perubahan rencana strategis - e …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/116_inspektorat...

i

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami

dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Strategis Inspektorat

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah tahun 2016 – 2021 dan juga merupakan dokumen

perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima ) tahun yang memuat tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsi Inspektorat. Disamping itu juga bertujuan untuk memberikan umpan

balik (feed back) yang dapat digunakan pimpinan untuk meningkatkan

kualitas pengambilan keputusan.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan instrumen untuk melakukan

kontrol sebagai pedoman umum dan arahan bagi segenap pimpinan dan

jajaran personil di Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan

tanggungjawabnya dalam penyusunan berbagai kebijakan yang berhubungan

dengan proses perencanaan.

Akhir kata, dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak

yang berkepentingan, khususnya bagi seluruh jajaran di Inspektorat Daerah

sehingga mempunyai komitmen yang tinggi dalam upaya melakukan

perbaikan kualitas pelayanan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi

dan memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini diucapkan terima

kasih serta disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Wonosari,

INSPEKTUR DAERAHKABUPATEN GUNUNGKIDUL

Drs. SUJARWO, M.Si.NIP. 19660425 199102 1 001

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL iKATA PENGANTAR iiDAFTAR ISI iiiDAFTAR TABEL ivDAFTAR GAMBAR vBAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 11.2. Landasan Hukum 21.3. Maksud dan Tujuan 31.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH 62.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah6

2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah 82.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah 102.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Inspektorat Daerah14

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 163.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah16

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Terpilih

17

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra InspektoratDaerah

18

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis

19

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 19

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 204.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Inspektorat Daerah20

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerahdengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

23

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANINSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

26

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 33

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 42

BAB VIII PENUTUP 43

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Kualifikasi Personil 9Tabel 2.2 Kondisi Anggaran 9Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah 11Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat

Daerah dalam kurun waktu tahun 2011-201512

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritasdan Sasaran Pembangunan Daerah

16

Tabel 4.1 Tujuan Indikator dan Target Tujuan InspektoratDaerah Tahun 2016 – 2021

21

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat DaerahKabupaten Gunungkidul

22

Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PelayananInspektorat Daerah

24

Tabel 4.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama 25Tabel 5.1 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator

Sasaran Inspektorat Daerah30

Tabel 5.2 Penentuan Strategi 31Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 32Tabel 6.1 Program, Kegiatan, dan Anggaran Inspektorat Daerah

Tahun 201634

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,dan Pendanaan Indikatif Inspektorat DaerahTahun 2016 – 2021

36

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah MengacuTujuan dan Sasaran RPJMD

42

iv

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1. Dokumen Perencanaan 2GAMBAR 2.1. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah 7

1

Lampiran XXIIPERATURAN BUPATI GUNUNGKIDULNOMOR TAHUN 2017TENTANGPERUBAHAN ATAS PEATURANBUPATI GUNUNGKIDULNOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANGRENCANA STRATEGIS PERANGKATDAERAH TAHUN 2016-2021

RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT DAERAH

TAHUN 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 5 (lima)

tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Dalam

penyusunannya, Renstra Inspektorat berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga Inspektorat Daerah harus mampu

untuk menterjemahkan visi, misi serta agenda RPJMD berikut strategi,

kebijakan, dan capaian program dalam RPJMD. Renstra Inspektorat selanjutnya

dijabarkan menjadi dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja

(Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcomes) perlu adanya

sinkronisasi antara program dan kegiatan yang berfokus pada program prioritas

guna mendukung pencapaian kinerja.

Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan

dokumen-dokumen perencanaan lainnya :

a. Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah dengan RPJMD Kabupaten

Gunungkidul

2

Dalam penyusunannya Renstra Inspektorat Daerah berpedoman pada RPJMD

sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan:

1) Renstra Inspektorat Daerah sebagai dokumen teknis yang merupakan

penjabaran RPJMD.

2) Renstra Inspektorat Daerah memuat arah kebijakan teknis dan indikasi

rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas

pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Inspektorat

Daerah dan berkoordinasi dengan Bappeda.

b. Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah dengan Renja Inspektorat Daerah

Kabupaten Gunungkidul

Renstra Inspektorat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah yang nantinya akan digunakan

sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah

pada setiap Tahun Anggaran.

Gambaran keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut terlihat seperti

pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1Dokumen Perencanaan

RPJPNASIONAL

RPJMNASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJPDAERAH

RPJMDAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMANRKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNANRAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRASKPD5 TAHUN

RENJASKPD

PEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

RPJPNASIONAL

RPJMNASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJPDAERAH

RPJMDAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMANRKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNANRAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRASKPD5 TAHUN

RENJASKPD

PEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021 disusun

berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakara, jo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015;

3

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga

Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 tahun 2012 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana

Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2017;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Inspektorat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Daerah adalah:

1. Sebagai penjabaran tujuan dan sasaran dan misi Inspektorat Daerah

Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama lima

tahun yang akan datang dalam rangka mendukung pelaksanaan visi,

misi dan program Kepala Daerah;

2. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi seluruh stakeholder di

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021 adalah:

1. Memberikan pedoman dan arah bagi setiap elemen dalam tubuh

Inspektorat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi serta program

yang telah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan

dan sasaran serta Program Kepala Daerah;

4

2. Koordinasi antar aparat pengawasan melalui penyusunan rencana

kerja dalam menjalankan fungsi pengawasan internal;

3. Sebagai instrument pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program

kerja pengawasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah

2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Inspektorat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Inspektorat Daerah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

dan kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Inspektorat Daerah

5

3.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan salah satu SKPD di lingkup Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah

sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Sedangkan

pengawasan dalam manajemen pemerintahan diarahkan untuk

menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas

tujuan yang akan dicapai organisasi. Tugas dan fungsi Inspektorat Daerah

sesuai dengan peraturan perundangan tidaklah bersentuhan langsung

dengan pelayanan umum kepada masyarakat, namun secara tidak langsung

ikut mendorong pelayanan menjadi lebih transparan, responsif, dan

akuntabel.

Tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sesuai

dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat

Daerah adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas

Tugas Inspektorat Daerah adalah melaksanakan pembinaan dan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan

tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

2.1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Inspektorat Daerah

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) perumusan kebijakan umum di bidang pengawasan;

2) perumusan perencanaan program pengawasan;

3) perumusan kebijakan teknis dan pengawasan;

4) pelaksanaan pengawasan Perangkat Daerah dan Pemerintahan

Desa;

5) pelaksanaan pengujian dan penilaian laporan perangkat daerah;

6) pengusutan kebenaran laporan dan/atau pengaduan terhadap

penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan aparatur,

keuangan, prasarana, sarana, dan ketatalaksanaan;

7) penyampaian saran tindakan preventif dan/atau represif

berdasarkan hasil pemeriksaan;

8) pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;

7

9) pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan

petunjuk operasional pengawasan; dan

10) pengelolaan ketatausahaan Inspektorat.

2.1.3 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

1) Unsur Pimpinan yaitu Inspektur Daerah

2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Sekretariat yang

dipimpin oleh Sekretaris dan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :

Sub Bagian Umum;

Sub Bagian Perencanaan;

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3) Unsur pelaksana, yaitu:

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Umum, Inspektur

Pembantu Bidang Pemerintahan Desa, Inspektur Pembantu

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Inspektur Pembantu

Bidang Perekonomian.

Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor) dan Pejabat

Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

8

2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah

Dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat

Daerah didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 49 orang.

2.2.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Inspektorat Daerah sampai dengan saat ini didukung sejumlah 49

orang yang terdiri dari : 22 orang auditor definitif, 4 orang Pejabat

Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), dan 4 orang

Inspektur Pembantu, serta kesekretariatan terdiri dari 1 orang

Sekretaris dan 3 orang Kepala Sub Bagian dengan staf sebanyak 14

orang.

Adapun kondisi sumber daya manusia yang ada sebagai berikut :

1) Berdasarkan Golongan/Ruang Kepangkatan :

No. Golongan Ruang Jumlah Keterangan1.2.3.4.

Golongan IVGolongan IIIGolongan IIGolongan I

133420

---

2) Berdasarkan Jenjang Eselon :

No.

StatusKepegawaian Jumlah Keterangan

1.2.

3.4.

Eselon II.bEselon III.a

Eselon IV.aPNS non Eselon

15

340

InspekturSekretaris, dan 4 (tiga)Inspektur Pembantu3 (tiga) Kepala Sub BagianAuditor, P2UPD dan Staf

3) Berdasarkan Jabatan

No. Jabatan Jumlah Keterangan1.2.3.4.5.6.7.8.9.

InspekturSekretarisInspektur PembantuKepala Sub BagianAuditor MadyaAuditor MudaAuditor PertamaP2UPDStaf

1143697414

---------

4) Berdasarkan Pendidikan

No. Jenjang Pendidikan Jumlah Keterangan1.2.3.4.5.

S2S1D3SLTASLTP

1229260

-----

9

Data kualifikasi personil Inspektorat Daerah secara lengkap dapat

dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1Data Kualifikasi Personil

NO URAIANKUALIFIKASI PENDIDIKAN KUALIFIKASI GOLONGAN

SD SMP SMA D3 S1 S2 S3 GOL.I

GOL.II

GOL.III

GOL.IV

1. PejabatStruktural - - - - 3 6 - - - 3 6

2. PejabatFungsional - - - - 20 6 - - - 19 7

3. Staf - - 6 2 6 - - - 2 12 -

Sumber Data : Sub Bagian Umum Inspektorat Daerah

2.2.3 Kondisi Anggaran.

Sumber dana untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagai

lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang

pengawasan, kondisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana

Inspektorat Daerah yang tersedia masih kurang untuk melaksanakan

tugas operasional.

Sebagai gambaran, berikut kondisi anggaran Inspektorat Daerah

Kabupaten Gunungkidul dalam 5 tahun terakhir seperti berikut :

Tabel 2.2Kondisi Anggaran

No TahunAnggaran Program Kegiatan

Besarnya AnggaranBelanja Tidak

Langsung Belanja Langsung Jumlah

1.2.3.4.5.6.

