07 sessi ii paparan roadmap 78 2014 tentang ppdt edited sh

8/16/2019 07 Sessi II Paparan Roadmap 78 2014 Tentang PPDT Edited SH

1/20

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DANTRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan dalam:RAPAT KOORDINASI NASIONAL (RAKORNAS)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DAN TRANSMIGRASI

Tahun 2014

Olh:D!" I!" Su#!a$%&a Ha', MSPD#u B'an& Pn&*+an&an Su*+! Da$a

Balai Kartini - Jakarta, 23 Desember 201

ROADMAP PERATURANPEMERINTAH

NOMOR - TAHUN 2014TENTANG PPDT


2/20

SISTEMATIKA PP NO" - TAHUN 2014TENTANG PER.EPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

PP PPDT terdiri atas 7 Bab dan 32 Pasal sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM (3 pasal)

BAB II KRITERIA DAN PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL - Bagian Kesatu: Kriteria Daerah Tertinggal (2 pasal)

- Bagian Kedua: Penetapan Kategori Daerah Tertinggal (3 pasal)

BAB III PERENCANAAN

- Bagian Kesatu: Penyusunan Perencanaan PPDT (4 pasal)

- Bagian Kedua: Proses Perencanaan PPDT (3 pasal)

BAB IV PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- Bagian Kesatu: Pendanaan ( 3 pasal) - Bagian Kedua : Pembiayaan (2 pasal)

BAB V PENYELENGGARAAN

- Bagian Kesatu: Penatalaksanaan PPDT (2 pasal)

- Bagian Kedua : Tugas dan Wewenang (7 pasal)

BAB VI PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

- Bagian Kesatu : Pengawasan (1 pasal) - Bagian Kedua : Pemantauan dan Evaluasi (3 pasal)

BAB VII KETENTUAN PENUTUP(1 pasal)

PENJELASAN

LAMPIRAN

- Lampiran I Indikator dan Sub Indikator Ketertinggalan dari Daerah Tertinggal

- Lampiran II Bagan Alur Penyusunan Dokumen Perencanaan PPDT Dalam Kerangka

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah 2


3/20

TUJUAN PPDT1. Mempercepatpengurangankesenjanganantardaerahdalam

menjaminterwujudnyapemerataandan keadilanpembangunannasional;

2. mempercepatterpenuhinyakebutuhandasar, sertasarana dan

prasaranadasar daerahtertinggal;

3. meningkatkankoordinasi,integrasi, dansinkronisasi,antara pusat

dan daerahdalamperencanaan,pendanaandanpembiayaan,pelaksanaan,pengendalian,dan evaluasi;dan

4. menjaminterselenggara-nyaoperasionali-sasi kebijakan

percepatanpembangunandaerahtertinggal.

3


4/20

KRITERIA DAERAH TERTINGGAL

1 • perekonomian masyarakat;

2 • sumber daya manusia

3 • sarana dan prasarana

4 • kemampuan keuangan daerah

5 • aksesibilitas

6 • karakteristik daerahdapat dipertimbangkan karakteristik daerah tertentuindikator dan sub indikator diatur dengan Peraturan Menteri

4


5/20

PEREN.ANAAN(/ENIS DOKUMEN PEREN.ANAAN)

• STRANAS PPDT• REN.ANA AKSI NASIONAL• Disusun oleh Pemerintah

NASIONAL

• STRADA PPDT PROINSI• REN.ANA AKSI DAERAH PPDT PROINSI• Disusun oleh Pemerintah Provinsi melalui proses konsultasi dengan

Pemerintah

PROINSI

• STRADA PPDT KABUPATEN• REN.ANA AKSI DAERAH PPDT KABUPATEN• Disusun oleh Pemerintah Kabupaten melalui proses konsultasidengan Pemerintah Provinsi

KABUPATEN TERTINGGAL

Perencanaan PPDT menjadi bagian dalam RPJMN, RPJMD, RKP, dan

RKPD pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah

5


6/20

PEREN.ANAAN(Ba&an Alu! Pn$uunan D%u*n P!n3anaan PPDT 'ala*K!an&a P!n3anaan P*+an&unan Na%nal 'an Da!ah)


7/20

(DOKUMEN PEREN.ANAAN PPDTNASIONAL)

• disusun dengan berpedoman pada RPJMN yangditetapkan setiap 5 (lima) tahun dalam PeraturanPresiden

