rencana kerja badan perencanaan pembangunan...

RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2019

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2018

ii

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Capaian Renstra BAPPEDA

7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA 18

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA 25

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 32

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 44

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 45

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 45

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BAPPEDA 47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

51

BAB V PENUTUP 68

5.1. Catatan Penting 68

5.2. Kaidah Pelaksanaan 68

5.3. Rencana Tindak Lanjut 68

iii

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun

2017

10

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten

Gunungkidul

23

Tabel 2.3.

Tabel 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kabupaten Gunungkidul

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019

dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul

35

44

Tabel 3.1. Prioritas dan Sasaran Utama BAPPEDA 48

Tabel 3.2. Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi BAPPEDA 49

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran BAPPEDA 50

Tabel 3.4.

Tabel 4.1.

Indikator Kinerja Utama PD

Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas

Pembangunan Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun

2019

50

53

Tabel 4.2. Sasaran Program/Kegiatan 54

Tabel 4.3. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 6 (enam)

Prioritas Pembangunan Tahun 2018

57

Tabel 4.4. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan

Fungsi BAPPEDA

58

Tabel 4.5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA

Kabupaten Gunungkidul 2019

59

iv

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016

31

1

LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Kerja SKPD

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan terbitnya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016, penyebutan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) diubah menjadi Perangkat Daerah (PD),

sehingga Rencana Kerja SKPD selanjutnya akan disebut sebagai

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Renja PD merupakan penjabaran operasional dari dokumen

Rencana Strategis (Renstra) PD yang telah disusun melalui mekanisme

perencanaan pembangunan daerah, merupakan perangkat penting

dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional

yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan

arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra PD.Rencana kerja

merupakan instrumen penting bagi PD dalam mengartikulasikan secara

langsung tugas dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam

memecahkan masalah. Rencana kerja PD secara sistematis

2

menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana

mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian

kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Melalui

rencana kerja, masing-masing PD dan pemangku kepentingan lain

dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara

langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan

strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang

harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD

yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD

mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi, serta usulan program serta

kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017, penyempurnaan rancangan awal Renja PD dilakukan setelah

mendapatkan masukan dari masyarakat melalui musrenbang desa dan

musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Langkah yang dilakukan

dalam penyempurnaan rancangan Renja PD adalah menyajikan hasil

penggabungan daftar kegiatan prioritas dari semua kecamatan,

berdasarkan pada program dan kegiatan yang berada di bawah

tanggung jawab PD yang bersangkutan.

Selanjutnya, dokumen rancangan Renja PD yang telah

didiskusikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan

masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum

PD. Forum PD kabupaten membahas rancangan Renja PD melalui

penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang

kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan

kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan antar PD kabupaten/kota

dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian

sasaran, dan penyesuaian pendanaan program, dan kegiatan prioritas

berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD sebagai bahan

untuk menyempurnakan rancangan Renja PD, yang difasilitasi oleh PD

terkait.

Rancangan Renja PD hasil Forum PD kabupaten menjadi bahan

pemutakhiran rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

kabupaten, yang selanjutnya dibahas dalam musrenbang RKPD

3

kabupaten. Penetapan rancangan akhir RKPD dilakukan dengan

pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya RKPD ini menjadi acuan

penyempurnaan Renja PD yang menjadi pedoman di lingkungan PD

dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun

anggaran berkenaan.

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga periode pembangunan

jangka menengah daerah tahun 2016-2021, sehingga penyusunan

Renja PD Tahun 2019 harus berpedoman pada visi dan misi kepala

daerah, tujuan dan sasaran daerah. Dalam proses penyusunannya,

selain berpedoman pada visi dan misi kepala daerah dan mendasarkan

pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019, Rencana Kerja

Bappeda Tahun 2019 juga disusun berdasarkan Rencana Strategis

Bappeda Tahun 2016-2021 yang merupakan tahun ketiga periode

Renstra. Pada tahun 2017 telah dilakukan reviu terhadap dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengaah Daerah Tahun 2016-2021

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 14 Tahun 2017, yang kemudian ditindaklanjuti dengan

perubahan Rencana Strategis PD dengan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 sesuai Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul. Dengan demikian dalam menyusun Renja Bappeda

Tahun 2019 berpedoman pada kedua dokumen tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Bappeda

mempunyai fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan serta

penelitian dan pengembangan. Dengan berpedoman pada visi dan misi

kepala daerah, Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019 mendukung misi 1

RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan mendukung prioritas

daerah tahun 2019 yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Dari prioritas daerah tersebut, program dan kegiatan dalam Rencana

Kerja Bappeda Tahun 2019 mendukung sasaran daerah, yaitu

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

4

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;


tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;


tentang Urusan Pemerintahan Daerah;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul;


tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

5

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

14. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 tentang

Pedoman Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana

Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2019 dimaksudkan sebagai

penjabaran prioritas pembangunan daerah tahun 2019. Renja

BAPPEDA Tahun 2019 juga merupakan kompilasi program kegiatan

prioritas hasil Musrenbang RKPD Tahun 2018 yang terangkum dalam

dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2019.

Tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2019 adalah untuk

memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang

direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai referensi

dan pedoman dalam menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)

Tahun 2019 dan proses awal penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2019 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Capaian

Renstra BAPPEDA

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAPPEDA

6

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting

5.2. Kaidah Pelaksanaan

5.3. Rencana Tindak Lanjut

7

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Capaian Renstra BAPPEDA

Tahun 2017 merupakan tahun pertama periode pembangunan

jangka menengah daerah tahun 2016-2021. Oleh karena itu evaluasi

yang dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan pada tahun 2017 dapat dikaitkan dengan dokumen

perencanaan jangka menengah atau dengan Renstra masing-masing

perangkat daerah yang telah ditetapkan. Renstra Bappeda Tahun 2016-

2021 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 yang kemudian diubah dengan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017. Menurut

Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, pada tahun 2017 terdapat 12

program yang dijabarkan kedalam 29 kegiatan dengan pagu pendanaan

indikatif sebesar Rp4.695.982.400,00.

Berdasarkan Perubahan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2017 dan Keputusan Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor

81/DPPA/2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2017, Bappeda mendapatkan alokasi belanja tidak langsung

sebesar Rp3.137.804.544,79 dan belanja langsung sebesar

Rp4.695.982.400,00 untuk melaksanakan 12 program dengan 29

kegiatan. Dari anggaran tersebut, belanja tidak langsung dan belanja

langsung dapat direalisasikan masing-masing sebesar

Rp3.061.123.699,00 (97,56%) dan Rp4.284.077.251,00 (91,23%).

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing program dan

kegiatan tahun 2017, hampir semua program dan kegiatan memenuhi

target kinerja output yang telah direncanakan. Rata-rata capaian

realisasi kinerja output dari seluruh program dan kegiatan adalah

sebesar 97,24%. Realisasi kinerja output kegiatan pada tahun 2017

tidak dapat mencapai 100% karena adanya tiga output kegiatan yang

8

tidak dapat mencapai target yang diharapkan. Tiga output kegiatan itu

terdapat pada kegiatan:

1. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi, yang pada

tahun 2017 terdapat pada penyediaan makanan dan minuman dan

rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Output dari

kegiatan ini adalah jumlah makanan dan minuman tersedia untuk

rapat dan tamu dengan target capaian sebesar 1500 OS, sedangkan

realisasinya sebesar 1420 OS sehingga tingkat realisasi capaiannya

sebesar 94,67%. Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah pada tahun 2017 ditargetkan 57 kali tetapi terealisasi 55

kali sehingga capaiannya sebesar 96,49%.

2. Pengembangan kapasitas aparatur yang salah satu ouputnya

berupa penyelenggaraan kursus Bahasa Inggris tidak dapat

dilaksanakan karena pengaturan jadwal waktu yang tidak dapat

disesuaikan dengan pihak penyelenggara kursus.

3. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran, yang

salah satu outputnya berupa perlengkapan jaringan internet tidak

direalisasikan karena pada tahun 2018 perlengkapan tersebut akan

disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Namun demikian, tidak teralisasinya output kegiatan ini sebesar

100% tidak mempengaruhi kinerja capaian outcome dari seluruh

program yang dilaksanakan. Karena output kegiatan ini sifatnya hanya

untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi

perkantoran yang diperkirakan selama satu tahun anggaran dan

dengan realisasi yang lebih rendah dari yang ditargetkan ternyata

sudah dapat memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

selama satu tahun.

Tahun 2018 merupakan tahun kedua periode pembangunan

jangka menengah daerah tahun 2016-2021. Oleh karena itu evaluasi

yang dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan pada tahun 2018 dapat dikaitkan dengan dokumen

perencanaan jangka menengah atau dengan Renstra masing-masing

perangkat daerah yang telah ditetapkan. Menurut Renstra Bappeda

Tahun 2016-2021, pada tahun 2018 terdapat 12 program yang

dijabarkan kedalam 29 kegiatan dengan pagu pendanaan indikatif

sebesar Rp4.594.875.000,00.

9

Berdasarkan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 18 Tahun 2017 dan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23/DPA/2018 tentang

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-

PD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018, Bappeda

mendapatkan alokasi belanja tidak langsung sebesar

Rp3.291.111.529,07 dan belanja langsung sebesar Rp4.253.695.000,00

untuk melaksanakan 12 program dengan 29 kegiatan. Pada tahun 2018

yang sedang berjalan ini, belum dapat dievaluasi realisasi capaian

program dan kegiatan, sehingga berdasarkan prognosa positif, tingkat

realisasi capaian program dan kegiatan pada akhir tahun 2018

mencapai 100%.

Faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi upaya

pencapaian target kinerja tahun 2018 antara lain:

1. Meningkatnya koordinasi antarbidang dan mutu data/informasi

pembangunan serta hasil monitoring dan evaluasi dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah,

2. Komitmen PD mitra dan para pemangku kepentingan yang cukup

baik untuk mewujudkan keselarasan antarlembaga dan antarwaktu

dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah,

3. Terfasilitasinya kerjasama penelitian dan pengembangan dengan

Perguruan Tinggi dan lembaga lainnya yang semakin baik,

4. Perbaikan dalam mutu layanan PD untuk meningkatkan kepuasan

pengguna layanan.

Apabila dilihat dari pencapaian target program dan kegiatan

dalam Renstra Bappeda sampai dengan tahun 2018 yang merupakan

tahun kedua periode Renstra, tingkat capaian dari masing-masing

output kegiatan yang bervariatif. Karena ada beberapa output kegiatan

yang selesai pada tahun 2018 ini sehingga tingkat capaiannya 100%,

ada pula yang ditargetkan setiap tahun sehingga target pada akhir

periode Renstra merupakan akumulasi dari lima tahun periode Renstra

dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 40%. Adapun capaian kinerja

program dan kegiatan Bappeda Tahun 2017 dan perkiraan realisasi

capaian tahun 2018 sebagaimana pada tabel 2.1.

10

TINGKAT

REALISASI

(%)

PERKIRAAN

TINGKAT

CAPAIAN (%)

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

4 02 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

4 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran4 02 01 01 01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

Jumlah surat/dokumen yang dikirim 30 buah 6 buah 6 buah 100 6 buah 12 buah 40

Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet 2 line telepon 2 line telepon 2 line telepon 100 2 line telepon 2 line telepon 100

3 rek listrik 3 rek listrik 3 rek listrik 100 3 rek listrik 3 rek listrik 100

1 rek air 1 rek air 1 rek air 100 1 rek air 1 rek air 100

1 line internet 1 line internet 1 line internet 100 1 line internet 1 line internet 100

Pembayaran jasa kebersihan kantor 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi 8 notebook 8 notebook 8 komp 100 8 notebook 8 notebook 100

20 komp 20 komp 20 komp 100 20 komp 20 komp 100

4 mesin ketik 4 mesin ketik 4 mesin ketik 100 4 mesin ketik 4 mesin ketik 100

10 printer 10 printer 10 printer 100 10 printer 10 printer 100

6 UPS 5 UPS 5 UPS 100 4 UPS 5 UPS 83

Jumlah alat tulis kantor 12 jenis 21 jenis 21 jenis 100 12 jenis 12 jenis 100

Jumlah barang cetakan dan fotocopy 7 jenis 6 jenis 6 jenis 100 7 jenis 7 jenis 100

1 ls 1 ls 1 ls 100 1 ls 1 ls 100

Jumlah komponen listrik tersedia 12 jenis 11 jenis 11 jenis 100 12 jenis 12 jenis 100

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor

tersedia

10 jenis 10 jenis 10 jenis 100 10 jenis 10 jenis 100

Jenis data yang terkelola dan terpelihara 1 jenis 1 jenis 1 jenis 100 1 jenis 1 jenis 100

Jumlah bahan bacaan/referensi dan surat kabar 2 jenis 3 jenis 3 jenis 100 2 jenis 2 jenis 100

Jumlah tenaga administrasi/ teknik perkantoran 4 orang 4 orang 4 orang 100 4 orang 4 orang 100

Jumlah taplak meja rapat 1 ls 1 ls 1 ls 1 ls 100

Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan

kantor yang dibeli

13 notebook 6 notebook 6 notebook 46

13 PC 4 PC 7 PC 54

2 GPS 1 GPS 1 GPS 50

4 LCD Proyektor 1 LCD Proyektor 1 LCD Proyektor 25

14 printer 5 printer 5 printer 36

1 kamera 1 kamera 1 kamera 100

3 Eksternal Disk 2 Eksternal Disk 3 Eksternal Disk 100

REALISASIPERKIRAAN

REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 8 9

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2017

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)

Target Capaian Kinerja

Renstra PD Tahun

2021 (akhir periode

Renstra PD)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KELUARAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2017 (TAHUN

LALU/n - 2)

TARGET PROGRAM/

KEGIATAN RENJA

BAPPEDA TAHUN

BERJALAN

(n-1 2018)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET PROGRAM/KEGIATAN

