dok pengadaan rumah ikan

8/12/2019 Dok Pengadaan Rumah Ikan

1/126


2/126

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

D O K U M E N P E N G A D A A ND O K U M E N P E N G A D A A ND O K U M E N P E N G A D A A ND O K U M E N P E N G A D A A N

Nomor:Nomor:Nomor:Nomor: 565/DPK.03/565/DPK.03/565/DPK.03/565/DPK.03/PL.420/IV/2012PL.420/IV/2012PL.420/IV/2012PL.420/IV/2012

Tanggal:Tanggal:Tanggal:Tanggal: 3 April 20123 April 20123 April 20123 April 2012

untukuntukuntukuntuk

PengadaanPengadaanPengadaanPengadaanRumah IkanRumah IkanRumah IkanRumah Ikan

Panitia Pengadaan Barang JasaPanitia Pengadaan Barang JasaPanitia Pengadaan Barang JasaPanitia Pengadaan Barang Jasa:::: Satker Dinas Perikanan dan Kelautan ProvinsiJawa Barat (03)

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa BaratDinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa BaratDinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa BaratDinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

Tahun Anggaran:Tahun Anggaran:Tahun Anggaran:Tahun Anggaran: 2012


3/126

i

Standar Dokumen Pengadaan Secara ElektronikPengadaan Barang

(dengan Pascakualifikasi)

DAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISI

BAB IBAB IBAB IBAB I.... UMUMUMUMUMUMUMUM

BAB IIBAB IIBAB IIBAB II.... PENGUMUMAN PELELANGAPENGUMUMAN PELELANGAPENGUMUMAN PELELANGAPENGUMUMAN PELELANGANNNN [[[[UMUMUMUMUMUMUMUM/SEDERHANA]/SEDERHANA]/SEDERHANA]/SEDERHANA]DENGANDENGANDENGANDENGAN PASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASI

A.A.A.A. UMUMUMUMUMUMUMUM

1. LINGKUP PEKERJAAN

2. SUMBER DANA

3. PESERTA PEMILIHAN

4. LARANGAN KORUPSI,KOLUSI,DAN NEPOTISME (KKN)SERTA PENIPUAN

5. LARANGAN PERTENTANGANKEPENTINGAN

6. PENDAYAGUNAANPRODUKSI DALAM NEGERI

7. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA

B.B.B.B. DOKUMEN PENGADAANDOKUMEN PENGADAANDOKUMEN PENGADAANDOKUMEN PENGADAAN

8. ISI DOKUMEN PENGADAAN

9. BAHASA DOKUMEN PENGADAAN 10. PEMBERIAN PENJELASAN

11. PERUBAHAN DOKUMEN PENGADAAN

12. TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

C.C.C.C. PENYIAPAN DOKUMEN PEPENYIAPAN DOKUMEN PEPENYIAPAN DOKUMEN PEPENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKNAWARAN DAN KUALIFIKNAWARAN DAN KUALIFIKNAWARAN DAN KUALIFIKASIASIASIASI

13. BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

14. BAHASA PENAWARAN

15. DOKUMEN PENAWARAN

16. HARGA PENAWARAN

17. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

18. MASA BERLAKU PENAWARAN DANJANGKA WAKTU PELAKSANAAN

19. PENGISIAN DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

20. PAKTA INTEGRITAS 21.JAMINAN PENAWARAN

22. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

D.D.D.D. PEMASUKANPEMASUKANPEMASUKANPEMASUKAN DOKUMENDOKUMENDOKUMENDOKUMEN PENAWARANPENAWARANPENAWARANPENAWARAN

23. PENYAMPULAN DAN PENANDAAN SAMPUL PENAWARAN

24. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

25. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN

26. PENAWARAN TERLAMBAT

E.E.E.E. PEMBUKAANPEMBUKAANPEMBUKAANPEMBUKAAN DANDANDANDAN EVALUASIEVALUASIEVALUASIEVALUASI PENAWARANPENAWARANPENAWARANPENAWARAN

27. PEMBUKAAN PENAWARAN

28. EVALUASI PENAWARAN

29. EVALUASI KUALIFIKASI

30. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

F.F.F.F. PENETAPANPENETAPANPENETAPANPENETAPAN PEMENANGPEMENANGPEMENANGPEMENANG PELELANGANPELELANGANPELELANGANPELELANGAN

31. PENGUMUMAN PEMENANG

32. SANGGAHAN

33. SANGGAHAN BANDING

G.G.G.G. PENUNJUKAN PEMENANGPENUNJUKAN PEMENANGPENUNJUKAN PEMENANGPENUNJUKAN PEMENANG


4/126

ii



34. PENUNJUKAN PENYEDIA/JASA

35. KERAHASIAAN PROSES

H.H.H.H. PELELANGAN GAGALPELELANGAN GAGALPELELANGAN GAGALPELELANGAN GAGAL

36. PELELANGAN GAGAL

I.I.I.I. SURAT JAMINAN PELAKSSURAT JAMINAN PELAKSSURAT JAMINAN PELAKSSURAT JAMINAN PELAKSANAANANAANANAANANAAN

37. SURATJAMINAN PELAKSANAAN

J.J.J.J. PENANDATANGANAN KONTPENANDATANGANAN KONTPENANDATANGANAN KONTPENANDATANGANAN KONTRAKRAKRAKRAK

38. PENANDATANGANANKONTRAK

BABBABBABBAB IIIIV. LEMBAR DATA PEMILV. LEMBAR DATA PEMILV. LEMBAR DATA PEMILV. LEMBAR DATA PEMILIHANIHANIHANIHAN

A. LINGKUPPEKERJAAN

B. SUMBERDANA

C. METODEPEMILIHAN

D. PESERTAYANGDAPATMENGIKUTI PEMILIHAN

E. PEMBERIANPENJELASANDOKUMENPENGADAAN F. PENINJAUANLAPANGAN[APABILA DIPERLUKAN]

G. DOKUMENPENAWARAN

H. MATAUANGPENAWARAN DANCARAPEMBAYARAN

I. MASABERLAKUNYAPENAWARAN

J. JAMINANPENAWARAN

K. JADWALPEMASUKANDOKUMENPENAWARAN

L. BATASAKHIRWAKTUPENYAMPAIANPENAWARAN

M. PEMBUKAANPENAWARAN

N. EVALUASI PENAWARAN

O. [AMBANG BATASTEKNIS]

P. SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDINGDANPENGADUAN

Q. JAMINAN SANGGAHAN BANDING

R. JAMINAN PELAKSANAAN S. JAMINAN UANGMUKA

BAB V. LEMBAB V. LEMBAB V. LEMBAB V. LEMBAR DATABAR DATABAR DATABAR DATA KUALIFIKASIKUALIFIKASIKUALIFIKASIKUALIFIKASI (LDK)(LDK)(LDK)(LDK)

BAB VBAB VBAB VBAB VIIII BENTUK DOKUMEN PENAWBENTUK DOKUMEN PENAWBENTUK DOKUMEN PENAWBENTUK DOKUMEN PENAWARANARANARANARAN

A. BENTUKSURATPENAWARAN

B. BENTUKSURATKUASA

C. BENTUKPERJANJIANKEMITRAANUNTUKKERJASAMAOPERASI(KSO)

D. BENTUKDOKUMENPENAWARANTEKNIS E. BENTUKFORMULIRREKAPITULASIPERHITUNGANTINGKATKOMPONENDALAM

NEGERI(TKDN)

F. BENTUKJAMINANPENAWARANDARI BANK

G. BENTUKJAMINANPENAWARAN DARIASURANSI/PERUSAHAANPENJAMINAN

H. PAKTAINTEGRITAS I. FORMULIRISIANKUALIFIKASI

BAB VII. PETUNJUK PEBAB VII. PETUNJUK PEBAB VII. PETUNJUK PEBAB VII. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISINGISIAN FORMULIR ISINGISIAN FORMULIR ISINGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASIAN KUALIFIKASIAN KUALIFIKASIAN KUALIFIKASI

BAB VBAB VBAB VBAB VIIIIII. TATA CARII. TATA CARII. TATA CARII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKAA EVALUASI KUALIFIKAA EVALUASI KUALIFIKAA EVALUASI KUALIFIKASISISISI

BABBABBABBAB IXIXIXIX. BENTUK KONTRAK. BENTUK KONTRAK. BENTUK KONTRAK. BENTUK KONTRAK

A. BENTUKSURATPERJANJIAN

B. BENTUKSURATPERINTAHKERJA(SPK)


5/126

iii



BABBABBABBAB XXXX.... SYARATSYARATSYARATSYARAT----SYARAT UMUM KONTRAKSYARAT UMUM KONTRAKSYARAT UMUM KONTRAKSYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)(SSUK)(SSUK)(SSUK)

A. KETENTUAN UMUMA. KETENTUAN UMUMA. KETENTUAN UMUMA. KETENTUAN UMUM

1. DEFINISI

2. PENERAPAN

3. BAHASA DAN HUKUM

4. LARANGAN KORUPSI,KOLUSI,DAN NEPOTISME (KKN)SERTA PENIPUAN

5. ASAL BARANG

6. KORESPONDENSI

7. WAKIL SAH PARA PIHAK

8. PEMBUKUAN

9. PERPAJAKAN

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

11. PENGABAIAN

12. PENYEDIA MANDIRI

13. KEMITRAAN

14. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

B.B.B.B. PELAKSANAAN PENGADAAPELAKSANAAN PENGADAAPELAKSANAAN PENGADAAPELAKSANAAN PENGADAAN, SN, SN, SN, SERAH TERIMA, AMANDEMERAH TERIMA, AMANDEMERAH TERIMA, AMANDEMERAH TERIMA, AMANDEMEN DAN PEMUTUSANEN DAN PEMUTUSANEN DAN PEMUTUSANEN DAN PEMUTUSANKONTRAKKONTRAKKONTRAKKONTRAK

