BAB I

HAKIKAT PROFESI KEPENDIDIKAN

Secara etimologi istilah profesi berasal dari bahasa inggris “profession”

yang berakar dari bahasa latin “profeus” yang artinya “mengakui” atau

“menyatakan mampu atau ahli dalam satu bentuk pekerjaan “ atau dengan kata

lain pekerjaan atau jabatan tersebut hanya dapat dikerjakan oleh orang-orang yang

memiliki keahlian yang dituntut oleh pekerjaan itu sendiri.

Beberapa ciri profesi ditinjau dari beberapa segi yaitu : segi fungsi dan

signifikansi sosial, segi keahlian dan keterampilan, batang tubuh ilmu, masa

pendidikan, aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional, kode etik tertentu

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berwenang/kekuasaan untuk

memberi suatu judgement/pendapat putusan, tanggungjawab profesional atau

otonomi dan pengakuan dan imbalan.

Guru sebagai jabatan dituntut memiliki 3 kompetensi yaitu kompetensi

personal, kompetensi sosial, kemampuan profesional.

Kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang guru meliputi:

1. Menguasai bahan ajar

2. Mengelola program belajar mengajar

3. Mengelola kelas

4. Menggunakan media sumber

5. Menguasai landasan-landasan kependidikan

6. Mengelola iteraksi belajar mengajar

7. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran

8. Mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan konseling

9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi disekolah

10. Memahami prinsip-prinsip penelitian dan menafsirkan hasil penelitian

pendidikan guna keperluan pengajaran.

Kompetensi guru profesional UU no 14 tahun 2005 dapat dikemukan

secara rinci dibawah ini yaitu :

1. Kompetensi Pedagogik

Adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan

pelaksanaan pembelajaran, evolusi hasil belajar dan pengembangan peserta

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2. Kompetensi Kepribadian

Adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap,

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan

berahlak mulia

3. Kompetensi Profesioal

Adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang

mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran disekolah dan

substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap

struktur dan metodologi keilmuannya.

4. Kompetensi Sosial

Adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif

dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan

masyarakat sekitar.

BAB II

PROFESIONALISASI GURU

Kata profesionalisasi mengacu pada kata proses. Kata proses mengandung

arti runtunan perubahan (peristiwa) di perkembangan sesuatu, kemajuan sosial

berjalan terus, rangkaian tindakan, pembuatan atau pengelolaan yang

menghasilkan produk.

Profesionalisasi jabatan guru adalah keseluruhan tahap proses yang harus

dialami dan/atau diikuti oleh guru mulai dari ada niat menjadi guru hingga benar-

benar menjadi guru yang profesional.

Kinerja guru merupakan salah satu indicator penentu ketercapaian

pendidikan dan pembelajaran baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja

guru menyangkut hasil kerja yang kuantitas dan kualitas dapat dicapai guru dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tangung jawab yang diberikan kepadanya

sebagai guru.

Menurut Pidarta (1986) bahwa ada beberapa faktor yang dapat

mempegaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya yaitu: (1)

kepemimpinan kepala sekolah, (2) fasilitas kerja, (3) harapan-harapan, dan (4)

kepercayaan personalia sekolah. Profesionalisme seorang guru ditentukan oleh

tiga faktor, yakni: (1) faktor internal dari guru itu sendiri, (2) kondisi lingkungan

tempat kerja, dan (3) kebijakan pemerintah.

Guru yang efektif mempunyai ciri-ciri yang meliputi: (1) memiliki

kemampuan interpesonal, khususnya kemampuan untuk menunjukkan emphaty,

penghargaan dan ketulusan kepada siswa, (2) memiliki hubungan baik dengan

siswa, (3) mampu menerima, mengakui dan memperhatikan siswa secara tulus,

(4) menunjukkan minat dan antusias yang tinggi dalam mengajar, (5) mampu

menciptakan tumbuhnya kerjasama dan keharmonisan anggota kelompok, (6)

mampu melibatkan siswa dalam mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan

pembelajaran, (7) mampu mendengarkan dan memberi kesempatan kepada siswa

untuk berbicara dan, (8) mampu meminimalkan friksi-friksi di kelas.

