negara hukum dalam islam

NEGARA HUKUM DALAM ISLAM : TINJAUAN TERHADAP PIAGAM MADINAH DAN PRINSIP NEGARA HUKUM MODERN

Posted December 15, 2011 by regafelix in Hukum. 2 Comments

Oleh Rega Felix

1. A. PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Belakangan ini banyak wacana mengenai pendirian negara Islam di berbagai belahan dunia. Metode yang dilakukan dalam rangka mendirikan negara islam pun bermacam-macam. Akibat dari banyak berbagai macam metode ini pun banyak perbedaan-perbedaan dalam kalangan umat Islam sendiri. Ada golongan yang biasa disebut sebagai islam garis keras yang melegitimasi pemikirannya yang paling benar sehingga pemikiran-pemikiran lain mereka anggap salah mereka anggap sebagai menyimpang dari agama dan dianggap sebagai kafir, mereka menganggap prinsip-prinsip dari era modern yang mereka anggap dari barat merupakan hukum kafir (thagut). Mereka mendasarkan pada simbol-simbol mereka secara formal untuk mendasarkan pemikiran mereka dalam bernegara dalam islam. Adapula yang melihat bahwa dalam bernegara berdasarkan Islam kita bisa melihat Islam sebagai nilai-nilai yang dinamis dalam bermasyarakat dan bernegara. Mereka tidak menafikkan perkembangan zaman, mereka mengikuti dinamika perputaran dunia selama perkembangan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam secara substantif. Perbedaan seperti itu janganlah menjadi perpecahan dalam umat Islam itu sendiri. Persatuan umat Islam berdasarkan ukhuwah Islamiyah haruslah berlandaskan pada Islam sebagai agama yang Rahmatan Lil Alamin yaitu Islam sebagai Rahmat bagi seluruh alam semesta. Perlu adanya peninjauan terhadap konsepsi bernegara hukum dalam pandangan Islam dan perkembangan konsepsi negara hukum di era modern ini. Sehingga tercapai suatu dasar yang komprehensif yang tidak sepotong-potong sehingga tercapainya Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin.

Sebelumnya penulis mencoba memberikan gambaran umum mengenai konsepsi negara hukum. secara umum apabila kita melihat prinsip negara hukum kita akan merujuk kepada dua konsep negara hukum yaitu The Rule of Law yang dikemukakan oleh A.V. Dicey dan Rechstaat yang dikemukakan oleh Julius Stahl. Ahli-ahli tersebut memang merupakan pionir dalam merumuskan konsep negara hukum. bahkan Dicey ada yang menyebutnya sebagai maha guru negara hukum. kedua konsep antara The Rule of Law dan Rechstaat itu memang mempunyai perbedaan-perbedaan. Namun, pada hakikatnya tetap sama yaitu suatu prinsip negara yang didasarkan pada hukum. perbedaan yang muncul tersebut terjadi karena perbedaan sudut pandang mereka dalam menyusun konsep negara hukum. konsepsi negara hukum inilah yang biasa dijadikan rujukan untuk membentuk suatu negara berdasarkan hukum di era modern ini.

Dalam perkembangan, konsepsi negara hukum bukanlah sebuah konsep yang statis. Tetapi konsep negara hukum itu berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan tuntutan

zaman. Perkembangan konsep negara hukum itu terjadi akibat ekses perkembangan dari konsep demokrasi dan munculnya konsep negara kesejahteraan (welfare state). akibat dari itu terjadinya usaha-usaha untuk mengembangkan konsep negara hukum tersebut dalam konteks welfare state. salah satu yang mengembangkannya ialah oleh International Commision of Jurist yang mengemukakan The Dynamic Aspect of The Rule of Law. Konsep welfare state pada era modern ini hampir telah diterima oleh hampir seluruh negara di dunia. Welfare state yang merupakan reaksi atas merebaknya ketidakadilan dalam suatu negara terutama negara dengan prinsip liberal yang menerapkan prinsip laissez faire laissez alle dimana negara hanya menjadi sebagai negara penjaga malam saja menyebabkan penerimaan konsep welfare state diseluruh dunia ini. Tuntutan zaman berkembang dan banyak tuntutan akan adanya legitimasi terhadao kesejahteraan yang dijamin dalam hukum. pergeseran paradigm ini yang mendinamisasi konsep the rule of law ini.

Sekitar abad 7 masehi muncul ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Munculnya ajaran Islam merupakan tonggak bersejarah bagi peradaban manusia yang merubah secara menyeluruh dan fundamental paradigm kehidupan manusia. Ajaran yang disampaikan bukanlah ajaran sepotong-potong melainkan menyeluruh dalam segala bidang kehidupan manusia. Karena ajaran Islam adalah ajaran yang menyeluruh berarti islam juga mengatur kehidupan bernegara. Namun bukan berarti terdapat sebuah sistem pemerintahan dan struktur ketatanegaraan yang dapat kita ambil sebagai bentuk yang apriori bagi umat islam untuk diterapkan secara mutlak. Sistem dan bentuk pemerintahan itu sendiri mengalami dinamika dalam dunia Islam itu sendiri. Karena dalam Al-Quran yang merupakan sumber utama hukum Islam tidak memberikan suatu bentuk yang tetap melainkan hanya asas dan prinsipnya saja untuk berkehidupan bernegara. Terdapat kebebasan untuk menetapkan sistem dan bentuk pemerintahan untuk diterapkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Secara historis, pada periode Nabi Muhammad SAW, beliau telah membentuk suatu masyarakat yang dapat dikatakan sebagai negara yaitu negara Madinah. Karena syarat berdirinya suatu negara telah dipenuhi yaitu adanya wilayah,rakyat,pemerintahan, dan kedaulatan. Dan terlebih lagi pada masa itu terdapat suatu piagam yang menjadi dasar negara yang disebut sebagai piagam madinah. Ada yang menyebutnya juga sebagai konstitusi madinah. Dapat dilihat bahwa pada periode Nabi Muhammad SAW telah terdapat prinsip-prinsip negara berdasarkan hukum. karena adanya hukum dasar negara yang dijadikan acuan dalam kehidupan bernegara. Negara madinah tersebut dapatlah dijadikan rujukan untuk melihat suatu negara hukum yang berdasarkan Islam. Karena Nabi Muhammad SAW merupakan rasul Allah SWT yang segala sikap tindaknya merupakan contoh teladan.

