rencana kerja badan perencanaan pembangunan daerah...

RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2018

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2017

ii

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Capaian Renstra BAPPEDA

6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA 15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA 20

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 26

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 34

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 35

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 35

3.2. Tujuan dan Sasaran 37

3.3. Program dan Kegiatan 40

BAB IV PENUTUP 54

4.1 Catatan Penting 54

4.2 Kaidah Pelaksanaan 54

4.3 Rencana Tindak Lanjut 54

iii

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA

Tahun 2017

8

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten

Gunungkidul

18

Tabel 2.3.

Tabel 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kabupaten Gunungkidul

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018

dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul

28

34

Tabel 3.1. Prioritas dan Sasaran Utama BAPPEDA 38

Tabel 3.2. Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi BAPPEDA 38

Tabel 3.3. Rumusan Tujuan dan Sasaran PD 39

Tabel 3.4.

Tabel 3.5.

Indikator Kinerja Utama PD

Sasaran dan Program/Kegiatan

39

41

Tabel 3.6. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 5 (Lima)

Prioritas Pembangunan Tahun 2018

44

Tabel 3.7. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan

Fungsi BAPPEDA

45

Tabel 3.8. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA TA

2018 dan Perkiraan Maju TA 2019

46

iv

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 2.1. Bagan Organisasi BAPPEDA menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016

25

1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 160/KPTS/2017 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan

amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Rencana

kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun

yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan terbitnya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016, penyebutan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) diubah menjadi Perangkat Daerah (PD), sehingga

Rencana Kerja SKPD selanjutnya akan disebut sebagai Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja PD).

Renja PD merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen Rencana

Strategis (Renstra) PD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan

pembangunan daerah, merupakan perangkat penting dalam menjelaskan

serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam

jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah

ditetapkan dalam Renstra PD.Rencana kerja merupakan instrumen penting

bagi PD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan

pendekatan dalam memecahkan masalah. Rencana kerja PD secara sistematis

menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana

mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian

kinerjadalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja,

masing-masing PD dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan

alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan

2

pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat

dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus

dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada rancangan

awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra PD, hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang

dihadapi, serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008,

penyempurnaan rancangan awal Renja PD dilakukan setelah mendapatkan

masukan dari masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan

musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan. Langkah yang dilakukan

dalam penyempurnaan rancangan Renja PD adalah menyajikan hasil

penggabungan daftar kegiatan prioritas dari semua kecamatan, berdasarkan

pada program dan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawab PD yang

bersangkutan.

Selanjutnya, dokumen rancangan Renja PD yang telah didiskusikan,

perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan masukan dari hasil

kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum PD. Forum PD

kabupaten/kota membahas rancangan Renja PD melalui penyelarasan

program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD berdasarkan

usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman

indikator dan target kinerja program dan kegiatan, penyelarasan program dan

kegiatan antar PD kabupaten/kota dalam rangka sinergi pelaksanaan dan

optimalisasi pencapaian sasaran, dan penyesuaian pendanaan program, dan

kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD

sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja PD, yang difasilitasi

oleh PD terkait.

Rancangan Renja PD hasil Forum PD kabupaten/kota menjadi bahan

pemutakhiran rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

kabupaten/kota, yang untuk selanjutnya dibahas dalam musrenbang RKPD

kabupaten/kota.Penetapan rancangan akhir RKPD dilakukan dengan

pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD

untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan

kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

Tahun 2018 merupakan tahun kedua periode pembangunan jangka

menengah daerah tahun 2016-2021, sehingga penyusunan Renja PD Tahun

2018 harus berpedoman pada visi dan misi kepala daerah. Dalam proses

penyusunannya,selain berpedoman pada visi dan misi kepala daerah dan

mendasarkan pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018, Rencana

3

Kerja Bappeda Tahun 2018 juga disusun berdasarkan Rencana Strategis

Bappeda Tahun 2016-2021 yang merupakan tahun kedua periode Renstra.

Meskipun pada tahun ini akan dilakukan review terhadap Renstra Bappeda

Tahun 2016-2021 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7

Tahun 2016 yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Gunungkidul namun dokumen jangka menengah ini tetap

dapat dijadikan acuan untuk penyusunan Renja Bappeda Tahun 2018 sesuai

dengan tugas dan fungsi sebagaimana dalam Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Bappeda

mempunyai fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan serta

penelitian dan pengembangan. Dengan berpedoman pada visi dan misi kepala

daerah, Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018 mendukung misi 1 RPJMD

Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

(Good Governance) dan mendukung prioritas daerah tahun 2018 yaitu

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Dari prioritas daerah tersebut,

program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Bappeda mendukung dua sasaran

daerah, yaitu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat dan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2017;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;


Urusan Pemerintahan Daerah;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2018 dimaksudkan sebagai penjabaran

prioritas pembangunan daerah tahun 2018. Renja BAPPEDA Tahun 2018 juga

merupakan kompilasi program kegiatan prioritas hasil Musrenbang RKPD

Tahun 2017 yang terangkum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.

Tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2018 adalah untuk

memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang direncanakan

untuk dilaksanakan pada tahun 2018 sebagai referensi dan pedoman dalam

menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun 2018 dan proses awal

penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2018 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Capaian Renstra

BAPPEDA

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting

3.2. Kaidah Pelaksanaan

3.3. Rencana Tindak Lanjut

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Capaian Renstra BAPPEDA

Tahun 2017 merupakan tahun pertama periode pembangunan jangka

menengah daerah tahun 2016-2021. Oleh karena itu evaluasi yang dilakukan

terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun

2017 dapat dikaitkan dengan dokumen perencanaan jangka menengah atau

dengan Renstra masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 telah disusun dan ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016. Menurut Renstra

Bappeda Tahun 2016-2021, pada tahun 2017 terdapat 13 program yang

dijabarkan kedalam 27 kegiatan dengan pagu pendanaan indikatif sebesar

Rp4.500.000.000,00. Namun karena adanya Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul maka pada tahun ini

akan dilakukan secara simultan reviu terhadap dokumen RPJMD maupun

Renstra.

Dalam Renstra Bappeda yang telah ditetapkan, Bappeda masih

mempunyai fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik

serta penelitian dan pengembangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2016, Bappeda hanya mempunyai fungsi penunjang bidang

perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan. Sehingga

pada program dan kegiatan pada tahun 2017 yang dicantumkan pada

dokumen Renstra Bappeda tahun 2016-2021 masih terdapat urusan statistik.

Dengan menghilangkan urusan di bidang statistik, pada tahun 2017,

Bappeda mengampu 12 program. Berdasarkan APBD Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016 dan Keputusan Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/DPA/2017 tentang

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD)

Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017, Bappeda mendapatkan

alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp3.239.667.924,49 dan belanja

langsung sebesar Rp4.123.634.900,00 untuk melaksanakan 12 program

dengan 29 kegiatan. Apabila dibandingkan antara program dan kegiatan yang

dilaksanakan pada tahun 2016 dengan program dan kegiatan pada tahun

2017, masih ada beberapa program/kegiatan yang memiliki nomenklatur yang

sama, namun dengan kode rekening yang berbeda. Namun pada umumnya

7

sebagian besar program/kegiatan mengalami perubahan nomenklatur

maupun kode rekening. Meskipun pada tahun 2016 telah dimulai upaya

untuk menyederhanakan jenis kegiatan dan program, namun pada tahun

2017 juga dilakukan penyederhanaan kembali sehingga diharapkan lebih

fokus dan masing-masing memiliki indikator capaian yang jelas. Data

selengkapnya mengenai perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan

dalam Tahun Anggaran 2017 disajikan dalam Tabel 2.1.

8

TINGKAT

REALISASI

(%)

PERKIRAAN

TINGKAT

CAPAIAN

(%)

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

4 02 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

4 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi

4 02 01 01 01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

Jumlah surat/dokumen yang dikirim 30 buah 6 buah 5 buah 83.33 6 buah 6 buah 20.00

Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet 2 line

telepon

2 line

telepon

2 line

telepon

100 2 line

telepon

2 line

telepon

100

3 rek listrik 3 rek listrik 3 rek

listrik

100 3 rek listrik 3 rek listrik 100

1 rek air 1 rek air 1 rek air 100 1 rek air 1 rek air 100

1 line

internet

1 line

internet

1 line

internet

100 1 line

internet

1 line

internet

100

Pembayaran jasa kebersihan kantor 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi 17 notebook 18 komp 18 komp 100 8 notebook 8 notebook 47.06

17 komp 4 notebook 4 notebook 100 20 komp 20 komp 117.65

4 mesin ketik 10 mesin ketik 10 mesin ketik 100 4 mesin ketik 4 mesin ketik 100

10 printer 6 printer 6 printer 100 10 printer 10 printer 100

6 UPS 5 UPS 5 UPS 83.33

Jumlah alat tulis kantor 16 jenis 17 jenis 17 jenis 100 21 jenis 21 jenis 131.25

Jumlah barang cetakan dan fotocopy 8 jenis 8 jenis 8 jenis 100 8 jenis 8 jenis 100

1 ls 1 ls 1 ls 100 1 ls 1 ls 100

Jumlah komponen listrik tersedia 11 jenis 6 jenis 6 jenis 100 11 jenis 11 jenis 100

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor

tersedia

12 jenis 14 jenis 14 jenis 100 10 jenis 10 jenis 83.33

Jenis data yang terkelola dan terpelihara 1 jenis 2 jenis 2 jenis 100 1 jenis 1 jenis 100

Jumlah bahan bacaan/referensi dan surat kabar 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 3 jenis 100

Jumlah tenaga administrasi/ teknik perkantoran 4 orang 3 orang 3 orang 100 4 orang 4 orang 100

Jumlah taplak meja rapat 1 ls 1 ls

REALISASI

9

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2017

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET DAN REALISASI KINERJA

PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN

BAPPEDA TAHUN 2016 (TAHUN LALU/n -

2)

TARGET

PROGRAM/

KEGIATAN

RENJA

BAPPEDA

TAHUN

BERJALAN

(n-1 2017)

PERKIRAAN REALISASI

CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

RENSTRA BAPPEDA s.d

TAHUN 2017 (TAHUN

BERJALAN/n-1)CATAT

AN

TARGET

4

Target Capaian

Kinerja Renstra

PD Tahun

2021 (akhir

periode

Renstra PD)PERKIRAAN

REALISASI

CAPAIAN

1 2 3 5 6 8

9

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat

dan tamu

1500 OS 1320 OS 1305 OS 98.86 1500 OS 1500 OS 100

Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam dan

luar daerah

60 kali 52 kali 52 kali 100 60 kali 60 kali 100

4 02 01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

4 02 01 02 01 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli 6 jenis 1 CCTV 1 CCTV 100 1 jenis 1 jenis 16.67

2 level

panggu

ng rapat

2 level

panggu

ng

rapat

100

Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli 3 jenis 1 set meja

pelayan

an

1 set

meja

pelaya

nan

100 3 jenis 3 jenis 100

Jumlah/luasan dan jenis bangunan gedung yang

dibangun

1 ls kanopi 1 ls plafon 1 ls

plafon

100 1 ls kanopi 1 ls kanopi 100

1 ls plafon

dan

keramik

4 paket

asesoris

ruangan

4 paket

asesori

s

ruanga

100 1 ls plafon

dan

keramik

1 ls plafon

dan

keramik

100

4 paket

asesoris

ruangan

4 paket

asesoris

ruangan

Jumlah/luasan dan jenis bangunan gedung yang

dipelihara

300 m2

pengeca

tan

tembok

300 m2

pengec

atan

tembok

300 m2

pengec

atan

tembok

100 300 m2

pengeca

tan

tembok

300 m2

pengecat

an

tembok

100

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara 5 mobil 4 mobil 4 mobil 100 5 mobil 5 mobil 100

27 motor 27 motor 27 motor 100 27 motor 27 motor 100

Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang

dipelihara

21 AC 21 AC 21 AC 100 21 AC 21 AC 100

4 02 01 03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

4 02 01 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

Aplikasi DIOS Modul Administrasi Umum 1 paket 1 paket 1 paket 100

Jumlah ASN yang tertangani 50 orang 50 orang 100

Pengembangan Kapasitas Aparatur Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat 20 orang 4 orang 4 orang 100 4 orang 4 orang 20.00

Jumlah ASN yang mengikuti kursus Bahasa Inggris 30 orang 30 orang

8 91 2 3 4 5 6

10

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

4 02 01 04 Program peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

4 02 01 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dokumen laporan keuangan semesteran 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 20.00

Dokumen laporan keuangan akhir tahun 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 20.00

Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ 60 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 12 dokumen 12 dokumen 20.00

4 02 01 05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

4 02 01 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Dokumen LKjIP Tahun 2016 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00

Dokumen LKjIP Tahun 2015 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen Rencana Kerja BAPPEDA, RKA, dan DPA