RENSTRA BAPPEDA s.d TAHUN 2018

(TAHUN BERJALAN/n-1)CATATAN

TARGET

11

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk

rapat dan tamu

1500 OS 1500 OS 1420 OS 95 1500 OS 1500 OS 100

Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam

dan luar daerah

60 kali 57 kali 55 kali 96 60 kali 60 kali 100

4 02 01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

4 02 01 02 01 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli 1 TV LED utk

layanan

informasi

1 TV LED utk

layanan

informasi

1 TV LED utk

layanan

informasi

100 1 TV LED utk

layanan

informasi

100

8 AC 2 AC 2 AC 100 4 AC 50

3 Eksternal Disk 1 Eksternal Disk 1 Eksternal Disk 100 3 Eksternal Disk 100

13 PC 3 PC 3 PC 100 7 PC 54

13 notebook 1 notebook 1 notebook 100 1 laptop 8

14 printer 3 printer 3 printer 100 3 printer

3 mikrotik

routerboard

2 mikrotik

routerboard

0 mikrotik

routerboard

0 0 mikrotik

routerboard

0

3 wifi access

point

3 wifi access

point

0 wifi access

point

0 0 wifi access

point

0

7 Switch Hub 16

port

7 Switch Hub 16

port

0 Switch Hub 16

port

0 0 Switch Hub 16

port

0

1 soundsystem 1 soundsystem 1 soundsystem 100 1 soundsystem 100

Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli 1 almari rak

integrasi

1 almari rak

integrasi

0 almari rak

integrasi

0 0 almari rak

integrasi

0

2 almari arsip 2 almari arsip 2 almari arsip 100

15 meja kerja 15 meja kerja 15 meja kerja 100 15 meja kerja 100

45 kusi kerja 30 kusi kerja 30 kusi kerja 100 15 kusi kerja 45 kusi kerja 100

1 rak buku 1 rak buku 1 rak buku 100

Jumlah/luasan dan jenis bangunan gedung yang

dibangun

1 ls kanopi 1 ls kanopi 1 ls kanopi 100 1 ls kanopi 100

4 paket asesoris

ruangan

4 paket asesoris

ruangan

4 paket asesoris

ruangan

100 4 paket asesoris

ruangan

100

1 ls plafon dan

keramik

1 ls plafon dan

keramik

1 ls plafon dan

keramik

100 1 ls plafon dan

keramik

100

4 02 01 02 01 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Jumlah/luasan dan jenis bangunan gedung yang

dipelihara

300 m2 pengecatan

tembok

300 m2 pengecatan

tembok

300 m2 pengecatan

tembok

100 300 m2 pengecatan

tembok

300 m2 pengecatan

tembok

100

1 paket

pemeliharaan

taman

1 paket

pemeliharaan

taman

1 paket

pemeliharaan

taman

100 1 paket

pemeliharaan

taman

1 paket

pemeliharaan

taman

100

1 paket rehab

kamar mandi

1 paket rehab

kamar mandi

1 paket rehab

kamar mandi

100 1 paket rehab

kamar mandi

1 paket rehab

kamar mandi

100

8 91 2 3 4 5 6

12

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

1 paket

perbaikan

keramik

gedung kantor

1 paket

perbaikan

keramik

gedung kantor

1 paket

perbaikan

keramik

gedung kantor

100 1 paket

perbaikan

keramik

gedung kantor

1 paket

perbaikan

keramik

gedung kantor

100

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara 6 mobil 6 mobil 6 mobil 100 6 mobil 6 mobil 100

27 motor 27 motor 27 motor 100 27 motor 27 motor 100

Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor

yang dipelihara

21 AC 21 AC 21 AC 100 21 AC 21 AC 100

4 02 01 03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

4 02 01 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi lepegawaian terfasilitasi (kenaikan

pabgkat, KGB, SKP)

3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 100

Jumlah ASN yang tertangani 53 ASN 54 ASN 54 ASN 100 53 ASN 53 ASN 100

5 02 01 03 03 Pengembangan Kapasitas Aparatur Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat 20 orang 4 orang 4 orang 100 4 orang 8 orang 40.00

Jumlah ASN yang mengikuti kursus Bahasa Inggris 30 orang 30 orang 0 orang 0 0 orang 0.00

4 02 01 04 Program peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

4 02 01 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat

Daerah

Dokumen laporan keuangan semesteran 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 12 dokumen 12 dokumen 100

Terlaksananya sensus barang 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100

4 02 01 05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

4 02 01 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Dokumen LKjIP 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 20

Dokumen Rencana Kerja BAPPEDA, RKA, dan

DPA

15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100 3 dokumen 3 dokumen 20

Dokumen Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA,

RKPA dan DPPA


Dokumen Reviu Renstra BAPPEDA Tahun 2016-

2021

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 100

4 02 01 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 100

Jumlah laporan e-monev 4 laporan 4 laporan 4 laporan 100 4 dokumen 4 laporan 100

Jumlah laporan TEPRA 12 laporan 12 laporan 12 laporan 100 12 laporan 12 laporan 100

4 02 01 05 03 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Perangkat Daerah

Draft Dokumen Profil BAPPEDA 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 40

Dokumen Profil BAPPEDA 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 40

4 02 01 06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4 02 01 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dokumen Pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat


Dokumen RTP (SPIP) 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 25

1 4 5 6 8 92 3

13

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

4 02 01 15 Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

4 02 01 15 01 Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup

dan Pekerjaan Umum

Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan

lingkungan hidup dan pekerjaan umum

50 kesepakatan 10 kesepakatan 10 kesepakatan 100 10 kesepakatan 20 kesepakatan 40

Dokumen Review RISPAM 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 100

Dokumen Sistem Informasi Jalan Kabupaten 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 100

Dokumen Rencana Induk RTH 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen Kajian Penataan Kawasan Perkantoran

Pemerintah

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100

4 02 01 15 02 Perencanaan Pembangunan Perhubungan,

Perumahan, dan Kawasan Pemukiman

Jumlah kesepakatan perencanaan perumahan dan

pemukiman


Dokumen Studi Kelayakan Jalur Alternatif

Yogyakarta-Wonosari


Dokumen Studi Kelayakan Feeder Jalur Jalan

Lintas Selatan


4 02 01 15 03 Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang

dan Pertanahan

Jumlah kesepakatan perencanaan tata ruang dan

pertanahan


Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Penataan Ruang

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 0

Masterplan Pengembangan Tawang- Nglanggeran-

Ngalang


Diseminasi Tata Ruang dan Pertanahan 4 kali 1 kali 1 kali 25

4 02 01 16 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya

4 02 01 16 01 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah kesepakatan perencanaan bidang

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat


Konsinyering Penyusunan Raperbup BKM dan

Raperbup SKPD

1 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 100

Perbup BKM 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 100

Perbup SKPD (Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah)


Dokumen Perbup SIDA dan SIKAB 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100

4 02 01 16 02 Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan

Kebudayaan


bidang pendidikan dan kebudayaan


Masterplan Pembangunan Kepemudaan dan

Keolahragaan


Dokumrn Kajian Pembangunan Pendidikan Dasar 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

4 02 01 16 03 Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial,

dan Ketenagakerjaan


bidang kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan


Dokumen District Health Account (DHA) Kab.

Gunungkidul


Masterplan RSUD Type D (Patuk dan Ponjong) 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100

1 4 5 6 8 92 3

14

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

4 02 01 17 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4 02 01 17 01 Perencanaan Pembangunan Pertanian,

Perikanan, dan Kelautan


pertanian dan kelautan


Dokumen Masterplan Pengembangan Perkebunan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0

Dokumen Masterplan Pengembangan Pertanian

Organik

1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen

Workshop Perencanaan Usahan Pembenihan Ikan 1 kali 1 kali 1 kali

4 02 01 17 02 Perencanaan Pembangunan Industri,

Perdagangan, dan Koperasi


industri, perdagangan, dan koperasi


Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan

Peruntukan Industri Candirejo, Semin


Feasibility Study Pasar Khas Kab. Gunungkidul di

Kec. Patuk


4 02 01 17 03 Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan

Penanaman Modal


pariwisata dan penanaman modal


Dokumen Masterplan pengembangan potensi

ekonomi Kecamatan


Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan

Teropong Bintang di Kab. Gunungkidul


Dokumen Masterplan Penataaan Kawasan Baron 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 100

Dokumen Kajian Penyusunan Masterplan

Penataan Kawasan Wisata


4 02 01 18 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4 02 01 18 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dokumen Rancangan Review RPJPD Tahun 2005-

2025


Dokumen Review RPJMD Tahun 2016-2021 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 100

Musrenbang RKPD Kabupaten, RPJPD, RPJMD 3 kali 3 kali 3 kali 100 3 kali 100

Dokumen Rancangan awal RKPD 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 40

Rancangan RKPD 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 40

Dokumen RKPD 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 40

Rancangan RKPD Perubahan 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 40

Dokumen Perubahan RKPD 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 40

Bimtek Penyusunan Renja PD 1 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 100

Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah

1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 100 1 aplikasi 100

Kalender perencanaan (kalender meja) 100 buah 100 buah 100 buah 100 100 buah 100

DURP Hasil Musrenbang Kecamatan 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 40

Jumlah Kesepalatan koordinasi perencanaan

daerah:

1. Penyusunan Renja PD Tahun 2019

2. Penyusunan Renja PD Perubahan Tahun 2019

3.Penyusunan Dokumen ROPK Tahun 2019


Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2005-2025 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100

1 4 5 6 82 3 9

15

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

4 02 01 18 02 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan

daerah

6 kesepakatan 6 kesepakatan 6 kesepakatan 100 6 kesepakatan 100

Konsinyering penyusunan perencanaan program

kegiatan keistimewaan

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100

Jumlah kesepakatan Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

*Sinkronisasi program/kegiatan tematik antara

Pemkab GK dan Pemerintah DIY

*Sinkronisasi usulan program/kegiatan dalam e-

musrenbang/e-proposal Rakortek APBN

8 kesepakatan 2 kesepakatan 2 kesepakatan 25

Sistem Informasi Perencanaan 1 Aplikasi/Modul 1 Aplikasi/Modul 1 Aplikasi/Modul 100

4 02 01 18 03 Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Kewilayahan

Dokumen Musrenbang Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen Usulan DAK 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 40

Dokumen Usulan Dana Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 40

Dokumen Fasilitasi Perencanaan Desa 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0

Dokumen Usulan PIWK 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 40

Dokumen Usulan Danais 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 40

Dokumen Usulan Rakortek 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 25

4 02 01 18 04 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil

Pembangunan Daerah

Buku Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten

Gunungkidul


Buku Informasi Program dan Kegiatan

Pembangunan Kabupaten Gunungkidul


Video Profil Kabupaten Gunungkidul 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 50

Booklet Informasi Pembangunan 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 40

4 02 01 18 05 Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah Jumlah kesepakatan koordinasi pendataan potensi

dan permasalahan daerah


Data kemiskinan Kab. Gunungkidul 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100

Jumlah calon narasumber pelatihan MPM SID

terlatih dalam SID

60 orang 60 orang 60 orang 0

Jumlah Pendamping SID yang terlatih (TOT) 25 orang 25 orang 25 orang 100

Jumlah Verifikator data BDT di lapangan yang

terlatih (TOT)


Jumlah SDM Kecamatan yang paham dan bisa

mengoperasikan SID


4 02 01 19 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

4 02 01 19 01 Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

Dokumen evaluasi hasil RKPD dan RKPD

Perubahan


Dokumen evaluasi hasil target RPJMD 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 40

Jumlah kesepakatan dalam rangka pengendalian

pelaksanaan RKPD


Kastemisasi/penyempurnaan aplikasi e-Monev

rencana pembangunan daerah

1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100

Bimtek entry e-Monev 1 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 1 kali 100

1 4 5 6 8 92 3

16

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

Jumlah Kesepalatan koordinasi perencanaan

daerah:

1. Penyusunan Renja PD Tahun 2019

2. Penyusunan Renja PD Perubahan Tahun 2019

15 kesepakata

n

3 kesepakata

n

3 kesepakata

n

100 3 kesepakata

n

6 kesepakata

n

40

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2005-2025 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100

4 02 01 18 02 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan

daerah

6 kesepakata

n

6 kesepakata

n

6 kesepakata

n

100 6 kesepakata

n

100

Konsinyering penyusunan perencanaan program

kegiatan keistimewaan

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100

Jumlah kesepakatan Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

*Sinkronisasi program/kegiatan tematik antara


*Sinkronisasi usulan program/kegiatan dalam e-

musrenbang/e-proposal Rakortek APBN

8 kesepakata

n

2 kesepakata

n

2 kesepakata

n

25.00

Sistem Informasi Perencanaan 1 Aplikasi/Mo

dul

1 Aplikasi/Mo

dul

1 Aplikasi/Mo

dul

100.00

4 02 01 18 03 Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Kewilayahan

Dokumen Musrenbang Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00

Dokumen Usulan DAK 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 40.00

Dokumen Usulan Dana Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 40.00

Dokumen Fasilitasi Perencanaan Desa 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0.00

Dokumen Usulan PIWK 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 40.00

Dokumen Usulan Danais 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 40.00

Dokumen Usulan Rakortek 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 25.00

4 02 01 18 04 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil

Pembangunan Daerah

Buku Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten

Gunungkidul



Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun


Video Profil Kabupaten Gunungkidul 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 50.00

Booklet Informasi Pembangunan 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 40.00

Tenaga Harian Lepas 12 bulan 12 bulan

4 02 01 18 05 Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah Jumlah kesepakatan koordinasi pendataan potensi

dan permasalahan daerah

30 kesepakata

n

6 kesepakata

n

6 kesepakata

n

100 6 kesepakata

n

6 kesepakata

n

20.00

Data kemiskinan Kab. Gunungkidul 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00

Jumlah calon narasumber pelatihan MPM SID

terlatih dalam SID

60 orang 60 orang 60 orang 0.00

Jumlah Pendamping SID yang terlatih (TOT) 25 orang 25 orang 25 orang 100.00

Jumlah Verifikator data BDT di lapangan yang

terlatih (TOT)


Jumlah SDM Kecamatan yang paham dan bisa

mengoperasikan SID


4 02 01 19 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

4 02 01 19 01 Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

Dokumen evaluasi hasil RKPD dan RKPD

Perubahan

10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 2 dokumen 4 dokumen 40.00

Dokumen evaluasi hasil target RPJMD 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 40.00

1 4 5 6 8 92 3

17

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

4 02 01 19 02 Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah Dokumen pelaporan Dana Tugas Pembantuan 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 4 dokumen 4 dokumen 100

Dokumen pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) 4 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100 4 dokumen 4 dokumen 100

Dokumen pelaporan bantuan Pemda DIY 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 4 dokumen 4 dokumen 100

Dokumen pelaporan Dana Keistimewaan DIY 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 4 dokumen 4 dokumen 100

Dokumen pelaporan Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi (AD-PPK)


4 02 01 15 Program Penelitian dan Pengembangan

4 02 01 15 01 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Jumlah kesepakatan kerja sama penelitian 40 kesepakatan 4 kesepakatan 4 kesepakatan 100 8 penelitian 18 penelitian 45

Hasil inovasi masyarakat pemenang anugerah

IPTEK (Krenovamaskat)

2 kategori 2 kategori 2 kategori 100 2 kategori 100

Rakor kelitbangan 14 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 2 kali 14

Pelaksanaan Desiminasi hasil penelitian 5 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 2 kali 40

Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) 28 rakor 4 rakor 4 rakor 100 6 sidang 16 sidang 57

Sidang DRD 12 kali 2 kali 2 kali 100

4 02 01 15 02 Penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDa) Jumlah kesepakatan koordinasi SIDa 11 kesepakatan 3 kesepakatan 3 kesepakatan 100 2 kesepakatan 2 kesepakatan 18

Lokakarya pengembangan SIDa 9 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 1 kali 11

Dokumen Masterplan Kecamatan Iptek 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 100

Hasil seleksi pemenang anugerah IPTEK

(Krenovamaskat)3 kategori 3 kategori 3 kategori 100

4 5 6 8 91 2 3

18

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka pelayanan yang

dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur

dengan beberapa target kinerja, masing-masing dengan indikator yang

telah ditetapkan. Di dalam penterjemahan Visi dan Misi Bupati, kinerja

pelayanan di Bappeda terutama untuk mendukung Misi 1 yaitu

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

dan mendukung sasaran daerah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah meningkat.

