ringkasan kewarganegaraan : keterbukaan dan jaminan keadilan

Ringkasan Kewarganegaraan

Untuk Ulangan Blok Tanggal 3. Maret 2010

Mikael Pratama Kristyawicaksono [email protected]

Kelas Sosial – XIA

SMA KOLESE KANISIUS

Jakarta – Indonesia

R I N G K A S A N K E W A R G A N E G A R A A N – M I K A E L K R I S T Y A W I C A K S O N O

• Ada kaitan yang sangat jelas antara demokrasi, birokrasi, dan good governance.

• Reformasi adalah proses politik.

• Keberhasilan reformasi birokrasi tidak semata-mata ditentukan oleh struktur birokrasi,

melainkan juga oleh dorongan system politik secara keseluruhan.

Keterbukaan dan Keadilan

• Makna Keadilan

o Berasal dari kata adil.

o Berasal dari kata Arab “adl” yang berarti adil.

o Keadilan dapat diartikan sebagai imbang dan tidak berat sebelah, berpihak pada

kebenaran, tidak sewenang-wenang, sesuai dengan haknya, bertindak jujur, dan

menyadari hak dan kewajibannya.

o Keadilan secara lesikal berarti menyamakan.

o Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal immaterial.

o Menurut pandangan umum berarti keadilan adalah menjaga hak orang ain.

o Keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak menerimanaya.

o Menjaga hak merupakan keadilan.

o Merampas hak merupakan kezaliman.

o Keadilan yang sesungguhnya masuk pada jaman Yunani Kuno.

o Ada 3 filsuf terkenal yang banyak berbicara mengenai keadilan:

1. Aristoteles: Mengemukakan 5 jenis keadilan.

• Keadilan Komutatif: Perlakuan terhadap seseorang yang tidak

melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

• Keadilan Distributif: Yakni perlakuan atas orang sesuai dengan

jasa yang telah diberikan.

• Keadilan Kodrat alam: Yakni keadilan yang memnerikan kkta

sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita berikan pada orang lain.

• Keadilan Konvensional: Yakni perbuatan apabila seseorang telah

menaati perundangan yang telah dikelurkan.

• Keadilan Perbaikan: yakni perbuatan apabila seseorang telah

memulihkan nama baik orang yang tercemar.

2. Plato: Mengemukakan 2 2 teori keadilan.

• Keadilan Moral: Perbuatan apabila telah mampu memberikan

perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

• Keadilan Prosedural: Yakni perbuatan yang adil secara procedural

jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan yang adil.

3. Thomas Hobbes

• Suatu perbuatan disebut adil apabila telah didasarkan pada

perjanjian-perjanjian tertentu.


o Di Indonesia sendiri ada Dr. Notonegoro .SH dengan teorinya mengenai keadilan

juga yaitu: keadilan atau loyalitas hokum, yakni suatu keadaan yang bersifat adil

apabila sesuai dengan hukum tertentu.

• Makna Keterbukaan dalam Kehidupan Brbangsa dan Bernegara

o Keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan merupakan hal yang mutlak

dalam pelaksanaan pemerintahaan yang demokrasi.

o Pemerintahan yag transparan pasti melibatkan kontrol masyarakat.

o Pemerintahan yang transparan pasti membawa kesejahteraan bagi

masyarakatnya.

o Keterbukaan berasal dari kata buka atau terbuka yang berarti tampak, terlihat

atau kelihatan.

o Kontrol masayarakat dalam ikut memantau pemerintahan yang dijalankan

pemerintah terbagi atas 3 yaitu:

1. Kontrol jangka pendek

2. Kontrol jangka panjang yang melibatkan persetujuan masyarakat.

3. Kontrol keuangan yang melibatkan masyarakat dalam lembaga kontrol.

o Pemerintah yang terbuka dalah pemerintah yang siap menerima kritik dan

terbuka terhadap kritik.

o Suatu pemerintahan yang melibatkan kontrol masyarakat akan menyusun

program yang berpihak pada kepentingan masyarakatnya.

o Penguasa yang menjalan perintah rakyatnya tentu adalah seorang harus mampu

menjadi teadan.

o Pemerintahan yang terbuka atau transparan adalah pemerintahan yang

menjalankan kuasanya dengan menerapkan prinsip keterbukaan yang yang

membuka kontrol masyarkat yang dipimpinnya.

