PowerPoint Presentation

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDisampaikan dalam Musrenbang RegionalPalu, 6 Desember 2014Oleh:

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

PENYUSUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019 OUTLINE PAPARANSlide - 2

I. PENGANTARKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALSlide - 3DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMNUU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

UU No. 17/2007 (RPJPN2005-2025), dibagi dalam 4 tahap RPJMN, yaitu:RPJMN I 2005-2009RPJMN II 2010-2014RPJMN III 2015-2019RPJMN IV 2020-2024

PP 40 tahun 2006 (Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional):Pasal 10 ayat (2), Menteri menyiapkan Rancangan Awal RPJMN berdasarkan RPJPN 2005-2025, rancangan teknokratik dan visi, misi serta program prioritas Presiden

Pasal 11 ayat (6) Rancangan Awal RPJM Nasional disampaikan kepada Presiden untuk disepakati dalam Sidang Kabinet sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra-KL

Slide - 4PROSES PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019

VISI & MISI PRESIDENMUSRENBANGNAS RPJMN*) Paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantikSebagai Acuan Penyusunan Rancangan RENSTRA K/LRancangan TeknokratikDitetapkan dengan Peraturan Presiden *)Telah disusun oleh BappenasSlide - 5Feb-Apr 2014Okt - Nov 2014Desember 2014Januari 2015Konsep Rancangan TeknokratikPenyusunan Rancangan RPJMN (M1 Des)Penetapan RPJMN melalui Perpres (16 Jan 2015)Penyusunan Rancangan Awal RPJMN (M2 Nov)Penelaahan RENSTRA K/L (M1 Des)JADWAL PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019Sosialisasi dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan pakarPenetapan Presiden Terpilih (Okt)Agustus 2014Penyampaian Rancangan Teknokratik kepada K/LMusrenbang Regional (6-15 Des)Sidang Kabinet (12 Jan)Rakorbangpus (25 Nov)Penyusunan Rancangan RENSTRA K/LMusrenbangnas (18 Des)Slide - 6RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 terdiri dari:Buku I : Agenda Pembangunan NasionalBuku II : Agenda Pembangunan BidangBuku III: Agenda Pembangunan WilayahDalam masing-masing buku telah disusun indikator-indikator pembangunan beserta sasarannya (berdasarkan exercise Pagu Indikatif Jangka Menengah 2015-2019) Telah disampaikan sebagai bahan pembahasan kepada:Seluruh K/L (Rakorbangpus, 25 November 2014)Seluruh Provinsi (Rangkaian Musrenbang Regional, 6 s/d 15 Desember 2014)Rancangan Awal akan dipertajam dengan :Hasil finalisasi Resource envelope jangka menengah 2015-2019 (Menkeu)Hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerahMempertimbangkan sumber pendanaan dari APBN, APBD, BUMN dan Swasta

Slide - 7TRISAKTI DAN NAWACITAVISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG7 MISIKeamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritimKualitas hidup manusian Indonesia yg tinggi, maju dan sejahteraBangsa berdaya saingIndonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasionalMasyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.NAWACITA 9 agenda prioritasAkan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WNAkan membuat Pemerintah tidak absen dg memba-ngun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demo-kratis dan terpercayaAkan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara KesatuanAkan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.Akan mening-katkan kuali-tas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia SejahteraAkan mening-katkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasionalAkan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerak-kan sektor-sektor strategis ekonomi domestikAkan melakukan revolusi karakter bangsaAkan memper-teguh Kebhi-nekaan dan memperkuat restorasi sosial.BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK(12 program aksi-115 prioritas utama)BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi)BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi)Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4)Menguatkan sistem pertahanan negara (4)Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8)Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7)5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7)Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6)Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11)Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8)9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat (6)10. Pemberda-yaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7)11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42)12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5)Dedikasikan pembangunan kualitas SDMMembangun ke-daulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatanMendedikasikan program u/ mem-bangun daulat energi berbasis kepentingan nas. Untuk pengua-saan SDA melalui 7 langkah & mem-bangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm penge-lolaan tambang berkelanjutan.5. Membangun pemberdayaan buruhMembangun sektor keuangan berbasis nasionalPenguatan investasi domestikMembangun penguatan kapasitas fiskal negaraMembangun infrastruktur10. Membangun ekonomi maritim11. Penguatan sektor kehutanan12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutanMembangun perimbangan pembangunan kawasanMembangun karakter dan potensi wisataMengembangkan kapasitas perdagangan nasionalPengembangan industri manufaktur1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah ragaSlide - 8MENUJU INDONESIA YANG JAUH LEBIH BAIKMengejar peningkatan daya saingMeningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mentalMemanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautanMeningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitasMengurangi ketimpangan antarwilayahMemulihkan kerusakan lingkunganMemajukan kehidupan bermasyarakat