Unsur-unsur yang perlu diadakan penilaian dalam proses penilaian kinerja

guru menurut Siswanto dalam Lamatenggo (2001) adalah sebagai berikut :

kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama,

prakarsa, kepemimpinan.

UU No.14 tahun 2005 ini mengamanatkan bahwa pendapat dua jalur

pembinaan dan pengembangan profesi guru, yakni : 1) pembinaan dan

pengembangan profesi, dan 2) pembinaan dan pengembangan karier.

Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi yang belum

memenuhi kualifikasi S-1 atau program D-IV dilakukan melalui pendidikan tinggi

program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan

program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan non

kependidikan.

Guru yang profesional mampu memainkan multi peran dalam

meneyelenggarakan proses pembelajaran dengan tugas yang amat bervariasi. Guru

yang professional mampu berperan sebagai (1) Pemelihara (konservator), (2)

transmitor (penerus), (3) transformator (penerjemah), (4) perencana (planner), (5)

manajer proses pembelajaran, (6) pemandu (direktur), (7) organisator

(penyelenggara),(8) komunikator, (9) fasilisator, (10) motivator , dan (11) penilai

(evaluator).

Peran guru yang utama adalah memfasilitasi pembelajaran siswa, yang

secara luas dijabarkan dengan berbagai cara. Peran guru dalam pembelajaran

diharapkan dapat mencakup tiga hal, yaitu pengembangan pertumbuhan sosial,

pertumbuhan emosional, dan pertumbuhan perolehan pengetahuan bagi peserta

didiknya.

Pembinaan dan pengembangan karir guru dilakukan melalui tiga upaya,

yang meliputi (1) penugasan, (2) kenaikan pangkat, dan (3) promosi.

PGRI telah mengeluarkan sebuah kode etik guru yang pada dasarnya

mengatur perilaku etis guru, melindungi profesi guru dan individu guru, mengatur

batas kewenangan guru, dan mempertahankan kesejahteraan guru. Kode etik guru

terdiri dari dua bagian yaitu : 1). Kode Etik Guru Indonesia; 2). Kode Etik Jabatan

Guru.

BAB III

ORGANISASI DAN SIKAP PROFESI KEPENDIDIKAN

Organisasi profesi keguruan adalah suatu wadah yang menghimpun tenaga

kependidikan yang memiliki pekerjaan dan keahlian sebagai seorang guru,

berkewenangan menjadi guru yang diperoleh melalui pendidikan khusus.

Seorang guru memiliki 5 hak profesional yaitu: (1) mendapat pengakuan

dan perlakuan hukum terhadap batas dan wewenang keguruan yang menjadi

tanggung jawabnya; (2) memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah

interaksi edukatif dalam batas tanggung jawabnya, dan ikut serta dalam proses

pengembangan pendidikan setempat; (3) menikmati kepemimpinan teknis dan

dukungan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam rangka menjalankan

tugasnya sehari-hari; (4) menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar

terhadap terhadap usaha-usaha dan prestasi yang inovatif dalam bidang

pengabdian; dan (5) menghayati kebebasan mengembangkan kompetensi

profesionalnya secara individual maupun secara institusional.

Organisasi profesional bertujuan untuk mengikat, mengawasi dan

meningkatkan kesejahteraan para anggotanya sehingga pelayanan kepada

masyarakat dapat ditingkatkan. Organisasi profesional berfungsi sebagai

pengendali keseluruhan profesi baik secara mandiri, maupun secara bersama-sama

dengan pihak lain yang relevan.

PGRI adalah wadah organisasi profesi keguruan di Indonesia yang

bermula organisasi serikat sekerja lahir pada tanggal 25 Nopember 1945. PGRI

diresmikan pada Kongres XIII tahun 1973 di Jakarta.

Fungsi PGRI adalah membina guru dan martabat guru dengan segala

aspeknya dalam kehidupan profesinya.

