ARAH KEBIJAKAN BKKBN 2015-2019DAN

KEGIATAN PRIORITAS 2015 DAN 2016

Sosialisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang KB Tahun 2015 Regional IIPalangkaraya, 19 Mei 2015

ARAH KEBIJAKAN BKKBN 2015-2019DAN

KEGIATAN PRIORITAS 2015 DAN 2016

Ir. Ambar Rahayu, M.N.S.(Sekretaris Utama/Plt. Kepala

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

ARAH KEBIJAKAN BKKBN2015-2019

ARAH KEBIJAKAN BKKBN2015-2019

Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019

Visi: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, danBerkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Misi:1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim danmencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskannegara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negaramaritim

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

(Sumber: Paparan Menteri PPN/Ka. Bappenas Rakorbangpus RPJMN 2015-2019)

Misi:1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim danmencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskannegara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negaramaritim

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

9 Agenda Prioritas Pembangunan(Nawa Cita)

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa danmemberikan rasa aman pada seluruh warga negara

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, danterpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerahdan desa dalam kerangka negara kesatuan

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem danpenegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik8. Melakukan revolusi karakter bangsa9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa danmemberikan rasa aman pada seluruh warga negara

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, danterpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerahdan desa dalam kerangka negara kesatuan

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem danpenegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik8. Melakukan revolusi karakter bangsa9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

BKKBN mendukung agenda prioritas No. 5

9 Agenda Prioritas Pembangunan 2015-2019 (Nawa Cita)

FrameworkRPJMN/Renstra BKKBN 2015-2019

Agenda Prioritas ke-5: Meningkatkan kualitas hidup manusiaIndonesia1. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana2. Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia

Pintar3. Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat4. Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program

Indonesia Kerja

3 Dimensi Pembangunan

Dimensi Pemerataan &KewilayahanAntarkelompok

pendapatan

Antarwilayah: (1) Desa,(2) Pinggiran, (3) Luar

Jawa, (4) KawasanTimur

Dimensi PembangunanSektor UnggulanKedaulatan pangan

Kedaulatan energi &ketenagalistrikan

Kemaritiman dan kelautan

Pariwisata dan industri

Strategi Pembangunan NasionalBKKBN TA 2015 - 2019

DimensiPembangunan Manusia

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Mental /Karakter

Kesehatan:- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB- Jaminan ketersediaan alokon dan peningkatan penggerakan KB-MKJP- Peningkatan KB MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non-MKJP dengan memberikan

informasi secara berkesinambungan- Penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi (masyarakat dan remaja)- Penguatan kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB (PA)- Penguatan peran tenaga lini lapangan dalam penggerakan pelayanan KB dan advokasi KIE KKBPK (termasuk

advokasi KIE KB MKJP) di lini bawah

BKKBN

Kesehatan:- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB- Jaminan ketersediaan alokon dan peningkatan penggerakan KB-MKJP- Peningkatan KB MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non-MKJP dengan memberikan

informasi secara berkesinambungan- Penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi (masyarakat dan remaja)- Penguatan kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB (PA)- Penguatan peran tenaga lini lapangan dalam penggerakan pelayanan KB dan advokasi KIE KKBPK (termasuk

advokasi KIE KB MKJP) di lini bawah

Revolusi Mental:Mendukung upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat melalui penguatan peran keluarga- Penguatan pemahaman fungsi keluarga- Pembinaan anak dari usia dini melalui BKB HI- Pembinaan bagi keluarga yang memiliki Remaja, serta pembinaan langsung kepada remaja dalam penyiapan

generasi bangsa yang berkualitas melalui kegiatan GenRe- Pembinaan melalui keluarga yang memiliki Lansia (BKL), peningkatan ketahanan ekonomi keluarga melalui

kegiatan-kegiatan UPPKS, serta pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

Struktur Program dan Kegiatan BKKBN 2015-2019

Nasional Agenda Prioritas No.5:Meningkatkan kualitas

hidup manusia Indonesia

BKKBNDukunganK/L terkait

LPPTFR - ASFR CPR –

Unmet Need

Program Kependudukandan Keluarga Berencana

(KKB)

