tar get - kki.go.id · amanah undang-undang tersebut di atas diterjemahkan ke dalam renstra kki...
TRANSCRIPT
5277
97127
160
197
5278
121
183211
242
0
50
100
150
200
250
300
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Target
108000118000
128000142000
152000172000
115155125465
135739146048
157393
182639
0
50000
100000
150000
200000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Target
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 i
KATA PENGANTAR
uji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (Sekretariat KKI) Tahun 2015. LAKIP ini
berisi informasi tentang capaian kinerja dan pertanggungjawaban atas
keberhasilan/kegagalan kegiatan Sekretariat KKI dalam memfasilitasi
penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta wewenang Konsil Kedokteran
Indonesia (KKI) termasuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI) selama tahun 2015 untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang
telah ditetapkan.
Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI) mempunyai tugas melakukan registrasi dokter dan
dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan, dan melakukan pembinaan dalam
rangka penjaminan mutu dan perlindungan pada masyarakat sebagai penerima
pelayanan kedokteran/kedokteran gigi.
Amanah undang-undang tersebut di atas diterjemahkan ke dalam RENSTRA
KKI 2011 - 2015, yang dijabarkan dalam program jangka pendek, jangka
panjang dalam bidang pendidikan, registrasi, pembinaan dan kesekretariatan.
Strategi Utama KKI adalah menerapkan sistem registrasi dan monitoring dokter
dan dokter gigi secara online di seluruh Indonesia, menegakkan profesionalisme
dokter dan dokter gigi dalam praktik kedokteran, dan memastikan penerapan
standar nasional pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, serta meningkatkan
kemitraan dengan orgasnisasi profesi, instansi pemerintah dan non pemerintah
untuk menerapkan praktik kedokteran yang melindungi masyarakat.
PPP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 ii
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran
Indonesia tahun 2015 ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 2416/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 01 Desember 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Kementerian Kesehatan.
Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang KKI yang diuraikan dalam LAKIP
Sekretariat KKI ini merupakan hasil kerja keras seluruh unsur pimpinan dan
anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Majelis Kehormatan Displin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan seluruh pegawai/karyawan Sekretariat
Konsil Kedokteran Indonesia, serta kontribusi seluruh stakeholders yang telah
bersama-sama berupaya meningkatakan kualitas mutu pelayanan kesehatan.
Akhir kata, dalam kesempatan ini kami patut menyampaikan ucapan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada semua pihak. Semoga
LAKIP Sekretariat KKI ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang
berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.
Jakarta, Januari 2015
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
drg. ASTRID, MH.Kes
NIP. 195701301985032001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................ iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang ................................................................................. 1
B. Maksud dan Tujuan .......................................................................... 2
C. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................. 3
D. Sistematika ...................................................................................... 4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................. 5
A. Perencanaan Kinerja ........................................................................ 5
1. Visi dan Misi ................................................................................. 5
2. Peta Strategis Konsil Kedokteran Indonesia ................................ 6
3. Tujuan dan Sasaran ..................................................................... 6
4. Rencana Strategi 2011 – 2015 ..................................................... 7
5. Indikator Kegaitan Pengelolaan KKI……………………………… ... 17
5. Program tahun 2015 ………………………………………………….. 19
B. Perjanjian Kinerja .............................................................................. 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011 ..................................... 22
A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Pencapaian Kinerja ..................... 22
1. Pengukuran Kinerja …………………………………………………. . 23
2. Analisis Pencapaian Kinerja ......................................................... 23
B. Kegiatan lain ................................................................................... 31
1. Target dan Hasil Pencapaiannya ................................................. 31
2. Analisis dan capaian kegiatan ...................................................... 32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 iv
C. Sumber Daya ................................................................................... 35
1. Sumber Daya Manusia ................................................................. 35
2. Sumber Daya Anggaran ............................................................... 39
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana .......................................... 42
BAB IV KESIMPULAN ................................................................................ 43
LAMPIRAN ................................................................................................. 46
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akutabilitas Sekretariat KKI tahun 2015 ini secara garis besar berisikan
informasi mengenai rencana kinerja dan
capaian kinerja yang telah dicapai selama
satu tahun. Rencana Kinerja (Perfomance
Plan) 2015 dan Penetapan Kinerja 2015
merupakan program kerja yang ingin dicapai
semalam tahun 2015 yang sepenuhnya
mengancu pada Rencana Strategis 2011-
2015 Konsil Kedokteran Indonesia.
Sementara itu, capaian hasil realisasi seluruh
kegiatan selama tahun 2015 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target
yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015.
Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa
Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia memenuhi Sasaran Strategis yang
ditargetkan. Pengukuran keberhasilan kinerja dilakukan dengan
membandingkan target yang ingin capai dengan target tahun lalu. Adapun target
pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia yang
dituangkan dalam RKP Sekretariat KKI tahun 2015 sebagai berikut :
No Kegiatan Sasaran Indikator Target 2012
1
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Meningkatnya
pelayanan registrasi
dan penyelenggaraan
standarisasi
pendidikan profesi,
pembinaan serta
penanganan kasus
pelanggaran disiplin
Dokter dan Dokter
Gigi
1. Jumlah penanganan
kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan
37
2. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
20.000
Secara keseluruhan hasil capaian kinerja tahun
2015 menunjukkan bahwa Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia memenuhi sasaran
strategis yang ditargetkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 vi
Di dalam mencapai sasaran Renstra KKI dan juga indikator kinerja Sekretraiat
KKI dalam Renstra Kementerian kesehatan maka program utama Sekretariat
KKI adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya yang dituangkan dalam Kegiatan Dukungan Manajemen Konsil
Kedokteran Indonesia tahun 2015 yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) output
kegiatan sebagai berikut :
No Output Kegiatan
1 Penanganan Kasus Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi
2 Laporan Layanan Surat Tanda Regstrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi (PNBP)
3 Pengembangan Media Informasi KKI
4 Kebijakan dan Ketentuan KKI
5 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Program pembinaan dan Evaluasi
6 Layanan Perkantoran
7 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
8 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
9 Gedung/Bangunan
Hasil pencapaian idikator kinerja utama Set KKI yaitu penangannan kasus
pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi dan jumlah STR dokter
dan dokter gigi, dimana untuk indikator pertama tidak bisa memenuhi target
dikarenakan adanya penyesuaian dalam penanganan pengaduan dugaan
pelanggaran displin dalam menerapkan Perkonsil 32 Tahun 2014 tentang tata
cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, sedangkan
untuk indikator utama yang kedua melebihi target dikarenakan jumlah lulusan
baru tidak dapat diprediksi secara akurat. Sedangkan untuk indikator pedukung
hasilnya mencapai target yang ditetapkan. Tabel pencapaian pelaksanaan
kegiatan tahun 2015 dapat disampaikan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 vii
Tabel Capaian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015
Kegiatan Sasaran Indikator kinerja
utama Target 2015
Capaian %
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Meningkatnya pelayanan registrasi dan penyelenggaraan standarisasi pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi
1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan
37 31 83,78
2. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
20.000 25246 126,23
Indikator kinerja lain (pendukung)
Target 2015
Capaian %
3. Jumlah Produk/Kebijakan KKI
7 9 128,57
4. Dukungan Administrasi KKI
100% (12 bln)
12 100,00
Walaupun pencapaian kinerja sudah cukup baik, namun masih ada
permasalahan yang menghadang, yaitu antara lain : Belum optimalnya
penanganan kasus di daerah, dimana kurangnya dukungan dari aparat
kesehatan di daerah (Dinkes Prop/Kab/Kota, Rumah Sakit, serta Organisasi
Profesi tingkat wilayah/cabang) dalam hal pelaksanaan keputusan penegakkan
disiplin, adanya penyesuaian dalam penanganan pengaduan dugaan
pelanggaran disiplin baik dalam menerapkan Perkonsil 32 tahun 2014 tentang
tata cara Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.
Pemecahannya adalah dengan koordinasi dan advokasi dengan Organisasi
Profesi, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan
penegakkan disiplin, melalui rapat koordinasi wilayah, bimbingan teknis, rapat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 viii
kerja, dan lain-lain. Sehingga aparat kesehatan terkait dapat melaksanakan hasil
keputusan penegakkan disiplin sesuai dengan tugas dan perannya sebagaimana
tercantum dalam Undang Undang nomor 29 tahun 2004.
Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2015 untuk Sekretrariat KKI adalah
sebesar Rp. 32,998,882,000,- (tiga puluh dua miyar sembilan ratus sembilan
puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Sedangkan
realisasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan diatas pada tahun 2015 sejumlah
Rp. 22,996,184,555,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh
enam juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah),
prosentase penyerapan anggaran KKI sejumlah 69,69%, hal yang tidak dapat
terealisasikan adalah anggaran untuk peningkatan besaran honorarium anggota
KKI dan anggota MDKI sebesar Rp. 4.590.162.000,- yang harus dilengkapi
dengan data dukung berupa Peraturan Presiden sebagai landasan hukum
pemberian besaran honorarium tersebut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
alah satu unsur utama dalam sistem pelayanan kesehatan
yang prima adalah tersedianya pelayanan profesional oleh
dokter dan dokter gigi yang kompeten yang bekerja untuk
melindungi masyarakat dengan memberikan pelayanan medik yang aman.
Atas dasar hal tersebut maka diterbitkan Undang Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur praktik dokter dan dokter
gigi agar berkualitas baik dan terpelihara mulai dari pendidikan, registrasi dan
pembinaannya.
Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka UU No. 29/2004 mengamanahkan
membentuk sebuah lembaga negara yaitu Konsil Kedokteran Indonesia
(KKI). KKI merupakan suatu badan otonom dan mandiri yang bertanggung
jawab kepada Presiden Republik Indonesia yang mempunyai fungsi
pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi
yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan medis.
Asas praktik kedokteran adalah Pancasila yang didasarkan pada nilai ilmiah,
manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan
keselamatan pasien. Nilai ilmiah yang dimaksud bahwa praktik kedokteran
harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta etika profesi
yang diperoleh baik pendidikan formal maupun non formal secara
berkeseimbangan serta pengalaman praktik di lapangan. Penyelenggaraan
Praktik Kedokteran harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan peningkatan derajat
kesehatan masyarakat. Praktik kedokteran harus mampu memberikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 2
pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang
terjangkau dan pelayanan yang bermutu.
Kewenangan KKI dalam peningkatan mutu pelayanan medis antara lain
dengan menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter
gigi; menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;
mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi; melakukan
pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;
mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;
melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai
pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan
melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan
sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar
ketentuan etika profesi. Dalam menjalankan seluruh kewenangannya
tersebut dijabarkan dalam peran KKI sebagai regulator, asesor, dan inisiator
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam menjalankan penegakan disiplin kedokteran, sesuai dengan UU No.
29/2004 dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dengan
tugas : (1). Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus
pelangaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan (2). Menyusun
pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau
dokter gigi.
Untuk mendukung pelaksanaan administrasi, sebagaiman UU No. 29/2004
pasal 20, KKI dibantu oleh sekretariat dengan dipimpin oleh seorang
sekretaris yang diangkat oleh Menteri Kesehatan. Sesuai Peraturan Menteri
Kesehatan No.1442/Menkes/Per/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
mempunyai fungsi : (1) pelaksanaan fasilitasi standardisasi pendidikan
profesi; (2) pelaksanaan fasilitasi registrasi; (3) pelaksanaan fasilitasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 3
pembinaan dan pelayanan hukum; dan (3). Pelaksanaan administrasi umum
dan hubungan masyarakat.
B. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan sebagai
pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
KKI dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan tugas, fungsi dan
wewenang KKI dan MKDKI,
Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah merupakan
laporan kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama
periode Januari sampai dengan 31 Desember 2015 dan merupakan laporan
kinerja selama periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2011-2015 Renstra Konsil
Kedokteran Indonesia serta laporan kinerja pada Renstra Kementerian
Kesehatan tahun 2015-2019.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KKI tahun 2015 ini disampaikan
kepada : (1). Ketua KKI untuk laporan pelaksanaan program KKI secara
menyeluruh sebagai bahan evaluasi program; (2). Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Sekretariat KKI; dan (3). Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat Jenderal sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Kesehatan Tahun 2015.
C. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat KKI
Sebagaimana pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:
1442/Menkes/Per/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat KKI, tugas Sekretariat KKI adalah memberikan
dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di KKI, termasuk
MKDKI.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 4
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat KKI menyelenggaraan fungsi
sebagai berikut :
1. Pelaksanaan fasilitas standarisasi pendidikan profesi;
2. Pelaksanaan fasilitasi registrasi;
3. Pelaksanaan fasilitas pembinaan dan pelayanan hukum;
4. Pelaksanaan administrasi umum dan hubungan masyarakat.
Sekretariat KKI sebagai unsur pembantu pelaksana tugas KKI berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua KKI, dan sebagai
penangggung jawab serta pelaksana administrasi dan manajemen KKI
Sekretariat KKI juga bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan. Maka dalam melaksanakan tugas memberikan
dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan program
kegiatan KKI mengacu kepada sasaran dan strategi RENSTRA KKI dan
RENSTRA Kemenkes RI.
D. Sistimatika Penulisan
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KKI Tahun
2015 sebagai berikut :
Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang Latar Belakang Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP), maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas
pokok dan fungsi Sekretariat KKI serta sistematika penulisan laporan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Menggambarkan Rencana Strategis (RENSTRA) KKI dan keterkaitan
dengan Renstra Kementerian Kesehatan. Diuraikan juga mengenai visi dan
misi, tujuan, stratejik termasuk Peta Strategis Konsil Kedokteran Indonesia
sasaran tahun 2011-2015, kebijakan dan program kerja Tahun 2015-2019
serta penetapan kinerja tahun 2015-2019.
BAB III ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014
Menjelaskan mengenai pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran
tahun 2015-2019, evaluasi dan analisis kinerja 2015-2019 serta realisasi
akuntabilitas keuangan.
BAB IV SIMPULAN
LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 6
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Kinerja
1. VISI dan MISI
isi dan misi, nilai dan tujuan Konsil Kedokteran Indonesia
(KKI) merupakan landasan ideal KKI dalam melaksanakan
tugas, fungsi dan wewenangnya. Adapun sasaran dan
strategi yang tertuang dalam RENSTRA KKI adalah merupakan acuan
bagi Sekretariat KKI dalam melaksanakan tugasnya memberikan
dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di KKI dalam
rangka terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan.
Visi
Konsil Kedokteran Indonesia sebagai organisasi mandiri mempunyai Visi
”MENJADI REGULATOR PRAKTIK KEDOKTERAN UNTUK
TERWUJUDNYA PROFESIONALISME DOKTER DAN DOKKTER GIGI
YANG MELINDUNGI MASYARAKAT”.
Misi
Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai Misi :
a. Menjamin penerapan standar tertinggi pendidikan kedokteran dan
kedokteran gigi;
b. Memelihara dan meningkatkan profesionalisme dokter dan dokter gigi
dalam melaksanakan praktik kedokteran melalui upaya pemeliharaan
registrasi, pembinaan, dan penegakan disiplin profesi dalam rangka
melindungi masyarakat;
c. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas manajemen dalam
mendukung penyelenggaraan program KKI.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 7
2. Peta Strategis Konsil Kedokteran Indonesia
Diagram 1. Peta Strategis
3. Tujuan dan Sasaran
Guna mencapai sebagaimana tergambar dalam peta strategis di atas
dan mewujudkan harapan akhir tahun Renstra KKI 2011-2015 yaitu akan
terjadi perubahan yang berarti baik dalam sistem pendidikan kedokteran
dan kedokteran gigi, sistem registrasi dokter dan dokter gigi, dan
pembinaan praktik dokter dan dokter gigi di Indonesia serta penanganan
kasus pelanggaran disiplin praktik kedokteran, maupun sistem
administrasi dan keuangan Sekretariat KKI sebagai faktor pendukung
maka diperlukan sasaran program, dan kegiatan sebagai berikut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 8
Sasaran yang ingin dicapai lima tahun kedepan adalah:
a. terciptanya kepastian hukum tentang pembukaan program studi
(prodi) pendidikan kedokteran / kedokteran gigi dan terselenggaranya
asesmen kebutuhan dokter / dokter gigi serta asesmen prodi
pendidikan kedokteran / kedokteran gigi yang mengacu pada
pedoman yang rinci dan berjenjang;
b. seluruh program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di
Indonesia menerapkan standar pendidikan profesi dan standar
kompetensi pada setiap disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;
c. terselenggaranya peningkatan dan penjagaan mutu pendidikan
kedokteran dan kedokteran gigi secara berkala dan
berkesinambungan;
d. tersedianya regulasi bagi dokter dan dokter gigi dalam memperoleh
kewenangan tambahan atau kewenangan lain;
e. tersedianya sistem registrasi dokter dan dokter gigi yang terpadu dan
sinkron baik secara manual maupun online (E-Registration);
f. tersedianya sistem pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran
dan terselenggaranya penanganan pengaduan dugaan pelanggaran
disiplin kedokteran dan kedokteran gigi yang efisien dan efektif oleh
MKDKI dan MKDKP dengan kualitas keputusan yang tepat;
g. terselenggaranya praktik kedokteran yang baik;
h. meningkatnya penerapan good governance sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Rencana Strategi 2011 – 2015.