15.JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

16. SURAT PESANAN

17. PROGRAM MUTU

18. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK

B.1PELAKSANAAN PENGADAAN

19. LINGKUP PEKERJAAN

20. STANDAR

21. PEMERIKSAAN BERSAMA

22. INSPEKSI PABRIKASI

23. PENGEPAKAN

24. PENGIRIMAN 25. ASURANSI

26. TRANSPORTASI

27. RISIKO

28. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

29. UJI COBA

30. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

31. SERAH TERIMA BARANG

32. INCOTERMS

B.2GARANSI DAN LAYANAN TAMBAHAN

33.JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

34. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN

35. LAYANAN TAMBAHAN

B.3.PERUBAHAN KONTRAK

36. PERUBAHAN KONTRAK 37. PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN

38. PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

B.4.KEADAAN KAHAR

39. PENGERTIAN

40. BUKAN CIDERAJANJI

41. PERPANJANGAN WAKTU

42. PEMBAYARAN


6/126

iv



B.5.PEMUTUSAN DAN PENGHENTIAN

43. PEMUTUSAN OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

44. PEMUTUSAN OLEH PENYEDIA

45. PENGHENTIAN KONTRAK

46. PEMBAYARAN SETELAH PENGHENTIAN/PEMUTUSAN

C.C.C.C. HAK DAN KEWAJIBAN KEHAK DAN KEWAJIBAN KEHAK DAN KEWAJIBAN KEHAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIAWAJIBAN PENYEDIAWAJIBAN PENYEDIAWAJIBAN PENYEDIA

47. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

48. TANGGUNG JAWAB

49. PENGGUNAAN DOKUMEN-DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI

50. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

51. PENANGGUNGAN

52. TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK

53. USAHA MIKRO,USAHA KECIL DAN KOPERASI KECIL

54. KERJASAMA ANTARA PENYEDIA DAN SUB PENYEDIA

55. DENDA

56.JAMINAN

57. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

D.D.D.D. HAK DAN KEWAJIBAN PEHAK DAN KEWAJIBAN PEHAK DAN KEWAJIBAN PEHAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMJABAT PEMBUAT KOMITMJABAT PEMBUAT KOMITMJABAT PEMBUAT KOMITMENENENEN

58. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

59. FASILITAS

60. PEMBAYARAN

61. PERISTIWA KOMPENSASI

62. HARGA KONTRAK

63. PENANGGUHAN 64. PENYESUAIAN HARGA (UNTUK KONTRAK HARGA SATUAN ATAU KONTRAK GABUNGAN HARGA SATUAN

DAN LUMP SUM)

65. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

EEEE. PENYELESAIAN PERSE. PENYELESAIAN PERSE. PENYELESAIAN PERSE. PENYELESAIAN PERSELISIHANLISIHANLISIHANLISIHAN

66. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

67. ITIKAD BAIK

BAB XIBAB XIBAB XIBAB XIIIII.... SPESIFIKASISPESIFIKASISPESIFIKASISPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBARTEKNIS DAN GAMBARTEKNIS DAN GAMBARTEKNIS DAN GAMBAR

BABBABBABBAB XIXIXIXIIIIII. DAFTAR KUANTITASI. DAFTAR KUANTITASI. DAFTAR KUANTITASI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGADAN HARGADAN HARGADAN HARGA

BAB XIV. BENTUK DOKBAB XIV. BENTUK DOKBAB XIV. BENTUK DOKBAB XIV. BENTUK DOKUMEN LAINUMEN LAINUMEN LAINUMEN LAIN

A. BENTUK SURATPENUNJUKANPENYEDIA/JASA(SPPBJ)

B. BENTUK SURATPESANAN

C. BENTUKJAMINANSANGGAHANBANDINGDARIBANK

D. BENTUKJAMINANPELAKSANAANDARIBANK

E. BENTUKJAMINANPELAKSANAANDARIASURANSI/PERUSAHAANPENJAMINAN

F. BENTUKJAMINANUANGMUKADARIBANK

G. BENTUKJAMINANUANGMUKADARIASURANSI/PERUSAHAANPENJAMINAN


7/126

1



BAB IBAB IBAB IBAB I.... UMUMUMUMUMUMUMUM

BAB I UMUMBAB I UMUMBAB I UMUMBAB I UMUM

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagaiberikut:

- BarangBarangBarangBarang : setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,bergerak maupun tidak bergerak, yang dapatdiperdagangkan, dipakai, dipergunakan ataudimanfaatkan oleh Pengguna Barang

- HPSHPSHPSHPS : Harga Perkiraan Sendiri

- HEAHEAHEAHEA : Harga Evaluasi Akhir;

- KemitraanKemitraanKemitraanKemitraan////Kerja SamaKerja SamaKerja SamaKerja SamaOperasi (KSO)Operasi (KSO)Operasi (KSO)Operasi (KSO) : kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing

pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawabyang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

- LDPLDPLDPLDP : Lembar Data Pemilihan

- LDKLDKLDKLDK : Lembar Data Kualifikasi

- PanitiaPanitiaPanitiaPanitia Pengadaan Barang JasaPengadaan Barang JasaPengadaan Barang JasaPengadaan Barang Jasa : Panitia yang berfungsi untukmelaksanakan Pengadaan Barang/Jasa

- PPKPPKPPKPPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertang-gung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- SPPBJSPPBJSPPBJSPPBJ :::: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

- SPSPSPSP : Surat Pesanan

- TKDNTKDNTKDNTKDN : Tingkat Komponen Dalam Negeri.

- BAPLBAPLBAPLBAPL : Berita Acara Penjelasan Lanjutan.

- LPSELPSELPSELPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerjaK/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistempelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.


8/126

2



- Aplikasi SPSEAplikasi SPSEAplikasi SPSEAplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan SecaraElektronik (SPSE) berbasis webyang terpasang di serverLPSE yang dapat diakses melalui websiteLPSE.

C. Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumberpendanaan yang tercantum dalam LDP.


9/126

3



BAB IIBAB IIBAB IIBAB II.... PENGUMUMANPENGUMUMANPENGUMUMANPENGUMUMAN PELELANGANPELELANGANPELELANGANPELELANGAN UMUMUMUMUMUMUMUM DENGANDENGANDENGANDENGAN PASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTANSATKER DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI

JAWA BARAT (03) TAHUN ANGGARAN 2012

Jl. Wastukencana No. 17 Telp. 022-4203471 Bandung

PENGUMUMAN PPENGUMUMAN PPENGUMUMAN PPENGUMUMAN PELELANGANELELANGANELELANGANELELANGAN UMUMUMUMUMUMUMUMDENGANDENGANDENGANDENGAN PASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASI

Nomor: 572/DPK.03/PL.420/IV/2012

Panitia Pengadaan Barang Jasa Satker Dinas Perikanan dan Kelautan ProvinsiJawa Barat (03) pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Baratakanmelaksanakan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi secara elektronikuntuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut:

1. Paket PekerjaanPaket PekerjaanPaket PekerjaanPaket PekerjaanNama paket pekerjaan : Pengadaan Rumah IkanLingkup pekerjaan : Dapat dilihat pada Bab IV Lembar Data

PemilihanNilai total HPS : Rp 794.495.400,- (Tujuh ratus sembilan puluh

empat juta empat ratus sembilan puluh lima

ribu empat ratus rupiah)Sumber pendanaan : APBN TP Tahun Anggaran 2012

2. Persyaratan PesertaPersyaratan PesertaPersyaratan PesertaPersyaratan PesertaPaket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada LayananPengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) dan memenuhi persyaratan yaitu : SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Golongan Usaha Kecil dari Instansi yangberwenang dan masih berlaku, sesuai dengan :

- Kegiatan Usaha : Perdagangan/Pemasok Barang;- Sub bidang : Peralatan Perikanan.

3.3.3.3.Pelaksanaan PengadaanPelaksanaan PengadaanPelaksanaan PengadaanPelaksanaan PengadaanPengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasiSistem Pengadaan Secara Elektronik ( SPSE ) pada alamat website LPSE :[http://www.lpse.jabarprov.go.id]


10/126

4



4.Jadwal PelaksanaanJadwal PelaksanaanJadwal PelaksanaanJadwal Pelaksanaan PengadaanPengadaanPengadaanPengadaanDapat dilihat pada websiteLPSE

5.Dokumen Pengadaan diambil dalam bentuk softcopymelalui aplikasi SPSE.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bandung, 6 April 2012Panitia Pengadaan Barang/JasaSatker Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03)


11/126

5



BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTBAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTBAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTBAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTAAAA (IKP(IKP(IKP(IKP))))

A.A.A.A. UMUMUMUMUMUMUMUM

1.1.1.1. LingkupLingkupLingkupLingkupPekerjaanPekerjaanPekerjaanPekerjaan

1.1 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03)mengumumkan kepada para peserta untukmenyampaikan penawaran atas paket pekerjaanpengadaan barang yang tercantum dalam LDP.

1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan ditentukandalam LDP.

1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untukmenyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yangditentukan dalam LDP, berdasarkan Syarat-SyaratUmum dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak denganmutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuaikontrak.

2.2.2.2. Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yangtercantum dalam LDP.

3.3.3.3. PesertaPesertaPesertaPesertaPemilihanPemilihanPemilihanPemilihan

3.1 Pengadaan Barang ini terbuka dan dapat diikutioleh semua peserta pengadaan yang berbentukbadan usaha, kemitraan atau perorangan yangmemenuhi kualifikasi.

3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukankemitraan, baik dengan perusahaan nasionalmaupun asing maka peserta harus memilikiperjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yangmemuat persentase kemitraan/KSO danperusahaan yang mewakili kemitraan/ KSOtersebut.