Terdapat 5 (lima) tolok ukur kinerja pelayanan, baik yang

ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan

Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Utama Bappeda ditetapkan

dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 268/KPTS/2017 pada

tanggal 13 November 2017 yang terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja

Utama yaitu indeks kesesuaian program dan hasil kerjasama penelitian

yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan. Adapun berdasarkan Sasaran

Strategis Bappeda, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

Program Bappeda dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kesesuaian program pembangunan daerah, merupakan sasaran

strategis, dengan indikator kinerja sasaran Indeks kesesuaian

program dan indikator kinerja program:

a. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Program dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. Persentase kesesuaian capaian dengan target kinerja dalam

perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan

daerah;

c. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD Bidang Fisik

dan Prasarana terhadap RKPD dan APBD, serta program

dalam Renstra PD terhadap RPJMD;

d. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD Bidang

Pemerintahan, Sosial, dan Budaya terhadap RKPD dan APBD,

serta program dalam Renstra PD terhadap RPJMD; dan

e. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD Bidang

Perekonomian terhadap RKPD dan APBD, serta program

dalam Renstra PD terhadap RPJMD;

19

2. Kerjasama penelitian dalam pembangunan daerah meningkat,

dengan indikator kinerja sasaran yang berupa hasil kerjasama

penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan dan indikator

kinerja program jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian.

Indikator Kinerja Kunci Bappeda terdiri dari:

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan

dengan PERDA, merupakan indikator kinerja kunci perangkat

daerah, dengan indikator kinerja: Ada/tidak ada

2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan

dengan PERDA/PERKADA, merupakan indikator kinerja kunci

perangkat daerah, dengan indikator kinerja: Ada/tidak ada

3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan

dengan PERKADA, merupakan indikator kinerja kunci perangkat

daerah, dengan indikator kinerja: Ada/tidak ada

Realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2016 dan tahun

2017, serta breakdown target pencapaian kinerja pelayanan Bappeda

selama periode Renstra selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Pada

tahun 2017 tingkat realisasi capaian indikator kinerja pelayanan yang

mendukung Indikator Kinerja Utama Bappeda menunjukkan angka

yang semakin baik dibandingkan dengan tingkat realisasi capaian pada

tahun 2016. Dalam hal terwujudnya keselarasan dokumen

perencanaan antarwaktu dan antarlembaga yang ditunjukkan dengan

Indeks Kesesuaian Program mencapai 99,13% lebih tinggi 1,03% dari

tahun sebelumnya yang hanya mencapai 98,10%. Hal ini menunjukkan

konsistensi perencanaan jangka pendek dengan jangka menengah

menjadi semakin baik. Meskipun demikian capaian Indikator Kinerja

Utama pada tahun 2017 ini belum mencapai target yang diharapkan

yaitu 100% karena masih terdapat kesenjangan sebesar 0,87%.

Kesenjangan ini terjadi pada ketidaksesuaian dokumen perencanaan

antarwaktu yang berupa ketidaksesuaian antara jumlah program dalam

RKPD terhadap RPJMD dan kesenjangan capaian target dalam

perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan tahunan.

Kesenjangan ini masih terus diupayakan agar menjadi semakin kecil

untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan pembangunan

daerah.

20

Dalam hal penilaian konsistensi antarkelembagaan, yang

ditunjukkan dengan perbandingan antara jumlah program dalam

Rencana Strategis di tingkat PD dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah sebagai aktualisasi perencanaan jangka menengah di tingkat

daerah serta Rencana Kerja PD terhadap RKPD dan APBD mencapai

angka 100%. Artinya, semua program yang ada dalam RPJMD telah

tercantum dalam Renstra PD. Demikian pula Pengaliran program dari

RKPD ke dalam Rencana Kerja PD benar-benar dikendalikan.

Sasaran strategis yang kedua dalam Indikator Kinerja Utama

BAPPEDA yang dicapai dengan indikator hasil kerjasama penelitian

yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan merupakan indikator yang baru

yang sebelumnya tidak ada. BAPPEDA yang mempunyai fungsi

penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian,

dan pengembangan menjadi sangat penting untuk melaksanakan

penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan

pembangunan daerah salah satunya dengan melakukan kerjasama

penelitian dengan lembaga, perguruan tinggi ataupun stakeholders

lainnya. Dalam menyasar indikator kinerja ini, hanya ada 1 (satu)

program dengan dua kegiatan yaitu Program Penelitian dan

Pengembangan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penelitian dan

Pengembangan dan kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Pada tahun 2017 ini BAPPEDA melaksanakan 4 kerjasama

penelitian yang dilakukan dengan Balai Penelitian Teknologi Bahan

Alam (BPTBA) LIPI Yogyakarta dan Universitas Gunungkidul (UGK).

Hasil kerjasama penelitian yang dilakukan dengan BPTBA LIPI

Yogyakarta berupa kajian Pengembangan Usaha Produksi Batik dengan

Pewarna Alam di Desa Petir, Kecamatan Rongkop, Kabupaten

Gunungkidul dan Alih Teknologi Bioproses Mocaf dengan Lactobacillus

Plantarum di Desa Semugih, Kecamatan Rongkop, Kabupaten

Gunungkidul. Sedangkan kerjasama penelitian yang dilakukan dengan

UGK menghasilkan kajian Nilai Tukar Penerimaan dan Daya Saing

Ubikayu di Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul dan

Implementasi Sistem Argobisnis Peternakan Sapi Potong Jenis

Peranakan Ongole Dalam Kerangka Pengembangan Wilayah Kecamatan

Rongkop, Kabupaten Gunungkidul. Selain itu juga terdapat satu kajian

lagi yang dilakukan dengan penyedia jasa pihak ketiga yang berupa

dokumen Masterplan Pengembangan Rongkop sebagai Kecamatan Ilmu

21

Pengetahuan dan Teknologi. Keempat hasil penelitian yang

dilaksanakan dengan BPTBA LIPI Yogyakarta dan UGK serta kajian

yang dilakukan dengan pihak ketiga telah ditindaklanjuti menjadi

empat buah draft Keputusan Bupati yang selanjutnya akan menjadi

Keputusan Bupati sebagai acuan dalam pengembangan wilayah

berdasarkan potensi yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Sehingga

pencapaian dari indikator kinerja hasil kerjasama penelitian yang

ditindaklanjuti menjadi kebijakan mencapai 100%.

Meskipun dengan tingkat pencapaian 100%, namun tindak lanjut

dari hasil penelitian ini masih berbentuk draft Keputusan Bupati. Hal

ini dikarenakan hasil kerjasama penelitian ini selesai menjelang akhir

tahun anggaran sehingga tindak lanjut kebijakannya masih berupa

draft. Kedepan, jika memungkinkan hasil kerjasama ini dapat

diselesaikan pada pertengahan tahun anggaran sehingga dapat segera

ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang sudah berlandaskan hukum.

Dalam rangka pengembangan fungsi kelitbangan di Kabupaten

Gunungkidul, pada tahun 2017 Bupati Gunungkidul telah menetapkan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Dewan

Riset Daerah. Peraturan Bupati ini kemudian ditindaklanjuti dengan

menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor

90/KPTS/TIM/2017 yang kemudian diubah dengan Keputusan Bupati

Gunungkidul Nomor 170/KPTS/TIM/2017 tentang Pengangkatan

Anggota Dewan Riset Daerah Periode Tahun 2017-2020. Dewan Riset

Daerah mempunyai tugas pokok yaitu:

1. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun

arah, prioritas, serta kebijakan pemerintah daerah dalam

pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

2. mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi di

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beberapa rekomendasi yang telah dihasilkan dari Sidang yang

dilakukan Dewan Riset Daerah antara lain tentang:

1. Penyelesaian permasalahan pengelolaan kawasan Goa Pindul

2. Perijinan dan potensi penanaman modal di Kabupaten

Gunungkidul, Studi kasus permasalahan perijinan oleh calon

investor di Pantai Seruni, dan

3. Kajian pemanfaatan kawasan bentang alam karst terhadap potensi

pengembangan pariwisata dan penanaman modal.

22

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Kunci yang terkait

ketersediaan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah sebagai

tindaklanjut dari Peraturan Menteri yaitu:


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005-2025,


tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021,

3. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Pada tahun 2018 diharapkan realisasi capaian indikator kinerja

pelayanan Bappeda baik target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat tercapai sesuai dengan target yang

telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2016-2021.

Sebagaimana target tahun 2018 pada Renstra Bappeda, indikator

kinerja utama Bappeda diharapkan dapat mencapai 100%.

23

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Indeks Kesesuaian Program 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,10% 99,13% 100% 100% IKU-PD

Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Program dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

100% 100% 100% 100% 100% 100% RKPD/RPJMD

=100,30%

RKPD/RPJMD =98,04% 100% 100%

Persentase kesesuaian capaian dengan target kinerja

dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan

tahunan daerah

100% 100% 100% 100% 100% 97,61% 100% 100%

Kesenjangan capaian target kinerja dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah

(Tahun 2017)

10% 12% 2,39%

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD Bidang

Fisik dan Prasarana terhadap RKPD dan APBD, serta

Program dalam Renstra PD terhadap RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

106,12%

Renstra/RPJMD =

102,08%

Renja/RKPD = 100%

Renja/APBD = 100%

Renstra/RPJMD = 100%

100% 100%


Pemerintahan, Sosial dan Budaya terhadap RKPD dan

APBD, serta Program dalam Renstra PD terhadap RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

99,47%

Renstra/RPJMD =

98,95%

Renja/RKPD = 100%

Renja/APBD = 100%


100% 100%


Perekonomian terhadap RKPD dan APBD, serta Program

dalam Renstra PD terhadap RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD =

100%

Renja/RKPD = 100%

Renja/APBD = 100%


100% 100%

2 Hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi

kebijakan

40 4 6 8 10 12 4 4 6 8 IKU-PD

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

No. Indikator (IKU, SPM, IKK)

Angka/Nilai

Target/Stand

ard (IKU,

SPM, IKK)

Target Renstra PD Realisasi Capaian ProyeksiCATATAN

ANALISIS

24

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 14

3 Ada/tidaknya dokumen perencanaan RPJPD yang telah

ditetapkan dengan PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada IKK

4 Ada/tidaknya dokumen perencanaan RPJMD yang telah

ditetapkan dengan PERDA/PERKADA


5 Ada/tidaknya dokumen perencanaan RKPD yang telah

ditetapkan dengan PERKADA


Keterangan:

IKU-PD : Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

IKK : Indikator Kinerja Kunci

25

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara umum telah

merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan.

Dalam pola working plan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun

perencanaan berdasarkan pagu indikatif. Perencanaan tersebut

merupakan hasil dari proses perencanaan yang memadukan proses

teknokratik, politik, partisipatif, serta proses bottom-up maupun top

down. Melalui keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih

banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini belum

optimal (hanya sebagai pelengkap) dalam proses perencanaan.

Indikasinya antara lain ditandai masih senjangnya realisasi Daftar

Usulan Rencana Program/Kegiatan yang disampaikan masyarakat

melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dapat

diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini.

BAPPEDA memiliki peran sangat penting dan utama dalam menjaga

konsistensi dokumen perencanaan pembangunan di daerah. Peran

penjaminan mutu ini membutuhkan dukungan yang utuh dari segenap

pemangku kepentingan.

Untuk dapat mewujudkan perencanaan sesuai amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, kapasitas lembaga perencana dan kemampuan

teknis personel perencanaan perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut

dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan penyusunan

usulan pembangunan dalam bentuk kegiatan yang benar-benar

dibutuhkan, bukan berdasarkan pada kegiatan yang diinginkan.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berimplikasi pada

perubahan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul kemudian menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah. Peraturan Daerah ini kemudian diikuti dengan penetapan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terbagi

26

menjadi 5 Bidang dengan 15 Sub Bidang dan 1 Sekretariat dengan 3

Sub Bagian. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016

disajikan pada Gambar 2.1.

Secara umum, Bappeda mempunyai tugas melaksanakan urusan

penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang

perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Dalam mengemban tugasnya, BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

mempunyai peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang terkait

faktor eksternal. Peluang yang ada antara lain:

1. pemberlakuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan

keleluasaan dalam pengaturan kerumahtanggaan di Daerah

Istimewa Yogyakarta,

2. penerapan otonomi daerah memberikan kesempatan berprakarsa

seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan,

3. sumber daya pembangunan yang potensial,

4. program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan

kemampuan aparatur perencana cukup tersedia,

5. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi cukup pesat,

6. sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah

tertata baik,

7. respon dan komitmen PD mitra maupun para pemangku

kepentingan (stakeholders) cukup baik, dan

8. komunikasi yang intensif dan kondusif dalam perencanaan dan

penganggaran pembangunan.

Adapun tantangan yang dihadapi BAPPEDA dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsinya antara lain:

1. tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan

berbagai motivasi dan kepentingan,

2. pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat,

stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan

pembangunan daerah semakin meningkat,

3. adanya perbedaan perspektif dalam proses perencanaan dan

penganggaran yang terkadang belum bisa berjalan dengan sinkron

dan integratif,

27

4. proses perencanaan pembangunan partisipatif belum dipahami

secara merata oleh aparat pemerintah daerah dan kelompok

masyarakat,

5. pemahaman dan nilai serap terhadap penguasaan teknologi

informasi masih kurang,

6. peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme

perencanaan pembangunan daerah masih terus mengalami

penyempurnaan,

7. tuntutan ketersediaan dokumen yang mantap, berkesinambungan

dan integratif di setiap jenjang dan tahapan perencanaan

pembangunan, dan

8. kualitas aparat perencana belum merata di setiap perangkat

daerah.