201120122013201420152016

7789107

333038414034

2.204.956.844,902.415.161.108,602.419.413.643,272.608.898.438,122.841.069.089,001.854.934.000,00

832.965.000,00747.957.000,00

1.553.814.500,001.601.957.500,001.650.626.000,003.266.586.237,73

3.037.921.844,903.163.118.108,603.973.228.143,274.210.855.938,124.491.695.089,005.121.520.237,73

Sumber Data : DPPA Inspektorat Daerah

2.2.4 Sarana dan Prasarana1) Gedung Kantor

Prasarana berupa bangunan gedung kantor :

a. Ruang Inspektur dan Ruang tamu

b. Ruang Inspektur Pembantu

c. Ruang Sekretaris

d. Ruang Sekretariat (Tata Usaha)

e. Ruang Rapat/Pertemuan

f. Ruang Konsultasi

g. Ruang Auditor

10

h. Kamar Mandi/WC

i. Gudang

j. Halaman Parkir Kendaraan

k. Halaman Upacara (apel pagi/sore)

2) Sarana Transportasi

Sarana transportasi yang digunakan untuk operasional/

pemeriksaan sebagai berikut :

a. Kendaraan dinas roda 4 (empat) : 7 (tujuh) unit

b. Kendaraan dinas roda 2 (dua) : 8 (delapan) unit

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat capaian kinerja instansi secara

keseluruhan adalah dengan melihat tingkat pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan. Indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan pada dasarnya

diambil dari indikator outcome dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan kata lain tingkat capaian kinerja instansi keseluruhan sebenarnya

merupakan cermin dari keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan semua

kegiatan.

Program dan kebijakan yang ada pada dasarnya merupakan suatu cara

untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan

yang ditetapkan adalah merupakan penjabaran dari program yang telah termuat

dalam Renstra. Dalam hal mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan,

Inspektorat Daerah telah menetapkan program-program dan kegiatan. Adapun

program-program tersebut dijabarkan dalam suatu bentuk kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Program prioritas Inspektorat yang mendukung RPJMD Kabupaten

Gunungkidul hanya 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah,

sedangkan pendukung program prioritas terdiri dari 6 (enam) program sebagai

berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran;

3) Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur;

4) Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah;

5) Program Peningkatan Kualitas Perencanaan;

6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra

periode sebelumnya seperti tersaji pada tabel 2.3 berikut ini:

11

Tabel 2.3PENCAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDULTAHUN 2010-2015

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan FungsiSKPD

Target Renstra SKPD tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Tertindaklanjutinya hasil pemeriksaan reguler,kasus, khusus dan TGR 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Terdata dan teratasinya permasalahan hasilpemeriksaan yang sudah dan belumditindaklanjuti

70% 85% 85% 100% 100% 70% 85% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Terdata dan terpecahkannya permasalahan yangdihadapi dalam pelaksanaan tindaklanjut hasilpemeriksaan 70% 85% 85% 100% 100% 70% 85% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Terdatanya hasil pemeriksaan sebagai bahanrakornis dan rakorwas serta terealisasinyaprogram dan kegiatan pengawasan tahunberikutnya

85% 85% 85% 100% 100% 85% 85% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Tertingkatnya pengetahuan aparat pengawasan70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Tertingkatnya sarana dan prasarana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%7 Terdatanya keberhasilan dan kegagalan kinerja

dan SAKIP instansi sebagai bahan perbaikantahun berikutnya

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Tertindaklanjutinya Instruksi Umum dan khusus(Inpres 5 Tahun 2004) 70% 70% 85% 100% 100% 70% 70% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

IKU berdasarkan Renstra Perubahan

1 Persentase Penurunan Nilai Temuan - - - 30% 30% - - - 25% 30% - - - 83,3% 100%

12

Anggaran dan realisasi pendanaan Inspektorat Daerah dalam kurun waktu tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Daerah

PROGRAM dan KEGIATAN **)Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke- Rata2 Pertumbuhan

1 2 3 4 5 (sudah) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

PROGRAM :PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANKEGIATAN :a) Penyediaan jasa surat menyurat 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2,220.000 2.100.000 2.100.000 2.`00.000 2.100.000 2.220.000 - 100% 100% 100% 100% 96,67% 79,17%b) Penyediaan jasa komunikasi SDA & Listrik 42.000.000 42.000.000 42.000.000 49.200.000 48.600.000 29.158.028 30.445.399 36.722.317 39.682.980 40.385.333 - 44,23% 53,52% 43,44% 55,88% 13,06% 4,24%

c) Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional - 4.342.500 4.342.500 7.000.000 8.000.000 - 2.196.300 2.847.800 4.786.500 3.415.000 - 100% 100% 100% 100% 4,33% 20,67%d) Penyediaan jasa administrasi keuangan 21.300.000 21.300.000 19.500.000 19.800.000 19.800.000 21.300.000 21.300.000 19.500.000 19.800.000 19.800.000 - 84,86% 96,58% 100% 100% 2,10% 48,65%e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.700.000 12.000.000 22.000.000 21.000.000 20.500.000 9.700.000 12.000.000 20.958.000 18.799.500 17.244.000 - 100% 100% 100% 100% 15,42% 36,25%f) Penyediaan ATK 10.000.000 11.000.000 15.000.000 15.000.000 12.000.000 10.000.000 11.000.000 15.000.000 15.000.000 12.000.000 - 100% 100% 99,90% 98,08% 16,40% 38,09%

g) Penyediaan barang cetak dan penggandaan 12.000.000 13.000.000 16.000.000 19.000.000 16.800.000 12.000.000 13.000.000 16.000.000 19.000.000 16.800.000 - 96,90% 97,84% 100% 98,59% 24,43% 24,19%h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.000.000 58.600.000 80.100.000 103.000.000 7.000.000 3.000.000 57.330.000 71.835.000 98.267.500 6.739.025 - 100% 100% 100% 100% 0,00% 25,00%i) Penyediaan peralatan rumah tangga - 3.000.000 4.000.000 4.000.000 - - 3.000.000 4.000.000 4.000.000 - - 100% 100% 100% - 0,00%i) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per-UU 2.880.000 4.380.000 5.600.000 6.080.000 7.600.000 2.760.000 4,260.000 5.480.000 5.409.000 6.855.000 - 99,65% 87,98% 97,91% 95,83% 18,67% 38,90%j) Penyediaan makanan dan minuman 5.000.000 6.500.000 11.875.000 16.995.000 16.995.000 4.360.000 4.300.000 8.562.500 10.575.000 15.725.000 - 45,25% 79,58% 62,94% 40% 11,24% 23,01%k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 23.450.000 28.400.000 55.060.000 56.750.000 59.660.000 23.276.600 20.338.600 33.480.000 41.324.200 51.743.459 - 82,30% 80,51% 90,41% 59,27% 20,53% 36,99%l) Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran - - - - 21.900.000 - - - - 21.900.00 - 100% 53,85% - - 0,00% 36,54%PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURb) Pengadaan mebelair - - - 36.500.000 - - - - 14.360.000 - - 61,29% 94,77% 89,38% 94,83% 29,64% 20,72%c) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 3.000.000 3.000.000 50.030.000 60.000.000 119.250.000 3.000.000 3.000.000 49.676.000 56.228.890 108.936.532 - 100% 98,98% 98,64% 99,52% 11,10% 7,01%

d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 50.027.000 69.110.000 111.250.000 127.150.000 - 50.026.960 69.109.692 111.237.143 127.091.926 - - - - 94,29% 85% 17,86% 25,00%e) Pemeliharaan rutin/berkala perlangkapan gedung 2.000.000 2.400.000 - 3.000.000 - 2.000.000 1.950.000 - 2.940.000 - 100%

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATURa) Bimbingan teknis implementasi Peraturan -undanganPerundang 14.560.000 53.550.000 125.650.000 59.400.000 77.700.000 14.560.000 14.976.000 65.005.000 22.070.000 40.640.000 100% 100% 89,53% 70,24% 13,50% 35,31% 43,18%b) Penilaian Angka Kredit 8.000.000 10.050.000 10.000.000 11.000.000 16.400.000 7.945.000 9.395.000 9.800.000 10.600.000 13.551.100 99,31% - - - 100% 100,00% 0,00%c) Penyusunan Analisis Beban Kerja - - 3.275.000 - - - 3.050.000 - - - - - - - - -d) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - 3.360.000 - - 4.700.000 - 3.290.000 - - 4.700.000PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANa) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 1.000.000 1.000000 1.500.000 1.500,000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500,000 1.000.000 100% - 100% 90% 12,50% 25,00%

realisasi kinerja SKPDb) Penyusunan laporan keuangan semesteran 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 100% 92,75% 100% 98% 18,75% 43,26%c) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2.000.000 2.000.000 2.420.000 2.500.000 800.000 2.000.000 2.000.000 2.420.000 2.500.000 800.000 100% 63,67% 100% 100% 8,33% 23,82%d) Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ 3.250.000 3.500.000 8.200.000 10.200.000 4.200.000 3.250.000 3.500.000 8.200.000 10.200.000 4.200.000 100% - 100% 86,45% 8,28% 25,00%

13

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)PENINGKATAN KWALITAS PELAYANAN PUBLIKa) Penyusunan Renstra 2.000.000 - - 5.050.000 525.000 2.000.000 - - 4.900.000 525.000 - - - 99,60% - 25,00% 25,00%b) Penyusunan Renja 1.500.000 2.250.000 2.800.000 5.100.000 3.900.000 1.500.000 2.250.000 2.800.000 5.100.000 3.900.000 - - - 99,60% 100% 10,00% 25,00%c) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program 9.125.000 9.750.000 11.042.000 12.000.000 6.825.000 9.125.000 9.680.000 10.742.000 10.915.000 6.685.000 - 73,58% 76,14% 92,88% 100% 19,37% 8,38%d) Pengendalian Internal SKPD - - - 6.325.000 2.575.000 - - - 6.325.000 2.575.000 - - - - - - - - -e) Monev PMP – RB - - 49.795.000 31.400.000 - - - 35.466.700 26.379.346 - - - - - - -f) Penyusunan Sntandar Operating Procedure - 3.975.000 6.250.000 - - - 3.975.000 5.665.000 - - -g) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat - 3.000.000 - - - - 3.000.000 - - - - - - - - --

PENINGKATAN SITEM PENGAWASAN INTERNAL DANPENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDHa) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 253.440.000 316.000.000 365.500.000 365.500.000 607.925.000 202.165.000 292.020.000 299.402.500 283.084.500 485.025.000 - 85,80% 97,86% 99,60% 86,80% 6,70% 13,52%b) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan 60.300.000 60.300.000 60.300.000 54.325.000 86.183.500 60.300.000 46.900.000 22.780.000 43.675.000 75.451.000 - 75,64% 77,19% 95,93% 100% 28,06% 3,02%

