- - -- ---~~--- - - ~ ~· - ---=- ~ . -· ----"WA ----- -- TAHUN 2010 . : •· . - - -- . - - . --- '"' - - _,.

- - - ~-~ ~- ~- - ----- PT. DOK & PERKAPAlAN KODJABAHARI (PERSEROl--=~ -- --- - ~-- - -~~- ----~----·___,_ _ _,__ - ~~ --

KETENIUAN DIN IATA CIRA PENGADAAN RARANG DIN AlAU IDSA

"'~ ~-- n r. =--..:.....--------------------~~~~~ -

Pasal 21 Pesanan Pembeliaan (PP) Pasal 22 Surat Perintah Kerja (SPK) Pasal 23 Surat Perjanjian/Kontrak Pasal 24 Jen is Kontrak Pasal 25 Jaminan Pasal 26 Penandatanganan Kontrak Pasal 27 Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Pasal 28 Pemberian Uang Muka

PERIKATAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA

Pasal 17 Pengadaan Untuk Proyek Pasal 18 Pengadaan Untuk Invesfasi Pasal 19 Pengadaan Untuk Non Proyek dan Non Investasi Pasal 20 Pengadaan Jasa Konsultan

KATEGORI PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA

PASAL 15 PEMILIHAN LANGSUNG PASAL 16 PENUNJUKAN LANGSUNG

BAB VII

BAB VI

BAB V TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA DENGAN PENYEDIA BARANG DAN ATAU JASA ADALAH BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pasal 11 Pelelangan Terbuka Pasal 12 Pemilihan Langsung Pasal 13 Penunjukan Langsung Pasal 14 Pembelian Langsung

TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA

Pasal 9 Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penyedia Barang dan atau Jasa Pasal 10 Persyaratan dan Kualifikasi Penyedia Barang dan atau Jasa

TATA CARA SELEKSI DAN EVALUASI SERTA PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN ATAU JASA

Pasal 7 Pejabat Pelaksana Pengadaan, Tugas dan Wewenang Pasal 8 Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Penyedia Barang dan atau Jasa

PEJABAT PELAKSANA DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN PENYEDIA BARANG DAN ATAU JASA

Pasal 1 Pengertian Istilah Pasal 2 Tujuan Pasal 3 Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan atau Jasa Pasal 4 Etika Pengadaan Barang dan atau Jasa Pasal 5 Harga Perkiraan Sendiri Pasal 6 Kriteria Pengadaan Barang dan atau Jasa

BAB IV

BAB III

BAB II

DAFTAR ISi

BAB I KETENTUAN UMUM

~--- _t__

2

Pasal 35 Ketentuan Khusus Penunjukan Langsung Penyedia barang dan atau Jasa

Pasal 36 Pekerjaan Darurat Pasal 37Pengadaan Barang dan atau Jasa jangka Panjang Pasal 38 E- Procurement Pasal 39 Penutup

3 .... B VITI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 29 Pembayaran Pasal 30 Serah Terima Pasal 31 Sanksi Pasal 32 Denda Pasal 33 Pekerjaan Tambah Kurang Pasal 34 Penyelesaian Perselisihan

/ 0 11

3

6. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP- 92/MBU/2009 tanggal 15 April 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari.

5. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP- 109/MBU/2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari;

3. Akta Notaris Ny.Sulami Mustafa,SH Nomor: 2 tanggal 1 Maret 1991 tentang Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) Galangan Kodja Indonesia (Persero) menjadi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang telah diubah dengan Akte Notaris H.A Kadir Usman,SH Nomor 22 tanggal 7 Mei 1998 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari dan terakhir diubah dengan Akte Notaris Fauzi Agus, SH Nomor 16 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari ;

4. Kepul:usan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor' : KEP- 40/MBU/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 1992 tanggal 16 Maret 1992 tentang Penggabungan PT. Dok & Galangan Kapa I Nusantara (Persero) kedalam PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) ;

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 tahun 1990 tanggal 13 Desember 1990 tentang Penggabungan PT. Dok & Perkapalan Tanjung Priok (PERSERO), PT. Pelita Bahari (PERSERO), dan PT. Kodja (PERSERO) menjadi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (PERSERO);

b. Bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri tersebut maka dipandang perlu untuk mengatur kembali tata cara Pengadaan Barang dan atau Jasa PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan Keputusan Direksi;

: a. Bahwa untuk mengatur pelaksanaan pengadaan Barang dan atau Jasa di Badan Usaha Milik Negara( BUMN), telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;

KEPUTUSAN DIREKSI PT DOK & PERKAPALAN KODJA BAHAR! (PERSERO)

NOMOR: OS7 /SK/I/DKB/2010 TENT ANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA PT DOK & PERKAPALAN KODJA BAHAR! (PERSERO)

DIREKSI PT DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (PERSERO)

· engingat

• f:'"'imbang

4

10. Turn-key(terima jadi) adalah pengadaan barang dan atau jasa mulai dari perencanaan sampai barang dan atau jasa siap dipergunakan / beroperasi.

