BAB I PENDAHULUAN A. Latar BelakangKoperasi sudah sangat dikenal sebagai salah satu bentuk badan usaha, sama terekenalnya dengan Firma, PT (peseroan terbatas) atau CV. Koperasi di Indonesia terus berkembang baik dari sisi jumlah, volume asetnya maupun sisa hasil usaha (SHU) yang dibagikan kepada anggotanya. Dari sisi jumlah, data kementerian Negara Koperasi dan UKM menyebutkan pada tahun 2001 terdapat 93.402 koperasi yang aktif dan 37.328 koperasi yang tidak aktif. Artinya sampai tahun 2004 total terdapat 130.730 koperasi. Jumlah itu terus mengalami pertambahan. Pada tahun 2008 terdapat 108.930 koperasi yang aktif dan 46.043 koperasi yang tidak aktif. Artinya sampai tahun 2008 total terdapat 154.946 koperasi di seluruh Indonesia.1 Dari sisi jumlah anggota, pada tahun 2004, jumlah anggota koperasi seluruh Indonesia sebanyak 27.523.053 orang anggota. Hanya saja meski jumah koperasi bertambah, jumlah anggota koperasi justru mangalami penurunan. Pada tahun 2008 jumlah anggota koperasi sebanyak 27.318.619 orang anggota.2 Sedangkan dari sisi volume usaha, pada tahun 2004 total volume usaha koperasi seluruh Indonesia 37.469.091 juta rupiah (Rp. 37,649 triliun). Volume usaha itu terus meningkat dan pada tahun 2008 menjadi 68.446.249 juta rupiah (Rp. 68,446 triliun). Peningkatan volume usaha itu juga diikuti peningkatan jumlah SHU yang dibagikan kepada anggota dari 2.164.235 juta rupiah (Rp. 2,164 triliun) pada tahun 2004 menjadi 5.037.583 juta rupiah (Rp. 5,037 triliun) pada tahun 2008.3 Menurut Ir. Muharram, Deputi Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia 99,1% dari keseluruhan perusahaan, dimana 98% UMKM berada di sektor mikro dan kecil. Perusahaan1 http://data.menkokesra.go.id/sites/default/files/gambar/jumlah%20koperasi.png 2 http://data.menkokesra.go.id/sites/default/files/gambar/jumlah%20anggota%20koperasi.png 3http://data.menkokesra.go.id/sites/default/files/gambar/usaha%20koperasi%20di %20indonesia.png (diakses pada 16/10/11).

4

skala mikro ini kebanyakan bergerak di sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan. Dari keseluruhan UMKM, 7% diantaranya potensial layak usaha. Sebagaimana yang dikatakan Dr. Nur Sutrisno bahwa mereka itu gurem skalanya, belum layak perbankan (unbankable), baru 30% dari usaha mikro bankable tapi belum linkable, belum bisa akses ke bank. Jadi kalau 20% saja dari 50 juta berarti sudah 15 juta usaha yang membutuhkan kredit mikro dari perbankan.4 UUD 1945 pasal 33 khususnya Ayat 1 menyebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah itu adalah koperasi. Dari sini maka dikatakan bahwa koperasi merupakan pilar perekonomian Indonesia. Koperasi berkaitan dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan berkaitan dengan kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia. Maka upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akhirnya tidak bisa dilepaskan dengan pengembangan Koperasi dan UKM. Untuk itulah berbagai upaya untuk mengembangkan koperasi di seluruh Indonesia terus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dikoordinasikan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang terus dipertahankan di setiap kabinet. Sudah sangat banyak program yang dipergulirkan untuk itu. Tanggal 12 Juli suudah ditetapkan sebagai Hari Koperasi yang setiap tahun diperingati dan sering diikuti dengan pencanangan program pengembangan koperasi. Berbagai program penyaluran kredit pun juga dilakukan dengan melibatkan koperasi. Bahkan untuk membesarkan koperasi, perusahaan-perusahaan besar diwajibkan mengalihkan sahamnya 1 % saham kepada koperasi. Berdasarkan pada pemikiran tersebut penulis tertarik mengungkap lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan memberi judul proposal ini sebagai berikut:4 http://www.tamzis.com (diakses pada 2/10/11)