Pemerintah Daerahc) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan 46.500.000 30.550.000 42.437.500 42.437.500 35.975.000 42.850.000 21.725.000 41.537.500 42.250.000 31.400.000 - - 91,60% 98,90% - 0,69% 1,03%d) Tindak lanjut temuan hasil pengawasan eksternal - 60.875.000 43.605.000 45.600.000 38.225.000 - 39.090.000 34.772.500 43.165.000 37.080.000d) Inventarisasi temuan pengawasan 33.700.000 42.040.000 78.330.000 81.502.500 60.082.500 31.050.000 37.745.000 61.839.400 65.783.500 50.904.500 - 66,14% 66,06% 88,37% 84,97% 1,89% 0,55%e)Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 60.000.000 69.300.000 79.500.000 79.500.000 58.910.0000 60.000.000 64.935.000 63.485.000 66.660.000 58.910.0000 - 82,04% 96,39% 96,47% 94,01% 0,77% 9,26%f) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 27.000.000 61.150.000 89.187.500 43.900.000 97.192.500 7.487.600 46.200.000 54.682.500 35.665.000 74.744.750 - 80,46% 66,21% 76,54% 78,15% 34,61% 22,80%g) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 21.750.000 28.600.000 25.600.000 25.600.000 13.300.000 21.750.000 28.200.000 24.400.000 23.725.000 13.300.000 - 91,47% 96,92% 97,61% 95,40% 9,26% 20,24%h) Reviuw laporan keuangan daerah 6.875.000 6.875.000 6.575.000 26.910.000 26.010.000 6.875.000 6.875.000 6.575.000 22.060.000 22.462.500 - - 80,42% 98,46% 100% 20,40% 1,29%i) Peningkatan Sistem Pengendalain Internal 60.875.000 40.450.000 46.410.000 39.090.000 34.150.000 39.789.200PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMDAa) Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar daerah - - 36.910.000 37.710.000 25.525.000 - - 16.505.000 29.290.000 22.895.000 - - 89,99% 74,93% 85,35% 42,62% 33,60%PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGAPEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

a) Pelatihan pengembangan tenaga pengawasan 14.560.000 14.560.000 23.170.000 11.447.500 30.637.500 14.060.000 14.110.000 20.873.000 11.197.500 30.637.500 96,57% 96,91% 90.09% 97,82% 85,55% 54,34% 45%OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI

a) Penyusunan sistem informasi layanan publik - - 49.650.000 49.650.000 11.500.000 - - 49.286.500 49.286.500 11.500.000 - - 2,42% 99,27% 99,27% 90.23& 87%

14

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Analisis strategis dalam rangka menentukan tantangan dan peluang

dalam meningkatkan pelayanan SKPD dibagi dua yaitu lingkungan internal

dan lingkungan eksternal. Pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan

(faktor internal) lebih mudah dibanding mengidentifikasikan faktor ekternal

terutama merumuskan ancaman.

Lingkungan internal terdiri dari kekuatan (strengths) dan kelemahan

(weaknesses). Kekuatan yaitu faktor-faktor yang ada dalam organisasi yang

bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan dalam

organisasi, sedangkan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi

masalah di dalam organisasi.

Pada dasarnya, Inspektorat Daerah mempunyai banyak hal yang apabila

didayagunakan secara maksimal akan menjadi faktor pendukung pencapaian

tujuan organisasi yaitu :

1. Kode Etik dan Standar Kerja yang Jelas

Beberapa standar kerja Inspektorat Daerah antara lain Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Tahun 2017, Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional

Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kabupaten

Gunungkidul. Standar kerja disusun untuk menjaga agar kualitas hasil

pengawasan tidak mengalami penurunan.

2. Pembagian Kerja yang Jelas

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan

Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT) serta Surat Tugas sebagai

aplikasi program kerja Inspektorat Daerah merupakan sejumlah ketentuan

mengenai pembagian kerja.

Kejelasan pembagian kerja mempunyai beberapa keuntungan antara lain;

setiap pegawai dapat memperiapkan diri dan menentukan target-target

keberhasilan kerjanya masing-masing, tugas-tugas yang bersifat kerja sama

tim dapat dikoordinasikan jauh sebelumnya, kemungkinan keterlambatan

penyelesaian suatu pekerjaan dapat diminimalisir dan yang paling penting

adalah menghindari pelemparan tanggung jawab.

3. Piagam Audit (Audit Charter)

Hal-hal yang menjadi masalah bagi Inspektorat Daerah yaitu :

1. Tidak berwenang menjatuhkan sanksi terhadap obyek pemeriksaan yang

tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Kewenangan yang tidak dimiliki adalah menjatuhkan sanksi secara

langsung terhadap obyek pemeriksaan yang tidak melaksanakan tindak

15

lanjut hasil pemeriksaan. Dalam keadaan tertentu Inspektorat Daerah

dapat bekerjasama dengan institusi lain seperti Sekretaris Daerah,

Bupati/Wakil Bupati untuk mengoptimalkan tindak lanjut guna perbaikan

kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang lebih baik.

2. Prasarana dan sarana kerja yang belum memadai.

Selain belum mencukupinya sumber daya manusia, kondisi sarana dan

prasarana kerja yang tidak sebanding dengan beban kerja, dan secara

umum belu mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, seperti

kendaraan operasional, ruang kerja, ruang dokumen/arsip yang masih

terbatas, dan alat penguji/pendukung pemeriksaan.

Sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005 –

2025, Inspektorat Daerah berfokus pada misi untuk peningkatan tata

kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas KKN. Hal

tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Inspektorat Daerah

sebagai pembantu Bupati di Bidang Pengawasan. Jika dilihat dari berbagai

permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dalam

pelaksanaan/pencapaian misi tersebut terdapat beberapa permasalahan

yang menjadi penghambat.

Beberapa permasalahan tersebut adalah ;

1) Belum semua aparatur pengawasan memiliki kompetensi yang sesuai

dengan bidang tugasnya;

2) Perlu adanya perubahan paradigma pengawasan dengan

mengedepankan pembinaan dan perbaikan kerja;

3) Sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan yang belum memadai

dan mencukupi; dan

4) Belum berfungsinya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di setiap OPD

yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.

16

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Inspektorat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas

internal, Inspektorat Daerah menghadapi beberapa permasalahan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi RPJPD yang telah dirumuskan, sebagaimana

tersebut di bawah ini :

Kondisi :

1) Masih kurangnya produktifitas dan efisiensi dalam pengelolaan urusan

pemerintahan;

2) Belum efektifnya pengawasan melekat;

3) Kecenderungan pelanggaran disiplin aparatur daerah dari tahun ke tahun

meningkat; dan

4) Masih kurangnya pengertian masyarakat dalam masalah hukum.

Permasalahan :

1) Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel,

dan partisipatif;

2) Kualitas sumber daya manusia pemerintah belum merata sehingga terjadi

penumpukan pekerjaan pada satu personil;

3) Sistem pembinaan PNS belum memadai dan kinerja PNS belum maksimal;

4) Kompetensi pegawai belum sesuai dengan formasi jabatan; dan

5) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas

internal terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi ketika

mengemban tugasnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD yang

telah dirumuskan. Hal tersebut seperti dikemukakan di bawah ini :

Tabel 3.1.Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas

dan Sasaran Pembangunan Daerah

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah(1) (2) (3) (4)

1 Belum optimalnyapelaksanaan pemerin-tahan yang transparan,akuntabel, danpartisipatif

Tindak lanjut atastemuan belum optimalditanggapi oleh SKPD

-Tidak ada sanksi yangtegas terhadappengelolaan kinerja;

-Temuan yang berulang(seperti barang daerah,pengadaan barang danjasa);

-Kesulitan reviu dokumenperencanaan karenadokumen tidak seragamformatnya

17

(1) (2) (3) (4)

2 Sumber daya manusiaaparatur daerah belumprofesional dan belummerata

Pelaksanaan Diklatyang terbatas

Jadwal Diklat tergantungdari Pusdiklat Jakarta

3 Masih kurangnyaproduktivitas dan efisiensidalam pengelolaanurusan pemerintahan

Kesenjangan antaraperencanaan danpelaksanaanpemeriksaan

Hard and soft controll ataskompetensi dan integritasyang perlu ditingkatkan

4 Belum efektifnya sistempengendalian internalpemerintah

Pelaksanaan sistempengendalian internallebih bersifat formalitas

Pengendalian internalpemerintah belumdipahami maksimal

5 Masih kurangnyakesadaran masyarakatdalam masalah hukumdan aturan perundang-undangan

Masyarakat kurangpeka terhadap hukum.

Kurangnya sosialisasikepada masyarakat

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul DHAKSINARGHA

BUMIKARTA merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa

ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul

menjadi Daerah yang subur dan makmur, dalam rangka mencapai HAMEMAYU

HAYUNING BAWANA, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai

kehidupan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya.

Berlandaskan filosofi Kabupaten Gunungkidul, Visi sebagai suatu pernyataan

yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan

organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen

serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam

pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Adapun rumusan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 - 2021

adalah “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang

terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju,

mandiri, dan sejahtera tahun 2021”

Sebagai bagian dari penggunaan pendekatan politik dalam perencanaan

pembangunan daerah, maka rumusan tujuan dan sasaran disesuaikan Visi

Misi Kepala Daerah dalam rangka memberikan kemudahan bagi

penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, sesuai, dan selaras dengan

isi substansinya, maka misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul

tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1) Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang baik (Good Governance).

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

3) Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

4) Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

18

5) Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang

kondusif

6) Meningkatkan Pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara

berkelanjutan

Dari keenam misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

2016-2021 tersebut, misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat

Daerah adalah ; “Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang baik (Good

Governance)”.

Hal tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh

Inspektorat Daerah sebagai pembantu Bupati di Bidang Pengawasan.

Kemudian jika dilihat dari berbagai permasalahan yang telah dikemukakan di

atas, maka dalam pelaksanaan misi tersebut terdapat beberapa permasalahan

yang menjadi penghambat pencapaiannya.

Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut;

1) Kompetensi aparat pengawasan yang terus ditingkatkan sesuai dengan

perkembangan tugas yang diembannya.

2) Perlu adanya perubahan paradigma pengawasan dengan mengedepankan

pembinaan dan perbaikan kinerja.

3) Sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan yang belum memadai dan

mencukupi.

4) Kondisi pendanaan yang belum memadai dan mencukupi.

5) Belum berfungsinya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di setiap SKPD yang

menyebabkan terjadi penyimpangan.