3.3 Peserta kemitraan/ KSO dilarang untuk mengubahperjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan.

4.4.4.4. LaranganLaranganLaranganLarangan

Korupsi, Kolusi,Korupsi, Kolusi,Korupsi, Kolusi,Korupsi, Kolusi,dan Nepotismedan Nepotismedan Nepotismedan Nepotisme(KKN) serta(KKN) serta(KKN) serta(KKN) sertaPenipuanPenipuanPenipuanPenipuan

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan

ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaandengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi anggota Panitia

Pengadaan Barang/Jasa Satker Dinas Perikanandan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03) dalambentuk dan cara apapun, untuk memenuhikeinginan peserta yang bertentangan denganDokumen Pengadaan, dan/atau peraturanperundang-undangan;


12/126

6



b. melakukan persekongkolan dengan peserta lainuntuk mengatur hasil pelelangan sehinggamengurangi/menghambat/memperkecil/me-

niadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan pihak lain;c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen

dan/atau keterangan lain yang tidak benaruntuk memenuhi persyaratan dalam DokumenPengadaan ini.

4.2 Peserta yang menurut penilaian Panitia PengadaanBarang/Jasa Satker Dinas Perikanan dan KelautanProvinsi Jawa Barat (03) terbukti melakukantindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1dikenakan sanksi sebagai berikut:a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari

proses pelelangan atau pembatalan penetapanpemenang;b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. gugatan secara perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak

berwenang.

4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh PanitiaPengadaan Barang/Jasa Satker Dinas Perikanan danKelautan Provinsi Jawa Barat (03) kepada PA/KPA.

5.5.5.5. LaranganLaranganLaranganLaranganPertPertPertPertentanganentanganentanganentangan

KepentinganKepentinganKepentinganKepentingan

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi danperannya dilarang memiliki/melakukan peran

ganda atau terafiliasi.

5.2 Peran ganda sebagaimana dimaksud pada angka5.1. antara lain meliputi:

a. seorang anggota Direksi atau DewanKomisaris suatu Badan Usaha dilarangmerangkap sebagai anggota Direksi atauDewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya

yang menjadi peserta pada Pelelangan yangsama.

b. pengurus koperasi pegawai dalam suatuK/L/D/I atau anak perusahaan padaBUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan danbersaing dengan perusahaan lainnya,merangkap sebagai anggota Panitia PengadaanBarang/Jasa Satker Dinas Perikanan danKelautan Provinsi Jawa Barat (03) atau pejabat

yang berwenang menetapkan pemenangPelelangan.


13/126

7



5.3 Afiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 5.1.adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta,

maupun antara peserta dengan PPK dan/atauanggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa SatkerDinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat(03) yang antara lain meliputi:

a. hubungan keluarga karena perkawinan danketurunan sampai dengan derajat kedua, baiksecara horizontal maupun vertikal;

b. PPK dan/atau anggota Panitia PengadaanBarang/Jasa Satker Dinas Perikanan danKelautan Provinsi Jawa Barat (03), baiklangsung maupun tidak langsungmengendalikan atau menjalankan perusahaan

peserta;c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang

dikendalikan, baik langsung maupun tidaklangsung oleh pihak yang sama yaitu lebihdari 50% (lima puluh perseratus) pemegangsaham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

5.4 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecualicuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6.6.6.6. PendayagunaanPendayagunaanPendayagunaanPendayagunaanProduksi DalamProduksi DalamProduksi DalamProduksi Dalam

NegeriNegeriNegeriNegeri

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikanpenawaran yang mengutamakan barang produksi

dalam negeri.6.2 Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian ataukomponen dalam negeri dan bagian ataukomponen yang masih harus diimpor, dilakukandengan ketentuan:a. pemilahan atau pembagian komponen harus

benar-benar mencerminkan bagian ataukomponen yang telah dapat diproduksi didalam negeri dan bagian atau komponen yangmasih harus diimpor;

b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujiandan lainnya sedapat mungkin dilakukan didalam negeri;

c. peserta diwajibkan membuat daftar Barangyang diimpor yang dilengkapi denganspesifikasi teknis, jumlah dan harga yangdilampirkan pada Dokumen Penawaran.

d. semaksimal mungkin menggunakan jasapelayanan yang ada di dalam negeri, seperti

jasa asuransi, angkutan, ekspedisi perbankan,dan pemeliharaan;


14/126

8



6.3 Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal:a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di

dalam negeri;

b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi didalam negeri belum memenuhi persyaratan;dan/atau

c. volume produksi dalam negeri tidak mampumemenuhi kebutuhan.

6.4 [Atas penggunaan produksi dalam negeri,penawaran peserta diberikan preferensi hargauntuk pekerjaan diatas Rp. 5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah) dan TKDN diatas 25 %(dua puluhlima perseratus).]

7.7.7.7. SatuSatuSatuSatu PenawaranPenawaranPenawaranPenawaranTiap PesertaTiap PesertaTiap PesertaTiap Peserta

7.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupunsebagai anggota kemitraan hanya boleh

memasukkan satu penawaran untuk satu paketpekerjaan.

7.2 Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraandilarang menjadi peserta baik secara sendirimaupun sebagai anggota kemitraan yang lain padapaket pekerjaan yang sama.

B.B.B.B. DOKUMEN PENGADAANDOKUMEN PENGADAANDOKUMEN PENGADAANDOKUMEN PENGADAAN

8.8.8.8. IsiIsiIsiIsi DokumenDokumenDokumenDokumenPengadaanPengadaanPengadaanPengadaan

8.1 Dokumen pengadaan terdiri atas DokumenPemilihan dan Dokumen Kualifikasi;

8.2 Dokumen Pemilihan meliputi:a. Umumb. Pengumuman Pelelangan;c. Instruksi Kepada Peserta;d. Lembar Data Pemilihan;e. Bentuk Dokumen Penawaran:

1) Surat Penawaran;2) Bentuk Surat perjanjian Kemitraan/Kerja

Sama Operasi (KSO);3) Dokumen Penawaran Teknis;4) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN;5) Jaminan Penawaran;

f. Bentuk Surat Perjanjian;g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;h. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;i. Spesifikasi Teknis dan Gambar;

j. [Daftar Kuantitas dan Harga, apabiladipersyaratkan];

k. Bentuk Dokumen lain:1) Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ);2) Surat Pesanan (SP)


15/126

9



3)Jaminan Sanggahan Banding4)Jaminan Pelaksanaan;5)Jaminan Uang Muka;

8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:a. Lembar Data Kualifikasi;b. Pakta Integritas;c. Formulir Isian Kualifikasi;d. tata cara evaluasi kualifikasi;

8.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isiDokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikanDokumen Penawaran yang tidak memenuhipersyaratan yang ditetapkan dalam DokumenPengadaan ini sepenuhnya merupakan risikopeserta.

9.9.9.9. BahasaBahasaBahasaBahasaDokumenDokumenDokumenDokumenPengadaanPengadaanPengadaanPengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensidalam proses pengadaan menggunakan BahasaIndonesia.

10.10.10.10.PemberianPemberianPemberianPemberianPenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasan

10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara onlinemelalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasiSPSE.

10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberianpenjelasan tidak dapat dijadikan dasar untukmenolak/menggugurkan penawaran.

10.3 Apabila dipandang perlu, Panitia PengadaanBarang/Jasa Satker Dinas Perikanan dan KelautanProvinsi Jawa Barat (03) melalui Aanwijzer atautim teknis yang ditunjuk, dapat memberikanpenjelasan lanjutan dengan cara melakukanpeninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapanganditanggung oleh peserta.

10.4 Dalam pemberian penjelasan, Panitia PengadaanBarang/Jasa Satker Dinas Perikanan dan KelautanProvinsi Jawa Barat (03) tidak diwajibkanmemberikan penjelasan mengenai DokumenPengadaan, namun cukup memberikan

kesempatan kepada peserta untuk menyampaikanpertanyaan.

10.5 Seluruh pertanyaan dari peserta dan jawaban dariPanitia Pengadaan Barang/Jasa Satker DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03)dimuat dalam aplikasi SPSE. Jika dilaksanakanpeninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara


16/126

10



Penjelasan Lanjutan (BAPL) yang diunggah dalamwebsite LPSE dan dapat dilihat melalui aplikasiSPSE.

10.6 Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atauperubahan penting yang perlu ditampung, makaPanitia Pengadaan Barang/Jasa Satker DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03)menuangkan ke dalam Adendum DokumenPengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkandari Dokumen Pengadaan.

10.7 Perubahan rancangan kontrak dan spesifikasiteknis, gambar dan/atau nilai HPS harusmendapatkan persetujuan PPK sebelumdituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan

10.8 Apabila ketentuan baru atau perubahan pentingtersebut tidak dituangkan dalam AdendumDokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atauperubahan tersebut dianggap tidak ada danketentuan yang berlaku adalah DokumenPengadaan awal.

10.9 Peserta diberitahu secara elektronik oleh PanitiaPengadaan Barang/Jasa Satker Dinas Perikanandan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03) untukmengunduh Adendum Dokumen Pengadaan yangdiunggah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat(03) pada aplikasi SPSE.

11.11.11.11.PerubaPerubaPerubaPerubahanhanhanhanDokumenDokumenDokumenDokumenPengadaanPengadaanPengadaanPengadaan

11.1 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batasakhir waktu pemasukan penawaran, PanitiaPengadaan Barang/Jasa Satker Dinas Perikanandan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03) dapatmenetapkan Adendum Dokumen Pengadaanberdasarkan informasi baru yang mempengaruhisubstansi Dokumen Pengadaan.

11.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari DokumenPengadaan.

11.3 Peserta diberitahu secara elektronik oleh PanitiaPengadaan Barang/Jasa Satker Dinas Perikanandan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03) untukmengunduh Adendum Dokumen Pengadaan yangdiunggah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker


17/126

11



Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat(03) pada aplikasi SPSE.

11.4 Adendum Dokumen Pengadaan paling lambatdiumumkan 2 (dua) hari sebelum batas akhirpemasukan penawaran. Apabila AdendumDokumen Pengadaan dilakukan kurang dari 2(dua) hari sebelum batas akhir pemasukanpenawaran, maka Panitia Pengadaan Barang/JasaSatker Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Jawa Barat (03) wajib mengundurkan batas akhirpemasukan penawaran..