1. Jumlah akseptor PB – PA2. Pengetahuan tentang KKB3. Landasan hukum

Kebijakan dan pemetaandalduk, parameterkependudukan di seluruhtingkatan wilayah, analisisdampak kependudukan,serta peningkatan kerjasama pendidikankependudukan

Jaminan ketersediaanalokon, peningkatanpenggerakan MKJP, jumlahakseptor PBI dan non-PBI,dan penggarapan KKBPK diwilayah galciltas

Peningkatan dan pembinaankesertaan ber-KB melaluipoktan (BKB, BKR, BKL,UPPKS), serta penguatanpemahaman 8 fungsikeluarga

Pengetahuan tentang KKBPKmelalui advokasi KIE danpenggerakan lini lapangan –tenaga (kuantitas dan kualitas)serta penguatan data basis KKBPKserta penguatan advokasi KIE(termasuk kespro dan MKJP) diseluruh tingkatan wilayah

Bidang PengendalianPenduduk (Dalduk)

Bidang KeluargaBerencana dan

Kesehatan Reproduksi(KBKR)

Bidang KeluargaSejahtera dan

PemberdayaanKeluarga (KSPK)

Bidang Advokasi,Penggerakan, danInformasi (Adpin)

Program Latbang: BidangPelatihan, Penelitian, danPengembangan (Latbang)

Program DKM:Sekretariat Utama

Program Was:Inspektorat Utama

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan KKBPeraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019

(Buku I RPJMN 2015 - 2019)

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di

setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untukpelayanan KB

3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupunpenggunaan non-MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungankesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional,Efektif, dan Efisien (REE)

4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB,serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB

5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuatkebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obatkontrasepsi KB

6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan,sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, danpeningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja

7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangkamelestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB

8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum,kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB

9. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian kependudukan, keluargaberencana dan ketahanan keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkaitpengembangan Program KKBPK

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di

setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untukpelayanan KB

3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupunpenggunaan non-MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungankesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional,Efektif, dan Efisien (REE)

4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB,serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB

5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuatkebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obatkontrasepsi KB

6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan,sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, danpeningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja

7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangkamelestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB

8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum,kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB

9. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian kependudukan, keluargaberencana dan ketahanan keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkaitpengembangan Program KKBPK

NO ISU STRATEGIS SASARAN

1 Peningkatan efektivitas advokasidan KIE tentang program KKB

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentangkependudukan, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, sertapembangunan keluarga dari PUS, WUS, remaja dan calon pengantin yang diikutidengan perilaku untuk menjadi akseptor KB

2 Peningkatan akses dan kualitaspelayanan KB yang merata

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk/LPP2. Menurunnya TFR dan unmet-need, serta meningkatnya angka pemakaian

kontrasepsi/CPR3. Menurunnya kesenjangan TFR, CPR, unmet need antarwilayah dan antar

tingkat sosial ekonomi

3 Peningkatan pemahaman remajamengenai kesehatan reproduksidan penyiapan kehidupanberkeluarga

1. Meningkatnya pemahaman yang komprehensif pada remaja mengenaikesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga

2. Menurunnya kelahiran pada perempuan usia remaja (15-19 tahun)3. Meningkatnya median usia kawin pertama

Isu Strategis dan Sasaran Pembangunan KKB(Buku II RPJMN 2015-2019)

Peningkatan pemahaman remajamengenai kesehatan reproduksidan penyiapan kehidupanberkeluarga

1. Meningkatnya pemahaman yang komprehensif pada remaja mengenaikesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga

2. Menurunnya kelahiran pada perempuan usia remaja (15-19 tahun)3. Meningkatnya median usia kawin pertama

4 Pembangunan keluarga Meningkatnya pemahaman dan kesadaran orang tua, remaja dan/atau anggotakeluarga tentang fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga.