Disamping berbagai permasalahan terdapat pula beberapa faktor

pendorong dalam mewujudkan visi dan misi Daerah sebagai berikut:

1) Aparat pengawasan yang telah mempunyai sertifikasi sesuai kompetensi di

bidang pengawasan.

2) Diberlakukannya Undang-Undang tentang SPI yang mendukung

perubahan paradigma pengawasan.

3) Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pengawasan Insternal lain baik

antar Kabupaten/Kota maupun Pusat.

4) Perkembangan teknologi yang memungkinkan untuk mendapatkan

berbagai informasi yang mendukung tugas di bidang pengawasan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Inspektorat Daerah

Dalam penyusunan Renstra Inspektorat ini mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul

tahun 2016-2021. Pada bagian ini akan sedikit dibahas mengenai hubungan

Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi yang berkaitan dengan

tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah. Meskipun pada dasarnya

Inspektorat Daerah bernaung di bawah Kementerian dalam Negeri seperti

19

halnya SKPD lain di Pemerintah Daerah akan tetapi Inspektorat Daerah lebih

banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BPKP.

Hal tersebut disebabkan karena BPKP merupakan Instansi Pembina

Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Sehingga muncul beberapa permasalahan

karena perbedaan standar pengawasan yang diterapkan oleh BPKP agak

berbeda dengan standar dari Kementerian Dalam Negeri. Oleh karenanya,

Inspektorat Daerah memakai standar dari BPKP maupun standar Departemen

Dalam Negeri dengan menyesuaikan kebutuhan. Meskipun demikian terdapat

pula keuntungan yang diperoleh yaitu kualitas sumber daya pengawasan hasil

diklat BPKP mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang hampir setara dengan

kemampuan auditor BPKP.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang telah dikemukaan pada bagian sebelumnya bahwa tugas

pokok dan fungsi Inspektorat Daerah tidak berkaitan langsung dengan

pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dengan Rencana Tata Ruang dan

Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak secara langsung

berhubungan dengan tugas Inspektorat Daerah. Namun secara tidak langsung

Inspektorat Daerah juga bertugas mengawal penerapan RTRW dan dengan Perda

yang ditetapkan. Apabila arah penataan wilayah dan ruang menyimpang dari

Perda maka Inspektorat Daerah berkewajiban ikut serta dalam penegakan perda

bersama-sama dengan SKPD yang berhubungan langsung dengan RTRW

maupun kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis ini bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang akan

dihadapi oleh Inspektorat dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Analisis ini

juga berfungsi sebagai landasan untuk meletakkan kerangka tujuan dalam

mendukung pelaksanaan proses pembangunan di Kabupaten Gunungkidul,

sehingga diharapkan isu-isu strategis akan muncul dari hasil analisis yang

dilakukan.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu organisasi di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan tugas pokok dan fungsi

sebagai institusi pengawasan, mempunyai peran yang strategis dalam

mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, ekonomis,

akutabel dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Seperti yang

diuraikan dalam teori manajemen, peran pengawasan yang dimiliki Inspektorat

Daerah berfungsi mendorong kelancaran dan kecepatan pelaksanaan kegiatan

pemerintahan dan pembangunan serta mencegah tindakan penyalahgunaan

wewenang, pemborosan dan kebocoran keuangan Negara/Daerah.

20

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Peran Inspektorat sebagai institusi pengawasan sangat diperlukan

untuk mendorong setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul agar mentaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan

program dan kegiatannya, yang akan bermuara pada penegakan hukum di

Kabupaten Gunungkidul.

Selain penegakan hukum yang berkeadilan, masyarakat juga

menginginkan adanya pencegahan dan pemberantasan perilaku koruptif

aparat birokrasi. Sudah cukup banyak peraturan perundangan mengenai

pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan korupsi, sudah cukup

banyak lembaga dibentuk untuk memberantas korupsi, tetapi menurut

data-data yang ada, perilaku koruptif dalam penyelenggaraan

pemerintahan masih banyak terjadi. Oleh karenanya Pemerintah

menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas

kebijakan nasional dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah juga

berkomitmen secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahaan yang baik (good governance), dan melakukan tindakan-

tindakan konkret terhadap perilaku dan tindakan koruptif di segala sendi

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peningkatan peran pengawasan

dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat dalam

mengawasi kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik harus

semakin kritis terlebih pada tindakan yang mengarah adanya perilaku

koruptif ditingkatkan sehingga dapat mencegah dan memberantas perilaku

koruptif.

Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya

sekedar watch dog menjadi quality assurance, Inspektorat Daerah mau

tidak mau harus merubah paradigma pengawasannya dengan

mengedepankan pembinaan daripada memberikan vonis salah atau benar

kepada obyek pemeriksaannya. Inspektorat Daerah juga harus bisa

memberikan solusi dari permasalahan yang didapatkan pada saat

pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya berusaha

menemukan permasalahan yang ada serta mencari solusi yang terbaik bagi

keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan.

Setelah kondisi ideal di atas bisa terwujud, maka dampak yang

diharapkan adalah terciptanya akuntabilitas keuangan pada setiap SKPD

di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Akuntabilitas keuangan

yang dimaksud adalah tewujudnya pengelolaan keuangan Pemerintah

Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, tertib administrasi, transparan dan

21

terukur. Selain itu harapan yang tidak kalah pentingnya adalah

penggunaan atau pembelanjaan anggaran Pemerintah Daerah yang tepat

sasaran di masyarakat sebagai objek pembangunan. Sehingga dengan

akuntabilitas tersebut masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam

mengawasi penggunaan anggaran Pemerintah Daerah.

Tujuan utama dari kondisi-kondisi yang diharapkan tersebut adalah

aparat birokrasi yang bersih, profesional dan berdampak pada pelaksanaan

pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjadi lebih

berkualitas. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang

perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan visi, memecahkan

permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi dan

memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai.

Dalam hal akuntabilitas laporan keuangan tersebut masih

memerlukan perbaikan-perbaikan guna mencapai akuntabiltas yang

diharapkan. Akuntabilitas keuangan yang memadai dan dapat

dipertanggungjawabkan diharapkan menjadi salah satu alat bagi para

pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam mengawal dan

mengawasi penggunaan uang rakyat. Secara umum hasil pemeriksaan

masih mencerminkan kelemahan dalam pengelolaan asset, hal ini terkait

pada opini pemeriksaan BPK-RI. Selain itu, setiap SKPD diharapkan

menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara berjenjang sehingga

fungsi pengawasan melekat dalam pelaksanaan program dan kegiatan

dapat berjalan. Pengawasan berbasis SPI ini juga akan memudahkan

aparat pengawas dalam menilai kelemahan manajemen organisasi sehingga

akar permasalahan dapat segera diketahui. Kemudian dengan mengenali

permasalahan secara tepat maka diharapkan solusi yang ditawarkan pun

akan menjadi lebih tepat, sehingga fungsi Inspektorat Daerah dalam

pembinaan dan perbaikan sesuai amanat PP 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Internal dapat berjalan dengan baik.

Tabel 4.1.Tujuan Indikator dan Target Tujuan Inspektorat Daerah

No. TujuanIndikator

Tujuan

Kondisi

Awal

Renstra

(Tahun

2016)

Target Akhir

Periode

Renstra

(Tahun 2021)

1 Pengendalian Internal

terhadap tata kelola keuangan

Pemerintah Daerah meningkat

Tingkat

Maturitas SPIP

1,44 3,2

22

Tujuan jangka menengah Inspektorat daerah merupakan pernyataan

tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, melaksanakan

sasaran dan menangani isu strategis yang dihadapi. Tujuan dapat memberikan

gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Dalam upaya mendukung visi misi Kepala Daerah dan guna meningkatkan

mutu indikator kinerja agar lebih bersifat outcomes, Inspektorat Daerah

mengacu pada 1 (satu) sasaran yaitu “Meningkatnya Pengendalian Internal

terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah” yang ditetapkan menjadi

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah.

Bupati Gunungkidul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Keputusan Bupati

Gunungkidul Nomor 237/KPTS/2017 seperti pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 4.2INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sasaran StrategisIndikatorKinerjaUtama

Alasan/Penjelasan/Formulasi

Pengendalian Internalterhadap tata kelolakeuangan PemerintahDaerah meningkat

TingkatMaturitasSPIP

Rumus : menunjukkan tingkat maturitaspenyelenggaraan SPIP.Maturity Level penyelenggaraan SPIPadalah tingkat kematanganpenyelenggaraaan SPIP dalam mencapaitujuan pengendalian intern yang ditandaioleh eksistensi control design yang bersifathard control dan soft control.Interval skor Maturity Level SPIP dengankarakteristik sebagai berikut:Level 0 : jika skor kurang dari 1,0

(0 < skor < 1,0) tingkatmaturitas belum ada

Level 1 : jika skor 1,0 s/d kurangdari 2,0(1,0 ≤ skor < 2,0) tingkatmaturitas rintisan

Level 2 : jika skor 2,0 s/d kurangdari 3,0(2,0 ≤ skor < 3,0) tingkatmaturitas berkembang

Level 3 : jika skor 3,0 s/d kurangdari 4,0(3,0 ≤ skor < 4,0) tingkatmaturitas terdefinisi

Level 4 : jika skor 4,0 s/d kurangdari 4,5(4,0 ≤ skor < 4,5) tingkatmaturitas terkelola dan

terukurLevel 5 : jika skor antara 4,5 s/d 5,0

(4,5 ≤ skor ≤ 5) tingkatmaturitas optimum

23

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah dengan Tujuan dan

Sasaran RPJMD

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Secara rinci gambaran tujuan dan sasaran jangka menengah yang

akan dicapai Inpektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat

pada tabel berikut :

24

Tabel 4.3Tujuan dan Sasaran

Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah

No Tujuan Indikator tujuan

TargetKinerjaTujuantahunke 5

Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Pengendalian Internalterhadap tata kelolakeuangan PemerintahDaerah meningkat

TingkatMaturitas SPIP

3,2 Pengendalian Internalterhadap tata kelolakeuangan PemerintahDaerah Meningkat

Tingkat Maturitas SPIP 2 2,5 3 3,1 3,2

Persentase PD yang sudahmelakukan penilaian risikoterhadap kegiatan utama

50% 100% 100% 100% 100%

25

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya disajikan sasaran dan indikator kinerja utama InspektoratDaerah yang tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.4Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Indikator SasaranTarget Kinerja Sasaran pada Tahun ke-

Unit kerjapenanggungjawab

Keterangan/Rumus/Formula

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. PengendalianInternal terhadaptata kelolakeuanganPemerintahDaerah meningkat

1. Tingkat Maturitas SPIP 2 2,5 3 3,1 3,2 Inspektorat Daerah Tingkat maturitaspenyelenggaraan SPIPdalam mencapaitujuan pengendalianintern

2. Persentase PD yangsudah melakukanpenilaian risikoterhadap kegiatanutama

50 100 100 100 100 Jumlah PD yang sudahmelakukan penilaianrisiko terhadap kegiatanutama

26

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Perumusan StrategiRumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam

serangkaian kebijakan. Rumusan strategi sekaligus menunjukkan keinginan yang

kuat untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan.