12.12.12.12.PerubahanPerubahanPerubahanPerubahanWaktuWaktuWaktuWaktu

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker Dinas Perikanandan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03) dapat melakukanperubahan waktu pada setiap tahapan lelang dengan

menyertakan alasan perubahan.

C.C.C.C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASIPENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASIPENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASIPENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

13.13.13.13.BiayaBiayaBiayaBiaya dalamdalamdalamdalamPenyiapanPenyiapanPenyiapanPenyiapanPenawaranPenawaranPenawaranPenawarandan Kualifikasidan Kualifikasidan Kualifikasidan Kualifikasi

13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapandan penyampaian penawaran.

13.2 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03)tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yangditanggung oleh peserta.

14.14.14.14.BahasaBahasaBahasaBahasa

PenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

14.1 Semua Dokumen Penawaran dan Dokumen Isian

Kualifikasi harus menggunakan Bahasa Indonesia.

14.2 Dokumen penunjang yang terkait denganDokumen Penawaran dapat menggunakan BahasaIndonesia atau bahasa asing.

14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perludisertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalamhal terjadi perbedaan penafsiran, maka yangberlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

15.15.15.15.DokumenDokumenDokumenDokumenPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

Dokumen Penawaran meliputi:a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:

1) tanggal;2) masa berlaku penawaran;3) harga penawaran;4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

b. hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran asli;c. daftar kuantitas dan harga, apabila dipersyaratkan;d. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi

(apabila ada);


18/126

12



e. dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan

berdasarkan contoh, brosur dan gambar-

gambar;2) jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang;3) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan

tercantum dengan lengkap dan jelas (apabiladipersyaratkan);

4) jaminan purnajual (apabila dipersyaratkan);5) asuransi (apabila dipersyaratkan);6) tenaga teknis (apabila dipersyaratkan); dan7) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.

f. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;g. dokumen isian kualifikasi; danh. dokumen lain yang dipersyaratkan.

16.16.16.16.HargaHargaHargaHargaPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran 16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angkadan huruf.

16.2 Untuk kontrak harga satuan serta kontrakgabungan harga satuan dan lump sum, pesertamencantumkan harga satuan dan harga total untuktiap mata pembayaran/pekerjaan dalam DaftarKuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nolatau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalammata pembayaran tersebut dianggap telah termasukdalam harga satuan pekerjaan yang lain danpekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.

[untuk kontrak lump sum, apabila dipersyaratkan,peserta mencantumkan harga satuan untuk tiapmata pembayaran/pekerjaan dalam DaftarKuantitas dan Harga].

16.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak,bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah sertabiaya asuransi yang harus dibayar oleh penyediauntuk pelaksanaan pengadaan barang inidiperhitungkan dalam total harga penawaran.

16.4 [untuk Kontrak yang masa pelaksanaannya lebihdari 12 (dua belas) bulan, Penyesuaian harga

diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak].

17.17.17.17.Mata UangMata UangMata UangMata UangPenawaranPenawaranPenawaranPenawarandan Caradan Caradan Caradan CaraPembayaranPembayaranPembayaranPembayaran

17.1 Semua harga dalam penawaran harus dalambentuk mata uang sesuai yang tercantum dalamLDP.

17.2 Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang


19/126

13



ini dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkandalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-SyaratUmum/Khusus Kontrak.

18.18.18.18.MasaMasaMasaMasa BerlakuBerlakuBerlakuBerlakuPenawaranPenawaranPenawaranPenawarandan Jangkadan Jangkadan Jangkadan JangkaWaktuWaktuWaktuWaktuPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaan

18.1 Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuandalam LDP.

18.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan,sebelum akhir masa berlakunya penawaran, PanitiaPengadaan Barang/Jasa Satker Dinas Perikanan danKelautan Provinsi Jawa Barat (03) dapat memintakepada seluruh peserta secara elektronik untukmemperpanjang masa berlakunya penawarantersebut dalam jangka waktu tertentu.

18.3 Peserta dapat :

a. menyetujui permintaan tersebut tanpamengubah penawaran;b. menolak permintaan tersebut dan dapat

mengundurkan diri secara tertulis dengantidak dikenakan sanksi.

18.4Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan tidak melebihi jangka waktu yangditetapkan dalam LDP.

19.19.19.19.PengisianPengisianPengisianPengisianDokumenDokumenDokumenDokumen IsianIsianIsianIsianKualifikasiKualifikasiKualifikasiKualifikasi

19.1 Peserta berkewajiban untuk menyetujui PaktaIntegritas dan mengisi Isian Data Kualifikasi dalamaplikasi SPSE.

19.2 Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggaptelah disetujui dan ditandatangani oleh pesertapengadaan.

20.20.20.20.PaktaPaktaPaktaPaktaIntegritasIntegritasIntegritasIntegritas

20.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dantidak melakukan dan akan melaporkan terjadinyakolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

20.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang padasuatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, makapeserta dianggap telah menandatangani PaktaIntegritas.

20.3 Dalam hal penyedia melakukan kemitraan/KSOmaka Pakta Integritas ditandatangani oleh seluruhperusahaan yang bermitra dan dimasukkan dalamdokumen penawaran (*.rhs).

20.4 Pakta integritas sebagaimana dimaksud angka 20.3disampaikan dengan cara dipindai (scan).


20/126

14



21.21.21.21.JaminanJaminanJaminanJaminanPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

21.1 Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalammata uang penawaran sesuai yang tercantum

dalam LDP.

21.2 Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagaiberikut:a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan

penjaminan atau perusahaan asuransi yangmempunyai program asuransi kerugian(suretyship) sebagaimana ditetapkan olehMenteri Keuangan;

b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggalterakhir pemasukan penawaran dan masaberlakunya tidak kurang dari waktu yangditetapkan dalam LDP;

c. nama peserta sama dengan nama yangtercantum dalam Jaminan Penawaran;d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang

dari nilai nominal yang ditetapkan dalam LDP;e. besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan

dalam angka dan huruf;f. nama Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi JawaBarat (03) yang menerima Jaminan Penawaransama dengan nama Panitia PengadaanBarang/Jasa Satker Dinas Perikanan danKelautan Provinsi Jawa Barat (03) yangmengadakan pelelangan;

g. paket pekerjaan yang dijamin sama denganpaket pekerjaan yang dilelangkan;

h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkantanpa syarat (unconditional) sebesar nilai

Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja, setelah surat pernyataanwanprestasi dari Panitia PengadaanBarang/Jasa Satker Dinas Perikanan danKelautan Provinsi Jawa Barat (03) diterima olehPenerbit Jaminan;

i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaankemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harusditulis atas nama perusahaan kemitraan.

21.3Jaminan Penawaran asli disampaikan melalui postercatat/jasa pengiriman kepada Panitia PengadaanBarang/Jasa Satker Dinas Perikanan dan KelautanProvinsi Jawa Barat (03) dan sudah harus diterimasebelum batas akhir pemasukan penawaran.


21/126

15



21.4Jaminan Penawaran dari pemenang lelang akandikembalikan setelah pemenang lelangmenyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

21.5Jaminan Penawaran dari peserta yang tidakditetapkan sebagai pemenang lelang akandikembalikan setelah pengumuman pemenanglelang.

21.6Jaminan penawaran akan disita apabila:a. peserta terlibat KKN;b. calon pemenang dan calon pemenang

cadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambahnilai jaminan pelaksanaan dalam hal hargapenawarannya dibawah 80% HPS;

c. calon pemenang dan calon pemenang 1 dan

2 tidak hadir dalam klarifikasi dan/atauverifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidakdapat diterima; atau

d. calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 mengundurkan diri denganalasan yang tidak dapat diterima atau gagaltanda tangan kontrak.

22.22.22.22.BentukBentukBentukBentukDokumenDokumenDokumenDokumenPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

Dokumen Penawaran disampaikan dalam bentuk softcopyberupa fileyang telah dienkripsi.

D.D.D.D. PEMASUKANPEMASUKANPEMASUKANPEMASUKAN DOKUMENDOKUMENDOKUMENDOKUMEN PENAWARANPENAWARANPENAWARANPENAWARAN

23.23.23.23.PenyampulaPenyampulaPenyampulaPenyampulannnndan Penandaandan Penandaandan Penandaandan PenandaanSampulSampulSampulSampulPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

23.1 Penyampulan Dokumen Penawaran denganmenggunakan metode 1 (satu) file.

23.2 Dokumen penawaran terdiri dari:a. Penawaran administrasi;b. Penawaran teknis;c. Penawaran harga; dand. Dokumen Isian Kualifikasi.

23.3 File disandikan dengan Aplikasi PengamanDokumen (APENDO).

23.4 Peserta wajib mengetahui dan mengikutiketentuan penggunaan APENDO yang tersediapada aplikasi APENDO.

24.24.24.24.PenyampaianPenyampaianPenyampaianPenyampaianDokumenDokumenDokumenDokumen

24.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawarankepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker


22/126

16



PenawaranPenawaranPenawaranPenawaran Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat(03) dengan ketentuan:a. Pertama-tama, mengirimkan dokumen isian

kualifikasi melalui aplikasi SPSE;b. Dilanjutkan dengan mengunggah filepenawaran terenkripsi (*.rhs) hanya melaluiaplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.

24.2 Peserta dapat mengirim dokumen isian kualifikasidan mengunggah file penawaran secara berulangsebelum batas akhir waktu pemasukan DokumenPenawaran. Dokumen isian kualifikasi dan filepenawaran terakhir akan menggantikan dokumenisian kualifikasi dan file penawaran yang telahterkirim sebelumnya.

25.25.25.25.Batas AkhirBatas AkhirBatas AkhirBatas AkhirWaktuWaktuWaktuWaktuPemasukanPemasukanPemasukanPemasukanPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

25.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronikmelalui aplikasi SPSE kepada Panitia PengadaanBarang/Jasa Satker Dinas Perikanan dan KelautanProvinsi Jawa Barat (03) paling lambat padawaktu yang ditentukan oleh Panitia PengadaanBarang/Jasa Satker Dinas Perikanan dan KelautanProvinsi Jawa Barat (03).