Sedangkan secara internal, BAPPEDA menghadapi kendala karena

adanya permasalahan antara lain:

1. belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia

(SDM) perencana,

2. terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pendukung yang baik

bagi proses dan lembaga perencanaan pembangunan daerah,

3. belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan

yang tersusun secara reliabel dan akurat,

4. belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program

kegiatan pembangunan jika dikaitkan dengan dokumen-dokumen

perencanaan, dan

5. belum adanya jabatan fungsional perencana.

Dengan melihat ketersediaan sumber daya yang ada, serta

berdasarkan pencapaian selama ini, maka peluang dan tantangan yang

mungkin dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan

BAPPEDA kedepan adalah:

1. Potensi pendanaan dapat dikelola dengan lebih baik untuk

membiayai kegiatan-kegiatan yang memiliki daya ungkit bagi

kemajuan daerah.

2. Sumber Daya Manusia perencana yang handal untuk memantapkan

sistem perencanaan pembangunan daerah.

3. Dukungan stakeholder yang baik.

4. Regulasi yang kondusif.

28

5. Perkembangan teknologi informasi dan kelitbangan yang semakin

maju.

6. Komunikasi yang terbangun harmonis dan intensif dalam proses

perencanaan dan penganggaran.

Sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, maka

produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan BAPPEDA

mempunyai peran strategis sebagai alternatif dalam mengatasi

permasalahan pembangunan di daerah. Produk perencanaan harus

disusun integral baik secara horizontal maupun vertikal, sesuai dengan

kondisi regional maupun sektoral, serta dapat diimplementasikan pada

jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, produk

perencanaan pembangunan daerah harus memiliki keselarasan baik

antar lembaga maupun antar waktu.

Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan

bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan

kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan

daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat,

sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah.

Perencanaan pembangunan daerah juga harus tetap pada kerangka

dan arah perencanaan pembangunan nasional dan regional guna

mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Kerangka pikir

yang digunakan sebagai landasan adalah kerangka berpikir global dan

bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini

dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat

memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah

sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat

menghadapi arus globalisasi.

Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir

secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat

menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik

dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap

pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat.

Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan

memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan.

Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan

mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan

29

terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat

kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.

Sebagai institusi perencana, Bappeda berperan dalam

pelaksanaan fungsi manajemen di bidang perencanaan dan

bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi

dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus

mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara

intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan

analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah

dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak

sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari PD lainnya, tetapi

harus mampu bertindak sebagai “motor penggerak” yang dapat

mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan

pembangunan.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, peran

monitoring, evaluasi serta pelaporan merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan. Monitoring adalah

suatu usaha untuk memastikan berjalannya proses program/kegiatan.

Sedangkan evaluasi merupakan suatu proses untuk menjelaskan

secara sistematis untuk mencapai obyektifitas, efisiensi, dan efektifitas,

serta untuk mengetahui dampak dari suatu kegiatan dan juga

membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan perencanaan

program/kegiatan yang akan datang. Melalui proses ini akan dapat

diketahui apakah proses implementasi pembangunan telah sesuai

dengan yang direncanakan baik keluaran, target maupun sasarannya.

Hasil dari monitoring dan evaluasi sangat berguna menjadi masukan

dalam proses penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya.

Pelaporan adalah bentuk kewajiban pemerintah/PD untuk menyiapkan,

menyusun, dan menyampaikan informasi kinerja secara teliti, periodik,

dan melembaga, sebagai perwujudan normatif pertanggungjawaban

yang didahului proses pengukuran dan evaluasi kinerja sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah

yang berkualitas, lembaga perencana pembangunan harus dapat

meningkatkan kemampuan pengelolaan data/informasi pembangunan

daerah secara up to date, tepat dan akurat. Ketersediaan data/informasi

pembangunan yang valid menentukan kualitas dokumen perencanaan

30

yang dihasilkan. Keberadaan institusi penelitian dan pengembangan

merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Kerjasama dan iklim kelitbangan yang terbentuk harus dapat

diarahkan guna menghasilkan produk-produk penelitian yang

mendukung proses perencanaan pambangunan yang berlangsung.

Berdasarkan visi Kepala Daerah yang dirumuskan kedalam visi

RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 yaitu: “Mewujudkan

Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan

berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan

sejahtera tahun 2021”. Dari rumusan visi tersebut, kemudian

dirumuskan misi pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance).

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi

yang kondusif.

6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam

secara berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah tidak lagi menetapkan Visi

dan Misi organisasi. Kedudukan Perangkat Daerah adalah dalam

rangka mensukseskan pencapaian Visi dan Misi RPJMD sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi organisasi Perangkat Daerah. Kedudukan

BAPPEDA dalam pencapaian misi tersebut adalah secara langsung

mendukung misi pertama, yaitu Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Misi pertama ini adalah upaya pemerintah Daerah untuk

menyelenggarakan tata pemerintahan dengan berlandaskan asas

prinsip good governance melalui sinergitas antar stakeholders,

pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka pengelolaan

dan manajemen pembangunan daerah.

31

Gambar 2.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016

No. Nama Jabatan KP

KEPALA BADAN

Kelompok J F

SEKRETARIAT

BIDANG PEMERINTAHAN SOSIAL

DAN KEBUDAYAANBIDANG PEREKONOMIAN BIDANG FISIK DAN PRASARANA

BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN

DAN PENGENDALIANBIDANG PERENCANAAN Subbagian Perencanaan

Subbagian Umum

Subbidang Pemerintahan dan


Subbidang Pertanian Perikanan dan

Kelautan

Subbidang Perhubungan Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Subbidang Penelitian dan

Pengembangan

Subbidang Pengelolaan Data

PembangunanSubbagian Keuangan

Subbidang Kesehatan Sosial dan

Ketenagakerjaan

Subbidang Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi

Subbidang Lingkungan Hidup dan

Pekerjaan UmumSubbidang Pengendalian dan Evaluasi

Subbidang Rencana Pembangunan

Daerah

Subbidang Pendidikan dan

Kebudayaan

Subbidang Pariwisata dan

Penanaman Modal

Subbidang Penataan Ruang dan

PertanahanSubbidang Pelaporan

Subbidang Rencana Pembangunan

Wilayah

: Komando

UPT

: Koordinasi

32

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2019, Bappeda merencanakan untuk melaksanakan 12 program

yang dijabarkan dalam 29 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar

Rp4.792.500.000,00 (empat miliar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta

lima ratus ribu rupiah). Pagu indikatif program dan kegiatan yang

diusulkan Bappeda telah disesuaikan dengan pagu indikatif PD

(Bappeda) sebesar Rp4.792.500.000,00. Usulan diselaraskan dalam

proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari

tingkat desa hingga Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang

Kabupaten. Usulan ini diselaraskan pula dengan usulan program dan

kegiatan Perangkat Daerah yang lain dalam Forum PD. Selama proses

yang berlangsung serta berdasarkan analisis kebutuhan terhadap isu-

isu strategis dan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, terjadi

perubahan terhadap rancangan awal rencana kerja Bappeda. Dalam

perubahan tersebut terjadi penambahan alokasi anggaran ataupun

output pada kegiatan yang sudah ada.

Tahapan cukup penting yang sangat mempengaruhi perubahan

yang terjadi adalah adanya kebijakan untuk menyelaraskan dokumen

perencanaan yang disusun, agar memiliki alur pikir yang lebih logis

antara prioritas pembangunan daerah, sasaran, indikator sasaran

daerah, yang kemudian dialirkan kedalam sasaran dan indikator

sasaran PD, dan kemudian menjadi program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan PD. Penambahan, pengurangan, ataupun penyesuaian

anggaran dan target kinerja kegiatan sebagai hasil proses yang dialami

dalam penyusunan rencana kerja BAPPEDA hingga selesainya kegiatan

Musrenbang Kabupaten akan diuraikan pada bab ini.

Pada tahap penyelarasan dengan kebijakan pemerintah daerah

yang terkait penganggaran untuk tunjangan kinerja serta kemampuan

pendanaan maka pagu indikatif pada semua PD mengalami penurunan.

Pagu indikatif Bappeda mengalami penurunan sebesar 19,66% dari

Rp4.792.500.00,00 menjadi Rp3.850.083.400,00. Dengan pengurangan

ini maka dilakukan pencermatan kembali terhadap Rancangan Rencana

Kerja Bappeda Tahun 2019 dengan mempertimbangkan skala prioritas.

Rasionalisasi anggaran dilakukan dengan tanpa merubah output

kegiatan, merubah output kegiatan maupun target kinerja output

kegiatan.

33

Semua kegiatan pada rancangan awal Renja Bappeda Tahun 2019

mengalami perubahan pada indikasi pendanaannya. Namun secara

singkat dapat disampaikan perubahan signifikan yang terjadi pada

rancangan awal RKPD Tahun 2019 hingga tersusun matriks rancangan

akhir hasil analisis kebutuhan adalah sebagai berikut:

1. pada program pelayanan administrasi perkantoran untuk kegiatan

penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor yang semula

dianggarkan Rp450.500.000,00 menjadi Rp399.828.400,00 dengan

pengurangan pada output yang berupa pembelian peralatan dan

perlengkapan kantor dan kegiatan penyediaan rapat-rapat,

konsultasi, dan koordinasi yang semula Rp195.000.000,00 menjadi

Rp148.900.000,00 dengan rasionalisasi pada perjalanan dinas luar

daerah untuk rapat koordinasi dan konsultasi.

2. pada program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

untuk kegiatan pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana

perkantoran yang semula dianggarkan Rp60.000.000,00 menjadi

Rp145.650.000,00 dengan penambahan output yang berupa genset

karena merupakan kebutuhan yang mendesak.

3. pada program pembangunan fisik dan prasarana untuk kegiatan

perencanaan pembangunan perhubungan, perumahan, dan

permukiman yang semula dianggarkan Rp270.000.000,00 menjadi

Rp125.445.000,00 karena adanya penundaan penyusunan

dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Perumahan di tahun

berikutnya.

4. pada program perencanaan pembangunan ekonomi untuk kegiatan

perencanaan pembangunan pertanian, perikanan, dan kelautan,

anggaran semula berjumlah Rp200,000.000,00 menjadi

Rp104.615.000,00 yang berdasarkan pada analisis kebutuhan,

maka dilakukan perubahan output kegiatan dari penyusunan

dokumen Feasibility Study Rumah Sakit Hewan menjadi Dokumen

Kajian Pengembangan Pangan Lokal.

5. pada program perencanaan pembangunan ekonomi untuk kegiatan

perencanaan pembangunan pariwisata dan penanaman modal,

anggaran semula berjumlah Rp200.000.000,00 menjadi

Rp270.590.000,00 yang melibatkan tenaga ahli dari UGM untuk

menyusun dokumen pengelolaan kawasan wisata Pantai

34

Parangracuk-Watugupit. Hal ini selaras dengan kebijakan

pemerintah DIY untuk mengembangkan kawasan pantai selatan.

6. pada program penelitian dan pengembangan untuk kegiatan

penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang semula

dianggarkan Rp270.000.000,00 menjadi Rp232.610.000,00 karena

adanya pengurangan target output kerjasama penelitian yang

dilaksanakan dari 8 menjadi 6 kerjasama penelitian.

Penyandingan rancangan awal dengan matriks sesudah melalui

analisis kebutuhan selengkapnya ditampilkan dalam Tabel 2.3.

35


NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIANPAGU INDIKATIF

(Rp)PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran

100% 450.500.000 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


administrasi perkantoran

100% 399.828.400

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran

Kab. GK Jumlah surat yang dikirim 12 buah 450.500.000 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan


Kab. GK Jumlah surat/dokumen yang dikirim 6 surat/dokumen 399.828.400

Jumlah sarana jasa telepon 24 rekening Jumlah sarana jasa telepon 2 rekening (X12

bulan)Jumlah sarana jasa listrik 36 rekening Jumlah sarana jasa listrik 3 rekening (X12

bulan)Jumlah sarana jasa air 12 rekening Jumlah sarana jasa air 1 rekening (X12

bulan)Jumlah kendaraan dinas yang terbayar

pajaknya

6 mobil Jumlah mobil yang terbayar pajaknya 6 buah

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar

pajaknya

27 motor Jumlah motor yang terbayar pajaknya 27 buah

Pembayaran jasa kebersihan kantor 1 paket jasa Cleaning

Service 12 bulan

Pembayaran jasa kebersihan kantor 1 paket jasa

Cleaning Service 12

bulanJumlah peralatan kerja yang

terfasilitasi

28 komputer/notebook Jumlah komputer/notebook yang

terfasilitasi pemeliharaannya

28 buah

Jumlah peralatan kerja yang

terfasilitasi

4 mesin tik Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi

pemeliharaannya

4 buah


terfasilitasi

10 bh printer Jumlah printer yang terfasilitasi

pemeliharaannya

10 buah


terfasilitasi

6 bh UPS Jumlah UPS yang terfasilitasi

pemeliharaannya

4 buah

Jumlah alat tulis kantor 12 paket pembelian

ATK

Jumlah alat tulis kantor 12 paket pembelian

ATK

Jumlah barang cetakan 7 jenis barang cetakan Jumlah barang cetakan 7 jenis barang

cetakan

Jumlah fotocopy 12.000 lembar

fotocopy

Jumlah fotocopy 48.000 lembar

fotocopy

Jumlah fotocopy 60 jilid Jumlah fotocopy 60 jilid

Jumlah komponen listrik tersedia 12 paket pembelian

komponen listrik

Jumlah komponen listrik tersedia 12 paket

Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor tersedia

3 notebook Jumlah notebook yang dibeli 3 buah


kantor tersedia

4 PC Jumlah PC yang dibeli 3 buah


kantor tersedia

3 printer Jumlah printer yang dibeli 3 buah


kantor tersedia

4 UPS Jumlah UPS yang dibeli 3 buah

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Gunungkidul

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


kantor tersedia

1 LCD Proyektor Jumlah LCD yang dibeli 1 buah


kantor tersedia

1 kamera Jumlah bahan dan peralatan

kebersihan kantor

10 jenis


kantor tersedia

1 HDD Eksternal Jumlah tenaga administrasi/teknik

perkantoran

730 hari (2 orang

petugas jaga malam)


kantor tersedia

2 paket gordyn Jumlah tenaga administrasi/teknik

perkantoran

248 hari (1 orang

tenaga bantu

administrasi Jumlah bahan dan peralatan

kebersihan kantor

10 paket pembelian

bahan dan alat

pembersih

Jumlah data yang terkelola dan

terpelihara

1 jenis data (arsip

persuratan)

Jumlah tenaga administrasi/teknik

perkantoran

2 orang petugas jaga

malam (2x12 bulan)