Rumusan strategi terdapat parameter utama yang menunjukkan strategi tersebut

menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali

indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan

budaya “berpikir stratejik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju

pegelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel,

berkomitmen terhadap kinerja, dan dapat dikendalikan dan dievaluasi.

Kebijakan, program, dan kegiatan merupakan strategi dalam mewujudkan

tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut

dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat.

Adapun strategi yang digunakan antara lain :

1) Melakukan reviu terhadap laporan keuangan SKPD dan PPKD secara berkala

dengan sasaran yang ingin dicapai.

2) Melakukan audit keuangan secara profesional dan terprogram dengan sasaran

yang ingin dicapai sehingga pengelolaan dan pembelanjaan keuangan daerah

menjadi lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat

mengurangi terjadinya penyimpangan pembelanjaan keuangan daerah untuk

kepentingan pribadi maupun golongan.

3) Membangun komunikasi yang baik dengan obyek pemeriksaan sehingga dapat

tercipta hubungan yang baik antara aparat pengawas dan obyek pemeriksaan

dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

4) Mengadakan forum pembahasan temuan hasil pemeriksaan sebelum Laporan

Hasil Pemeriksaan diterbitkan.

5) Melakukan pengujian yang memadai terhadap pengawasan melekat yang telah

dilakukan oleh obyek pemeriksaan.

Sedangkan kebijakan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah

dalam periode Renstra tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pengawalan reformasi birokrasi.

2) Meningkatkan pemantauan pelaksanan, pencegahan dan pemberantasan KKN.

3) Meningkatkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

4) Mewujudkan aparat pengawasan yang semakin responsif terhadap pengaduan

masyarakat.

27

5) Meningkatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dimulai dari

peningkatan pengelolaan keuangan Desa, SKPD dan PPKD.

6) Mewujudkan belanja keuangan Pemerintah Daerah yang lebih terukur, tepat

sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

7) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan yang dapat diuji secara materiil

maupun formil.

8) Mewujudkan perubahan paradigma pengawasan menjadi quality assurance,

konsultan, dan katalisator pelaksanaan pembangunan.

Pada era transparansi dan demokrasi saat ini, penegakan hukum yang

berkeadilan merupakan dambaan dan tuntutan masyarakat demi mendorong

terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Salah satu metode yang digunakan dalam penyusunan Renstra Inspektorat

menggunakan metode analisis Strengths, Weakness, Oppurtunities and Threats

(SWOT) atau yang disebut juga Analisia Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan

Ancaman. Penggunaan metode ini nantinya akan menghasilkan Analisis dan

Pilihan Strategis (Strategic Analysis and Choices) yang dapat digunakan untuk

menentukan faktor penentu keberhasilan dan faktor ancaman kegagalan.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Secara garis besar, tinjauan internal bertujuan untuk memahami diri,

memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan

menjadi potensi modal untuk mencapai tujuan yang akan ditetapkan.

a) Kondisi Kelembagaan

Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011 mengenai kelembagaan maka struktur

organisasi Inspektorat Daerah berubah menjadi lembaga pengawasan

fungsional. Struktur organisasi tersebut menitik beratkan pada

pengembangan jabatan fungsional. Sehingga Inspektorat diharapkan

menjadi lembaga pengawasan yang lebih efektif, efisien dan professional.

b) Kondisi Sumber Daya Manusia

Berlandaskan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka

Kreditnya, maka keberadaan JFA telah memiliki legitimasi sebagai jabatan

pilihan yang perlu direspon secara positif. Sejalan dengan perubahan

lembaga pengawasan jumlah jabatan fungsional auditor perlu disesuaikan

dengan hasil analisa kebutuhan sebanyak 45 orang, sedangkan kondisi

yang ada sekarang sebanyak 22 auditor definitif dan 4 orang P2 UPD.

c) Kondisi Dana

Kondisi pendanaan untuk program dan kegiatan Inspektorat dalam kurun

waktu lima tahun yang lalu terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan,

namun grafiknya lebih banyak terjadi penurunan. Hal tersebut

28

dikarenakan kondisi APBD yang selalu meningkat akan tetapi

prosentasenya lebih kecil dari peningkatan belanja yang harus dikeluarkan

terutama untuk Belanja Pegawai.

d) Kondisi Sarana dan Prasarana

Sebagai Institusi pengawas yang sebagian besar tugasnya melakukan uji

lapangan terhadap hasil suatu program dan kegiatan SKPD, maka

Inspektorat memerlukan berbagai macam alat uji guna mendukung

ketugasan tersebut. Kondisi sarana prasarana yang dimiliki saat ini belum

cukup memadai dalam rangka memperoleh hasil uji yang valid dan dapat

dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan mobilitas yang sangat tinggi

karena obyek pemeriksaan mencakup seluruh wilayah Kabupaten

Gunungkidul memerlukan sarana transportasi yang layak. Sedangkan

kondisi sarana dan prasarana transportasi yang dimiliki saat ini belum

cukup memadai dibandingkan dengan beban kerja yang ada.

Dari perbandingan SDM, sarana dan prasarana dengan beban kerja yang

harus dilaksanakan masih membutuhkan tambahan sarana dan prasarana

seperti kendaraan dan alat uji pemeriksaan. Namun kendala tersebut tidak

membuat kinerja Inspektorat Daerah menjadi berkurang, tetapi dengan segala

daya dan upaya yang ada Inspektorat Daerah berusaha mengatasi kendala-

kendala tersebut.

Dari hasil analisis Internal dan kondisi dinamis yang berkembang saat ini

dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Inspektorat

sebagai berikut:

Kekuatan/Strength (S):

1) Peraturan perundangan yang mendukung legitimasi JFA sebagai aparat

pemeriksa sehingga menjamin profesionalisme dan independensinya.

2) Penambahan sumber daya pengawas baik dari rekrutmen CPNS maupun

Instansi lain yang berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi diatas standar

sehingga menjamin kualitas dan kemampuan aparat pengawas.

3) Komitmen Bupati dalam memberdayakan Inspektorat sebagai pembantu

pengawasan manajemen penyelenggaraan Pemerintahannya.

4) Kebijakan pengawasan yang lebih terarah dan berkesinambungan.

Kelemahan/Weakness (W):

1) Kinerja aparatur pengawasan yang masih perlu ditingkatkan.

2) Jumlah aparat pemeriksa yang belum sesuai dengan beban kerja.

3) Paradigma pengawasan sebagian auditor yang masih belum berubah.

4) Jabatan Fungsional Auditor belum merupakan jabatan yang dianggap

kompetitif.

5) Dana dan sarana prasarana yang belum memadai.

2. Lingkungan Eksternal

29

Tinjauan ekternal ini tidak lepas dari posisi Inspektorat sebagai Lembaga

Pengawasan Internal atau sebagai Pembantu Bupati di Bidang Pengawasan.

Inspektorat berperan dalam menjalankan fungsi kontrol dalam manajemen

penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peran yang diemban tidak main-main

karena jika fungsi Inspektorat Daerah dijalankan secara maksimal, maka akan

berguna untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah akan menjadi filter bagi tindakan

penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran keuangan daerah atau

secara umum meminimalisir terjadinya penyimpangan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Sehingga dapat menjamin pelaksanaan Pemerintahan

berjalan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis eksternal di atas dapat diambil beberapa kesimpulan

mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah sebagai

berikut:

Peluang/Opportunity (O) :

1) Ditetapkan dan diberlakukanya berbagai Peraturan perundang-undangan yang

mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan.

2) Perbedaan persepsi dan kurangnya komunikasi sehingga sering terjadi kesalah

pahaman antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan.

3) Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK setiap Tahun

Anggaran.

4) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Internal.

5) Meningkatnya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

pembangunan.

6) Meningkatnya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan

hukum.

Tantangan/Treathes (T) :

1) Perbedaan persepsi dan kurangnya komunikasi sehingga sering terjadi kesalah

pahaman antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan.

2) Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang baru sehingga

menyulitkan pelaksanaan dan pengawasannya.

3) Lingkup pemeriksaan yang belum sebanding dengan jumlah tenaga pemeriksa.

4) Sarana prasarana yang belum mendukung dengan kondisi geografis wilayah

pemeriksaan.

Strategi dan kebijakan dalam hal ini menjadi dasar perumusan kegiatan

Inspektorat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD sehingga menjadi rumusan

perencanaan komprehensif guna mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan

efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode SWOT

(kekuatan/strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan

tantangan (threats) sebagai berikut :

30

Tabel 5.1.Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran Inspektorat Daerah

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang :1) Ditetapkan dan

diberlaku-kanya berbagaiPeraturan perundang-undangan yangmendukung terwujudnyaakuntabilitas kinerjapeme-rintahan.

2) Pemeriksaan LaporanKeuangan PemerintahDaerah oleh BPK setiapTahun Anggaran.

3) Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 60Tahun 2008 tentangSistem PengendalianInternal.

4) Meningkatnya perhatiandan partisipasimasyarakat dalampenyelenggaraanpembangunan.

Tantangan :1) Perbedaan persepsi dan

kurangnya komunikasisehingga sering terjadikesalah pahaman antaraaparat pengawas denganobyek pemeriksaan.

2) Sering terjadi perubahanperaturan sehinggamenyulitkan pelaksanaandan pengawasannya.

3) Sarana prasarana yangbelum mendukung dengankondisi geografis wilayahpemeriksaan.

4) Perilaku koruptif yangbelum bisa dihilangkan dariaparatur penyelenggarapemerintahan.

Kekuatan :1) Komitmen Kepala Daerah

dalam memberdayakanInspektorat sebagaipembantu pengawasanmanajemenpenyelenggaraanpemerintahan.

