mengenai suatu bidang tanah baik penggunaannya, pemamfaatannya maupun informasi mengenai

untuk apa tanah itu sebaiknya dipergunakan, demikian pula informasi mengenai kemampuan apa

yang terkandung didalamnya dan demikian pula informasi mengenai hubungan sendiri, harga

bangunan dan tanahnya dan pajak yang ditetapkan untuk tanah/bangunan.

Pasal-pasal Pokok Pendaftaran Tanah

Dalam UUPA terdapat beberapa pasal tentang pengadaan tanah tersebut yaitu pasal 19, 23,

32 dan 38. Ada perbedaan khusus antara isi pasal-pasal tersebut.6

B. Pengertian

Pendaftaran tanah menurut Ketentuan Umum angka (1) PP No. 24 Tahun 1977, Pendaftaran

tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus,

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan

data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-

satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang

sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang

membebaninya.

Pasal 19 ayat (2) UUPA, Pendaftaran tanah meliputi:

(1) pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

(2) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

(3) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Penjelasan dari Pasal 19 ini adalah, Pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan cara yang

sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan.

Prinsip Pendaftaran Tanah Menurut Pasal 19 UUPA

1. torrens System6 Siregar, Tampil Anshari, Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Bagan, cetakan kelima, Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU Medan, 2008. Hlm. 219


1

2. Asas Negatif

3. Asas Publisitas

4. Asas Spesialitas

5. Asas Rechts-Cadaster

Prinsip Pendaftaran Tanah Menurut PP No. 24/1977.7

1. Asas Sederhana

Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya

maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan,

terutama para pemegang hak atas tanah.

2. Asas Terjangkau

Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan,

khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan

yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para

pihak yang memerlukan.

3. Asas Mutakhir

Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan

kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang

mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang

terjadi di kemudian hari.

Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan

berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan

keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang

benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan pula asas terbuka.

4. Asas Aman

Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan

secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai

tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

C. Tujuan Pendaftaran Tanah

Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1977 Pendaftaran Tanah bertujuan:

1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas

suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah

dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

7 Lihat penjelesan pasal 2 PP No. 24 Tahun 1977


1

2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk

pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan

perbuatan hukum mengenal bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah

terdaftar;

3. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

D. Pelaksana dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

a. Penyelenggara

Pasal 19 ayat (3) UUPA, Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan

Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Pasal 5 PP No. 24 Tahun 1977, Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan

Nasional.

Pasal 6 PP No. 24 Tahun 1977 ;

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali

kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan

yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.

(2) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan

Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut

Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

b. Pelaksana

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977

(1) Dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematik, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh

Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Susunan Panitia Ajudkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

(a) seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan

Pertanahan Nasional;

(b) beberapa orang anggota yang terdiri dari:

1) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan

pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;

2) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan

pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;

3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong

Desa/Kelurahan yang ditunjuknya.


1

(3) Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat

diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah

desa/kelurahan yang bersangkutan.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ajudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan

pemetaan, satuan tugas pengumpul data yuridis dan satuan tugas administrasi yang tugas,

susunan dan kegiatannya diatur oleh Menteri.

(5) Tugas dan wewenang Ketua dan anggota Panitia Ajudikasi diatur oleh Menteri.

c. Pelaksanaan

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;

b. pembuktian hak dan pembukuannya;

c. penerbitan sertifikat;

d. penyajian data fisik dan data yuridis;

e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

a. pendaftaran perubahan dan pembebanan hak;

b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

4. RUMAH SUSUNA. Pengertian

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan

yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal

maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan

secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda

bersama, dan tanah bersama.

1. Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan

atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan

ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan.

2. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk

pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.

3. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun melainkan bagian

yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian.


1

B. Tujuan

Penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk:8

1. menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang

sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna

membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;

2. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan

ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang

lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

3. mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh;

4. mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan

produktif;

5. memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan

masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan

permukiman yang layak, terutama bagi MBR;

6. memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun;

7. menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi

MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem

tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan

8. memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan

kepemilikan rumah susun.

C. Jenis

Jenis rumah susun meliputi:

1. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan

rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan

khusus.

3. Rumah susun Negara rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat

tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat

dan/atau pegawai negeri.

4. Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan

keuntungan.

8 Lihat Pasal 3 UU No 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun


1

D. Syarat

Persyaratan pembangunan rumah susun meliputi:

1. persyaratan administratif berupa status hak atas tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB)

2. persyaratan teknis yaitu tata bangunan yang meliputi persyaratan peruntukan lokasi serta

intensitas dan arsitektur bangunan; dan keandalan bangunan yang meliputi persyaratan

keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

3. persyaratan ekologis berupa mencakup keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan

harus dilengkapi persyaratan analisis dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

E. Izin Lokasi

Penyelenggaran pembangunan rumah susun wajib mengajukan permohonan izin layak huni

setelah menyelesaikan pembangunannya sesuai dengan perizinan yang telah diberikan kepada

Pemerintah Daerah. Permerintah Daerah memberikan Izin layak huni kepada penyelenggara

pembangunan setelah pemeriksaan terhadap satuan rumah susun yang sudah selesai dibangun

berdasarkan kepada persyaratan dan ketentuan perizinan yang telah diterbit sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.9

F. KEPEMILIKAN

Sebagai tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun di atas tanah hak milik, hak guna

bangunan, atau hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak

pengelolaan diterbitkan SHM sarusun oleh badan/kantor pertanahan kabupaten/kota serta sarusun

dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan. SHM sarusun diterbitkan bagi setiap orang yang memenuhi syarat sebagai

pemegang hak atas tanah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang terdiri atas: 10

1. salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

2. gambar denah lantai pada tingkat rumah susun bersangkutan yang menunjukkan sarusun

yang dimiliki; dan

3. pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah

bersama bagi yang bersangkutan.

Daftar pustaka:

Affan Mukti, Pokok-pokok bahasan Hukum Agraria, Medan: USU Press, 20069 Affan Mukti, op.cit. hal. 120.10 Lihat Pasal 47 UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah susun


1

Siregar, Tampil Anshari, Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Bagan, cetakan kelima,

Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU Medan, 2008

Zaidar, Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia, cetakan keempat, Medan: Pustaka Bangsa

Press, 2012

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah

Kompilasi Hukum Islam

Soal:

Jelaskan tujuan dari adanya landreform?


web viewyaitu wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang ahli atau lebih...

Documents