4

STUDI KOMPARASI MODEL IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH SYARI DALAM PEMBENTUKAN KOPERASI

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah 1. Identifikasi MasalahPada umumnya dapat diartikan bahwa ide untuk mendirikan koperasi bisa datang dari pihak yang berkepentingan atau bisa dari pemerintah. Mereka yang mempunyai kepentingan sendiri ialah mereka yang menjadi anggota koperasi sendiri bisa petani, nelayan, karyawan daln lain-lainnya menurut jenis koperasinya, memenuhi syarat-syarat keanggotaannya sebagai yang tersebut dalam anggaran dasar koperasi yang akan didirikan. Mereka ini dengan penuh kesadaran atas hidupnya merasakan perlunya membentuk koperasi sebagai suatu jalan keluar dari kesulitan hidupnya sehari-hari. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dikelola oleh para anggotanya, dengan dasar satu orang satu suara, denga SHU (Sisa Hasil Usaha) yang didistribusikan di antara para anggotanya sesuai dengan aturan yang telah disetujui. Keanggotaan, karena itu dapat dilihat sebagai suatu keluasan dari para pemegang saham perusahaan kecuali bahwa di dalam koperasi, pengambilan keputusan dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, dan pemegang modal bukan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam persatuan (perikatan) ini. Tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun demikian, karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya itu koperasi berpegang pada asas prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan seraca keseluruhan. Lebih dari itu, karena perjuangan koperasi

biasanya terjalin dalam satu gerakan tertentu yang bersifat nasional, tidak jarang keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perkonomian tertentu. Fungi koperasi dalam hal ini adalah memberikan jasa kepada anggota dan anggota mengeluarkan biaya untuk menggantinya. Dengan demikian koperasi pada dasarnya tidak mendapat manfaat apa-apa, akan tetapi anggota yang menerima manfaat tersebut.

2. Pembatasan MasalahAgar dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari judul yang dibuat, maka penulis perlu melakukan untuk mempersempit ruang lingkup sebagai berikut: Penulis akan membahas mengenai model implementasi akad syirkah syari dalam pembentukan koperasi dan menjalankan syirkah sesuai syariah, meski menggunakan status legal badan hukum koperasi. Begitu pula bisa dilakukan konversi koperasi kovensional menjadi syirkah syarii tanpa harus mengganti status badan hukum koperasinya.

C. Pertanyaan Penelitian1. Siapa yang paling dominan dalam menginisiasi pendirian koperasi? 2. Apa kontribusi yang diberikan oleh pendiri dalam pendirian koperasi? 3. Bagaimana pembuatan koperasi dan pengesahan akta pendirian koperasi? 4. Bagaimana pembuatan anggaran dasar koperasi? 5. Bagaimana pembentukan pengurus, pengawas? 6. Berapa jumlah neraca awal koperasi?

4

7. Apa rencana kegiatan usaha pada masa yang akan datang?

D. Wilayah KajianWilayah kajian dalam penelitian tentang koperasi yaitu sebagai lembaga perkonomian umat.

E. Tujuan PenelitianDalam penelitan ini, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui siapa pendiri yang menginisiasi pendirian koperasi. 2. Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh pendiri dalam mendirikan kopreasi. 3. Untuk mengetahui mekanisme pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi. 4. Untuk mengetahui pembuatan anggaran dasar koperasi dalam pendirian. 5. Untuk mengetahui pembentukan pengurus, pengawas. 6. Untuk mengetahui jumlah neraca pendirian koperasi. 7. Untuk mengetahui langkah yang ditempuh di masa yang akan datang.