Oleh karena itu perlu adanya peninjauan terhadap prinsip-prinsip negara hukum dengan melihat kepada perkembangan zaman dan apa yang telah di laksanakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan umat manusia.

1. 2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di paparkan yang menjadi titik tolak permasalahan karya tulis ini adalah :

1. Apa perbedaan dan persamaan prinsip negara hukum dalam Islam dan negara hukum modern?

2. Bagaimana prinsip-prinsip negara hukum dalam Islam di era modern?

1. TINJAUAN TEORITIS TERHADAP NEGARA MADINAH DAN NEGARA HUKUM MODERN

1. 1. Sejarah Lahirnya Negara Madinah

Pada setiap musim haji, nabi Muhammad SAW biasa mendatangi kabilah-kabilah yang datang ke Baitul Haram (Mekkah), membacakan kitab Allah kepada mereka dan mengajak untuk mentauhidkan Allah.[1] Rasullulah SAW berseru kepada mereka, “Wahai manusia! Ucapkanlah La Illaha ilallah niscaya kalian beruntung, dengan mengucapkan kalimat ini, kalian akan menguasai bangsa Arab dan orang-orang ‘ajam. Jika Kalian beriman, kalian akan menjadi raja di surga”.[2] Hingga pada tahun kesebelas dari kenabian, nabi Muhammad SAW bertemu dengan sekelompok orang dari kabilah khazraj dan berdialog seperti berikut :[3]

“siapa kalian ini?”, Tanya beliau setelah saling bertemu muka dengan mereka.

“kami orang dari khazraj”, jawab mereka.

“sekutu orang-orang Yahudi?”, Tanya Beliau.

“Benar”,Jawab mereka.

“maukah kalian duduk-duduk agar aku bisa berbincang-bincang dengan kalian?”

“baiklah”, Jawab mereka.

Setelah duduk bersama, Nabi Muhammad SAW. Menjelaskan hakikat Islam dan dakwahnya, membacakan Al-Quran, dan mengajak mereka masuk Islam. Mereka kemudian berkata : “Demi Allah, kalian tahu sendiri bahwa memang dia benar-benar seorang nabi seperti yang dikatakan orang-orang Yahudi. Janganlah mereka mendahului kalian. Oleh karena itu, segeralah memenuhi seruannya dan masuklah Islam”.[4] Tak lama kemudian, keenam pemuda itu masuk Islam.[5]

Setelah kembali ke Yastrib (sekarang Madinah), mereka membawa risalah Islam dan menyebarkannya disana, sehingga hampir semua penghuni rumah di Yastrib menyebut nama Nabi Muhammad SAW.[6] Sosok nabi Muhammad SAW telah dikenal sebelum beliau hijrah, hal ini dikarenakan penyebaran oleh para pemuda yang telah masuk Islam tersebut. Penerimaan ajaran nabi Muhammad SAW di Madinah di karenakan kondisi madinah yang pada saat sebelum itu banyak terjadi peperangan antar kabilah-kabilah sehingga rakyat Madinah sangat mengharapkan ada sebuah agama yang dapat mempersatukan barisan mereka dan mengakhiri perselisihan berkepanjangan tersebut. [7] hingga sampai pada saatnya datang ajaran agama Islam mereka percaya bahwa ajaran tersebut akan mengakhiri permasalahan tersebut.

Sementara itu umat muslim di Mekkah selalu mendapat penyiksaan,pencacian, dan pengucilan oleh kaum kafir quraisy. Hingga tiba sampai pada datangnya perintah untuk Hijrah kepada nabi Muhammad SAW untuk pindah ke Madinah. Sebelum Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya melakukan hijrah, Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu melakukan Bai’at Al Aqabah Pertama dan disusul dengan Bai’at Al-Aqabah kedua.

a) Bai’at Al-Aqabah Pertama

Pada musim haji berikutnya yaitu setahun setelah bertemunya nabi Muhammad SAW dengan enam pemuda khazraj, Datang dua belas orang lelaku dari Anshar untuk menemui nabi Muhammad SAW di Aqabah. Mereka kemudia berbai’at (berjanji) kepada nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Bai’at Al-Aqabah pertama.[8]

Dalam sebuah riwayat isi bai’at tersebut adalah :

Nabi Muhammad SAW mengatakan

“berbai’atlah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak akan berdusta untuk menutup-nutupi apa yang ada di depan atau di belakangmu, dan tidak akan membantah perintahku dalam hal kebaikan. Jika kamu memenuhi, pahalanya terserah kepada Allah. Jika kamu melanggar sesuatu dari janji itu, lalu dihukum di dunia maka hukuman itu merupakan kafarat baginya. Jika kamu melanggar sesuatu dari janji itu, kemudian Allah menutupinya maka urusannya kepada Allah. Bila menghendaki, Allah akan menyiksanya atau member ampunan menurut kehendaknya”.[9]

Kemudian pemuda tersebut berbaiat kepada nabi Muhammad SAW.