9. Pengadaan dalam bentuk paket adalah pengadaan barang yang diperoleh dalam bentuk kelompok-kelompok satuan baik dalam satu rangkaian ataupun terpisah yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan pesanan.

8. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku , barang setengah jadi, barang jadi, peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang dan atau jasa.

7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang dan atau jasa.

6. Pejabat pelaksana adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.

5. Pengadaan untuk non proyek dan non investasi adalah pengadaan barang dan atau jasa yang diperlukan untuk kebutuhan bukan proyek dan investasi.

4. Pengadaan untuk investasi adalah pengadaan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam kegiatan investasi

3. Pengadaan untuk proyek adalah pengadaan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam proyek bangunan baru maupun pemeliharaan dan perbaikan kapal dan non kapal.

2. Pengadaan Barang dan atau Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh Perusahaan yang meliputi : Pengadaan Barang, Jasa Pemborongan, Jasa Konsultansi dan jasa lainnya .

1. Perusahaan/pengguna barang dan atau jasa adalah PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero).

Oalam keputusan Direksi yang dimaksud dengan :

PASAL 1 PENGERTIAN ISTILAH

BAB I KETENTUAN UMUM

TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA PT DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (PERSERO).

enetapkan

MEMUTUSKAN :

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per- 05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

em perhati kan

24

a. Kebutuhan barang untuk investasi bukan barang baru harus sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP).

2. Pengadaan Investasi bukan Barang Baru :

c. Mendapatkan persetujuan Direksi dan bila diperlukan persetujuan Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham.

b. Jadual pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa investasi berdasarkan skala prioritas.

a. Kebutuhan barang untuk investasi harus sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) atau yang bersifat darurat.

Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang untuk Investasi : 1. Pengadaan Investasi Barang Baru :

PASAL 18 PENGADAAN UNTUK INVESTASI

2. Proyek Pembangunan Kapal Baru Dan Non Kapal Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau jasa untuk Pembangunan Kapal Baru dan Non Kapal: a. Setelah diterbitkannya Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) dari Direksi. b. Pengadaan barang dan atau jasa harus berpedoman kepada spesifikasi proyek dalam

kontrak. c. Dibuatkan jadual, alokasi barang/jasa dan anggaran proyek. d. Pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan POS (Purchase Order Specification). e. Pengadaan Barang dapat dilakukan dalam bentuk Paket dan Turn Key (terima jadi) f. Dilaksanakan oleh Pejabat pelaksana pengadaan. g. Dalam pelaksanaannya bisa menggunakan cara Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung

atau Pembelian Langsung dengan lebih mengutamakan sinergi dengan BUMN dalam pengadaan barang dan atau jasa yang diperlukan.

1. Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Dan Non Kapal Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau jasa untuk Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal dan Non Kapal : a. Setelah adanya Surat Penunjukan Pemenang dan atau ditandatanganinya kontrak proyek. b. Pengadaan barang dan atau jasa harus berpedoman kepada spesifikasi / Repair List proyek

dalam kontrak. c. Dibuatkan jadual, alokasi barang/jasa dan anggaran proyek. d. Pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan permintaan pengadaan barang dari Bidang

Produksi. e. Pengadaan Barang dapat dilakukan dalam bentuk Paket dan Turn Key (terima jadi) f. Dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan. g. Dalam pelaksanaannya bisa menggunakan cara Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung,

atau Pembelian Langsung dengan lebih mengutamakan sinergi dengan BUMN dalam pengadaan barang dan atau jasa yang diperlukan.

PASAL 17 PENGADAAN UNTUK PROYEK

BABV KATEGORI PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA

35

l~V .. '!.1~~ '"""" 001

' SICS

~

Dengan berlakunya Ketentuan atau Prosedur Pengadaan barang dan atau jasa ini, maka semua ketentuan pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi No : 083/SK/I/DKB/2005 tanggal 3 Agustus 2005 dan Keputusan Direksi No : 054/SK/I/DKB/2006 tanggal 23 Mei 2006 dinyatakan tidak berlaku lagi. Tata Cara Pengadaan Barang dan atau Jasa PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya akan dilakukan evaluasi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PASAL 39 PENUTUP