F. Manfaat Penelitian1. Manfaat Teoritis Secara teoritis, manfaat penelitian ini sebagai berikut: a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi

mahasiswa, sebagai pengembangan ekonomi mikro berbasis syariah. b. Dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian berikutnya bagi masyarakat dan mahasiswa yang akan meneliti tentang koperasi. 2. Manfaat Praktis Secara praktis manfaat penelitian ini adalah a. Bagi Peneliti Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang koperasi dan khususnya dalam akad syirkah dalam pembentukan koperasi. b. Bagi Masyarakat Dapat dijadikan pedoman apakah koperasi tersebut, sesuai dengan fungsi, peran, dan tujuan berasaskan syariah. c. Bagi Pemodal, Pengelola dan Anggota Dapat mengetahui posisi dalam jabatan sturtur dalam koperasi dan hal yang akan dilakukan dalam menjalankan koperasi sesuai syariah.

G. Sistematika Penulisan ProposalSistematika, merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memaknai keseluruhan isi skripsi. Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: 1. Bagian awal

4

Bagian ini berisi sampul, halaman judul, kata pengantar, daftar isi,. 2. Bagian Isi Proposal Bagian ini berisi 3 (tiga) Bab, yaitu Bab I, Bab II, dan Bab III masing-masing berisi tentang: BAB I PENDAHULUAN berisi tentang: a. b. c. d. e. f. g. Latar Belakang Masalah Identifikasi dan Pembatasan Masalah Pertanyaan Penelitian Wilayah Kajian Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Sistematika Penulisan Proposal

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA TEORITIK, berisi tentang: a. Koperasi 1. Sejarah Singkat Koperasi di Indonesia 2. Pengertian Koperasi 3. Landasan Koperasi 4. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi b. Koperasi Syariah c. Koperasi Dalam Pandangan Syariah d. Penelitian Yang Relevan

BAB III METODE PENELITAN, berisi tentang: a. Dasar Penelitian b. Sasaran dan Lokasi Penelitian c. Sumber Data Penelitian d. Alat dan Tehnik Pengumpulan Data e. Model Analisis Data 3. Bagian akhir proposal, bagian ini berisi daftar pustaka.

4

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA TEORITIK

A. Koperasi 1. Sejarah Singkat Koperasi di IndonesiaSejarah koperasi di Indonesia tumbuh di Purwokerto tahun 1986. Pamong praja bernama R. Aria Wiria Atmaja mendirikan sebuah bank yang diberi nama Hulph-en Spaar Bank (Bank Pertolongan dan Simpanan).5 Bank itu dimaksudkan untuk menolong para piyai/pegawai negeri yang terjerat hutang lintah darat. Bank itu meminjamkan kepada pegawai negeri5 Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi. Jakarta: PT Bina Adiaksara dan PT Rineka Cipta, 2003 hal. 40

dengan bunga yang rendah dari dana yang dikumpulkan oleh para pegawai itu sendiri. Yang dijadikan model adalah koperasi kredit yang ada di Jerman. Koperasi itu dibantu oleh Asisten Residen Belanda De Wolf van Westerorde yang telah mempelajari koperasi sistem Raffien dan Schulze Delitzch di Jerman. Pada tahun 1920, diadakan Cooperative Commissie yang diketahui oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur voor Volks-credietwzen. Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki, apakah koperasi bermanfaat di Indonesia. Hasilnya deserahkan kepada Pemerintah pada bulan September 1921, dengan kesimpulan bahwa koperasi dibutuhkan untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan lingkungan strategis, maka pada tahun 1927 dikeluarkanlah Regeling Inlandsche Cooperative Vereenigingen (sebuah peraturan tentang koperasi yang khusus berlaku bagi golongan bumi putera). Pada tanggal 12 Juli 1927, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut, diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang di singkat SOKRI, menjadikan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi, serta menganjurkan diadakannya pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat. Untuk mengatur tentang perkoperasian dibentuk Undang-undang dan berbagai peraturan lainnya. Pada tahun 1967 dibuat Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang berlaku tanggal 18 Desember 1967. Selanjutnya UU ini diperbarui dan diganti dengan UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.6 UU inilah yang mengatur tentang koperasi hingga sekarang. Dan saat ini tengah digodok rancangan UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian itu karena terdapat banyak perkembangan setelah UU itu diundangkan, terutama perkembangan6 Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Koperasi: Teori dan Praktek. Jakarta: Erlangga, 2001, hal. 10-11

4

koperasi syariah.