5 Penguatan landasan hukum danpenyerasian kebijakanpembangunan bidang KKB

Tersedianya landasan hukum yang kuat dan serasi antara kebijakankependudukan dan KB dan sektor lainnya dan meningkatnya komitmenpemangku kebijakan terkait dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,pemantauan, dan evaluasi pembangunan kependudukan

6 Penguatan data dan informasipembangunan bidang KKB

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan danKB yang akurat, tepat waktu, terintegrasi, mudah diakses, dan dapatdimanfaatkan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

7 Penguatan kelembagaanpembangunan bidang KKB

Menguatnya kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan keluargaberencana (KKB)

9

Indikator Kinerja Sasaran StrategisRencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019

No INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019

1 Persentase laju pertumbuhanpenduduk (LPP)

1,38(2010-2015)

1,27 1,25 1,23 1,21 1,19(2015-2020)

2 Angka kelahiran total (total fertilityrate/TFR) per WUS (15-49 tahun)

2,37 2,36 2,33 2,31 2,28 2,28

3 Persentase pemakaian kontrasepsi(contraceptive prevalence rate/CPR)

65,2(all method)

65,4(all method)

65,6(all method)

65,8(all method)

66,0(all method)

66,0(all method)

a. Menurunnya tingkat putus pakaikontrasepsi

26,0 25,7 25,3 25,0 24,6 24,6

b. Meningkatnya penggunaan MKJP(persen)

20,5 21,1 21,7 22,3 23,5 23,5

4 Persentase kebutuhan ber-KB yangtidak terpenuhi (unmet need) (%)

10,60 10,48 10,26 10,14 9,91 9,91

5 Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)

46per 1000kelahiran

44per 1000kelahiran

42per 1000kelahiran

40per 1000kelahiran

38per 1000kelahiran

38per 1000kelahiran

6 Presentase kehamilan yang tidakdiinginkan dari WUS (15-49 tahun)

7,1 7,0 6,9 6,8 6,6 6,6

Program BKKBN Tahun 2015–20191. Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga

(KKBPK)• Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk)• Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)• Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK)• Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN)• Program KKBPK di Perwakilan BKKBN Provinsi

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya• Sekretariat Utama (Sestama)• Program DKM di Perwakilan BKKBN Provinsi

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas AparaturBKKBN• Inspektorat Utama (Irtama)• Program Was di Perwakilan BKKBN Provinsi

4. Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan sertaKerjasama Internasional BKKBN• Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Latbang)• Program Latbang di Perwakilan BKKBN Provinsi

ProgramTeknis

1. Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga(KKBPK)• Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk)• Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)• Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK)• Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN)• Program KKBPK di Perwakilan BKKBN Provinsi

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya• Sekretariat Utama (Sestama)• Program DKM di Perwakilan BKKBN Provinsi

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas AparaturBKKBN• Inspektorat Utama (Irtama)• Program Was di Perwakilan BKKBN Provinsi

4. Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan sertaKerjasama Internasional BKKBN• Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Latbang)• Program Latbang di Perwakilan BKKBN Provinsi

ProgramGenerik

KEGIATAN PRIORITAS BKKBNTA 2015

KEGIATAN PRIORITAS BKKBNTA 2015

Arah Kebijakan RKP 2015

Tahun 2015 merupakan masa peralihan dari RPJMN 2010-2014 menujupelaksanaan RPJMN 2015-2019 sehingga dalam perencanaannya masih

menggunakan baseline RPJMN/Renstra 2010-2014 yang kemudiandisempurnakan pada level Sub-komponen (Kegiatan Prioritas) sesuai arah

kebijakan pada RPJMN/Renstra 2015-2019

1. Pengendalian kuantitas penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitaspelayanan KB yang merata dalam sistem JKN-BPJS dan penguatanpembangunan keluarga

2. Menguatkan landasan hukum, menyerasikan landasan hukum dan kebijakankependudukan dan KB

3. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaankependudukan dan KB

4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukanyang memadai, akurat, dan tepat waktu