25.2 Setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran,aplikasi SPSE akan menolak setiap filepenawaran

yang dikirim.

E.E.E.E. PEMBUKAANPEMBUKAANPEMBUKAANPEMBUKAAN DANDANDANDAN EVALUASIEVALUASIEVALUASIEVALUASI PENAWARANPENAWARANPENAWARANPENAWARAN

26.26.26.26.PembukaanPembukaanPembukaanPembukaanPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

26.1 Pada tahap pembukaan penawaran, PanitiaPengadaan Barang/Jasa Satker Dinas Perikanandan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03)mengunduh dan melakukan dekripsi filepenawaran dengan menggunakan APENDOsesuai waktu yang telah ditetapkan.

26.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapatdibuka (didekripsi), Panitia PengadaanBarang/Jasa Satker Dinas Perikanan dan

Kelautan Provinsi Jawa Barat (03)menyampaikan filepenawaran tersebut kepadaLPSE untuk mendapat keterangan bahwa file

yang bersangkutan tidak dapat dibuka.Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/JasaSatker Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Jawa Barat (03) menetapkan penawaran tidakmemenuhi syarat. Apabila dapat dibuka, maka


23/126

17



Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat(03) akan melanjutkan proses atas penawaran

yang bersangkutan.

26.3 Penawaran masuk adalah dokumen penawaranyang berhasil dibuka dan lengkap sebagaimanadalam angka 15.

26.4 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3(tiga) maka pelelangan dinyatakan gagal.

26.5 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat(03) tidak boleh menggugurkan penawaranpada waktu pembukaan penawaran kecuali

untuk file penawaran yang sudah dipastikantidak dapat dibuka berdasarkan keteranganLPSE.

27.27.27.27.EvaluasiEvaluasiEvaluasiEvaluasiPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

27.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metodeevaluasi sistem gugur.

27.2 [Sebelum evaluasi penawaran, untuk kontrakharga satuan atau kontrak gabungan hargasatuan dan lump sum dilakukan koreksiaritmatik dengan ketentuan:a. volume pekerjaan yang tercantum dalam

daftar kuantitas dan harga disesuaikandengan yang tercantum dalam DokumenPengadaan;

b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalianantara volume dengan harga satuan

pekerjaan maka dilakukan pembetulan,dengan ketentuan harga satuan pekerjaan

yang ditawarkan tidak boleh diubah; danc.jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan

dianggap sudah termasuk dalam harga satuanpekerjaan yang lain dan harga satuan padadaftar kuantitas dan harga tetap dibiarkankosong.]

27.3 [Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilaipenawaran sehingga urutan peringkat dapatmenjadi lebih tinggi atau lebih rendah dariurutan peringkat semula.]

[Koreksi aritmatik untuk penawaran kontraklump sump yang melampirkan daftar kuantitas


24/126

18



dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikanvolume pekerjaan yang tercantum dalam daftarkuantitas dan harga dengan yang tercantum

dalam Dokumen Pengadaan tanpa mengubahnilai penawaran.]

27.4 [Penawaran setelah koreksi aritmatik yangmelebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.]

27.5 [Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, PanitiaPengadaan Barang/Jasa Satker Dinas Perikanandan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03) menyusunurutan dari penawaran terendah.]

27.6 [Hasil koreksi aritmatik diumumkan melaluiwebsite sebagaimana yang tercantum dalam

LDP.]

27.7 Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugurdilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/JasaSatker Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Jawa Barat (03) untuk mendapatkan 3 (tiga)penawaran yang memenuhi syarat yang dimulaidengan penawaran terendah setelah koreksiaritmatik.

Apabila setelah koreksi aritmatik terdapatkurang dari 3 (tiga) penawar yang menawarharga kurang dari HPS maka proses lelang tetap

dilanjutkan dengan melakukan evaluasipenawaran harga.

27.8 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03)melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:

a. evaluasi administrasi;b. evaluasi teknis; danc. evaluasi harga;

27.9 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasisebagai berikut:a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker Dinas

Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat(03) dilarang menambah, mengurangi,mengganti, dan/atau mengubah isi DokumenPengadaan ini

b. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat(03) dan/atau peserta dilarang menambah,mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah


25/126

19



isi Dokumen Penawaran;c. penawaran yang memenuhi syarat adalah

penawaran yang sesuai dengan ketentuan,

syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yangditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini,tanpa ada penyimpangan yang bersifatpenting/pokok atau penawaran bersyarat;

d. penyimpangan yang bersifat penting/pokokatau penawaran bersyarat adalah:1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan

ini yang mempengaruhi lingkup, kualitasdan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2) penawaran dari peserta denganpersyaratan tambahan yang akanmenimbulkan persaingan usaha tidaksehat dan/atau tidak adil diantara peserta

yang memenuhi syarat.e. para pihak dilarang mempengaruhi ataumelakukan intervensi kepada PanitiaPengadaan Barang/Jasa Satker DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat(03) selama proses evaluasi;

f. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat(03) dilarang menggugurkan penawarandengan alasan:1) ketidakhadiran dalam pemberian

penjelasan dan/atau pembukaanpenawaran; dan/atau

2) kesalahan yang tidak substansial,misalnya warna sampul dan/atau suratpenawaran tidak berkop perusahaan;

g. apabila dalam evaluasi ditemukan buktiadanya persaingan usaha yang tidak sehatdan/atau terjadi pengaturan bersama(kolusi/persekongkolan) antara peserta,Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat(03) dan/atau PPK, dengan tujuan untukmemenangkan salah satu peserta, maka:1) peserta yang ditunjuk sebagai calon

pemenang dan peserta lain yang terlibat

dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan

menetapkan peserta lainnya yang tidakterlibat (apabila ada); dan

3) apabila tidak ada peserta lainsebagaimana dimaksud pada angka 2),maka pelelangan dinyatakan gagal.


26/126

20



27.10Evaluasi Administrasi:a. evaluasi terhadap data administrasi hanya

dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai

pada saat penilaian kualifikasi;b. penawaran dinyatakan memenuhipersyaratan administrasi, apabila:1) syarat-syarat substansial yang diminta

berdasarkan Dokumen Pengadaan inidipenuhi/dilengkapi, khusus untukpeserta yang tidak menyampaikanformulir TKDN, maka penawarannyatidak digugurkan dan nilai TKDN nyadianggap 0 (nol);

2) surat penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut:a)jangka waktu berlakunya surat

penawaran tidak kurang dari waktuyang ditetapkan dalam LDP;b)jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

yang ditawarkan tidak melebihi jangkawaktu yang ditetapkan dalam LDP;dan

c)bertanggal.3) Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan

sebagai berikut:a)diterbitkan oleh Bank Umum,

perusahaan penjaminan atauperusahaan asuransi yang mempunyaiprogram asuransi kerugian

(suretyship) sebagaimana ditetapkanoleh Menteri Keuangan;

b)Jaminan Penawaran dimulai sejaktanggal terakhir pemasukanpenawaran dan masa berlakunya tidakkurang dari waktu yang ditetapkandalam LDP;

c)nama peserta sama dengan nama yangtercantum dalam surat JaminanPenawaran;

d)besaran nilai Jaminan Penawaran tidakkurang dari nilai jaminan yangditetapkan dalam LDP;

e)besaran nilai Jaminan Penawarandicantumkan dalam angka dan huruf;

f) nama Panitia Pengadaan Barang/JasaSatker Dinas Perikanan dan KelautanProvinsi Jawa Barat (03) yangmenerima Jaminan Penawaran samadengan nama Panitia PengadaanBarang/Jasa Satker Dinas Perikanan


27/126

21



dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03)yang mengadakan pelelangan; dan

g)paket pekerjaan yang dijamin sama

dengan paket pekerjaan yangdilelangkan.h)Jaminan Penawaran harus dapat

dicairkan tanpa syarat (unconditional)sebesar nilai Jaminan dalam waktupaling lambat 14 (empat belas) harikerja, setelah surat pernyataanwanprestasi dari Panitia PengadaanBarang/Jasa Satker Dinas Perikanandan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03)diterima oleh Penerbit Jaminan;

i)Jaminan Penawaran atas namaperusahaan kemitraan/Kerja Sama

Operasi (KSO) harus ditulis atas namaperusahaan kemitraan.j) substansi dan keabsahan/keaslian

Jaminan Penawaran kepada penerbitjaminan telah dikonfirmasi dandiklarifikasi secara tertulis oleh PanitiaPengadaan Barang/Jasa Satker DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi JawaBarat (03) kepada penerbit jaminan.

c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat(03) dapat melakukan klarifikasi terhadaphal-hal yang kurang jelas dan meragukan;

d. peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi dilanjutkan dengan evaluasiteknis;

e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkandengan evaluasi teknis; dan

f. apabila tidak ada peserta yang memenuhipersyaratan administrasi, maka pelelangandinyatakan gagal.

27.11Evaluasi Teknis:a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai

dengan yang ditetapkan;b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem

gugur, dengan ketentuan:1) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker

Dinas Perikanan dan Kelautan ProvinsiJawa Barat (03) menilai persyaratanteknis dengan membandingkanpemenuhan persyaratan teknis


28/126

22



sebagaimana ang ditetapkan dalam LDP.2) Penilaian syarat teknis minimal dilakukan

terhadap:

a) spesifikasi teknis barang yangditawarkan berdasarkan contoh,brosur dan gambar-gambarsebagaimana ditetapkan dalamDokumen Pengadaan ini;

b) jadwal waktu penyerahansebagaimana ditetapkan dalam LDP;

c) identitas (jenis, tipe dan merek) yangditawarkan tercantum denganlengkap dan jelas (apabiladipersyaratkan);

d) jaminan purnajual (apabiladipersyaratkan);

e) Asuransi (apabila dipersyaratkan);f) tenaga teknis (apabiladipersyaratkan)1.Tenaga Ahli Penyelam 1 (satu)

orang dengan persyaratanmemiliki sertifikasi selam minimalA3, dan memiliki pengalamanpenyelaman di laut > 3 tahun

yang dibuktikan dengan referensi;2. Asisten Tenaga Ahli penyelam 1

(satu) orang dengan persyaratan,memiliki sertifikasi selam minimalA1, memiliki pengalaman

Penyelaman di Laut > 2 tahunyang dibuktikan dengan referensi.

g) bagian pekerjaan yang akandisubkontrakan sebagaimanaditetapkan dalam LDP.

