paparan deputi ii kemenko kesra pada diskusi panel pembangunan perumahan dan permukiman

8/10/2019 Paparan Deputi II Kemenko Kesra pada Diskusi Panel Pembangunan Perumahan dan Permukiman

1/14

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

11

Pengantar Deputi II Kemenko KesraDiskusi Panel PembangunanPerumahan dan Permukiman

Kemenko Kesra - Harian Kompas


2/14


2

1.Lingkup tugas dan peran Kemenko Kesradlm koordinasi

bidang perumahan dan permukiman

a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalampelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan

permukiman antar pemangku kepentingan/kewajiban:

pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat, dunia usaha, serta

para akademisi dan ahli.

b. Tujuan koordinasi dimaksud: mewujudkan pelaksanaankebijakan pembangunan bidang perumahan dan permukiman

yang terintegrasi antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan

peningkatan kesejahteraan rakyat atas papan (hunian).

c. Hasil yang diharapkan: terciptanya sinergi pelaksanaan

kebijakan pembangunan bidang perumahan dan permukimanantar berbagai pihak pemangku kepentingan/ kewajiban.


3/14


3

2. Regulasi strategisterkait bidang perumahan dan permukiman:

a. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 padaResolusi 27A, Pasal 25 Ayat (1).

b. Pasal 28 H amandemen ke-4 UUD 1945 menyatakan bahwa

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk itu

negara berkewajiban memberikan jaminan dalam pelaksanaan

hak atas papan untuk kesejahteraan umum

c. UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

d. UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman

e. UU nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun


4/14


4

3.Perlunya turunan UU Perkim: apa saja dan sudah sejauh mana

progresnya

a. RUU tentang Pertanahan

Status:tidak selesai dibahas pada periode DPR RI 2009-2014

b. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Status:tidak selesai dibahas pada periode DPR RI 2009-2014

c. RUU tentang Perkotaan

Status: konsolidasi di tingkat pemerintahd. RPP tentang Pembinaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman.

Status:per tanggal 16 Juli 2014 sudah berada di Setneg untuk

diproses mendapatkan persetujuan (paraf) antar Menteri terkait

sebelum diajukan ke Presiden.e. RPP tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman.

Status:per tanggal 16 Juli 2014 sudah berada di Setneg untuk

diproses mendapatkan persetujuan (paraf) antar Menteri terkait

sebelum diajukan ke Presiden


5/14


5

f. RPP tentang Tata Cara Pengerahan dan Pemupukan Dana dan

PelaksanaanKemudahan dan Bantuan Pembiayaan Dalam Sistem

Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.Status:sedang dilakukan proses reviewatas hasil harmonisasi oleh

Kemenkeu.

g. RPP tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.

Status:sedang dilakukan proses harmonisasi dengan Kementerian

Keuangan terkait aturan pembebasan PPn serta antara Kemenpera dan

Kemen PU terkait adanya dua usulan draft RPP yang serupa dari keduaKementerian tersebut.

h. RPP tentang Badan Pelaksana Pembangunan Perumahan

Permukiman.

Status:sedang dilakukan proses harmonisasi tahap awal di

Kemenhukham.

i. Rancangan Perpres tentang TAPERUM PNS (revisi atas Keppres nomor14 tahun 1993 tentang Taperum PNS))

Status:akan dibahas ulang dengan melihat perkembangan pembahasan

RUU Tapera.

j. Keppres nomor 31 tahun 2013 tentang Tim Koordinasi Percepatan

Pembangunan Rumah Susun.


6/14


6

4. Permasalahan strategissaat ini

a. Back log yang hingga saat ini telah mencapai sekitar 15 jutaunit rumah (BPS,2013)

b. Luas permukiman kumuhyang telah mencapai 59.000.Ha

(BPS, 2009)

c. Rumah tidak layak huniyang tersebar di seluruh wilayah

Indonesia berjumlah sekitar 7,5 juta unit.Ketiga masalah tersebut lebih disebabkan pada persoalan tata kelola pembangunan

perumahan dan permukiman, yang meliputi 5 aspek strategis, yakni:

1) Regulasi

2) Kelembagaan (pusat dan daerah)

3) Tata Ruang dan Pertanahan

4) Pembiayaan (termasuk pajak/retribusi dan perijinan)

5) Infrastruktur permukiman


7/14


7

5.Target pencapaianbidang perumahan dan permukiman,berdasarkan RPJP Nasional 2005-

2025 dan RPJMN 2010-2014 difokuskan kepada:

a. Penyediaan regulasi bidang perumahan dan permukiman disertai implementasinyasecara konsisten

b. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi MBR dalam rangka mengurangi

kesenjangan (backlog) yang terjadi, melalui berbagai program, antara lain:

penyediaan rumah (tapak) khusus, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni,

penyediaan rusunawa, dukungan penyediaan rusunami, dll.

c. Penyediaan dukungan pembiayaan (subsidi) dalam penyediaan rumah layak huni

(rumah susun dan rumah tapak), untuk meningkatkan kemampuan akses MBRterhadap kredit pemilikan rumah.

d. Penyediaan infrastruktur permukiman dalam rangka meningkatkan kualitas kawasan

permukiman, berupa penyediaan prasarana/sarana: air bersih/minum, sanitasi

(MCK, air limbah, persampahan, drainase), jalan lingkungan, dll.

e. Dukungan sertifikasi untuk rumah/hunian bagi MBR.

f. Peningkatan kerjasama Pemerintah-Swasta dalam mengupayakan pencapaian

target pembangunan bidang perumahan dan permukiman.