Tahun 2018

15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 20.00

Dokumen Rencana Kerja BAPPEDA, RKA, dan DPA

Tahun 2017

3 dokumen 3 dokumen 100

Dokumen Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA,

RKPA DPPA Tahun 2017


Dokumen Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA,

RKPA DPPA Tahun 2016 dan Renja Tahun 2017

OPD baru


Draft dokumen Evaluasi Renstra BAPPEDA Tahun

2016-2021


Renstra BAPPEDA Tahun 2016-2021 1 dokumen 1 dokumen 100

4 02 01 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah Jumlah dokumen monev dan pengendalian internal

perangkat daerah

60 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 12 dokumen 12 dokumen 20.00

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 20.00

4 02 01 05 03 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat

Daerah

Dokumen Profil Perangkat Daerah Tahun 2017 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00

Dokumen Profil Perangkat Daerah Tahun 2016 1 dokumen 1 dokumen 100

4 02 01 06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4 02 01 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dokumen Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 2 dokumen 2 dokumen 20.00

4 02 01 15 Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

4 02 01 15 01 Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan

Pekerjaan Umum

Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan

lingkungan hidup

60 kesepak

atan

30 kesepak

atan

30 kesepa

katan

100 10 kesepak

atan

10 kesepakat

an

16.67

Dokumen Review RISPAM 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen Sistem Informasi Jalan Kabupaten 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100

4 02 01 15 02 Perencanaan Pembangunan Perhubungan,

Perumahan, dan Kawasan Pemukiman

Jumlah kesepakatan perencanaan perumahan dan

pemukiman

30 kesepak

atan

6 kesepak

atan

6 kesepa

katan

100 6 kesepak

atan

6 kesepakat

an

20.00

Dokumen Studi Kelayakan Jalur Alternatif Yogyakarta-

Wonosari

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100

1 2 3 4 5 6 8 9

11

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

4 02 01 15 03 Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang dan

Pertanahan

Jumlah kesepakatan perencanaan tata ruang dan

pertanahan

30 kesepak

atan

6 kesepak

atan

6 kesepa

katan

100 6 kesepak

atan

6 kesepakat

an

20.00

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Penataan Ruang


Frekuensi sosialisasi peraturan perundang-undangan

tentang rencana tata ruang

2 kali 2 kali 100

Draft dan Naskah Akademik Review RTRW Kab.

Gunungkidul Tahun 2010-2030


Masterplan Pengembangan Kawasan Perkotaan

Wonosari


4 02 01 16 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya

4 02 01 16 01 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah kesepakatan perencanaan bidang

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

20 kesepak

atan

4 kesepak

atan

4 kesepa

katan

100 4 kesepak

atan

4 kesepakat

an

20.00

Jumlah kesepakatan perencanaan penanggulangan

kemiskinan

30 kesepak

atan

4 kesepak

atan

4 kesepakat

an

13.33

Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (SPKD) 2016-2021


Konsinyering penyusunan SPKD 2016-2021 1 kali 1 kali 100

4 02 01 16 02 Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan

Kebudayaan


bidang pendidikan dan kebudayaan

30 kesepak

atan

21 kesepak

atan

21 kesepa

katan

100 6 kesepak

atan

6 kesepakat

an

20.00

Masterplan Pembangunan Kepemudaan dan

Keolahragaan


4 02 01 16 03 Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial, dan

Ketenagakerjaan


bidang kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan

20 kesepak

atan

4 kesepak

atan

4 kesepa

katan

100 4 kesepak

atan

4 kesepakat

an

20.00

Dokumen District Health Account (DHA) Kab.

Gunungkidul


Masterplan RSUD Type D (Patuk dan Ponjong) 3 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 66.67

4 02 01 17 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4 02 01 17 01 Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan,

dan Kelautan


pertanian dan kelautan

20 kesepak

atan

3 kesepak

atan

3 kesepa

katan

100 4 kesepak

atan

4 kesepakat

an

20.00

Dokumen Masterplan Pengembangan Perkebunan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00

Dokumen Masterplan Pengembangan Peternakan 1 dokumen 1 dokumen 100

4 02 01 17 02 Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan,

dan Koperasi


industri, perdagangan, dan koperasi

30 kesepak

atan

6 kesepak

atan

6 kesepa

katan

100 6 kesepak

atan

6 kesepakat

an

20.00

Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan

Peruntukan Industri Candirejo, Semin

1 dokumen 1 dokumen

4 02 01 17 03 Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan

Penanaman Modal


pariwisata dan penanaman modal

30 kesepak

atan

6 kesepak

atan

6 kesepakat

an

20.00

8 91 2 3 4 5 6

12

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

Dokumen Masterplan pengembangan potensi

ekonomi Kecamatan (Playen dan Ponjong)

11 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 18.18

Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Teropong 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah kesepakatan perencanaan pengembangan

potensi ekonomi

6 kesepak

atan

6 kesepa

katan

100

Dokumen Masterplan Pengembangan Potensi

ekonomi Kecamatan (Tanjungsari dan Saptosari)


Masterplan Pembangunan Ekonomi Kab. 1 dokumen 1 dokumen 100

4 02 01 18 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4 02 01 18 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dokumen Review RPJPD Tahun 2005-2025 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen Review RPJMD Tahun 2016-2021 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 50.00

Musrenbang RKPD Kabupaten, RPJPD, RPJMD 7 kali 3 kali 3 kali 42.86

Dokumen RKPD Tahun 2018 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00

Bimtek Penyusunan Renja PD 5 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 1 kali 20.00

Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen RKPD Tahun 2017 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016 1 dokumen 1 dokumen 100

4 02 01 18 02 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan

daerah

30 kesepak

atan

6 kesepak

atan

6 kesepa

katan

100 6 kesepak

atan

6 kesepakat

an

20.00

Konsinyering penyusunan perencanaan program

kegiatan keistimewaan Tahun 2019

1 kali 1 kali

4 02 01 18 03 Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Kewilayahan

Dokumen Usulan DAK 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00

Dokumen Usulan Dana Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan


Dokumen Fasilitasi Perencanaan Desa 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00

Dokumen Usulan PIWK 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 20.00

Dokumen Usulan Danais 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 20.00

4 02 01 18 04 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil

Pembangunan Daerah

Buku Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016


Buku Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten



Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017


Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016


Video Profil Kabupaten Gunungkidul 1 paket 1 paket

Booklet Informasi Pembangunan 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 20.00

Publikasi data statistik bekerjasama dengan BPS 11 judul 11 judul 100

1 2 3 4 5 6 8 9

13

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

4 02 01 18 05 Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah Jumlah kesepakatan koordinasi pendataan potensi

dan permasalahan daerah

30 kesepak

atan

6 kesepak

atan

6 kesepa

katan

100 6 kesepak

atan

6 kesepakat

an

20.00

Data kemiskinan Kab. Gunungkidul 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00

4 02 01 19 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

4 02 01 19 01 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah

Dokumen evaluasi hasil RKPD dan RKPD

Perubahan


Dokumen evaluasi hasil target RPJMD 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 20.00

Jumlah kesepakatan dalam rangka pengendalian

pelaksanaan RKPD

20 kesepak

atan

8 kesepak

atan

8 kesepa

katan

100 4 kesepak

atan

4 kesepakat

an

20.00

Kastemisasi/penyempurnaan aplikasi e-Monev

rencana pembangunan daerah

2 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 50.00

Bimtek entry e-Monev 1 kali 1 kali 100 1 kali 1 kali

4 02 01 19 02 Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah Dokumen pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) 20 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 4 dokumen 4 dokumen 20.00

Dokumen pelaporan Dana Tugas Pembantuan 25 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100 5 dokumen 5 dokumen 20.00

Dokumen pelaporan bantuan Keuangan Pemda DIY 20 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 4 dokumen 4 dokumen 20.00

Dokumen pelaporan Dana Keistimewaan DIY 20 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 4 dokumen 4 dokumen 20.00

Dokumen pelaporan Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi


4 02 01 15 Program Penelitian dan Pengembangan

4 02 01 15 01 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Jumlah kesepakatan kerja sama penelitian 20 kesepak

atan

4 kesepak

atan

4 kesepa

katan

100 4 kesepak

atan

4 kesepakat

an

20.00

Hasil inovasi masyarakat pemenang anugerah IPTEK

(Krenovamaskat)

2 kategori 2 kategori 2 kategori 100 2 kategori 2 kategori 100

Rakor kelitbangan 5 kali 1 kali 1 kali 20.00

Desiminasi hasil penelitian 5 kali 1 kali 1 kali 20.00

Fasilitasi Dewan Riset Daerah 4 kali 4 kali

Dokumen Raperbup Jakstrabangda IPTEK 1 dokumen 1 dokumen 100

4 02 01 15 02 Penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDa) Jumlah kesepakatan koordinasi SIDa 10 kesepak

atan

2 kesepak

atan

2 kesepa

katan

100 2 kesepak

atan

2 kesepakat

an

20.00

Lokakarya pengembangan SIDa 5 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 1 kali 20.00

Dokumen Masterplan Kecamatan Iptek 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen Strategi dan Prioritas Penguatan SIDa 1 dokumen 1 dokumen 100

8 91 2 3 4 5 6

14

Dari Tabel 2.1. dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, rata-rata capaian

realisasi kinerja program dan kegiatan adalah sebesar 97,74%.Target kinerja

program/kegiatan tahun 2016 tidak dapat mencapai 100% karena adanya dua

output kegiatan yang tidak dapat mencapai target yang diharapkan. Dua

output kegiatan itu terdapat pada kegiatan:

1. penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor, yang pada tahun

2016 terdapat pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat. Output dari

kegiatan ini adalah jumlah surat/dokumen yang dikirim dengan target 6

buah surat, sedangkan realisasinya hanya 5 buah surat sehingga tingkat

realisasi capaiannya sebesar 83,33%, dan

2. penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi, yang pada tahun 2016

terdapat pada kegiatan penyediaan makanan dan minuman. Output dari

kegiatan ini adalah jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat

dan tamu dengan target capaian sebesar 1500 OS, sedangkan realisasinya

sebesar 1305 OS sehingga tingkat realisasinya capaiannya sebesar

98,86%.

Namun demikian, tidak teralisasinya output kegiatan ini sebesar 100%

tidak mempengaruhi kinerja capaian outcome dari seluruh program yang

dilaksanakan. Karena output kegiatan ini sifatnya hanya untuk memfasilitasi

dan memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang

diperkirakan selama satu tahun anggaran dan dengan realisasi yang lebih

rendah dari yang ditargetkan ternyata sudah dapat memenuhi kebutuhan

pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun.

Pada tahun 2017 yang sedang berjalan ini, belum dapat dievaluasi

realisasi capaian program dan kegiatan, sehingga berdasarkan prognosa

positif, tingkat realisasi capaian program dan kegiatan pada akhir tahun 2017

mencapai 100%. Apabila dilihat dari pencapaian target program dan kegiatan

dalam Renstra Bappeda sampai dengan tahun 2017 yang merupakan tahun

pertama periode Renstra, tingkat capaian dari masing-masing output kegiatan

yang bervariatif. Karena ada beberapa output kegiatan yang selesai pada

tahun 2017 ini sehingga tingkat capaiannya 100%, ada pula yang ditargetkan

setiap tahun sehingga target pada akhir periode Renstra merupakan

akumulasi dari lima tahun periode Renstra dengan tingkat capaian rata-rata

sebesar 20%. Sedangkan output kegiatan yang capaiannya melebihi 100%

dimungkinkan karena target yang terdapat pada Renstra terlalu rendah.

Untuk itu dari hasil evaluasi ini kedepan target-target yang masih terlalu

rendah atau kurang tepat dapat dijadikan sebagai bahan untuk reviu Renstra

Bappeda Tahun 2016-2021 yang dilakukan secara simultan pada tahun ini.

15

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka pelayanan yang

dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dengan

beberapa target kinerja, masing-masing dengan indikator yang telah

ditetapkan. Di dalam penterjemahan Visi dan Misi Bupati, kinerja pelayanan

di Bappeda terutama untuk mendukung Misi 1 yaitu Meningkatkan Tata

Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan mendukung sasaran

daerah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah meningkat.

Terdapat 8 (delapan) tolok ukur kinerja pelayanan, baik yang ditetapkan

sebagai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Indikator Kinerja

Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci. Adapun yang menjadi

Indikator Kinerja Utama Bappeda adalah:

1. Kesesuaian program pembangunan daerah, merupakan Indikator Kinerja

Utama, dengan indikator kinerja sasaran Indeks kesesuaian program dan

indikator kinerja program:

a. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) terhadap Program dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. Persentase kesesuaian capaian dengan target kinerja dalam

perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah;

c. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD Bidang Fisik dan

Prasarana terhadap RKPD dan APBD, serta program dalam Renstra

PD terhadap RPJMD;

d. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD Bidang

Pemerintahan, Sosial, dan Budaya terhadap RKPD dan APBD, serta

program dalam Renstra PD terhadap RPJMD; dan

e. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD Bidang

Perekonomian terhadap RKPD dan APBD, serta program dalam

Renstra PD terhadap RPJMD;

2. Kerjasama penelitian dalam pembangunan daerah meningkat, dengan

indikator kinerja sasaran Hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti

menjadi kebijakan dan indikator kinerja program jumlah pelaksanaan

kerjasama penelitian.