3) [evaluasi teknis dalam sistem gugurdapat menggunakan sistem ambang batasterhadap unsur teknis yang dinilai;]

4) [dalam hal evaluasi teknis dengan sistemgugur yang menggunakan ambang batasnilai teknis, penawaran dinyatakan lulusteknis apabila masing-masing unsurmaupun nilai total keseluruhan unsur

memenuhi ambang batas minimal yangditetapkan dalam LDP.]

5) Panitia Pengadaan Barang/Jasa SatkerDinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Jawa Barat (03) dapat meminta ujimutu/teknis/fungsi untuk bahan/alattertentu sesuai dengan ketentuan dalamLDP;


29/126

23



c. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-halyang kurang jelas atau meragukan, PanitiaPengadaan Barang/Jasa Satker Dinas

Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat(03) melakukan klarifikasi dengan peserta.Dalam klarifikasi, peserta tidakdiperkenankan mengubah substansipenawaran. Hasil klarifikasi dapatmenggugurkan penawaran;

d. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknisdilanjutkan dengan evaluasi harga ;

e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)peserta yang lulus evaluasi teknis, makaevaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasiharga;

f. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi

teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.

27.12Evaluasi Hargaa. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah

hal-hal yang pokok atau penting, denganketentuan:1) total harga penawaran dibandingkan

terhadap nilai total HPS:a)apabila total harga penawaran atau

penawaran terkoreksi melebihi nilaitotal HPS, dinyatakan gugur; dan

b)apabila semua harga penawaran atauharga penawaran terkoreksi di atas

nilai total HPS, pelelangan dinyatakangagal.

2) harga satuan yang nilainya lebih besardari 110% (seratus sepuluh perseratus)dari harga satuan yang tercantum dalamHPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuanpenawaran tersebut dinyatakan timpangdan hanya berlaku untuk volume sesuaidengan Daftar Kuantitas dan Harga;

3) mata pembayaran yang harga satuannyanol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasidan kegiatan tersebut harus tetapdilaksanakan. Harganya dianggap

termasuk dalam harga satuan pekerjaanlainnya;

4) [untuk kontrak lump sum:a)apabila ada perbedaan antara

penulisan nilai harga penawaranantara angka dan huruf maka nilai

yang diakui adalah nilai dalam tulisanhuruf;


30/126

24



b)apabila penawaran dalam angkatertulis dengan jelas sedangkan dalamhuruf tidak jelas, maka nilai yang

diakui adalah nilai dalam tulisanangka; atauc)apabila penawaran dalam angka dan

huruf tidak jelas, maka penawarandinyatakan gugur]

b. Dilakukan klarifikasi kewajaran hargadengan ketentuan sebagai berikut:1) klarifikasi dalam hal penawaran

komponen dalam negeri berbedadibandingkan dengan DaftarInventarisasi Barang/Jasa ProduksiDalam Negeri;

2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga

penawaran dibawah 80% (delapan puluhperseratus) HPS dengan ketentuan:a)apabila peserta tersebut ditunjuk

sebagai pemenang lelang, harusbersedia untuk menaikkan JaminanPelaksanaan menjadi 5% (limaperseratus) dari nilai total HPS; dan

b)apabila peserta yang bersangkutantidak bersedia menaikkan nilai

Jaminan Pelaksanaan, makapenawarannya digugurkan dan

Jaminan Penawaran disita untuknegara serta dimasukkan dalam Daftar

Hitam.c. Memperhitungkan preferensi harga atas

penggunaan produksi dalam negeri denganketentuan sebagai berikut:1) rumus penghitungan sebagai berikut:

HPKP

HEA

+

=

1

1

HEA = Harga Evaluasi Akhir.KP = Koefisien Preferensi (Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN)dikali Preferensi tertinggi Barang/

Jasa).

HP = Harga Penawaran (HargaPenawaran yang memenuhipersyaratan lelang dan telahdievaluasi).

2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebihpenawaran dengan HEA yang sama,penawar dengan TKDN terbesar adalahsebagai pemenang.

3) Pemberian Preferensi Harga tidak


31/126

25



mengubah Harga Penawaran dan hanyadigunakan oleh Panitia PengadaanBarang/Jasa Satker Dinas Perikanan dan

Kelautan Provinsi Jawa Barat (03) untukkeperluan perhitungan HEA gunamenetapkan peringkat pemenangPelelangan.

d. Apabila dalam evaluasi penawaran ditemukanadanya persaingan usaha yang tidak sehatdan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangandinyatakan gagal dan peserta yang terlibatdimasukkan dalam Daftar Hitam.

e. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenangmemiliki harga penawaran yang sama, makaPanitia Pengadaan Barang/Jasa Satker Dinas

Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat(03) memilih peserta yang mempunyaikemampuan teknis lebih besar dan hal inidicatat dalam Berita Acara.

f. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat(03) menyusun urutan 3 (tiga) penawaransebagai calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada)

27.13 Apabila dalam evaluasi ditemukan buktiadanya persaingan usaha yang tidak sehatdan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/

persekongkolan) antara peserta, PanitiaPengadaan Barang/Jasa Satker Dinas Perikanandan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03)dan/atau PPK, dengan tujuan untukmemenangkan salah satu peserta, maka:a. peserta yang ditunjuk sebagai calon

pemenang dan peserta lain yang terlibatdimasukkan ke dalam Daftar Hitam;

b. anggota Panitia Pengadaan Barang/JasaSatker Dinas Perikanan dan KelautanProvinsi Jawa Barat (03) dan/atau PPK

yang terlibat persekongkolan diganti,dikenakan sanksi administrasi dan/atau

pidana;c. proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan

menetapkan peserta lainnya yang tidakterlibat (apabila ada); dan

d. apabila tidak ada peserta lain sebagaimanadimaksud pada angka (3), makapelelangan dinyatakan gagal.


32/126

26



28.28.28.28.EvaluasiEvaluasiEvaluasiEvaluasiKualifikasiKualifikasiKualifikasiKualifikasi

28.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calonpemenang lelang serta pemenang cadangan 1dan 2 (apabila ada)

28.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan denganmenggunakan metode penilaian sistem gugur.

28.3 Evaluasi kualifikasi dalam prosespascakualifikasi sudah merupakan ajangkompetisi, maka data yang kurang tidak dapatdilengkapi.

28.4 Pakta integritas telah diisi dan ditandatanganioleh peserta sebelum pemasukan penawaran.

28.5 Tatacara evaluasi dilakukan sesuai dengan

ketentuan dalam Bab VIII Dokumen Pengadaanini.

28.6 Apabila calon pemenang lelang serta pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada) tidak lulusevaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan

gagal.

29.29.29.29.PembuktianPembuktianPembuktianPembuktianKualifikasiKualifikasiKualifikasiKualifikasi

29.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yangmemenuhi persyaratan kualifikasi dilakukansetelah evaluasi kualifikasi.

29.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara

melihat dokumen asli atau dokumen yang sudahdilegalisir oleh yang berwenang dan memintasalinannya.

29.3 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03)melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepadapenerbit dokumen, apabila diperlukan.

29.4 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukanpemalsuan data, maka peserta digugurkan dandimasukkan dalam Daftar Hitam.

29.5 Apabila tidak ada penawaran yang luluspembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan

gagal.

F.F.F.F. PENETAPANPENETAPANPENETAPANPENETAPAN PEMENANGPEMENANGPEMENANGPEMENANG PELELANGANPELELANGANPELELANGANPELELANGAN

30.30.30.30.PengumumanPengumumanPengumumanPengumumanPemenPemenPemenPemenangangangang

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker Dinas Perikanandan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03) mengumumkan


33/126

27



pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabilaada) melalui aplikasi SPSE, di website sebagaimanatercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi

untuk masyarakat.

31.31.31.31.SanggahanSanggahanSanggahanSanggahan 31.1 Peserta dapat menyampaikan sanggahan secaraelektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapanpemenang kepada Panitia Pengadaan Barang/JasaSatker Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Jawa Barat (03) dalam waktu 5 (lima) hari kerjasetelah pengumuman pemenang, disertai buktiterjadinya penyimpangan, dengan tembusandisampaikan secara offline kepada PPK, PA/KPAdan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalamLDP.

31.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadipenyimpangan prosedur meliputi:a. penyimpangan terhadap ketentuan dan

prosedur yang diatur dalam Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 dan yang telahditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangiterjadinya persaingan usaha yang sehat;dan/atau

c. penyalahgunaan wewenang oleh PanitiaPengadaan Barang/Jasa Satker Dinas Perikanandan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03)

dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

31.3 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03)wajib memberikan jawaban secara elektroniktertulis atas semua sanggahan paling lambat 5(lima) hari kerja setelah menerima suratsanggahan.

31.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka PanitiaPengadaan Barang/Jasa Satker Dinas Perikanandan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03)menyatakan pelelangan gagal.

31.5 Sanggahan yang disampaikan secara offline,bukan kepada Panitia Pengadaan Barang/JasaSatker Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Jawa Barat (03) atau disampaikan diluar masasanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetapharus ditindaklanjuti secara offline oleh pihak-pihak yang berwenang.


