organisasi organisasi bersifat global dan regional

Organisasi Internasional Organisasi Internasional adalah suatu bentuk organisasi dari gabungan beberapa negara

atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yg juga merupakan isi dari perjanjian atau charter.

Organisasi RegionalPeran yang dimainkan oleh organisasi-organisasi regional sangat berbeda bergantung

pada karakteristik organisasi tersebut. Karakteristik ini dipengaruhi oleh faktor geografis, ketersediaan sumber-sumber dan struktur organisasi.

Perbedaan faktor-faktor ini akan mempengaruhi bentuk Organisasi Regional dan organ-organ yang menopangnya. Perbedaan karakter ini juga nantinya akan berpengaruh pada mekanisme dan prosedur penyelesaian konflik yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antara anggota dalam sebuah Organisasi Regional.

KOFERENSI ASIA AFRIKA

1. Pengertian KAA

Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika (disingkat KTT Asia Afrika atau KAA; kadang juga disebut Konferensi Bandung) adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.

Konferensi ini mengundang 30 Negara yang berada di kawasan Asia-Afrika, tetapi negara Afrika Tengah (Rhodesia) tidak hadir karena kondisi dalam negerinya yang belum stabil, jadi hanya sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada saat itu yang hadir dengan mengirimkan wakilnya. Konferensi ini merefleksikan :

1. apa yang mereka pandang sebagai ketidakinginan kekuatan-kekuatan Barat untuk mengkonsultasikan dengan mereka tentang keputusan-keputusan yang memengaruhi Asia pada masa Perang Dingin;

2. kekhawatiran mereka mengenai ketegangan antara Republik Rakyat Cina dan Amerika Serikat;

3. keinginan mereka untuk membentangkan fondasi bagi hubungan yang damai antara Tiongkok dengan mereka dan pihak Barat;

4. penentangan mereka terhadap kolonialisme, khususnya pengaruh Perancis di Afrika Utara dan kekuasaan kolonial perancis di Aljazair;

5. keinginan Indonesia untuk mempromosikan hak mereka dalam pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat.

B. Lahirnya Ide Konferensi

Keterangan Pemerintah Indonesia tentang politik luar negeri yang disampaikan oleh Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo, di depan parlemen pada tanggal 25 Agustus 1953, menyatakan "Kerja sama dalam golongan negara-negara Asia Arab (Afrika) kami pandang penting benar, karena kami yakin, bahwa kerja sama erat antara negara-negara tersebut tentulah akan memperkuat usaha ke arah tercapainya perdamaian dunia yang kekal.

Kerja sama antara negara-negara Asia Afrika tersebut adalah sesuai benar dengan aturan-aturan dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang menyenangi kerja sama kedaerahan (regional arrangements). Lain dari itu negara-negara itu pada umumnya memang mempunyai pendirian-pendirian yang sama dalam beberapa soal di lapangan internasional, jadi mempunyai dasar sama (commonground) untuk mengadakan golongan yang khusus. Dari sebab itu kerja sama tersebut akan kami lanjutkan dan pererat". Bunyi pernyataan tersebut mencerminkan ide dan kehendak Pemerintah Indonesia untuk mempererat kerja sama di antara Negara-negara afrika.

Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon (Srilanka) Sir John Kotelawala mengundang para Perdana Menteri dari Birma (U Nu), India (Jawaharlal Nehru), Indonesia (Ali Sastroamidjojo), dan Pakistan (Mohammed Ali) dengan maksud mengadakan suatu pertemuan informal di negaranya. Undangan tersebut diterima baik oleh semua pimpinan pemerintah negara yang diundang. Pertemuan yang kemudian disebut Konferensi Kolombo itu dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954. Konferensi ini membicarakan masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama.

Yang menarik perhatian para peserta konferensi, diantaranya pertanyaan yang diajukan oleh Perdana Menteri Indonesia : “Dimana sekarang kita berdiri, bangsa Asia sedang berada di tengah-tengah persaingan dunia?", kemudian pertanyaan itu dijawab sendiri dengan menyatakan : “Kita sekarang berada dipersimpangan jalan sejarah umat manusia. Oleh karena itu kita lima Perdana Menteri negara-negara Asia bertemu di sini untuk membicarakan masalah-masalah yang krusial yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang kita wakili.

Ada beberapa hal yang mendorong Indonesia mengajukan usulan untuk mengadakan pertemuan lain yang lebih luas, antara negara-negara Afrika dan Asia. Saya percaya bahwa masalah-masalah itu tidak hanya terjadi di negara-negara Asia yang terwakili di sini, tetapi juga sama pentingnya bagi negara-negara di Afrika dan Asia lainnya". Pernyataan tersebut memberi arah kepada lahirnya Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya, soal perlunya Konferensi Asia Afrika diadakan, diajukan pula oleh Indonesia dalam sidang berikutnya. Usul itu akhirnya diterima oleh semua peserta konferensi, walaupun masih dalam suasana keraguan. Perdana Menteri Indonesia pergi ke Kolombo untuk memenuhi undangan Perdana Menterl Srilanka dengan membawa bahan-bahan hasil perumusan Pemerintah Indonesia. Bahan-bahan tersebut merupakan hasil rapat dinas Kepala-kepala Perwakilan Indonesia di negara-negara Asia dan Afrika yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Mr. Sunario. Rapat dinas tersebut diadakan di Tugu (Bogor) pada tanggal 9 sampai dengan 22 Maret 1954. Akhirnya, dalam pernyataan bersama pada akhir Konferensi Kolombo, dinyatakan bahwa para Perdana Menteri peserta konferensi membicarakan kehendak untuk mengadakan konferensi negara-negara Asia Afrika dan menyetujui usul agar Perdana Menteri Indonesia dapat menjejaki sampai dimana kemungkinannya mengadakan konferensi semacam itu.

KAA juga dilatar belakangi oleh beberapa pertimbangan antara lain :

1. Benua Asia dan Afrika berbatasan mempunyai ciri-ciri geografis yang sama.2. Bangsa Asia dan Afrika mempunyai nasib dan pengalaman sejarah yang sama, yaitu

pernah mengalami penindasan dan penderitaan akibat penjajahan bangsa barat.3. Terancamnya perdamaian dunia karena pertentangan negara-negara Blok Barat dengan

Blok Timur.4. Adanya sebagian negara-negara Asia yang sudah merdeka, tetapi belum menyadari

pentingnya persatuan, antara lain :a. RRC bersengketa dengan Taiwan karena memperebutkan Pulau Quemoi.b. India bersengketa dengan Pakistan karena masalah Kashmir.c. Korea Utara bersengketa dengan Korea Selatan karena masalah perbatasan.d. Perang Vietnam antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan yang masih

berkecamuk.5. PBB merasa kewalahan dalam mengatasi sengketa antar negara.6. Negara-negara Asia dan Afrika yang telah merdeka perlu menjalin kerja sama untuk

mengatasi masalah pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan.

C. Usaha-usaha Persiapan Konferensi

Di atas telah diungkapkan bahwa Konferensi Kolombo menugaskan Indonesia agar menjejaki kemungkinan untuk diadakannya Konferensi Asia Afrika. Dalam rangka menunaikan tugas itu Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan melalui saluran diplomatik kepada 18 negara Asia Afrika. Maksudnya, untuk mengetahui sejauh mana pendapat negara-negara tersebut terhadap ide mengadakan Konferensi Asia Afrika. Dalam pendekatan tersebut dijelaskan bahwa tujuan utama konferensi itu ialah untuk membicarakan kepentingan bersama bangsa-bangsa Asia Afrika pada saat itu, mendorong terciptanya perdamaian dunia, dan mempromosikan Indonesia sebagai tempat konferensi.

Ternyata pada umumnya negara-negara yang dihubungi menyambut baik ide tersebut dan menyetujui Indonesia sebagai tuan rumahnya, walaupun dalam hal waktu dan peserta konferensi terdapat berbagai pendapat yang berbeda.Pada tanggal 18 Agustus 1954, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India, melalui suratnya, mengingatkan Perdana Menteri Indonesia tentang perkembangan situasi dunia dewasa itu yang semakin gawat, sehubungan dengan adanya usul untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika.

Memang Perdana Menteri India dalam menerima usul itu masih disertai keraguan akan berhasil-tidaknya usul tersebut dilaksanakan. Barulah setelah kunjungan Perdana Menteri Indonesia pada tanggal 25 September 1954, beliau yakin benar akan pentingnya diadakan konferensi semacam itu, seperti tercermin dalam pernyataan bersama pada akhir kunjungan Perdana Menteri Indonesia : "Para Perdana Menteri telah membicarakan usulan untuk mengadakan sebuah konferensi yang mewakili negara-negara Asia dan Afrika serta menyetujui konferensi seperti ini sangat diperlukan dan akan membantu terciptanya perdamaian sekaligus pendekatan bersama ke arah masalah (yang dihadapi). Hendaknya konferensi ini diadakan selekas mungkin". Keyakinan serupa dinyatakan pula oleh Perdana Menteri Birma U Nu pada tanggal 28 September 1954.