• Pentingnya Keterbukaan dan Jaminan Keadilan

o Kompleksitas kebutuhan hidup manusia membuat spesialisasi di segala bidang

semakin penting.

o Spesialitas diperlukan pula dalam dunia politik.

o Peran negara dalam sektor ekonomi harusnya dikurangi dan diberikan kepada

pihak swasta.

o Negara seharusnya sekarang meningkatkan spesialitas di bidang keamanan dan

ketertiban umum.

o Rasa aman mendorong terjadinya kehidupan sosial yang kondusif, yang

meningkatkan motivasi rakyat untuk berbuat lebih baik untukkepentingan

negara.

o Di bidang pertahanan Julius Caesar pernah berkata bahwa kalau menghendaki

perdamaian, siapkanlah peperangan.

o Aktivitas unit kepemerintahan ada yang bersifat routine dan future:

1. Routine: Aktifitas yang dilakukan secara berulan-ulang seperti

pemeliharaan kemiskinan, perawatan infrastuktur dan pemungutan

pajak.

2. Future: Persiapan untuk menghadapi masa depan. Pemerintah harus

memikirkan roda kepemerintahan sesuai dengan cita-cita dan tujuan

negara.


o Tujuan negara menurut James Wilford Garner:

1. Tujuan negara asli, yaitu pemeliharaan perdamaian, ketertiban,

keamanan, dan keadilan. Apabila negara tidak dapat memenuhi

kebutuhan ini maka keberadaan negara tersebut tidak dapat dibenarkan.

2. Tujuan negara sekunder, yaitu mencapai kesejahteraan warga negara.

Mengutamakan kepentingan kolektif seluruh individu.

3. Tujuan negara peradaban, menurutnya ini merupakan tujuan negara yang

paling mulia. Negara memajukan perdaban dan kemajuan rakyatnya.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

• Penyelenggaraan Pemerintah yang Tidak Transparan

o Ciri – ciri birokrasi di Indonesia dengan penguasanya yang tidak bersikap netral.

1. Agen – agen penguasa di dalam birokrasi tidak bekerja untuk rakyat.

2. Fasilitas umum dimanfaatkan untuk kepentingan partai.

3. Menurut UU. no. 22 tahun 1999, pemerintah Daerah sudah menerima

hak penuh untuk melakukan otonomi daerah. Namun paradigma

sentralistik masih sangat dominan.

o Reformasi birokrasi harus meliputi perubahan sistem politik dan hukum secara

menyeluruh, perubahan sikap mentak dan budaya birokrat serta perubahan pola

pikir dan komimen pemerintah serta partai politik.

o Pemerintahan yang akuntable adalah pemerintahan yang memiiki daya tanggap

yang tinggi terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya bukannya

menjadi alat penguasa semata.

• Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

o Pendapat tentang penyimpangan kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh

Lord Action “The power tends to corrupt” dan “Absolute power corrupts

absolutely”.

o Menurut John Pilger jumlah uang yang dikorupsi selama orde baru mencapai Rp

150 triliun.

o Upaya yuridis untuk membasmi korupsi di Indonesia.

1. UU. No. 28 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari

KKN.

2. Presiden membentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara.

Kepres no.27 tahun 1999.

o Namun upaya yuridis tersebut hanya merupakan slogan semata.

o Dampak dari pemerintahan yang tidak transparan:

1. Tumbuh berkembangnya KKN.

2. Pejabat atau kepala desa terpilih karena politik uang.

3. Menimbulkan kesengsaraandan kemiskinan yang semakin dalam.


4. Memperbesar gap antara yang miskin dengan yang kaya.

Sikap Keterbukaan dan Keadilan

• Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan

Bernegara

o Syarat – syarat terwujudnya pemerintahan yang transparan:

1. Kontrol Internal penyelanggara negara. (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif)

2. Perbaikan kontrol masyarakat.

3. Perbikan budaya yang kondusif.

4. Perbaikan sistem politik yang menciptakan keterbukaan.

• E – Governtment: Keterbukaan Pemerintah di Era Digital

o Maraknya korupsi di Indonesia menurunkan tingkat kepercayaan investor asing.

o Untuk itu diperlukan suatu manajemen pemerintahan yang sangat menunjukan

transparansi.

o Kegunaan E – Government, transparansi, meningkatkan efisiensi, dan

efektivitas.

o Situs pemerintah sebagai wujud asli E – Government.

o E – Government refers to process and structures pertinent to the electronic

delivery of government services to public.

o Menurut Kominfo E – Government adalah aplikasi berbasis teknologi yang

dikelola pemerintah untuk keperluan penyampaian informasidari pemerintah ke

masyarakat dan yang lainnya.

o Ada 2 hal dalam pengertian E – Government:

1. Penggunaan teknologi Informasi sebagai alat bantu

2. Tujuan pemanfaatannya agar pemerintahan berjalan secara efisien.

• Tahapan dan Manfaat E - Government

o Di Selandia Baru E – Government memiliki 4 fase:

1. Fase penampilan web, informasi yang diperlukan masyarakat di

tampilkan di website.