Untuk mencapai 8 (delapan) sasaran tersebut, KKI menetapkan strategi
bagi masing-masing sasaran, yaitu sebagai berikut
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 9
SASARAN 1
Terciptanya kepastian hukum tentang pembukaan program studi (prodi)
pendidikan kedokteran / kedokteran gigi dan terselenggaranya asesmen
kebutuhan dokter / dokter gigi serta asesmen prodi pendidikan
kedokteran/ kedokteran gigi yang mengacu pada pedoman yang rinci dan
berjenjang.
STRATEGI 1
1.1. Mengembangkan sistem analisis pendidikan dokter/dokter gigi,
dokter spesialis/dokter gigi spesialis berdasarkan kebutuhan
nasional.
Program:
1.1.a. Pengkajian tentang pendidikan dokter/dokter gigi, dokter
spesialis/dokter gigi spesialis berdasarkan kebutuhan nasional.
1.1.b. Pengembangan regulasi tentang kebutuhan dan kelayakan
prodi serta regulasi tentang pendidikan dokter/dokter gigi,
dokter spesialis/dokter gigi spesialis sesuai kebutuhan
nasional.
1.2. Mengembangkan kebijakan pemberian rekomendasi pembukaan,
pembinaan, dan penutupan prodi pendidikan kedokteran dan
kedokteran gigi.
Program:
1.2.a Pengembangan regulasi pemberian rekomendasi pembukaan
pembinaan, dan penutupan prodi baru pendidikan kedokteran
dan kedokteran gigi.
1.2.b. Penyusunan pedoman-pedoman pemberian rekomendasi
pembukaan prodi baru pendidikan kedokteran dan kedokteran
gigi.
1.2.c. Pengembangan sistem penilaian kelayakan prodi baru
pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 10
1.2.d. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi regulasi dan pedoman-
pedoman pembukaan prodi baru pendidikan kedokteran dan
kedokteran gigi.
SASARAN 2
Seluruh program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia
menerapkan standar pendidikan profesi dan standar kompetensi pada
setiap disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi.
STRATEGI 2
2.1. Menyempurnakan standar pendidikan dan standar kompetensi
dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
Program:
2.1.a. Penyempurnaan standar pendidikan dan standar kompetensi
dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
2.1.b. Pengembangan sistem e-learning dalam pendidikan
kedokteran dan kedokteran gigi.
2.1.c. Penyelesaian masalah tumpang tindih dan pencabangan ilmu
kedokteran dan kedokteran gigi.
2.1.d. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi standar pendidikan
dan standar kompetensi.
2.2. Memastikan penerapan standar pendidikan dan standar kompetensi
oleh seluruh institusi pendidikan kedokteran /kedokteran gigi.
Program:
2.2.a. Penyelenggaraan koordinasi dengan pemangku kepentingan
dalam rangka memastikan penerapan standar pendidikan dan
standar kompetensi.
2.2.b. Penyelenggaraan bimbingan teknis penerapan standar
pendidikan dan standar kompetensi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 11
SASARAN 3
Terselenggaranya penjaminan mutu pendidikan kedokteran dan
kedokteran gigi secara berkala dan berkesinambungan.
STRATEGI 3
3.1. Mengembangkan rumusan jenjang pendidikan profesi kedokteran.
Program:
3.1.a. Pengkajian sistem (termasuk jenjang) pendidikan kedokteran
dan kedokteran gigi.
3.1.b. Pengembangan rumusan jenjang pendidikan profesi
kedokteran berikut gelarnya.
3.2. Merumuskan pengembangan sistem akreditasi pendidikan dokter
dan dokter gigi termasuk didalamnya rumah sakit pendidikan
bersama pemangku kepentingan.
Program:
3.2.a. Pembentukan komite akreditasi mandiri bersama BAN PT.
3.2.b. Penyelenggaraan akreditasi program studi pendidikan
kedokteran dan kedokteran gigi.
3.3. Melakukan evaluasi dokter/dokter gigi lulusan luar negeri.
Program:
3.3.a Penyempurnaan sistem evaluasi dokter/dokter gigi lulusan luar
negeri termasuk di dalamnya program adaptasi di institusi
pendidikan.
3.3.b. Penyelenggaraan evaluasi dokter/dokter gigi lulusan luar
negeri bersama pemangku kepentingan.
3.4. Merumuskan kebijakan reschooling dokter/dokter gigi, dokter
spesialis/dokter gigi spesialis yang terkena sanksi pelanggaran
disiplin.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 12
Program:
3.4.a Pengembangan sistem reschooling untuk dokter/dokter gigi,
dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang terkena sanksi
pelanggaran disiplin.
3.4.b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi sistem reschooling.
3.5. Mengembangkan sistem penapisan teknologi kedokteran untuk
melindungi keselamatan pasien.
Program:
3.5.a. Pengkajian technology assessment di bidang kedokteran dan
kedokteran gigi bersama pemangku kepentingan terkait.
3.5.b. Pengembangan sistem penapisan teknologi kedokteran dan
kedokteran gigi bersama pemangku kepentingan terkait.
3.6. Mengembangkan sistem penjaminan mutu lulusan dokter/dokter gigi
dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
Program:
3.6.a. Pengembangan sistem penjaminan mutu lulusan dokter/dokter
gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
3.7. Mengembangkan koordinasi sistem penjaminan mutu pelaksanaan
CPD.
Program:
3.7.a. Pengembangan koordinasi sistem penjaminan mutu
pelaksanaan CPD.
3.8. Meningkatkan kemampuan leadership & manajemen untuk institusi
pendidikan kedokteran (IPK) & institusi pendidikan kedokteran gigi
(IPKG).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 13
Program:
3.8.a. Pengembangan pedoman kemampuan leadership dan
manajemen untuk IPK & IPKG.
3.8.b. Penyelenggaraan pelatihan kemampuan leadership dan
manajemen untuk IPK & IPKG.
SASARAN 4
Tersedianya regulasi bagi dokter dan dokter gigi dalam memperoleh
kewenangan tambahan atau kewenangan lain.
STRATEGI 4
a. Mengembangkan sistem analisis kebutuhan kewenangan tambahan
atau kewenangan lain bagi dokter dan dokter gigi.
Program:
4.1.a. Pengkajian tentang kebutuhan kewenangan tambahan atau
kewenangan lain di daerah-daerah.
4.1.b. Pengembangan regulasi tentang pemberian kewenangan
tambahan atau kewenangan lain.
4.2. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi (monev)
pelaksanaan kewenangan tambahan.
Program:
4.2.a. Penyelenggaraan monev pelaksanaan pendidikan dan/atau
pelatihan kewenangan tambahan.
4.2.b. Penyelenggaraan monev pemberian dan penerapan
kewenangan tambahan.
4.2.c. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi regulasi kewenangan
tambahan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 14
SASARAN 5
Tersedianya sistem registrasi dokter dan dokter gigi yang terpadu baik
secara manual maupun online (E-Registration).
STRATEGI 5
5.1. Menyempurnakan regulasi registrasi WNI dan WNA.
Program:
5.1.a. Penyempurnaan regulasi registrasi WNI dan WNA serta
penyusunan instrumen dan penyusunan key performance
indicator (KPI).
5.1.b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi regulasi registrasi.
5.2. Meningkatan kualitas pelayanan registrasi secara manual, offline,
dan online.
Program:
5.2.a Peningkatan kualitas pelayanan registrasi WNI dan WNA
5.2.b. Peningkatan koordinasi implementasi sistem registrasi WNI
dan WNA secara manual, offline, dan online dengan para
pemangku kepentingan (stakeholders)
5.2.c. Peningkatan manajemen keadministrasian registrasi dan
kualitas SDM
5.3. Mengembangkan sistem manajemen data dan informasi registrasi.
Program:
5.3.a. Pengembangan sistem manajemen data dan informasi
registrasi
SASARAN 6
Tersedianya sistem pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran dan
terselenggaranya penanganan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 15
kedokteran dan kedokteran gigi yang efisien dan efektif oleh MKDKI dan
MKDKP dengan kualitas keputusan yang tepat.