Dengan demikian, maka usaha-usaha penyelidikan atas kemungkinan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika dianggap selesai dan berhasil serta usaha selanjutnya ialah mempersiapkan pelaksanaan konferensi itu.

Atas undangan Perdana Menteri Indonesia, para Perdana Menteri peserta Konferensi Kolombo (Birma, Srilanka, India, Indonesia, dan Pakistan) mengadakan konferensi di Bogor pada tanggal 28 dan 29 Desember 1954, yang dikenal dengan sebutan Konferensi Panca Negara. Konferensi ini membicarakan persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika.

Konferensi Bogor berhasil merumuskan kesepakatan bahwa Konferensi Asia Afrika diadakan atas penyelenggaraan bersama dan kelima negara peserta konferensi tersebut menjadi negara sponsornya. Undangan kepada negara-negara peserta disampaikan oleh Pemerintah Indonesia atas nama lima negara.

D. Tujuan Konferensi

Konferensi Bogor menghasilkan 4 (empat) tujuan pokok Konferensi Asia Afrika, yaitu :

1. Untuk memajukan goodwill (kehendak yang luhur) dan kerja sama antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika, untuk menjelajah serta memajukan kepentingan-kepentingan mereka, untuk menciptakan dan memajukan persahabatan serta hubungan sebagai tetangga;

2. Untuk mempertimbangkan soal-soal serta hubungan-hubungan di lapangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan negara yang diwakili;

3. Untuk mempertimbangkan soal-soal yang berupa kepentingan khusus bangsa-bangsa Asia dan Afrika, misalnya soal-soal yang mengenai kedaulatan nasional dan tentang masalah-masalah rasialisme dan kolonialisme;

4. Untuk meninjau kedudukan Asia dan Afrika, serta rakyat-rakyatnya di dalam dunia dewasa ini serta sumbangan yang dapat mereka berikan guna memajukan perdamaian serta kerja sama di dunia.

E. Peserta dan waktu Konferensi

Peserta KAA :

1. Negara-negara pelopor KAA : Indonesia, India, Srilanka, Birma, dan Pakistan2. Negara-negara yang diundang dalam KAA yaitu di Asia antara lain : Filipina, Muangthai

Kamboja, Laos, RRC, Jepang, Vietnam Utara, Nepal, Afghanistan, Iran, Irak, Saudi Arabia, Syria, Yordania, Libanon, Turki dan Yaman

3. Negara-negara dari afrika: Mesir, Sudan, Libia, Liberia, Eithiopia, dan Ghana.Ada satu negara yang diundang tetapi tidak hadir, yaitu Federasi Afrika Tengah, negara

ini pada saat itu masih dikuasai Inggris.

Waktu konferensi ditetapkan pada minggu terakhir April 1955.

F. Struktur Organisasi Panitia Pelaksana

Dalam persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, Indonesia membentuk sekretariat konferensi yang diwakili oleh negara-negara penyelenggara.

Guna mewujudkan keputusan-keputusan Konferensi Bogor, segera dibentuk Sekretariat Bersama (Joint Secretariat) oleh lima negara penyelenggara. Indonesia diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Roeslan Abdul Gani yang juga menjadi ketua badan itu, dan 4

(empat) negara lainnya diwakili oleh Kepala-kepala Perwakilan mereka masing-masing di Jakarta, yaitu U Mya Sein dari Birma, M. Saravanamuttu dari Srilanka, B.F.H.B. Tyobji dari India, dan Choudhri Khaliquzzaman dariPakistan. Di dalam Sekretariat Bersama itu terdapat 10 (sepuluh) orang staf yang melaksanakan pekerjaan sehari-hari, terdiri atas 2 (dua) orang dari Birma, seorang dari Srilanka, 2 (dua) orang dari India, 4 (empat) orang dari Indonesia, dan seorang dari Pakistan. Selain itu terdapat pula 4 (empat) komite terdiri atas Komite Politik, Komite Ekonomi, Komite Sosial, Komite Kebudayaan. Selain itu, ada pula panitia yang menangani bidang-bidang : keuangan, perlengkapan, dan pers.

Pemerintah Indonesia sendiri pada tanggal 11 Januari 1955 membentuk Panitia Interdepartemental (Interdepartemental Committee) yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Sekretariat Bersama dengan anggota-anggota dan penasehatnya berasal dari berbagai departemen guna membantu persiapan-persiapan konferensi itu.

Di Bandung, tempat diadakannya konferensi, dibentuk Panitia Setempat (Local Committee) pada tanggal 3 Januari 1955 dengan ketuanya Sanusi Hardjadinata, Gubernur Jawa Barat. Panitia Setempat bertugas mempersiapkan dan melayani soal-soal yang bertalian dengan akomodasi, logistik, transport, kesehatan, komunikasi, keamanan, hiburan, protokol, penerangan, dan lain-lain.

G. Pelaksanaan Konferensi

Gedung Concordia dan Gedung Dana Pensiun dipersiapkan sebagai tempat sidang-sidang konferensi. Hotel Homann, Hotel Preanger, dan 12 (dua belas) hotel lainnya serta perumahan perorangan dan pemerintah dipersiapkan pula sebagai tempat menginap para tamu yang berjumlah 1300 orang. Keperluan transport dilayani oleh 143 mobil, 30 taksi, 20 bus, dengan jumlah 230 orang sopir dan 350 ton bensin tiap hari serta cadangan 175 ton bensin.

Dalam kesempatan memeriksa persiapan-persiapan terakhir di Bandung pada tanggal 17 April 1955, Presiden RI Soekarno meresmikan penggantian nama Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka, Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi Warna, dan sebagian Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika. Penggantian nama tersebut dimaksudkan untuk lebih menyemarakkan konferensi dan menciptakan suasana konferensi yang sesuai dengan tujuan konferensi.

Pada tanggal 15 Januari 1955, surat undangan Konferensi Asia Afrika dikirimkan kepada kepala pemerintahan 25 (dua puluh lima) negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang hanya satu negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi Afrika Tengah (Central African Federation), karena memang negara itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahnya. Sedangkan 24 (dua puluh empat) negara lainnya menerima baik undangan itu, meskipun pada mulanya ada negara yang masih ragu-ragu. Sebagian besar delegasi peserta konferensi tiba di Bandung lewat Jakarta pada tanggal 16 April 1955.

Pada hari Senin 18 April 1955, sejak fajar menyingsing telah tampak kesibukan di Kota Bandung untuk menyambut pembukaan Konferensi Asia Afrika. Sejak pukul 07.00 WIB kedua tepi sepanjang Jalan Asia Afrika dari mulai depan Hotel Preanger sampai dengan kantor pos, penuh sesak oleh rakyat yang ingin menyambut dan menyaksikan para tamu dari berbagai negara. Sementara para petugas keamanan yang terdiri dari tentara dan polisi telah siap di tempat tugas mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Sekitar pukul 08.30 WIB, para delegasi dari berbagai negara berjalan meninggalkan Hotel Homann dan Hotel Preanger menuju Gedung Merdeka secara berkelompok untuk menghadiri pembukaan Konferensi Asia Afrika. Banyak di antara mereka memakai pakaian

nasional masing-masing yang beraneka corak dan wama. Mereka disambut hangat oleh rakyat yang berderet disepanjang Jalan Asia Afrika dengan tepuk tangan dan sorak sorai riang gembira. Perjalanan para delegasi dari Hotel Homann dan Hotel Preanger ini kemudian dikenal dengan nama Langkah Bersejarah (The Bandung Walks). Kira-kira pukul 09.00 WIB, semua delegasi masuk ke dalam Gedung Merdeka.

Tak lama kemudian rombongan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, tiba di depan Gedung Merdeka dan disambut oleh rakyat dengan sorak-sorai dan pekik "merdeka". Di depan pintu gerbang Gedung Merdeka kedua pucuk pimpinan pemerintah Indonesia itu disambut oleh lima Perdana Menteri negara sponsor. Setelah diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia : "Indonesia Raya", maka Presiden RI Ir. Soekarno mengucapkan pidato pembukaan yang berjudul "LET A NEW ASIA AND NEW AFRICA BE BORN" (Lahirlah Asia Baru dan Afrika Baru) pada pukul 10.20 WIB.