2. Pengertian KoperasiPengertian koperasi ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: pengertian umum dan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pekoperasian. Pengertian secara umum: koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian diberikan pengertian sebagai berikut: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.7 Koperasi berasal dari kata bahasa inggris yaitu co yang artinya samasama, dan operation yang berarti bekerja atau bertindak. Secara harfiah koperasi berarti bekerjasama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dr. Fray memberikan definisi koperasi, yaitu: koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan7 Sonny Sumarsono, Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003, hal. 1

sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. (Hendrojogi, 2000 : 20)

Margono Djojohadikoesomo yang dikutip Hendrojogi (2000 : 21) memberikan definisi koperasi, yaitu: Koperasi adalah perkumpulan manusia, seorang-seorang yang denagn sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Arifinal Chaniago memberikan definisi koperasi, yaitu: Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. (Sitio,dkk 2001 : 17)

H.E Erdman memberikan definisi koperasi, yaitu: Koperasi adalah usaha bersama, merupakan badan hukum anggota adalah pemilik dan menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biaya kepada anggota sesuai transaksi yang mereka jalankan. (Wirasasmita,dkk 1990 : 5)

Mohamad Hatta memberikan definisi koperasi, yaitu: Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan kegotong royongan. (Sukamdiyo, 1996 : 5)

3. Landasan KoperasiUntuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya.

4

Landasan koperasi adalah dasar atau pedoman bagi koperasi, baik dasar bagi setiap pemikiran yang akan menentukan arah tujuan koperasi maupun dasar bagi setiap pemikiran yang akan menentukan arah tujuan koperasi maupun dasar dari kedudukan koperasi dalam struktur perekonomian bangsa dan negara. (Chaniago, dkk 1973 : 15). Landasan koperasi Indonesia adalah: a. Landasan Idiil Koperasi Indonesia Landasan Idiil Koperasi indonesia adalah Pancasila, yang termuat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Landasan Idiil koperasi adalah dasar yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi.8 Secara ideal koperasi harus dijiwai oleh Pancasila terutama sila ke lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. b. Landasan Struktural dan Gerak Landasan Struktural Koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan geraknya adalah Pasal 33 Ayat 1 berbunyi: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. (Kartasapoetra, dkk. 1991 : 7). Yang dimaksud dengan landasan struktural adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu bagian terpenting adalah kehidupan ekonomi yaitu segala kegiatan dan usaha untuk mengatur dan mencapai atau memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup, sedangkan yang dimaksud dengan landasan gerak yaitu ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang koperasi indonesia harus berlandaskan dan bertitik tolak dari jiwa pasal 33 Ayat 1 UndangUndang Dasar 1945. Asas kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam koperasi seperti yang dikemukakan oleh Kartosapoetra (1991 : 18) adalah adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua di bawah pimpinan pengurus, serta pemilihan para anggota didasarkan atas dasar keadilan dan8 Anoraga, dkk. Op.Cit., hal. 8

kebenaran bagi kepentingan bersama. Atas kegotongroyongan berarti bahwa pada koperasi tersebut terdapat kesadaran bersama dan tanggung jawab yang menitik beratkan kepada keputusan bersama serta berupaya untuk mengatasi hambatan secara kolektif. c. Landasan Mental Agar Koperasi Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam mencapai tujuannya, harus ditopang dengan sikap mental para anggotanya yaitu Setia kawan dan kesadaran pribadi (solidarity and individuality). Rasa setia kawan sangat penting, karena tanpa rasa setia kawan, maka tidaklah mungkin ada kerjasama (sense cooperation) yang merupakan conditio sine qua none dalam koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban.

4. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasia. Fungsi dan Peran Koperasi Fungsi adalah bagian dari tugas yang terkait dengan suatu kedudukan atau peran. Dalam hal ini koperasi sebagai badan usaha berfungsi menyelenggarakan kegiatan produksi atau jasa untuk meningkatkan kesejahteraan, harkat dan martabat anggota (Soeradjiman, 1996 : 69 ). Pengertian peran adalah arti penting bagi usaha untuk mengembangkan kegiatan koperasi dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga masyarakat untuk membangun kehidupan ekonominya. Fungsi dan peran koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 Bab III adalah sebagai berikut : 1) Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada

4

khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional gurunya. 4) Berusaha untuk mewujudkan perekonomian dan nasional dengan koperasi sebagai soko

mengembangkan

yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

b. Prinsip-Prinsip Koperasi Prinsip koperasi adalah prinsip-prinsip koperasi yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan pedoman kerja dan merupakan jati diri bagi koperasi Indonesia. Koperasi perlu berpegang teguh pada prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi menurut UndangUndang No 25 Tahun 1992 Pasal 5 Bab III adalah sebagai berikut : 1) Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi sebagai berikut : a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka Setiap orang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota

koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri. b) Pengelolaan demokratis Ini didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap para anggota dalam pengelolaan koperasi. c) Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota Koperasi bukanlah badan usaha yang berwatak kapitalis, Sisa Hasil Usaha yang dibagi kepada anggota tidak berdasarkan modal yang di miliki anggota dalam koperasinya, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasi. d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal Fungsi modal dalam koperasi bukan sekedar untuk mencari keuntungan, akan tetapi dipergunakan untuk kemanfaatan anggota. e) Kemandirian Bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi serta adanya kebebasan yang bertanggung jawab. 2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut : a) Pendidikan Perkoperasian dilakukan secara

4

Keberhasilan koperasi sangat erat hubunganya dengan partisipasi aktif anggotanya. Pendidikan perkoperasian merupakan jati dirinya. b) Kerjasama antar Koperasi Kerja sama ini dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan mengurangi kelemahan masing-masing koperasi. Kedua prinsip terakhir ini merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi ditingkat lokal, regional, nasional, internasional. bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kehidupan berkoperasi, agar sesuai dengan

B. Pendirian KoperasiSuatu koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dalam mendirikan koperasi. Syarat-syarat pembentukan koperasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Juga diatur dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Setelah persyaratan itu terpenuhi para pendiri kemudian

mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mengadakan rapat pembentukan koperasi. Setelah memiliki bekal yang cukup dan telah siap para pendiri melakukan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri dinas koperasi dan pejabat

lainnya. Pendirian koperasi tidak berhenti sampai disitu karena lembaga koperasi yang telah didirikan perlu disahkan badan hukumnya. Hal-hal yang dibahas pada saat rapat pembentukan koperasi, dapat dirinci sebagai berikut : a. Pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi, yaitu surat keterangan tentang pendirian koperasi yang berisi tentang pernytaan dari para kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani Anggaran Dasar pada saat pembentukan koperasi. b. Pembuatan Anggaran Dasar Koperasi, yaitu pembuatan aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan. c. Pembentukan pengurus, pengawas, yaitu memilih anggota orangorang yang akan dibebani tugas tanggung jawab atas pengelolaan, pengawasan di koperasi. d. Neraca awal koperasi, merupakan perincian posisi aktiva dan pasiva diawal pembentukan koperasi. e. Rencana kegiatan usaha, dapat berisikan latar belakang dan dasar pembentukan serta rencana kerja koperasi pada masa yang akan datang. Setelah terbentuk pengurus dalam rapat pendirian koperasi, maka untuk mendapatkan badan hukum koperasi, pengurus/pendiri/kuasa pendiri harus mengajukan permohonan badan hukum secara tertulis kepada pejabat terkait yaitu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan melampirkan persyaratan yang diminta. Penandatanganan nota kesapahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor dengan Notaris Indonesia pada tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta koperasi membuat perubahan dalam prosedur