Jumlah Bahan bacaan/ referensi dan

surat kabar

2 jenis surat kabar (2

rek bulanan

langganan surat

kabar)


perkantoran

1 orang petugas

pemelihara jaringan

internet & komputer

(11 bulan)

Jumlah mesin faksimili yang dibeli 1 buah


perkantoran

1 orang tenaga bantu

administrasi

perkantoran (11 bulan)

Jumlah kursi rapat yang dibeli 20 buah

Jumlah data yang terkelola dan

terpelihara

1 jenis data (arsip

persuratan)

Jumlah meja rapat yang dibeli 5 buah

Jumlah Bahan bacaan/ referensi dan

surat kabar

2 jenis surat kabar (2

rek bulanan langganan

surat kabar)

2. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

Kab. GK Jumlah makanan dan minuman

tersedia untuk rapat dan tamu

600 OR Makan minum 195.000.000 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

Kab. GK Jumlah makanan dan minuman


600 OR Makan

minum

148.900.000

Jumlah makanan dan minuman


900 OR Minum snack Jumlah makanan dan minuman


900 OR Minum

snack

Frekuensi rapat, konsultasi, dan

koordinasi terfasilitasi dengan baik

40 kali dalam daerah Frekuensi rapat, konsultasi, dan

koordinasi

155 OH dalam

daerah


koordinasi terfasilitasi dengan baik

20 kali luar daerah Frekuensi rapat, konsultasi, dan

koordinasi

30 OH luar daerah

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Peningkatan Sarana dan



sarana dan prasarana aparatur

100% 250.000.000 Program Peningkatan Sarana dan



sarana dan prasarana aparatur

100% 326.450.000

3. Pengadaan/Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

Kab. GK Jumlah dan jenis perlengkapan kantor

yang dibeli

2 buah AC 60.000.000 Pengadaan/Pembangunan Sarana


Kab. GK Jumlah AC yang dibeli 2 buah 145.650.000

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor

yang dibeli

1 buah mesin faximili Jumlah gordyn yang dibeli 2 paket

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor

yang dibeli

1 water tower Jumlah genset yang dibeli 1 buah

Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli 1 paket meja kursi

kerja

Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli 1 paket meja kursi

rapat

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan


Kab. GK Jumlah/luasan dan jenis bangunan

gedung yang dipelihara

1 paket pengecatan

tembok dinding kantor

190.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan


Kab. GK Pengecatan dan pemeliharaan

bangunan gedung kantor

1 paket 180.800.000

Jumlah/luasan dan jenis bangunan


1 paket pemeliharaan

taman

Pemeliharaan taman 1 paket

Jumlah/luasan dan jenis bangunan


1 paket rehab kamar

mandi, pemeliharaan

gedung kantor (rehab

Rehab kamar mandi 1 paket

Jumlah dan jenis kendaraan dinas

yang dipelihara

6 mobil Jumlah mobil dinas yang dipelihara 6 buah

Jumlah dan jenis kendaraan dinas

yang dipelihara

27 motor Jumlah motor dinas yang dipelihara 27 buah

Jumlah dan jenis perlengkapan

gedung kantor yang terpelihara

21 bh AC Jumlah AC yang dipelihara 21 buah

Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur

Persentase PNS yang memiliki

kompetensi sesuai bidang tugas

100% 32.000.000 Program Peningkatan


Aparatur

Persentase PNS yang memiliki


100% 24.500.000

5. Penyelenggaraan Penatalaksanaan

dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah

Kab. GK Jumlah ASN yang tertangani 54 ASN 8.000.000 Penyelenggaraan Penatalaksanaan

dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah

Kab. GK

,

Jumlah ASN yang tertangani 54 ASN 4.500.000

Jenis layanan 3 jenis

6. Pengembangan Kapasitas Aparatur Kab. GK Jumlah ASN yang mengikuti diklat 4 orang 24.000.000 Pengembangan Kapasitas Aparatur Kab. GK

,

Jumlah ASN yang dikirim mengikuti

diklat

4 orang 20.000.000

38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

Persentase laporan keuangan yang

disusun tepat waktu

100% 47.000.000 Program Peningkatan Kualitas


Daerah

Persentase laporan keuangan yang

disusun tepat waktu

100% 13.350.000

7. Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

Kab. GK Dokumen Laporan keuangan

semesteran

1 dokumen 47.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

Kab. GK

,

Dokumen Laporan keuangan

semesteran

1 dokumen 13.350.000

Dokumen Laporan keuangan akhir

tahun

1 dokumen Dokumen Laporan keuangan akhir

tahun

1 dokumen


bulanan/SPJ

12 dokumen Dokumen Laporan keuangan

bulanan/SPJ

12 dokumen


Perencanaan

Persentase kesesuaian program

dalam Renja Perangkat Daerah

terhadap RKPD dan Renstra

Perangkat Daerah terhadap RPJMD

100% 52.000.000 Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan


dalam Renja Perangkat Daerah

terhadap RKPD dan Renstra

Perangkat Daerah terhadap RPJMD

100% 38.290.000

8. Perencanaan Kinerja Perangkat

Daerah

Kab. GK Dokumen LKjIP Tahun 2018 1 dokumen 41.630.000 Perencanaan Kinerja Perangkat

Daerah

Kab. GK

,

Dokumen LKjIP Tahun 2018 1 dokumen 30.040.000

Dokumen Renja Tahun 2020 dan

Renja Perubahan Tahun 2019

2 dokumen Dokumen Renja Tahun 2020 dan


2 dokumen

Dokumen RKA Tahun 2020 dan RKA

Perubahan Tahun 2019

2 dokumen Dokumen RKA Tahun 2020 dan RKA

Perubahan Tahun 2019

2 dokumen

Tenaga Harian Lepas 248 hari (1 orang)

DPA Tahun 2020 dan DPPA Tahun

2019

2 dokumen

Dokumen ROPK 2 dokumen

Perjanjian Kinerja dan Perubahan

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

2 dokumen

9. Pengendalian Internal Perangkat

daerah

Kab. GK Jumlah laporan TEPPA 12 laporan 4.000.000 Pengendalian Internal Perangkat

daerah

Kab. GK

,

Jumlah laporan TEPRA 12 laporan 4.150.000

Jumlah laporan monev 4 laporan Jumlah laporan e monev (Evaluasi

Hasil RKPD)

4 laporan

10. Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi Perangkat Daerah

Kab. GK Dokumen profil perangkat daerah 1 dokumen 6.370.000 Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi Perangkat Daerah

Kab. GK

,

Dokumen Profil PD Tahun 2018 1 dokumen 4.100.000

Dokumen profil perangkat daerah 1 dokumen Draft Dokumen Profil PD Tahun 2019 1 dokumen

39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Pelayanan Publik

Nilai IKM PD 79,75 1.000.000 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Nilai IKM PD 79,75 2.900.000

11. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab. GK Dokumen pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

2 dokumen 1.000.000 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab. GK Dokumen pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

2 dokumen 2.900.000

Dokumen Renacana Tindak

Pengendalian (RTP)

1 dokumen Dokumen Renacana Tindak

Pengendalian (RTP)

1 dokumen

Dokumen SOP 1 dokumen

Program Perencanaan

Pembangunan Fisik dan Prasarana


dalam Renja PD Bidang Fisik dan

Prasarana terhadap RKPD dan APBD,

serta program dalam Renstra PD

terhadap RPJMD

Renstra/RPJMD=100

persen;

Renja/APBD

=100persen;

Renja/RKPD=100perse

n

750.000.000 Program Perencanaan

Pembangunan Fisik dan Prasarana



Prasarana terhadap RKPD dan APBD,

serta program dalam Renstra PD

terhadap RPJMD

Renstra/RPJMD=10

0 persen;

Renja/APBD

=100persen;

Renja/RKPD=100per

sen

594.940.000

12. Perencanaan Pembangunan

Lingkungan Hidup dan Pekerjaan

Umum

Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan

pembangunan lingkungan hidup

6 kesepakan 180.000.000 Perencanaan Pembangunan

Lingkungan Hidup dan Pekerjaan

Umum


pembangunan lingkungan hidup dan

pekerjaan umum

10 kesepakatan 154.580.000

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten 1 dokumen Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten 1 dokumen


Perhubungan, Perumahan, dan

Kawasan Permukiman


perumahan dan permukiman

6 kesepakatan 270.000.000 Perencanaan Pembangunan

Perhubungan, Perumahan, dan

Kawasan Permukiman




Dokumen Masterplan pengembangan

kawasan perumahan

1 dokumen Dokumen Masterplan Pengembangan

LPJU

1 dokumen

Dokumen Masterplan Pengembangan

LPJU

1 dokumen

14. Perencanaan Pembangunan Penataan

Ruang dan Pertanahan

Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan tata

ruang dan pertanahan


Penataan Ruang dan Pertanahan

Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan tata

ruang dan pertanahan


Masterplan pengembangan kawasan

perkantoran di kawasan perkotaan

Wonosari

1 dokumen Masterplan pengembangan kawasan

perkantoran di kawasan perkotaan

Wonosari

1 dokumen

Masterplan pengembangan kawasan

olahraga (Sport Centre Wonosari)

1 dokumen Masterplan pengembangan kawasan

olahraga (Sport Centre Wonosari)

1 dokumen

Desiminasi Tata Ruang dan

Pertanahan

1 kali

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Perencanaan

Pembangunan Pemerintahan,

Sosial, dan Budaya


dalam Renja PD Bidang

Pemerintahan, Sosial, dan

Kebudayaan terhadap RKPD dan

APBD, serta program dalam Renstra

PD terhadap RPJMD

Renstra/RPJMD=100

persen;

Renja/APBD

=100persen;

Renja/RKPD=100perse

n



Sosial, dan Budaya



Pemerintahan, Sosial, dan

Kebudayaan terhadap RKPD dan


PD terhadap RPJMD

Renstra/RPJMD=10

0 persen;

Renja/APBD

=100persen;

Renja/RKPD=100per

sen

360.120.000


Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat


bidang pemerintahan dan

pemberdayaan masyarakat



Masyarakat






Pendidikan dan Kebudayaan


pembangunan pendidikan dan

kebudayaan





kebudayaan


Dokumen Kajian Pembangunan Youth

Centre

1 dokumen Dokumen Kajian Pembangunan Youth

Centre

1 dokumen


Kesehatan, Sosial, dan

Ketenagakerjaan


pembangunan kesehatan, sosial, dan

ketenagakerjaan



Ketenagakerjaan


pembangunan kesehatan, sosial, dan

ketenagakerjaan


Dokumen District Health Account

(DHA) Kab Gunungkidul

1 dokumen Dokumen District Health Account

(DHA) Kab Gunungkidul

1 dokumen

Dokumen Kajian Pembangunan Sosial 1 dokumen Dokumen Kajian Pembangunan Sosial 1 dokumen

Tenaga Harian Lepas 248 hari ( 1 orang)

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi



Perekonomian terhadap RKPD dan


PD terhadap RPJMD

Renstra/RPJMD=100

persen;

Renja/APBD

=100persen;

Renja/RKPD=100perse

n


Pembangunan Ekonomi



Perekonomian terhadap RKPD dan


PD terhadap RPJMD

Renstra/RPJMD=10

0 persen;

Renja/APBD

=100persen;

Renja/RKPD=100per

sen

534.305.000


Pertanian, Perikanan, dan Kelautan


pembangunan pertanian dan kelautan


Pertanian, Perikanan, dan Kelautan


pembangunan pertanian dan kelautan


Feasibility Study Rumah Sakit Hewan 1 dokumen Dokumen Kajian Pengembangan

Pangan Lokal

1 dokumen

19. Perencanaan Pembangunan Industri,



pembangunan industri, perdagangan,

dan koperasi

2 kesepakatan 150.000.000 Perencanaan Pembangunan Industri,



pembangunan industri, perdagangan,

dan koperasi


Feasibility Study Perluasan Kawasan

Peruntukan Industri Semanu

1 Dokumen Feasibility Study Perluasan Kawasan

Peruntukan Industri Semanu

1 Dokumen

Dokumen Masterplan Sentra Industri

Batik di Gunungkidul

1 Dokumen Dokumen Masterplan Sentra Industri

Batik di Gunungkidul

1 Dokumen

41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Pariwisata dan Penanaman Modal


pembangunan pariwisata dan

penanaman modal





penanaman modal


Masterplan pengelolaan kawasan

wisata

1 Dokumen Masterplan pengelolaan kawasan

wisata Pantai Parangracuk - Watugupit

1 dokumen

Masterplan pembangunan teropong

bintang/ taman tekno/ observatorium

mini di Kab. Gunungkidul

1 Dokumen Tenaga Harian Lepas 248 hari ( 1 orang)

Masterplan pengembangan potensi

ekonomi kecamatan Karangmojo

1 Dokumen

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah


dalam RKPD terhadap program dalam

RPJMD

100% 1.210.000.000 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah


dalam RKPD terhadap program dalam

RPJMD

100% 874.650.011

21. Penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah

Kab. GK Musrenbang RKPD Kabupaten 1 kali 368.000.000 Penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah

Kab. GK Musrenbang RKPD Kabupaten 1 kali 272.455.000

Rancangan awal RKPD Th 2020 1 dokumen Rancangan awal RKPD Th 2020 1 dokumen

DURP Musrenbang Kec. Th 2020 1 dokumen DURP Musrenbang Kec. Th 2020 1 dokumen

Rancangan RKPD Th 2020 1 dokumen Rancangan RKPD Th 2020 1 dokumen

Rancangan akhir RKPD Th. 2020 1 dokumen Rancangan akhir RKPD Th. 2020 1 dokumen

Rancangan Perubahan RKPD Th 2019 1 dokumen Rancangan Perubahan RKPD Th 2019 1 dokumen

Dokumen Perubahan RKPD Th 2019 1 dokumen Dokumen Perubahan RKPD Th 2019 1 dokumen

Jml kesepakatan koordinasi

perencanaan daerah : Penyusunan

Renja PD Th. 2020; Penyusunan

Renja PD Perubahan Th. 2019;

Penyusunan Dokumen ROPK Th.

2019; Penyusunan Rancangan

Dokumen ROPK Th. 2020

4 kesepakatan Jml kesepakatan koordinasi

perencanaan daerah : Penyusunan

Renja PD Th. 2020; Penyusunan

Renja PD Perubahan Th. 2019;

Penyusunan Dokumen ROPK Th.

2019; Penyusunan Rancangan

Dokumen ROPK Th. 2020

4 kesepakatan

22. Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah


pembangunan daerah

4 kesepakatan 230.000.000 Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah


pembangunan daerah


Jumlah kesepakatan sinkronisasi

perencanaan pembangunan daerah: 1.