STRATEGI 6
6.1. Mengembangkan sistem pembinaan dokter/dokter gigi, dokter
spesialis/dokter gigi spesialis, dan masyarakat penerima jasa
pelayanan kedokteran dan kedokteran gigi.
Program:
6.1.a. Pengembangan sistem pembinaan dokter/dokter gigi, dokter
spesialis/dokter gigi spesialis, dan masyarakat penerima jasa
pelayanan kedokteran dan kedokteran gigi.
6.1.b. Penyusunan dan penetapan pedoman komunikasi, informasi,
dan edukasi (KIE) bagi masyarakat.
6.2. Mengembangkan sistem kerja sama lintas sektor.
Program:
6.2.a Pengembangan kerja sama lintas sektor.
6.2.b. Pengembangan kerja sama dengan lembaga mediasi
sengketa medik.
6.2.c. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi penyelesaian
sengketa medik melalui mediasi.
6.3. Mengembangkan sistem penegakan disiplin dokter/dokter gigi dan
dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
Program:
6.3.a. Pengembangan regulasi tentang disiplin dokter/dokter gigi
dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis serta penegakannya.
6.3.b. Penyempurnaan tata cara penegakan disiplin kedokteran dan
kedokteran gigi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 16
6.3.c. Pengembangan sistem manajemen data dan informasi
dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis
yang melakukan pelanggaran norma etik, disiplin, dan hukum.
6.3.d. Penyelenggaraan koordinasi dengan pemangku kepentingan
terkait penegakan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi.
6.3.e. Pengembangan sistem/mekanisme pembinaan dan
pengawasan terhadap dokter/dokter gigi dan dokter
spesialis/dokter gigi spesialis yang dikenakan sanksi disiplin.
6.3.f. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi regulasi tentang
disiplin dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi
spesialis serta penegakannya.
6.4. Meningkatkan pemahaman tentang profesionalisme dokter dan
dokter gigi.
Program:
6.4.a. Pengembangan berbagai standar dan pedoman praktik
kedokteran yang terkait profesionalisme dokter dan dokter
gigi.
6.4.b. Peningkatan pemahaman profesionalisme dokter dan dokter
gigi.
6.5. Mengembangkan jaringan kerja MKDKI pada tingkat regional.
Program:
6.5.a. Pengembangan regulasi pembentukan MKDKP.
6.5.b. Pembentukan MKDKP.
6.6. Meningkatkan efektivitas penegakan disiplin kedokteran.
Program:
6.6.a. Penatalaksanaan penanganan pengaduan dugaan
pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 17
6.6.b. Peningkatan kemampuan SDM dalam rangka pelaksanaan
fungsi dan tugas MKDKI dan MKDKP.
SASARAN 7
Terselenggaranya praktik kedokteran yang baik.
STRATEGI 7
7.1. Mengembangkan sistem monev penyelenggaraan praktik
kedokteran yang baik di Indonesia.
Program:
7.1.a. Pengembangan sistem monev penyelenggaraan praktik
kedokteran yang baik.
7.1.b. Pengembangan konsep publikasi tentang praktik kedokteran
yang baik.
7.1.c. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi penyelenggaraan
praktik kedokteran yang baik.
7.1.d. Penyelenggaraan advokasi penyelenggaraan praktik
kedokteran yang baik.
7.2. Mengembangkan sistem analisis (kajian – kajian) praktik kedokteran
dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan nasional dan
internasional.
Program:
7.2.a. Penelitian penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik.
7.2.b. Pengembangan sistem analisis (kajian – kajian) praktik
kedokteran dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan
nasional dan internasional.
7.2.c. Pengembangan kerja sama internasional.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 18
7.3. Meningkatkan pembentukan dan reviu peraturan perundang-
undangan.
Program:
7.3.a Peningkatan pembentukan dan reviu peraturan perundang-
undangan.
SASARAN 8
Meningkatkan penerapan good governance sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
STRATEGI 8
8.1. Meningkatkan kualitas SDM.
Program:
8.1.a. Peningkatan dan pengembangan SDM.
8.2. Mengembangkan konsep tupoksi Sekretariat KKI.
Program:
8.2.a Pengembangan konsep tupoksi Sekretariat KKI.
8.2.b. Perencanaan program dan anggaran tupoksi KKI.
8.3. Meningkatkan pelayanan administrasi dan perkantoran.
Program:
8.3.a. Peningkatan pelayanan administrasi dan perkantoran.
8.3.b. Pembangunan gedung kantor.
8.3.c. Pengembangan infrastruktur informasi dan teknologi (IT) KKI.
5. Indikator Kegiatan Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia.
Keberadaan KKI walaupun merupakan lembaga independen secara
administrasi dan substansi tidak terlepas dari peran Kementerian
Kesehatan. Strategi dalam renstra KKI mendorong program kerja dari
rencana strategis Kementerian Kesehatan. Dalam renstra Kementerian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 19
Kesehatan 2015-2019 kegiatan Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
merupakan bagian dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya. Indikator yang ditetapkan dalam renstra
Kementerian Kesehatan 2015-2019 untuk kegiatan Pengelolaan Konsil
Kedokteran Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter
Gigi yang terselesaikan sebanyak 37 kasus
b. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang
teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu sebanyak 20.000 STR.
Berikut adalah indikator luaran dari Kegiatan Pengelolaan Konsil
Kedokteran Indonesia, target per tahun dan serta definisi operasionalnya
Kegiatan : Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Sasaran : Terselenggaranya registrasi, pendidikan, profesi, pembinaan
serta penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter
dan dokter gigi
Tabel 1. Matrik Kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
No Indikator Definisi Operasional Target
2015 2016 2017 2018 2019
1
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan
Pengaduan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran disiplin profesi kedokteran yang ditangani secara progresif dalam tahapan penyelesaiannya
37
37
37
37
37
2
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Penerbitan STR sebagai bukti tertulis pengakuan Negara terhadap kewenangan dan kompetensi dr/drg yang akan menajalankan praktik kedokteran di Indonesia yang dapat diselesaikan
20,000
72,000
35,000
20,000
20,000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 20
6. Program dan Kegiatan Tahun 2015
Untuk mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan KKI, maka
secara bertahap ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan
program utama Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang
diimplemtasikan dalam output kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran.
Untuk tahun 2015 Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
merupakan kegiatan yang secara spesifik diadakan untuk mencapai
target dan disertai dengan kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian
target. Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2015
yaitu sebagai berikut :
Tabel 2. Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2015
Kegiatan Sasaran Output Kegiatan
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Meningkatnya pelayanan registrasi dan penyelenggaraan standarisasi pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi
1. Penanganan Kasus Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi
2. Laporan Layanan Surat Tanda Regstrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi (PNBP)
3. Pengembangan Media Informasi KKI
4. Kebijakan dan Ketentuan KKI
5. Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Program Pembinaan dan Evaluasi
6. Layanan Perkantoran
7. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
8. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
9. Gedung/Bangunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 21
B. Perjanjian Kinerja
Penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategi dilaksanakan oleh Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia termasuk
ke dalam kegiatan secara tahunan. Perencanaan kinerja tahun 2015
didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance
Plan). Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan target kinerja tahunan
untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Konsil Kedokteran Indonesia
untuk dicapai dalam tahun 2015.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan sebagaimana
tersebut diatas, maka telah ditetapkan sasaran, indikator kinerja dan alokasi
anggaran Sekretariat KKI tahun 2015, sebagai berikut :
Tabel 3. indikator kinerja dan alokasi anggaran Sekretariat KKI tahun 2015
Kegiatan Sasaran Indikator kinerja
utama Target 2015
Alokasi Anggaran 2015
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Meningkatnya
pelayanan
registrasi dan
penyelenggaraan
standarisasi
pendidikan profesi,
pembinaan serta
penanganan kasus
pelanggaran
disiplin Dokter dan
Dokter Gigi
1. Jumlah
penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan
37 Rp. 1.250.000.000
2. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
20.000 Rp.4.941.300.000
Indikator kinerja lain (pendukung)
Target 2015
Alokasi Anggaran 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 22
Kegiatan Sasaran Indikator kinerja
utama Target 2015
Alokasi Anggaran 2015
3. Jumlah Produk/Kebijakan KKI
7 Rp. 5.470.117.000
4. Dukungan Administrasi KKI
100% (12 bln)
Rp. 21.337.465.000
TOTAL Rp.32.998.882.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 23
BAB III
AKUNTABILIAS KINERJA TAHUN 2015
A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Pencapaian Kinerja
1. Pengukuran Kinerja
engukuran keberhasilan kinerja Sekretariat KKI didasarkan
dengan membandingkan capaian kinerja tahun berjalan
dengan target serta dengan pencapaian selama 4 (empat)
tahun sebelumnya melalui pembandingan jumlah Surat Tanda
Registrasi dokter dan dokter gigi yang diterbitkan dan jumlah penanganan
pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Pencapaian kinerja dari dua
indikator tersebut pada tahun 2015, digambarkan dengan tabel di bawah
ini.