2. Fase interaksi, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi seperti

download.

3. Fase Transaksi, tersedia transaksi secara online.

4. Fase Transformasi, pelayanan meningkat secara terintegrasi, tidak hanya

pemerintah dan masyarakat namun juga dengan organisasi lainnya.

o Indonesi hanya sampai fase kedua.

o Dalam E – Government komunikasi berlangsung dalam hitungan jam.

o Manfaat lain dari E – Government adalah akses ke informasi pemerintah terbuka

sangat lebar. Ini artinya tidak ada lagi warga kelas satu atau warga kelas dua

• Bentuk Penerapan E – Government

o Dalam E – Government akan menghasilkan hubungan dalam bentuk baru:

1. G2C (Government to Citizen)


2. G2B (Governement to Business Enterprise)

3. G2G (Inter Agency Relationship)

o Penerapan E – Government dapat di tingkatkan pada hak yang lebih canggih

seperti layanan transaksi smapai pemilihan umum secara online.

• Penerapan dan Tantangan

o Masih ada yang harus dilakukan pengecekan secara manual untuk pemeriksaan

dokumen rahasia.

o Perlunya kerjasama anatara profesional telematika dan para manajer

pemerintahan.

o Adanya hambatan dalam mekanisme pasar.

o Masih adanya kelompok sosial yang sulit mendapatkan jaringan informasi secara

komersial.

Kesejahteraan Sosial: Hak Masyarakat dan Kewajiban Negara

• Jaminan UUD 1945

o Pasal 34 UUD 1945 mengatakan bahwa, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar

dipelihara oleh negara”.

o Pada penjelasan Pasal 34 tersebut ada tulisan “Cukup jelas, lihat diatas”. Yang

dimaksud diatas adalah pasal 33 yang merupakan satu bab mengenai

kesejahteraan sosial. Pasal 33 mengenai “Kemakmuran masyarakatlah yang

didahulukan bukan kemakmuran perseorangan”.

• Bantuan dan Rehabilitasi Sosial

o UUD 1945 pasal 34 kemudian dijabarkan lagi pada UU no. 6 1974. Yang

mengatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial

yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin turut serta

dalam usaha kesejahteraan sosial”.

o Bantuan sosial adalah bantuan yang bersifat sementara yang diberikan pada fakir

miskin agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

• Proses Pemberian Bantuan

o Pengajuan data keluarga miskin di RT / RW.

o Ada rapat koordinasi di setiap kecamatan

o Kemudian diteruskan ke tingkat kota madya.

o Kemudian dibawa lagi ke tingkat provinsi.

o Lalu ke BAPPENAS.

o Di dalam BAPPENAS data diseleksi dan disesuaikan dengan anggaran APBN.

• Jaring Pengaman Sosial

o Dilakukan dengan kerjasama dengan badan luar negri.


� Salah satunya dengan kerjasama dengan perusahaan asing untuk

menampun sementara orang – orang yang terkena PHK.

o Program JPS dengan dana miliaran dollar atau triliunan rupiah ini tidak dikelola

dengan baik. Ini dapat dilihat dari tidak adanya kejelasan dan standart baku

pelaksanaannya.

• Transparansi

o Langkah transparansi harus segera dilakukan agar bantuan dapat terjamin.

• Hak dan Kewajiban dalam Jaminan Kesejahteraan Sosial

o Hak

� Setiap warga berhak atas jaminan sosial yang sebaik-baiknya.

� Fakir miskin mendapat pemeliharaan dari negara.

� Fakir miskin berhak atas sarana bantuan sosial dan rehabilitasi.

o Kewajiban

� Setiap warga wajib ikut serta dalam usaha – kesejahteraan sosial.

� Pemerintah wajib menggunakan sistem ekonomi yang berpihak pada

rakyat.

Perilaku Positif Terhadap Upaya Peningkatan Jaminan Keadilan

• Keadilan dan kemakmuran yang merata dapat dicapai jika pemerintah menjalan

pemerintahan yang bersih dan transparan.