Sinkronisasi program/kegiatan tematik

antara Pemkab GK dan Pemerintah

DIY 2. Sinkronisasi usulan program/

kegiatan dalam e-Musrenbang/ e-

proposal rakortek APBN

3 kesepakatan Jumlah kesepakatan sinkronisasi

perencanaan pembangunan daerah: 1.

Sinkronisasi program/kegiatan tematik

antara Pemkab GK dan Pemerintah

DIY 2. Sinkronisasi usulan program/



3 kesepakatan

Kastemisasi Sistem Informasi

Perencanaan

1 aplikasi Kastemisasi Sistem Informasi

Perencanaan (Reses dengan Pokir,

Kastemisasi Musrenbang Kecamatan)

1 aplikasi

42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Capacity building bagi perencana PD 47 OPD


Bimtek e-planning 47 OPD

23. Penyusunan dan Sinkronisasi

Perencanaan Pembangunan

Kewilayahan

Kab. GK Dokumen Usulan DAK Fisik 1 dokumen 112.000.000 Penyusunan dan Sinkronisasi


Kewilayahan

Kab. GK Dokumen Usulan DAK Fisik 1 dokumen 138.725.000

Dokumen Usulan Rakortek 1 dokumen Dokumen Usulan Rakortek 1 dokumen

Dokumen usulan PIWK 1 dokumen Dokumen usulan PIWK 1 dokumen

Dokumen Usulan dana keistimewaan 1 dokumen Dokumen Usulandana keistimewaan 1 dokumen

Konsinyering penyusunan

perencanaan program kegiatan

keistimewaan

1 kali Buku Paket PIWK 1 dokumen

24. Penyusunan Profil dan Informasi Hasil

Pembangunan Daerah

Kab. GK Buku Informasi Pembangunan Daerah

Kab. Gunungkidul Tahun 2018

1 dokumen 150.000.000 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil

Pembangunan Daerah

Kab. GK Buku Informasi Pembangunan Daerah

Kab. Gunungkidul Tahun 2018

1 dokumen (100

buku)

97.105.000


Pembangunan Kab. Gunungkidul

tahun 2019

1 dokumen Buku Informasi Program dan Kegiatan

Pembangunan Kab. Gunungkidul

tahun 2019

1 dokumen (50

buku)

Booklet Informasi Pembangunan 1 dokumen Booklet Informasi Pembangunan 1 dokumen (500

buku)

Jumlah Kesepakatan Koordinasi

Penyusunan Profil dan informasi

Pembangunan Daerah

4 kesepakatan


25. Pendataan Potensi dan Permasalahan

Daerah

Kab. GK Jumlah kesepakatan koordinasi

pendataan potensi dan permasalahan

daerah

6 kesepakatan 350.000.000 Pendataan Potensi dan Permasalahan

Daerah

Kab. GK Jumlah kesepakatan koordinasi

pendataan potensi dan permasalahan

daerah


Data Kemiskinan Kabupaten

Gunungkidul

1 dok laporan Data Kemiskinan Kabupaten

Gunungkidul

1 dok laporan

Jumlah Pendamping SID yang terlatih 19 orang

Jumlah SDM Desa yang terlatih dan

bisa operasional SID

144 orang

Jumlah SDM Kecamatan yang paham

dan bisa operasional SID

18 orang

Jumlah SDM Perangkat Daerah yang

paham dan bisa operasional SIKAB

29 orang

43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah

Persentase kesenjangan capaian

target dalam perencanaan

pembangunan daerah jangka

menengah dan tahunan daerah

100% 325.000.000 Program Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah

Persentase kesenjangan capaian

target dalam perencanaan

pembangunan daerah jangka

menengah dan tahunan daerah

100% 185.275.000

26. Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

Kab. GK Dokumen evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan RKPD dan Perubahan

RKPD

2 dokumen 175.000.000 Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

Kab. GK Dokumen evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan RKPD dan Perubahan

RKPD

2 dokumen 106.960.000

Dokumen evaluasi hasil/capaian target

RPJMD

1 dokumen Dokumen evaluasi hasil pencapaian

target-target RPJMD

1 dokumen

Jumlah kesepakatan dalam rangka

pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RKPD dan pencapaian

target RPJMD

8 kesepakatan Jumlah kesepakatan dalam rangka

pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RKPD dan pencapaian

target RPJMD

8 kesepakatan

Kastemisasi aplikasi e-Monev


Modul RPJMD

1 paket Kastemisasi penyempurnaan aplikasi e-

monev Rencana pembangunan

daerah

1 paket

Bimtek entry e-Monev 47 OPD Tenaga Harian Lepas 248 hari (1 orang)

27. Pelaporan Kegiatan Pembangunan

Daerah

Kab. GK Dokumen pelaporan:

Tugas Pembantuan (TP) 4 laporan

150.000.000 Pelaporan Kegiatan Pembangunan

Daerah

Kab. GK Dokumen pelaporan:

Tugas Pembantuan (TP) 4 laporan

78.315.000

Dokumen pelaporan Dana Alokasi

Khusus (DAK)

4 laporan Dokumen pelaporan Dana Alokasi

Khusus (DAK)

4 laporan

Dokumen pelaporan Dana

Keistimewaan DIY

4 laporan Dokumen pelaporan Dana

Keistimewaan DIY

4 laporan

Dokumen pelaporan Bantuan

Pemerintah DIY

4 laporan Dokumen pelaporan Bantuan

Pemerintah DIY

4 laporan

Dokumen pelaporan Aksi Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK)

4 laporan online Dokumen Online pelaporan Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi (AD-PPK) dan/atau Rencana

Aksi Nasional HAM

4 laporan online


Program Penelitian dan

Pengembangan

Jumlah pelaksanaan kerjasama

penelitian yang dilaksanakan

390.000.000 Program Penelitian dan

Pengembangan

346.575.000

28. Penyelenggaraan Penelitian dan

Pengembangan

Kab. GK Jumlah pelaksanaan kerjasama

penelitian

8 kesepakatan

penelitian

270.000.000 Penyelenggaraan Penelitian dan

Pengembangan

Kab. GK Jumlah pelaksanaan kerjasama

penelitian

6 kesepakatan

penelitian

232.610.000

Desiminasi hasil penelitian 2 kali Desiminasi hasil penelitian 1 kali

Rakor kelitbangan 4 kali Rakor kelitbangan 1 kali

Fasilitasi Dewan Riset Daerah 6 rakor Fasilitasi Dewan Riset Daerah 6 kali

Sidang DRD 2 kali Sidang DRD 2 kali

29. Penguatan Sistem Inovasi Daerah

(SIDa)

Kab. GK Jumlah kesepakatan koordinasi SIDa 2 kesepakatan 120.000.000 Penguatan Sistem Inovasi Daerah

(SIDa)

Kab. GK Jumlah kesepakatan koordinasi SIDa 2 kesepakatan 113.965.000

Lokakarya pengembangan SIDa 3 kali Lokakarya pengembangan SIDa 1 kali

Seleksi penerima anugerah IPTEK

(Krenovamaskat)

3 kategori Seleksi penerima anugerah IPTEK

(Krenovamaskat)

3 kategori


4.792.500.000 3.850.083.400

44

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terlebih

dahulu telah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap

prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun

yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang berupa

usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari

kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan PD,

LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kabupaten. Terhadap aspirasi tersebut

kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai

dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan hasil

analisis kebutuhan PD.

Usulan awal PD kemudian diselaraskan dengan usulan dan

kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang, baik musrenbang

desa maupun kecamatan dan kabupaten. Dalam kegiatan ini kemudian

diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif Wilayah

Kecamatan dan Pagu Indikatif Sektoral. Sebagai sebuah konsekuensi

atas telah ditandatanganinya kesepakatan antara Bupati sebagai pihak

Eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif tentang penetapan

pagu anggaran yang dialokasikan dalam Pagu Indikatif Wilayah

Kecamatan, maka semua usulan masyarakat yang masuk melalui jalur

PIWK sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus

dilaksanakan oleh PD. Usulan yang dibuat oleh Bappeda telah

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian

secara khusus Bappeda tidak ada program dan kegiatan usulan dari

masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.

NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJABESARAN/

VOLUMECATATAN

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 dari Para Pemangku Kepentingan

Kabupaten Gunungkidul

45

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa

perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan

integral dengan perencanaan pembangunan nasional.Dengan demikian

tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema

dan prioritas pembangunan nasional.

Dalam rangka mendukung visi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”,

pada tahun 2019 dirumuskan Tema Pembangunan Nasional adalah:

“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan

prioritas nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar. Dalam mendukung

tema pembangunan nasional tersebut terdapat 5 program prioritas

yaitu:

1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan,

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat,

3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas,

4. Peningkatan Permukiman yang Layak bagi Masyarakat, dan

5. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar.

Sedangkan 9 Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) terdiri dari:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara

2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya;

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan;

4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem

dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya;

5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

46

6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik

8) Melakukan revolusi karakter bangsa

9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun

2017-2022 adalah “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat

Manusia Jogja” dengan 2 misi yaitu:

1. Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang

Berkeadilan dan Berkeadaban.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis.

Dengan memperhatikan tema nasional dan visi RPJMD Pemerintah DIY,

maka dirumuskan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2019 Daerah Istimewa Yogyakarta adalah “Pemerataan

Pembangunan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang

Berkeadilan”. Pembangunan yang merata dimaksudkan selaras dan

lestari untuk mengurangi ketimpangan wilayah dengan fokus pada

pemberdayaan sumberdaya manusia baik kualitas maupun derajat

ekonomi masyarakatnya dan pada infrastruktur layanan dasar yang

pendukung pertumbuhan ekonomi. Sumberdaya manusia merupakan

modal dasar untuk mendorong keunggulan daerah di era kompetisi

global serta berorientasi pada hasil karya tinggi. Pertumbuhan ekonomi

diorientasikan melalui sektor-sektor unggulan dan potensial, seperti

jasa, perdagangan, pariwisata, pertanian dan industri kreatif. Ada tiga

strategi perencanaan pembangunan Pemerintah DIY, yaitu pemerataan,

penanggulangan kemiskinan, dan upaya mengatasi ketimpangan.

Pemerintah DIY dalam penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah tahun 2019 melakukan pendekatan tematik

pembangunan yaitu pembangunan New Yogyakarta International

Airport (NYIA), Ketimpangan Wilayah serta Kemiskinan dan

Ketimpangan Pendapatan. Karena itu program dan kegiatan di

Kabupaten Gunungkidul dapat selaras dengan tema pembangunan

tersebut. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan mampu

menangkap peluang kepariwisataan dan pertumbuhan ekonomi dengan

47

adanya penyelesaian JJLS, pembangunan bandara New Yogyakarta

International Airport (NYIA), pengembangan kawasan geopark

(Nglanggeran) dan pantai selatan serta rencana investasi. Pada Tahun

2019 pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul diarahkan

pada wilayah Pantai Baron-Sundak, Pantai Siung-Wediombo-Sadeng,

Bobung–Putat, dan Geopark Gunung Sewu. Selain juga diarahkan

pembangunan jalan dan jembatan jalur Pansela, pembangunan jaringan

air bersih dan jaringan distribusi utama serta pembangunan SPAM

Regional.

Berdasarkan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, Bappeda

harus dapat mengawal proses perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Gunungkidul agar selaras dengan tema pembangunan

nasional dan tema pemerintah DIY. Mengacu pada tema pembangunan

nasional dan tema pembangunan pemerintah DIY serta mendasarkan

pada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan Gunungkidul

sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Terkemuka dan Berbudaya,

Menuju Masyarakat Yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri, dan Sejahtera

Tahun 2021”, maka selanjutnya dirumuskan tema pembangunan

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 yaitu “Pemertaan Pembangunan

untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”. Tema

tersebut dijabarkan dalam enam Prioritas Pembangunan Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2019, yaitu:

1) Pendidikan dan Kesehatan

2) Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

3) Ekonomi dan Pariwisata

4) Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang

5) Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana

6) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul selanjutnya

menjadi acuan bagi PD dalam penentuan perencanaan program dan

kegiatan tahun 2019.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah tahun 2019 berpedoman dan mengacu pada prioritas

pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini menjabarkan

48

program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai

sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam perencanaan jangka

menengah baik dokumen Renstra di tingkat PD maupun RPJMD di

tingkat Kabupaten. Sasaran pembangunan daerah yang terdapat pada

dokumen perencanaan jangka menengah daerah, selanjutnya

dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran PD, sehingga terwujud

keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan antarwaktu dan

antarlembaga.

Dalam prioritas daerah yang telah disusun berdasarkan tema

pembangunan tahun 2019, secara langsung Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah mendukung pencapaian prioritas daerah kelima,

yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, dengan Sasaran

Daerah: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat. Sasaran

ini digambarkan dengan indikator sasaran daerah: Nilai Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pengaliran prioritas daerah sampai

kedalam indikator sasaran perangkat daerah yang menjadi sasaran

utama BAPPEDA disajikan dalam Tabel 3.1.

NO PRIORITASSASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

DAERAH

(OUTCOMES)

SASARAN

PERANGKAT

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN PD

(OUTCOMES)

1 Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

meningkat

Nilai

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP)

Kesesuaian

program

pembangunan

daerah

Indeks kesesuaian

program

Kerjasama

penelitian dalam

pembangunan

daerah meningkat

Hasil kerjasama

penelitian yang

ditindaklanjuti

menjadi kebijakan

Tabel 3.1. Prioritas dan Sasaran Utama BAPPEDA

Selain dua sasaran perangkat daerah yang mendukung secara

langsung pencapaian sasaran daerah, terdapat tiga sasaran perangkat

daerah lainnya yang mendukung tugas dan fungsi PD, yaitu Kepuasan

Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan PD Meningkat,

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan PD Meningkat dan Kesesuaian

Program dalam Dokumen Perencanaan PD. Adapun Sasaran

pendukung tugas dan fungsi BAPPEDA disajikan dalam tabel 3.2.

49

NO SASARAN PERANGKAT DAERAHINDIKATOR SASARAN PERANGKAT

DAERAH

2. Akuntabilitas pengelolaan

keuangan Perangkat Daerah (PD)

meningkat

Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu (bulanan,

semesteran, tahunan)

3. Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan Perangkat

Daerah (PD)


dalam:

a. Renja PD terhadapRKPD

b. Renstra PD terhadap RPJMD

Tabel 3.2. Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi BAPPEDA

1. Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan

Perangkat Daerah (PD) meningkat

Nilai IKM PD

Berdasarkan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, Bappeda

menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Mewujudkan keselarasan antarwaktu

dan antarlembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

dengan indikator tujuan Kesesuaian Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah antarwaktu dan antarlembaga. Dari tujuan ini

dijabarkan dalam lima sasaran perangkat daerah yang telah

diselaraskan dengan RPJMD Tahun 2016-2021. Kelima sasaran

tersebut adalah:

1. Kesesuaian program pembangunan daerah,


3. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan

Perangkat Daerah (PD) meningkat,

4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD)

meningkat,

5. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat

Daerah (PD).