34/126

28



32.32.32.32.SanggahanSanggahanSanggahanSanggahanBandingBandingBandingBanding

32.1 Peserta yang tidak sependapat dengan jawabansanggahan dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Satker Dinas Perikanan dan Kelautan ProvinsiJawa Barat (03), dapat mengajukan sanggahanbanding secara tertulis kepada Menteri/PimpinanLembaga//Pimpinan Institusi Lainnya atau KepalaDaerah sebagaimana tercantum dalam LDP,paling lambat 5 (lima) hari kerja setelahmenerima jawaban sanggahan, dengan tembusankepada PPK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa SatkerDinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat(03), dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantumdalam LDP.

32.2 Menteri/Pimpinan Lembaga//Pimpinan Institusi

Lainnya atau Kepala Daerah sebagaimanatercantum dalam LDP wajib memberikan jawabansecara tertulis atas semua sanggahan bandingpaling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelahsurat sanggahan banding diterima.

32.3 Peserta yang akan melakukan sanggahan bandingharus memberikan Jaminan Sanggahan Banding

yang sebesar ketentuan dalam LDP dengan masaberlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggalpengajuan sanggahan banding.

32.4 Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03).

32.5 Sanggahan banding menghentikan prosespelelangan.

32.6 Sanggahan banding yang disampaikan bukankepada Menteri/Pimpinan Lembaga/piminanisntritusi atau Kepala Daerah sebagaimanatercantum dalam LDP atau disampaikan diluarmasa sanggah banding, dianggap sebagaipengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

G.G.G.G. PENUNJUKAN PEMENANGPENUNJUKAN PEMENANGPENUNJUKAN PEMENANGPENUNJUKAN PEMENANG

33.33.33.33.PenunjukanPenunjukanPenunjukanPenunjukanPenyediaPenyediaPenyediaPenyedia/Jasa/Jasa/Jasa/Jasa

33.1 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03)menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan(BAHP) ke dalam apalikasi SPSE danmenginformasikan kepada PPK sebagai dasaruntuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia


35/126

29



Barang/Jasa (SPPBJ)

33.2 PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:

a. tidak ada sanggahan dari peserta;b. sanggahan dan/atau sanggahan bandingterbukti tidak benar; atau

c. masa sanggah dan/atau masa sanggahbanding berakhir.

33.3 Penyedia yang ditunjuk wajib menerimakeputusan tersebut, dengan ketentuan:a. apabila yang bersangkutan mengundurkan

diri dan masa penawarannya masih berlakudengan alasan yang dapat diterima secaraobyektif oleh Panitia ULP, maka JaminanPenawaran yang bersangkutan dicairkan

dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalamLDP;b. apabila yang bersangkutan mengundurkan

diri dan masa penawarannya masih berlakudengan alasan yang tidak dapat diterimasecara obyektif oleh Panitia PengadaanBarang/Jasa Satker Dinas Perikanan danKelautan Provinsi Jawa Barat (03), maka

Jaminan Penawaran yang bersangkutandicairkan dan disetorkan sebagaimanaditetapkan dalam LDP serta dimasukkandalam Daftar Hitam, atau

c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia

ditunjuk karena masa penawarannya sudahtidak berlaku, maka jaminan penawaran yangbersangkutan tidak boleh dicairkan.

33.4 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkandiri, maka penunjukan pemenang dapatdilakukan kepada pemenang cadangan sesuaidengan urutan peringkat, selama masa suratpenawaran dan Jaminan Penawaran pemenangcadangan masih berlaku atau sudah diperpanjangmasa berlakunya.

33.5 Apabila semua pemenang yang ditunjuk

mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakangagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dariPPK.

33.6 SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) harikerja setelah pengumuman penetapan pemenang,apabila tidak ada sanggahan.


36/126


37/126

31



teknis yang dapat dibuka) kurang dari 3(tiga);

b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi

penawaran;c. dalam evaluasi penawaran ditemukanbukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

d. [harga penawaran terendah terkoreksi untukKontrak Harga Satuan atau Kontrak gabunganlump sum dan Harga Satuan lebih tinggi dariHPS;][seluruh harga penawaran yang masuk untukKontrak Lump Sum di atas HPS;]

e. sanggahan dari peserta atas pelaksanaanpelelangan yang tidak sesuai denganketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun2010 dan Dokumen Pengadaan ternyata

benar;f. sanggahan dari peserta atas kesalahansubstansi Dokumen Pengadaan ternyatabenar; atau

g. calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasidengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasidan/atau pembuktian kualifikasi.

35.2 [KPA pada K/L/I atau PA/KPA pada Daerah]sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakanpelelangan gagal, apabila:a. [KPA pada K/L/I atau PA/KPA pada Daerah]

sebagaimana tercantum dalam LDPsependapat dengan PPK yang tidak bersediamenandatangani SPPBJ karena prosesPelelangan tidak sesuai dengan PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010;

b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKNyang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyatabenar;

c. dugaan KKN dan/atau pelanggaranpersaingan sehat dalam pelaksanaanpelelangan dinyatakan benar oleh pihakberwenang;

d. sanggahan dari Penyedia atas kesalahan

prosedur yang tercantum dalam DokumenPengadaan Penyedia ternyata benar;

e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai denganPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010;

f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen Pengadaan;

g. calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau


38/126


39/126

33



PelaksanaanPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaan Jaminan Pelaksanaan dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja setelah SPPBJ diterbitkan.

36.2 Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuansebagai berikut:a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan

penjaminan atau perusahaan asuransi yangmempunyai program asuransi kerugian(suretyship) sebagaimana ditetapkan olehMenteri Keuangan;

b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dimulaisejak tanggal penandatangan kontrak dan masaberlakunya tidak kurang dari waktu yangditetapkan dalam LDP;

c. nama penyedia sama dengan nama yangtercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;

d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidakkurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan

dicantumkan dalam angka dan huruf;f. nama PPK yang menerima Jaminan

Pelaksanaan sama dengan nama PPK yangmengadakan pelelangan;

g. paket pekerjaan yang dijamin sama denganpaket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ.

h.Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkantanpa syarat (unconditional) sebesar nilai

Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja, setelah surat pernyataan

wanprestasi dari PPK diterima oleh PenerbitJaminan;

i. Jaminan Pelaksanaan atas nama kemitraan(Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atasnama kemitraan;

j. memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihakpenjamin.

36.3 PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secaratertulis substansi dan keabsahan/keaslian JaminanPelaksanaan kepada penerbit jaminan

36.4 Kegagalan Penyedia yang ditunjuk untuk

menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaandipersamakan dengan penolakan untukmenandatangani Kontrak.

36.5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan SuratJaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-SyaratUmum Kontrak.


40/126

34



J.J.J.J. PENANDATANGANAN KONTRAKPENANDATANGANAN KONTRAKPENANDATANGANAN KONTRAKPENANDATANGANAN KONTRAK

37.37.37.37.PenandatanganPenandatanganPenandatanganPenandatangan

an Kontrakan Kontrakan Kontrakan Kontrak

37.1 Sebelum penandatangan kontrak PPK wajib

memeriksa apakah pernyataan dalam DokumenIsian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satupernyataan tersebut sudah tidak dipenuhi, makapenandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.

37.2 Penandatanganan kontrak dilakukan palinglambat 14 (empat belas) hari kerja setelahditerbitkan SPPBJ, dan setelah penyediamenyerahkan Jaminan Pelaksanaan, denganketentuan:a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga

penawaran atau penawaran terkoreksi antara80% (delapan puluh perseratus) nilai total

HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) darinilai penawaran atau penawaran terkoreksi;atau

b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk hargapenawaran atau penawaran terkoreksidibawah 80% (delapan puluh perseratus)nilai HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus)dari nilai total HPS

37.3 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubahsubstansi Dokumen Pengadaan sampai denganpenandatanganan Kontrak, kecuali perubahanwaktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas

tahun anggaran.

37.4 Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaandilakukan setelah mendapat persetujuan kontraktahun jamak.

37.5 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsepKontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional,angka dan huruf serta membubuhkan paraf padasetiap lembar Dokumen Kontrak.

37.6 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagianDokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan

maksud apabila terjadi pertentangan ketentuanantara bagian satu dengan bagian yang lain, makaberlaku urutan sebagai berikut:a. adendum Surat Perjanjian;b. pokok perjanjian;c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan

harga;d. syarat-syarat khusus Kontrak;


41/126

35



e. syarat-syarat umum Kontrak;f. spesifikasi khusus;

g. spesifikasi umum;

h.gambar-gambar; dani. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan,SPPBJ, BAHP, BAPP.

37.7 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuaikebutuhan, yaitu:a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli,

terdiri dari:1)Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi

materai pada bagian yang ditandatanganioleh penyedia; dan

2)Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhimaterai pada bagian yang ditandatangani

oleh PPK;b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhimaterai, apabila diperlukan.

37.8 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrakatas nama Penyedia adalah Direksi yangdisebutkan namanya dalam AktaPendirian/Anggaran Dasar, yang telahdidaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau penyedia perorangan.

37.9 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanyatidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran

Dasar sebagaimana dimaksud pada poin 38.8diatas, dapat menandatangani Kontrak, sepanjangmendapat kuasa/pendelegasian wewenang yangsah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkanAkta Pendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani Kontrak.


42/126


43/126


44/126

38



aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepadaPA/KPA Satker Dinas Perikanan danKelautan Provinsi Jawa Barat (03)

4. Tembusan sanggahan banding disampaikandiluar aplikasi SPSE (offline) ditujukankepada ____________a. PPK Satker Dinas Perikanan dan

Kelautan Provinsi Jawa Barat (03)b. PA/KPA Satker Dinas Perikanan dan

Kelautan Provinsi Jawa Barat (03)c. Inspektur Jenderal Provinsi Jawa Barat.

5. Pengaduan ditujukan kepada APIP DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.

Q.Q.Q.Q.JAMINAN SANGGAHANJAMINAN SANGGAHANJAMINAN SANGGAHANJAMINAN SANGGAHANBANDINGBANDINGBANDINGBANDING

1. Besarnya jaminan sanggahan bandingRp._____________(_______________________)[diisi sebesar 2 0/00 (dua perseribu) darinilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)].