• menjadi pedoman penyusunan Rencana StrategisKementerian/Lembaga terkait dan dukungan daripemangku kepentingan lainnya dalam PPDT

STRANAS PPDT

• menjadi pedoman dalam penyusunan RKP dan dalampenyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembagasetiap tahunnya terkait dalam PPDT

•

diatur dengan Peraturan Presiden

RAN PPDT

7


8/20

(DOKUMEN PEREN.ANAAN PPDT PROINSI KABUPATEN)

• penjabaran dari RPJMDKabupaten dan memerhatikanSTRADA-PPDT Provinsi danSTRANAS-PPDT

• ditetapkan setiap 5 (lima) tahunoleh Bupati

STRADA PPDT

KABUPATEN

• disusun oleh Pemerintahkabupaten denganmemerhatikan STRADA-PPDT

Kabupaten dan STRANAS PPDT• dijadikan pedoman dalampenyusunan Rencana KerjaPemerintah Kabupaten

• ditetapkan setiap tahun olehBupati

RAD PPDTKABUPATEN

8


9/20

PROSES PEREN.ANAAN

NASIONAL

• dilaksanakan olehMenteri ersa!a

Menteri "an#!en"elen##arakan$r$san %e!erintahandi idan#%eren&anaan%e!an#$nannasional

• dilaksanakan se&arakons$ltati' dan%artisi%ati' !elal$iM$s"a(arahPeren&anaanPe!an#$nanNasional

P)O*INSI

• dilaksanakan olehSat$an +er,a

Peran#kat DaerahPro-insi ersa!a.adan Peren&anaanPe!an#$nanDaerah Pro-insi!elal$i M$s"a(arahPeren&anaanPe!an#$nan

Pro-insi• dilaksanakan se&ara

kons$ltati' dan%artisi%ati' !elal$iM$s"a(arahPeren&anaanPe!an#$nan

Pro-insi

+A.UPAT/N

• dilaksanakan olehSat$an +er,a

Peran#kat Daerah+a$%aten ersa!a.adan Peren&anaanPe!an#$nanDaerah +a$%aten!elal$i M$s"a(arahPeren&anaanPe!an#$nan

+a$%aten• dilaksanakan se&ara

kons$ltati' dan%artisi%ati' !elal$iM$s"a(arahPeren&anaanPe!an#$nan

+a$%aten 0


10/20

• T$,$an 1 $nt$k !e!en$hi ke$t$han dasarserta sarana dan %rasarana dasar daerahtertin##al

•ak$%an as%ek %e!an#$nan1 ekono!i6

2 s$!er da"a !an$sia dan sosial $da"a6

3 s$!er da"a ala! dan lin#k$n#an hid$%6

4 sarana dan %rasarana6 dan

5 kele!a#aan

PELAKSANAAN PPDT


11/20

PENDANAAN PPDT

PUSAT

BELAN/APEMERINTA

H PUSAT

TRANS5ERKE DAERAH

PRIORITAS KEGIATAN PPDT

K6L

DAK

PROINSIKABUPATE

N

MAS7ARAK AT 6

PENGUSAHA

STRADA PPDTKAB

RAD PPDT KAB

STRADA PPDTPRO

RAD PPDTPRO

STRANAS PPDT

RAN PPDT

DanaDa

TPDEK ON

DESA

Dana Alokasi +h$s$s har$s !e!erikan keer%ihakanke%ada daerah tertin##al ter$ta!a "an# ke!a!%$an

ke$an#an daerahn"a !asih rendah

AP.N dan AP.D ses$ai den#an %rioritas %eren&anaan%er&e%atan %e!an#$nan daerah tertin##al

Peran serta !as"arakat serta %elak$ $saha ses$aiden#an ketent$an %erat$ran %er$ndan#$ndan#an

Dana Desa el$!diat$r dala! PP


12/20

: PPDT da%at diia"ai dari d$k$n#an %eran serta !as"arakat serta %elak$ $sahases$ai den#an ketent$an %erat$ran %er$ndan#$ndan#an

2: Peran serta !as"arakat dan %elak$ $saha sea#ai!ana di!aks$d %ada a"at;: dilak$kan dala! ent$k %ro#ra! ke!itraan di daerah tertin##al

3: Pro#ra! ke!itraan sea#ai!ana di!aks$d %ada a"at ;2: di%rioritaskan %adadaerah tertin##al

