organisasi regional
TRANSCRIPT
Regional Arrangement
Regional Organization
Pengaturan Sekawasan
Badan-Badan Sekawasan
Organisasi Sekawasan
Kerjasama Regional
.
Bab VII Ps 52.1 Piagam PBB:
Regional Arrangement:
Tidak ada ketentuan dalam piagam ini yang merintangi
keberadaan keberadaan persetujuan-persetujuan
regional atau badan-badan yang berkenaan dengan
masalah-masalah pemeliharaan perdamaian dan
keamanan internasional yg patut bagi tindakan
regional, sepanjang persetujuan-persetujuan atau
badan- badan demikian itu sesuai dengan tujuan-
tujuan dan asas-asas PBB
.1. Suatu asosiasi dari negara-negara di dalam
suatu wilayah geografis tertentu dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan promosi kepentingan bersama dari para anggotanya ( Surya P. Sharma ).
2. Pakta atau suatu asosiasi sukarela dari negara-negara berdaulat di dalam suatu wilayah tersebut untuk mencapai tujuan bersama ( E.N. van Cleffens )
Kecenderungan RegionalismeFaktor penyebab:1. Hasil desakan kebutuhan bagi sementara
negara akan harus adanya penggabungan cadangan sumber kekuatan nasional guna mempertahankan keamanannya serta eksistensinya di dalam suatu dunia yang terbagi-bagi dalam blok dan terancam oleh bahaya peperangan.
2. Sebagai pertumbuhan dari tekanan-tekanan lain yang mendorong bangsa-bangsa untuk secara bersama-sama mempersatukan diri di masa sekarang.
.
3. Awal dari pertumbuhan perubahan sistem, yaitu sistem negara kebangsaan
yang selama berabad-abad telah menjadi pola dominan di dalam
hubungan internasional, yang kini pola tersebut telah berubah dalam gerak
ke arah suatu sistem yg didalamnya terdapat pengelompokan-
pengelompokan sekawasan dari negara-negara.
4. Adanya dorongan rasa kekhawatiran, artinya negara-negara yg ada di
dunia ini belum cukup merasa mendapatkan jaminan keamanannya dari
piagam PBB, sehingga untuk mendapatkan jaminan keamanannya
negara-negara itu berusaha mencari dan memperolehnya di tempat di luar
forum PBB.
5. Adanya keinginan untuk saling memperkuat posisi mereka masing-masing
melalui persekutuan dengan negara-negara lain yang sehaluan
dengannya dalam menghadapi sesuatu persoalan.
Klasifikasi OR
Organisasi Regional Umum:
Organisasi regional yang mempunyai
kompetensi umum.
Contoh : ? Organisasi regional terbatas
Organisasi regional yang mempunyai
kompetensi terbatas
Contoh : ?
ASEAN
Latar Belakang Pembentukan: Terbentuknya ASA ( 1961: Malaya,
Filipina, Thailand). Maphilindo (1963:Malaya, Philipina,
Indonesia). SEATO (1954 : kerjasama dlm bidang
pertahanan)
Pembentukan ASEAN
Dilakukan oleh 5 menlu, dengan menandatangani Deklarasi Bangkok (Deklarasi ASEAN: 8 Agustus 1967 ):
Adam Malik : Indonesia. Tun Abdul Razak : Malaysia Thanat Khoman : Thailand Narciso Ramos : Filipina S. Rajaratnam : Singapura
.
A . LATAR BELAKANG
Pada awal berdirinya ASEAN pada 8 Agustus 1967, ASEAN tidak memiliki sebuah Charter yang berfungsi sebagai konstitusi ASEAN. ASEAN berdiri dengan didasarkan sebuah Deklarasi, yaitu Deklarasi Bangkok.
Lanjutan latar belakang dalam perkembangannya dirasakan perlu untuk
membuat suatu Charter yang berfungsi sebagai konstitusi ASEAN dan menegaskan legal personality dari ASEAN.
Pada akhirnya, ASEAN Charter telah disetujui dan ditandatangani oleh para Kepala Negara/ Pemerintahan ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-13 di Singapura, November 2007.
Arti penting Asean Charter ASEAN Charter merupakan “Crowning
Achievement” dalam memperingati 40 tahun berdirinya ASEAN yang akan memperkuat semangat kemitraan, solidaritas, dan kesatuan negara-negara anggotanya dalam mewujudkan Komunitas ASEAN.
ASEAN Charter ini menjadi landasan konstitusional pencapaian tujuan dan pelaksanaan prinsip-prinsip yang dianut bersama untuk pencapaian pembangunan Komunitas ASEAN di tahun 2015.
Lanjutan arti penting ASEAN Charter menjadi landasan hukum
kerjasama ASEAN sebagai suatu “rules-based organization” setelah 40 tahun berdirinya ASEAN.
ASEAN Charter menjadikan ASEAN sebagai subjek hukum (memiliki legal personality).
Lanjutan arti penting
ASEAN Charter membuat ASEAN dapat
melaksanakan kegiatannya berdasarkan aturan-aturan
hukum yang telah disepakati serta diarahkan pada
kepentingan rakyat.
ASEAN Charter membuat kerjasama antar negara
anggota ASEAN akan berlangsung lebih erat dan
diatur dalam kerangka hukum dan kelembagaan yang
lebih mengikat.
Garis-garis besar asean charterPenyusunan ASEAN Charter menegaskan kembali
prinsip-prinsip yang tertuang dalam seluruh perjanjian, deklarasi dan kesepakatan ASEAN.
ASEAN Charter antara lain memuat: Tujuan dan prinsip ASEAN Hak dan kewajiban negara anggota ASEAN Struktur dan fungsi kelembagaan ASEAN Mekanisme dan proses pengambilan keputusan
ASEAN Penyelesaian sengketa antara negara anggota ASEAN Hubungan eksternal ASEAN dengan pihak luar.