Dalam kesempatan tersebut Presiden RI Ir. Soekarno menyatakan bahwa kita, peserta konferensi, berasal dari kebangsaan yang berlainan, begitu pula latar belakang sosial dan budaya, agama, sistem politik, bahkan warna kulit pun berbeda-beda. Meskipun demikian, kita dapat bersatu, dipersatukan oleh pengalaman pahit yang sama akibat kolonialisme, oleh ketetapan hati yang sama dalam usaha mempertahankan dan memperkokoh perdamaian dunia. Pada bagian akhir pidatonya beliau mengatakan :

"Saya berharap konferensi ini akan menegaskan kenyataan, bahwa kita, pemimpin pemimpin Asia dan Afrika, mengerti bahwa Asia dan Afrika hanya dapat menjadi sejahtera, apabila mereka bersatu, dan bahkan keamanan seluruh dunia tanpa persatuan Asia-Afrika tidak akan terjamin. Saya harap konferensi ini akan memberikan pedoman kepada umat manusia, akan menunjukkan kepada umat manusia jalan yang harus ditempuhnya untuk mencapai keselamatan dan perdamaian. Saya berharap, bahwa akan menjadi kenyataan, bahwa Asia dan Afrika telah lahir kembali. Ya, lebih dari itu, bahwa Asia Baru dan Afrika Baru telah lahir!"

Pidato Presiden RI Ir. Soekarno berhasil menarik perhatian, mempesona, dan mempengaruhi hadirin, terbukti dengan adanya usul Perdana Menteri India yang didukung oleh semua peserta konferensi untuk mengirimkan pesan ucapan terimakasih kepada Presiden atas pidato pembukaannya.

Pada pukul 10.45 WIB., Presiden RI Ir. Soekarno mengakhiri pidatonya, dan selanjutnya bersama rombongan meninggalkan ruangan. Perdana Menteri Indonesia, sebagai pimpinan sidang sementara, membuka sidang kembali. Atas usul Ketua Delegasi Mesir (Perdana Menteri Gamal Abdel Nasser) yang kemudian disetujui oleh pimpinan delegasi-delegasi : Republik Rakyat Cina, Yordania, dan Filipina, serta karena tidak ada calon lain yang diusulkan, maka secara aklamasi Perdana Menteri Indonesia terpilih sebagai ketua konferensi. Selain itu, Ketua Sekretariat Bersama Konferensi, Roeslan Abdulgani dipilih sebagai Sekretaris Jenderal Konferensi.

Kelancaran pemilihan pimpinan konferensi dan acara-acara sidang selanjutnya dimungkinkan oleh adanya pertemuan informal terlebih dahulu di antara para pimpinan delegasi negara sponsor dan negara peserta sebelum konferensi dimulai (16 dan 17 April 1955). Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang bertalian dengan prosedur acara, pimpinan konferensi, dan lain-lain yang dipandang perlu. Beberapa kesepakatan itu antara lain bahwa prosedur dan acara konferensi ditempuh dengan sesederhana mungkin.

Dalam memutuskan sesuatu akan ditempuh sistem musyawarah dan mufakat (sistem konsensus) dan untuk menghemat waktu tidak diadakan pidato sambutan delegasi. Sidang konferensi terdiri atas sidang terbuka untuk umum dan sidang tertutup hanya bagi peserta konferensi. Dibentuk tiga komite, yaitu Komite Politik, Komite Ekonomi, dan Komite

Kebudayaan. Semua kesepakatan tersebut selanjutnya disetujui oleh sidang dan susunan pimpinan konferensi adalah sebagai berikut :

Ketua Konferensi : Mr. Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri IndonesiaKetua Komite Politik : Mr. Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri IndonesiaKetua Komite Ekonomi : Prof. Ir. Roosseno, Menteri Perekonomian IndonesiaKetua Komite Kebudayaan : Mr. Moh. Yamin, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan

Kebudayaan IndonesiaDalam sidang-sidang selanjutnya muncul beberapa kesulitan yang bisa diduga

sebelumnya. Kesulitan-kesulitan itu terutama terjadi dalam sidang-sidang Komite Politik. Perbedaan-perbedaan pandangan politik dan masalah-masalah yang dihadapi antara negara-negara Asia Afrika muncul ke permukaan, bahkan sampai pada tahap yang agak panas. terdapat tiga golongan yang berbeda haluan politiknya :a) Golongan Pro Barat seperti Filiphina, Muangthai, Pakistan, Iran dan Turki.b) Golongan yang berpaham Komunis, yaitu RRC dan Vietnam Utara.c) Golongan Netral seperti India, Birma, Srilanka, dan Indonesia.

Namun berkat sikap yang bijaksana dari pimpinan sidang serta hidupnya rasa toleransi dan kekeluargaan di antara peserta konferensi, maka jalan buntu selalu dapat dihindari dan pertemuan yang berlarut-larut dapat diakhiri.

Setelah melalui sidang-sidang yang menegangkan dan melelahkan selama satu minggu, maka pada pukul 19.00 WIB. (terlambat dari yang direncanakan) tanggal 24 April 1955 Sidang Umum terakhir Konferensi Asia Afrika dibuka. Dalam Sidang Umum itu dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Konferensi rumusan pemyataan dari tiap-tiap panitia sebagai hasil konferensi. Sidang Umum menyetujui seluruh pemyataan tersebut. Kemudian sidang dilanjutkan dengan pidato sambutan para ketua delegasi. Setelah itu, Ketua Konferensi menyampaikan pidato penutupan dan menyatakan bahwa Konferensi Asia Afrika ditutup.

Dalam komunike terakhir itu diantaranya dinyatakan bahwa Konferensi Asia Afrika telah meninjau soal-soal mengenai kepentingan bersama negara-negara Asia dan Afrika dan telah merundingkan cara-cara bagaimana rakyat negara-negara ini dapat bekerja sama dengan lebih erat di bidang ekonomi, kebudayaan, dan politik. Yang paling mashur dari hasil konferensi ini ialah apa yang kemudian dinamakan Dasa Sila Bandung, yaitu suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerja sama dunia. Kesepuluh prinsip itu ialah :

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta azas-azas yang termuat dalam piagam PBB.

2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa-bangsa.3. Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa-bangsa

besar maupun kecil.4. Tidak melakukan intervensi (campur tangan) dalam soal-soal dalam negeri negara lain.5. Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian

atau secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.6. a. Tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak

bagi kepentingan khusus dari salah satu dari negara-negara besar.b. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.

7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik sesuatu negara.

8. Menyelesaikan segala perselisihan-perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hakim atau pun lain-lain cara damai lagi menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB.

9. Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama.10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Konferensi Asia Afrika I menghasilkan beberapa keputusan :a) Memajukan kerja sama antara bangsa-bangsa Asia – Afrika dalam bidang sosial,

ekonomi dan kebudayaan.b) Menuntut kemerdekaan atas Aljazair, Tunisia dan Maroko.c) Menuntut pengembalian Irian Barat kepada Indonesia dan Aden kepada Yaman.d) Menentang deskriminasi, ras dan kolonialisme.e) Ikut aktif dalam mengusahakan dan memelihara perdamaian dunia.

H. Pengaruh Konferensi Asia – Afrika Bagi Indonesia:

1) Menaikan derajat indonesia di mata dunia internasional.2) Memperoleh penyelesaian masalah dwikewarganegaraan dengan RRC.3) Memperoleh dukungan mengenai masalah Irian Barat.

Bagi Perjuangan Rakyat Asia – Afrika :1) Berkurangnya ketegangan dan bahaya pecahnya peperangan yang bersumber dari

persengketaan masalah Taiwan antara RRC dengan Amerika Serikat. 2) Politik bebas aktif yang dijalankan oleh Indonesia, India, Birma, dan Srilanka tampak mulai

diikuti oleh negara-negara yang tidak bersedia masuk blok Rusia maupun blok Amarika Serikat.

3) Mulai meredanya ketegangan dunia karena bangsa-bangsa Asia–Afrika menyadari bahwa perselisihan dan permusuhan hanya akan membawa rakyat kedalam jurang kehancuran.

4) Perjuangan negara-negara yang masih terjajah untuk mencapai kemerdekaan terus meningkat. Sehingga banyak negara Asia-Afrika yang mulai mencapai kemerdekaan.

5) Dibentuknya Gerakan Non Blok (GNB)

GERAKAN NON BLOK (GNB)

A. Berdirinya GNBKonferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya

GNB. Sejak saat itu proses pendirian GNB semakin mendekati kenyataan, dan dalam proses ini tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kelima tokoh dunia ini kemudian dikenal sebagai para pendiri GNB.

GNB berdiri saat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I GNB di Beograd, Yugoslavia, 1-6 September 1961. KTT I GNB dihadiri oleh 25 negara yakni Afghanistan, Algeria, Yeman, Myanmar, Cambodia, Srilanka, Congo, Cuba, Cyprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Iraq, Lebanon, Mali, Morocco, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia dan Yugoslavia. Dalam KTT I tersebut, negara-negara pendiri GNB ini berketetapan untuk mendirikan suatu gerakan dan bukan suatu organisasi untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratik dalam membangun upaya kerjasama di antara mereka. Pada KTT I juga ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya.

GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB. KAA tahun 1955 yang diselenggarakan di Bandung dan menghasilkan ‘Dasa Sila Bandung’ yang menjadi prinsip-prinsip utama GNB, merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pendirian GNB. Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB. Indonesia menilai penting GNB tidak sekedar dari peran yang selama ini dikontribusikan, tetapi terlebih-lebih mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

B. Tujuan GNB

Tujuan GNB mencakup dua hal, yaitu tujuan ke dalam dan ke luar .1. Tujuan ke dalam, yaitu mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan

politik yang jauh tertinggal dari negara maju.2. Tujuan ke luar, yaitu berusaha meredakan ketegangan antara blok Barat dan blok Timur

menuju perdamaian dan keamanan dunia.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara-negara Non blok menyelenggarakan

konferensi tingkat tinggi (KTT). Pokok pembicaraan utama adalah membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tujuan Non blok dan ikut mencari solusi terbaik terhadap peristiwa-peristiwa intemasional yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.

Tujuan utama GNB semula difokuskan pada upaya dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan dan integritas nasional negara-negara anggota. Tujuan penting lainnya adalah :

1. penentangan terhadap apartheid; 2. tidak memihak pada pakta militer multilateral; 3. menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme; 4. menentang kolonialisme, neo-kolonialisme, rasisme, pendudukan dan dominasi asing; 5. perlucutan senjata; 6. tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan secara

damai;7. penolakan terhadap penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan

internasional;8. pembangunan ekonomi-sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian internasional;9. serta kerjasama internasional berdasarkan persamaan hak.

Sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi mulai menjadi perhatian utama negara-negara anggota GNB. Untuk itu, GNB dan Kelompok 77 (Group of 77/G-77) telah mengadakan serangkaian pertemuan guna membahas masalah-masalah ekonomi dunia dan pembentukan Tata Ekonomi Dunia Baru (New International Economic Order).

Menyusul runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan kekuatan militer-politik komunisme di Eropa Timur, muncul perdebatan mengenai relevansi, manfaat dan keberadaan GNB. Muncul pendapat yang menyatakan bahwa dengan berakhirnya sistem bipolar, eksistensi GNB telah tidak bermakna. Namun, sebagian besar negara mengusulkan agar GNB menyalurkan energinya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dunia pasca Perang Dingin, di mana ketegangan Utara-Selatan kembali mengemuka dan jurang pemisah antara negara maju dan negara berkembang menjadi krisis dalam hubungan internasional. Perhatian GNB pada masalah-masalah terkait dengan pembangunan ekonomi negara berkembang, pengentasan kemiskinan dan lingkungan hidup, telah menjadi fokus perjuangan GNB di berbagai forum internasional pada dekade 90-an.

C. Prinsip dasar Non-Blok

Non-Blok didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang disepakati dalam KAA yang dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung pada bulan April 1955 di Bandung (Indonesia). Substansi Dasasila Bandung berisi tentang “pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerja sama dunia”.

D. Pendiri gerakan Non-Blok

Gerakan Non-Blok (GNB) adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin “kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara nonblok” dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, apartheid, zionisme, rasisme dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi atau hegemoni dan menentang segala bentuk blok politik. Mereka merepresentasikan 55% penduduk dunia dan hampir 2/3 keangotaan PBB. Negara-negara yang telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT) Non-Blok termasuk Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan dan Malaysia.

Anggota-anggota penting di antaranya Yugoslavia, India, Mesir, Indonesia, Pakistan, Kuba, Kolombia, Venezuela, Afrika Selatan, Iran, Malaysia, dan untuk suatu masa, Republik Rakyat Cina. Meskipun organisasi ini dimaksudkan untuk menjadi aliansi yang dekat seperti NATO atau Pakta Warsawa, negara-negara anggotanya tidak pernah mempunyai kedekatan yang diinginkan dan banyak anggotanya yang akhirnya diajak beraliansi salah satu negara-negara adidaya tersebut. Misalnya, Kuba mempunyai hubungan yang dekat dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Atau India yang bersekutu dengan Uni Soviet untuk melawan Tiongkok selama beberapa tahun. Lebih buruk lagi, beberapa anggota bahkan terlibat konflik dengan anggota lainnya, seperti misalnya konflik antara India dengan Pakistan, Iran dengan Irak.

Gerakan ini sempat terpecah pada saat Uni Soviet menginvasi Afganistan pada tahun 1979. Ketika itu, seluruh sekutu Soviet mendukung invasi sementara anggota GNB, terutama negara dengan mayoritas muslim, tidak mungkin melakukan hal yang sama untuk Afghanistan akibat adanya perjanjian nonintervensi.

E. Anggota Gerakan Non-BlokPasca Perang Dunia II muncul dua blok raksasa dunia, yaitu :

1. Blok Barat yang berhaluan liberalis dan kapitalis dipimpin Amerika Serikat, dengan anggotanya Inggris, Prancis, Belanda, Italia, Jerman Barat, Kanada, Belgia, Australia, Norwegia, Turki, Yunani, dan Portugal.

2. Blok Timur yang berhaluan komunis dipimpin Uni Soviet dengan anggota, seperti Polandia, Jerman Timur, Hongaria, Bulgaria, Rumania, Cekoslowakia, dan Albania.

Blok Barat dan blok Timur selalu terlibat dalam ketegangan yang berlanjut pada “perang dingin”. Ketegangan tersebut disebabkan adanya perbedaan ideologi, saling berlomba senjata nuklir, perluasan lingkungan dan rivalitas blok melalui pembentukan pakta milker yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia.

Untuk meredakan ketegangan di antara dua blok, negara-negara yang cinta damai mengupayakan berbagai pertemuan untuk mencari solusi terbaik guna mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia. Pada tahun 1955 beberapa negara Asia dan Afrika mengikuti Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Demikian juga pada tahun 1956, negara wan Yugoslavia, Indonesia dan India melakukan pertemuan di Pulau Brioni (Yugoslavia) yang mencetuskan ide pembentukan Gerakan Negara-negara Non blok.

Gerakan Non blok merupakan wadah negara-negara yang tidak memasuki blok Barat ataupun blok Timur. Gerakan Non blok tidak diartikan sebagai netralisme, tetapi aktif sebagai subjek yang ikut berperan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa internasional. Negara-negara Non blok tidak ingin dijadikan obyek kepentingan dua raksasa dunia dalam pergolakan politik internasional. Negara-negara ini pun tidak mau diombang-ambingkan dua ideologi raksasa yang sedang berlomba berebut pengaruh. Tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pemrakarsa berdirinya Non blok lebih dikenal sebagai The Initiative of Five, yaitu : 1. Presiden Soekarno (Indonesia),

2. Presiden Yosep Broz Tito (Yugoslavia),3. Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir),4. Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru (India),5. Perdana Menteri Kwame Nkrumah (Ghana).

F. Kegiatan GNB & KTT Gerakan Non Blok Digelar KTT Gerakan Non Blok ke-15 digelar di Sharm el Sheik, Mesir, tanggal 15 dan 16 Juli ini. Lebih dari 50 pemimpin negara berkembang membicarakan tindakan mengatasi krisis ekonomi global guna mencegah terulangnya krisis. Dunia memerlukan sistem keuangan yang lebih adil terhadap negara berkembang, demikian disepakati para

pemimpin negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok di Sharm el Sheik, Mesir, hari Rabu (15/07).

Dalam kesempatan itu, Presiden Kuba Raul Castro mengatakan bahwa negara berkembanglah yang paling menderita akibat krisis keuangan. Castro juga menyerukan dibentuknya “sistem ekonomi berimbang“.

Krisis keuangan global juga berdampak buruk pada Kuba. Negara kecil di kepulauan Karibia itu mengalami penurunan produksi dalam negeri dan terpaksa menutup sejumlah pabriknya. Mesir juga mengalami hal mirip. Mesir tahun ini mendapat giliran untuk memimpin organisasi Gerakan Non Blok, setelah sejak tiga tahun lalu dipegang oleh Kuba.

“Kami menyerukan adanya sistem baru di bidang politik internasional, ekonomi dan perdagangan. Sistem yang lebih berimbang supaya dapat mencegah diskriminasi dan standar ganda, memenuhi kepentingan semua pihak, mempedulikan negara berkembang, dan menciptakan perundingan demokratis antara negara kaya dan miskin,“ demikian dikatakan Hosni Mobarak.