4

pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut dilakukan dihadapan notaris.9

C. Koperasi SyariahKoperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertunbuhan Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Indonesia. Baitul Mall Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil Tahun 1992 di Jakarta. Munculnya koperasi syariah bisa dikatakan sebagai koreksi yang ada selama ini yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangan KASINDO (Koperasi Syariah Indonesia), koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Pendekatan yang selama ini dilakukan bisa diklasifikasikan menjadi dua : pendekatan pertama, koperasi dipandang sebagai suatu bentuk syirkah yang sering disebut al-jamiyah at-taawiyah dan ada pula yang menyebutnya asysyirkah at-taawuniyah. sebagian menilai koperasi sejalan dengan syirkah dalam Islam, karenanya tidak perlu dimodifikasi atau dikonversi. Hanya saja pelaksanaan usahanya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga dalam hal ini yang harus dikonversi agar sesuai dengan prinsip syariah. Sebagian lain memandang koperasi tidak sejalan dengan syirkah dalam Islam sehingga harus dikonversi. Pendekatan kedua, yaitu mengkonversi kegiatan atau usaha koperasi sehingga dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini digunakan oleh semua kalangan dan tampak lebih menonjol. Koperasi syariah dalam melaksanakan kegitannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam9 Sitio, dkk. Op.Cit., hal. 45-52

antara lain : a. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional. d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. e. Pemberian balas jasa modal yang dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil. f. Jujur, amanah dan mandiri. g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal. h. Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya.

D. Koperasi Dalam Pandangan SyariahKata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika-yasrukusyarikan wa syarikatan, artinya menjadi sekutu atau serikat. Kata dasarnya boleh dibaca syirkah, boleh juga dibaca syarikah. Syirkah secara bahasa berarti campuran dua bagian atau lebih sehingga tidak bisa lagi dibedakan antara satu dengan lainnya. Syirkah dalam syariah ada dua jenis: syirkah al-amlak dan syirkah aluqud. Syirkah al-amlak adalah syirkah al-ayn, yaitu persekutuan dalam pemilikan suatu harta. Sedangkan syirkah al-uqud adalah syirkah yang terjadi atas tasharuuf.

4

Syirkah hukumnya jaiz (mubah), beedasarkan dalil hadis Nabi Muhammad saw berupa taqrir (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara syirkah dan Nabi saw membenarkannya. Kedua pihak yang berakad itu, pihak pertama adalah yang menyatakan ijab yaitu pihak yang menyampaikan ajakan berserikat untuk melakukan suatu aktivitas bisnis. Pihak kedua adalah pihak yang mengatakan qabul atau pihak yang menerima ajakan.10

1. Jenis SyirkahMenurut ulama Hanabilah, yang sah hanya ada empat macam, yaitu: syirkah inan, abdan, mudharabah, dan wujuh. Menurut ulama Malikiyah, yang sah hanya ada tiga macam, yaitu: syirkah inan, abdan, dan mudharabah. Menurut ulama Syafiiyah, Zahiriyah dan Imamiyah, yang sah hanya syirkah inan dan mudharabah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah yang sah adalah lima jenis syirkah: syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudharabah, syirkah wujuh, dan syirkah mufawadhah. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan, dari eksplorasi dan pengkajian terhadap syirkah al-uqud dan dari kajian terhadap hukum-hukum syara yang terkait dengannya dalil-dalil syara yang dinyatakan tentang masalah itu, tampak jelas bahwa syirkah al-uqud itu ada lima macam yaitu: syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudharabah, syirkah wujuh, syirkah mufawadhah.11 a. Syirkah al-Inan Syirkah Inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (amal) dan modall10 An-Nabhani, Nizham al-Iqtishadi fil islam, Bogor: Dar al-Ummah, cet vi (muktamadah), 2004. hal 148 11 Ibid. hal 150