2) Kebijakan pengawasanyang lebih terarah danberkesinambungan.

3) Peraturan perundanganyang mendukung legitimasiJFA sebagai aparatpemeriksa sehingga dapatmenjamin profesionalismedan independensinya.

Alternatif Strategi :1) Memantapkan standar

audit aparat pengawasanfungsional pemerintahdan SOP.

2) Menerapkan kode etikdan standar kerja yangjelas terhadap aparatpengawas sebagaipedoman dalampengawasan.

3) Menerapkan SPIP secaraoptimal.

Alternatif Strategi :1) Perlu adanya perubahan

paradigma pengawasandengan mengedepankanpembinaan dan perbaikankerja.

2) Menambah sarana danprasarana untukmemperlancar pemeriksaan.

3) Membuka klinik konsultasi.

Kelemahan :1) Kinerja aparatur

pengawasan yang masihperlu ditingkatkan.

2) Jumlah aparat pemeriksayang belum sesuai denganbeban kerja.

3) Paradigma pengawasansebagian auditor yangmasih belum berubah.

4) Jabatan Fungsional Auditorbelum merupakan jabatanyang dianggap kompetitif

Alternatif Strategi :1) Mengoptimalkan

penguasaan terhadapperaturan yangmendukung programpemerintah daerah.

2) Meningkatkan kualitasaparat pengawasandengan mengikutsertakandiklat dan/atau bimtekterkait denganpengawasan.

3) Melakukan rekrutmenauditor melalui programalih jalur fungsional.

Alternatif Strategi :1) Memberikan sosialisasi

terhadap adanya peraturanperundangan yang barukepad obyek pemeriksaanterkait dengan perbaikanlaporan.

2) Melaksanakanpendampingan tindak lanjutatas saran/perbaikanterhadap hasilpemeriksaan..

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk menghasilkan perumusan

strategi yang selaras dengan pilihan kegiatan yang tepat maka rumusan strategi

harus dipetakan agar seimbang dan terarah dalam mencapai tujuan dan

sasaran seperti yang diuraikan ke dalam tabel sebagai berikut :

31

Tabel 5.2.Penentuan Strategi

No. Sasaran Indikator KinerjaSasaran Strategi

1 Kesesuaian antarlembaga dalamdokumenperencanaanpembangunan daerah

- Persentase kesesuaianProgram dalam RencanaKerja (Renja) PD terhadapProgram dalam RencanaKerja PembangunanDaerah (RKPD)

- Persentase kesesuaianProgram dalam RenstraPD terhadap Programdalam RPJMD

Perencanaan kinerjapengawasan yangmendukungmeningkatnyaakuntabilitas kinerjaPemerintah Daerah

2 Kepuasan masyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan publikmeningkat

Indeks KepuasanMasyarakat PerangkatDaerah

Peningkatanpemenuhan terhadappelayanan masyarakat

3 Pengendalian Internalterhadap tata kelolakeuangan PemerintahDaerah meningkat.

Tingkat maturitas SPIP Melaksanakanpenyelenggaraanpengawasan yangmendukungmeningkatnya kinerjakeuangan PemerintahDaerah

4 Akuntabilitaspengelolaankeuangan daerahmeningkat

Persentase laporankeuangan disusun tepatwaktu:- Laporan bulanan- Laporan semesteran- Laporan tahunan

Mengoptimalkanakuntabilitaspengelolaan keuangandaerah

Dari hasil pengukuran indikator tersebut, Inspektorat Daerah telah melakukan

beberapa strategi selain yang disebutkan diatas :

1. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai

Quality Assurance Consulting dan Early Warning;

2. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal;

3. Melaksanakan pendampingan tindak lanjut atas saran/perbaikan terhadap

pemeriksaan BPK/APIP;

4. Meningkatkan intensitas koordinasi percepatan tindak lanjut Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) baik internal maupun eksternal.

Perumusan KebijakanSetelah strategi dirumuskan, dilakukan perumusan kebijakan yang

merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk

melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan

dan sasaran.

32

Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 5.3.Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan aparatpengawasan yangprofesional dankompeten untukmeningkatkanAkuntabilitas KinerjaPemerintah Daerah

Kesesuaian antarlembaga dalamdokumenperencanaanpembangunandaerah

Perencanaan kinerjapengawasan yangmendukungmeningkatnyaakuntabilitaskinerja PemerintahDaerah

Kesesuaian sistemterhadap dokumenperencanaan

Kepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan perangkatdaerah meningkat

Peningkatanpemenuhanterhadap pelayananmasyarakat

Meningkatkanpelayanan primadalam melayanipublik

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)Meningkatnya kualitasakuntabilitaskeuangan daerah yangmendukung tata kelolaPemerintah Daerah

PengendalianInternal terhadaptata kelola keuanganPemerintah Daerahmeningkat.

Melaksanakanpenyelenggaraanpengawasan yangmendukungmeningkatnyakinerja keuanganPemerintah Daerah

Melaksanakanpendampingan reviuterhadap laporankeuangan SKPD danPPKD secara berkaladalam mewujud-kanLKPD yangakuntabel

Akuntabilitaspengelolaankeuangan daerahmeningkat

Mengoptimalkanakuntabilitaspengelolaankeuangan daerah

Ketepatan waktudalam pelaporanbaik keuanganmaupun fisik

33

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada dasarnya Inspektorat Daerah bernaung di bawah Kementerian Dalam

Negeri seperti halnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain di

Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam operasional pengawasan Inspektorat

Daerah lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan

oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal tersebut

disebabkan karena BPKP merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional

Auditor (JFA). Kondisi ini memunculkan beberapa permasalahan karena adanya

perbedaan standar pengawasan yang diterapkan BPKP dengan standar dari

Kementerian Dalam Negeri. Dengan kondisi seperti ini, Inspektorat Daerah

mengutamakan standar dari BPKP disamping standar yang dikeluarkan oleh

Kementrian Dalam Negeri dengan menyesuaikan kebutuhan.

Penyelenggaraan SPIP yang kuat akan mendukung pelaksanaan penegakan

dan percepatan pemberantasan korupsi, yang pelaksanaannya telah ditetapkan

dengan pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul oleh Bupati. Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi belum dapat dilaksanakan

secara optimal oleh seluruh instansi pemerintah dipusat dan daerah. Salah satu

instruksi yang minim sekali implementasinya adalah instruksi ke – 5 kepada

seluruh pimpinan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk

melaksanakan program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hasil evaluasi

memperlihatkan bahwa WBK hanya dapat terwujud apabila didahului dengan

komitmen pemberantasan korupsi oleh seluruh unsur dalam instansi pemerintah

atau kementrian/lembaga/pemerintah daerah. Kemitraan pemberantasan korupsi

sebagaimana tersebut di atas, diwujudkan dalam bentuk Zona Integritas (ZI)

dalam lingkup Pemerintah Daerah yang dicirikan dengan adanya program

pencegahan korupsi yang konkrit sebagai bagian dari upaya percepatan reformasi

birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, disertai dengan sosialisasi dan

upaya penerapan program tersebut secara konsisten.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten

Gunungkidul berusaha melakukan upaya pencegahan pemberantasan korupsi

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang

dituangkan dalam kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun

2017 diamanatkan bahwa dalam RPJMD Tahun 2016-2021 perlu menampilkan

program pembangunan tahun 2016 seperti yang disajikan sebagai berikut :

34

Tabel 6.1Program, Kegiatan, dan Anggaran Inspektorat Daerah

Tahun 2016

Kode Rekening Urusan, Bidang Urusan, Programdan Kegiatan

Anggaran(Rp) Ket

1 2 3 4

01 Program Administrasi Perkantoran 237.540.000,001.20.06.01.01 1. Penyediaan jasa surat menyurat 260.000,001.20.06.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air & listrik48.000.000,00

1.20.06.01.04 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

5.500.000,00

1.20.06.01.07 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15.000.000,001.20.06.01.08 5. Penyediaan alat tulis kantor 12.000.000,001.20.06.01.09 6. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan16.000.000,00

1.20.06.01.12 7. Penyediaan perlatan rumah tangga 4.000.000,001.20.06.01.13 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan7.360.000,00

1.20.06.01.15 9. Penyediaan makanan dan minuman 18.120.000,001.20.06.01.16 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah89.400.000,00

1.20.06.01.17 11. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknikperkantoran

21.900.000,00

02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

131.900.000,00

1.20.06.02.11 1. Pemeliharaan rutin berkala kendaraandinas/operasional

131.900.000,00

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

76.450.000,00

1.20.06.04.01 1. Pendidikan dan pelatihan formal 59.950.000,001.20.06.04.02 2. Penilaian angka kredit 16.500.000,00

05 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

32.515.000,00

1.20.06.05.01 1. Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.000.000,00

1.20.06.05.02 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 750.000,001.20.06.05.03 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 1.000.000,001.20.06.05.04 4. Penyusunan laporan keuangan bulanan 29.765.000,00

06 Program Peningkatan Kualitas PelayananPublik

23.391.500,00

1.20.06.06.02 1. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat 500.000,001.20.06.06.04 2. Pengendalian internal SKPD 2.575.000,001.20.06.06.06 3. Monev penilaian mandiri pelaksanaan

reformasi birokrasi20.316.500,00

07 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 11.820.000.001.20.06.07.01 1. Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis

SKPD4.620.000,00

1.20.06.07.02 2. Penyusunan dan evaluasi rencana kerja 3.900.000,001.20.06.07.04 3. Monev dan pengendalian program kegiatan

SKPD3.300.000,00

29 Program Peningkatan Sistem PengawasanInternal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan Kepala Daerah

1.197.767.500,00

35

1 2 3 4

1.20.06.29.01 1. Pelaksanaan pengawasan internal secaraberkala

585.000.000,00

1.20.06.29.02 2. Penyusunan sistem informasi hasilpengawasan

11.500.000,00

1.20.06.29.03 3. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah

137.500.000,00

1.20.06.29.04 4. Pengendalian manajemen pelaksanaankebijakan Kepala Daerah

35.275.000,00

1.20.06.29.05

1.20.06.29.061.20.06.29.071.20.06.29.08

1.20.06.29.09

1.20.06.29.10

5. Inventarisasi, evaluasi dan tindak lanjuttemuan hasil pengawasan internal

6. Reviu laporan keuangan daerah7. Evaluasi dan reviu Lakip8. Penyelenggaraan pengendalian internal

pemerintah daerah9. Evaluasi dan tindak lanjut temuan hasil

pengawasan eksternal10. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

185.825.000,00

44.075.000,0025.000.000,00

100.705.000,00

42.250.000,00

30.637.500,00

Berpedoman pada RPJMD maka Inspektorat Daerah menyusun rumusanrencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, danpendanaan indikatif sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