Masalah-masalah yang melemahkan pelaksanaan profesionalisasi adalah

kesejahteraan guru, unjuk kerja guru, sistem pengadaan tenaga guru, penataan

PGRI, pelaksanaan kode etik guru, pengakuan masyarakat terhadap keberadaan

guru.

Kode etik adalah ketentuan atau aturan yang berkenaan dengan tatasusila

dan akhlak. Ada 9 kode etik guru Indonesia, yaitu :

1) Guru berbakti membina anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia

pembangunan yang berpancasila.

2) Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai

dengan kebutuhan masing-masing anak didik.

3) Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang

anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan

wewenang.

4) Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan

dengan orang tua siswa dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.

5) Guru memelihara hubungan, baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya

maupun masyarakat yang lebih lugas untuk kepentingan pribadi.

6) Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengemban dan

meningkatkan mutu profesinya.

7) Guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru, baik

berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan.

8) Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi

PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdiannya.

9) Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang pendidikan.

Penyimpangan terhadap kode etik yang dikeluarkan oleh PGRI harus

diawasi oleh PGRI. Organisasi profesi dapat berperan ganda, yaitu sebagai

penjaga bagi praktisi untuk tidak keluar dari kode etik profesional, dan sebagai

penggerak bagi pengembangan profesi itu sendiri.

Profesi kependidikan merupakan pemberian pelayanan kepada peserta

didik untuk membantu dan membimbinh, serta, membelajarkan peserta didik agar

ttumbuh kembang secara optimal.

Guru sebagai pendidik akan diakui oleh masyarakat apabila dalam

melaksanakan pekerjaannya mampu menunjukkan citra dan reputasi sebagai guru

professional. Guru selain tugas utamanya sebagai pengajar, juga dijadikan panutan

atau yang memberikan contoh teladan pada masyarat sekitarnya, baik dalam

lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya.

Oganisasi profesi merupakan suatu sistem untuk menyepakati suatu

komitmen bersama, dibentuk berdasarkan unsur-unsur anggota. Oleh karena itu,

seluurh anggotanya harus bertindak dengan tujuan yang ditettapkan bersama. Ada

hubungan timbal balik antara anggota profesi dengan organisasi profesi dalam

melaksanakan hank dan kewajiban.

Dalam hal ini Kode Etik Guru Indonesia menunjukkan kepada kita betapa

pentingnya hubungan yang harmonis perlu diciptakan dengan mewujudkan

perasaan bersaudara, yangg mendalam antara sesama anggota profesi. Hubungan

sesama anggota profesi dapat dilihat dari dua segi yakni hubungan formal dan

hubungan kekeluargaan.

Pengembangan profesi guru adalah proses kegiatan dalam rangka

menyesuaikan kemampuan profesional guru dengan tuntutan pendidikan dan

pengajaran. Menurut Soewarni (2004) bahwa pengembangan profesi guru di

lingkungan pendidikan dasar dan menengah diarahkan pada kualitas

profesional,penilaian kinerja secara obyektif, transparan dan akuntabilitas,

serta memotivasiuntuk meningkatkan kinerja dan prestasi

BAB IV

PERANAN GURU DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN

Manajemen merupakan suatu sistem tingkah laku manusia yang kooperatif

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan kepemimpinan yang

teratur melalui usaha yang terus menerus dilandasi tindakan yang rasional.

Nawi (1992) mengemukakan bahwa “administrasi pendidikan sebagai

rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama

sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang

diselenggarakan di lingkungan tertentu terutama berupa lembaga pendidikan

formal”.

Secara esensisal dapat ditarik benang merah tentang pengertian

manajemen pendidikan, bahwa: (1) manajemen pendidikan merupakan suatu

kegiatan; (2) manajemen pendidikan memanfaatkan berbagai sumber daya; dan

(3) manajemen pendidikan berupaya untuk mencapai tujuan tertentu.

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama sekelompok individu di

bidang tertentu dangan menggunakan dan/atau meberdayakan seluruh sumberdaya

yang tersedia untuk mencapai tujuan secara efktif dan efisien.

Administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses kerjasama kelompok

individu di bidang pendidikan dengan menggunakan dan/atau meberdayakan

seluruh sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan secara

efektif dan efisien.

Orang menjalankan administrasi disebut dengan istilah “administrator”.

Manajemen pendidikan merupakan suatu proses, dimana proses ini

mengacu kepada serangkaian kegiatan yang dimulai dari penentuan sasaran

(tujuan) sampai berakhirnya sasaran/tercapainya tujuan.

Fungsi manajemen dengan mengacu pada pengklasifikasian dari Luther

Gulick (POSDCORB) yaitu :

a. Perencanaan (Planning)

b. Pengorganisasian (Organizing)

c. Penyusunan pegawai (staffing)

d. Pengarahan (directing)

e. Koordinasi (coordinating)

f. Pencatatan dan pelaporan (recording and reporting)

g. Pengawasan (controlling)

- pengelolaan bidang kurikulum

- pelaksanaan proses belajar-mengajar

- pengelolaan peserta didik

- pengelolaan perlengkapan pendidikan

- pengelolaan keuangan pendidikan

- pengelolaan layanan khusus

- pengelolaan ketatausahaan (kantor)

- pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat

Stakeholders pendidikan merupakan orang yang menjadi pemegang dan

sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Kalau

lembaga pendidikan itu berupa sekolah maka stakeholdersnya adalah birokrasi

pendidikan (dinas pendidikan), pengawas, kepala sekolah, guru-guru, orangtua,

komite sekolah dewan sekolah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.

Manajemen sekolah yang efektif tergantung pada praktek yang

menerapkan pada praktek yang menerapkan empat prinsip pengelolaan hubungan

sekolah dengan masyarakat dibawah :

1. Desentralisasi sistem dan anggota staf

2. Mempertinggi penghargaan terhadap personal

3. Perkembangan dan pertumbuhan sekolah secara optimal

4. Pelibatan personal.

BAB V

HAKEKAT SUPERVISI PENDIDIKAN

Konsep supervisi pada awalnya dilaksanakan dalam bentuk “inspeksi atau

memeriksa kinerja guru selama melaksanakan tugas mengajar. Melalui inspeksi

ini tampilan guru dipantau sedemikian rupa oleh inspektur melibatkan kerjasama

yang harmonis dengan guru.

Konsep supervisi jika dipandang dari arti katanya yang berarti

supervission (Inggris), yang terdiri dari dua sukun kata, yakni super dan vision.

Kata super diartikan sebagai padanan dari kata atas, lebih, hebat sedangkan vision

berarti melihat. Sehingga kata supervision berarti melihat dari atas atau melihat

kelebihan. Dengan demikian kata supervisi tidak sama dengan kata mengawasi

yang dalam bahasa inggris disebut dengana “controlling”.

Seorang supervisor adalah seseorang yang memmilki kelebihan-kelebihan

(super) di bidang keguruan, dimana kelebihan tersebut dapat membuatnya

membantu guru memperbaiki situasi belajar mengajar ke arah yang lebih baik.

Pada prinsipnya supervisi mempunyai arti khusus yaitu “membantu dan turut serta

dalam usaha-usaha perbaikan dan peningkatan mutu”.

Supervisi pengajaran yakni:

1. Supervisi merupakan seluruh usaha yang dirancang oleh petugas sekolah ke

arah penyediaan kepemimpinan bagi guru-guru dan pekerja sekolah lainnya;

2. Supervisi mempunyai sasaran pada usaha perbaikan, pertumbuahn jabatan,

mengembangkan guru-guru, revisi tujuan pendidikan dan bahan pengajaran.

Kepala sekolah sebagai supervisor dalam melakukan supervisi harus

mengetahui secara jelas apa saja yang harus disupervisi. Karena inti kegiatan

sekolah adalah pembelajaran, maka aspek yang lebih penting untuk disupervisi

dan menilai kegiatan pendidikana dalah yang berkaiatan dengan pembelajaran.