Setelah pembaiatan itu, para utusan kaum Anshar itu pulang ke Madinah. Bersama mereka nabi Muhammad SAW mengikutsertakan Mushab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran dan hukum-hukum agama kepada mereka sehingga akhirnya Mushab bin Umair dikenal sebagai muqri’ul Madinah.[10] selanjutnya mereka semua diutus ke Madinah untuk berdakwah. Amanat nabi Muhammad SAW tersebut dijalankan dengan baik dan sukses, sehingga sebelum musim haji tahun berikutnya, ia telah kembali mendahului peserta rombongan peziarah ke mekkah, sekaligus melaporkan pelaksanaan amanat yang dipercayakan kepadanya.[11]

b) Bai’at Al-Aqabah Kedua

Sukses dakwah yang dilakukan Mushab bin Umair di Madinah telah meningkatkan jumlah pemeluk Islam, terutama dua pemimpin suku Bani Abdul Asyhal yang sangat disegani, yaitu Sa’ad bin Muadz dan Usaid bin Hudzair.[12] Tahun 622 Masehi, jumlah Jama’ah haji dari madinah bertambah menjadi 75 orang, terdiri dari 73 laki-laki dan 2 perempuan. Kedua perempuan itu adalah Nasibah binti Ka’ab Ummu Imarah dan Ummu Mani, keduanya ikut dalam Bai’at Al-Aqabah Kedua.[13]

Saat dilakukannya Bai’at Barra bin Ma’rur menjabat tangan nabi Muhammad SAW seraya mengucapkan , “ya, demi Allah yang mengutusmu sebagai nabi dengan membawa kebenaran,

kami berjanji akan membelamu sebagaimana kami membela diri kami sendiri. Baiatlah kami, wahai Rasulullah! Demi Allah, kami adalah orang-orang yang ahli perang dan senjata secara turun temurun” disaat Barra’ masih berbicara dengan Rasulullah SAW, Abul Haitsam bin Taihan menukas dan berkata, “Wahai Rasulullah, kami terikat suatu perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan perjanjian itu akan kami putuskan! Kalau semuanya itu telah kami lakukan, kemudian Allah memenangkan engkau (dari kaum musyrik). Apakah engkau akan kembali lagi kepada kaummu dan meninggalkan kami?” mendengar itu Rasulullah SAW tersenyum kemudian berkata, “Darahmu adalah darahku, negerimu adalah negeriku, aku darimu dan kamu dariku, aku berpegang melawan siapa saja yang memerangimu dan aku akan berdamai dengan siapa saja yang berdamai denganmu”[14]

Bai’at Al-Aqabah kedua ini dilihat dari isinya telah merambah wilayah politik, karena menyangkut perlindungan di antara kedua belah pihak : pemutusan hubungan perjanjian antara orang-orang Yahudi madinah, Nabi Muhammad juga menjamin tidak akan meninggalkan mereka, dan kembali kepada kaumnya kelak jika nabi Muhammad SAW memperoleh kemenangan.[15] selain itu bai’at kedua ini merupakan landasan bagi hijrahnya nabi Muhammad SAW ke Madinah karena Bai’at inimenyebutkan prinsip-prinsip yang akan disyariatkan setelah hijrah ke Madinah, terutama mengenai masalah Jihad dan membela dakwah Islam dengan kekuatan.[16] Menurut Muhammad Tahir Azhary Perjanjian Al-Aqabah ini merupakan perjanjian antara nabi Muhammad SAW dan delegasi Madinah yang telah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin politik ataupun pemimpin agama.[17] Menurut Muhammad Alim[18] Bai’at Al-Aqabah kedua dapat dianggap sebagai perjanjian masyarakat (social contract), bahkan bisa dinilai sebagai usaha menegakkan negara Republik.[19] Bai’at Al-Aqabah Kedua ini dapat dikatakan sebagai pemilihan pemimpin politik yang demokratis berdasarkan pada perjanjian masyarakat.

c) Hijrah Nabi Muhammad SAW dan berdirinya negara Madinah

Tekanan kaum musyrik Quraisy terhadap umat Islam di Mekkah semakin berat. Hal ini menyebabkan umat Islam harus berpindah tempat ke tempat yang lebih aman (hal ini disebut dengan Hijrah). Akibat dari tekanan kaum musyrik Quraisy tersebut maka umat Islam pun melakukan hijrah secara terpisah-pisah, sebagian sahabat terlebih dahulu hijrah yang kemudian disusul oleh nabi Muhammad SAW.

Sesampainya di Madinah nabi Muhammad SAW disambut gembira oleh masyarakat Madinah. Saat itulah nabi Muhammad SAW harus membangun masyarakat Madinah yang sebelumnya Nabi Muhammad SAW telah dipilih menjadi pemimpin politik sekaligus agama dengan Bai’at Al-Aqabah. Karena itu, pekerjaan yang pertama dilakukan Nabi Muhammad SAW ialah meletakkan asas-asas penting bagi negara Madinah ini. Asas-asas tersebut tercermin pada tiga pekerjaan berikut :[20]

(a) Pembangunan Mesjid

(b) Mempersaudarakan sesame kaum muslimin secara umum serta antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar secara khusus

(c) Membuat perjanjian (dustur) yang mengatur kehidupan sesame kaum muslimin dan menjelaskan hubungan mereka dengan orang-orang di luar Islam secara umum dan dengan kaum Yahudi secara khusus.

Perjanjian (dustur) yang mengatur kehidupan masyarakat Madinah itulah yang kemudian disebut sebagai piagam Madinah atau Konstitusi Madinah yang menjadi dokumen politik yang otentik sebagai manifesto politik pertama Negara Islam untuk mengatur pemerintahan Negara Madinah suatu negara dengan masyarakat yang plural.[21]

1. 2. Piagam Madinah sebagai Dasar Hukum Negara Madinah

Piagam madinah merupakan dasar dari berdirinya negara Madinah, didalam piagam madinah tersebut mengatur kehidupan bermasyarakat yang plural. Adapun isi dari piagam Madinah tersebut adalah sebagai berikut :

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad, Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

Pasal 1: Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.