Sementara itu, Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo, yang juga hadir mengatakan, “Masalah yang menimpa kemanusiaan ini sangat parah. Bukan saatnya lagi untuk menerapkan ideologi dengan kaku, sementara orang-orang miskin semakin menderita.” Macapagal-Arroyo menambahkan, Gerakan Non Blok dapat memberikan reaksi lebih baik dengan berbicara “satu suara”.

Pemimpin Libya Muammar Gaddafi juga memberikan pidato di depan para pemimpin negara berkembang yang hadir di pertemuan puncak di Sharm el Sheik. Gaddafi menyerukan Gerakan Non Blok untuk membentuk dewan keamanan sendiri sebagai penyeimbang Dewan Keamanan PBB. Dikatakannya, “Dewan Keamanan PBB tidak punya kekuasaan terhadap negara-negara terkuat dunia.”

“Kita tidak punya akses menuju organisasi internasional, seperti Dewan Keamanan PBB dan Dana Moneter Internasional,” demikian ditambahkan Gaddafi. Menurut Gaddafi, Dewan Keamanan PBB hanya berfungsi untuk anggota tetapnya. Sementara IMF, walau pun namanya internasional, IMF hanya mendahulukan kepentingan kelompok tertentu.

Dalam pertemuan hari pertama KTT Non Blok di Sharm el Sheik, kelompok Hamas Palestina mengeluarkan pernyataan tertulis mengimbau para pemimpin negara untuk membantu mengakhiri blockade di Jalur Gaza. Presiden Kuba Raul Castro menegaskan kembali dukungan Gerakan Non Blok terhadap warga Palestina dan “negara Arab yang diduduki”. Castro mengatakan, masalah ini tetap berada di agenda teratas Gerakan Non Blok. Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok kali ini telah menjembatani komunikasi negara-negara yang menghadapi ketegangan hubungan.

Perdana Menteri India Mahmohan Singh dan Perdana Menteri Pakistan Yousouf Raza Gilani bertemu untuk membicarakan kemungkinan perundingan damai. Menteri Luar Negeri India Shri Shivshankar Menon dan Menteri Luar Negeri Pakistan Salman Bashir, hari Selasa (14/07), sudah bertemu untuk membicarakan peristiwa serangan bom di Mumbai, November lalu. India menuding kelompok militan Lashkar-e-Taiba dari Pakistan mendalangi peristiwa tersebut.

Keanggotaan Gerakan Non Blok sejak berdirinya tahun 1961 bertambah dengan pesat. Pertambahan gerakan ini dapat dilihat dari peserta setiap konferensi tingkat tingkat tinggi yang diadakan seperti:1) KTT GNB I (1961)

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non Blok (GNB) I berlangsung di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 6 September 1961. sekitar

23 negara sepakat menjadi anggota GNB dalam konferensi yang diprakarsai lima pemimpin yang menjadi sponsor pendirian GNB itu adalah:• Presiden Soekarno (Indonesia)• Presiden Gamal Abdul Naser (Mesir)• Presiden Josep Broz Tito (Yugoslavia)• PM Pandit Jawaharlal Nehru (India) dan• Presiden Kwame Nkrumah (Ghana)

Tujuan KTT I ini guna mencetuskan prinsip politik bersama, yaitu bahwa politik berdasarkan koeksistensi damai, bebas blok, tidak menjadi anggota persekutuan militer dan bercita-cita melenyapkan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasi. KTT I ini merupakan kelanjutan dari KAA 1955 di Bandung. Dalam konferensi rasa, bantuan untuk kemajuan dan perkembangan serta perlucutan senjata. Pelaksanaan KTT I ini didorong oleh adanya krisis Kuba. Konferensi ini dihadiri oleh 25 negara dan menghasilkan Deklarasi Beograd yang intinya menyerukan untuk menghentikan perang dingin dan mendamaikan antara Amerika Serikat dan UniSoviet.

2) KTT GNB II (1964) KTT II ini diselenggarakan pada tanggal 5 – 10 Oktober 1964 di

Kairo Mesir, dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Naser. KTT ini dihadiri oleh 48 negara peserta dan 10 negara pengamatin imemberikan perhatian kepada masalah-masalah ekonomi. Dalam KTT yang diselenggarakan dua kali ini mulai tampak ada pertentangan antara kelompok negara modern dibawah pimpinan Nehru dan kelompok negara radikal dipimpin oleh Soekarno dan Nkrumah.

3) KTT GNB III (1970)

KTT III diselenggarakan di Lusaka, Zambia pada tanggal 8 – 10 September 1970, dipimpin oleh Presiden Kenneth Kaunda. Tema pokok KTT ini adalah permasalahan rezim resialis minoritas kulit putih di Afrika Selatan. KTT ini dihadiri oleh 54 negara peserta dan 9 negara pengamat.

4) KTT GNB IV (1973)KTT IV berlangsung pada tanggal 5 – 9 September

1973 di Algiers, Aljazair dibawah pimpinan Presiden Houari Boumedienne. KTT terselenggara pada saat hubungan kedua blok membaik. Tema pokok KTT IV ini adalah masalah negara-negara melarat. KTT dihadiri oleh 75 negara peserta. Pengamat terdiri atas

organisasi gerakan kemerdekaan dan pembebasan Afrika Selatan dan Amerika Latin.

5) KTT GNB V (1976)KTT V dilaksanakan pada tanggal 16 – 19 Agustus 1976 di

Colombo, Srilanka dipimpin oleh PM Ny. Sirimavo Bandaranaike. KTT ini mempertegas kepentingan negara-negara Non Blok yang

dirugikan oleh tata ekonomi dunia yang tidak adil, yang dapat mengancam perdamaian dunia. KTT ini juga ditandai adanya persaingan antara sesama negara anggota Non Blok. India, Indonesia dan Yugo berusaha mencegah timbulnya perpecahan di antara mereka. Hasilnya dituangkan dalam “Deklrasi dan Program Aksi Colombo” yang intinya antara lain: melanjutkan dan meningkatkan program Gerakan Non Blok ke arah tata ekonomi dunia baru.

6) KTT GNB IV (1979)KTT IV diselenggarakan di Havana, Cuba dipimpin oleh

Presiden Fidel Castro. KTT ini diselenggarakan pada tanggal 3 – 7 September 1979 ini dihadiri oleh 94 negara peserta peninjau dari 20 negara dan 18 organisasi. KTT diliputi oleh pertentangan antara kelompok moderat dan radikal, tetapi telah berhasil merumuskan deklarasi politik yang berisi revolusi yang

memperkuat prinsip-prinsip Non Blok terhadap dominasi ekonomi asing yang merugikan negara berkembang. Keanggotaan Kamboja belum dapat diselesaikan maka Kamboja hadir sebagai peninjau

7) KTT GNB VII (1983)KTT VII yang sedianya akan diselenggarakan di Bagdad pada bulan September 1982 batal

karena terjadi perang Irak – iran. Akhirnya diselenggarakan di India pada tanggal 7 – 12 Maret 1983, dipimpin oleh PM. Ny. Indira Gandhi. KTT ini dihadiri 101 negara dan memutuskan untuk memberikan dukungan penuh bagi rakyat Afganistan untuk memutuskan nasibnya sendiri, dengan sistem sosial ekonomi yang bebas dari campur tangan asing.

8) KTT GNB VIII (1986)

KTT VIII diselenggarakan di Harare, Zimbabwe dipimpin oleh PM robert Mugabe, pada 1 September 1986 – 6 September 1986 yang dihadiri oleh 101 negara. KTT tetap mendukung Afganistan dalam menentukan nasibnya sendiri

9) KTT GNB IX (1989)Diselenggarakan pada tanggal 4 – 7 September 1989 di

bawah pimpinan Presiden Dr.JanesDrnovsek.KTT ini dihadiri oleh 102 negara. Dalam KTT ini menetapkan bahwa untuk memperkuat setia kawan internasional dan kerjasama bagi pembangunan alih teknologi adalah mutlak serta perlunya

dialog-dialog Selatan-Selatan. KTT juga membahas mengenai pelestarian lingkungan hidup, yaitu menghindarkan pencemaran terhadap air, udara, dan tanah serta menghindarkan perusakantanah dan pembabatan hutan.

10) KTT GNB X (1992)KTT X diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada 1

September 1992 – 7 September 1992, dipimpin oleh Soeharto.

KTT ini dihadiri oleh lebih dari 140 delegasi, 64 Kepala Negara. KTT ini menghasilkan “Pesan Jakarta” yang mengungkapkan sikap GNB tentang berbagai masalah, seperti hak azasi manusia, demokrasi dan kerjasama utara selatan dalam era pasca perang dingin.

Hasil KTT ini yang terpenting adalah : Hak azazi manusia dan kemerdekaan merupakan keabsahan universal dan percaya

bahwa kemajuan ekonomi serta sosial akan memudahkan tercapainya semua sasaran. GNB menolak konsep mengenai hak asazi manusia dan demokrasi yang didiktekan oleh negara tertentu atas negara lain.