Beberapa kenyataan di bahwah ini dapat dijadikan sebagai masukan tentang

latar belakang pentingnya supervisi bagi guru-guru dan tenaga pendidikan lainnya

di lembaga pendidikan yaitu:

a) Penyelenggaraan pendidikan melibatkan peran sejumlah orang yang perlu

dikendalikan dalam kerjasama.

b) Pada umumnya semua petugas pendidikan khususnya guru memiliki potensi

yang lebih besar daripada apa yang ditampilkannya saat ini (saat ia melakukan

tugas).

c) Para pengajar tidak mungkin selalu dapat melaksanakan tugasnya dengan

baik.

d) Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta perkembangan tuntutan

kebutuhan masyarakat semakin kompleks, telah mengakibatkan adanya

perkembangan tuntutan tanggung jawab terhadap guru.

Tujuan supervisi pendidikan bukan menyodorkan suatu teori, tetapi

menganjurkan sesuai kebutuhan dan untuk mengungkapkan beberapa karakteristik

esensial teori. Supervisi pendidikan sebagai salah satu instrumen yang dapat

mengukur dan menjamin terpenuhinya kualitas penyelenggaraan pendidikan

maupun penyelenggaraan pembelajaran.

Supervisi mempunyai fungsi penilaian (evaluation) dengan jalan penelitian

(research) dan merupakan usaha perbaikan (improvement).

Menurut Wiles dan Lovel (1975) ada tujuh tujuan supervisi pengajaran, yaitu:

pengembangan tujuan, pengembangan program, koordinasi dan pengawasan,

motivasi, pemecahan masalah, pengembangan profesional, penilaian keluaran

pendidikan.

Prinsip supervisi pendidikan antara lain adalah: ilmiyah yang berarti sistemati

dilaksanakan secara tersusun, kontiniyu, teratur, objektif, demokratis, kooperatif,

menggunakan alat, konstruktif dan kreatif.

Ada beberapa model yang berkembang dalam supervisi pengajaran, yaitu

supervisi konvensional, supervisi ilmiyah, supervisi klinis dan supervisi artistik.

Supervisi konvensional merupakan model supervisi yang dilakukan untuk mencari

kesalahan dan menemukan kesalahan guru.

a. Pendekatan Non-direktif

b. Pendekatan Direktif

c. Pendekatan Kolaboratif

Tugas profesional perangkat sekolah mempunyai implikasi pada guru,

kepala sekolah dan juga supervisor.

Sepuluh bidang tugas supervisor yaitu:

1) Mengembangkan kurikulum.

2) Pengorganisasian pengajaran.

3) Pengadaan staf

4) Menyediakan fasilitas

5) Penyediaan bahan-bahan

6) Penyusunan penataran pendidikan

7) Pemberian orientasi anggota-anggota staf

8) Pelayanan murid

9) Hubungan masyarakat

10) Penilaian pengajran terhadap perencanaan pengajaran

Tehnik-tehnik supervisi pengajaran dibedakan menjadi:

1. Tehnik kelompok

2. Tehnik perorangan

BAB VI

BIMBINGAN KONSELING DAN PERAN GURU

Bimbingan konseling di sekolah merupakan salah satu aktivitas

pendidikan yang tidak boleh lepas dari perhatian administrator,manajer dan guru

di sekolah. Kepala sekolah harus mengelola program bimbingan konseling di

sekolah dengan memberdayakan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki oleh

sekolah dibidang bimbingan konseling baik konselor,guru pembingbing,guru

bimbingan konseling.

Sifat-sifat konseling diantaranya:

1. Pertolongan diarahkan ke peningkatan kemampuan dalam enghadapi

hidup dengan segala persoalannya.

2. Pertolongan yang kontinu diberikan atas dasar perencanaan dan pemikiran

ilmiah.

3. Pertolongan yang proses pemecahannya dari persoalan membutuhkan

aktivitas dan tanggung jawab bersama antar yang menolong dengan yang

ditolong.

4. Pertolongan yang isi,bentuk dan caranya disesuaikan dengan kebutuhan

tiap-tiap masalah.