(mal). Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil asSunnah dan Ijma Sahabat. b. Syirkah al-Abdan Syirkah Abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (amal), tanpa kontribusi modal (mal).

c. Syirkah al-Mudharabah Syirkah Mudhrabah adalah syirkah antara badan dengan modal. Artinya satu pihak menyerahkan modalnya kepada pihak lain yang diusahakan dalam suatu aktivitas bisnis. Syirkah ini ada dua bentuk. Pertama, jika pengelola hanya berkontribusi badan, dan modalnya dari pihak lain. Kedua, pengelola selain berkontribusi badan juga ikut berkontribusi modal, sedangkan pihak lain berkontribusi modal saja. d. Syirkah al-Wujuh Syirkah Wujuh karena didasarkan pada kedudukan, keahlian. Bentuk syirkah wujuh : pertama, syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja, dengan pihak ketiga yang berkontribusi modal. Bentuk kedua syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada mereka, tanpa kontribusi modal dari masing masing pihak. e. Syirkah al-Mufawadhah

4

Syirkah mufawadhah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Syirkah mufawadhah dalam pengertian ini, menurut anNabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis syirkah yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya.12

E. Penelitian Yang RelevanSetelah penulis melakukan penelusuran kepustakaan untuk

mengetahui hasil-hasil penelitian terdahulu atau penelitian yang pernah dilakukan lembaga-lembaga atau perorangan, yang permasalahannya sama atau mirip dengan permasalahan yang akan diteliti penulis, diketahui adanya beberapa hasil penelitian sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Zakat Koperasi Al-Ikhlas Kandepag Cirebon Menurut Undang-Undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999, (Kholil Rohman, 2008, STAIN Cirebon). 2. Implementasi Pengelolaan Modal Koperasi dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas (Penelitian Pada Koperasi Karyawan Harapan Sejahtera STAIN Cirebon) (Erik Arip Rahman, 2006, STAIN Cirebon). 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Mukti Dalam Mensejahterakan Anggotanya di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. (Musa, 2005, STAIN Cirebon). 4. Pandangan Hukum Islam Tentang Koperasi. (Romlah, 2003, STAIN Cirebon). Dari keempat hasil penelitian tersebut di atas, secara umum dapat12 Ibid. hal 152-160

dikatakan bahwa keempat penelitian tersebut terdapat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti penulis, yakni sama-sama mengkaji masalah tentang Koperasi. akan tetapi secara khusus tidak ada satupun yang percis sama dengan permasalahan yang penulis lakukan. Dengan demikian, penelitian dengan judul : Studi Komparasi Model Implementasi Akad Syirkah Syarii Dalam Pembentukan Koperasi (Studi Kasus: Kopontren Bumi Darussalam dan Koperasi Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon). Layak untuk dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Dasar PenelitianPenelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud menerangkan kebenaran (Rachman,1999:2). Penemuan kebenaran melalui kegiatan penelitian dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan

4

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan

kualitatif yaitu prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang digambarkan dengan kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Alasan menggunakan pendekatan ini adalah : 1. Dengan pendekatan kualitatif maka peneliti melakukan penelitian pada latar ilmiah, maksudnya peneliti melihat kenyataan yang ada dilapangan. 2. Dengan pendekatan kualitatif tidak ada teori yang apriori artinya peneliti dapat mempercayai apa yang dilihat sehingga bisa sejauh mungkin menjadi netral. Dalam hal ini, peneliti mengamati dan mencatat semua data yang ada dengan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahi.

B. Sasaran dan Lokasi PenelitianYang menjadi sasaran penelitian ini adalah pimpinan Kopontren Bumi Darussalam jalan Pronggol dan Koperasi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pemilihan lokasi sasaran penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada dari diri penelitian, yang diantaranya dalam hal tenaga, biaya dan waktu.