Slide - 9

II. STRATEGI PEMBANGUNANKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALSlide - 10Membangun untuk manusia dan masyarakatMewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutanNORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA3 DIMENSI PEMBANGUNANSTRATEGI PEMBANGUNANQUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYAMemulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antarwilayah dan antarkelompok sosial dalam pembangunanMewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber daya manusiaAntarkelompok PendapatanAntarwilayahKONDISI PERLUKepastian dan Penegakan HukumKeamanan dan KetertibanPolitik & DemokrasiTata Kelola & RBSlide - 11

III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKANKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALSlide - 12

SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (1)

SASARAN MAKRO;SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT; SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN; SASARAN DIMENSI PEMERATAAN; DAN SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN ANTARWILAYAH;SASARAN POLHUKHANKAM.

Slide - 13Indikator 2014*(Baseline)2019Pembangunan Manusia dan MasyarakatIndeks Pembangunan Manusia (IPM)73,83

meningkat

EKONOMIEkonomi MakroPertumbuhan ekonomi5,1%8 %PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 200043.32540.78571.975Inflasi7,3%3,5%Tingkat Kemiskinan 11,25% **5-6%Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar 201011,4% 16%Tingkat Pengangguran Terbuka 5,94%4-5%*Perkiraan **Maret 2014Slide - 14

1. SASARAN MAKRO

DISTRIBUSI NILAI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013(atas dasar harga berlaku)Sumber: BPS, 2014WILAYAHPertanianPertambangan & PenggalianIndustri PengolahanListrik, Gas, & Air BersihKontruksiPerdagangan, Hotel & RestoranPengangkutan & KomunikasiKeuangan, Real Estate, & Jasa PerusahaanJasa LainnyaSumatera21.2215.0319.340.557.1515.946.984.788.99Jawa10.031.2227.011.636.7024.418.0310.8810.10Bali Nusa Tenggara23.445.875.721.286.4323.6410.515.9817.13Kalimantan12.3531.8219.770.384.9913.425.794.207.28Sulawesi26.275.879.390.848.1016.748.397.1417.26Maluku14.2129.5618.650.259.419.446.122.839.51Jawa10.031.2227.011.636.7024.418.0310.8810.10Luar Jawa19.7417.6517.430.586.8915.647.074.9010.11Kawasan Barat Indonesia13.345.1724.531.326.8122.067.839.079.86Kawasan Timur Indonesia16.6521.0714.940.616.5415.247.175.0611.56Slide - 15Indikator2014(Baseline)2019Kependudukan dan Keluarga BerencanaRata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk1,49%/tahun(2000-2010)1,19%/tahun(2010-2020)Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)2,6 (2012)2,3PendidikanRata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun8,1 (tahun)*

8,8 (tahun)

Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun94,1%*

96,1 (%)

Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B50,4%*68,4 (%)Persentase SD/MI berakreditasi minimal B68,7%*84,2%Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B62,5%*81,0%Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B73,5%*84,6%Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B48,2%*65,0%*2013 **2009 *** 2012Slide - 16

2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

Arah Kebijakan

KependudukanPenguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB, tenaga kesehatan pelayanan KB, dan penguatan lembaga di tingkat masyarakatPeningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang

PendidikanMelanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitasMeningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitasMemperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilanMeningkatkan Kualitas Pembelajaran

Kependudukan & KB, PendidikanNoIndikator2014(Baseline)20191Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran359 (SDKI 2012)3062. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup32 (2012/2013)243. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)19,6 (2013)174. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen)32,9 (2013)282Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk297 (2013)2452. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen)0,43 (2013) 0,40Jawa Barat 0,350,360,360,410,410,41Sulawesi Tengah 0,330,340,370,380,400,41Sulawesi Utara 0,280,310,370,390,430,42DKI Jakarta 0,330,360,360,440,420,43Sulawesi Selatan 0,360,390,400,410,410,43Sulawesi Tenggara 0,330,360,420,410,400,43Papua Barat 0,310,350,380,400,430,43DI Yogyakarta 0,360,380,410,400,430,44Gorontalo 0,340,350,430,460,440,44Papua 0,400,380,410,420,440,44PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) PROVINSIMENURUT KELOMPOK GINI RATIO TAHUN 2008-2013Slide - 33Indikator2014(Baseline)2019Pembangunan PerdesaanPenurunan desa tertinggal (sampai dengan 5,000 desa)36,531 desa tertinggal (2011)31,531 desa tertinggalPeningkatan desa mandiri (paling sedikit 2,000 desa) 2,294 desa mandiri (2011)4,294 desa mandiriPengembangan Kawasan PerbatasanPengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)3 (111 lokasi prioritas)10 (187 lokasi priorias)Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan 12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk92 pulau kecil terluar/terdepan Slide - 34

5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (2)

ARAH KEBIJAKAN:Pembangunan PerdesaanPemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis DesaPenanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat DesaPembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan DesaPengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan PerdesaanPengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

Pengembangan Kawasan PerbatasanPenguatan pelayanan imigrasi dan Penegasan batas wilayah negara Peningkatan Kesejahteraan masyarakat

Indikator2014(Baseline)2019Jumlah Daerah Tertinggal11322 (termasuk 9 DOB)Kabupaten terentaskan 70100Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal 7,1% *7,35%Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal16,64%12,5%Indeks Pembangunan Manuasia (IPM) di daerah tertinggal68,4671,5Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar JawaKawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa714Kawasan Industrin.a.13Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)44

5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (3)

* rata-rata 2010-2014ARAH KEBIJAKAN:

Pengembangan Daerah TertinggalPengembangan perekonomian masyarakat lokalPemenuhan standar pelayanan minimal untuk pelayanan publik dasarPeningkatan aksesibilitas daerahPembangunan Tekno Park

Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar JawaPercepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisa. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastrukturPengembangan SDM dan IptekPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Pemberian insentif fiskal dan non fiskal

Slide - 35MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESASlide - 36Kemen Keuangan;Kemendagri;Kementerian Sektor & LembagaPemdaKemen Keuangan;Kemendagri;DPR & DPRD;PemdaKemen Keuangan;Kemendagri;PemdaKemen Desa, PDT & Transmigrasi;Kemen Keuangan;Kemendagri;Pemda; DesaKemen Desa, PDT & Transmigrasi;Kemendagri;Kemen PU & Pera;BNPPPemdaKemen Desa, PDT & Transmigrasi;Kemendagri;Kemen PU & Pera;PemdaIndikator2014(Baseline)2019Pembangunan Kawasan PerkotaanPembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi 22+ 5(usulan baru) Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa 43 kota belum optimal perannya 20 dioptimalkan perannya Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) --39pusat pertumbuhan yang diperkuat Pembangunan 10 Kota Baru Publik--10 Kota Baru

5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (4)

ARAH KEBIJAKAN:

Pembangunan metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan pusat investasi;Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa;Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan wilayah dari 132 pusat pertumbuhan berstatus PKW.