Sedangkan yang menjadi Indikator Kinerja Perangkat Daerah (PD) adalah:

1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat

Daerah (PD) meningkat, dengan indikator kinerja sasaran Nilai IKM PD

dan indikator kinerja program:

a. Nilai IKM PD

b. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

c. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur

d. Persentase PNS yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang Tugas

16

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat,

dengan indikator kinerja sasaran dan program: Persentase Laporan

Keuangan yang disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan).

3. Kesesuaian Program dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

(PD) dengan indikator kinerja sasaran dan program: Persentase

kesesuaian program dalam Rencana Kerja PD terhadap RKPD dan

Renstra PD terhadap RPJMD.

Indikator Kinerja Kunci Bappeda terdiri dari:

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan

PERDA, merupakan indikator kinerja kunci perangkat daerah, dengan

indikator kinerja: Ada/tidak ada

2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan

dengan PERDA/PERKADA, merupakan indikator kinerja kunci perangkat

daerah, dengan indikator kinerja: Ada/tidak ada

3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan

PERKADA, merupakan indikator kinerja kunci perangkat daerah, dengan

indikator kinerja: Ada/tidak ada

Realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2015 dan tahun 2016,

serta breakdown target pencapaian kinerja pelayanan Bappeda selama periode

Renstra selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Pada tahun 2016 tingkat

realisasi capaian indikator kinerja pelayanan menunjukkan angka yang

semakin baik dibandingkan dengan tingkat realisasi capaian pada tahun

2015. Dalam hal kesesuaian program antara RKPD dengan RPJMD, yang

menunjukkan konsistensi perencanaan jangka pendek dengan jangka

menengah, pada tahun 2016 masih terdapat kesenjangan sebesar 0,30%. Hal

ini disebabkan karena dalam perjalanan waktu, dalam pelaksanaannya

terdapat penyesuaian-penyesuaian dengan kebutuhan, sehingga ditambahkan

program-program baru yang digunakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Namun kesenjangan ini masih lebih rendah dari tahun sebelumnya yang

mencapai angka 1,17%.

Dalam hal penilaian konsistensi antar kelembagaan, yang ditunjukkan

dengan perbandingan antara Rencana Strategis di tingkat PD dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah sebagai aktualisasi perencanaan jangka

menengah di tingkat daerah, terdapat kesenjangan sebesar 0,30%. Artinya,

masih ada program dalam RPJMD yang belum tercantum dalam Renstra PD.

Sedangkan persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD

terhadap Program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

menunjukkan hasil yang baik yaitu sebesar 100%. Pengaliran program dari

RKPD ke dalam Rencana Kerja PD benar-benar dikendalikan.

17

Pada tahun 2017 diharapkan realisasi capaian indikator kinerja

pelayanan Bappeda baik target indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja

perangkat daerah dan indikator kinerja kunci (IKK) dapat tercapai sesuai

dengan target yang telah ditetapkan dalam draft reviu Renstra Bappeda.

Sebagaimana target tahun 2017 pada draft reviu Renstra Bappeda, indikator

kinerja utama Bappeda diharapkan dapat mencapai 100%.

18

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Program dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

100% 100% 100% 100% 100% 100% RKPD/RPJMD

=101,17%

RKPD/RPJMD =100,30% 100% 100% IKU-PD

2. Persentase kesesuaian capaian dengan target kinerja

dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan

tahunan daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% IKU-PD

Kesenjangan capaian target kinerja dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah

10% 12% 12% 10%

3. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD Bidang

Fisik dan Prasarana terhadap RKPD dan APBD, serta

Program dalam Renstra PD terhadap RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% Renja/RKPD = 100%

Renja/APBD = 106,12%

Renstra/RPJMD =

102,08%

100% 100% IKU-PD


Pemerintahan, Sosial dan Budaya terhadap RKPD dan

APBD, serta Program dalam Renstra PD terhadap RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% Renja/RKPD = 100%

Renja/APBD = 99,47%

Renstra/RPJMD = 98,95%

100% 100% IKU-PD


Perekonomian terhadap RKPD dan APBD, serta Program

dalam Renstra PD terhadap RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% Renja/RKPD = 100%

Renja/APBD = 100%

Renstra/RPJMD = 100%

100% 100% IKU-PD

6. Jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian 40 4 6 8 10 12 4 4 4 6 IKU-PD

7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi

Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,79% 99,72% 100% 100% IK-PD

8. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana

Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% IK-PD

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

No. Indikator

Angka/Nilai

Target/Stand

ard (IKU,

SPM, IKK)

Target Renstra PD Realisasi Capaian ProyeksiCATATAN

ANALISIS

19

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9. Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang

tugas

100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% IK-PD

Jumlah aparatur sipil taat aturan dan memiliki kompetensi

sesuai bidang tugas53 53

10. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD

terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% Renja/RKPD

=100%

Renstra/RPJMD

=92,71%

Renja/RKPD =100%

Renstra/RPJMD =99,70%

100% IK-PD

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan PD

yang disusun tepat waktu100% 100%

11. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu

dan akuntabel

100% 100% 100% 100% 100% IK-PD

12. Ada/tidaknya dokumen perencanaan RPJPD yang telah

ditetapkan dengan PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada IKK

13. Ada/tidaknya dokumen perencanaan RPJMD yang telah

ditetapkan dengan PERDA/PERKADA


14. Ada/tidaknya dokumen perencanaan RKPD yang telah

ditetapkan dengan PERKADA


Keterangan:

IKU-PD : Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

IK-PD : Indikator Kinerja Perangkat Daerah hasil cascading

IKK : Indikator Kinerja Kunci

20

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional secara umum telah merubah pola

perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dalam pola working

plan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan

pagu indikatif. Perencanaan tersebut merupakan hasil dari proses

perencanaan yang memadukan proses teknokratik, politik, partisipatif, serta

proses bottom-up maupun top down. Melalui keterpaduan proses perencanaan

diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang

selama ini belum optimal (hanya sebagai pelengkap) dalam proses

perencanaan. Indikasinya antara lain ditandai masih senjangnya realisasi

Daftar Usulan Rencana Program/Kegiatan yang disampaikan masyarakat

melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dapat

diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini.

BAPPEDA memiliki peran sangat penting dan utama dalam menjaga

konsistensi dokumen perencanaan pembangunan di daerah. Peran penjaminan

mutu ini membutuhkan dukungan yang utuh dari segenap pemangku

kepentingan.

Untuk dapat mewujudkan perencanaan sesuai amanat Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

kapasitas lembaga perencana dan kemampuan teknis personel perencanaan

perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong partisipasi

masyarakat dan penyusunan usulan pembangunan dalam bentuk kegiatan

yang benar-benar dibutuhkan, bukan berdasarkan pada kegiatan yang

diinginkan.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang berimplikasi pada perubahan urusan

pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kemudian

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016

tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini kemudian diikuti

dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terbagi menjadi 5

Bidang dengan 15 Sub Bidang dan 1 Sekretariat dengan 3 Sub Bagian.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016 disajikan pada Gambar

2.1.

Secara umum, Bappeda mempunyai tugas melaksanakan urusan

penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan

pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam mengemban

tugasnya, BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul mempunyai peluang

21

(opportunities) dan tantangan (threats) yang terkait faktor eksternal. Peluang

yang ada antara lain:

1. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan keleluasaan

dalam pengaturan kerumahtanggaan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Penerapan otonomi daerah memberikan kesempatan berprakarsa seluas-

luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan;

3. Sumber daya pembangunan yang potensial;

4. Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan

aparatur perencana cukup tersedia;

5. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi cukup pesat;

6. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah tertata

baik;

7. Respon dan komitmen PD mitra maupun para pemangku kepentingan

(stakeholders) cukup baik.

8. Peraturan Perundangan yang kondusif; dan

9. Komunikasi yang intensif dan kondusif dalam perencanaan dan

penganggaran pembangunan.

Adapun tantangan yang dihadapi BAPPEDA dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsinya antara lain:

1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai

motivasi dan kepentingan;

2. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders,

maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah

semakin meningkat;

3. Adanya perbedaan perspektif dalam proses perencanaan dan

penganggaran yang terkadang belum bisa berjalan dengan sinkron dan

integratif;

4. Proses perencanaan pembangunan partisipatif belum dipahami secara

merata oleh aparat pemerintah daerah dan kelompok masyarakat;

5. Pemahaman dan nilai serap terhadap penguasaan teknologi informasi

masih kurang;

6. Peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme

perencanaan pembangunan daerah masih terus mengalami

penyempurnaan;

7. Tuntutan ketersediaan dokumen yang mantap, berkesinambungan dan

integratif di setiap jenjang dan tahapan perencanaan pembangunan; dan

8. Kualitas aparat perencana belum merata di setiap perangkat daerah.

22

Sedangkan secara internal, BAPPEDA menghadapi kendala karena adanya

permasalahan antara lain:

1. kurang memadainya implementasi sistem aplikasi perencanaan dan

penganggaran;

2. belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM)

perencana;

3. terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pendukung yang baik bagi

proses dan lembaga perencanaan pembangunan daerah;

4. belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang

tersusun secara reliabel dan akurat;

5. belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan

pembangunan jika dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;

dan

6. belum adanya jabatan fungsional perencana;

Dengan melihat ketersediaan sumber daya yang ada, serta berdasarkan

pencapaian selama ini, maka peluang dan tantangan yang mungkin dapat

dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan BAPPEDA kedepan adalah:

1. Potensi pendanaan dapat dikelola dengan lebih baik untuk membiayai

kegiatan-kegiatan yang memiliki daya ungkit bagi kemajuan daerah.

2. Sumber Daya Manusia perencana yang handal untuk memantapkan

sistem perencanaan pembangunan daerah.

3. Dukungan stakeholder yang baik.

4. Regulasi yang kondusif.

5. Perkembangan teknologi informasi dan kelitbangan yang semakin maju.

6. Komunikasi yang terbangun harmonis dan intensif dalam proses

perencanaan dan penganggaran.

Sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, maka produk

perencanaan pembangunan yang dihasilkan BAPPEDA mempunyai peran

strategis sebagai alternatif dalam mengatasi permasalahan pembangunan di

daerah. Produk perencanaan harus disusun integral baik secara horizontal

maupun vertikal, sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral, serta dapat

diimplementasikan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata

lain, produk perencanaan pembangunan daerah harus memiliki keselarasan

baik antar lembaga maupun antar waktu.

Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan

bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan

lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah

akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara

efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah. Perencanaan pembangunan

daerah juga harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan

nasional dan regional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan

23

nasional. Kerangka pikir yang digunakan sebagai landasan adalah kerangka

berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act

locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat

memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga

mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus

globalisasi.

Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara

obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat

menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan

diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan

keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut

secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif

terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi

masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan,

proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan,

karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.

Sebagai institusi perencana, BAPPEDA berperan dalam pelaksanaan

fungsi manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil

perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen

pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses

perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa

melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan

yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya

bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya,

tetapi harus mampu bertindak sebagai “motor penggerak” yang dapat

mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan

pembangunan.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, peran monitoring,

evaluasi serta pelaporan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses

perencanaan pembangunan. Monitoring adalah suatu usaha untuk

memastikan berjalannya proses program/kegiatan. Sedangkan evaluasi

merupakan suatu proses untuk menjelaskan secara sistematis untuk

mencapai obyektifitas, efisiensi, dan efektifitas, serta untuk mengetahui

dampak dari suatu kegiatan dan juga membantu pengambilan keputusan

untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan yang akan datang. Melalui

proses ini akan dapat diketahui apakah proses implementasi pembangunan

telah sesuai dengan yang direncanakan baik keluaran, target maupun

sasarannya. Hasil dari monitoring dan evaluasi sangat berguna menjadi

masukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan periode

berikutnya. Pelaporan adalah bentuk kewajiban pemerintah/PD untuk

menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan informasi kinerja secara teliti,

24

periodik, dan melembaga, sebagai perwujudan normatif pertanggungjawaban

yang didahului proses pengukuran dan evaluasi kinerja sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang

berkualitas, lembaga perencana pembangunan harus dapat meningkatkan

kemampuan pengelolaan data/informasi pembangunan daerah secara up to

date, tepat dan akurat. Ketersediaan data/informasi pembangunan yang valid

menentukan kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan. Keberadaan

institusi penelitian dan pengembangan merupakan kesempatan yang harus

dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kerjasama dan iklim kelitbangan yang

terbentuk harus dapat diarahkan guna menghasilkan produk-produk

penelitian yang mendukung proses perencanaan pambangunan yang

berlangsung.