Pasal 2: Kaum Muhajirin (pendatang) dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 3: Banu ‘Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 4: Banu Sa’idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 5: Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 6: Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 7: Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antaramukminin.

Pasal 8: Banu ‘Amr Ibn ‘Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 9: Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antaramukminin.

Pasal 10: Banu al-’Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 11: Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.

Pasal 12: Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya.

Pasal 13: Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

Pasal 14: Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

Pasal 15: Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.

Pasal 16: Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya).

Pasal 17: Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

Pasal 18: Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain.

Pasal 19: Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

Pasal 20: Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

Pasal 21: Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

Pasal 22: Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan.

Pasal 23: Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ‘azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

Pasal 24: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 25: Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.

Pasal 26: Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 27: Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 28: Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 29: Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 30: Kaum Yahudi Banu al-’Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 31: Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf, kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya.

Pasal 32: Suku Jafnah dari Sa’labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa’labah).

Pasal 33: Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).

Pasal 34: Sekutu-sekutu Sa’labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa’labah).

Pasal 35: Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

Pasal 36: Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.

Pasal 37: Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu-membantu dalam menghadapi musuh Piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Pasal 38: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 39: Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya “haram” (suci) bagi warga Piagam ini.

Pasal 40: Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

Pasal 41: Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya.

Pasal 42: Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung Piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ‘azza wa jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi Piagam ini.

Pasal 43: Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

Pasal 44: Mereka (pendukung Piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.

Pasal 45: Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

Pasal 46: Kaum yahudi al-’Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung Piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung Piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bwertanggungjawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi Piagam ini.

Pasal 47: Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW.

Jika kita kaji muatan materi piagam Madinah secara mendalam, kita akan mendapat gambaran tentang karakteristik masyarakat (ummah) dan negara Islam pada masa-masa awal kelahiran dan perkembangannya yaitu :[22]

(a) Masyarakat pendukung piagam ini adalah masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai suku dan agama

(b) Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama, wajib saling menghormati dan wajib kerja sama antara sesame mereka, serta tidak seorang pun yang diperlakukan secara buruk, bahkan orang yang lemah di antara mereka harus di lindungi dan di bantu

(c) Negara mengakui, melindungi, dan menjamin kebebasan menjalankan ibadah dan agama baik bagi orang-orang muslim maupun non muslim

(d) Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum

(e) Hukum adat (kelaziman mereka pada masa lalu), dengan berpedoman pada kebenaran dan keadilan tetap di berlakukan

(f) Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap warga negara

(g) Sistem pemerintahannya adalah desentralisasi dengan Madinah sebagai pusatnya.

Dari apa yang dikemukakan diatas terlihat adanya gambaran tentang prinsip-prinsip negara hukum modern yang sekarang ini berkembang.

1. 3. Perkembangan Pemikiran Negara Hukum Islam

Karekteristik utama pemikiran Islam adalah mendasarkan pada Al-Quran dan Hadits sebagai landasan pemikiran. Hal ini terlihat ketika masuknya filsafat Yunani ke dunia Islam yang dimana filsafat Yunani tersebut tidak diterima begitu saja oleh pemikir Islam melainkan dikaji terlebih dahulu dan menolak segala yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini terlihat pada perkembangan Filsafat Islam seperti yang dikembangkan oleh Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan lain sebagainya mereka melakukan perpaduan antara ajaran Islam dengan pemikiran Yunani. Usahanya dilakukan untuk menghilangkan perlawanan antara keduanya. Hal ini tidak berarti bahwa kepercayaan mereka terhadap filsafat Islam, tidak kurang dari kepercayaan mereka terhadap agamanya.[23]

Begitupula pemikiran-pemikiran berkaitan dengan konsepsi negara haruslah dilandaskan kepada Al-Quran dan Hadits. Dalam meninjau pemikiran negara dalam Islam dapat pertama-tama meninjaunya dari Al-Quran sebagai sumber utama pemikiran Islam. Negara sangat terkait erat dengan kekuasaan (politik), kekuasaan politik disini relevan dengan kata Al-Hukm.[24] Kata Al-hukm dan kata-kata yang terbentuk dari kata tersebut dipergunakan dalam Al-Quran sejumlah 210 buah. Diantaranya terdapat kata kerja dengan pola hakama “memutuskan perkara,membuat keputusan” 45 buah ; pola ahkama “mengokohkan” dua kali; dan pola tahakama “berhakimkan atau mengikuti keputusan seseorang” sekali.[25] Kata Al Hukm sendiri merupakan masdar kata

kerja hakama-yahkumu-hukman yang dipergunakan 30 kali. Kata hukm ini dialihbahasakan menjadi kata hukum dalam bahasa Indonesia dengan arti “peraturan, ketentuan, atau putusan”. Dalam bahasa arab kata tersebut dapat dipergunakan secara konotatif perbuatan atau sifat.[26]. bertolak dari sini, sebagai perbuatan, hukm bermakna membuat atau menjalankan keputusan; dan sebagai sifat, dalam hal ini obyek atau hasil perbuatan, kata tersebut merujuk kepada sesuatu yang diputuskan, yakni keputusan atau peraturan seperti yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan kata hukum. makna tersebut apabila dikaitkan dengan kehidupan masyarakat maka kata tersebut dapat mengandung makna pembuat kebijaksanaan atau sebagai upaya pengaturan masyarakat.