Slide - 37PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI LUAR JAWASlide - 38Kemen Dik-NasKemen Tenaga KerjaBKPMBKPD PemdaKemendagriKemen KeuanganKemen PerindustrianKemen PU/PeraKemen PerhubunganKemen ESDMKemen PerindustrianKemen Agraria dan TTRPemerintah DaerahKemen Ristek-DiktiKemen PertanianKemen PerikananBPPTPemdaSEBARAN 13 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS WILAYAH LUAR JAWA

Kawasan Industri Teluk BintuniIndustri Migas dan PupukKawasan Industri Teluk BitungIndustri Agro dan LogistikKawasan Industri MorowaliIndustri Smelter Ferronikel,Stainless steel, dan downstream stainless steelKawasan Industri PaluIndustri Rotan, Karet, Kakao (agro) dan SmelterKawasan Industri KonaweIndustri Smelter Ferronikel,Stainless steel, dan downstream stainless steelKawasan Industri BuliIndustri Smelter Ferronikel,Stainless steel, dan downstream stainless steelKawasan Industri BantaengIndustri Smelter Ferronikel,Stainless steel, dan downstream stainless steelKawasan Industri Batu LicinIndustri Besi BajaKawasan Industri LandakIndustri Karet, CPOKawasan Industri KetapangIndustri AluminaKawasan Industri Kuala TanjungIndustri Aluminium , CPOKawasan Industri TanggamusIndustri Maritim dan LogistikKawasan Industri Sei MangkeiIndustri Pengolahan CPOSlide - 39DISTRIBUSI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)2015-2019

PariwisataIndustri pengolahan Kelapa SawitIndustri pengolahan karetPupuk & aneka industriLogistikPariwisata

KEK SEI MANGKEIKabupaten Simalungun, SumutKEK TANJUNG LESUNGKab. Pandeglang, BantenIndustri Pengolahan KaretIndustri Pengolahan SawitIndustri Petrokimia

KEK TANJUNG API-APIKab. Banyuasin, Sumatera SelatanKEK MANDALIKAKab. Lombok Tengah, NTBKEK PALUKota Palu, Sulawesi TengahIndustri ManufakturIndustri Agro berbasis kakao, karet, rumput laut, rotanIndustri pengolahan Nikel, Biji Besi, EmasLogistik

KEK MOROTAIKab. Pulau Morotai, Maluku UtaraPariwisataIndustri pengolahan perikanan Bisnis & logistikKEK BITUNGKota Bitung, Sulawesi Utara Industri Pengolahan PerikananIndustri agro berbasis kelapa dan tanaman obatAneka industriLogistikKEK Maloy Batuta Trans Kalmantan (MBTK)Kabupaten Kutai Timur, KaltimIndustri Kelapa Sawit Logistik

PariwisataSumber: Kemenko Perekonomian (2014)Slide - 40Indikator2014(Baseline)2019POLITIK & DEMOKRASITingkat Partisipasi Politik Pemilu75,11%80%Indeks Demokrasi Indonesia62,63 *75PENEGAKAN HUKUMIndeks Penegakan Hukumn.a.75%Indeks Persepsi Korupsi (IPK)32 50Indeks Perilaku Anti Korupsi3,634TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI Kualitas Pelayanan Publik - Integritas Pelayanan Publik (Pusat)7,379Integritas Pelayanan Publik (Daerah)6,828,0Indeks Reformasi Birokrasi33,4883,48PERTAHANAN DAN KEAMANAN Tingkat Pemenuhan MEF30%60%Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF10%20%*2012 Slide - 41

6. SASARAN POLHUKHANKAM

Pembangunan Techno Park dan Science ParkSASARAN : Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerah kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi.