Berdasarkan visi Kepala Daerah yang dirumuskan kedalam visi RPJMD

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 yaitu: “Mewujudkan Gunungkidul

sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju

masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”.

Dari rumusan visi tersebut, kemudian dirumuskan misi pembangunan lima

tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang

kondusif.

6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara

berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah tidak lagi menetapkan Visi dan Misi

organisasi. Kedudukan Perangkat Daerah adalah dalam rangka

mensukseskan pencapaian Visi dan Misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi organisasi Perangkat Daerah. Kedudukan BAPPEDA dalam

pencapaian misi tersebut adalah secara langsung mendukung misi pertama,

yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Misi pertama ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan

tata pemerintahan dengan berlandaskan asas prinsip good governance melalui

sinergitas antar stakeholders, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha

dalam rangka pengelolaan dan manajemen pembangunan daerah.

25

Gambar 2.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016

No. Nama Jabatan KP

KEPALA BADAN

Kelompok J F

SEKRETARIAT

BIDANG PEMERINTAHAN SOSIAL

DAN KEBUDAYAANBIDANG PEREKONOMIAN BIDANG FISIK DAN PRASARANA

BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN

DAN PENGENDALIANBIDANG PERENCANAAN Subbagian Perencanaan

Subbagian Umum

Subbidang Pemerintahan dan


Subbidang Pertanian Perikanan dan

Kelautan

Subbidang Perhubungan Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Subbidang Penelitian dan

Pengembangan

Subbidang Pengelolaan Data

PembangunanSubbagian Keuangan

Subbidang Kesehatan Sosial dan

Ketenagakerjaan

Subbidang Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi

Subbidang Lingkungan Hidup dan

Pekerjaan UmumSubbidang Pengendalian dan Evaluasi

Subbidang Rencana Pembangunan

Daerah

Subbidang Pendidikan dan

Kebudayaan

Subbidang Pariwisata dan

Penanaman Modal

Subbidang Penataan Ruang dan

PertanahanSubbidang Pelaporan

Subbidang Rencana Pembangunan

Wilayah

: Komando

UPT

: Koordinasi

26

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun

2018, Bappeda merencanakan untuk melaksanakan 11 program yang

dijabarkan dalam 29 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar

Rp4.065.500.000,00 (empat miliar enam puluh lima juta lima ratus ribu

rupiah). Pagu indikatif program dan kegiatan yang diusulkan Bappeda telah

disesuaikan dengan pagu indikatif PD (Bappeda) sebesar Rp4.065.658.000,00

(empat miliar enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu

rupiah). Usulan diselaraskan dalam proses musyawarah perencanaan

pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga Musrenbang Kecamatan

dan Musrenbang Kabupaten. Usulan ini diselaraskan pula dengan usulan

program dan kegiatan Perangkat Daerah yang lain dalam Forum PD. Selama

proses yang berlangsung serta berdasarkan analisis kebutuhan terhadap isu-

isu strategis dan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, terjadi perubahan

terhadap rancangan awal rencana kerja Bappeda. Dalam perubahan tersebut

terjadi penambahan alokasi anggaran ataupunoutput pada kegiatan yang

sudah ada.

Tahapan cukup penting yang sangat mempengaruhi perubahan yang

terjadi adalah adanya kebijakan untuk menyelaraskan dokumen perencanaan

yang disusun, agar memiliki alur pikir yang lebih logis antara prioritas

pembangunan daerah, sasaran, indikator sasaran daerah, yang kemudian

dialirkan ke dalam sasaran dan indikator sasaran PD, dan kemudian menjadi

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan PD. Penambahan,

pengurangan, ataupun penyesuaian anggaran dan target kinerja kegiatan

sebagai hasil proses yang dialami dalam penyusunan rencana kerja BAPPEDA

hingga selesainya kegiatan Musrenbang Kabupaten akan diuraikan pada bab

ini.

Secara singkat dapat disampaikan perubahan yang terjadi pada

rancangan awal RKPD Tahun 2017 hingga tersusun matriks rancangan akhir

hasil analisis kebutuhan adalah sebagai berikut:

1. Pada Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana, semula

direncanakan untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu Perencanaan Pembangunan

Lingkungan Hidup dan Pekerjaan umum, Perencanaan Pembangunan

Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, serta Perencanaan

Pembangunan Penataan Ruang dan Pertanahan dengan pagu indikatif

anggaran sebesar Rp590.000.000,00. Namun berdasarkan analisis

kebutuhan dan sesuai arahan Pemerintah Daerah DIY untuk

pengembangan wilayah di kawasan Lemah Abang-Nglanggeran-Ngalang-

Gading maka perlu disusun Masterplan Pengembangan Kawasan

Nglanggeran-Ngalang-Gading. Dengan adanya penambahan output

27

tersebut maka diperlukan penambahan pagu anggaran indikatif pada

Bappeda. Masterplan Pengembangan Kawasan Nglanggeran-Ngalang-

Gading ditambahkan sebagai output kegiatan Perencanaan Pembangunan

Penataan ruang dan Pertanahan dengan penambahan anggaran sebesar

Rp200.000.000,00.

2. Pada program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan

Budaya untuk kegiatan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan

Pemberdayaan Masyarakat, anggaran semula berjumlah

Rp171.000.000,00 ditambahkan menjadi Rp201.000.000,00. Hal ini

berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, dengan output

menyusun satu dokumen Kajian Pembangunan Desa ternyata anggaran

yang direncanakan semula tidak mencukupi sehingga diperlukan

penambahan anggaran sebesar Rp30.000.000,00.

3. Pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kegiatan

Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah semula dianggarkan

Rp112.000.000,00. Namun pada Rancangan awal RKPD ini, belum

memasukkan output untuk pelatihan operator Sistem Informasi Desa

(SID) dan petugas verifikator data pada 144 desa. Output ini sebelumnya

direncanakan sebagai bagian kegiatan di kecamatan, namun ternyata

pelatihan operator Sistem Informasi Desa (SID) dan petugas verifikator

data belum difasilitasi dalam rancangan renja kecamatan. Karena itu

diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp250.000.000,00 untuk

memfasilitasi output kegiatan tersebut.

Rancangan Awal Rencana Kerja yang semula dengan pagu indikatif

sebesar Rp4.065.500.000,00 pada rancangan akhir dengan penambahan

beberapa output kegiatan yang harus dilaksanakan, maka Rancangan

Rencana Kerja disempurnakan dengan pagu indikatif sejumlah

Rp4.545.500.000,00. Berdasarkan pagu indikatif perangkat daerah, Bappeda

hanya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp4.065.658.000,00, maka

penambahan usulan output berdasarkan analisis kebutuhan tersebut

kemudian diusulkan untuk mendapatkan penambahan pagu indikatif

anggaran sebesar Rp480.000.000,00. Namun karena keterbatasan anggaran,

maka pada rancangan akhir Rencana Kerja Tahun 2018 tetap akan

dicantumkan tambahan output pada dua kegiatan saja yang merupakan

skala prioritas yaitu penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan

Nglanggeran-Ngalang-Gading dan Pelatihan operator Sistem Informasi Desa

(SID) dan petugas verifikator data pada 144 desa dengan penambahan

anggaran sebesar Rp450.000.000,00. Seandainya pada saat penyusunan

KUA/PPAS masih ada kemampuan anggaran maka usulan tersebut dapat

dimasukkan. Penyandingan rancangan awal dengan matriks sesudah melalui

analisis kebutuhan selengkapnya ditampilkan dalam Tabel 2.3.

28

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

PAGU

INDIKATIF

(Rp.000)

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIANKEBUTUHAN

DANA (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran

100% 635.000 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran

100% 635.000

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

BAPPEDA Jumlah surat yang dikirim 12 buah 495.000 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

BAPPEDA Jumlah surat yang dikirim 12 buah 495.000

Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air,

internet

2 rekening telepon, 3

rekening listrik, 1 rekening

air, 1 rekening internet

Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air,

internet


rekening listrik, 1

rekening air, 1

rekening internet

Pembayaran jasa kebersihan kantor 1 paket jasa Cleaning

Service 12 bulan

Pembayaran jasa kebersihan kantor 1 paket jasa Cleaning

Service 12 bulan

Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi 25 komputer/notebook, 4

mesin tik; 10 bh printer, 6 bh

UPS

Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi 25

komputer/notebook, 4

mesin tik; 10 bh

printer, 6 bh UPSJumlah alat tulis kantor 12 paket pembelian ATK Jumlah alat tulis kantor 12 paket pembelian

ATKJumlah barang cetakan fotocopy 7 jenis barang cetakan,

12.000 fotocopy dan 60 jilid

Jumlah barang cetakan fotocopy 7 jenis barang

cetakan, 12.000

fotocopy dan 60 jilid

Jumlah komponen listrik tersedia 12 paket pembelian

komponen listrik

Jumlah komponen listrik tersedia 12 paket pembelian

komponen listrik

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

kantor

10 paket pembelian bahan

dan alat pembersih

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

kantor

10 paket pembelian

bahan dan alat

pembersihJumlah data yang terkelola dan terpelihara 1 jenis data (arsip

persuratan)

Jumlah data yang terkelola dan terpelihara 1 jenis data (arsip

persuratan)

Jumlah Bahan bacaan/ referensi dan surat

kabar

3 jenis surat kabar (3 rek

bulanan langganan surat

kabar)

Jumlah Bahan bacaan/ referensi dan surat

kabar

3 jenis surat kabar (3

rek bulanan

langganan surat

kabar)Jumlah tenaga administrasi/teknik

perkantoran

2 orang petugas jaga malam

(2x12 bulan), 1 orang

petugas pemelihara jaringan

internet & komputer (11

bulan), 1 orang tenaga

bantu administrasi

perkantoran (11 bulan)

Jumlah tenaga administrasi/teknik

perkantoran

2 orang petugas jaga

malam (2x12 bulan),

1 orang petugas

pemelihara jaringan

internet & komputer

(11 bulan), 1 orang

tenaga bantu

administrasi Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang

dibeli

6 notebook, 4 PC, 1 GPS, 5

printer, 4 UPS, 1 LCD

Proyektor

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor

yang dibeli

6 notebook, 4 PC, 1

GPS, 5 printer, 4

UPS, 1 LCD

Proyektor

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Gunungkidul

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi BAPPEDA Jumlah makanan dan minuman tersedia

untuk rapat dan tamu

Makan minum: 600 OS

Minum snack: 900 OS

140.000 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

BAPPEDA Jumlah makanan dan minuman tersedia

untuk rapat dan tamu

Makan minum: 600

OS

Minum snack: 900 OS

140.000

Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi

terfasilitasi dengan baik

40 kali dalam daerah; 20

kali luar daerah

Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi

terfasilitasi dengan baik

40 kali dalam daerah;

20 kali luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana

dan prasarana aparatur

100% 200.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana

dan prasarana aparatur

100% 200.000

3. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

BAPPEDA Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli 15 kursi kerja, 2 almari

arsip, 1 rak buku

30.000 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

BAPPEDA Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli 15 kursi kerja, 2

almari arsip, 1 rak

buku

30.000

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

BAPPEDA Jumlah/luasan dan jenis bangunan gedung

yang dipelihara

1 paket pengecatan tembok

kantor, 1 paket

pemeliharaan taman, 1

paket rehab kamar mandi

170.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Perkantoran

BAPPEDA Jumlah/luasan dan jenis bangunan gedung

yang dipelihara

1 paket pengecatan

tembok kantor, 1

paket pemeliharaan

taman, 1 paket rehab

kamar mandi

170.000

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang

dipelihara

5 mobil,

27 motor

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang

dipelihara

5 mobil,

27 motor

Jumlah dan jenis perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara

21 bh AC Jumlah dan jenis perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara

21 bh AC

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Persentase PNS yang memiliki kompetensi

sesuai bidang tugas

100% 30.000 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Persentase PNS yang memiliki kompetensi

sesuai bidang tugas

100% 30.000

5. Penyelenggaraan Penatalaksanaan dan Pengelolaan


BAPPEDA Jumlah ASN yang tertangani 53 ASN

3 jenis layanan

kepegawaian

10.000 Penyelenggaraan Penatalaksanaan dan

Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah


3 jenis layanan

kepegawaian

10.000

6. Pengembangan Kapasitas Aparatur BAPPEDA Jumlah ASN yang mengikuti diklat 4 orang 20.000 Pengembangan Kapasitas Aparatur BAPPEDA Jumlah ASN yang mengikuti diklat 4 orang 20.000

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

Persentase laporan keuangan yang disusun

tepat waktu dan akuntabel

100% 42.000 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

Persentase laporan keuangan yang

disusun tepat waktu dan akuntabel

100% 42.000

7. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah BAPPEDA Dokumen Laporan keuangan semesteran 1 dokumen 42.000 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat

Daerah

BAPPEDA Dokumen Laporan keuangan semesteran 1 dokumen 42.000

Dokumen Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen Dokumen Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen

Dokumen Laporan keuangan bulanan/SPJ 12 dokumen Dokumen Laporan keuangan bulanan/SPJ 12 dokumen

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Persentase kesesuaian program dalam

Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD

dan Renstra Perangkat Daerah terhadap

RPJMD

100% 57.000 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Persentase kesesuaian program dalam

Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD

dan Renstra Perangkat Daerah terhadap

RPJMD

100% 57.000

8. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah BAPPEDA Dokumen LKjIP Tahun 2017 1 dokumen 25.000 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah BAPPEDA Dokumen LKjIP Tahun 2017 1 dokumen 25.000

Dokumen Renja, RKA, dan DPA Tahun

2019

3 dokumen Dokumen Renja, RKA, dan DPA Tahun

2019

3 dokumen

Dokumen Perubahan Renja, RKPA, dan

DPPA Tahun 2018

3 dokumen Dokumen Perubahan Renja, RKPA, dan

DPPA Tahun 2018

3 dokumen

9. Pengendalian Internal Perangkat daerah BAPPEDA Jumlah laporan monev dan pengendalian

internal SKPD

12 laporan

(1 dokumen)

19.000 Pengendalian Internal Perangkat daerah BAPPEDA Jumlah laporan monev dan pengendalian

internal SKPD

12 laporan

(1 dokumen)

19.000

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

(RTP)

Dokumen laporan penyelenggaraan SPIP

2 dokumen Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

(RTP)

Dokumen laporan penyelenggaraan SPIP

2 dokumen

10. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat

Daerah

BAPPEDA Draft dokumen profil perangkat daerah

tahun 2018

1 draft dokumen 13.000 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Perangkat Daerah

BAPPEDA Draft dokumen profil perangkat daerah

tahun 2018

1 draft dokumen 13.000

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Nilai IKM PD 79,25 1.500 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

Nilai IKM PD 79,25 1.500

11. Penyelenggaraan Pelayanan Publik BAPPEDA Dokumen pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat

2 dokumen 1.500 Penyelenggaraan Pelayanan Publik BAPPEDA Dokumen pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat

2 dokumen 1.500

Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan

Prasarana

Persentase kesesuaian program dalam

Renja PD Bidang Fisik dan Prasarana

terhadap RKPD dan APBD, serta program


100% 590.000 Program Perencanaan Pembangunan Fisik

dan Prasarana


Renja PD Bidang Fisik dan Prasarana

terhadap RKPD dan APBD, serta program


100% 790.000

12. Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan

Pekerjaan Umum

Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan

pembangunan lingkungan hidup

10 kesepakan 220.000 Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup

dan Pekerjaan Umum


pembangunan lingkungan hidup

10 kesepakan 220.000

Rencana Induk Pengembangan Ruang

Terbuka Hijau di Kab. Gunungkidul

1 dokumen Rencana Induk Pengembangan Ruang

Terbuka Hijau di Kab. Gunungkidul

1 dokumen

Sistem Informasi SPAM Perpipaan dan Non

Perpipaan di Kabupaten Gunungkidul

1 dokumen Sistem Informasi SPAM Perpipaan dan

Non Perpipaan di Kabupaten Gunungkidul

1 dokumen

13. Perencanaan Pembangunan Perhubungan,

Perumahan, dan Kawasan Permukiman


perumahan dan permukiman

6 kesepakatan 150.000 Perencanaan Pembangunan Perhubungan,



perumahan dan permukiman

6 kesepakatan 150.000

Study Kelayakan Feeder Jalur Jalan Lintas

Selatan (JJLS)

1 dokumen Study Kelayakan Feeder Jalur Jalan Lintas

Selatan (JJLS)

1 dokumen

14. Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang dan

Pertanahan

Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan tata

ruang dan pertanahan

6 kesepakatan 220.000 Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang

dan Pertanahan

Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan tata

ruang dan pertanahan


Rencana Pengembangan Kawasan

Strategis Kabupaten

1 dokumen Rencana Pengembangan Kawasan

Strategis Kabupaten

1 dokumen

Desiminasi Tata Ruang dan Pertanahan 1 kali Desiminasi Tata Ruang dan Pertanahan 1 kali

Masterplan Pengembangan Kawasan

Nglanggeran - Ngalang - Gading

1 dokumen 200.000 Sesuai arahan

Pemda DIY untuk

pengembangan

wilayah di

kawasan Lemah

Abang-

Nglanggeran-

Ngalang-Gading

Program Perencanaan Pembangunan

Pemerintahan, Sosial, dan Budaya


Renja PD Bidang Pemerintahan, Sosial, dan

Kebudayaan terhadap RKPD dan APBD,

serta program dalam Renstra PD terhadap

RPJMD

100% 511.000 Program Perencanaan Pembangunan

Pemerintahan, Sosial, dan Budaya


Renja PD Bidang Pemerintahan, Sosial,

dan Kebudayaan terhadap RKPD dan

APBD, serta program dalam Renstra PD

terhadap RPJMD

100% 541.000

15. Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan


Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan bidang

pemerintahan dan pemberdayaan

masyarakat

4 kesepakatan 171.000 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan


Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan bidang

pemerintahan dan pemberdayaan

masyarakat


31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dokumen Kajian Pembangunan Desa 1 dokumen Dokumen Kajian Pembangunan Desa 1 dokumen Untuk menyusun

dokumen kajian

pembangunan

desa, anggarannya

masih kurang

16. Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan

Kebudayaan


pembangunan pendidikan dan kebudayaan

4 kesepakatan 170.000 Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan

Kebudayaan


pembangunan pendidikan dan kebudayaan


Dokumen Kajian Pembangunan Pendidikan

Dasar

1 dokumen Dokumen Kajian Pembangunan

Pendidikan Dasar

1 dokumen

17. Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial, dan

Ketenagakerjaan


pembangunan kesehatan, sosial, dan

ketenagakerjaan

4 kesepakatan 170.000 Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial,

dan Ketenagakerjaan


pembangunan kesehatan, sosial, dan

ketenagakerjaan


Dokumen District Health Account (DHA) Kab

Gunungkidul

1 dokumen Dokumen District Health Account (DHA)

Kab Gunungkidul

1 dokumen

Dokumen Kajian Pembangunan Sosial 1 dokumen Dokumen Kajian Pembangunan Sosial 1 dokumen

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase kesesuaian program dalam

Renja PD Bidang Perekonomian terhadap

RKPD dan APBD, serta program dalam

Renstra PD terhadap RPJMD

100% 520.000 Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi


Renja PD Bidang Perekonomian terhadap

RKPD dan APBD, serta program dalam

Renstra PD terhadap RPJMD

100% 520.000

18. Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan,

dan Kelautan


pembangunan pertanian dan kelautan

4 kesepakatan 150.000 Perencanaan Pembangunan Pertanian,

Perikanan, dan Kelautan


pembangunan pertanian dan kelautan


Masterplan Pengembangan Pertanian

Organik

1 dokumen Masterplan Pengembangan Pertanian

Organik

1 dokumen

19. Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan,

dan Koperasi


pembangunan industri, perdagangan, dan

koperasi

6 kesepakatan 130.000 Perencanaan Pembangunan Industri,

Perdagangan, dan Koperasi


pembangunan industri, perdagangan, dan

koperasi


Feasibility Study Pasar Khas Kabupaten

Gunungkidul di Kec. Patuk

1 Dokumen Feasibility Study Pasar Khas Kabupaten

Gunungkidul di Kec. Patuk

1 Dokumen

20. Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan

Penanaman Modal


pembangunan pariwisata dan penanaman

modal

6 kesepakatan 240.000 Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan

Penanaman Modal


pembangunan pariwisata dan penanaman

modal


Masterplan pengelolaan kawasan wisata 1 Dokumen Masterplan pengelolaan kawasan wisata 1 Dokumen

Masterplan pengembangan potensi ekonomi

kecamatan Tepus

1 Dokumen Masterplan pengembangan potensi

ekonomi kecamatan Tepus

1 Dokumen

Masterplan pengembangan potensi ekonomi

kecamatan Karangmojo

1 Dokumen Masterplan pengembangan potensi

ekonomi kecamatan Karangmojo

1 Dokumen

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesesuaian program dalam

RKPD terhadap program dalam RPJMD

100% 820.000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesesuaian program dalam

RKPD terhadap program dalam RPJMD

100% 1.070.000

21. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kab. GK Rancangan awal RKPD Tahun 2019 1 dokumen 380.000 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kab. GK Rancangan awal RKPD Tahun 2019 1 dokumen 380.000

DURP Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun

2018

1 dokumen DURP Hasil Musrenbang Kecamatan

Tahun 2018

1 dokumen

32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rancangan RKPD Tahun 2019 1 dokumen Rancangan RKPD Tahun 2019 1 dokumen

Dokumen RKPD Tahun 2019 1 dokumen Dokumen RKPD Tahun 2019 1 dokumen

Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2018 1 dokumen Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2018 1 dokumen

Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 1 dokumen Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 1 dokumen

Jumlah kesepakatan koordinasi

perencanaan pembangunan daerah : 1.

Penyusunan Renja PD Tahun 2019; 2.

Penyusunan Renja PD Perubahan Tahun

2018; 3. Penyusunan Dokumen ROPK PD

Tahun 2018

3 kesepakatan Jumlah kesepakatan koordinasi


Penyusunan Renja PD Tahun 2019; 2.

Penyusunan Renja PD Perubahan Tahun

2018; 3. Penyusunan Dokumen ROPK PD

Tahun 2018

3 kesepakatan

22. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. GK Jumlah kesepakatan sinkronisasi


Sinkronisasi program/kegiatan tematik

antara Pemkab GK dan Pemerintah DIY; 2.

Sinkronisasi usulan program/kegiatan dalam

e-musrenbang/e-proposal Rakortek APBN

2 kesepakatan 110.000 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah

Kab. GK Jumlah kesepakatan sinkronisasi


Sinkronisasi program/kegiatan tematik

antara Pemkab GK dan Pemerintah DIY; 2.

Sinkronisasi usulan program/kegiatan

dalam e-musrenbang/e-proposal Rakortek

APBN


Sistem Informasi Perencanaan Kab.

Gunungkidul

1 modul/dokumen Sistem Informasi Perencanaan Kab.

Gunungkidul

1 modul/dokumen

23. Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Kewilayahan

Kab. GK Dokumen Usulan DAK 1 dokumen 110.000 Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan


Kab. GK Dokumen Usulan DAK 1 dokumen 110.000

Dokumen Usulan Dana

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

1 dokumen Dokumen Usulan Dana

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

1 dokumen

Dokumen usulan dana keistimewaan 1 dokumen Dokumen usulan dana keistimewaan 1 dokumen

Dokumen Usulan PIWK 1 dokumen Dokumen Usulan PIWK 1 dokumen

Konsinyering penyusunan perencanaan

program kegiatan keistimewaan tahun 2020

1 kali Konsinyering penyusunan perencanaan

program kegiatan keistimewaan tahun

2020

1 kali

24. Penyusunan Profil dan Informasi Hasil Pembangunan

Daerah

Kab. GK Buku Informasi Pembangunan Daerah Kab.