Prihatin atas beban hutang dari negara-negara berkembang. Mendesak dilakukannya pembaruan ekonomi dunia guna memperkuat kemampuan PBB

dalam meningkatkan kerjasama dan penggabungan internasional Menyerukan pengalihan anggaran militer untuk memudahkan peningkatan ekonomi,

sosial dan negara-negara berkembang GNB memberikan perhatian terhadap masalah aparthid di Afrika Selatan di samping

mengutuk terhadap pembasmian etnis Bosnia. Menyambut baik hasil Pertemuan Puncak Bumi di Rio de Jeneiro tentang lingkungan

hidup dan pembangunan

11) KTT GNB XI (1995)KTT XI diselenggarakan di Cartagena, Kolumbia yaitu Ernesto Samper Pizano 18 Oktober 1995 –

20 Oktober 1995. Pada waktu pembukaan KTT, dilakukan juga penyerahan ketua KTT sebelumnya yaitu dari Presiden Soeharto ke Presiden Kolumbia. KTT ini dihadiri oleh 113 Negara yang bertujuan memperjuangkan restrukturisasi dan demokratisasi di PBB.

12) KTT GNB XII (1998)KTT XII diselenggarakan di Cairo Mesir pada tahun 2 September

1998 – 3 September 1998. KTT XI GNB ini dihadiri oleh 113 negara, bertujuan memperjuangkan demokratisasi dalam hubungan internasional.

13) KTT GNB XIII (2003)

KTT XII diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 20 Februari 2003 – 25 Februari 2003. Resolusi KTT GNB Kuala Lumpur antara lain berisi penolakan tiga Negara Iran, Irak dan Korea Utara, atas sebutan sebagai poros kejahatan (axis of evil) oleh Washington.

14) KTT GNB XIV (2006)

KTT XIV diselenggarakan di Havana, Kuba 11 September 2006 – 16 September 2006. Menghasilkan deklarasi yang mengutuk serangan Israel atas Lebanon, mendukung program nuklir Iran, mengritik kebijakan Negara Amerika Serikat, dan menyerukan kepada PBB agar lebih berpihak kepada negara kecil dan berkembang.

15) KTT GNB XV (2009)KTT XIV diselenggarakan di Sharm El-Sheikh, Mesir tanggal 11-16 Juli

2009. Menghasilkan sebuah Final Document yang merupakan sikap, pandangan dan posisi GNB tentang semua isu dan permasalahan internasional dewasa ini. KTT ke-15 GNB menegaskan perhatian GNB atas krisis ekonomi dan moneter global, perlunya komunitas internasional kembali pada komitmen menjunjung prinsip-prinsip pada Piagam PBB, hukum internasional, peningkatan kerja sama antara negara maju dan berkembang untuk mengatasi berbagai krisis saat ini.

Terkait dengan dampak negatif krisis moneter global terhadap negara-negara berkembang, KTT ke-15 menegaskan pula perlunya GNB bekerja sama lebih erat dengan Kelompok G-77 dan China. Suatu reformasi mendasar terhadap sistem dan fondasi perekonomian dan moneter global perlu dilakukan dengan memperkuat peran negara-negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan dan penguatan peran PBB.

ASEAN (Association of South East Asian Nation)

1. Sejarah dan Latar Belakang ASEANSetelah negara-negara di Asia Tenggara mencapai kemerdekaan adanya masing masing

pada masa sesudah Perang Dunia II, dirasakan adanya kebutuhan unttuk menyelesaikan masalah-masalah regional dan internasional secara berkelompok. Para pemimpin dari kawasan Asia Tenggara, seperti Aung San dari Burma(Myanmar), dan Quirino dari Filipina mengeluh bahwa negara-negara Asia Tenggara lebih mengetahui tentang Eropa atau Amerika, yakni negara-negara bekas penjajahnya,daripada tentang negara tetangganya sendiri.

Dalam Dekade pertama setelah Perang Dunia II terakhir, sudah ada semacam kerja sama negara-negara Asia, seperti Asian Interrelation Conference pada tahun 1947, dan Asian Conference on Indonesia yang diselenggarakan di New Delhi pada tahun 1948. Selanjutnya, perkembangan yang lebih penting adalah diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, sesudah didahului oleh Konferensi Colombo (1954),dan Konferensi Bogor (1954), yang merupakan bukti kerja sama yang berhasil menanamkan solidaritas di antara negara-negara Asia dan Afrika didalam memecahkan persoalan mereka.

Kerja sama regional di Asia Tenggara yang dibentuk berdasarkan asas politik adalah Pakta Pertahanan SEATO (South-East Asia Treaty Organization), yang merupakan kerjasama politik dan militer di antara negara-negara di Asia Tenggara dalam membendung Blok Komunis, pada tahun 1954. Dalam konteks Internasional, SEATO seperti halnya NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) atau CENTO (Pakta Pertahanan Timur Tengah), merupakan dari Perang Dingin diantara Blok Demokrasi dari pihak Amerika Serikat dan Blok Komunis dari pihak Uni Soviet.

Pada bulan Juli 1961, ASA atau Assosiation of South East Asia yang terdiri dari negara-negara Muangthai, Malaysia dan Filipina sebagai anggota, dibentuk. Akan tetapi, karena Sabah menimbulkan pertentangan antara Malaysia dengan Filipina, maka ASA dibubarkan. Selanjutnya, MAPHILINDO yang didirikan tahun 1963 dengan anggota Malaysia, Filipina, dan Indonesia tidak lama usianya, karena Konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia.

Negara-negara Asia Tenggara mempunyai perbedaan Orientasi politik maupun militer berdasarkan berbedanya latar belakang sejarah masing–masing Negara. Akan tetapi, diantara perbedaan-perbedaan itu terdapat banyak persamaan, seperti di bidang ekonomi dan kebudayaanya, sebagai berikut :

1. Negara-negara ini masih berada dalam tahap negara berkembang.2. Sama-sama mempunyai maksud meningkatkan tarap penghidupan dan kualitas hidup

rakyatnya.3. Negara -negara ini memaklumi bahwa hal tersebut merupakan tugas yang berat yang

membutuhkan waktu dan tenaga.4. Bahwa upaya meningkatkan taraf hidup rakyatnya itu akan menghadapi banya kesulitan,

dan bahwa kesukaran tersebut akan dapat diatasi dengan bergabung menjadi satu.

Mengenai kerja sama regional ini, Presiden Soeharto, sejak tahun 1966 sudah mengemukakan pendapat Indonesia di dalam pidatonya di depan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai berikut; Apabila masalah Malaysia telah diselesaikan, kita dapat melangkah ke arah kegiatan-kegiatan dalam bidang kebijaksanaan luar negeri yang menjalin kerja sama yang erat berdasarkan prinsip saling menguntungkan antara negara–negara Asia Tenggara. kemudian kita akan menghidupkan kembali gagasan Maphilindo dalam lingkup yang lebih luas untuk mencapai suatu Asia Tenggara yang bekerja sama dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang -bidang ekonomi, teknik dan budaya.

Deklarasi BangkokProses kelahiran ASEAN, terjadi dengan dibukanya pertemuan di Bangkok yang

berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 8 Agustus 1967. Berikut ini merupakan negara-negara yang hadir dalam pertemuan tersebut, yang mendirikan ASEAN dan sekaligus menjabat sebagai Ketua ASEAN, yakni :

1. Indonesia diwakili oleh H. Adam Malik,2. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak,3. Muangthai (Thailand) diwakili oleh Thanat Khoman,4. Filipina diwakili oleh Narsisco Ramos,5. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam.

Mereka berhasil mencapai persetujuan membentuk sebuah organisasi kerja sama negara-negara Asia Tenggara, yang dinamakan ASEAN atau Association of South East Asian Nations. Pada tanggal 8 Agustus 1967, kelima tokoh Asia Tenggara tersebut menandatangani Deklarasi Bangkok, yang isinya mengenai tujuan ASEAN, yakni sebagai berikut ;1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di

kawasan Asia Tenggara2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang

ekonomi, sosial, teknik,ilmu pengetahuan, dan administrasi4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional

yang ada5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan

Asia Tenggara.

2. Tujuan ASEAN Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta

pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;

Untuk meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional dengan jalan menghormati keadilan dan tata tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Untuk meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu satu sama lain didalam masalah–masalah kepentngan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan dan Administrasi;

Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;

Untuk bekerja sama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri mereka, perluasan perdagangan komiditi internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat mereka;

Untuk memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara lebih erat di antara mereka sendiri.