5. Pertolongan yang berusaha menolong tiap anak/yang dibimbing agar ia

dapat mencapai kehidupan yang layak dan bahagia didalam

masyarakatnya.

Konseling merupakan suatu proses pertemuan langsung antar konselor

dengan konseli (face to face relationship) yang bermasalah, dimana pembingbing

membantu konseling dalam mengusahakan perubahan sikap dan tingkah laku.

Secara khusus pelayanan konseling disekolah bertujuan agar siswa dapat:

a. Memehami dirinya dengan baik

b. Memehami lingkungannya dengan baik

c. Membuat pilihan dan keputusan yang bijaksana

d. Mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-

hari,baik disekolah maupun diluar sekolah.

Dikaitkan dengan pelayanan konseling disekolah,dapat dikemukakan

beberapa fungsi konseling yaitu:

1. Fungsi pemahaman

2. Fungsi pencegahan

3. Fungsi penyaluran

4. Fungsi penyesuaian

5. Fungsi perbaikan

6. Fungsi pengembangan

Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari

pendidikan di Indonesia. Selanjutnya dibawah ini dideskripsikan dari masing-

masing landasan bimbingan konseling tersebut:

1. landasan filosofis

2. landasan psikologis

3. landasan sosial -budaya

4. landasan ilmu pengetahuan

5. landasan religius

6. landasan yuridis –formal

Pada dasarnya sasaran pelayanan konseling disekolah ialah pribadi siswa

secara perorangan. Ini tidaklah berarti bahwa pelayanan konseling bersifat

individualistik yang mengutamakan kepentingan individu diatas segala-galanya,

melainkan konseling mempunyai sasaran mengembangkan apa yang terdapat pada

diri tiap-tiap individu secara optimal agar masing-masing individu dapat sebesar-

besarnya berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya dan masyarakat pada

umumnya.

Lebih khusus lagi, sasaran pembinaan pribadi siswa melalui pelayanan

konseling meliputi tahap-tahap pengembangan kemampuan-kemampuan (a)

pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan, (b) pengenalan lingkungan, (c)

pengambilan keputusan, (d) pengarahan diri, (e) penyesuaian diri.

Prinsip-prinsip konseling sebagai berikut :

1) Prinsip Umum Konseling

2) Prinsip Khusus yang berhubungan dengan Individu (klien)

3) Prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan individu konseler

4) Prinsip-prinsip khusus yang berhungan dengan organisasi dan administrasi

konseling

Layanan bimbingan konseling disekolah didasarkan pada azas-azas

tertentu yang meliputi azas kerahasiaan, kesukarelaan, kekinian, dan kemandirian

dengan uraian berikut.

Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang terencana

berdasarkan pengukuran kebutuhan (need asessment) yang diwujudkan dalam

bentuk program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling di

sekolah dapat disusun secara makro untuk 3 (tiga) tahun, meso 1 (satu) tahun dan

mikro sebagai kegiatan operasional dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan

khusus. Program menjadi landasan yang jelas terukur layanan profesional yang

diberikan oleh konselor di sekolah.

Program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan struktur program

dan bimbingan dan konseling perkembangan.

1. Komponen (Struktur) Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Struktur program bimbingan diklasifikasikan ke dalam empat jenis

layanan, yaitu: (a) layanan dasar bimbingan; (b) layanan responsif; (c) layanan

perencanaan individual; dan (d) layanan dukungan sistem.

Tuntutan akan profesionalisasi pelayanan konseling semakin gencar,

kental dan mengkristal. Pelayanan ini terarah untuk semua sasaran layanan pada

setting sekolah, maupun luar sekolah yang secara keseluruhan mencakup

spektrum yang amat luas.

Pelayanan ini tidak lain ialah untuk mengembangkan diri individu secara

total dan optimal demi kehidupan yang membahagiakan.

1. Pelayanan Konseling

Ada tiga tingkat pelayanan secara menyeluruh, yaitu pelayanan dasar,

pelayanan prakonseling, pelayanan teraputik.