4: Pelak$ $saha sea#ai!ana di!aks$d %ada a"at ;2: "an# erin-estasi didaerah tertin##al dieri insenti' ses$ai den#an ketent$an %erat$ran

%er$ndan#$ndan#an

Undan#Undan# No 22 Tah$n 2 Tentan# Min"ak Dan


13/20

PERAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI DALAM PPDT

• B!u&a :a: !en#identi=kasi daerah tertin##al6

: !er$!$skan indikator serta s$indikator daerah tertin##al6&: !elak$kan koordinasi %eren&anaan PPDT6d: !elak$kan koordinasi %elaksanaan %en#a(asan dan e-al$asi antar

+e!enterian dan Le!a#a serta Pe!erintah Daerah6e: !en#$s$lkan alokasi an##aran %endanaan PPDT dala! AP.N6 dan': !en#$s$lkan daerah tertin##al dala! skala nasional

• B!8nan& :

a: !eneta%kan ske!a %eren&anaan PPDT dala! skala nasional dan!eneta%kan %edo!an %eren&anaan PPDT $nt$k %ro-insi dan ka$%aten6

: !eneta%kan ske!a %endanaan $nt$k PPDT dala! skala nasional dan!eneta%kan %edo!an %endanaan PPDT $nt$k %ro-insi dan ka$%aten6

&: !elak$kan %en#a(asan %e!anta$an dan e-al$asi atas %elaksanaan PPDT"an# dilaksanakan %e!erintah %ro-insi dan %e!erintah ka$%aten6 dan

d: !elak$kan ke!itraan den#an !as"arakat dan %elak$ $saha dala! PPDT%ada skala nasional dan daerah

• Men#$s$lkan Peneta%an Daerah Tertin##al den#an !eliatkan+e!enterian9 Le!a#a terkait dan Pe!erintah Daerah ke%adaPresiden

• Men"$s$n ST)ANAS PPDT dan )AN PPDT "an# diteta%kan den#an

Perat$ran Presiden• Men oordinasikan enatalaksanaan PPDT di tin kat nasional den an

3


14/20

PERAN GUBERNUR DALAM PPDT

B!u&a :a !e!erikan data dan in'or!asi !en#enai daerah tertin##al di (ila"ah

%ro-insi ke%ada Menteri6 !eren&anakan dan !en#oordinasikan PPDT dala! skala %ro-insi6& !en#alokasikan an##aran %endanaan PPDT dala! AP.D6 dand !elak$kan ker,asa!a den#an %ara %e!an#k$ ke%entin#an $nt$k PPDT

dala! skala %ro-insi

B!8nan& :a !en#oordinasikan %elaksanaan PPDT di (ila"ah ke(enan#ann"a6 !en#a(asi %elaksanaan PPDT "an# dilak$kan oleh %e!erintah ka$%aten6

& !elak$kan %e!anta$an dan e-al$asi PPDT dala! skala %ro-insi6 dand !ela%orkan %erke!an#an PPDT di (ila"ahn"a se&ara erkala ke%ada

Menteri

B!u&a :a !e!erikan data dan in'or!asi !en#enai ketertin##alan di

(ila"ahn"a ke%ada Menteri dan


15/20

BERBASIS KA9ASAN(RP/M Da, RP/M Da!ah 'an STRADA PDT unuKOORDINASI 'an SINKRONISASI LINTASSEKTOR)

SEKTORSEKTOR

KA9ASAN PERDESAAN

SEKTORSEKTOR

STRATEGI NASIONAL PER.EPATANPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

>TIDA+ SIN/)SIN/)