Dalam Deklarasi ASEAN juga dikemukakan pentingnya menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan demi berlangsungnya pembangunan nasional masing-masing seperti yang di kemukakan pihak Indonesia, sebagai berikut :

“negara-negara Asia Tenggara mempunyai tanggung jawab utama dalam memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi kawasan ini dan menjamin pembangunan yang pesat dan damai, dan bahwa mereka ditakdirkan untuk menjamin stabilitas dan keamanan mereka dari campur tangan pihak luar dalam bentuk dan manifestasi apapun untuk memelihara identitas nasional mereka sesuai dengan aspirasi dan cita–cita rakyat mereka.”

3. Keanggotaan ASEANAdapun keanggotaan ASEAN sesungguhnya tidak ada ketentuan yang khusus di dalam

penerimaan keanggotaan baru. Hanya pada prinsipnya, apabila ada negara di kawasan Asia Tenggara yang ingin menjadi anggota ASEAN, maka negara yang bersangkutan dapat diterima berdasarkan persetujuan kelima negara pendiri ASEAN. Sebagai contoh, misalnya masuknya Brunei Darussalam ke dalam ASEAN pada tahun 1984.

Dengan demikian, terbuka kesempatan bagi negara–negara seperti, Burma (sekarang Myanmar), Laos, Kamboja dan Vietnam untk menjadi anggota ASEAN, asal saja penerimaan mereka di setujui oleh negara-negara yang penandatangan Deklarasi Bangkok.

4. Struktur Organisasi ASEANUntuk melaksanakan segala maksud dan tujuan seperti tercantum dalam Deklarasi

ASEAN, maka disusunlah struktur organisasi berdasarkan Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut :

Sidang Tahunan Para Menteri : diadakan secara bergiliran, dan yang biasa disebut ASEAN Ministerial Meeting. Sidang istimewa dari para menteri luar negeri ini dapat pula diadakan apabila dianggap perlu;

Standing committee : di ketuai oleh Menteri Luar negera tuan rumah atau wakilnya, dan anggota -anggotanya terdiri dari para Duta Besar yang mewakili negara -negara anggota ASEAN;

Panitia Tetap dan Panitia Ad Hoc atau Khusus : terdiri dari para tenaga ahli dan pejabat Pemerintah negara–negara Anggota ASEAN, dan bertugas untuk mempelajari persoalan-persoalan khusus;

Sekretarian Nasional ASEAN : disetiap ibukota negara anggota ASEAN : bertugas untuk menyelenggarakan pekerjaan ASEAN atas nama negara yang bersangkutan, juga untuk menyelenggarakan Sidang-Sidang Tahunan dan Istimewa dari para Menteri Uar Negeri, Standing Committee, dan Panitia Tetap dan Khusus.

Stuktur Organisasi ASEAN ini terus dilengkapi dan disempurnakan. Setelah Konferensi Tingkat Tinggi berlangsung di Bali pada tahun 1967, maka terjadi perubahan sebagai berikut :

Pertemuan Para Kepala Pemerintah (Summit Meeting), yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam ASEAN. Pertemuan Tingkat Tinggi (KTT), diadakan apabila perlu untuk memberikan pengarahan kepada ASEAN.

Sidang Tahunan para Menteri Luar Negeri (Annual Ministerial Meeting). Peranan dan tanggungjawab sidang ini adalah merumuskan garis kebijaksanaan dan kordinat kegiatan–kegiatan ASEAN. Juga memeriksa implikasi-implikasi politik dari keputusan-keputusan ASEAN, mengingat semua kegiatan ASEAN akan selalu memberikan implikasi politik dan dipomatik;

Sidang para Menteri Ekonomi, yang diselenggarakan setahun dua kali dan merumuskan kebijaksanaan dan koordinasi kerjasama di bidang ekonomi, disamping menilai hasil-hasil yang telah diperoleh;

Sidang para Menteri Lainnya (Non-Ekonomi), yang bertugas merumuskan kebijaksanaan yang mengenai bidang masing-masing, seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya, penerangan, perburuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sidang diadakan apabila dianggap perlu;

Standing Committee, bertugas membuat keputusan dan menjalankan tugas-tugas pada waktu antara Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri. Selanjutnya, Standing Committee diperluas dengan Direktur Jenderal ASEAN dari kelima negara anggota.

Komite-Komite ASEAN, yang disederhanakan menjadi dua bidang yakni, bidang ekonomidan bidang non ekonomi. Dibawah koordinasi para Menteri Ekonomi terdapat lima komite yang masing–masing berkedudukan dilima negara anggota, yakni :

a. Komite Perdagangan dan Pariwisata (Committe on Trade and Tourism), yangberkedudukan di Singapura;

b. Komite Industri, Pertambangan dan Energi (Committe on Industry, Mining and Energy), yanng bekedudukan di Filipina;

c. Komite Keuangan dan Perbankan (Committe on Finance and Banking), yang berkedudukan di Muangthai (Thailand);

d. Komite pangan, Pertanian, dan Kehutanan (Committee on Food, Agriculture and Forestry), yang berkedudukan di Indonesia;

e. Komite Komunikasi dan Transportasi (Committe on Communacatiion and Transportation), yang berkedudukan di Malaysia.

Untuk bidang Non Ekonomi terdapat tiga buah komite yang kedudukannya berpindah tempat setiap tahunnya menurut abjad negara anggota, Indonesia (I), Malaysia (M), Philippinies (P), Singapore (S), dan Thailand (T). Komite-komite tersebut adalah :

a.b. Komite Kebudayaan dan Penerangan (Committee on Culture and Information),

berkedudukan di Indonesia;c. Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Committee on Sciene and Technology,

bekedudukan di Singapura;d. Komite Pembangunan Sosial (Committee on Social Development), di Indonesia.

5. Asas ASEANASEAN sebagai organisasi kerjasama regional di Asia Tenggara menganut asas

keanggotaan Terbuka. Ini berarti bahwa ASEAN memberikan kesempatan kerja sama kepada negara -negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam, Laos, dan Burma.

Zona Damai (ZOPFAN) Kerjasama politik negara-negara ASEAN terus berkembang. Deklarasi Kuala

Lumpur (1971) tentang ZOPFAN adalah salah satu hasil pertemuan semacam itu. ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom And Neutrality) adalah gagasan untuk menyatakan bahwa negara-negara angota ASEAN bertekad melakukan usaha-usaha yang perlu untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan bagi Asia Tenggara Zona Damai, Bebas dan Netral, bebas dari setiap bentuk atau campur tangan oleh negara –negara luar.

Perkembangan politik dan situasi keamanan Asia Tenggara pada awal dekade tahun 1970-an dipengaruhi oleh niat pemerintah Inggris dibawah pimpinan Perdana Menteri Harold Wilson untuk menarik pasukan-pasukannya dari sebelah timur Terusan Suez setelah tahun 1971, dan dengan diumumkannya Doktrin Nixon atau Doktrin Guam tahun 1969 mengenai dihentikannya kehadiran dan keterlibatan pasukan–pasukan Amerika Serikat di Asia. Maka, gagasan netralisasi Asia Tenggara tersebut dikemukakan untuk mencegah agar kekosongan akibat penarikan pasukan- pasukan Inggris dan Amerika Serikat itu tidak akan mengundang negara besar lainnya, seperti Uni Soviet untuk menggantikannya.

Untuk menangkal ancaman dari luar yang berbentuk campur tangan atau keterlibatan dalam konflik antarnegara -negara adikuasa, maka keamanan dan stabilitas dalam negeri dan regional menjadi tanggungjawab utama para anggota ASEAN.

Deklarasi Kerukunan ASEAN mengemukakan tentang hal ini sebagai berikut : “kerjasama ASEAN akan memperhitungkan, antara lain, asas -asas berikut untuk mencapai stabilitas politik :

1. Stabilitas masing-masing negara dan anggota kawasan ASEAN merupakan sumbangan yang hakiki pada kedamaian dan keamanan internasional. Masing-masing negara anggota berketetapan untuk melenyapkan ancaman -ancaman yang ditimbulkan oleh subversi terhadap stabilitas nasional dan ASEAN;

2. Negara –negara anggota, sendiri -sendiri dan bersama -sama, akan mengambil langkah–langkah aktif bagi pembentukan secara dini zona Damai, bebas dan netral....”

KTT di Bali (1976)Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di selenggarakan di Bali dari tanggal 23 sampai

25 Februari1976, dan dan dihadiri oleh pimpinan negara anggota ASEAN, seperti Presiden Soeharto dari Indonesia, Perdana Menteri Datuk Hussein Onn dari Malaysia, Presiden Marcos dari Filipina, Perdana Menteri Lee Kuan Yew dari Singapura, dan Perdana Menteri Kukrit Pramoj dari Muangthai.