Tabel 4. Pencapaian Kinerja
Sasaran Indikator Tahun 2015
Target Capaian
Meningkatnya pelayanan registrasi dan penyelenggaraan standarisasi pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan
37 31
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
20.000 25.246
Terlihat dalam tabel bahwa pada tahun 2015, pencapaian indikator untuk
jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin mengalami penurunan
yaitu hanya mencapai 31 kasus yang terselesaikan dari 37 kasus yang
ditargetkan, sedangkan jumlah STR melampaui yang ditargetkan, dari
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 24
target 20.000 STR telah terselesaikan 25.246 STR, yang kelebihannya
didominasi oleh dokter/dokter gigi yang melakukan registrasi ulang.
2. Analisis Pencapaian Kinerja
a. Penanganan kasus pelanggaran disiplin profesi dokter dan
dokter gigi
Target indikator “Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin
Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan” berdasarkan Renstra
Kemenkes Tahun 2010-2014 merupakan target kumulatif, target
penyelesaian kasus yang ditetapkan adalah sebanyak 160 kasus dan
telah terealisasi sebanyak 211 kasus atau sebesar 131%. Sedangkan
berdasarkan renstra Kemenkes Tahun 2015-2019, telah ditetapkan
target sebanyak 37 kasus pertahun, yang mana ditahun 2015 hanya
mampu menyelesaikan 31 kasus. Hal tersebut disebabkan oleh
adanya pergantian Perkonsil mengenai Tata Cara Penanganan Kasus
Pelanggaran Disiplin DOkter/Dokter Gigi dari Perkonsil No 20 tahun
2014 menjadi Perkonsil 32 tahun 2015, yang mengakibatkan perlunya
penyesuaian dalam pelaksanaan penanganan pengaduan.
Grafik 2. Capaian indikator “Penanganan kasus pelanggaran disiplin
dokter dan dokter gigi yang terselesaikan” tahun 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 dan 2015 secara komulatif
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 25
Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pencapaian
kinerja indikator dari tahun 2010 - 2015, adalah sebagai berikut :
1) Perbaikan regulasi penanganan kasus termasuk regulasi
pelaksanaan keputusan
2) Pembagian kinerja MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia) yang efektif.
3) Sosialisasi fungsi dan peran MKDKI, sehingga berdampak pada
peningkatan pengaduan
Sebagai upaya meningkatkan kinerja penanganan pengaduan dugaan
pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, maka pada tahun 2015,
telah dilakukan penyusunan penyempurnaan SOP dan kode etik
MKDKI. Namun demikian, masih diperlukan waktu untuk internalisasi
sehingga dapat diimplementasikan di dalam MKDKI.
Permasalahan :
Dalam menangani pengaduan dugaan pelanggaran disiplin
dokter/dokter gigi, masih terdapat beberapa permasalahan / kendala
yang terjadi yaitu:
52
77
97
127
160
197
52
78
121
183
211
242
0
50
100
150
200
250
300
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Target
Realisasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 26
1) Belum optimalnya penanganan kasus di daerah, dimana
kurangnya dukungan dari aparat kesehatan di daerah (Dinkes
Prop/Kab/Kota, Rumah Sakit, serta Organisasi Profesi tingkat
wilayah/cabang) dalam hal pelaksanaan keputusan penegakkan
disiplin.
2) Pengamanan dalam penanganan pengaduan khususnya pada
tahapan sidang yang harus dilakukan di daerah masih belum ada,
sehingga menjadi rawan khususnya jika kasus yang ditangani
berasal dari daerah konflik atau jika kasus tersebut terkait dengan
karakter yang keras pihak-pihak tertentu atau penuh dengan
desakan pihak-pihak tertentu yang ingin mempengaruhi MKDKI
dalam mengambil keputusan.
3) Pengaduan jumlah dugaan kasus dari daerah yang semakin
meningkat belum diantisipasi dengan kecukupan alokasi anggaran
yang memadai dan sistem penanganan kasus daerah yang belum
terbentuk. Ditambah lagi bahwa pembentukan MKDKI Propinsi sulit
direalisasikan, karena kurangnya dukungan dari daerah untuk
organisasi dan personel seperti yang terjadi pada MKDKI-P Jawa
Tengah pada 2013.
4) Adanya penyesuaian dalam penanganan pengaduan dugaan
pelanggaran disiplin baik dalam menerapkan Perkonsil 32 tahun
2014 tentang tata cara Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin
Dokter dan Dokter Gigi.
5) Ditiadakannya Honor Sidang untuk anggota majelis, sementara
pada mejelis belum dilakukan penyesuaian honor bulanan.
Upaya pemecahan masalah:
1) Upaya pertama yang dilakukan adalah terus menerus melakukan
koordinasi dan advokasi dengan Organisasi Profesi, Dinas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 27
Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan
penegakkan disiplin, melalui rapat koordinasi wilayah, bimbingan
teknis, rapat kerja, dll. Sehingga aparat kesehatan terkait dapat
melaksanakan hasil keputusan penegakkan disiplin sesuai dengan
tugas dan perannya sebagaimana tercantum dalam UU nomor
29/2004
2) Meningkatkan independensi majelis dalam pengambilan keputusan
sehingga terbebas dari tekanan atau desakan atau pun benturan
kepentingan dari pihak manapun, walaupun dengan konsekuensi
mengancam keamanan masing-masing personal baik majelis
maupun petugas khusus yang ikut menangani penanganan
pengaduan tersebut
3) Untuk antisipasi pendanaan penanganan kasus di daerah,
dilakukan penambahan anggaran penanganan kasus. Untuk
penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi di
daerah selanjutnya. KKI dan MKDKI perlu dipikirkan kembali
pembentukan MKDKI Propinsi, dimana perlu dilakukan kerjasama
dengan Pemerintah Daerah
4) Dilakukan penyamaan persepsi dalam memahami dan
mengimplementasikan Perkonsil 32 tahun 2015, yang selanjutnya
akan dituangkan kembali dalam penyempurnaan SOP yang pada
tahun 2015 belum selesai seutuhnya.
5) Mempercepat pengajuan peningkatan honor bulanan bagi anggota
MKDKI sekaligus anggota KKI.
b. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi
yang teregistrasi
Target indikator “Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan
Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu”
merupakan target pertahun di tahun 2015, target yang ditetapkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 28
adalah sebanyak 20.000 STR dan telah terealisasi sebanyak 25.246
STR atau sebesar 126.23 %.
Penambahan jumlah STR pertahun diterbitkan untuk dokter/dokter gigi
lulusan baru, atau untuk dokter/dokter gigi asing yang mendapat STR
Sementara (untuk praktik kedokteran dan fellowship), STR Bersyarat
untuk dokter yang sedang melaksanakan Program Pendidikan Dokter
Spesialis (PPDS), STR dokter/dokter gigi yang melakukan Registrasi
Ulang dan STR dokter/dokter gigi yang melakukan peningkatan
kompetensi.
Selain itu, pencapaian kinerja indikator juga didukung dengan semakin
banyaknya jumlah lulusan baru per tahun dan memang diketahui
bahwa jumlah FK dan FKG yang meluluskan dokter dan dokter gigi
meningkat pada tahun-tahun belakangan. Disamping itu kesadaran
penegakkan aturan dan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan
hukum dalam praktik kedokteran, sehingga STR menjadi hal yang
menjadi perhatian penting bagi dokter dan dokter gigi yang tidak
dapat diabaikan.
Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun – tahun sebelumnya
maka target selalu terlampaui, seperti target tahun 2010 yaitu 108.000
dapat terealisasi sebanyak 115.155 dokter dan dokter gigi, sementara
pada tahun 2011 dari target sebanyak 118.000 dapat direalisasikan
sebanyak 125.465 dokter dan dokter gigi yang teregistrasi, tahun 2012
dari target 128.000 terealisasi sebanyak 135.739 dokter dan dokter
gigi yang teregistrasi, pada tahun 2013 dari target 142.000 terealisasi
146.048 dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan pada tahun 2014
dari target 152.000 terrealisasi sebanyak 157.393 dokter dan dokter
gigi yang terregistrasi. Dan bila dilihat dari pergerakan kenaikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 29
jumlah STR cenderung stabil, hal ini memang sesuai dengan prediksi
kenaikan jumlah dokter-dokter gigi baru.
Hal lain yang mendukung keberhasilan pencapaian target yaitu
kecepatan penyelesaian penerbitan STR untuk dokter dan dokter gigi
lulusan baru mulai dari FK dan FKG, Kolegium, Organisasi Profesi
sampai dengan KKI semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari
penyempurnaan sistem, penyiapan regulasi, dan koordinasi dari
semua pemangku kepentingan, termasuk KKI. KKI di tahun 2013 telah
mendapatkan ISO 9001:2008 untuk pelayanan registrasi yang terakhir
resertifikasi tahun 2015, kemudian meluncurkan web KKI yang
didalamnya terdapat situs/pelayanan registrasi online, serta
mendapatkan ISO 9001:2008 untuk Penerimaan dan Pengelolaan
Pendapatan Negara Bukan Pajak yang telah diresertifikasi di tahun
2015.
Grafik 1
Capaian indikator “Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan
Dokter Gigi yang teregistrasi “ Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
dan 2015.
Permasalahan :
108000118000
128000
142000152000
172000
115155125465
135739146048
157393
182639
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Target
Realisasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 30
Penerbitan STR di tahun 2015 tidak ada masalah yang berarti, dilihat
dari capaian realisasi registrasi dokter dan dokter gigi sudah
melampaui target. Dari tahun 2010 sebetulnya capaian penerbitan
STR selalu melampaui target, sebagaimana terlihat pada grafik di
atas. Angka realisasi merupakan tersebut adalah angka kumulatif.
Dimana penambahan jumlah / angka dokter /dokter gigi teregistrasi
berdasarkan oleh pendaftaran baru. Untuk dokter dan dokter gigi yang
melakukan registrasi ulang tidak kembali terakumulasi di jumlah
tersebut, namun dicatat tersendiri. Dari data yang seharusnya
melakukan registrasi ulang di tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan
masih ada yang tersisa ditahun 2015. Sampai dengan 31 Desember
2015 tercatat jumlah dokter dan dokter gigi yang belum melakukan
registrasi ulang adalah 16.436 dokter/dokter gigi. Namun demikian hal
tersebut tidak dapat dikatakan bahwa ada penurunan capaian. Banyak
dokter / dokter gigi yang belum melakukan registrasi ulang disebabkan
karena peningkatan kompetensi ke spesialis (akan diregistrasi sebagai
spesialis dengan nomor registrasi yang sama), dokter dan dokter gigi
yang bekerja di Birokrasi sehingga tidak lagi memerlukan STR, dan
dokter dokter gigi yang sudah meninggal atau tidak mampu lagi
melakukan praktik kedokteran karena usia atau sebab lain.
Masalah yang perlu menjadi perhatian dalam hal registrasi baru dan
ulang bagi dokter dan dokter gigi yang berpraktik di Indonesia antara
lain:
1) Masih adanya perbedaan persepsi tentang penerbitan STR
kewenangan internship bagi dokter terkait dengan pelaksanaan
internship.
2) Masalah perlindungan hukum Peserta Didik Dokter Spesialis
(PPDS) dan Peserta Didik Dokter Gigi Spesialis (PPDGS). Hampir
semua dari mereka tidak melakukan registrasi ulang sebagai
dokter / dokter gigi umum karena menunggu lulus dari
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 31
pendidikannya (spesialis), namun demikian masa berlaku STR
dokter / dokter gigi umum telah habis pada saat mereka
pendidikan, sehingga pada saat masa itu mereka tidak terlindung
secara hukum.
3) Belum adanya kesepakatan yang solid tentang domestik regulation
baik di tingkat nasional maupun regional untuk dokter dan dokter
gigi WNA yang akan berpraktik di Indonesia
4) Benturan kebijakan antar institusi / organisasi yang terkait dengan
uji kompetensi profesi dokter/dokter gigi dan penerbitan sertifikat
kompetensi, sehingga mempengaruhi proses pengurusan Surat
Tanda Registrasi di KKI.
5) Hal lain yang masih belum optimal dari proses registrasi dokter dan
dokter gigi adalah, penggunaan registrasi online masih sedikit.
Masih banyak dokter/dokter gigi yang belum tahu pendaftaran
registrasi secara online.
Upaya pemecahan masalah :
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Konsil kedokteran Indonesia untuk
mengatasi beberapa permasalahan / kendala dalam bidang regitrasi
dokter / dokter gigi sebagaimana yang disebutkan di atas adalah:
1) Sosialisasi penggunaan registrasi online dalam berbagai rapat
dengan stakeholders, melalui web KKI, melalui Buletin KKI, dan
lainnya. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2014 terjadi
peningkatan penggunaan pendaftaran melalui registrasi online
yang cukup signifikan khususnya bagi dokter dan dokter gigi baru
tercatat pada tahun 2013 registrasi online baru dipergunakan oleh
5 dokter/dokter gigi, sementara di tahun 2014 registrasi online
dipergunakan oleh 3.640 dokter/dokter gigi.
2) Melakukan koordinasi dan pertemuan lintas sektor dengan
stakeholders khususnya Institusi Pendidikan untuk penyamaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 32
persepsi tentang pemberlakuan internship bagi lulusan dokter.
Yang hasilnya diterbitkannya Perkonsil 19 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Perkonsil No. 1/KKI/KEP/X/2010 tentang
Registrasi Dokter Program Internship tanggal 27 Pebruari 2014.
3) Diterbitkannya Perkonsil 21 Tahun 2014 tentang Registrasi Dokter
dan Dokter Gigi PPDS dan PPDGS untuk melindungi legalitas
para peserta didik.
4) Melakukan pertemuan dengan berbagai pihak terkait tentang
harmonisasi regulasi dan sistem domestic untuk TKWNA, dan juga
secara aktif mengikuti negosiasi-negosiasi terkait dokter/dokter
gigi WNA di forum Asean Join Coordinating Committee for Medical
Practitioners dan Asean Join Coordinating Committee for Dental
Practitioners
5) Melakukan konsolidasi dengan para institusi yang berbenturan
kebijakannnya, sehingga tercapai kesepakatan tentang sistem /
alur registrasi dokter dan dokter gigi.
B. Kegiatan Lain
1. Target dan Hasil Pencapaiannya
Pada Sekretariat KKI yang memfasilitasi tupoksi KKI, maka selain 2
indikator di atas, dilaksanakan pula program atau kegiatan lain sesuai
dengan tupoksi KKI sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 2009
tahun 2004. Kegiatan lain yang dilakukan di tahun 2015 dan target
pencapaiannya pada Sekretariat KKI adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Target dan Capaian Set. KKI
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 33
2. Analisis Capaian Kegiatan
Berikut adalah hal penting tentang pencapaian kinerja kegiatan lain pada
Sekretariat KKI
a. Pengembangan Media Informasi KKI / Penyelenggaraan Humas dan
Protokol. Dari target 3 (tiga) laporan/output, dihasilkan pula 3 (tiga)
laporan/output dengan beberapa catatan yaitu :
1) Terselenggaranya talkshow di media TV (TV One) dan radio
(Elshinta) yang bersifat nasional.
2) Terbitnya 5 (lima) edisi newsletter KKI dan 8 (delapan) jenis Banner
tentang regulasi/kebijakan KKI.
3) Terselenggaranya 3 (tiga) kali pameran yaitu pada Rakerkesnas
Wilayah Indonesia Timur, Hospital Expo dan Hari Kesehatan
Nasional ke-51.
b. Kebijakan dan Ketentuan KKI
NO KEGIATAN 2015
Target REALISASI %
1 Pengembangan Media Informasi KKI
3 laporan 3 laporan 100%
2 Kebijakan dan Ketentuan KKI 7 Regulasi 9 Regulasi 128,57%
3
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Program Pembinaan dan Evaluasi
10 Dokumen 10 Dokumen 100%
4 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100%
5 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
31 Unit 31 Unit 100%
6 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
5 Unit 5 Unit 100%
7 Gedung/Bangunan 4.430 M2 4.430 M2 100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 34
Dalam kegiatan Kebijakan dan Ketentuan KKI dari 7 yang ditargetkan
tercapai 9 regulasi yaitu sebagai berikut:
1) Peraturan KKI No. 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan
Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.