Dari pengertian kata diatas ini dapat dikatakan bahwa Al-quran telah mengatur tentang kehidupan politik Manusia. Ayat yang biasa menjadi rujukan dalam mengatur kekuasaan politik adalah surat An Nisa ayat 58 dan ayat 59 yang menyatakan :

(QS An-Nisa ayat 58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”

(QS An-Nisa ayat 59)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Menurut Munawir Sjadzali, ayat-ayat diatas mengandung unsure proses hubungan yang komunikatif dan harmonis antara pemimpin dan yang dipimpin (rakyat) dalam rangka mencapai tujuan yang saling member manfaat bagi kedua pihak. Rais (pemimpin) sebagai pemegang amanah harus berlaku adil terhadap mar’us (yang dipimpin). Pemimpin inilah yang ditunjuk oleh ayat pertama, sebagaimana ayat kedua menunjuk kepada yang dipimpin agar mematuhi pimpinan.[27] Menurut Ibn Jabir amanat yang dimaksud adalah ditujukan kepada para pemimpin umat agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam seperti pembagian jarah dan penyelesaian perkara rakyat yang diserahkan kepada mereka untuk ditangani dengan baik dan adil. Dan menurut Muhammad Abduh ia mengaitkan amanat disini dengan pengetahuan dan makna tanggung jawab mengakui dan mengembangkan kebenaran.[28]

Menurut Al Farabi seorang Filsuf besar Islam menerangkan pentingnya seorang pemimpin (Rais) yang amanat. Ia mengkualifikasikan yang dapat dijadikan seorang pemimpin umat adalah yang memenuhi kriteria : lengkap anggota badannya, baik daya pemahamannya, tinggi kecerdasannya, pandai mengemukakan pendapat dan mudah dipahami, cinta pendidikan dan cinta mengajar, tidak rakus dan loba terhadap makanan, minuman dan wanita, cinta kejujuran dan benci kebohongan, berjiwa besar dan berbudi luhur, tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan duniawi yang lain, teguh pendiriannya.[29]

Selanjutnya perintah dari ayat tersebut memerintahkan agar menetapkan hukum dengan adil. Menurut Al Baidhawi (w.685H/1286M) menyatakan bahwa al adl bermakna al inshaf wa al sawiyat “berada di pertengahan dan mempersamakan” pendapat seperti ini dikemukakan pula oleh Al Raghib dan Rasyid Ridha. Sejalan dengan pendapat ini, Sayid Quthb menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki setiap orang.[30] Dari pernyataan ini dapatlah kita lihat bahwa Islam sangat menjunjung keadilan berdasarkan rasa kemanusiaan, hukum yang harus ditegakkan Islam haruslah bersifat adil tanpa memandang perbedaan ras/golongan manusia.

Selain itu ayat tersebut juga memerintahkan taat kepada ulil amri. Seperti yang telah dikatakan Munawir Sadzjali bahwa ayat diatas mempunyai hubungan yang harmonis, yaitu hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mempunyai dimensi ganda yaitu sebagai faktor intuitif sebagai indicator keimanan seseorang dan faktor persatuan dan kesatuan, bahkan sebagai faktor ketertiban sosial.[31] Dalam artian bahwa taat kepada kepada Allah dan rasulnya berarti juga harus taat kepada ulil amri-nya dalam rangka menjaga kesatuan umat dan ketertiban sosial.

Surat An-Nisa ayat 59 juga memberikan petunjuk yang menjadi sumber hukum dalam Islam. Dari ayat tersebut terlihat adanya tata urutan yang menjadi hukum Islam yaitu taat kepada Allah (dalam artian Al-Quran), taat kepada Rasul (dalam artian Sunnah), dan taat kepada ulil amri yaitu kepada pemimpin yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Ulil Amri inilah yang menjadi acuan munculnya perkembangan hukum Islam melalui ijtihad. Menurut Muhammad Tahir Azhary yang menjadi Hakikat hukum Islam ialah syari’ah (dalam artian Alquran dan sunnah) yang merupakan cara hidup yang berasal dari nilai-nilai abadi dan mutlak, diwahyukan dengan jalan keseluruhan amanat Quran.[32] Jadi dapatlah dikatakan Al- Quran sebagai sumber utama Hukum Islam.

Berdasarkan tinjauan terhadap hukum Islam inilah Muhammad Tahir Azhary merumuskan prinsip negara hukum yang baik yaitu :[33]

(a) Prinsip kekuasaan sebagai amanah

(b) Prinsip musyawarah

(c) Prinsip keadilan

(d) Prinsip persamaan

(e) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

(f) Prinsip peradilan yang bebas

(g) Prinsip perdamaian

(h) Prinsip kesejahteraan

(i) Prinsip ketaatan rakyat

1. 4. Negara Hukum di Era Modern

a) Perkembangan Negara Hukum dan Demokrasi

Berbicara negara hukum di era modern kita tentu harus berbicara demokrasi. Secara sederhana demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Istilah demokrasi digunakan dalam berbagai konsep. Terkadang digunakan untuk menyebut suatu bentuk pemerintahan dan terkadang dikonotasikan dengan kondisi suatu masyarakat.[34] Studi tentang demokrasi sebagai sistem politik tidak dapat dilepaskan dari studi tentang hukum sebab antara keduanya dapat diibaratkan dua sisi dari sekeping mata uang.[35] Hal senada juga berlaku dalam konsep negara hukum dan demokrasi. Negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau constitutional state yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi.[36] Dalam konteks yang sama gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan constitutional democracy yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.[37] Dengan demikian maka sebuah negara demokrasi harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan garis haluan kaidah hukum yang terdapat dalam negara hukum. Dengan perkataan lain tarian demokrasi harus sejalan dengan irama yang dilantunkan negara hukum.