Berpartisipasi Dalam Upaya Jaminan Keadilan

• Prinsip Universal

o Apa arti sebuah negara jika bila tidak mampu mewujudkan kesejahteraan

minimal buat masyarakatnya.

o Tidak seluruh tugas dibebankan ke pemerintah. Pemerintah wajib memfasilitasi

dan mendorong. Masyarakat juga harus memikul kewajibanya sendiri.

o Dengan ini sistem jaminan sosial merupakan program buat pemerintah dan

masyarakat.

• Sistem Jaminan Sosial

1. Diperlukan solidaritas sosial dan gotong royongan.

2. Kepersertaan Sistem Jaminan Sosial bersifat wajib.

3. Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial harus bersifat non profit.

4. Investasi dana Sistem Jaminan Sosial harus mengacu pada prinsip yang aman.

5. Sistem Jaminan Sosial diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial.


6. Sistem Jaminan Sosial hendaknya dibedakan dengan bantuan sosial yang

sumbernya dari negara.

• Langkah – langkah yang diperlukan

1. Wujud kegotongroyongan belum berjalan sebagaimana mestinya.

2. Prinsip pengelolaan dana belum sesuai dengan prinsip yang dikemukakan diatas.

3. Kebijakan investasi dana tampaknya belum jelas terarah.

4. Pemahaman terhadap prinsip asuransi sosial bahwa mekanisme asuransi harus

mempertimabangkan hukum bilangan banyak.

SOAL – SOAL

1. Apa perbedaan keadilan menurut Aristoteles dan Plato?

2. Sebutkan contoh dari keadilan menurut Aristoteles!

3. Sebutkan fase-fase dari E-Government?

4. Hambatan apa yang ada pada penerapan E-Government?

5. Kenapa Negara demokrasi harus memiliki sikap transparansi?

6. Sebutkan contoh sikap keterbukaan secara konkret!

7. Kenapa Pekerja bersentralisasi di pusat?

8. Apa tanggapan anda tentang kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan pasal 34

UUD 45?

9. Sebut dan jelaskan prinsip-prinsip jaminan sosial!

10. Apakan sistem jaminan sosial yang dilaksanakan dapat mensejahterakan rakyat kecil?

11. Sebutkan perbedaan antara jaringan pengaman sosial dengan Proses Pemberian

Bantuan!

12. Sebut dan jelaskan persepsi-persepi yang harus disamakan untuk menyukseskan

jaminan sosial!

1. Tuliskan pengertian keadilan kumulatif menurut Aristoteles, disertai satu contoh

fenomena sosial yang dialami oleh Anda !

2. Jelaskan 3 faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam kehidupan masyarakat

berperilaku adil!

3. Jelaskan 3 tujuan negara menurut James Wilford Garner!

4. Jelaskan 2 faktor utama yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan yang tidak

transparan!

5. Jelaskan 4 tahap e-government penerapan di Selandia Baru!

JAWABAN

1. Aristoteles mengatakan bahwa keadilan berbeda dengan persamarataan, ia memiliki 5

teori mengenai keadilan:


a. Keadilan Komultatif: perlakuan yang didapat tidak melihat jasa – jasa

sebelumnya.

b. Keadilan Distributif: perlakuan sesuai dengan jasa – jasa yang sebelumnya.

c. Keadilan Kodrat alam: memberi sesuatu sesuai dengan apa yang kita beri pada

orang lain.

d. Keadilan Konvensional: perbuatan apabila telah menaati perundangan.

e. Keadilan Perbaikan: diterima ketika kita memulihkan nama baik seseorang.

Plato mengemukakan 2 teori keadilan:

a. Keadilan Moral: perbuatan yang didapatkan secara adil apabila mendapat

memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

b. Keadilan Prosedural: jika sudah mampu melaksanakan perbuatan adil sesuai

dengan prosedur atau tata cara yang sudah ditetapkan.

2. …

3. Fase E – Government

a. Fase penampilan web, memasukan informasi standar yang akan digunakan oleh

masyarakat.

b. Fase Interaksi, memasukan beberapa informasi yang lebih bervariasi dan

komponen download.

c. Fase Transaksi, masyarakat tidak hanya dapat bertransaksi online dengan

pemerintah tetapi denganbadan-badan lainnya.

d. Fase Transformasi, pelayanan meningkat secara terintegrasi dan adanya koneksi

dengan badan-badan lain.

