reghi perdana, sh, llm
TRANSCRIPT
RISIKO HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
Disampaikan Dalam Lokakarya Nasional
“Solusi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Menghindari Kasus Hukum
Administrasi, Perdata, Dan Pidana”
DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, 17 Oktober 2012
REGHI PERDANA, SH, LLM
HUKUM
PRIVAT PUBLIK
PERDATA
PERDATA INT’L
•Kebendaan •Keluarga
HTN
HAN
PIDANA
HI
Bagan Bidang Hukum Yang Terkait Dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Persiapan Penetapan Penandatangan Berakhirnya Penyedia Kontrak Kontrak Barang/Jasa
HAN H. Perdata
H. Pidana
TUJUAN
OPERASIONALISASI
PERPRES
PIDANA
PERDATA
ADMINISTRASI
EFESIEN
EFEKTIF
TERBUKA
TRANSPARAN AKUNTABEL
ADIL/TDK DISKRIMINATIF
BERSAINGN
PENEGAKAN HUKUM
WHISTLEBLOWER
PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS
(Structure, Substance, Cuture)
RISIKO HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA
SANGGAH BANDING
SANGGAH
PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA
UPAYA KEBERATAN
(Bezwaarschiff Berope)
UPAYA GUGATAN
Asas Praduga Rechtmatig Asas pembuktian bebas Asas keaktifan hakim (dominus litis) Asas Erga Omnes (putusan pengadilan mengikat)
Pasal 53 UU No. 5/1986 UU 51/2009 SEMA 2/1991
Contoh Kasus: • Gugatan TUN antara CV JJ vs PA SKPD Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Pembangunan Pintu
Gerbang Terminal A Kota Banda Aceh TA 2012 (Maret 2012)
• CV Purna Siung vs Walokta Pematang siantar, Kepala Dinas Pendidikan, PPK Pembangunan Perpustakaan
SD (Juli 2012) • PT Lince Romauli Raya vs Panitia Pengadaan dan
Rektor Univ Negeri Manado Renovasi Kolam Renang,
Stadion, GOR (September 2012)
• Seiring dengan kesadaran hukum yang meningkat
• www.duniakontraktor.com
Pasal 53 UU No. 5/1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 51/2009 “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”
SUBYEK OBYEK
PPK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
PANITIA/ULP/PEJABAT PENGADAAN/PA
SURAT PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA
OBYEK
SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
Merupakan ranah perdata (satu kesatuan/oplossing dari Kontrak) , lihat keputusan PTTUN Medan
SURAT PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA
Belum bersifat final, karena diikuti dengan SPPBJ
RISIKO HUKUM PERDATA
PERADILAN UMUM
WANPRESTASI
MELANGGAR ISI
KONTRAK
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
1365 BW
PENYEDIA TERPILIH
ATAU
PPK
• PESERTA KALAH
• PENYEDIA NON
PESERTA
• MASYARAKAT
• Barang/Jasa Dikirim Tepat Waktu Tapi Tapi Tidak Sesuai Spek/Kak
• Barang/Jasa Dikirim Sesuai Spek/Kak Tapi Terlambat
• Barang/Jasa Tidak Dikirim Tepat Waktu Dan Tidak Sesuai Spek/Kak
• Barang/Jasa Tidak Dikirim Sama Sekali
• Tidak Bayar/telat Bayar
• Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
• Melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila (goede zeden)
• Bertentangan dengan azas “Kepatutan” ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat
a
t
a
u
ARBITRASE
Dasar Hukum Pasal 1365 BW
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian”
Pemilik CV Sonvino atas nama Novri Dotulong melakukan gugatan perdata ke Bupati Minahasa Utara (Minut) Sompie Singal. Tak tanggung-tangung nilai gugatan ke Pengadilan Negeri Airmadidi sebesar Rp 8 Miliar. Alasan gugatan seperti yang dipaparkan pelapor bahwa bupati Minut telah menganulir secara sepihak pelaksanaan proyek irigasi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten ini di tahun anggrana 2011 lalu. “Kami merasa rugi atas keputusan Sompie Singal,” ucap Dotulong, (Selasa (7/FEBRUARI/2012).