2) Peraturan KKI No. 33 Tahun 2015 tentang Sertifikat Kelaikan Praktik
Kedokteran (Certificate Of Good Standing).
3) Peraturan KKI No. 34 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Profesi
Dokter Spesialis Neurologi Indonesia.
4) Peraturan KKI No. 35 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter
Spesialis Neurologi Indonesia.
5) Peraturan KKI No. 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia.
6) Peraturan KKI No. 37 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Dokter
Spesialis Anestesiologi Dan Terapi Intensif.
7) Peraturan KKI No. 38 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter
Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.
8) Peraturan KKI No. 39 Tahun 2015 tentang Registrasi Ulang Dokter
dan Dokter Gigi.
9) Peraturan KKI No. 40 Tahun 2015 Standar Kompetensi Dokter Gigi
Indonesia.
c. Dokumen Perencanaan Program, Penganggaran, Program Pembinaan
dan Evaluasi
Dalam kegiatan ini output yang ditargetkan tahun 2014 adalah 10
dokumen, dan hasil yang dicapai adalah juga 10 dokumen meliputi :
1) Dokumen Perencanaan
2) Dokumen Kepegawaian
3) Dokumen Laporan SIMAK BMN
4) Dokumen Laporan Keuangan (RM dan PNBP)
5) Dokumen e-monev (triwulan)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 35
6) Dokumen Laporan Tahunan 2014
7) Dokumen Laporan Laporan Akuntabilitas 2014
8) Juknis Pengelolaan Keuangan Sekretariat KKI 2014
9) Dokumen Standar Operasional Prosedur Pencatatan dan Pelaporan
Penerimaan PNBP, Bendahara Pengeluaran, Barang Persediaan,
dan Evaluasi Kinerja.
Dalam kegiatan perencanaan program, penganggaran, pembinaan dan
evaluasi jumlah dokumen yang dihasilkan sesuai dengan target yang
ditetapkan yaitu 10 dokumen.
d. Layanan Perkantoran
Hasil yang dicapai dalam layanan perkantoran adalah terlaksananya
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran selama 12
bulan layanan.
e. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Pada tahun 2015 Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia mengadakan
sejumlah perangkat pengolah data dan komunikasi dengan realisasi
pengadaan sebanyak 31 unit.
f. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Hasil yang dicapai dalam hal pengadaan peralatan dan fasilitas
perkantoran adalah terlaksananya penyediaan fasilitas perkantoran
sebanyak 5 unit.
g. Tahun 2015 Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia telah
menyelesaikan pembangunan penambahan atap gedung guna
mengantisipasi kebocoran pada dak lantai atas Gedung Layanan Konsil
Kedokteran Indonesia.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 36
Dalam peningkatan dan menunjang program pemerintah sesuai dengan
Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2014 tetang Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan serta mewujudkan tata
pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia, maka dipertengahan tahun 2015 Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia telah dilakukan pembimbingan, reviu dan penilaian
dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk dijadikan Satuan
Kerja dalam Wilayah Bebas Korupsi sejak pertengahan tahun 2015 dan telah
mendapat predikat Satuan Kerja dalam Wilayah Bebas Korupsi dengan
didapatnya piagam penghargaan dari Menteri Kesehatan.
Gambar : Penerimaan Piagam WBK dari Ibu Menteri
C. Sumber Daya
1. Sumber Daya Manusia
Pelaksanaan kegiatan dan program KKI 2015 tidak terlepas dari upaya-
upaya seluruh personel di KKI. Terdapat 3 (tiga) unsur dalam organisasi
KKI yaitu anggota Konsil Kedokteran Indonesia, anggota Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, dan staf Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia Berikut sumber daya manusia yang ada di KKI
tahun 2015:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 37
a. Sumber Daya Manusia Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
Tabel 6.Susunan Anggota KKI Periode ke-3 Tahun 2014 - 2019
NO NAMA JABATAN
1 Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K) Ketua KKI
2 Dr. drg. Laksmi Dwiati, MHA Wakil Ketua I
3 Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro Wakil Ketua I I
4 Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F (K), SH, LLM, FACLM Ketua Konsil Kedokteran
5 Prof. drg. Armasastra Bahar, Ph.D Ketua Konsil Kedokteran Gigi
6 Dr. dr. Meliana Zailani, MARS Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran
7 Dra. Sri Haruti Indah Suksmaningsih, MPM Anggota Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran
8 Dr. drg. Zaura Anggraeni, MDS Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Gigi
9 Dr. Leila Mona Ganiem, S.Pd, M.Si Anggota Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Gigi
10 Prof. dr. Wiwien Heru Wiyono, Ph.D, Sp.P (K) Ketua Divisi Registrasi Konsil Kedokteran
11 Prof. Dr. I. Oetama Marsis, Sp.OG Anggota Divisi Registrasi Konsil Kedokteran
12 Prof. drg. Heriandi Sutadi, Sp.KGA (K), Ph.D Ketua Divisi Registrasi Konsil Kedokteran Gigi
13 drg. Astuty, MARS Anggota Divisi Registrasi Konsil Kedokteran Gigi
14 Dr. dr. Sukman Tulus Putra, Sp.A (K), FACC, FESC Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran
15 Prof. Dr. dr. Nancy Margarita Rehatta, Sp.An, KIC, KNA Anggota Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran
16 drg. Grace Virginia Gumuruh, MM, Sp.KG Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Gigi
17 Prof. Dr. drg. Eky Soeria Soemantri, Sp.Ort (K) Anggota Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Gigi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 38
b. Sumber Daya Manusia Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MDKI)
Tabel 7. Susunan Anggota MKDKI Periode 2 Tahun 2011 - 2016
NO NAMA JABATAN
1 Prof. dr. Med. Ali Baziad, Sp.OG(K) Ketua
2 Dr. Sabir Alwy, SH, MH Wakil Ketua
3 Bambang Kusnandir, drg, Sp.Pros, PhD Sekretaris
4 Akhiar Salmi, SH, MH Anggota
5 Dyah Silviaty, dr, Sp.A, MHKes Anggota
6 Rullyanto Wirahardja, dr, MPH, DFM, SH, MHKes Anggota
7 Edi Sumarwanto, drg, MM, MHKes Anggota
8 Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg, MM Anggota
9 Dr. Grita Sudjana, drg, MHA Anggota
10 Prof. Umar Fahmi Achmadi, MD, MPH, PHD Anggota
c. Sumber Daya Manusia Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia.
Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1442/Menkes/
Per/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat KKI setingkat Eselon II dengan struktur organisasi
sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 39
Diagram 2. Organisasi dan Tata Kelola Set. KKI
Sumber daya manusia Sekretariat KKI selama tahun 2015 sebanyak 110
(seratus sepuluh) orang seperti tabel berikut :
Tabel 8. SDM Set. KKI
NO TENAGA JUMLAH
I Menurut Jabatan
A. Struktural
Eselon I
Eselon II 1
Eselon III 4
Eselon IV 12
B. Fungsional 1
C. Staf 47
D. Tenaga Kontrak 24
Jumlah 89
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 40
NO TENAGA JUMLAH
II Menurut Golongan
Golongan IV 10
Golongan III 45
Golongan II 10
Golongan I -
III Menurut Pendidikan
S3 2
S2 18
S1 25
Sarjana Muda/D3 7
SLTA 13
2. Sumber Daya Anggaran
a. Alokasi dana
Untuk mencapai sasaran dan target indikator tersebut didukung oleh
anggaran yang tersedia dalam DIPA tahun 2015 yang telah direvisi.