8/14


8

6. Capaianhingga tahun 2014

Secara umum, pelaksanaan program pembangunan perumahandan permukiman, khususnya dalam kurun waktu 2010-2014 yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian

Perumahan Rakyat, sebagian besar telah mencapai target RPJMN

2010-2014. Sedangkan beberapa program yang masih perlu

mendapat perhatian untuk perbaikan kinerjanya ke depan adalahPenyediaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

bagi MBR.


9/14


9

7. Upaya yang perlu dilakukan dalam rangkapercepatan

(perbaikan/peningkatan) yang perlu dilakukan:

a. Umum1.Penyediaan database yang valid terkait bidang perumahan

dan permukiman (yang hingga saat ini belum tersedia secara

akurat)

2.Penyediaan SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang

perumahan dan permukiman hingga tingkat Kabupaten/ Kota3.Perlu ditekankan penguatan kembali fungsi koordinasi, seperti

yang pernah dilakukan sebelumnya walaupun belum optimal

(terkait dengan keberadaan Badan Kebijaksanaan dan

Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Nasional, sesuai Keppres 63/2000 berdasarkan amanat UU

4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman)

4.Pengintegrasian komponen papan (perumahan) ke dalam

SJSN dengan menggunakan BPJS Ketenagakerjaan pada

tahap transisinya.

5.Peningkatan kapasitas skema kerjasama Pemerintah-Swasta

dalam percepatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.


10/14


10

b. Khusus

1). Regulasi: percepatan penyelesaian regulasi strategis bidang

perumahan dan permukiman (RUU, RPP, dll), termasuk hinggapenyediaan dokumen operasional (rencana aksi / grand design).

2). Kelembagaan:

a) Koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan/program di

tingkat Pemerintah Pusat

b) Koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan/program antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahc) Dukungan pelaksanaan bagi Pemda dalam melaksanakan

urusan wajib pembangunan bidang perumahan (regulasi, fiskal,

dll) termasuk yang berkaitan dengan perlu adanya Bank Tanah

(Land Banking)

d) Revitalisasi peran/fungsi dan tanggung jawab masing-masing

pihak:Pemerintah Pusat: regulator, enabler, dll

Pemerintah Daerah: pelaksana wajib urusan

pembangunan perumahan

Lembaga lain (operator) : Perum Perumnas, Bank BTN,

dll.


11/14


11

3. Tata Ruang dan Pertanahan

a. Implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruan secarakonsisten sesuai peruntukan.

b. Reformasi kebijakan pertanahan, dengan kembali mengedepankan

fungsi sosial dari sumberdaya tanah.

4. Pembiayaan

a. Peningkatan prosentase anggaran pembangunan bidang

perumahan dan permukiman (papan) sebagai komitmen

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (selain pangan, sandang,

pendidikan dan kesehatan)

b. Dukungan anggaran (dekonsentrasi / DAK / TP) bagi Pemerintah

Daerah untuk pelaksanaan

5. Infrastruktur permukiman

a. Komitmen seluruh pihak, khususnya Pusat-Daerah, dalam

menuntaskan penyediaan infrastruktur permukiman menuju kualitas

lingkungan permukiman yang sehat dan berkesinambungan.

b. Dukungan anggaran (dekonsentrasi / DAK / TP) bagi Pemerintah

Daerah untuk pelaksanaan


12/14


12

8. Strategiuntuk implementasi selanjutnya

a. Jangka Pendek (2015): Tahap Konsolidasi

Konsolidasi berbagai regulasi, kebijakan dan strategi dan penetapanrencana aksi nasional bidang perumahan dan permukiman.

b. Jangka Menengah (2016-2020): Tahap Industrialisasi

Pengurangan jumlah subsidi seiring dengan naiknya jumlah dan daya

beli masyarakat kelas menengah

Subsidi diberikan hanya kepada MBR yang benar-benar tidak mampu.

Menguatkan fungsi kelembagaan sehingga siap untuk diintegrasikanke dalam tuntutan-tuntutan yang berlaku di pasar perumahan.

Penyediaan regulasi yang dapat lebih member stimulasi bagi

pengembang untuk lebih giat membangun (melalui birokrasi yang

efisien, transparan, imparsial melalui sistem satu atap).

Penguatan fungsi dan wewenang pada program Bank Tanah seiring

dengan meningkatnya kapasitas dan dukungan dana.


13/14


13

c. Jangka Panjang (2020 dst): Tahap Resiliensi (Tangguh)

Kebutuhan rumah untuk penduduk secara bertahap

diserahkan kepada pasar, namun negara tetap berperan aktifdi dalamnya sebagi pengendali dan pemberi regulasi untuk

mencegah terjadinya ekses negatif dan kegagalan pasar

seperti timbulnya monopoli, eksternalitas, diskriminasi, dll.

Negara juga masih berperan sebagai pelindung bagi

masyarakat miskin tersisa yang mengalami kesulitanberpartisipasi dalam aturan main pasar, seperti subsidi

konvensional seperti yang pernah diberikan pada tahap

konsolidasi dan industrialisasi, sebagai bantuan penyangga

atau bantuan darurat.

Penyiapan sistem dan kebijakan dalam rangkamengantisipasi (mitigasi) jika terjadi krisis perumahan (misal:

bencana alam maupun akibat mismanagement, yang dapat

berdampak pada sektor lainnya, mengingat sektor perumahan


14/14


TERIMA KASIH

1414

paparan deputi ii kemenko kesra pada diskusi panel pembangunan perumahan dan permukiman

Documents