16/20

SEBARAN LOKASI DAN SASARAN PENGENTASAN KABUDAERAH TERTINGGAL 200;200


17/20

201<

201- 1.Penetapan 75daerah

tertinggal

yang

dientaskan

periode

2015-2019

2.Persiapan

penyusunan

dokumen

perencanaan

PPDT 2020-

2025

201 1.Penajamandan refocusing

program/kegia

tan untuk

mendorong

PPDT di

kabupaten

yang

berpotensi

mentas pada

tahun 2019

2.Koordinasi

dengan K/Ldalam

mendorong

partisipasi K/L

untuk

mendukung

program/priori

tas K/L

kepadakabupaten

yang

berpotensi

mentas pada

tahun 2019

201= 1.Melakukankoordinasi

perencanaan Tahunan PPDT

2.Evaluasi Midterm

capaian

Pelaksanaan

PPDT 2015-2019

3.Kajian Indikasi

Kabupaten yang

berpotensiterentaskan pada

tahun 2019

201; 1.Melakukankoordinasiperencanaan

Tahunan PPDT

2.Melakukan

koordinasi

pelaksanaan

PPDT dengan K/L

terkait

3.Melakukan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

PPDT

4.Melakukan

evaluasi

pelaksanaan

PPDT 2015 antar

Kementerian dan

Lembaga serta

Pemerintah

Daerah

5.Optimalisasi

peran privat

sector dan BUMN

dalam

mendukung PPDT

2014 1.Harmonisasi regulasi dalam mendukungpercepatan pembangunan daerah

tertinggal. Contoh UU No.6 Tahun 2014,

UU No. 23 Tahun 2014, dll.

2.Revisi PP 78 Tahun 2014

3.Penyusunan Permen indikator dan sub

indikator Ketertinggalan Daerah

4.Penetapan 122 Daerah Tertinggal Periode

2015-2019 melalui Perpres RPJMN

5.Penyusunan STRANAS PPDT 2015-2019

dan ditetapkan melalui Perpres

6.Penyusunan RAN PPDT 2015

7.Penyesuaian Dokumen STRADA Provinsi

8.Penyusunan STRADA dan RAD 122

Kabupaten Tertinggal

9.Penyusunan konsep integrasi proses dandokumen perencanaan PPDT ke dalam

proses dan dokumen perencanaan

nasional

10.PenyusunanBaseline kebutuhan di 122

daerah tertinggal

11.Melakukan koordinasi perencanaan

PPDT dengan K/L

12.Fasilitasi Penyusunan RAD Provinsi dan122 Kab. Tertinggal

13.Menusulkanalokasian aran

1.Penetapan PP

No. 78 Tahun

2014 Tentang

PPDT

2.Fasilitasi

Penyusunan

STRADA PPDT

Provinsi

3.Penetapan 70

Daerah

Tertinggal

Terentaskan

pada periode

2010-2014

7

DRA5T ROADMAP PELAKSANAANPP NO"- TAHUN 2014


18/20

REN.ANA TINDAK LAN/UT PP -62014

NO RPP PPDT SUBSTANSI BENTUK

PERATURAN Pasal 5 a"at ;2: +riteria ketertin##alan Perat$ran

Menteri

2 Pasal a"at ;3: Peneta%an Daerah Tertin##alse&ara Nasional

Perat$ranPresiden

3 Pasal a"at ;: ST)ANAS PPDT Perat$ranPresiden

4 Pasal a"at ;2: )ANPPDT Perat$ranPresiden

5 Pasal 3 a"at ;2: ST)ADA PPDT Perat$ran


19/20

PP 78924 ini dis$s$n seel$! erlak$n"a UU no Tah$n24 dan UU no 23 Tah$n 24 sehin##a el$! !e!as$kan

ked$a UU terse$t sea#ai r$,$kan2 PP 78924 ini dis$s$n seel$! $r$san Pe!an#$nan Daerah

Tertin##al di#a$n# den#an $r$san Desa dan Trans!i#rasisehin##a no!enklat$r +e!enterian !en,adi +e!enterianDesa Pe!an#$nan Daerah Tertin##al dan Trans!i#rasi

ses$ai Per%res 5 tah$n 243 Unt$k e'ekti-itas %elaksanaan $r$san Pe!an#$nan Daerah

Tertin##al den#an $r$san Desa dan $r$san Trans!i#rasi %erl$di%erti!an#kan $nt$k !elak$kan %en"es$aian De=nisi)$an# Lin#k$% dan +riteria Daerah Tertin##al sehin##a %erl$

dilak$kan re-isi PP 789244 Pe!an#$nan Daerah Tertin##al disiner#ikan den#an

%e!an#$nan Desa dan %e!an#$nan Trans!i#rasi serta!e!iliki %e!a#ian ke(enan#an "an# ,elas dala! %roses%e!an#$nan !a$%$n &ak$%an lokasi

5 Sasaran "an# telah diteta%kan dala! ran&an#an )PJMN 2520 an terdiri dari enin katan IPM enin katan

PENUTUP

0


20/20

TERIMA KASIH

2

07 sessi ii paparan roadmap 78 2014 tentang ppdt edited sh

Documents