Kegiatan Prioritas TA 2015• Pemenuhan kebutuhan alat/obat kontrasepsi (alokon) era JKN-

BPJS• Pemantapan alur distribusi (supply chain) alokon (termasuk

peningkatan kualitas gudang alokon)• Penguatan kesertaan KB MKJP• Penguatan kapasitas SDM (SDM aparatur, SDM lini lapangan, SDM

yan KB era BPJS, dan SDM mitra kerja)• Perluasan advokasi KIE below the line dan sosialisasi Program

KKBPK yang difokuskan dalam perubahan perilaku masyarakat• Penguatan data dan informasi kependudukan (termasuk

Pendataan Keluarga dan Integrasi Sistem Pencatatan danPelaporan Yan KB Era BPJS)

• Penguatan kemitraan di semua tingkatan wilayah (termasukpenguatan lini lapangan)

• Pemenuhan kebutuhan alat/obat kontrasepsi (alokon) era JKN-BPJS

• Pemantapan alur distribusi (supply chain) alokon (termasukpeningkatan kualitas gudang alokon)

• Penguatan kesertaan KB MKJP• Penguatan kapasitas SDM (SDM aparatur, SDM lini lapangan, SDM

yan KB era BPJS, dan SDM mitra kerja)• Perluasan advokasi KIE below the line dan sosialisasi Program

KKBPK yang difokuskan dalam perubahan perilaku masyarakat• Penguatan data dan informasi kependudukan (termasuk

Pendataan Keluarga dan Integrasi Sistem Pencatatan danPelaporan Yan KB Era BPJS)

• Penguatan kemitraan di semua tingkatan wilayah (termasukpenguatan lini lapangan)

Kegiatan Prioritas TA 2015(Lanjutan)

• Kegiatan KB Kencana di 8 provinsi• Pengembangan BKB Holistik Integratif dan GenRe di 33

Provinsi• Penguatan kegiatan terkait pembangunan keluarga (termasuk

fasilitasi PPKS sebagai salah satu kegiatan pokok di BalaiPenyuluhan)

• Penyerasian kebijakan, parameter, analisis dampak, danliterasi kependudukan - fasilitasi penyusunan dan sosialisasiRancangan Induk (Grand Design) kependudukan kab/kotabekerja sama dengan PSK, IPADI, dan Koalisi Kependudukan

• Kegiatan KB Kencana di 8 provinsi• Pengembangan BKB Holistik Integratif dan GenRe di 33

Provinsi• Penguatan kegiatan terkait pembangunan keluarga (termasuk

fasilitasi PPKS sebagai salah satu kegiatan pokok di BalaiPenyuluhan)

• Penyerasian kebijakan, parameter, analisis dampak, danliterasi kependudukan - fasilitasi penyusunan dan sosialisasiRancangan Induk (Grand Design) kependudukan kab/kotabekerja sama dengan PSK, IPADI, dan Koalisi Kependudukan

• Penguatan dukungan kegiatan-kegiatan tematik (MDGs, AnggaranResponsif Gender, dan MP3KI yang difokuskan pada 155 kec)

• Penguatan kegiatan dukungan manajemen pengelolaan ProgramKKBPK (termasuk upaya harmonisasi program dan anggaran bidangKB dan kesehatan: penegasan pelayanan KB dalam bidangkesehatan, pembiayaan antara APBN dan APBD)

• Penguatan kegiatan bimbingan dan pengawasan internal• Belanja modal lainnya - pembangunan dan renovasi gedung

kantor/Balai Diklat, baik Pusat maupun Provinsi serta dukungansarana prasarana perkantoran (kendaraan roda 4 dan 2 danperalatan TI)

• Kegiatan-kegiatan prioritas lain yang turut mendukung pencapaianRKP BKKBN 2015

Kegiatan Prioritas TA 2015(Lanjutan)

• Penguatan dukungan kegiatan-kegiatan tematik (MDGs, AnggaranResponsif Gender, dan MP3KI yang difokuskan pada 155 kec)