KTT ASEAN di Bali meruakan pengukuhan kembali prinsip -prinsip kerjasama ASEAN, yang dijabarkan dalam persetujuan -persetujuan yang ditandatangani oleh para pimpinan negara anggota, terutama dalam “Declaration of ASEAN Record” dan “Treaty of Amity and Coorperation in Southeast Asia”. Apabila sebelum KTT di Bali bentuk kerja sama regional ditekankan terutama dibidang-bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, maka KTT Bali kerjasama tersebut lebih disempurnakan dan dirinci, selanjutnya juga diperluas dengan kerjasama regional dalm bidang politik, pertahanan, keamanan dan intelijen.

Kerja sama di bidang politik, pertahanan dan keamanan dilakukan mengingat situasi terakhir di Asia Tenggara. Perang Vietnam baru saja berakhir (1975), sehingga dirasakan kebutuhan akan jaminan stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara dari intervensi luar dalam segala bentuk manifestasinya. Maka, Declaration of ASEAN Record (Deklarasi Persetujuan ASEAN) mengemukakan tujuan politik negara-negara anggota dengan penekanan pada keamanan dalam negeri, dengan menegaskan kembali ZOPFAN (Zona Damai, Bebas dan Netral).

Walaupun demikian pendapat yang mengatakan ASEAN merupakan suatu pakta militer tidak dibenarkan, seperti yang diungkapkan dalam Deklarasi Kesepakatan ASEAN sebagai berikut :

“Stabilitas masing-masing negara anggota kawasan Asia Tenggara merupakan sumbangan penting terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Setiap anggota memutuskan untuk menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh subversif terhadap stabilitasnya, sehingga akan memperkuat ketahanan nasionaldan ASEAN.”

6. Prinsip -prinsip ASEANDokumen kedua yang dikeluarkan oleh KTT di Bali adalah Perjanjian Persahabatan dan

Kerjasama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia), yang isinya antara lain tentang aturan dasar perilaku persahabatan antarnegara anggota, sebagai berikut :1. Maksud perjanjian ini adalah untuk memajukan permainan yang kekal, persahabatan dan

kerjasama yang langgeng di antara negara–negara ASEAN;2. Dalam hubungan-hubungan antara negara anggota ASEAN berlaku prinsip -prinsip :

a) Penghormatan bersama terhadap kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integrasi teritorial, dan identitas nasional semua bangsa.

b) Hak setiap bangsa untuk membela eksistensi nasionalnya, bebas dari campur tangan luar, subversi atau paksaan;

c) Tidak melakukan campur tangan dalam dalam negeri anggota yang lain;d) Penyelesaian Perbedaan-perbedaan atau perselisihan akan diselesaikan dengan jalan

damai;e) Penolakan ancaman atau penggunaan kekuatan; f) Kerjasama yang efektif di antara negara anggota dan seterusnya.

Kerjasama Utara-Selatan

Setelah Perang Dunia II dunia tidak lagi terbagi atas blok barat dan blok timur melainkan kelompok utara dan kelompok selatan. Istilah utara dan selatan dalam hal ini lebih bernilai ekonomis jika dibandingkan dengan nilai geografis.

Kelompok Utara merupakan kelompok negara industri maju yang memiliki teknologi canggih serta produksi industri yang selalu meningkat. Negara Utara meliputi negara-negara yang berada di belahan bumi bagian utara meliputi, Kanada, Amerika Serikat, Perancis, inggris, Jerman Barat, Italia, dan Jepang.

Secara ekonomis mereka memiliki ekonomi yang kuat. Berdasarkan kekayaan alam, negara maju tidak memiliki kekayaan alam yang cukup tetapi kekurangan tersebut dapat diatasi dengan penguasaan teknologi. Jadi mereka sangat unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi kurang didukung oleh sumber daya alam yang melimpah.

Kelompok Selatan merupakan kelompok negara yang sedang berkembang atau negara miskin. Negara Selatan meliputi negara yang terletak di belahan bumi bagian selatan seoperti kawasan Asia, afrika, dan Amerika Latin.

Secara ekonomis, mereka memiliki ekonomi yang lemah yang mengandalkan hidupnya pada bidang pertanian. Berdasarkan kekayaan alam, negara selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah namun kurang didukung oleh penguasaan teknologi.

Negara utara cenderung memaksakan model pembangunan mereka terhadap negara-negara Selatan. Pelaksanaan tersebut akan mereka lakukan melalui perundingan dalam lembaga keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia. Rencananya kedua lembaga keuangan ini untuk menolong semua negara di dunia dalam kegiatan pembangunan tetapi ternyata dipakai sebagai alat oleh negara-negara di Utara untuk memaksakan model pembangunan yang menguntungkan negara-negara yang kuat. Program yang mereka keluarkan adalah Program Penyelesaian Terstruktur atau Structural Adjustment Program (SAP).

Dampak adanya program ini maka akan memaksa : Negara-negara yang mendapat bantuan utang untuk lebih membuka pasar dalam negeri

mereka, Menekankan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang-barang yang bisa diekspor, Mengurangi subsidi pemerintah terhadap sektor publik.

Dengan program ini mampu membuat rakyat jelata semakin miskin, sebagai contoh Negara Afrika dan Amerika Latin.

Kedua kelompok tersebut masing-masing mempunyai potensi dan peran yang penting dalam perekonomian internasional. Harapannya hubungan utara-selatan ini akan menghasilkan kemakmuran bagi semua negara di dunia tetapi kenyataannya hanya menciptakan kemakmuran bagi negara-negara di kawasan Utara dan merugikan negara-negara di kawasan Selatan. Kerugian dan kesengsaraan yang diderita negara selatan antara lain :

Penurunan nilai tukar bagi barang-barang yang dihasilkan Kerusakan lingkungan yang semakin memprihatinkan Ketergantungan yang semakin tinggi terhadap negara-negara di kawasan Utara Kesenjangan (jurang pemisah) yang semakin lebar dan dalam antara Utara dan Selatan.

Sementara itu jika kita lihat negara-negara selatan memiliki kelebihan dan peran penting, diantaranya :

Sebagian besar merupakan negara-negara penghasil bahan mentah/bahan baku mogas dan non migas.

Penduduknya padat dan menjadi sasaran yang potensial bagi pemasaran hasil-hasil industri negara-negara maju.

Negara-negara selatan merupakan tempat yang tepat bagi negara-negara utara dalam menanamkan modal.

Jumlah negara yang sedang berkembang lebih dari separuh jumlah negara-negara di dunia dan tentu saja memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak.

Mengingat keadaan yang semakin tidak baik yang dialami oleh negara-negara Selatan sendiri. Negara Selatan harus meningkatkan kekuatan politik dan ekonomi mereka. Negara Utara harus membiarkan negara selatan bebas melaksanakan pembangunan alternatif mereka tanpa melakukan pembatasan terhadap negara-negara tersebut. Negara di Utara harus melaksanakan kebijakan ekonomi dan kebijakan luar negeri yang didasarkan atas kepentingan jangka panjang yang sehat.

Melihat keadaan tersebut maka kedua belah pihak menganggap penting adanya kerjasama Utara-Selatan dalam rangka perubahan dalam tata hubungan dunia baru yang lebih adil.Hubungan tersebut haruslah merupakan perubahan dari bentuk pemerasan oleh negara-negara kawasan Utara ke bentuk pembagian keuntungan bersama. Jadi berubah dari hubungan subordinasi menuju ke bentuk kemitraan.

Guna menghindari pertentangan yang semakin tajam antara Utara-Selatan maka diadakan dialog Utara-Selatan yang mulai dipopulerkan sejak dilangsungkan konferensi kerja sama ekonomi internasional tingkat menteri pertama di Paris, Perancis tahun 1975.

Dalam KTT GNB XI di Jakarta tahun 1992 pun salah satu keputusan penting yang diambil adalah perlunya suatu North-South Dialogue (Dialog Utara-Selatan). Dialog ini difokuskan pada masalah-masalah perdagangan barang komoditas internasional. Negara-negara selatan menginginkan komposisi harga yang adil dari penjual komoditas tersebut dalam rangka New Partnership for Developtment (kemitraan bagi perkembangan). Dalam Dialog Utara-Selatan juga dibicarakan masalah bantuan keuangan baginegara-negara berkembang dan pengurangan beban hutang luar negeri. Bidang pertanian dan industri juga menjadi pokok masalah yang diupayakan untuk dibicarakan.

Tujuan mendasar dari dialog Utara-Selatan adalah mencari kesepakatan dalam mengubah hubungan antara negara-negara industri kaya (G7) dengan negara-negara berkembang (G15). Konferensi Paris diharapkan bisa menghasilkan perubahan hubungan ke arah persamaan dalam Orde Ekonomi Internasional Baru. Sehingga negara-negara berkembang menginginkan distribusi kekayaan yang lebih adil dan menuntut partisipasi yang lebih besar dalam hubungan ekonomi internasional.

organisasi organisasi bersifat global dan regional

Education