Menurut Bagir Manan dalam bukunya Teori dan politik Konstitusi, untuk melaksanakan prinsip Negara berdasarkan hukum harus memenuhi syarat tegaknya tatanan kerakyatan atau demokrasi, karena Negara berdasarkan atas hukum tidak mungkin tumbuh berkembang dalam tatanan kediktatoran, merendahkan hukum dan melecehkan hukum merupakan bawaan kediktatoran, tidak ada paham kediktatoran yang menghormati hukum, yang ada dalam kediktatoran adalah kesewenang-wenangan, kalaupun ada hukum semata-mata dilakukan untuk mempertahankan kepentingan rezim kediktatoran tersebut.[38] Dalam hal tersebut rakyat semata-mata menjadi objek hukum dan bukan subjek hukum, karena itu setiap upaya untuk mewujudkan tatanan Negara berdasarkan hukum tanpa diikuti dengan usaha mewujudkan tatanan kerakyatan atau demokrasi akan sia-sia.[39]

Disisi lain demokrasi juga dapat berkembang menjadi demokrasi overbodig yaitu mengepakan sayap kebebasan tanpa keteraturan dan kepastian, alhasil negara tersebut kacau. Negara demokrasi yang seperti ini bukanlah demokrasi ideal. Demokrasi ideal merupakan demokrasi teratur berdasarkan tatanan hukum. Karena itu, antara ide demokrasi dan Negara hukum (nomokrasi) dipandang harus bersifat sejalan dan seiring, baru suatu Negara itu dapat disebut sebagai Negara demokrasi dan sekaligus sebagai Negara hukum.[40] demokrasi dan Negara hukum tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu kualitas demokrasi suatu Negara akan menentukan kualitas hukum Negara tersebut, begitu pula sebaliknya.

Di zaman modern,konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Julius Stahl dengan istilah Rechstaat. Menurut Julius Stahl konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah rechstaat itu mencakup empat elemen penting, yaitu :[41]

a) Perlindungan hak asasi manusia

b) Pembagian kekuasaan

c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang

d) Peradilan tata usaha negara

Sedangkan dalam tradisi anglo saxon yang berkembang di Inggris, negara hukum dikembangkan oleh kepeloporan A.V. Dicey yang memprakarsai istilah The Rule of Law. Ia menguraikan adanya cirri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah The Rule of Law itu yaitu :[42]

a) Supremacy of Law

b) Equality before the law

c) Due process of law

Terdapat perbedaan dalam pandangan Dicey dengan Julius Stahl, dimana dalam konsepsi Dicey tidak terdapat peradilan administrasi negara. Hal ini dikarenakan menurut pandangan Dicey dalam suatu negara hukum adanya Persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dimaksudkan bahwa semua warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum, Hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat pemerintahan negara maupun warganegara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama. The rule of law dalam pengertian ini bahwa para pejabat negara tidak bebas dari kewajiban untuk mentaati hukum yang mengatur warganegara biasa atau dari yurisdiksi peradilan biasa. Dengan demikian tidak dikenal peradilan administrasi negara dalam sistem Anglo Saxon yang menggunakan the rule of law.

Terlepas dari perbedaan tersebut, kedua prinsip negara hukum baik yang berasal dari eropa continental maupun anglo saxon keduanya sama-sama menekankan pentingnya hukum dalam kehidupan bernegara sehingga hukum diletakkan di tempat yang tertinggi.

Perlahan tapi pasti tuntutan untuk memperluas konsep the rule of law semakin nyata. Pada abad 20 International Commission of Jurist yang merupakan organisasi ahli hukum internasional dalam konferensi di Bangkok tahun 1965 memperluas konsep mengenai rule of law, dan menekankan apa yang dinamakannya the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age.[43] Dianggap bahwa, disamping hak-hak politik, hak-hak sosial dan ekonomi juga harus diakui dan dipelihara, dalam arti bahwa harus dibentuk standar-standar dasar sosial dan ekonomi.[44] Penyelesaian soal kelaparan, kemiskinan, dan pengangguran merupakan syarat agar supaya Rule of Law dapat berjalan dengan baik.[45] Selanjutnya dikemukakan bahwa syarat syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah panji Rule of Law ialah:[46]

a) Perlindungan Konstitusional, dalam ari bahwa konsitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.

b) Badan kehakiman yang bebas atas hak-hak yang dijamin

c) Pemilihan umum yang bebas

d) Kebebasan untuk menyatakan pendapat

e) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi

b) Negara Hukum, Konstitusi, dan Konstitusionalisme

Negara hukum sangat erat kaitannya dengan konstitusi. Istilah konstitusi ini berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.[47] Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa belandanya Gronwet.[48] Dalam bahasa latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume dan stature, cume merupakan proposisi yang berarti “bersama dengan…”, sedangkan statuere berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Atas dasar itu kata statuere mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan” dengan demikian bentuk tunggal (constitutio) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak (constitutiones) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.[49] Mencermati dikotomi antara istilah constitution dengan gronwet (Undang-Undang Dasar) diatas, L.J. Van Apeldoorn telah membedakan secara jelas di antara keduanya, kalau Gronwet adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan constitution (konstitusi) memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis.[50] Dari pendapat Apeldoorn tersebut dapat kita lihat bahwa konvensi ketatanegaraan (kebiasaan ketatanegaraan) dapat dikatakan sebagai suatu konstitusi yang tidak tertulis. Hal ini dapat kita lihat di negara Inggris dimana konstitusinya berdasarkan kepada kebiasaan ketatanegaraan.