Ada dua sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Sekretariat KKI
Tahun 2015, yaitu sebagai berikut :
Tabel 9. Sumber Daya Anggaran
NO SUMBER DANA JUMLAH PAGU
1 Rupiah Murni 28,057,582,000
2 PNBP 4,941,300,000
TOTAL 32,998,882,000
b. Perbandingan Pencapaian Target Kinerja dengan
Serapan/penggunaan anggaran
Dari total dana di atas, kemudian dialokasikan ke dalam program dan
kegiatan yang ditetapkan di 2015. Ada 9 (sembilan) pokok kegiatan
yang ditetapkan di 2015. Berikut alokasi pagu kegiatan dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 41
perbandingan pencapaian target kinerja di tahun 2015 beserta
serapannya :
Tabel 10. perbandingan pencapaian target kinerja di tahun 2015 beserta
serapannya
NO
KEGIATAN Capaian 2015 Anggaran 2015
Target Capaian % Pagu Realisasi %
1 Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi
37 Kasus 31 Kasus 83,78% 1,250,000,000 1,037,621,498 83.01%
2 Laporan Layanan Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter gigi
20.000 STR 25.246 STR 126,23% 4,941,300,000 4,094,234,044 82.86%
3 Pengembangan Media Informasi
3 Dokumen 3 Dokumen 100% 1,020,420,000 904,766,670 88.67%
4 Kebijakan dan Ketentuan KKI
7 Regulasi 9 Regulasi 128% 5,470,117,000 3,662,760,738 66.96%
5
Dokumen Perencanaan Penganggaran, Program Pembinaan dan Evaluasi
10 Dokumen 10 Dokumen 100% 4,229,863,000 3,144,028,271 74.33%
6 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100% 14,149,182,000 8,417,178,834 59.49%
7 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
31 Unit 31 Unit 100% 710,000,000 695,046,000 97.89%
8 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
5 Unit 5 Unit 100% 92,000,000 89,809,000 97.62%
9 Perbaikan Sarana Fasilitas Gedung
4430 M2 4430 M2 100% 1,136,000,000 950,739,500 83.69%
Total Pagu Sekretariat KKI
69.69% 32,998,882,000 22,996,184,555
Dari Tabel di atas, terlihat untuk program penanganan kasus sebagaimana
disampaikan, hanya mampu menyelesaikan 31 Kasus dari 37 target
penanganan kasus. Namun bila dibandingkan dengan tahun 2014, terdapat
peningkatan capaian dari 33 target penanganan Kasus, hanya 28 kasus
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 42
yang terselesaikan. Hal ini memang dikarenakan sangat sulit mengukur
target kasus yang harus ditangani dalam 1 (satu) tahun.
Pada Renstra Kemenkes (2015-2019), KKI menetapkan target STR yang
diselesaikan ditahun 2015 sebanyak 20.000 STR, namun realisasinya
mencapai 25.246 STR dikarenakan banyaknya dokter/dokter gigi yang
melakukan Registrasi ulang sehingga melebihi target yang ditetapkan. Hal
ini sulit diprediksi, karena sampai saat ini masih banyak dokter/dokter gigi
yang belum melakukan registrasi ulang.
Untuk beberapa program lainnya cukup efektif dalam hal pencapaian hasil
kinerja walaupun terdapat beberapa output kegiatan yang penyerapan
anggarannya rendah. Seperti program kebijakan dan ketentuan KKI dapat
menyelesaikan 100% dari target dan anggaran hanya digunakan 66,96%
dari Pagu, hal ini disebabkan banyaknya kegiatan pertemuan diluar kantor
yang dirubah menjadi kegiatan yang dilaksanakan didalam kantor. Namun
demikian kualitas dari pencapaian kinerja juga perlu dilakukan evaluasi di
tahun-tahun berikutnya apakah dapat bermanfaat dan tepat sasaran. Selain
itu realisasi anggaran output kegiatan layanan perkantoran juga sangat
rendah, hanya mencapai 59,49%. Hal ini dikarenakan terdapat alokasi
penambahan honor Anggota KKI dan MKDKI yang belum dapat dibayarkan
karena masih menunggu diterbitkannya Perpres baru terkait Honorarium
Anggota KKI dan MKDKI.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 43
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Aset Barang Milik Negara yang menjadi Aset Sekretariat Konsil Kedokteran
Indonesia berdasarkan Neraca per 31 Desember 2015 sebagai berikut :
Tabel 11. Barang Milik Negara yang menjadi Aset Sekretariat Konsil
Kedokteran
AKUN NERACA JUMLAH
KODE URAIAN
117111 Barang Konsumsi 827.973.290
117113 Bahan untuk Pemeliharaan 0
117128 Barang Persediaan Laiinya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat
117.000
117131 Bahan Baku 95.000
131111 Tanah 25.747.940.000
132111 Peralatan dan Mesin 12.638.144.429
133111 Gedung dan Bangunan 35.124.395.400
134113 Jaringan 0
135121 Aset Tetap Lainnya 69.761.780
136111 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0
137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
(8.677.644.673)
137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
(1.752.965.860)
137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 0
162151 Software 291.005.000
162191 Aset Tak Berwujud Lainnya 2.826.167.520
166112 Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
266.935.000
169112 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yangtidak digunakan dalam operasi
(266.935.000)
JUMLAH 67.094.988.886
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 44
BAB IV
KESIMPULAN
aporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KKI Tahun 2015
disusun sesuai perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan
KKI selama tahun 2015, untuk disampaikan kepada Ketua KKI
dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan untuk menjadi informasi dan
mendapatkan tanggapan.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KKI tahun 2015 dapat
memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai realisasi pencapaian sasaran
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Sekretariat KKI dalam rangka
memfasilitasi penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang KKI.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator kinerja
Sekretariat KKI di tahun 2015, ada yang melebihi capaian dan ada juga yang
tidak mencapai target dari yang telah ditetapkan. Yaitu Jumlah penanganan
kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan dari 37
kasus yang di tergetkan hanya terrealisasi 31 Kasus yang terselesaikan yang
dikarenakan penyesuaian perubahan Perkonsil No. 20 Tahun 2014 Menjadi
Perkonsil No 32 Tahun 2015 berdampak pada proses penanganan kasus dan
ditahun 2015 banyak kasus yang memiliki tingkat kerumitan yang tinggi
sehingga tidak dapat diputuskan ditahun berjalan. Untuk jumlah Surat Tanda
Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan
tepat waktu dari 20.000 STR yang ditergetkan mampu terrealisasi hingga 25.246
STR, dikarenakan dokter/dokter gigi yang melakukan registrasi ulang ditahun
2015 melebihi angka dari yang diperkirakan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 45
Sedangkan untuk Kebijakan dan Ketentuan KKI pada tahun 2015 juga
melampaui target yang ditetapkan yaitu 7 regulasi dengan capaian 9 regulasi,
Dalam hal pengembangan media dan informasi, pelayanan perkantoran,
perencanaan anggaran, pembinaan dan evaluasi, pengadaan perangkat
komunikasi, serta pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran semuanya
memenuhi target yang ditetapkan semula. Di samping itu dalam rangka
peningkatan manajemen pengelolaan keuangan bersumber PNBP di tahun 2014
telah disertifikasi ISO 9001:2008 yang telah di resertifikasi di tahun 2015 dan
peningkatan layanan registrasi online yang cukup signifikan.
Beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan pencapain
indikator kinerja utama selama 2010-2015 antara lain : masih adanya perbedaan
persepsi di Institusi Pendidikan tentang STR dengan kewenangan internship dan
pelaksanaan internship itu sendiri, belum adanya perlindungan hukum bagi
peserta PPDS dan PPDGS dimana juga diketahui sebagian besar dari mereka
tidak melakukan registrasi ulang, adanya benturan kebijakan antar organisasi /
institusi terkait tentang pelaksanaan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat
kompetensi yang mempengaruhi kecepatan pengurusan STR, kurangnya
antisipasi dukungan dana dan sistem terkait dengan meningkatnya pengaduan
dari daerah, dan belum optimalnya pelaksanaan keputusan penegakkan disiplin
oleh instansi daerah, ketidaksamaan persepsi antar majelis terkait penerapan
regulasi KKI dalam hal penanganan kasus pelanggaran disiplin, dihapuskannya
biaya sidang walaupun belum diterapkannya remunerasi bagi anggota KKI dan
MKDKI. Usulan pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah koordinasi
dengan Institusi Pendidikan tentang pemberlakuan internship bagi lulusan
dokter, Perkonsil tentang Penerbitan STR untuk PPDS dan PPDGS untuk
melindungi legalitas para peserta didik, konsolidasi dengan organisasi profesi
dan institusi terkait tentang komitmen pelaksanaan kewenangan masing-masing
dan kesepakatan alur pelaksanaan registrasi, koordinasi dan advokasi dengan
Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan penegakkan disiplin, penambahan anggaran penanganan kasus di
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 46
daerah, kembali akan mengusulkan pembentukan MKDKI Propinsi, perbaikan
tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin, dan mempercepat usulan
remunerasi bagi Anggota KKI dan MKDKI.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 47
LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Sekretariat KKI Tahun 2015
2. Form Perjanjian Kinerja Sekretariat KKI Tahun 2015
3. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2015
4. Rencana Kerja Tahunan tahun 2015
5. Form Pengukuran Kinerja Kegiatan 2015