CONTOH KASUS
BANDA ACEH - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, bersama Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh, Ir Muhyan Yunan, digugat ke pengadilan oleh seorang kontraktor, Hendri SKed selaku Direktur CV Autotech, karena tidak mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa proyek tahun 2010. Menurut penggugat, Gubernur dan Kadis BMCK Aceh itu melanggar pasal 4 huruf H Peraturan Presiden (Perpres) yang mengharuskan adanya pengumuman secara terbuka, rencana pengadaan barang/jasa setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat. Penggugat pun menuntut ganti rugi Rp 250 juta. Gugatan itu disampaikan dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Selasa (1/3/2011), dipimpin ketua majelis hakim Arsyad Sundusin SH. “Pemerintah Aceh tidak mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh pada awal pelaksanaannya tahun 2010 di internet. Perbuatan ini bertentangan dengan pasal 4 huruf H Peraturan Presiden,” tulis Hendri dalam gugatannya yang dibacakan pada sidang, kemarin. Dia menambahkan, bunyi pasal dimaksud adalah mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas, kecuali pengadaan barang/jasa bersifat rahasia.
CONTOH KASUS
GUGATAN PMH
RISIKO HUKUM PIDANA
PERSIAPAN PROSES PENGADAAN
PELAKSANAAN KONTRAK
SUAP
PEMERASAN KOMISI
PENGATURAN PEMENANG
MARK UP
JANJI TERTENTU
SANKSI PIDANA: •PIDANA PENJARA MINIMAL 4 TH •PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA •DENDA MINIMAL 200 JT
SANKSI KEPEGAWAIAN: •PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT •HAK-HAK KEPEGAWAIAN HILANG
KPK KEJAKSAAN
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA MEMPERKAYA DIRI SENDIRI MEMPERKAYA ORANG LAIN
• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Pasal 2
• memperkaya diri sendiri atau
• Memperkaya orang lain atau suatu korporasi
• yang dapat merugikan keuangan negara atau
• perekonornian negara,
• dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
• atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
• denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
• Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
HK seorang PNS Kabupaten Supiori, Papua. Gara-gara
menerima tips Rp 3 juta dia harus mendekam 4 tahun di
penjara plus denda Rp 200 juta terkait kasus pengadaan
speedboat.
(detik.com, Jumat, 8 Juni 2012)
Pasal 3
• menguntungkan diri sendiri atau
• Menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
• yang dapat merugikan kouangan negara atau
• perekonomian negara,
• dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
• Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau
• denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
PENGADUAN PADA KPPU
• 80 % Kasus yang ditangani KPPU adalah pengadaan
barang/jasa (okezone.com)
• Dasar Hukum UU 5 Tahun 1999
• Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur pemenang tender (Pasal 22)
• Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran dengan menyertakan identitas pelapor (Pasal 38)
PENYEDIA CURANG
ORGAN PENGADAAN CURANG
PENYEDIA YANG MAU KERJA
x PERSEKONGKOLAN
ATUR PEMENANG
BOCORKAN
RAHASIA
POST BIDDING
PENYEDIA CURANG
PENYEDIA CURANG
PENYEDIA YANG MAU KERJA & ORGAN PENGADAAN
x PERSEKONGKOLAN
REKAYASA PENAWARAN
ARISAN
PINJAM BENDERA
PENYEDIA YANG DIRUGIKAN
SANKSI
ADMINISTRATIF SELESAI
Patuh
Tidak Patuh
LAPORAN PIDANA
BANTUAN EKSEKUSI
ATAU
TERIMA KASIH
Untuk Indonesia
Nama : Reghi Perdana, SH, LLM
Alamat : Cluster Bukit Hijau Blok N9/26
Perumahan Citra Indah
Jonggol Bogor Jawa Barat
16830
Telepon : +62 21 3926252 (office hours)
+62 21 815 988 1095
Email : [email protected]
Pendidikan : Master of Law Majoring in Law & Economics Utrecht
University, the Netherlands, 2003-2004
Bachelor of Law Majoring in Commercial Law Airlangga
University, Surabaya 1994-1998
Kantor : Biro Hukum Bappenas
Jl. Taman Suropati 2 Jakarta