RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMA NEGERI 1 CIKEMBARMata pelajaran : PPKnKelas/Semester : X / GASALAlokasi Waktu : 8 X45 MENIT( 4 X pertemuan)

A. Kompetensi Inti (KI)

KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi3.1 Menganalisis Nilai-nilai

Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

3.2.1 Memahami arti pemerintahan NKRI3.2.2 Menampilkan bentuk kekuasaan3.2.3 Menganalisis Pembagian kekuasaan3.2.4 Menampilkan konsep kekuasaan3.2.5 Menganalisis kedudukan dan fungsi

kementrian negara RI dan lembaga pemerintah non Kementrian negara RI

3.2.6 Menganalisis Nilai Pancasila dalam praktik

1

4.1.Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

PERTEMUAN 1

C. MATERI PEMBELAJARAN

Materi pelajaran PPKn Kelas X Bab 1 adalah Pembelajaran Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Kekuasaan Negara, dengan Sub-Bab sebagai berikut.

1. Sistem pembagian kekuasaan negara.2. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga

Pemerintah Non Departemen.3. Kedudukan dan fungsi pemerintah daerah dalam kerangka NKRL 4. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. (materi-materi tersebut

dapat dikembangkan lebih lanjut dalam RPP berdasarkan fakta, konsep, prinsip dan prosedur).

Pertemuan pertama ini merupakan wahana dialog untuk lebih memantapkan proses pembelajaran PPKn yang akan dilakukan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pertemuan awal ini juga menjadi wahana untuk membangun ikatan emosional antara guru dan peserta didik; bagaimana guru dapat mengenal anak didiknya; bagaimana guru menjelaskan pentingnya mata pelajaran PPKn; bagaimana guru dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan dibahas. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkatisu aktual sebagai apersepsi.

1. Macam-Macam Kekuasaan Negara

Menurut John Locke kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tigakekuasaan yaitu:(a). Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang(b). Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang(c). Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubunganluar negeri.

Sedangkan menurut Montesquie kekuasaan negara dibagi:(a). Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang(b). Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang(c). Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang,

2

termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikaL

(a). Pembagian kekuasaan secara horizontal

(1). Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majehs Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945.(2). Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(3). Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .(4). Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskandalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(5). Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

(b). Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Repubhk Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota)untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter danfiskaL Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN

a. Kegiatan Awal : Absensi

Untuk mengecek kehadiran siswa dikelas Apersepsi

Mencoba mengingatkan kembali materi sebelumnya dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila

MotivasiMengingatkan kepada siswa bahwa kita masih tetap memilik dasar Negara yaitu Pancasila

b. Kegiatan inti : Menyampaikan tujuan mempelajari materi supaya siswa memahami Pancasila sebagai

dasar dalam kerangka penyelenggaraan negara Membagi kelas menjadi 8 Kelompok Menganalisis gambar /tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan atau

membaca dari berbagai sumber (buku, media cetak maupun elektronik)nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara

Mendiskusikan tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

Menyajikan dan mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentangtentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

c. Kegiatan PenutupEvaluasi Evaluasi dilakukan terhadap proses kerja kelompok untuk menyajikan materi hasil diskusi

Penugasan/tindak lanjutPenugasan diberikan kepada setiap kelompok untuk melengkapi materi hasil diskusi.

E. Teknik penilaian

Terlampir

F. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar

1. Media/alat : Lambang Burung Garuda, Infocus,laptop,Klipin koran,internet

2. Bahan : tayangan power point, tayangan film,gambar2n ttg Pancasila

3. Sumber Belajar : Buku paket siswa kelas X, naskah UUD 1945

4

LAMPIRAN

FORMAT PENILAIAN SIKAP K1 DAN K2

Tabel 1. Jurnal Pecapaian Kompetensi Sikap Spiritual

No NamaBerdoa*)

Salam*)Beribadah tepat waktu*)

.........*) Predikat

DeskripsiDalam Rapor

SB PB SB PB SB PB SB PB1 INONK Memiliki

sikap

Tabel 2. Jurnal Pecapaian Kompetensi Sikap Sosial

No NamaDisiplin*)

Tanggungjawab*)

Kerjasama.*)

Toleransi*) Predi

kat

DeskripsidalamRapor

SB PB SB PB SB PB SB PB

1

INONK

V V V V

SB

Memiliki sikap disiplin ,tanggung jawab,kerja sama, dan toleransi yang sangat baikMemiliki

5

sikap disiplin ,tanggung jawab,kerja sama, dan toleransi yang sangat baikMemiliki sikap disiplin ,tanggung jawab,kerja sama, dan toleransi yang sangat baik

Keterangan:

*) diisi dengan butir-butir sikap (spiritual dan sosial)

Tabel 3. Pengolahan Nilai Pengetahuan

No. Nama KDHasil Penilaian Harian

Penilaian Akhir Semester

Rerata(Pembulatan)

1 2 3 4 ...1 INONK 3.1. 80 75 78

32 75 90 70 783.3 80 85 90 85 85NA 80

6

Catatan:

Perlu Anda ingat kembali bahwa:

1. Kesimpulan sikap spiritual dari guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti menjadi acuan utama dan didukung penilaian sikap spiritual yang dilakukan oleh guru mata pelajaran lain dan guru BK.

MengetahuiKepala Sekolah,

Drs. Shodiq, M.M.Pd.NIP. 19621217 198903 1 005

Cikembar, Juli 2016GMP PKN

Eli Priyatna, S.PdNIP. 19720409 201410 1 001

7