Pengaliran tujuan perangkat daerah sampai kedalam indikator sasaran

perangkat daerah beserta target kinerjanya pada tahun 2018 disajikan

dalam Tabel 3.3.

50

NOTUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR TUJUAN DAN

SASARAN PD

TARGET

KINERJA

TUJUAN DAN

SASARAN

TAHUN 2019

Tujuan :

1 Mewujudkan keselarasan

antarwaktu dan antarlembaga

dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah

Kesesuaian dokumen

perencanaan pembangunan

daerah antar waktu dan antar

lembaga

100%

Sasaran:

1 Kesesuaian program pembangunan

daerah

Indeks kesesuaian program 100%

2 Kerjasama penelitian dalam

pembangunan daerah meningkat

Hasil kerjasama penelitian yang

ditindaklanjuti menjadi kebijakan

8

3 Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan

Perangkat Daerah (PD) meningkat

Nilai IKM PD 79,75

4 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan Perangkat Daerah (PD)

meningkat


disusun tepat waktu (bulanan,

semesteran, tahunan)

100%

5 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan Perangkat

Daerah (PD)


dalam:

a. Renja PD terhadap RKPD

b. Renstra PD terhadap RPJMD

100%

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Bappeda

Dalam perumusan sasaran perangkat daerah, selain

mempertimbangkan rumusan tujuan dan sasaran daerah maupun

tujuan perangkat daerah, juga mempertimbangkan Indikator Kinerja

Utama (IKU). Penetapan Indikator Kinerja Utama didasari adanya

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 9 tahun 2007. Indikator Kinerja Utama adalah alasan

hakiki yang melatarbelakangi eksistensi perangkat daerah dalam

jajaran kelembagaan di daerah. Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda,

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda telah ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 268/KPTS/2017 pada tanggal

13 November 2017 seperti pada Tabel 3.4.

NO IKU INDIKATOR KINERJA IKUTARGET

KINERJA IKU

1 Kesesuaian program

pembangunan daerah

Indeks kesesuaian program 100%

2 Kerjasama penelitian dalam

pembangunan daerah meningkat

Hasil kerjasama penelitian yang

ditindaklanjuti menjadi

kebijakan

8

Tabel 3.4. Indikator Kinerja Utama Bappeda

51

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN


Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh BAPPEDA dengan

dukungan perangkat daerah lainnya serta masyarakat guna mencapai

sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa

kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan di BAPPEDA antara lain terhadap:

1) pencapaian visi dan misi kepala daerah;

2) pencapaian prioritas dan sasaran daerah;

3) pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama);

4) pendayagunaan potensi ekonomi daerah; dan

5) sinkronisasi dengan kebijakan pemerinah pusat serta Pemerintah

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam kaitannya dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah,

Bappeda mendukung misi 1 RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan mendukung

prioritas daerah tahun 2019 yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan

Publik. Dari prioritas daerah tersebut, rumusan program dan kegiatan

Bappeda mendukung sasaran daerah yaitu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah Meningkat. Pengaliran dari prioritas daerah, sasaran daerah sampai

dengan program dan kegiatan prioritas pembangunan pada Bappeda Tahun

2019 sebagaimana terlihat pada tabel 4.1.

Selanjutnya dari sasaran perangkat daerah, dirumuskan sasaran PD

yang terdiri dari 5 (lima) sasaran, yaitu:

1. Kesesuaian program pembangunan daerah,


3. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat

Daerah (PD) meningkat,

4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD) meningkat,

5. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah

(PD).

52

Dalam pencapaian kelima sasaran tersebut, pada tahun 2019, Bappeda

merencanakan akan melaksanakan 12 program yang terdiri dari 29 kegiatan

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.2.

53

Prioritas Sasaran Daerah Kegiatan Dana

Reformasi Birokrasi dan

Pelayanan Publik

1. Akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah meningkat

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP)

1 Kesesuaian program

pembangunan daerah

1 Indeks kesesuaian program 1 Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 272.455.000

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 256.685.000

Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Kewilayahan 138.725.000

Penyusunan Profil dan Informasi Hasil Pembangunan Daerah 97.505.000

Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah 110.080.000

2 Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 107.360.000

Pelporan Kegiatan Pembangunan Daerah 78.715.000

3 Perencanaan Pembangunan Fisik

dan Prasarana

Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pekerjaan

Umum

154.580.000

Perencanaan Pembangunan Perhubungan, Perumahan, dan

Kawasan Permukiman

125.445.000

Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang dan Pertanahan 314.915.000

4 Perencanaan Pembangunan

Pemerintahan, Sosial, dan Budaya

Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan


90.145.000

Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan 123.595.000

Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial, dan

Ketenagakerjaan

146.780.000

5 Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan, dan

Kelautan

104.615.000

Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, dan

Koperasi

159.100.000

Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan Penanaman

Modal

270.990.000

2 Kerjasama Penelitian dalam

Pembangunan Daerah

meningkat

2 Hasil kerjasama penelitian yang

ditindaklanjuti menjadi kebaikan

6 Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan 232.610.000

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 114.365.000

Tabel 4.1 Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Indikator Sasaran Daerah Sasaran PD Indikator Sasaran PD Program

54

NO SASARAN PD

1

1 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

2 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

3 Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Kewilayahan

4 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil Pembangunan Daerah

5 Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah

1 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

2 Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah

1 Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pekerjaan

Umum

2 Perencanaan Pembangunan Perhubungan, Perumahan, dan

Kawasan Permukiman

3 Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang dan Pertanahan

1 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan


2 Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

3 Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial, dan

Ketenagakerjaan

1 Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan, dan Kelautan

2 Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, dan Koperasi

3 Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan Penanaman Modal

2

1 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

3 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah

3

1 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

2 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

1 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

1 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah

2 Pengembangan Kapasitas Aparatur

1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

4

1 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

2 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

1 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 4.2. Sasaran dan Program/Kegiatan

NAMA PROGRAM/KEGIATAN

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan

Budaya

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kerjasama penelitian dalam

pembangunan daerah

meningkat

Program Penelitian dan Pengembangan

5 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan PD meningkat

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

Kesesuaian program

pembangunan daerah

Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan

Perangkat Daerah (PD)

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan PD meningkat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

55

Dari sejumlah 29 kegiatan yang telah direncanakan, berdasarkan

penyebaran lokasinya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kegiatan

yang dilaksanakan dalam skala internal Bappeda, dan kegiatan yang

dilaksanakan secara lintas PD. Kegiatan internal adalah kegiatan-

kegiatan yang sifatnya mendukung pelaksanaan operasional PD.

Program yang masuk dalam lokalitas internal BAPPEDA adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2 kegiatan)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (2

kegiatan)

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur (2

kegiatan)

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah (1 kegiatan)

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan (3 kegiatan)

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (1 kegiatan)

Program-program tersebut untuk mencapai indikator kinerja sasaran

Bappeda yaitu:

1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD

meningkat, yang dicapai dengan 4 Program, yaitu Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran, Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur, dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik,

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan PD meningkat, dicapai dengan

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah, dan

3. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan PD, yang dicapai

dengan Program Peningkatan Kualitas Perencanaan.

Diluar program yang bersifat internal tersebut, adalah merupakan

program-program yang bersifat lintas PD, yaitu program yang

melibatkan PD lain dalam pelaksanaannya. Program ini terutama untuk

mendukung tugas dan fungsi koordinatif Bappeda yang mempunyai

fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian

dan pengembangan dalam penyusunan kebijakan perencanaan

pembangunan daerah dengan perangkat daerah yang berada dalam

koordinasi bidangnya. Program tersebut adalah Program Perencanaan

Pembangunan Daerah, Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana

56

Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan

Prasarana, Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial,

dan Budaya, serta Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan


Dalam pengaliran sasaran Bappeda kedalam Program dan Kegiatan

yang mendukung pencapaiannya, digambarkan dalam Tabel 4.1. Di

dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) sasaran yang

merupakan Indikator Kinerja Utama Bappeda, dan 3 (tiga) sasaran yang

merupakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Bappeda).

Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA adalah

Kesesuaian program pembangunan daerah dan Kerjasama penelitian

dalam pembangunan daerah meningkat, yang dicapai dengan Program

Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Program Perencanaan

Pembangunan Fisik dan Prasarana, Program Perencanaan

Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya, Program

Perencanaan Pembangunan Ekonomi serta Program Penelitian dan

Pengembangan.

Dalam melaksanakan 12 program dengan 29 kegiatan tersebut

dibutuhkan dana indikatif sebesar Rp4.792.500.000,00 dengan sumber

dana APBD Kabupaten. Namun berdasarkan pagu indikatif perangkat

daerah, Bappeda hanya mendapatkan pagu indikatif sebesar

Rp3.854.483.400,00. Meskipun demikian untuk sementara output

kegiatan yang merupakan hasil analisis kebutuhan berdasarkan skala

prioritas tetap dimasukkan dalam penyempurnaan Rancangan Renja

Bappeda Tahun 2019. Berdasarkan lima prioritas pembangunan tahun

2019, program/kegiatan yang mendukung pencapaian kelima prioritas

tersebut disajikan dalam Tabel 4.3.

57

No. Prioritas Pembangunan Pagu Indikatif

(Rp) Ket.

1. Pendidikan dan Kesehatan -

2. Sosial, Budaya, dan

Penanggulangan Kemiskinan -

3. Ekonomi dan Pariwisata -

4. Infrastruktur,

Pengembangan Wilayah dan

Tata Ruang-

5. Ketahanan Pangan,

Lingkungan Hidup dan

Pengelolaan Bencana-

6. 875.450.000

1 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 272.455.000

2 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 256.685.000

3 Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Kewilayahan

138.725.000

4 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil Pembangunan

Daerah

97.505.000

5 Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah 110.080.000

186.075.000

1 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah

107.360.000

2 Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah 78.715.000

594.940.000

1 Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan

Pekerjaan Umum

154.580.000

2 Perencanaan Pembangunan Perhubungan,

Perumahan, dan Kawasan Permukiman

125.445.000

3 Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang dan

Pertanahan

314.915.000

360.520.000

1 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan


90.145.000

2 Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan

Kebudayaan

123.595.000

3 Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial, dan

Ketenagakerjaan

146.780.000

534.705.000

1 Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan, dan

Kelautan

104.615.000

2 Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan,

dan Koperasi

159.100.000

3 Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan

Penanaman Modal

270.990.000

346.975.000

1 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan 232.610.000

2 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 114.365.000

Jumlah 2.898.665.000

Reformasi Birokrasi dan

Pelayanan Publik

-

Tabel 4.3. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 6 (Enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2019

Nama Program/Kegiatan

-

-

-

-

Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan

Prasarana

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan,

Sosial, dan Budaya


Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

58

Sedangkan program dan kegiatan pendukung tugas dan fungsi

perangkat daerah dijabarkan dalam tabel 4.4.

No. Pagu Indikatif

(Rp) Ket.

1. 549.928.400

1 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

401.028.400

2 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 148.900.000

2. 326.450.000

1 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

145.650.000

2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

180.800.000

3. 24.500.000

1 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

4.500.000

2 Pengembangan Kapasitas Aparatur 20.000.000

4. 38.690.000

1 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 30.440.000

2 Pengendalian Internal Perangkat Daerah 4.150.000

3 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat

Daerah

4.100.000

5. 13.350.000

1 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 13.350.000

6. 2.900.000

1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2.900.000

Jumlah 955.818.400

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Tabel 4.4. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Nama Program/Kegiatan

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur

Secara keseluruhan, berdasarkan Rancangan Akhir Renja

BAPPEDA Tahun 2019 terdapat 12 program dengan 29 kegiatan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2019. Ke-12 program tersebut didanai

dengan pagu indikatif anggaran sebesar Rp3.850.083.400,00 (tiga miliar

delapan ratus lima puluh juta delapan puluh tiga ribu empat ratus

rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten

Gunungkidul. Selengkapnya Rancangan Akhir Renja BAPPEDA Tahun

2019 yang telah disesuaikan dengan dengan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 disajikan dalam

tabel 4.5.

59

Lokasi Target Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

Sumber

DanaTarget Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.02.4.02.01.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Administrasi

Perkantoran

100 persen 549.928.400 650.500.000

4.02.4.02.01.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan


Kab. GK , 401.028.400 PIPD, 455.500.000

Jumlah surat/dokumen yang

dikirim

6 surat/dokumen 6 buah

Jumlah sarana jasa telepon 2 rekening (X12 bulan) 2 rekening (X12 bulan)

Jumlah sarana jasa listrik 3 rekening (X12 bulan) 3 rekening (X12 bulan)

Jumlah sarana jasa air 1 rekening (X12 bulan) 1 rekening (X12 bulan)

Jumlah mobil yang terbayar

pajaknya

6 buah 6 mobil

Jumlah motor yang terbayar

pajaknya

27 buah 27 motor

Pembayaran jasa kebersihan

kantor

1 paket jasa Cleaning

Service (12 bulan)

1 paket jasa Cleaning

Service (12 bulan)

Jumlah komputer/notebook yang


28 buah 28 komputer/notebook

Jumlah mesin ketik yang


4 buah 4 mesin tik

Jumlah printer yang terfasilitasi

pemeliharaannya

10 buah 10 buah printer

Jumlah UPS yang terfasilitasi

pemeliharaannya

4 buah 6 buah UPS

Jumah Alat tulis kantor 12 paket 12 paket pembelian ATK

Jumlah barang cetakan 7 jenis 7 jenis barang cetakan

Jumlah fotocopy 48.000 lembar fotocopy 12.000 lembar fotocopy

Jumlah fotocopy 60 jilid 60 jilid

Jumlah komponen listrik tersedia 12 paket 12 paket pembelian

komponen listrik

Jumlah notebook yang dibeli 3 buah 3 notebook

Jumlah PC yang dibeli 3 buah 3 printer

Jumlah printer yang dibeli 3 buah 2 PC

Jumlah UPS yang dibeli 3 buah 2 UPS

Jumlah LCD yang dibeli 1 buah 1 LCD Proyektor

Tabel 4.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah bahan dan peralatan

kebersihan kantor

10 jenis 1 kamera

Jumlah tenaga administrasi/ teknik

perkantoran

730 hari (2 orang

petugas jaga malam)

2 paket gordyn

Jumlah tenaga administrasi/ teknik

perkantoran

248 hari (1 orang tenaga

bantu administrasi

perkantoran)