• Penguatan kegiatan dukungan manajemen pengelolaan ProgramKKBPK (termasuk upaya harmonisasi program dan anggaran bidangKB dan kesehatan: penegasan pelayanan KB dalam bidangkesehatan, pembiayaan antara APBN dan APBD)

• Penguatan kegiatan bimbingan dan pengawasan internal• Belanja modal lainnya - pembangunan dan renovasi gedung

kantor/Balai Diklat, baik Pusat maupun Provinsi serta dukungansarana prasarana perkantoran (kendaraan roda 4 dan 2 danperalatan TI)

• Kegiatan-kegiatan prioritas lain yang turut mendukung pencapaianRKP BKKBN 2015

KEGIATAN PRIORITAS DANALOKASI PAGU INDIKATIF BKKBN

TA 2016

KEGIATAN PRIORITAS DANALOKASI PAGU INDIKATIF BKKBN

TA 2016

Kegiatan Prioritas BKKBN TA 2016Mengacu kepada RPJMN/Renstra 2015-2019 dengan beberapa fokuspenguatan di antaranya pada:

1. Penguatan penggerakan MKJP dan penggerakan PA ganti cara ke MKJP sertapemenuhan kebutuhan alokon

2. Finalisasi dan sosialisasi Standardisasi Pelayanan KB – dari sisi faskes dantenaga pelayanan KB (Ditjalpem dan Ditjalswa)

3. Peningkatan informasi dan konseling kesehatan reproduksi (Provinsi)4. Pemantauan PA melalui Kartu Motivasi dan Rujukan (KMR) dan pelestarian

PA melalui poktan5. Penguatan pemahaman peran dan fungsi keluarga melalui poktan6. BKB HI dan penyiapan remaja berkualitas melalui GenRe7. Penguatan penggerakan Mekop LinLap (Provinsi) dan penyiapan Balai

Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali Program KKBPK di lini lapangan8. Penguatan advokasi KIE KKBPK (termasuk KIE Kespro dan KB MKJP) di

seluruh tingkatan wilayah9. Penguatan kemitraan (termasuk kerja sama dengan Kodim dan Polri) dalam

penggerakan pelayanan KB MKJP

Mengacu kepada RPJMN/Renstra 2015-2019 dengan beberapa fokuspenguatan di antaranya pada:

1. Penguatan penggerakan MKJP dan penggerakan PA ganti cara ke MKJP sertapemenuhan kebutuhan alokon

2. Finalisasi dan sosialisasi Standardisasi Pelayanan KB – dari sisi faskes dantenaga pelayanan KB (Ditjalpem dan Ditjalswa)

3. Peningkatan informasi dan konseling kesehatan reproduksi (Provinsi)4. Pemantauan PA melalui Kartu Motivasi dan Rujukan (KMR) dan pelestarian

PA melalui poktan5. Penguatan pemahaman peran dan fungsi keluarga melalui poktan6. BKB HI dan penyiapan remaja berkualitas melalui GenRe7. Penguatan penggerakan Mekop LinLap (Provinsi) dan penyiapan Balai

Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali Program KKBPK di lini lapangan8. Penguatan advokasi KIE KKBPK (termasuk KIE Kespro dan KB MKJP) di

seluruh tingkatan wilayah9. Penguatan kemitraan (termasuk kerja sama dengan Kodim dan Polri) dalam

penggerakan pelayanan KB MKJP

10. Persiapan pelaksanaan SDKI pada tahun 2017 (Pusdu)11. Pengembangan kajian berdasarkan hasil Pendataan Keluarga (Pusna),

analisis dan kajian berdasarkan hasil Susenas 2015 ,serta penyusunanProyeksi Penduduk Hasil Supas 2015 (Ditrenduk dan Pusdu)

12. Persiapan Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan Konferensi AsianPopulation Association/APA 2017 (Pulin)