4. Hambatan E – Government

a. Masih ada autensifikasi manual terhadap dokumen yang rahasia.

b. Perlunya kerjasama erat antara pakar telematika dan manejer pemerintahan.

c. Hambatan dalam mekanisme pasar yang memperlambat laju penetrasi teknologi

informasi.

d. Masih adanya kelompok kecil yang sukar mendapatkan informasi secara

komersial.

5. Sikap transparan merupakan wujud dari tahunya masyarakat mengenai proses

pemerintahan yang sedang dijalankan sehingga rakyat terdorong untuk berpartisipasi

secara aktif.

6. Contoh keterbukaan secara konkret yaitu dengan adanya E – Government.

7. Paradigma yang sentralistik dan birokrasi di daerah lebih rumit dari birokrasi di pusat.

8. Terkesan seperti slogan belaka. Sudah dilakukan bentuk konkretnya, tapi tidak

berorientasi ke masa depan.

9.

a. Untuk membangun Sistem Jaminan Sosial diperlukan solidaritas sosial, dan

gotong royong dari seluruh lapisan masyarakat.

b. Kepersertaan Sistem Jaminan Sosial bersifat wajib.

c. Penyelenggaraannya bersifat non-profit.

d. Investasi dananya mengacu pada prinsip yang aman.

e. Diselengarakan melalui mekanisme asuransi sosial.

f. Dibedakan dengan batuan sosial yang bersumber dari uang negara.

10. …


11. Proses pemberian bantuan sosial memiliki birokrasi yang lebih rumit dan bertahap,

cenderung menyangkut masalah kemiskinan keluarga, dan di biayayai oleh pemerintah.

Jaring Pengaman Sosial lebih simple dengan bantuan perusahaan asing luar negri, dan

fokus pada PHK.

12.

a. Wujud kegotongroyongan belum berjalan dengan baik.

b. Prinsip pengelolaan dana belum sesuai.

c. Investasi dana belum terarah.

d. Pemahaman terhadap prinsip asuransi sosial yang harus mempertimbangkan

hukum bilangan banyak.

1. Kumultatif: Perlakuan terhadap seseorang yang tidak memperhatikan jasa yang telah

diperbuat. Contoh: Ibu mengasuh balita.

2.

a. Individu manusia telah mengalami keadilan: karena individu tersebut sudah

merasakan bagaimana sikap yang adil tersebut.

b. Pengetahuan keadilan yang dipelajari: karena individu tersebut mengerti tentang

konsep keadilan.

c. Lingkungan sosial: di dalam lingkungan sosial ini individu secara langsung

belajar dan mengalami keadilan yang kemudian ia melakukan keadilan itu juga.

3.

a. Tujuan asli, tujuan untuk meraih kemanan, ketertiban, keadilan, serta

perdamaiann.

b. Tujuan sekunder, tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.

c. Tujuan peradaban, tujuan yang paling mulia, yaitu memajukan peradaban dan

memajukan manusia.

4.

a. Sistem bapak atau patrimonial, yang menyebabkan birokrasi dibawahnya tidak

berani melakukan sesuatu bila tidak disetujui dari hirarki diatasnya. Dengan

demikian birokrasi di Indonesia bekerja untuk kepentingannya sendiri.

b. Sentralisasi, artinya segala kebijaka dibuat dan dieksekusi oleh pemerintah

pusat. Jadi pemerintah daerah hanya ikut melihat dan tidak melakukan kontrol

atau bahkan sekedar pengawasan.

5.

a. Fase penampilan web, memasukan informasi standar yang akan digunakan oleh

masyarakat.

b. Fase Interaksi, memasukan beberapa informasi yang lebih bervariasi dan

komponen download.

c. Fase Transaksi, masyarakat tidak hanya dapat bertransaksi online dengan

pemerintah tetapi denganbadan-badan lainnya.

d. Fase Transformasi, pelayanan meningkat secara terintegrasi dan adanya koneksi

dengan badan-badan lain.


Sekian.

Kesalahan penulisan yang berakibat nilai Kewarganegaraan mendapat di bawah nilai

standart adalah tanggung jawab pemakai. Tulisan ini hanya sebagai objek pembelajaran

teman-teman penulis dan penulis saja.

Dimohon untuk kritik dan saran yang membantu.

Mikael Kristya

[email protected]

ringkasan kewarganegaraan : keterbukaan dan jaminan keadilan

Documents