1 dokumen (100 buku) 108.000 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil

Pembangunan Daerah

Kab. GK Buku Informasi Pembangunan Daerah

Kab. Gunungkidul Tahun 2017

1 dokumen (100

buku)

108.000

Buku Informasi Program dan Kegiatan

Pembangunan Kab. Gunungkidul tahun

2018

1 dokumen (70 buku) Buku Informasi Program dan Kegiatan

Pembangunan Kab. Gunungkidul tahun

2018

1 dokumen (70 buku)

Booklet Informasi Pembangunan 1 dokumen (500 buku) Booklet Informasi Pembangunan 1 dokumen (500

buku)25. Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah Kab. GK Jumlah kesepakatan koordinasi pendataan

potensi dan permasalahan daerah

6 kesepakatan 112.000 Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah Kab. GK Jumlah kesepakatan koordinasi pendataan

potensi dan permasalahan daerah


Data Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul 1 dok laporan Data Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul 1 dok laporan

Jumlah pendamping SID yang terlatih 25 orang Jumlah pendamping SID yang terlatih 25 orang

Jumlah verifikator data BDT di lapangan

yang terlatih

25 orang Jumlah verifikator data BDT di lapangan

yang terlatih

25 orang

Jumlah SDM Kecamatan yang paham dan

dapat mengoperasikan SID

54 orang Jumlah SDM Kecamatan yang paham dan

dapat mengoperasikan SID

54 orang

33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah SDM PD yang dapat mengakses

dan memanfaatkan SID

20 orang Jumlah SDM PD yang dapat mengakses

dan memanfaatkan SID

20 orang

Jumlah operator SID dan petugas

verifikator data di lapangan terlatih

288 orang Untuk pelatihan

operator SID dan

petugas verifikator

data yang belum

difasilitasi oleh

kecamatan

Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

Persentase kesenjangan capaian target

dalam perencanaan pembangunan daerah

jangka menengah dan tahunan daerah

314.000 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

Persentase kesenjangan capaian target

dalam perencanaan pembangunan daerah

jangka menengah dan tahunan daerah

314.000

26. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah

Kab. GK Dokumen evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan RKPD dan Perubahan RKPD

2 dokumen 164.000 Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

Kab. GK Dokumen evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan RKPD dan Perubahan RKPD

2 dokumen 164.000

Dokumen evaluasi hasil/capaian target

RPJMD

1 dokumen Dokumen evaluasi hasil/capaian target

RPJMD

1 dokumen

Jumlah kesepakatan dalam rangka

pengendalian pelaksanaan RKPD

6 kesepakatan Jumlah kesepakatan dalam rangka

pengendalian pelaksanaan RKPD

6 kesepakatan

Kastemisasi aplikasi e-Monev Rencana

Pembangunan Daerah Modul RPJMD

1 modul/dokumen Kastemisasi aplikasi e-Monev Rencana

Pembangunan Daerah Modul RPJMD

1 modul/dokumen

27. Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah Kab. GK Dokumen pelaporan:

Tugas Pembantuan (TP) 4 laporan

150.000 Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah Kab. GK Dokumen pelaporan:


150.000

Dokumen pelaporan Dana Alokasi Khusus

(DAK)

5 laporan Dokumen pelaporan Dana Alokasi Khusus

(DAK)

5 laporan

Dokumen pelaporan Dana Keistimewaan

DIY

4 laporan Dokumen pelaporan Dana Keistimewaan

DIY

4 laporan

Dokumen pelaporan Bantuan Pemerintah

DIY

4 laporan Dokumen pelaporan Bantuan Pemerintah

DIY

4 laporan

Dokumen pelaporan Aksi Pencegahan dan


4 laporan online Dokumen pelaporan Aksi Pencegahan dan


4 laporan online

Program Penelitian dan Pengembangan Jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian

yang dilaksanakan

6 345.000 Program Penelitian dan Pengembangan Jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian

yang dilaksanakan

6 345.000

28. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kab. GK Jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian 4 kesepakatan penelitian 295.000 Penyelenggaraan Penelitian dan

Pengembangan

Kab. GK Jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian 4 kesepakatan

penelitian

295.000

Desiminasi hasil penelitian 1 kali Desiminasi hasil penelitian 1 kali

Seleksi penerima anugerah IPTEK

(Krenovamaskat)

3 kategori Seleksi penerima anugerah IPTEK

(Krenovamaskat)

3 kategori

Rakor kelitbangan 1 kali Rakor kelitbangan 1 kali

Fasilitasi Dewan Riset Daerah 4 rakor Fasilitasi Dewan Riset Daerah 4 rakor

29. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab. GK Jumlah kesepakatan koordinasi SIDa 2 kesepakatan 50.000 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab. GK Jumlah kesepakatan koordinasi SIDa 2 kesepakatan 50.000

Lokakarya pengembangan SIDa 1 kali Lokakarya pengembangan SIDa 1 kali

4.065.500 4.545.500

34

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terlebih dahulu

telah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan

sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan,

sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang berupa usulan program/kegiatan

dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait

langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi

maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan

dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten. Terhadap aspirasi

tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai

dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan hasil

analisis kebutuhan PD.

Usulan awal PD kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan

masyarakat melalui forum Musrenbang, baik musrenbang desa maupun

kecamatan dan kabupaten. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula

usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan dan Pagu

Indikatif Sektoral. Sebagai sebuah konsekuensi atas telah ditandatanganinya

kesepakatan antara Bupati sebagai pihak Eksekutif dengan DPRD sebagai

lembaga legislatif tentang penetapan pagu anggaran yang dialokasikan dalam

Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan, maka semua usulan masyarakat yang

masuk melalui jalur PIWK sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

harus dilaksanakan oleh PD. Usulan yang dibuat oleh Bappeda telah

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian secara

khusus Bappeda tidak ada program dan kegiatan usulan dari masyarakat

atau pemangku kepentingan lainnya.

NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018 dari Para Pemangku

Kepentingan Kabupaten Gunungkidul

35

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di

daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan

nasional.Dengan demikian tema dan prioritas pembangunan daerah harus

mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”, sedangkan visi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah DIY tahun 2012-2017 adalah “Daerah Istimewa yang Lebih

Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Menyongsong

Peradaban Baru”. Maka visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah “Mewujudkan Gunungkidul

sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Terkemuka dan Berbudaya, Menuju

Masyarakat Yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2021”.

Pada tahun 2018 Tema Pembangunan Nasional adalah: “Memacu

Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Sedangkan 9 Agenda Pembangunan

Nasional (Nawa Cita) terdiri dari:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara

2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,

dan terpercaya;

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan;

4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-

bangsa Asia lainnya;

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik

8) Melakukan revolusi karakter bangsa

9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

36

Dengan memperhatikan tema nasional, tema Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2018 Daerah Istimewa Yogyakarta adalah

“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur untuk

Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang

Berkeadilan”. Sumberdaya manusia merupakan modal dasar untuk

mendorong keunggulan daerah di era kompetisi global serta berorientasi pada

hasil karya tinggi. Pertumbuhan ekonomi diorientasikan melalui sektor-sektor

unggulan dan potensial, seperti jasa, perdagangan, pariwisata, pertanian dan

industri kreatif. Peningkatan infrastruktur dilakukan dengan meningkatkan

infrastruktur layanan dasar dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan

wilayah yang selaras, lestari, dan mensejahterakan diharapkan dapat

mengurangi ketimpangan antarwilayah. Ada tiga strategi perencanaan

pembangunan Pemerintah DIY, yaitu pemerataan, penanggulangan

kemiskinan, dan upaya mengatasi ketimpangan.

Pemerintah DIY dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah tahun 2018 melakukan pendekatan tematik pembangunan yaitu

pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA), Ketimpangan

Wilayah serta Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan. Karena itu program

dan kegiatan di Kabupaten Gunungkidul dapat selaras dengan tema

pembangunan tersebut.Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan

mampu menangkappeluang kepariwisataan dan pertumbuhan ekonomi

dengan adanya penyelesaian JJLS, pembangunan bandara New Yogyakarta

International Airport (NYIA), pengembangan kawasan geopark (Nglanggeran)

dan pantai selatan serta rencana investasi.

Dalam rangka mendukung pengembangan wilayah di kawasan Lemah

Abang-Ngalang-Gading-Nglanggeran (kawasan Geopark) maka berdasarkan

tugas dan fungsi Bappeda di bidang perencanaan, pada tahun 2018

mengusulkan untuk menyusun Masterplan Pengembangan Kawasan

Nglanggeran-Ngalang-Gading dengan program Perencanaan Pembangunan

Fisik dan Prasarana untuk kegiatan Perencanaan Pembangunan Penataan

Ruang dan Pertanahan. Pengembangan kawasan Nglanggeran diarahkan

antara lain dengan pengembangan agropolitan, penyediaan infrastruktur

dasar, pengembangan destinasi wisata, peningkatan kelembagaan pengelola

wisata/desa serta pengembangan konektivitas antarkawasan.

Selanjutnya, dengan mengacu pada tema pembangunan nasional dan

mendasarkan pada tema pembangunan Pemerintah DIY, serta berpedoman

pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, dirumuskan tema

pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 yaitu “Meningkatkan

Pengembangan Industri Pariwisata sebagai Basis Pembangunan Ekonomi

untuk Meningkatkan Kemandirian Didukung Sumberdaya Manusia yang

37

Berkualitas, Berbudaya, dan Berintegritas”. Tema tersebut dijabarkan dalam

lima Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018, yaitu:

1) Ekonomi dan Pariwisata

2) Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

3) Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang

4) Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana

5) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul selanjutnya

menjadi acuan bagi PD dalam penentuan perencanaan program dan kegiatan

tahun 2018.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

tahun 2018 berpedoman dan mengacu pada prioritas pembangunan yang

telah ditetapkan. Rencana Kerja ini menjabarkan program dan kegiatan serta

kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan.

Tahun 2018 merupakan tahun kedua dalam perencanaan jangka

menengah baik dokumen Renstra di tingkat PD maupun RPJMD di tingkat

Kabupaten. Meskipun pada tahun 2017 ini sedang dilakukan review terhadap

RPJMD dan Renstra PD, namun prioritas dan sasaran daerah dapat disusun

berdasarkan review rancangan RPJMD.Sasaran pembangunan daerah yang

terdapat pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah, selanjutnya

dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran PD, sehingga terwujud keterpaduan

dan sinkronisasi perencanaan antarwaktu dan antarlembaga.

Dalam prioritas daerah yang telah disusun berdasarkan tema

pembangunan tahun 2018, secara langsung Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah mendukung pencapaian prioritas daerah kelima, yaitu

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, dengan Sasaran Daerah:

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat. Sasaran ini digambarkan

dengan indikator sasaran daerah: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP). Pengaliran prioritas daerah sampai kedalam indikator

sasaran perangkat daerah yang menjadi sasaran utama BAPPEDA disajikan

dalam Tabel 3.1.

38

NO PRIORITASSASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

DAERAH

(OUTCOMES)

SASARAN

PERANGKAT

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN PD

(OUTCOMES)

1 Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

meningkat

Nilai

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP)

Kesesuaian

program

pembangunan

daerah

Indeks kesesuaian

program

Kerjasama

penelitian dalam

pembangunan

daerah meningkat

Hasil kerjasama

penelitian yang

ditindaklanjuti

menjadi kebijakan

Tabel 3.1. Prioritas dan Sasaran Utama BAPPEDA

Selain dua sasaran perangkat daerah yang mendukung secara langsung

pencapaian sasaran daerah, terdapat dua sasaran perangkat daerah lainnya

yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah, yaitu Kepuasan

Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Meningkat dan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat. Adapun Sasaran pendukung

tugas dan fungsi BAPPEDA disajikan dalam tabel 3.2.

NO SASARAN PERANGKAT DAERAHINDIKATOR SASARAN PERANGKAT

DAERAH

2. Akuntabilitas pengelolaan

keuangan Perangkat Daerah (PD)

meningkat

Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu (bulanan,

semesteran, tahunan)

3. Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan Perangkat

Daerah (PD)

Persentase kesesuaian program

dalam:

a. Renja PD terhadapRKPD

b. Renstra PD terhadap RPJMD

Tabel 3.2. Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi BAPPEDA

1. Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan

Perangkat Daerah (PD) meningkat

Nilai IKM PD

Berdasarkan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, Bappeda menetapkan

1 (satu) tujuan yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator tujuan Keselarasan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah antarwaktu dan antarlembaga.

Dari tujuan ini dijabarkan dalam empat sasaran perangkat daerah yang telah

diselaraskan dengan draft Reviu RPJMD Tahun 2016-2021. Keempat sasaran

tersebut adalah:

1. Kesesuaian program pembangunan daerah,

2. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

meningkat,

39

3. Kerjasama penelitian dalam pembangunan daerah meningkat, dan

4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat.

Pengaliran tujuan perangkat daerah sampai kedalam indikator sasaran

perangkat daerah beserta target kinerjanya pada tahun 2018 disajikan dalam

Tabel 3.3.

NOTUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR TUJUAN DAN

SASARAN PD

TARGET

KINERJA

TUJUAN DAN

SASARAN

TAHUN 2018

Tujuan :

1 Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik untuk

meningkatkan kualitas pelayanan

publik

Keselarasan dokumen

perencanaan pembangunan

daerah antar waktu dan antar

lembaga

100%

Sasaran:

1 Kesesuaian program pembangunan

daerah

Indeks kesesuaian program 100%

2 Kerjasama penelitian dalam

pembangunan daerah meningkat

Hasil kerjasama penelitian yang

ditindaklanjuti menjadi kebijakan

6

3 Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan

Perangkat Daerah (PD) meningkat

Nilai IKM PD 79,50

4 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan Perangkat Daerah (PD)

meningkat

Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu (bulanan,

semesteran, tahunan)

100%

5 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan Perangkat

Daerah (PD)

Persentase kesesuaian program

dalam:

a. Renja PD terhadap RKPD

b. Renstra PD terhadap RPJMD

100%

Tabel 3.3. Rumusan Tujuan dan Sasaran PD

Dalam perumusan sasaran perangkat daerah, selain

mempertimbangkan rumusan tujuan dan sasaran daerah maupun tujuan

perangkat daerah, juga mempertimbangkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penetapan Indikator Kinerja Utama didasari adanya Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun

2007. Indikator Kinerja Utama adalah alasan hakiki yang melatarbelakangi

eksistensi perangkat daerah dalam jajaran kelembagaan di daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, dan telah diselaraskan dengan draft

RPJMD Tahun 2016-2021, pada tahun 2017 diusulkan rumusan Indikator

Kinerja Utama Bappeda sebagaimana dalam Tabel 3.4.