13. Updating data keluarga, MS, dan Survei RPJMN (Provinsi)14. Penyediaan data dan informasi berdasarkan hasil Pendataan Keluarga,

serta analisis dan umpan balik hasil pendataan keluarga (Ditlaptik)15. Koordinasi penyelesaian P2D PKB/PLKB di seluruh kab/kota (Provinsi)

serta sertifikasi PKB/PLKB (Ditbinlap)16. Pemetaan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam

penguatan Program KKBPK tk. kab/kota (Provinsi)17. Peningkatan pemahaman isu kependudukan dan peningkatan kerja

sama dengan PT melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematikKependudukan, KB, dan PK (Bidang Dalduk Provinsi – Ditpenduk)

Kegiatan Prioritas BKKBN TA 2016 (Lanjutan)

10. Persiapan pelaksanaan SDKI pada tahun 2017 (Pusdu)11. Pengembangan kajian berdasarkan hasil Pendataan Keluarga (Pusna),

analisis dan kajian berdasarkan hasil Susenas 2015 ,serta penyusunanProyeksi Penduduk Hasil Supas 2015 (Ditrenduk dan Pusdu)

12. Persiapan Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan Konferensi AsianPopulation Association/APA 2017 (Pulin)

13. Updating data keluarga, MS, dan Survei RPJMN (Provinsi)14. Penyediaan data dan informasi berdasarkan hasil Pendataan Keluarga,

serta analisis dan umpan balik hasil pendataan keluarga (Ditlaptik)15. Koordinasi penyelesaian P2D PKB/PLKB di seluruh kab/kota (Provinsi)

serta sertifikasi PKB/PLKB (Ditbinlap)16. Pemetaan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam

penguatan Program KKBPK tk. kab/kota (Provinsi)17. Peningkatan pemahaman isu kependudukan dan peningkatan kerja

sama dengan PT melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematikKependudukan, KB, dan PK (Bidang Dalduk Provinsi – Ditpenduk)

Pagu Indikatif BKKBN TA 2016

Alokasi PaguTA 2015

Alokasi Pagu BKKBNTA 2016sesuai

RPJMN/Renstra2015-2019

Alokasi Pagu sesuaiSE Pagu Indikatif

(No. S-288/MK.02/2015 danNo. 0082/M.PPN/04/2015)

Rp3,294T Rp3,822T Rp3.394.657.742.000

Alokasi di atas termasukbiaya Operasional Murni (OM)/

001 dan 002Rp422.669.779.000

Penutup

• Pengembangan kegiatan prioritas diharapkan mengacu pada hasil RakernasProgram KKBPK TA 2015 dengan disesuaikan kebutuhan sesuai kondisikewilayahan, dengan fokus kepada upaya pencapaian sasaran Renstra 2015-2019

• Perwakilan BKKBN Provinsi harus dapat meningkatkan kerja sama(kemitraan) di bidang KKBPK dengan Pemerintah Daerah, baik provinsimaupun kab/kota agar isu-isu KKBPK dapat masuk sebagai prioritas diseluruh tingkatan wilayah (masuk di dalam Renstrada)

• Dalam upaya penguatan perencanaan Program dan Kegiatan untuk TA 2016,diharapkan agar para pengelola program dapat merumuskan kegiatan-kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit dalam upaya pencapaiansasaran RPJMN/Renstra 2015-2019

• Pengembangan kegiatan prioritas diharapkan mengacu pada hasil RakernasProgram KKBPK TA 2015 dengan disesuaikan kebutuhan sesuai kondisikewilayahan, dengan fokus kepada upaya pencapaian sasaran Renstra 2015-2019

• Perwakilan BKKBN Provinsi harus dapat meningkatkan kerja sama(kemitraan) di bidang KKBPK dengan Pemerintah Daerah, baik provinsimaupun kab/kota agar isu-isu KKBPK dapat masuk sebagai prioritas diseluruh tingkatan wilayah (masuk di dalam Renstrada)

• Dalam upaya penguatan perencanaan Program dan Kegiatan untuk TA 2016,diharapkan agar para pengelola program dapat merumuskan kegiatan-kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit dalam upaya pencapaiansasaran RPJMN/Renstra 2015-2019

Terima Kasih

22