Lanjutan garis-garis besar asean charter
Pokok-pokok penting dari ASEAN Charter antara lain;
Pembentukan ASEAN Human Rights Body
Dicantumkannya konsep regional resilience, comprehensive security, good governance and rule of law dan demokrasi
Mengatur apabila terjadi ketidakpatuhan (non compliance) dan pelanggaran terhadap isi dari ASEAN Charter
Menekankan pada kedaulatan dan integritas teritorial serta tidak menggunakan wilayah ASEAN untuk upaya yang mengancam kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara
Lanjutan garis-garis besar asean charter Pembentukan single market dan production base
serta upaya memfasilitasi arus perdagangan, investasi, modal, pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja
Mekanisme penyelesaian sengketa secara damai Diperkuatnya peranan Sekretaris Jenderal (Sekjen)
ASEAN Memperkuat Sekretariat ASEAN di Jakarta dan
menyepakati pembentukan Committee of Permanent Representative yang terdiri dari Wakil Tetap negara ASEAN pada tingkat Duta Besar yang berkedudukan di Jakarta.
.
ASEAN Charter terdiri dari Preamble, 13 Bab dan 55 Pasal yang strukturnya terdiri dari ;Preamble ; Memuat komitmen dan keinginan bersama negara anggota untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yang damai, aman, stabil dan sejahtera, yang ditujukan untuk kepentingan generasi ASEAN saat ini dan mendatang
Chapter I - Purposes and Principles ; Antara lain memuat hasrat ASEAN untuk menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan serta mendorong peace-oriented attitudes dan perwujudan kawasan Asia Tenggara yang bebas senjata nuklir; membentuk ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi yang kompetitif dan terintegrasi, dengan memfasilitasi arus perdagangan, investasi, arus modal, pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja yang lebih bebas; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan; dan memperkuat demokrasi, good governance, dan perlindungan HAM.
Lanjutan struktur ASEAN charter
Chapter II - Legal Personality; Menegaskan bahwa ASEAN
menjadi suatu organisasi antar-pemerintah dengan legal
personality.
Chapter III – Membership; Menyebutkan bahwa aksesi dan
penerimaan anggota baru harus diputuskan secara consensus
oleh KTT ASEAN (ASEAN Summit)
Menegaskan langkah dan tindakan yang diambil apabila terjadi
pelanggaran serius (serious breach) terhadap ASEAN Charter
dan ketidak-patuhan (non-compliance).
Lanjutan struktur ASEAN charter
Chapter IV – Organs; Mengatur struktur dan mekanisme ASEAN atl :
o Konferensi Tingkat Tinggi/KTT (Summit) ASEAN
o Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Council) terdiri dari Menteri
Luar Negeri
o Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Community Councils) terdiri dari ketiga
pilar Komunitas ASEAN yaitu Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN
(ASEAN Political-Security Community Council), Dewan Komunitas Ekonomi
ASEAN (ASEAN Economic Community Council), Dewan Komunitas Sosial
Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community Council).
o ASEAN Sectoral Ministerial Bodies
o Committee of Permanent Representatives
o Sekretaris Jenderal ASEAN
o Sekretariat Nasional ASEAN
o ASEAN Human Rights Body
o ASEAN Foundation
Lanjutan struktur ASEAN charter
Chapter V - Entities Associated with ASEAN ; Memuat pasal yang mengatur hubungan ASEAN dengan badan-badan yang berasosiasi dengan ASEAN, serta prosedur dan criteria interaksi ASEAN dengan badan-badan tersebut.
Chapter VI - Immunities and Privileges ; Mengatur kekebalan dan hak khusus Sekretaris Jenderal dan Pejabat Sekretariat ASEAN, Perwakilan Tetap negara-negara anggota pada ASEAN, dan Pejabat yang bertugas dalam kerangka ASEAN di negara-negara anggota.
Chapter VII - Decision Making ; Prinsip dasar pengambilan keputusan di ASEAN didasarkan pada konsultasi dan consensus. Sekiranya konsensus tidak dapat tercapai maka KTT ASEAN akan memutuskan bagaimana suatu keputusan spesifik akan diambil.
Chapter VIII - Settlement of Disputes ; Prinsip umum penyelesaian sengketa dilakukan secara damai, dengan dialog, konsultasi dan negosiasi.
Lanjutan struktur ASEAN charter
Chapter IX - Budget and Finance ; Anggaran operasional Sekretariat ASEAN akan dibebankan kepada negara-negara anggota ASEAN melalui iuran tahunan.
Chapter X - Administration and Procedure Kepemimpinan (chairmanship) ASEAN akan dipegang secara berotasi berdasarkan abjad dan dipegang selama satu tahun.
Ketua ASEAN akan mengetuai pertemuan:
o KTT ASEAN dan KTT terkait lainnya
o ASEAN Coordinating Council
o ASEAN Community Council
o Pertemuan tingkat Menteri Sektoral yang relevan
o Committee of Permanent Representatives.
Chapter XI - Identity and Symbols ; Mengatur motto, bendera, lambang, hari ASEAN dan lagu ASEAN (ASEAN Anthem)
Lanjutan struktur ASEAN charter
Chapter XII - External Relations ; Menegaskan bahwa ASEAN
akan menjadi primary driving force dalam tatanan kerjasama
regional yang dilakukannya.
Chapter XIII - General and Final Provisions ; Mengatur tentang
ketentuan-ketentuan umum yang terkait dengan ASEAN Charter
yang antara lain menjelaskan bahwa semua negara anggota
ASEAN wajib menandatangani dan meratifikasi ASEAN Charter
yang dilakukan sesuai dengan mekanisme internal masing-masing.