ARAH KEBIJAKAN :Pembangunan Tecno Park diarahkan berfungsi sebagai:pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi; tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas;

Pembangunan Science Park diarahkan berfungsi sebagai:penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi;penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park;sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.Slide - 42PEMBANGUNAN SCIENCE AND TECHNO PARK Menuju Bangsa Berdaya SaingPRESIDENBPPTNational Science and Techno ParkPuspitek Serpong (BPPT, LIPI, BATAN)Science ParkPROVINSI/KELOMPOK PROVINSIKABUPATEN/KOTATIM PENGARAH:Menteri PPN/Bappenas; Menteri Ristek dan Dikti; Menteri Pertanian; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Perindustrian; dsbScience ParkScience ParkTechno ParkTechno ParkTechno ParkTechno ParkTechno ParkTechno ParkTechno ParkTechno ParkTechno ParkSlide - 43

IV. TINDAK LANJUT

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALSlide - 44TINDAK LANJUTSesuai amanat peraturan perundangan dan menindaklanjuti sidang kabinet hari ini, mohon izin agar kami bersama seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk menyerasikan Rancangan Rencana Strategis masing-masing Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) terhadap Rancangan Awal RPJMN 2015-2019.Kementerian PPN/Bappenas akan melanjutkan proses penyusunan RPJMN dengan melakukan Musrenbang Regional RPJMN 2015-2019 ke 5 wilayah, yaitu : Palu (Sulawesi)6 Desember 2014Ambon (Maluku dan Papua)8 Desember 2014Mataram (Nusa Tenggara dan Bali)10 Desember 2014Tarakan (Kalimantan)13 Desember 2014Belitung (Sumatera) 15 Desember 2014

Musrenbang Nasional (Musrenbangnas)18 Desember 2014Penetapan RPJMN 2015-2019 dengan Peraturan Presiden (Perpres) harus dilakukan pada bulan Januari 2015 (3 bulan setelah pelantikan Presiden)Kementerian/Lembaga agar membahas Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan pembangunan dengan Kementerian PPN/BappenasSlide - 45TERIMA KASIHKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALSlide - 46

LAMPIRAN

RASIO BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA KABUPATEN/KOTA MENURUT 20 PERINGKAT TERENDAH DAN TERTINGGI TAHUN 2013Sumber : DJAPK, 2014Catatan: Data APBD Menurut Format SAP (21 November 2014) No. Urut20 Peringkat Terrendah Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja (%)20 Peringkat Tertinggi Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja (%)ProvinsiKab/Kota2013 (%)ProvinsiKab/Kota2013 (%)1Sumatera SelatanKab. Musi Rawas Utara1,27Jawa TengahKab. Purworejo70,752Sulawesi TenggaraKab. Konawe Kepulauan3,14MalukuKota Ambon70,433Sumatera SelatanKab. Penukal Abab Lematang Ilir3,83Jawa BaratKab. Kuningan69,234Sulawesi TenggaraKab. Kolaka Timur6,60Sumatera UtaraKab. Simalungun68,815Papua BaratKab. Tambrauw12,30DI. YogyakartaKab. Gunung Kidul68,766PapuaKab. Mamberamo Raya15,91Jawa TimurKab. Magetan68,537PapuaKab. Puncak17,03AcehKab. Bireuen68,428Papua BaratKab. Maybrat21,33Jawa TengahKab. Kebumen67,859Papua BaratKab. Teluk Bintuni21,81NTTKota Kupang67,5210Kalimantan TimurKab. Kutai Timur22,52DI. YogyakartaKab. Kulon Progo67,5211Kalimantan TimurKab. Kutai Kartanegara23,60Jawa TengahKab. Klaten67,2612PapuaKab. Supiori24,13NTBKab. Bima67,0213PapuaKab. Lanny Jaya24,55Sumatera UtaraKota Pematang Siantar66,8014Papua BaratKab. Teluk Wondama24,89Jawa TengahKab. Karanganyar66,7215Kalimantan UtaraKab. Nunukan25,04Jawa BaratKab. Sumedang66,7016Kalimantan TimurKab. Kutai Barat25,18Jawa TimurKab. Ponorogo66,7017Kalimantan TimurKab. Paser25,27Jawa TimurKab. Tulungagung66,6018Kalimantan TimurKota Bontang25,75AcehKab. Aceh Barat66,2819GorontaloKab. Natuna26,04Jawa TengahKab. Wonogiri66,1720PapuaKab. Nduga26,25Sumatera BaratKab. Padang Pariaman65,97Slide - 48