NO IKU INDIKATOR KINERJA IKUTARGET

KINERJA IKU

1 Kesesuaian program

pembangunan daerah

Indeks kesesuaian program 100%

2 Kerjasama penelitian dalam

pembangunan daerah meningkat

Hasil kerjasama penelitian yang

ditindaklanjuti menjadi

kebijakan

6

Tabel 3.4. Indikator Kinerja Utama PD

40

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh BAPPEDA dengan

dukungan perangkat daerah lainnya serta masyarakat guna mencapai sasaran

dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan

sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan di BAPPEDA antara lain terhadap:

1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah;

2) pencapaian prioritas dan sasaran daerah;

3) pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama);

4) pendayagunaan potensi ekonomi daerah; dan

5) sinkronisasi dengan kebijakan pemerinah pusat serta Pemerintah Daerah

Istimewa Yogyakarta.

Dalam kaitannya dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah,

Bappeda mendukung misi 1 RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan mendukung

prioritas daerah tahun 2018 yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Dari prioritas daerah tersebut, rumusan program dan kegiatan Bappeda

mendukung dua sasaran daerah, yaitu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah Meningkat. Selanjutnya dari sasaran perangkat daerah, dirumuskan

sasaran PD yang terdiri dari 4 (empat) sasaran, yaitu:

1. Kesesuaian program pembangunan daerah,

2. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

meningkat,

3. Kerjasama penelitian dalam pembangunan daerah meningkat, dan

4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat.

Dalam pencapaian kelima sasaran tersebut, pada tahun 2018 BAPPEDA

merencanakan akan melaksanakan 12 program yang terdiri dari 29 kegiatan

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.5.

41

NO SASARAN PD

1

1 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

2 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

3 Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Kewilayahan

4 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil Pembangunan Daerah

5 Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah

1 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

2 Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah

1 Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pekerjaan

Umum

2 Perencanaan Pembangunan Perhubungan, Perumahan, dan

Kawasan Permukiman

3 Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang dan Pertanahan

1 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan


2 Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

3 Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial, dan

Ketenagakerjaan

1 Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan, dan Kelautan

2 Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, dan Koperasi

3 Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan Penanaman Modal

2

1 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

3 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah

3

1 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

2 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

1 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

1 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah

2 Pengembangan Kapasitas Aparatur

1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

4

1 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

2 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

1 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Kerjasama penelitian dalam

pembangunan daerah

meningkat

Program Penelitian dan Pengembangan

5 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan PD meningkat

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

Kesesuaian program

pembangunan daerah

Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan

Perangkat Daerah (PD)

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan PD meningkat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.5. Sasaran dan Program/Kegiatan

NAMA PROGRAM/KEGIATAN

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan

Budaya

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

42

Dari sejumlah 29 kegiatan yang telah direncanakan, berdasarkan

penyebaran lokasinya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kegiatan yang

dilaksanakan dalam skala internal Bappeda, dan kegiatan yang dilaksanakan

secara lintas PD. Kegiatan internal adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya

mendukung pelaksanaan operasional PD. Program yang masuk dalam

lokalitas internal BAPPEDA adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2 kegiatan)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (2 kegiatan)

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur (2

kegiatan)

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah (1

kegiatan)

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan (3 kegiatan)

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (1 kegiatan)

Diluar program yang bersifat internal tersebut, adalah merupakan

program-program yang bersifat lintas PD, yaitu program yang melibatkan PD

lain dalam pelaksanaannya. Program ini terutama untuk mendukung tugas

dan fungsi koordinatif Bappeda yang mempunyai fungsi penunjang di bidang

perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan dalam

penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat

daerah yang berada dalam koordinasi bidangnya. Program tersebut adalah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan

Fisik dan Prasarana, Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan,

Sosial, dan Budaya, serta Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan


Dalam pengaliran sasaran Bappeda kedalam Program dan Kegiatan yang

mendukung pencapaiannya, digambarkan dalam Tabel 3.5. Di dalam tabel

tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) sasaran yang merupakan

Indikator Kinerja Utama Bappeda, dan 3 (tiga) sasaran yang merupakan

Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Bappeda).

Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA adalah

Kesesuaian program pembangunan daerah dan Kerjasama penelitian dalam

pembangunan daerah meningkat, yang dicapai dengan Program Perencanaan

Pembangunan Daerah, Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan

Prasarana, Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan

Budaya, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi serta Program

Penelitian dan Pengembangan.

43

Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Bappeda adalah:

1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat,

yang dicapai dengan 4 Program, yaitu Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran,

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur, dan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan PD meningkat, dicapai dengan

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah, dan

3. Kesesuaian program dokumen perencanaan PD, yang dicapai dengan

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan.

Dalam melaksanakan 12 program dengan 29 kegiatan tersebut

dibutuhkan dana indikatif sebesar Rp4.515.500.000,00 dengan sumber dana

APBD Kabupaten. Namun berdasarkan pagu indikatif perangkat daerah,

Bappeda hanya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp4.065.658.000,00.

Meskipun demikian untuk sementara output kegiatan yang merupakan hasil

analisis kebutuhan berdasarkan skala prioritas tetap dimasukkan dalam

penyempurnaan Rancangan Renja Bappeda Tahun 2018. Berdasarkan lima

prioritas pembangunan tahun 2018, program/kegiatan yang mendukung

pencapaian kelima prioritas tersebut disajikan dalam Tabel 3.6.

44

No. Prioritas Pembangunan

Pagu

Indikatif

(Rp000) Ket.

1. Ekonomi dan Pariwisata -

2. Sosial, Budaya, dan

Penanggulangan Kemiskinan -

3. Infrastruktur,

Pengembangan Wilayah dan

Tata Ruang-

4. Ketahanan Pangan,

Lingkungan Hidup dan

Pengelolaan Bencana-

5. 1.070.000

1 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 380.000

2 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 110.000

3 Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan


110.000

4 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil Pembangunan

Daerah

108.000

5 Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah 362.000

314.000

1 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah

164.000

2 Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah 150.000

790.000

1 Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan

Pekerjaan Umum

220.000

2 Perencanaan Pembangunan Perhubungan,


150.000

3 Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang dan

Pertanahan

420.000

511.000

1 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan


171.000

2 Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan

Kebudayaan

170.000

3 Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial, dan

Ketenagakerjaan

170.000

520.000

1 Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan, dan

Kelautan

150.000

2 Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan,

dan Koperasi

130.000

3 Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan

Penanaman Modal

240.000

345.000

1 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan 295.000

2 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 50.000

Jumlah 3.550.000

Reformasi Birokrasi dan

Pelayanan Publik

-

Tabel 3.6. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 5 (Lima) Prioritas Pembangunan Tahun 2018

Nama Program/Kegiatan

-

-

-

Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan,

Sosial, dan Budaya


Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Sedangkan program dan kegiatan pendukung tugas dan fungsi perangkat

daerah dijabarkan dalam tabel 3.7.

45

No. Pagu Indikatif

(Rp000) Ket.

1. 635.000

1 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

495.000

2 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 140.000

2. 200.000

1 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

30.000

2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

170.000

3. 30.000

1 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan


10.000

2 Pengembangan Kapasitas Aparatur 20.000

4. 1.500

1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 1.500

5. 57.000

1 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 25.000

2 Pengendalian Internal Perangkat Daerah 19.000

3 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat

Daerah

13.000

6. 42.000

1 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 42.000

Jumlah 965.500

Tabel 3.7. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Nama Program/Kegiatan

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Secara keseluruhan, berdasarkan Rancangan Akhir Renja BAPPEDA

Tahun 2018 terdapat 12 program dengan 29 kegiatan yang akan dilaksanakan

pada tahun 2018. Ke-12 program tersebut didanai dengan pagu indikatif

anggaran sebesar Rp4.515.500.000,00 (empat miliar lima ratus lima belas juta

lima ratus ribu rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD

Kabupaten Gunungkidul. Selengkapnya Rancangan Akhir Renja BAPPEDA

Tahun 2018 yang telah disesuaikan dengan dengan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 disajikan dalam tabel

3.8.

46

PAGU

INDIKATIF

(Rp)

PERKIRAAN

MAJU (Rp)

SUMBER

DANASKPD

JENIS

PROG/ KEG

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET a/b/c

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

URUSAN: WAJIB

4 02 URUSAN: PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

4 02 BIDANG URUSAN: SEMUA

URUSAN

4 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Akuntabilitas kinerja

Pemerintah Daerah

meningkat

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

administrasi

perkantoran

100% 635.000 540.250

4 02 01 01 01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran

BAPPEDA Jumlah surat yang dikirim 12 buah 100% 495.000 400.000 APBD Kab. BAPPEDA a

Jumlah sarana jasa telepon,

listrik, air, internet


rekening listrik, 1 rekening

air, 1 rekening internetPembayaran jasa kebersihan

kantor

1 paket jasa Cleaning

Service 12 bulan

Jumlah peralatan kerja yang

terfasilitasi

25 komputer/notebook, 4

mesin tik; 10 bh printer, 6 bh

UPSJumlah alat tulis kantor 12 paket pembelian ATK

Jumlah barang cetakan

fotocopy

7 jenis barang cetakan,

12.000 fotocopy dan 60 jilid

Jumlah komponen listrik

tersedia

12 paket pembelian

komponen listrik

Jumlah bahan dan peralatan

kebersihan kantor

10 paket pembelian bahan

dan alat pembersih

Jumlah data yang terkelola dan

terpelihara

1 jenis data (arsip

persuratan)

Jumlah Bahan bacaan/

referensi dan surat kabar

3 jenis surat kabar (3 rek

bulanan langganan surat

kabar)Jumlah tenaga

administrasi/teknik perkantoran

2 orang petugas jaga malam

(2x12 bulan), 1 orang

petugas pemelihara jaringan

internet & komputer (11

bulan), 1 orang tenaga bantu

administrasi perkantoran (11

bulan)

Jumlah dan jenis perlengkapan

kantor yang dibeli

6 notebook, 4 PC, 1 GPS, 5

printer, 4 UPS, 1 LCD

Proyektor

4 02 01 01 02 Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

BAPPEDA Jumlah makanan dan minuman

tersedia untuk rapat dan tamu

Makan minum: 600 OS

Minum snack: 900 OS

Persentase rapat-rapat,

konsultasi dan

koordinasi terfasilitasi

dengan baik

100% 140.000 140.250 APBD Kab. BAPPEDA a

Frekuensi rapat, konsultasi, dan

koordinasi terfasilitasi dengan

baik

40 kali dalam daerah; 20 kali

luar daerah


Pemerintah Daerah

meningkat

Tabel 3.8 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA TA 2018 dan Perkiraan Maju TA 2019

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

DAERAHSASARAN DAERAH LOKASI

INDIKATOR KINERJA ALOKASI DANA APBD KETERANGAN

HASIL PROGRAM KEGIATAN/OUTPUT HASIL KEGIATAN

Persentase jasa,

peralatan, dan

perlengkapan

perkantoran tersedia

dengan baik

1

Reformasi Birokrasi

dan Pelayanan

Publik

47

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 02 01 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran


Pemerintah Daerah

meningkat

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

sarana dan

prasarana

aparatur

100% 200.000 362.000

4 02 01 02 01 Pengadaan/Pembangunan Sarana


BAPPEDA Jumlah dan jenis mebelair yang

dibeli

15 kursi kerja, 2 almari arsip,

1 rak buku

Persentase sarana dan

pasarana perkantoran

yang dibeli dan

dibangun dengan baik


4 02 01 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana


BAPPEDA Jumlah/luasan dan jenis

bangunan gedung yang

dipelihara

1 paket pengecatan tembok

kantor, 1 paket pemeliharaan

taman, 1 paket rehab kamar

mandi

Persentase sarana dan

pasarana perkantoran

yang terpelihara

dengan baik


Jumlah dan jenis kendaraan

dinas yang dipelihara

5 mobil,

27 motor

Jumlah dan jenis perlengkapan

gedung kantor yang terpelihara

21 bh AC

4 02 01 03 Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur


Pemerintah Daerah

meningkat

Persentase PNS

yang memiliki

kompetensi

sesuai bidang

tugas

100% 30.000 50.000

4 02 01 03 02 Penyelenggaraan

Penatalaksanaan dan Pengelolaan



3 jenis layanan kepegawaian

Persentase

ketatalaksanaan dan

pengelolaan

kepegawaian perangkat

daerah terselenggara

dengan baik


4 02 01 03 03 Pengembangan Kapasitas

Aparatur

BAPPEDA Jumlah ASN yang mengikuti

diklat

4 orang Persentase ASN yang

dikirim mengikuti diklat


4 02 01 04 Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah


pengelolaan

keuangan daerah

meningkat

Persentase

laporan

keuangan yang

disusun tepat

waktu

100% 42.000 44.000

4 02 01 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

BAPPEDA Dokumen Laporan keuangan

semesteran

1 dokumen Persentase laporan

keuangan perangkat

daerah tersusun tepat

waktu,baik dan benar


Dokumen Laporan keuangan

akhir tahun

1 dokumen

Dokumen Laporan keuangan

bulanan/SPJ

12 dokumen

1

48

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Perencanaan


Pemerintah Daerah

meningkat

Persentase

kesesuaian

program dalam

Renja Perangkat

Daerah terhadap

RKPD dan

Renstra

Perangkat

Daerah terhadap

RPJMD

100% 57.000 60.000

4 02 01 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat

Daerah

BAPPEDA Dokumen LKjIP Tahun 2017 1 dokumen Persentase dokumen

perencanaan perangkat

daerah yang tersusun

secara baik dan tepat

waktu


Dokumen Renja, RKA, dan

DPA Tahun 2019

3 dokumen

Dokumen Perubahan Renja,

RKPA, dan DPPA Tahun 2018

3 dokumen

4 02 01 05 02 Pengendalian Internal Perangkat

daerah

BAPPEDA Jumlah laporan monev dan

pengendalian internal SKPD

12 laporan

(1 dokumen)