36

Tabel 6.2Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

Inspektorat Daerah Kabupaten GunungkidulTahun 2016 - 2021

Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator KinerjaProgram

(outcome) danKegiatan (output)

DataCapaian

padaTahunAwal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan UnitKerjaPD

Penanggungjawab

LokasiTahun-1 (2017) Tahun-2 (2018) Tahun-3 (2019) Tahun-4 (2020) Tahun-5 (2021)Kondisi Kinerja padaakhir periode Renstra

PD

target Rp000,- target Rp000,- target Rp000,- target Rp000,- target Rp000,- target Rp000,-

Terwujudnyapeningkatankualitas SDMaparaturpengawasanmelaluipendidikan,pelatihanteknis danpeningkatansaranaprasaranayangmemadai

Meningkatnya kualitasakuntabilitas keuangandaerah yangmendukungtata kelolaPemerintahDaerah

KebutuhanSKPD dapatterfasilitasidengan baik

4 01 01 01 PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

PersentasePemenuhanKebutuhanAdministrasiPerkantoran

100% 100% 476.254 100% 332.774 100% 432.300 100% 359.000 100% 375.950 100% 1.977.277 Inspekda

Kab.Gk,DKI

Jakarta,

Jabode-tabek

4 01 01 01 01 PenyediaaanJasa, Peralatan,danPerlengkapanPerkantoran

Jumlah surat yangdikirim;

130 surat/perangko

130surat/

perangko

266 30 surat 300 35 surat 315 40 surat 331 45 surat 347 175surat

1.559

Jumlah Sarana jasatelepon, listrik, air,dan internet;

36rekening

36rekening

58.800 36rekening

50.400 36rekening

57.500 36rekening

60.375 36rekening

63.394 36rekening

290.469

Jumlah alat listrikdan elektronika(lampu pijar, baterykering)

1 paketlampu TL,kabel roll,bohlamp

1 paketlampu

TL, kabelrol,

bohlamp

2.000 1 paketlampu

TL, kabelroll,

bohlamp

6.000 1 paketlampu

TL, kabelroll,

bohlamp

20.000 1 paketlampu

TL, kabelroll,

bohlamp

21.000 1 paketlampu

TL, kabelroll,

bohlamp

22.050 5 paketlampu

TL, kabelroll,

bohlamp

71.050

Jumlah kendaraandinas yang terbayarpajaknya;

6 unit roda4 dan 5

unit roda 2

6 unitroda 4dan 5

unit roda2

5.500 7 unitroda 4, 7unit roda

2


2


2


2


2

45.633

Jumlah peralatankerja terfasilitasipemeliharaannya;

100% 100% 15.000 100% 17.800 100% 25.000 100% 26.250 100% 27.563 100% 111.613

Jumlah alat tulisAmplop, kertas HVS(warna dan kwarto),kertas folio bergaris,buffalo, buram,kertas fax,stopmap,snelhecterdan lain-lain;

100% 100% 12.000 100% 12.500 100% 17.500 100% 18.375 100% 19.294 100% 79.669

Jumlah barangcetakan danpenggandaan;

100% 100% 15.428 100% 15.428 100% 22.500 100% 23.625 100% 24.806 100% 101.787

Jumlah pembersih,tisue roll, pewangiruangan dan lain-lain;

100% 100% 4.000 100% 9.443 100% 10.000 100% 10.500 100% 11.025 100% 44.968

Jumlah bukubacaan/referensi,

100% 100% 7.577 100% 3.600 100% 4.250 100% 4.463 100% 4.686 100% 24.575

37


Kegiatan



DataCapaian

padaTahunAwal

Perencanaan


Penanggungjawab


PD


majalah, suratkabar;

Jumlah tenagaadministrasi/teknikperkantoran

100% 100% 90.500 100% 92.455 100% 97.500 100% 92.500 100% 97.125 100% 470.080

Jumlahperlengkapankantor yang tersedia

100% 100% 193.800

4 01 01 01 02 PenyediaanRapat-rapat,Konsultasi danKoordinasi

jumlah makanandan minumantersedia untuk rapatdan tamu

100% 100% 13.113 100% 16.450 100% 25.000 100% 26.250 100% 27.563 100% 108.376

frekuensi rapat,konsultasi, dankoordinasi dalamdan luar daerah danterselenggara nyaforum bersamaantar aparatpengawasan

100% 100% 58.270 100% 99.790 100% 115.000 100% 99.000 100% 127.000 100% 499.060

4 01 01 02 PROGRAM:PENINGKATANSARANA DANPRASARANAPERKANTORAN

PersentasePemenuhanKebutuhan SaranaPrasaranaAparatur

100% 91% 151.880 100% 294.455 100% 175.000 100% 315.525 100% 331.300 100% 1.268.160 Inspekda

Kab.Gk

4 01 01 02 01 Pengadaaan/PembangunanSarana danPrasaranaPerkantoran

Jumlah dan jenispengadaan saranadan prasaranaperkantoran

100% 100% 193.800 100% 124.600 100% 165.000 100% 95.000 100% 99.750 100% 678.150

4 01 01 02 02 Pemeliharaan/RehabilitasiSarana danPrasaranaPerkantoran

Jumlah dan jeniskendaraan dinasterpelihara

100% 100% 151.880 100% 169.855 100% 190.000 100% 152.671 100% 137.254 100% 801.660

4 01 01 03 PROGRAM:PENINGKATANKETATALAKSANAAN DANKAPASITASAPARATUR

Persentase PNSyang memilikikompetensi sesuaibidang tugas

90% 91% 255.160 92% 170.560 93% 121.160 94% 188.000 95% 197.400 95% 932.280 Inspekda

Kab.Gk,DKI

Jakarta,

Jabodetabek4 01 01 03 03 Pengembangan

KapasitasAparatur

Jumlah ASN ygmengikuti diklat,seminar, bimtek(BPKP)

90% 91% 234.000 92% 155.530 93% 161.500 94% 165.000 95% 173.250 95% 889.280

38


Kegiatan



DataCapaian

padaTahunAwal

Perencanaan


Penanggungjawab


PD


4 01 01 03 04 Penilaian AngkaKredit TenagaFungsionalPerangkatDaerah

Kenaikan pangkatterhadap tenagafungsional auditordapat terpenuhisesuai denganperaturan

90% 91% 21.160 15.030 93% 15.160 18.000 95% 18.900 95% 88.250

4 01 01 06 PROGRAM:PENINGKATANKUALITASPELAYANANPUBLIK

78% 79% 12.000 80% 12.000 80,50% 20.000 80,80% 12.000 81% 12.000 81% 68.000 Inspekda

Kab.Gk

4 01 01 06 01 PenyelenggaraanPelayanan Publik

- Jumlah NilaiIKM Inspektorat

- Data laporan hasilpemeriksaan(Aplikasi Sim HP)

- PengelolaanWebsite

78 78 12.000 80 12.000 83 20.000 85 12.000 90 12.000 90 68.000

Akuntabilitaspengelolaankeuanganmeningkat

4 01 01 04 PROGRAM:PENINGKATANKUALITASPELAPORANKEUANGANPERANGKATDAERAH

PersentaseLaporan Keuanganyang disusuntepat waktu

100% 100% 37.515 100% 37.515 100% 37.515 100% 37.515 100% 37.515 100% 187.575 Inspekda

Kab.Gk

4 01 01 04 01 PenyusunanLaporanKeuanganPerangkatDaerah

dokumen laporankeuangansemesteran

2dokumen

100% 750 100% 750 100% 750 100% 750 100% 750 100% 3.750

Dokumen LaporanKeuangan AkhirTahun

1dokumen

100% 1.000 100% 1.000 100% 1.000 100% 1.000 100% 1.000 100% 5.000

Dokumen laporanpertanggungjawaban bulanan danjumlah petugaspenatausahaankeuangan dan asetyang terfasilitasi

12dokumen

dan 8orang

petugas

100% 35.765 100% 35.765 100% 35.765 100% 35.765 100% 35.765 100% 178.825

Kesesuaianantarlembagadalamdokumenperencanaanpembangunan daerah

4 01 01 05 PROGRAM:PENINGKATANKUALITASPERENCANAAN

Persentase kese-suaian programdalam RenjaInspektorat thdRKPD dan RenstraInspektoratterhadap RPJMD

90% 100% 63.535 100% 29.330 100% 29.000 100% 36.835 100% 38.675 100% 197.375 Inspekda

Kab.Gk

4 01 01 05 01 PerencanaanKinerja Perangkat

Jumlah dokumenLKjIP;

1dokumen

1dokumen

2.200 1dokumen

2.724 1dokumen

2.000 1dokumen

3.085 1dokumen

3.237 1dokumen

13.246

39


Kegiatan



DataCapaian

padaTahunAwal

Perencanaan


Penanggungjawab


PD


Daerah Jumlah dokumenRENSTRA &evaluasi RENSTRA

1dokumen

1dokumen

3.210 1dokumen

3.420 1dokumen

2.500 1dokumen

3.000 1dokumen

3.150 1dokumen

15.280

Jumlah dokumenRenja & PerubahanRenja, RKA &Perubahan RKA,DPA & DPPA

5dokumen

5dokumen

8.950 5dokumen

8.583 5dokumen

7.500 5dokumen

10.000 5dokumen

10.500 5dokumen

45.533

Jumlah dokumenlaporanpengendalianInspektorat

1dokumen

1dokumen

2.650 1dokumen

2.833 1dokumen

2.000 1dokumen

5.000 1dokumen

5.250 1dokumen

17.733

4 01 01 05 02 PengendalianInternalPerangkatDaerah

Dokumen RencanaTindakPengendalian (RTP)

1dokumen

1dokumen

13.825 1dokumen

11.770 1dokumen

15.000 1dokumen

15.750 1dokumen

16.538 1dokumen

72.883

Jumlah dokumenhasil pendampinganmaturitas SPIP

Level 3 Level 3 32.700

Pengen-dalianinternalterhadaptata kelolakeuanganPemerintahDaerahmeningkat

TingkatmaturitasSPIP

4 01 01 15 PROGRAM:PENINGKATANSISTEMPENGAWASANINTERNAL DANPENGENDALIANPELAKSANAANKEBIJAKANKEPALADAERAH

2017 :6 temuan SPI dan6 temuankepatuhan

6 temuanSPI dan 6temuankepatuhan

6temuanSPI dan

6temuankepatuh

an

1.584.012

2016-2021 :Jumlah temuanaudit BPK atasLKPD yangmaterialitasnyamenyebabkantidak tercapainyaopini BPK