Pada umumnya suatu konstitusi itu mempunyai materi muatan yang menurut J.G Steenbeek berisi :[51]

(a) Adanya jaminan terhadap hak asai manusia dan warga negaranya

(b) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental

(c) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental

Dan menurut C.F Strong yaitu berisi :[52]

(a) Kekuasaan pemrintah (dalam arti luas)

(b) Hak-hak yang diperintah

(c) Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut yang didalamnya masalah hak asasi manusia).

berbicara konstitusi tidak dapat dilepaskan dari konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.[53] Menurut Carl J Friedrich, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.[54]

Yang menjadi dasar dari konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang di idealkan berkenaan dengan Negara. Organisasi Negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau di promosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut Negara.[55] Konsensus tersebut yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya, dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (consensus), yaitu :[56]

a) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama

b) Kesepakatan tentang the rule of the law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara

c) Kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan

Kesepakatan yang pertama berkenaan dengan cita-cita bersama adalah puncak abstraksi paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan diantara sesame warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup ditengah pluralism atau kemajemukan. Oleh karena itu suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan atau cita-cita bersama.[57] Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi, kesepakatan kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap Negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan Negara haruslah didasarkan atas the rules of the game yang ditentukan bersama.[58] Kesepakatan yang ketiga adalah berkenaan dengan bangunan organ Negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya,hubungan-hubungan antar organ Negara itu satu sama lain, serta hubungan antara organ Negara dengan warga Negara.[59]

Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan didalam konstitusi. Kesepakatan itu menjadi pegangan hidup dalam bernegara sehingga ditempatkan di posisi yang tinggi. Karena ditempatkan diposisi yang tinggi maka konstitusi dijadikan sebagai supremacy of law. Supremacy of law merupakan salah satu unsure didalam Negara hukum. konstitusi sebagai dasar hukum yang tertinggi dibentuk atas dasar kesepakatan rakyat sehingga konstitusi haruslah

mempunyai nilai-nilai demokrasi. Oleh karena suatu konstitusi yang baik harus menjamin kedaulatan hukum yang mengedepankan demokrasi.

Atas uraian diatas suatu negara hukum yang mendasarkan kepada konstitusi sebagai dasar hukum haruslah memegang teguh pada prinsip konstitusionalisme yang telah disepakati. negara hukum tanpa tegaknya prinsip konstitusionalisme hanya negara kekuasaan semata.

1. C. ANALISIS TERHADAP NEGARA HUKUM DALAM ISLAM BERDASARKAN PIAGAM MADINAH DAN NEGARA HUKUM MODERN

1. 1. Perbedaan dan Persamaan Prinsip Negara Hukum dalam Islam dan Negara Hukum Modern

Sebelum membicarakan perbedaan dan persamaan antara prinsip negara hukum dalam Islam dengan negara hukum modern, penulis ingin memaparkan terkait dengan kedudukan piagam madinah sebagai konstitusi negara Madinah. Apabila melihat kepada pendapat J.G Steenbeek yang menyatakan materi muatan konstitusi adalah :

(d) Adanya jaminan terhadap hak asai manusia dan warga negaranya

(e) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental

(f) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental

Dan menurut C.F. Strong adalah :

(d) Kekuasaan pemrintah (dalam arti luas)

(e) Hak-hak yang diperintah

(f) Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut yang didalamnya masalah hak asasi manusia).

Apakah piagam Madinah dapat disebut sebagai suatu konstitusi dengan melihat pada pendapat kedua ahli tersebut? Piagam madinah pada umumnya hanya merinci terkait dengan permasalahan Hak asasi manusia sehingga tidaklah memenuhi kriteria materi muatan konstitusi seperti yang dikatakan oleh steenbeek maupun C.F.Strong. namun apabila kita melihat kepada pendapat Apeeldorn bahwa konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam arti luas memang konstitusi tidaklah kita lihat sebagai bentuk tertulis saja, karena hukum tidak hanya terkait kedalam bentuk tertulis saja karena masih ada hukum sebagai living law yang tidak tertulis. Dengan demikian kebiasaan ketatanegaraan (konvensi ketatanegaraan) dapat dikategorikan sebagai konstitusi. Piagam Madinah dapatlah kita kategorikan sebagai konstitusi dalam arti sempit yaitu bagian yang tertulisnya namun dalam arti luas konstitusi dalam negara

madinah tersebut juga mencakup kebiasaan ketatanegaraan yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW yang dapat dikatakan sebagai perbuatan nabi (sunnah).

Selanjutnya apakah piagam Madinah telah memenuhi prinsip konstitusionalisme? Dasar dari prinsip konstitusionalisme adalah adanya kesepakatan (consensus). Dilihat dari sejarah berdirinya negara Madinah perjanjian nabi Muhammad SAW dengan warga Madinah dalam Bai’at Al-Aqabah kedua dapatlah dikatakan sebagai consensus yang mendasari berdirinya negara Madinah dan nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara Madinah. Berdasarkan tiga elemen consensus dalam prinsip konstitusionalisme yaitu :

d) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama

e) Kesepakatan tentang the rule of the law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara

f) Kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan

Dapatlah kita lihat dalam piagam Madinah terdapat kesepakatan bersama mengenai cita-cita bersama yaitu mendirikan negara yang berdasarkan Islam demi mencapai perdamaian yang abadi. Selanjutnya terdapat kesepakatan mengenai penerapan the rule of the law dengan Al-Quran dan sunnah nabi sebagai dasar hukum utama dan piagam Madinah sebagai dasar kehidupan bernegara, kesepakatan mengenai bentuk dan institusi dan prosedur ketatanegaraan itu sendiri dilaksanakan dengan konvensi ketatanegaraan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa negara Madinah merupakan negara berdasarkan konstitusil yang menganut prinsip konstitusionalisme.