2. Jaminan sanggahan banding ditujukankepada Panitia Pengadaan Barang/JasaSatker Dinas Perikanan dan KelautanProvinsi Jawa Barat (03) Provinsi JawaBarat.

3. Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dandisetorkan pada Kas Daerah

R.R.R.R. JAMINAN PELAKSANAANJAMINAN PELAKSANAANJAMINAN PELAKSANAANJAMINAN PELAKSANAAN 1. Masa berlakunya jaminan pelaksanaanselama 105 (Seratus lima) hari kalender.

2. Jaminan Pelaksanaan dicarikan dandisetorkan pada Kas Daerah

S.S.S.S. JAMINAN UANG MUKAJAMINAN UANG MUKAJAMINAN UANG MUKAJAMINAN UANG MUKA Jaminan Uang Muka dicarikan dan disetorkanpada Kas Daerah


45/126

39



Bab V.Bab V.Bab V.Bab V. LEMBAR DATALEMBAR DATALEMBAR DATALEMBAR DATA KUALIFIKASIKUALIFIKASIKUALIFIKASIKUALIFIKASI (LDK)(LDK)(LDK)(LDK)

LEMBAR DATALEMBAR DATALEMBAR DATALEMBAR DATA KUALIFIKASIKUALIFIKASIKUALIFIKASIKUALIFIKASI (LDK)(LDK)(LDK)(LDK)

A.A.A.A. LingkupLingkupLingkupLingkupKualifikasiKualifikasiKualifikasiKualifikasi

Nama Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03):Panitia Pengadaan Barang ULP Provinsi Jawa Barat

Alamat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03): Jl.Diponegoro No. 22 Bandung

Website: http//www.lpse.jabarprov.go.id

WebsiteLPSE: http//www.lpse.jabarprov.go.id

Nama paket pekerjaan: Pengadaan Rumah Ikan

B. PersyaratanPersyaratanPersyaratanPersyaratanKualifikasiKualifikasiKualifikasiKualifikasi

1)peserta harus memiliki surat izin untukmenjalankan kegiatan/usahaPengadaan/Pemasok Barang Sub bidangPeralatan Perikanan;

2)perusahaan yang bersangkutan danmanajemennya atau peserta perorangan, tidakdalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrutdan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya,

dinyatakan dalam surat pernyataan;

3)salah satu dan/atau semua pengurus dan badanusahanya atau peserta perorangan tidak masukdalam Daftar Hitam;

4)memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajibanperpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan)serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPhPasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) palingkurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahunberjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini

dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal(SKF);

5)peserta berbentuk badan usaha harusmemperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaansebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat)tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintahmaupun swasta termasuk pengalaman


46/126

40



subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baruberdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

6)memiliki pengalaman pada subbidang peralatanperikanan;

7)dalam hal peserta berbentuk badan usaha akanmelakukan kemitraan:a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja

Sama Operasi/kemitraan yang memuatpersentase kemitraan dan perusahaan yangmewakili kemitraan tersebut; dan

b. untuk perusahaan yang melakukankemitraan, evaluasi persyaratan pada angka 1sampai dengan angka 7 dilakukan untuksetiap perusahaan yang melakukan

kemitraan.

8)Memiliki peralatan minimal : GPS dan Kamreabawah air

C.C.C.C. JaminanJaminanJaminanJaminanPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

1. Masa berlakunya Jaminan Penawaran selama 45(empat puluh lima) hari kalender.

2. Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkanpada Kas Daerah


47/126

41



BAB VBAB VBAB VBAB VIIII BENTUK DOKUMEN PENAWARANBENTUK DOKUMEN PENAWARANBENTUK DOKUMEN PENAWARANBENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A.A.A.A. BENTUK SURAT PENAWARANBENTUK SURAT PENAWARANBENTUK SURAT PENAWARANBENTUK SURAT PENAWARAN

[[[[KOPKOPKOPKOP BADAN USAHA/KEMITRAANBADAN USAHA/KEMITRAANBADAN USAHA/KEMITRAANBADAN USAHA/KEMITRAAN(KSO)(KSO)(KSO)(KSO)/PESERTA PERORANGAN/PESERTA PERORANGAN/PESERTA PERORANGAN/PESERTA PERORANGAN]]]]

Nomor : _______, _____________ 20___Lampiran :

Kepada Yth.:Panitia Pengadaan Barang ULP Provinsi Jawa Barat

diJl. Diponegoro No. 22 Bandung

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Rumah Ikan

Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengambilan DokumenPengadaan nomor: _________________ tanggal ______________ dan setelahkami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, Berita Acara PemberianPenjelasan [dan adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukanpenawaran untuk pekerjaan Pengadaan Rumah Ikansebesar Rp. ____________( _____________________ ).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yangtercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebutdi atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaanpekerjaan selama ____ (________________) hari kalender

Penawaran ini berlaku selama ____ (_______________________) hari kalendersejak tanggal surat penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Surat Penawaran inikami lampirkan:1. Hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran;2. [daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan];

3. [Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada];4. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :

a. Spesifikasi teknis barang;b.Jadwal Waktu Pelaksanaan/pengiriman barang;c. Identitas (jenis, tipe dan merek) barang;d.jaminan purnajual (apabila dipersyaratkan);e. asuransi (apabila dipersyaratkan);


48/126

42



f. tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);g. [Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan, apabila ada].

5. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri

(TKDN);6. Dokumen Isian Kualifikasi yang dikirim melalui aplikasi SPSE;7. [Dokumen lain yang dipersyaratkan].

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggupdan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam DokumenPengadaan.

PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO)/PesertaPerorangan ___________________

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

..........................

Jabatan


49/126

43



B.B.B.B. BENTUBENTUBENTUBENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJASAMA OPERASI (KSO)K PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJASAMA OPERASI (KSO)K PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJASAMA OPERASI (KSO)K PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJASAMA OPERASI (KSO)

SURAT PERJANJIAN KEMITRAANSURAT PERJANJIAN KEMITRAANSURAT PERJANJIAN KEMITRAANSURAT PERJANJIAN KEMITRAAN

KERJASAMA OPERASI (KSO)KERJASAMA OPERASI (KSO)KERJASAMA OPERASI (KSO)KERJASAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan ______________________________yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di _______________________pada tanggal __________________________ 20____, maka kami :

______________________________________ (nama peserta 1);______________________________________ (nama peserta 2);______________________________________ (nama peserta 3);____________________________________________________dst

bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secarabersama-sama dalam bentuk kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraanadalah__________________

b. Menunjuk ____________________________ (nama peserta 1) sebagaiperusahaan utama (leading firm) untuk KSO dan mewakili sertabertindak untuk dan atas nama KSO.

c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggungjawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semuakewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.

2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSOadalah:_______________ [nama peserta 1]sebesar _____% (__________persen)

_______________ [nama peserta 2]sebesar _____% (__________persen)_______________ [nama peserta 3]sebesar _____% (__________persen)__________________________________________________dst

3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagiansesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan,dan kerugian dari kemitraan/KSO.

4. Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baikselama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali denganpersetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kelompok Kerja (Panitia) UnitLayanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) danpersetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota

kemitraan/KSO.

5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggotakemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspekpelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan,perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja,perjanjian subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain.

CONTOH


50/126

44



6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSOdiberikan kepada ______________________________ (nama wakil pesertayang diberi kuasa) dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur

pelaksana ___________________(nama peserta 1)berdasarkan persetujuantertulis dari dari seluruh anggota kemitraan/KSO.

7. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bilapelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.

9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap _____ (_______________________)yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INIDENGAN KESEPAKATAN INIDENGAN KESEPAKATAN INIDENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkantanda tangan di________________pada hari__________

tanggal_____________________ bulan_____________,tahun________________________________________

Penyedia 1 Penyedia 2 Penyedia 3

(_______________) (________________) (________________)

dst

(_________________)

Catatan:

Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi ini harus dibuat diatas kertas segel.


51/126


52/126

46



D.D.D.D. BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKATBENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKATBENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKATBENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKATKOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGFORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGFORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGFORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAMAN TINGKAT KOMPONEN DALAMAN TINGKAT KOMPONEN DALAMAN TINGKAT KOMPONEN DALAMNEGERI (TKDN)NEGERI (TKDN)NEGERI (TKDN)NEGERI (TKDN)

Uraian Pekerjaan

Nilai Gabungan Barang/Jasa(Rp) TKDN

DN LNTotal

Barang/Jasa

Gabu-nganRibu

Rp%

KDN

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)

BARANGBARANGBARANGBARANGI. Material Langsung(Bahan baku) (1A) (1B) (1C) (1D) (1E) (1G)II. Peralatan (Barang

jadi) (2A) (2B) (2C) (2D) (2E) (2G)

A. Sub Total Barang (3A) (3B) (3C) (3D) (3E) (3G)

JASAJASAJASAJASA

III. Jasa Umum (4A) (4B) (4C) (4D) (4E) (4G)

B. Sub Total Jasa (5A) (5B) (5C) (5D) (5E) (5G)

C. TOTAL Biaya (A + B) (6A) (6B) (6C) (6D) (6E) (6G)

Formulasi perhitungan :Nilai Barang Total (3C) - Nilai Barang Luar Negeri (3B)

Nilai Gabungan Barang dan Jasa (6C)

% TKDN (GabunganBarang dan Jasa)

= +

Nilai Jasa Total(5C) - Nilai Jasa Luar Negeri (5B)

Nilai Gabungan Barang dan Jasa (6C)

__________ [tempat], __ [tanggal]__________ [bulan]20__ [tahun]

[tanda tangan]

[nama wakil sah badan usaha/ (kemitraan/KSO)]


53/126


54/126

48



1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal_____________________ s.d.____________________

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan

melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan palinglambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempoGaransi Bank sebagai Jaminan Penawaran sebagaimana tercantum dalambutir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilaijaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) harikerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairandari Penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dariPenerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamincidera janji/lalai tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supayabenda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijualuntuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1831 Kitab Undang-Und

dok pengadaan rumah ikan

Documents