10 jenis bahan dan alat

pembersih

jumlah data yang terkelola dan

terpelihara

1 jenis (arsip persuratan) 2 orang petugas jaga

malam (2x12 bulan)

Jumlah Bahan bacaan/referensi

dan surat kabar

2 jenis surat kabar(2 rek

bulanan langganan surat

kabar)

1 orang petugas jaga

Jumlah mesin faksimili yang dibeli 1 buah 1 orang tenaga bantu

administrasi

perkantoran(11 bulan)

Jumlah kursi rapat yang dibeli 20 buah

Jumlah meja rapat yang dibeli 5 buah

4.02.4.02.01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

Kab. GK , 148.900.000 PIPD, 195.000.000



600 OR Makan minum 600 OR Makan minum



900 OR Minum snack 900 OR Minum snack


koordinasi

155 OH dalam daerah 40 kali koordinasi dalam

daerah


koordinasi

30 OH luar daerah 20 kali koordinasi luar

daerah

4.02.4.02.01.02. Program Peningkatan Sarana


Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana

perkantoran

100 persen 326.450.000 300.000.000

4.02.4.02.01.02.01. Pengadaaan/Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Kab. GK , 145.650.000 PIPD, 110.000.000

Jumlah AC yang dibeli 2 buah 2 buah AC

Jumlah gordyn yang dibeli 2 paket 1 paket layanan informasi

interaktif pembangunan

daerah

Jumlah genset yang dibeli 1 buah

4.02.4.02.01.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana


Kab. GK , 180.800.000 PIPD, 190.000.000

Pengecatan dan pemeliharaan

bangunan gedung kantor

1 paket 1 paket pengecatan

tembok dinding kantor

Pemeliharaan taman 1 paket 1 paket pemeliharaan

taman

61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rehab kamar mandi 1 paket 1 paket rehab kamar

mandi

Jumlah mobil dinas yang

dipelihara

6 buah 6 mobil

Jumlah motor dinas yang

dipelihara

27 buah 27 motor

Jumlah AC yang dipelihara 21 buah 21 buah AC

4.02.4.02.01.03. Program Peningkatan


Aparatur

Presentase PNS yang memiliki


100 persen 24.500.000 30.000.000

4.02.4.02.01.03.02. Penyelenggaraan

Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

Kab. GK , 4.500.000 PIPD, 5.000.000

Jumlah ASN tertangani 54 ASN 54 ASN

Jenis layanan 3 jenis

4.02.4.02.01.03.03. Pengembangan Kapasitas

Aparatur

Kab. GK, 20.000.000 PIPD, 25.000.000

Jumlah ASN yang dikirim

mengikuti diklat

4 orang 4 orang

4.02.4.02.01.04. Program Peningkatan Kualitas


Daerah


yang disusun tepat waktu

100 persen 13.350.000 15.000.000

4.02.4.02.01.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

Kab. GK, 13.350.000 PIPD, 15.000.000


semesteran

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Laporan keuangan akhir

tahun

1 dokumen 1 dokumen


bulanan/SPJ

12 dokumen 12 dokumen


Perencanaan


dalam Renja PD terhadap RKPD,

dan Renstra PD terhadap RPJMD

100persen 38.690.000 41.000.000

4.02.4.02.01.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat

Daerah

Kab. GK, 30.440.000 PIPD, 30.000.000

Dokumen LKjIP Tahun 2018 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Tahun 2020 dan


2 dokumen 2 dokumen

Dokumen RKA Tahun 2020 dan

RKA Perubahan Tahun 2019

2 dokumen 2 dokumen

Tenaga Harian Lepas 248 hari (1 orang) 243 hari (1 orang)

DPA Tahun 2020 dan DPPA

Tahun 2019

2 dokumen 2 dokumen

Dokumen ROPK 2 dokumen 2 dokumen

Perjanjian Kinerja dan Perubahan

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

2 dokumen

62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.02.4.02.01.05.02. Pengendalian Internal Perangkat

Daerah

Kab. GK , 4.150.000 PIPD, 5.000.000

Jumlah laporan TEPRA 12 laporan 12 laporan

Jumlah laporan e monev (Evaluasi

Hasil RKPD)

4 laporan 4 laporan

4.02.4.02.01.05.03. Pengelolaan data dan sistem

informasi Perangkat Daerah

Kab. GK , 4.100.000 PIPD, 6.000.000

Dokumen Profil PD Tahun 2018 1 dokumen 1 dokumen

Draft Dokumen Profil PD Tahun

2019

1 dokumen 1 dokumen


Pelayanan Publik

Nilai IKM PD 79,5 2.900.000 1.000.000

4.02.4.02.01.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan

Publik

Kab. GK , 2.900.000 PIPD, 1.000.000

Dokumen pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

2 dokumen 2 dokumen

Dokumen Rencana Tindak

Pengendalian (RTP)

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen SOP 1 dokumen

Renstra/RPJMD=100

persen;

Renja/APBD=100

persen;

Renja/RKPD=100 persen

Renja/APBD=100

persen;


4.02.4.02.01.15.01. Perencanaan Pembangunan

Lingkungan Hidup dan Pekerjaaan

Umum

Kab. GK , 154.580.000 PIPD, 200.000.000

Jumlah kesepakatan perencanaan

pembangunan lingkungan hidup

dan pekerjaan umum

10 kesepakatan 10 kesepakatan

Dokumen Strategi Sanitasi

Kabupaten

1 dokumen 1 dokumen


perhubungan, Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Kab. GK , 125.445.000 PIPD, 200.000.000




Dokumen Masterplan

Pengembangan LPJU

1 dokumen 1 dokumen

4.02.4.02.01.15. Program Perencanaan

Pembangunan Fisik dan

Prasarana

594.940.000 Persentase kesesuaian program


Prasarana terhadap RKPD dan

APBD, serta Program dalam

Renstra PD terhadap RPJMD

700.000.000

63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penataan Ruang dan Pertanahan

Kab. GK , 314.915.000 PIPD, 300.000.000


tata ruang dan pertanahan


Masterplan pengembangan

kawasan perkantoran di kawasan

perkotaan Wonosari

1 dokumen 1 dokumen

Masterplan pengembangan

kawasan olahraga (Sport Centre

Wonosari)

1 dokumen 1 kali

Renstra/RPJMD=100

persen;

Renja/APBD=100

persen;




Masyarakat

Kab. GK , 90.145.000 PIPD, 150.000.000







Kab. GK , 123.595.000 PIPD, 150.000.000



kebudayaan


Dokumen Kajian Pengembangan

Youth Centre

1 dokumen



Ketenagakerjaan

Kab. GK , 146.780.000 PIPD, 180.000.000


pembangunan kesehatan. sosial.

dan ketenagakerjaan


Dokumen District Health Account

(DHA) Kab. GK

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Kajian Analisis


Sosial

1 dokumen


480.000.000 - Persentase kesesuaian program


Pemerintahan, Sosial dan Budaya

terhadap RKPD dan APBD, serta

Program dalam Renstra PD

terhadap RPJMD



Sosial, dan Budaya

360.520.000

64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Renstra/RPJMD=100

persen;

Renja/APBD=100

persen;



Pertanian, Perikanan, dan

Kelautan

Kab. GK , 104.615.000 PIPD, 150.000.000


pembangunan pertanian dan

kelautan


Dokumen Kajian Pengembangan

Pangan Lokal

1 dokumen 1 dokumen


Industri, Perdagangan, dan

Koperasi

Kab. GK , 159.100.000 PIPD, 200.000.000


pembangunan industri,

perdagangan, dan koperasi


Feasibility Study Perluasan

Kawasan Peruntukan Industri

Semanu

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Masterplan Sentra

Industri Batik di Gunungkidul

1 dokumen 1 dokumen



Kab. GK , 270.990.000 PIPD, 300.000.000



penanaman modal


Masterplan pengelolaan kawasan

wisata Pantai Parangracuk -

Watugupit

1 dokumen 3 dokumen



Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian Program

dalam RKPD terhadap RPJMD

100persen 875.450.000 930.000.000

4.02.4.02.01.18.01. Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah

Kab. GK , 272.455.000 PIPD, 300.000.000

Musrenbang RKPD Kabupaten 1 kali 1 kali

Rancangan awal RKPD Th 2020 1 dokumen 1 dokumen

650.000.000 4.02.4.02.01.17. Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

534.705.000 - Persentase kesesuaian program


Perekonomian terhadap RKPD

dan APBD, serta Program dalam

Renstra PD terhadap RPJMD

65

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DURP Hasil Musrenbang Kec. Th

2020

1 dokumen 1 dokumen

Rancangan RKPD Th 2020 1 dokumen 1 dokumen

Rancangan akhir RKPD Th. 2020 1 dokumen 1 dokumen

Rancangan Perubahan RKPD Th

2019

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Perubahan RKPD Th

2019

1 dokumen 1 dokumen

Jml kesepakatan koordinasi

perencanaan daerah :

Penyusunan Renja PD Th. 2020;

Penyusunan Renja PD Perubahan

Th. 2019; Penyusunan Dokumen

ROPK Th. 2019; Penyusunan

Rancangan Dokumen ROPK Th.

2020


4.02.4.02.01.18.02. Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kab. GK , 256.685.000 PIPD, 250.000.000

Jumlah kesepakatan


Daerah


Jumlah kesepakatan sinkronisasi


daerah: 1. Sinkronisasi

program/kegiatan tematik antara


2. Sinkronisasi usulan program/




Kastemisasi Sistem Informasi

Perencanaan (Reses dengan

Pokir, Kastemisasi Musrenbang

Kecamatan)

1 aplikasi 1 aplikasi

Capacity building bagi perencana

PD

47 OPD


Bimtek e-planning 47 OPD

4.02.4.02.01.18.03. Penyusunan dan Sinkronisasi

Perencanaan Kewilayahan

Kab. GK , 138.725.000 PIPD, 140.000.000

Dokumen Usulan DAK Fisik 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Usulan Rakortek 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Usulan PIWK 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Usulan Dana

Keistimewaan

1 dokumen 1 dokumen

Buku Paket PIWK 1 dokumen

66

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.02.4.02.01.18.04. Penyusunan Profil dan Informasi

Hasil Pembangunan Daerah

Kab. GK , 97.505.000 PIPD, 120.000.000

Buku Informasi Pembangunan

Daerah Kab. Gunungkidul Tahun

2018

1 dokumen (100 buku) 1 dokumen

Buku Informasi Program dan

Kegiatan Pembangunan Kab.

Gunungkidul tahun 2019

1 dokumen (50 buku) 1 dokumen

Booklet Informasi Pembangunan 1 dokumen (500 buku) 1 dokumen

Jumlah Kesepakatan Koordinasi

Penyusunan Profil dan informasi

Pembangunan Daerah

4 kesepakatan


4.02.4.02.01.18.05. Pendataan Potensi dan

Permasalahan Daerah

Kab. GK, 110.080.000 PIPD, - 120.000.000

Jumlah kesepakatan koordinasi

pendataan potensi dan

permasalahan daerah


Data Kemiskinan Kabupaten

Gunungkidul

1 dokumen laporan 1 dokumen laporan

Jumlah Pendamping SID yang

terlatih

19 orang

Jumlah SDM Desa yang terlatih

dan bisa operasional SID

144 orang

Jumlah SDM Kecamatan yang

paham dan bisa operasional SID

18 orang

Jumlah SDM Perangkat Daerah

yang paham dan bisa operasional

SIKAB

29 orang

4.02.4.02.01.19. Program Pengendalian dan

Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian capaian

dengan target kinerja dalam


jangka menengah dan tahunan

daerah

100persen 186.075.000 215.000.000

4.02.4.02.01.19.01. Pengendalian dan Evaluasi


Kab. GK , 107.360.000 PIPD, 120.000.000

Dokumen evaluasi pelaksanaan

hasil RKPD dan Perubahan RKPD

2 dokumen 2 dokumen

Dokumen evaluasi hasil

pencapaian target-target RPJMD

1 dokumen 1 dokumen

Jumlah kesepakatan dalam

rangka pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RKPD dan

pencapaian target RPJMD


Kastemisasi penyempurnaan

aplikasi e-monev Rencana

pembangunan daerah

1 paket 1 paket


67

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.02.4.02.01.19.02. Pelaporan Kegiatan

Pembangunan Daerah

Kab. GK , 78.715.000 PIPD, 95.000.000

Dokumen pelaporan: Tugas

Pembantuan (TP)

4 laporan 4 laporan

Dokumen pelaporan Dana Alokasi

Khusus (DAK)

4 laporan 4 laporan

Dokumen pelaporan Dana

Keistimewaan DIY

4 laporan 4 laporan

Dokumen pelaporan Bantuan

Pemerintah DIY

4 laporan 4 laporan

Dokumen Online pelaporan Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi (AD-PPK) dan/atau

Rencana Aksi Nasional HAM

4 laporan online 4 laporan online


4.06.4.02.01.15. Program Penelitian dan

Pengembangan


penelitian

8penelitian 346.975.000 405.000.000

4.06.4.02.01.15.01. Penyelenggaraan Penelitian dan

Pengembangan

Kab. GK , 232.610.000 PIPD, 280.000.000


penelitian

6 kesepakatan penelitian 8 kesepakatan penelitian

Desiminasi hasil penelitian 1 kali 2 kali

Rakor kelitbangan 1 kali 4 kali

Fasilitasi Dewan Riset Daerah 6 kali 6 kali

Sidang DRD 2 kali 2 kali

4.06.4.02.01.15.02. Penguatan Sistem Inovasi Daerah

(SIDa)

Kab. GK , 114.365.000 PIPD, 125.000.000

Jumlah kesepakatan koordinasi

SIDa


Lokakarya penguatan SIDa 1 kali 3 kali

Seleksi penerima anugerah IPTEK

(Krenovamaskat)

3 kategori 3 kategori


3.854.483.400 4.417.500.000Total

68

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan

Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja Tahun

2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019, Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, yang diselaraskan

dengan RKP 2019, RKPD DIY 2019, RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun

2005-2025, serta penyelarasan dengan visi dan misi Bupati Gunungkidul.

Rencana Kerja Tahun 2019 Bappeda disusun dengan memperhatikan

sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja

Bappeda, analisis kebutuhan, dan usulan dari para pemangku kepentingan.

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019 memuat 12 Program yang terdiri 29

kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp3.850.083.400,00 (tiga miliar

delapan ratus lima puluh juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda telah

dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan.

Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses

Musrenbang dan forum PD.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah

kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk

perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan

pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati

oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang

tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan

adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku

pembangunan (stakeholders) yang tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk

mencapai suatu kondisi yang lebik baik di masa yang akan datang dengan

memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program

rencana kerja badan perencanaan pembangunan...

Documents