Persentase laporan

pengendalian internal

yang disusun tepat

waktu


Dokumen Rencana Tindak

Pengendalian (RTP)

Dokumen laporan

penyelenggaraan SPIP

2 dokumen

4 02 01 05 03 Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi Perangkat Daerah

BAPPEDA Draft dokumen profil perangkat

daerah tahun 2018

1 draft dokumen Persentase profil

perangkat daerah yang

tersusun dengan baik

dan tepat waktu



Pelayanan Publik


Pemerintah Daerah

meningkat

Nilai IKM PD 79,50 1.500 1.500

4 02 01 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan

Publik

BAPPEDA Dokumen pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

2 dokumen Persentase dokumen

IKM tersusun dengan

baik dan tepat waktu


4 02 01 15 Program Perencanaan

Pembangunan Fisik dan

Prasarana


Pemerintah Daerah

meningkat

Persentase

kesesuaian

program dalam

Renja PD Bidang

Fisik dan

Prasarana

terhadap RKPD

dan APBD, serta

program dalam

Renstra PD

terhadap RPJMD

100% 790.000 660.000

4 02 01 15 01 Perencanaan Pembangunan

Lingkungan Hidup dan Pekerjaan

Umum

Kab. GK Jumlah kesepakatan


lingkungan hidup

10 kesepakan Persentase ketaatan

terhadap Rencana Tata

Ruang


1

49

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Rencana Induk Pengembangan

Ruang Terbuka Hijau di Kab.

Gunungkidul

1 dokumen

Sistem Informasi SPAM

Perpipaan dan Non Perpipaan

di Kabupaten Gunungkidul

1 dokumen


Perhubungan, Perumahan, dan

Kawasan Permukiman


perencanaan perumahan dan

permukiman

6 kesepakatan Persentase

perencanaan

perumahan dan

pemukiman terpadu

dan sinergis


Study Kelayakan Feeder Jalur

Jalan Lintas Selatan (JJLS)

1 dokumen


Penataan Ruang dan Pertanahan


perencanaan tata ruang dan

pertanahan


perencanaan

pembangunan sarana

dan prasarana wilayah

terpadu dan sinergis


Rencana Pengembangan

Kawasan Strategis Kabupaten

1 dokumen

Desiminasi Tata Ruang dan

Pertanahan

1 kali

Masterplan Pengembangan

Kawasan Nglanggeran -

Ngalang - Gading

1 dokumen


Pembangunan Pemerintahan,

Sosial, dan Budaya


Pemerintah Daerah

meningkat

Persentase

kesesuaian

program dalam

Renja PD Bidang

Pemerintahan,

Sosial, dan

Kebudayaan

terhadap RKPD

dan APBD, serta

program dalam

Renstra PD

terhadap RPJMD

100% 511.000 540.000


Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat


perencanaan bidang

pemerintahan dan

pemberdayaan masyarakat


program/kegiatan

Bidang Pemerintahan

dan Pemberdayaan


Dokumen Kajian Pembangunan

Desa

1 dokumen


Pendidikan dan Kebudayaan



pendidikan dan kebudayaan


program/kegiatan

bidang sosial budaya

terpadu dan sinergis



Pendidikan Dasar

1 dokumen

1

50

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kesehatan, Sosial, dan

Ketenagakerjaan



kesehatan, sosial, dan

ketenagakerjaan


program/kegiatan

bidang kesehatan,

sosial dan

ketenagakerjaan


Dokumen District Health

Account (DHA) Kab

Gunungkidul

1 dokumen


Sosial

1 dokumen


Pembangunan Ekonomi


Pemerintah Daerah

meningkat

Persentase

kesesuaian

program dalam

Renja PD Bidang

Perekonomian

terhadap RKPD

dan APBD, serta

program dalam

Renstra PD

terhadap RPJMD

100% 520.000 550.000


Pertanian, Perikanan, dan

Kelautan



pertanian dan kelautan

4 kesepakatan Sinkronisasi/keterpadu

an perencanaan

pembangunan bidang

pertanian, perikanan

dan kelautan

2 PD 150.000 200.000 APBD Kab. BAPPEDA a

Masterplan Pengembangan

Pertanian Organik

1 dokumen


Industri, Perdagangan, dan

Koperasi



industri, perdagangan, dan

koperasi

6 kesepakatan Sinkronisasai

perencanaan

pembangunan bidang

industri, perdagangan,

dan koperasi


Feasibility Study Pasar Khas

Kabupaten Gunungkidul di Kec.

Patuk

1 Dokumen


Pariwisata dan Penanaman Modal



pariwisata dan penanaman

modal

6 kesepakatan Perencanaan

pembangunan

pariwisata dan

penanaman modal

selaras dan sinergis


Masterplan pengelolaan

kawasan wisata

1 Dokumen

Masterplan pengembangan

potensi ekonomi kecamatan

Tepus

1 Dokumen

Masterplan pengembangan

potensi ekonomi kecamatan

Karangmojo

1 Dokumen

1

51

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Pembangunan Daerah


Pemerintah Daerah

meningkat

Persentase

kesesuaian

program dalam

RKPD terhadap

RPJMD

100% 1.070.000 805.000

4 02 01 18 01 Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah

Kab. GK Rancangan awal RKPD Tahun

2019

1 dokumen 100% 380.000 350.000 APBD Kab. BAPPEDA a

DURP Hasil Musrenbang

Kecamatan Tahun 2018

1 dokumen

Rancangan RKPD Tahun 2019 1 dokumen

Dokumen RKPD Tahun 2019 1 dokumen

Rancangan RKPD Perubahan

Tahun 2018

1 dokumen

Dokumen RKPD Perubahan

Tahun 2018

1 dokumen

Jumlah kesepakatan koordinasi


daerah : 1. Penyusunan Renja

PD Tahun 2019; 2.

Penyusunan Renja PD

Perubahan Tahun 2018; 3.

Penyusunan Dokumen ROPK

PD Tahun 2018

3 kesepakatan

4 02 01 18 02 Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah


sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah : 1.

Sinkronisasi program/kegiatan

tematik antara Pemkab GK dan

Pemerintah DIY; 2. Sinkronisasi

usulan program/kegiatan dalam

e-musrenbang/e-proposal

Rakortek APBN

2 kesepakatan Keterpaduan dan

harmonisasi

perencanaan

pembangunan daerah


Sistem Informasi Perencanaan

Kab. Gunungkidul

1 modul/dokumen

4 02 01 18 03 Penyusunan dan Sinkronisasi

Perencanaan Pembangunan

Kewilayahan

Kab. GK Dokumen Usulan DAK 1 dokumen Persentase dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

tersusun terarah dan

sinergis

100% 110.000 110.000 APBD Kab.

Dokumen Usulan Dana

Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan

1 dokumen

Dokumen usulan dana

keistimewaan

1 dokumen

Dokumen Usulan PIWK 1 dokumen

Konsinyering penyusunan

perencanaan program kegiatan

keistimewaan tahun 2020

1 kali

Persentase dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

tersusun terarah dan

sinergis

1

52

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 02 01 18 04 Penyusunan Profil dan Informasi

Hasil Pembangunan Daerah

Kab. GK Buku Informasi Pembangunan

Daerah Kab. Gunungkidul

Tahun 2017

1 dokumen (100 buku) Dokumen publikasi dan

dokumen informasi

hasil pembangunan

Kabupaten

Gunungkidul untuk

mendukung

perencanaan

pembangunan


Buku Informasi Program dan

Kegiatan Pembangunan Kab.

Gunungkidul tahun 2018

1 dokumen (70 buku)

Booklet Informasi

Pembangunan

1 dokumen (500 buku)

4 02 01 18 05 Pendataan Potensi dan

Permasalahan Daerah

Kab. GK Jumlah kesepakatan koordinasi

pendataan potensi dan

permasalahan daerah

6 kesepakatan 100% 362.000 95.000 APBD Kab. BAPPEDA a

Data Kemiskinan Kabupaten

Gunungkidul

1 dok laporan

Jumlah pendamping SID yang

terlatih

25 orang

Jumlah verifikator data BDT di

lapangan yang terlatih

25 orang

Jumlah SDM Kecamatan yang

paham dan dapat

mengoperasikan SID

54 orang

Jumlah SDM PD yang dapat

mengakses dan memanfaatkan

SID

20 orang

Jumlah operator SID dan

petugas verifikator data di

lapangan terlatih

288 orang

4 02 01 19 Program Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah


Pemerintah Daerah

meningkat

Persentase

kesesuaian

capaian dengan

target dalam

perencanaan

pembangunan

daerah jangka

menengah dan

tahunan daerah

100% 314.000 345.000

4 02 01 19 01 Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah

Kab. GK Dokumen evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan RKPD

dan Perubahan RKPD

2 dokumen 100% 164.000 170.000 APBD Kab. BAPPEDA a

Dokumen evaluasi

hasil/capaian target RPJMD

1 dokumen

Jumlah kesepakatan dalam

rangka pengendalian

pelaksanaan RKPD

6 kesepakatan

Kastemisasi aplikasi e-Monev

Rencana Pembangunan

Daerah Modul RPJMD

1 modul/dokumen

1

Database kemiskinan

terintregasi dengan

sistem informasi desa

untuk mendukung

perencanaan

pembangunan

Persentase

pemanfaatan hasil

evaluasi sebagai

umpan baik

perencanaan dan

perbaikan kinerja

pembangunan daerah

53

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 02 01 19 02 Pelaporan Kegiatan Pembangunan

Daerah

Kab. GK Dokumen pelaporan:


Persentase dokumen

hasil pelaporan dan

evaluasi pembangunan

daerah sebagai umpan

balik perencanaan dan

pengendalian kinerja

pelaksanaan

pembangunan daerah


Dokumen pelaporan Dana

Alokasi Khusus (DAK)

5 laporan

Dokumen pelaporan Dana

Keistimewaan DIY

4 laporan

Dokumen pelaporan Bantuan

Pemerintah DIY

4 laporan

Dokumen pelaporan Aksi

Pencegahan dan


4 laporan online

4 06 01 15 Program Penelitian dan

Pengembangan


Pemerintah Daerah

meningkat

Jumlah

pelaksanaan

kerjasama

penelitian

6 345.000 360.000

4 06 01 15 01 Penyelenggaraan Penelitian dan

Pengembangan

Kab. GK Jumlah pelaksanaan kerjasama

penelitian

4 kesepakatan penelitian Tingkat keterpaduan

program-program

kelitbangan tingkat

kabupaten


Desiminasi hasil penelitian 1 kali

Seleksi penerima anugerah

IPTEK (Krenovamaskat)

3 kategori

Rakor kelitbangan 1 kali

Fasilitasi Dewan Riset Daerah 4 rakor4 06 01 15 02 Penguatan Sistem Inovasi Daerah

(SIDa)

Kab. GK Jumlah kesepakatan koordinasi

SIDa

2 kesepakatan Pengembangan Sistem

inovasi Daerah (SIDa)

1 Kab. 50.000 60.000 APBD Kab. BAPPEDA a

Lokakarya pengembangan

SIDa

1 kali

4.515.500 4.317.750

1

54

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan

Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja Tahun 2018

disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2018, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021, yang diselaraskan dengan RKP 2018, RKPD

DIY 2018, RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, serta

penyelarasan dengan visi dan misi Bupati Gunungkidul. Rencana Kerja Tahun

2018 Bappeda disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang

dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Bappeda, analisis kebutuhan, dan

usulan dari para pemangku kepentingan. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018

memuat 12 Program yang terdiri 29 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar

Rp4.515.500.000,00 (empat miliar lima ratus lima belas ribu lima ratus

rupiah).

4.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda telah

dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan.

Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses

Musrenbang dan forum PD.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah

kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk

perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan

pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh

seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi

serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya

sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan

(stakeholders) yangtetap harus dikedepankan.

4.3. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk

mencapai suatu kondisi yang lebik baik di masa yang akan datang dengan

memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada

rencana kerja badan perencanaan pembangunan daerah...

Documents