0 1.626.518 0 1.827.415 0 1.710.286 0 1.795.800 0 8.544.030 IRDA Kab.GK

4 01 01 15 03 Reviu laporankeuangan daerah

Jumlah dokumenhasil reviu LaporanKeuanganPemerintah Daerahdan Dokumen hasilReviu LK OPD

3 laporanhasil reviu

3 laporanhasilreviu

38.075 3laporan

hasilreviu

35.000 3laporan

hasilreviu

40.000 3laporan

hasilreviu

42.000 3laporan

hasilreviu

44.100 3laporan

hasilreviu

199.175 IRDA Kab.GK

4 01 01 15 02 PenyelenggaraanPengawasanInternal Berkala

Jumlah evaluasitindak lanjut hasilpemeriksaan

48 obrik 48 obrik 206.575 48 obrik 206.575 48 obrik 225.000 48 obrik 205.000 48 obrik 215.250 48 obrik 1.058.400 IRDA Kab.GK

40


Kegiatan



DataCapaian

padaTahunAwal

Perencanaan


Penanggungjawab


PD


4 01 01 15 06 Evaluasi danTindak lanjuttemuan hasilpengawasaneksternal

Jumlah LaporanPemeriksaan BPK-

RI yangtertindaklanjuti

temuandari tahun

2003sampai2015

temuandari

tahun2003

sampai2016

39.100 temu anlaporan

hasilpemeriks

aansampai2017

39.900 temuanlaporan

hasilpemeriks

aansampai2018


hasilpemeriks

aansampai2019


hasilpemeriks

aansampai2020


hasilpemeriks

aansampai2020

258.693 IRDA KAB.GK

2016-2021 :Persentase PDyang sudahmelakukanpenilaian resikoterhadap kegiatanutama

100 100 100 100 100

4 01 01 15 02 PenyelenggaraanPengawasanInternal Berkala

Jumlah obyekpemeriksaanreguler;

136 obrik 112 obrik 634.410 121 obrik 744.625 121 obrik 785.000 121 obrik 785.000 121 obrik 824.250 121 obrik 3.773.285 IRDA Kab.GK

4 01 01 15 01 Reviu KinerjaPemerintahDaerah

Evaluasi LKJIPterhadap 47 OPDserta reviu LKJIPKabupaten;

47dokumen

LKjIPOPD, 1

dokumenLKjIP

Kabupaten

47dokumen

LKjIPOPD, 1

dokumenLKjIP

Kabupaten

29.530 47dokumen

LKjIPOPD, 1

dokumenLKjIP

Kabupaten

26.980 47dokumen

LKjIPOPD, 1

dokumenLKjIP

Kabupaten

35.000 47dokumen

LKjIPOPD, 1

dokumenLKjIP

Kabupaten

36.750 47dokumen

LKjIPOPD, 1

dokumenLKjIP

Kabupaten

38.588 47dokumen

LKjIPOPD, 1

dokumenLKjIP

Kabupaten

166.848 IRDA Kab.GK

4 01 01 15 04 PeningkatanKualitasPelaksanaKebijakan KepalaDaerah

Pengendalianpelaksanaankebijakan terhadapSKPD melaluidisiplin hari masukkerja, Opname KasDesa dan StockOpname BarangPersediaan

25 SKPD,25 Desadan 46SKPD

25SKPD,

25 Desadan 46SKPD

74.240 25SKPD,

25 Desadan 46SKPD

80.590 25SKPD,

25 Desadan 46SKPD

90.000 25SKPD,

25 Desadan 46SKPD

82.500 25SKPD,

25 Desadan 46SKPD

86.625 25SKPD,

25 Desadan 46SKPD

345.865 IRDA Kab.GK

Pemeriksaankhusus/tujuantertentu danpenangananpengaduan/kasusdilingkunganPemerintah DaerahKabupatenGunungkidul

36 riksusuntuktujuan

tertentudan 14kasus

pengaduan/investiga

si

36 riksusuntuktujuan

tertentudan 14kasus

pengaduan/investi

gasi4 01 01 15 05 Penyelenggaraan

Kebijakan Inter-nal PemerintahDaerah

Dok. monev laporanharta kekayaan

aparat sipil negara(LHK-ASN)

1dokumen,47 OPD

1dokumen, 47 OPD

23.205 1dokumen, 47 OPD





84.840 IRDA Kab.GK

41


Kegiatan



DataCapaian

padaTahunAwal

Perencanaan


Penanggungjawab


PD


Dokumen monevPMPRB

1dokumen,

5 OPD

1dokumen, 5 OPD






85.413 IRDA KAB.GK

Monevpengendalian

gratifikasi,pembinaan

terhadap unit kerjasebagai

percontohan ZI danWilayah BebasKorupsi (WBK)

1dokumen5 OPD ZImenujuWBK

1dokumen5 OPD ZImenujuWBK

26.460 1dokumen

5 OPDZI

menujuWBK

10.350 1dokumen5 OPD

ZImenujuWBK

15.000 1dokumen

5 OPDZI

menujuWBK

15.750 1dokumen5 OPD

ZImenujuWBK

16.538 1dokumen

5 OPDZI

menujuWBK

84.098 IRDA KAB.GK

Dokumen reviuPelaksanaanRencana Aksi

Daerah-PercepatanPenanggulangan

Korupsi (RAD-PPK).

4dokumenRAD-PPK

4dokumen

RAD-PPK

4dokumen

RAD-PPK

9.300 4dokumen

RAD-PPK

12.500 4dokumen

RAD-PPK

13.125 4dokumen

RAD-PPK

13.781 4dokumen

RAD-PPK

48.706 IRDA Kab.GK

4 01 01 15 07 ReviuPerencanaanPembangunanDaerah

Jumlah DokumenPenganggaran dan

PerencanaanDaerah dan OPD

yang direviu;

1 RKPDdan 46

dokumenperencana

an

1 RKPDdan 46

dokumenperencan

aan

29.600 1 RKPDdan 46

dokumenperenca

naan

39.400 1 RKPDdan 46

dokumenperenca

naan

47.500 1 RKPDdan 46

dokumenperenca

naan

49.875 1 RKPDdan 46

dokumenperenca

naan

52.369 1 RKPDdan 46

dokumenperenca

naan

218.744 IRDA Kab.GK

4 01 01 15 08 PenyelenggaraanSapu BersihPungutan Liar(Saber Pungli)

Jumlah dokumenlaporan Saber

Pungli

4 laporan 4 laporan 84.350 4laporan

126.500 4laporan

150.000 4laporan

98.500 4laporan

103.425 4laporan

562.775 IRDA Kab.GK

4 01 01 15 09 PendampinganMaturitas SPIPPerangkatDaerah

Jumlah dokumenhasil pendampingan

maturitas SPIP

Level 3 Level 3 32.700 Level 3 88.025 Level 3 95.000 Level 3 95.000 Level 3 99.750 Level 3 410.475 IRDA Kab.GK

4 01 01 15 10 PenyelenggaraanKlinik KonsultasiTata KelolaPenyelanggaraanPemerintahanDaerah

Laporan hasilasistensi/pendampi

ngan, Dokumenhasil konsultasi,

Dokumen telaahanstaf

49dokumen;

7Dokumen;

dan 3dokumen

49dokumen

; 7Dokumen; dan 3dokumen

49dokumen


190.775 49dokumen


245.000 49dokumen


195.000 49dokumen


204.750 49dokumen


835.525 IRDA Kab.GK

JUMLAH 2.547.656 2.503.152 2.850.155 2.620.475 2.749.020 13.270.457

42

BAB VIIKINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat Daerah secara langsung menunjukkankinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah dalam lima tahun mendatangsebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.Inspektorat Daerah mengacu pada tujuan pembangunan berdasarkan misipembangunan daerah lima tahun kedepan yaitu “Meningkatkan Tata KelolaPemerintahan yang Baik (Good Governance)”. Sedangkan untuk sasaran yangdipedomani Inspektorat Daerah ada 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat; dan2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat

Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaranRPJMD ini ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 7.1Indikator Kinerja Inspektorat Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

KondisiTarget Capaian Setiap Tahun (%)

KondisiKinerjapadaAkhir

PeriodeRPJMD

Kinerjapd awalperiode tahun

1tahun

2tahun

3tahun

4tahun

5RPJMD

1. Persentasekesesuaianprogram dalamRenja PDterhadap RKPD,dan Renstra PDterhadapRPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Nilai IKM PD 78 79 80 80,5 80,25 81 81

3. Persentaselaporankeuangan yangdisusun tepatwaktu (laporanbulanan,semesteran dantahunan)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. TingkatMaturitas SPIP

1,44 2 2,5 3 3,1 3,2 3,2

43

BAB VIIIPENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 merupakan arah dan panduan

pembangunan yang ingin dicapai dan menyesuaikan Indikator Kinerja Utama

(IKU) Inspektorat Daerah yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program

Kepala Daerah sesuai dengan batas kewenangan, dengan mempertimbangkan

kemampuan atau kapasitas keuangan daerah. Hal yang tidak kalah

pentingnya adalah memberikan arah bagi segenap elemen yang ada di tubuh

Inspektorat Daerah serta stakeholder yang berkepentingan baik langsung

maupun tidak langsung dalam rangka meningkatkan proses Pembangunan di

Kabupaten Gunungkidul.

Penyusunan dokumen ini didasarkan pada dokumen perencanaan lain

yang lebih tinggi dan merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja

pemerintah agar lebih efektif dan optimal dalam mencapai sasaran

pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan telah tersusunnya dokumen ini

akan menjadi dasar evaluasi serta pelaporan atas kinerja Inspektorat Daerah

dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra ini akan menjadi efektif dan

dapat dijadikan alat ukur keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan

jika benar-benar diperlakukan sebagaimana fungsinya sebagai sebuah

pedoman agar dapat lebih terarah, terpadu dan terprogram serta dukungan

semua pihak dan komitmen unsur-unsur yang ada dalam organisasi.

Demikian dokumen Perubahan Rencana Strategis ini disusun untuk dijadikan

sebagai landasan, pedoman, dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja

Anggaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

perubahan rencana strategis - e …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/116_inspektorat...

Documents