C. Sumber Data PenelitianSumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 1997 : 114). Menurut Lofland dan Lofland sumber utama dari penelitian kualitatif

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moeleong, 2002 : 112). 1. Data Primer Data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari sumber primer, yaitu dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Data primer yang diambil, yaitu berupa hasil wawancara kepada anggota, pengurus dan pengawas kopontren Bumi Darussalam dan koperasi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur dan catatan yang menyebutkan pokok permasalahan yang akan dijadikan sebagai landasan yang bersifat teoritis. Data sekunder yang diambil yaitu berupa catatan dalam laporanlaporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada Rapat Anggaran Tahunan dan Anggaran Dasar Rumah Tangga Kopontren Bumi Darussalam dan Koperasi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Alat dan Teknik Pengumpulan DataDalam suatu penelitian perlu menggunakan metode pengumpulan data yang tepat. Hal ini dilakukan, agar data yang diperoleh objektif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan 1. Metode Wawancara Metode wawancara adalah cara pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai metode wawancara,

4

(interviewee) yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu (Moleong, 2002 : 135) Metode wawancara dalam penelitian ini berupa interview terhadap informan. Wawancara ini dilakukan untuk mencari data-data yang ada dalam koperasi mengenai bidang organisasi, permodalan dan sarana prasarana penunjang koperasi. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini antara lain. a. Anggota Kopontren Bumi Darussalam dan Koperasi IAIN Cirebon b. Pengurus Kopontren Bumi Darussalam dan Koperasi IAIN Cirebon c. Pengawas Kopontren Bumi Darussalam dan Koperasi IAIN Cirebon 2. Metode Observasi Metode Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Rachman, 1999 : 7). Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko Kholid, dkk. 2004 : 70) 3. Metode Dokumentasi Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mencari, mengenali hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya ( Arikunto. 1997 : 234 ) Data yang dikumpulkan melalui

tehknik dokumentasi berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen tentang kepengurusan Kopontren Bumi Darussalam dan Koperasi IAIN Cirebon, Buku Daftar Anggota Kopontren Bumi Darussalam dan Koperasi IAIN Cirebon, Sejarah umum Kopontren Bumi Darussalam dan Koperasi IAIN Cirebon, Notulen Rapat Anggota serta buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kopontren Bumi Darussalam dan Koperasi IAIN Cirebon.

4. Metode Studi Kepustakaan Metode pengumpulan data dengan cara telaah pustaka yaitu

dengan cara menentukan teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi generalisasi untuk dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan (Rachman. 1999 : 44) Yang dimaksud dengan studi metode kepustakaan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan cara memanfaatkan buku, literatur ataupun hasil penelitian karya orang lain yang sangat diperlukan guna menambah bobot ilmiah penelitian ini, disamping dapat menambah cakrawala dan wawasan bagi peneliti dan penulis.

E. Model Analisis DataData yang terkumpul dalam suatu penelitian akan lebih bermakna apabila diadakan kegiatan analisa data. Dalam penelitian ini karena menggunakan metode pendekatan kualitatif maka menggunakan data non- statistik. Penelitian ini, dengan pendekatan kualitatif, strategi pendekatanya bersifat induktif konseptiualisasi, peneliti berangkat dari data-data yang bersifat empiris

4

kemudian menuju atau membangun konsep, hipotesis dan teoritis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Pengumpulan Data Pengumpulan data adalah mengumpulkan data-data yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dan observasi. 2. Reduksi Data Reduksi data adalah pemilihan pemusatan perhatian pada

penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis menonjolkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Milles, 1992 : 15 -16). 3. Penyajian Data Yaitu sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Milles, 1992 : 17-18). Penyajian data merupakan analisa, merancang deretan kolom-kolom dalam sebuah matrik untuk data kualitatif dan menentukan jenis bentuk data yang dimasukkan dalam kotak-kotak matrik 4. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan konfigurasi yang mungkin atau sebab akibat dan proporsi (Rachman, 1999 : 3). Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data yang dibandingkan

dengan data-data lain sehingga diperoleh kesamaan kesamaan dan peraturan.

4