1. 2. Perbedaan Prinsip Negara Hukum dalam Islam dengan Negara Hukum Modern

Seperti yang kita ketahuai nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah SWT sebagai Rasul di muka bumi ini. Beliau di amanatkan untuk mengajarkan ajaran agama Islam di muka bumi ini agar manusia tidak tersesat ke jurang nestapa. Posisi nabi Muhammad SAW sebagai rasulullah menyebabkan setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan rasulullah adalah semata-mata untuk menegakkan agama. Hal ini berimplikasi kepada ajarannya tentang bermasyarakat selalu disandarkan kepada agama sebagai landasan kebenaran. perjuangan nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam di Mekkah membuahkan hasil dengan banyaknya masyarakat Madinah yang memeluk agama Islam. Hingga pada akhirnya nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan membentuk suatu masyarakat baru di Madinah yang banyak yang menyebutnya dengan negara Madinah. Pembentukan negara Madinah tersebut diletakkan atas dasar Islam. Masyarakat Madinah yang kala itu sangat pluralistis menerima Islam dengan senang hati karena ajarannya yang rahmatan lil alamin sehingga masyarakat Madinah merasa bahwa Islam merupakan suatu kebenaran dan nabi Muhammad SAW merupakan pembawa kebenaran. Dari sini kita dapat melihat pendirian negara oleh Nabi Muhammad SAW didasari oleh Agama berbeda dengan prinsip negara modern yang menolak negara atas dasar agama. Perbedaan ini sangatlah prinsipil

karena agama adalah suatu landasan penarikan kebenaran, ketika suatu negara tanpa dasar agama maka akan sulit dalam mencari landasan penarikan kebenaran yang semata-mata hanya didasarkan pada kehendak manusia.

Adanya pemisahan antara negara dan agama dalam negara hukum era modern yang pada umumnya berkembang di barat terjadi karena adanya trauma terhadap prinsip kedaulatan tuhan (teokrasi) yang telah dilaksanakan di negara barat yang menimbulkan absolutism yang kurang mengedepankan nilai-nilai Hak asasi manusia. Maka muncullah gerakan-gerakan yang menentang absolutism berdasarkan pada agama yang dimulai pada masa renaissance. Gelombang pemikiran berkembang terus dan nilai-nilai hak asasi manusia terus berkembang. Hal inilah yang mengakibatkan adanya pemisahan antara agama dan negara.

Uniknya yang terjadi di dalam pendirian negara oleh nabi Muhammad SAW yang mendasarkan pada agama Islam justru mengembangkan nilai-nilai hak asasi manusia dan bahkan demokrasi. karena nilai-nilai itulah yang diajarkan dalam agama Islam. Walaupun sumber kedaulatan utama Islam adalah Tuhan tetapi berbeda dengan prinsip teokrasi yang berkembang di barat. Hal inilah yang kemudian membedakan dalam penarikan asas-asas dalam bernegara antara negara hukum Islam dan negara hukum modern

dalam surat An-Nisa ayat 58 :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”

Terlihat adanya mandat dari Allah SWT berupa suatu amanah kepada manusia untuk menetapkan hukum-hukum terhadap sesama manusia untuk ditetapkan secara adil. Sifat amanah ini berbeda dengan prinsip negara hukum modern karena amanah dalam konsep negara hukum Islam itu perintah langsung dari Allah SWT. Atas dasar itu amanah yang diberikan kepada manusia mempunyai nilai transcendental sehingga mempunyai nilai yang berbeda dan lebih mempunyai kekuatan mengikat secara batin. Atas dasar itu amanah ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi manusia karena akan berimplikasi pada kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya dalam konsepsi negara hukum modern yang memisahkan antara negara dengan agama dalam kehidupan berpolitiknya tidak mempunyai implikasi kepada dunia akhirat sehingga sifat amanah tersebut tidak mempunyai nilai transcendental dan hanya bersifat duniawi saja.

Dalam surat An-Nisa ayat 59 :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari ayat tersebut terlihat adanya unsure ketaatan. Ketaatan juga merupakan dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa ketaatan tidak akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis yang ada hanya pertentangan antar masyarakat yang dapat menyebabkan perpecahan. Dalam teori hukum ketaatan ini menjadi suatu perhatian karena salah satu tujuan hukum adalah ketertiban. Dalam teori hukum barat ketaatan ini didasarkan pada suatu kehendak bersama akan adanya kepentingan umum. Dasar yang paling utama dari ketaatan adalah kehendak bersama yang merupakan consensus dari para masyarakat. Menurut pandangan penulis ketaatan yang hanya didasarkan kepada suatu kesepakatan antar masyarakat tidak akan mencapai pada tahapan ketaatan yang sempurna, karena manusia bukanlah malaikat ia mempunyai kehendak dan tujuan yang antar satu dengan lainnya berbeda, atas dasar ini tidak akan pernah tercapai suatu consensus yang benar satu tujuan sama, Masing-masing mengunggulkan tujuannya. Akibat dari ini tidaklah pernah tercapai satu tujuan yang harmonis. Dasar teori hukum barat seperti inilah yang dijadikan rumusan dalam konsepsi negara hukum modern. Berbeda dengan konsepsi negara hukum dalam Islam. Dalam surat An-Nisa dijelaskan “taatilah Allah dan taatilah Rasul-(nya), dan ulil amri…” ketaatan yang paling utama adalah taat kepada Allah SWT dari ketaatan ini mempunyai nilai-nilai transcendental yang kemudian menurun kepada ketaatan kepada rasul dan ulil amri. Tiada pemisahan antara ketaatan kepada hukum negara dan ketaatan kepada Allah SWT. Ketaatan dalam Islam mempunyai satu tujuan yaitu semata-mata untuk taat kepada Allah SWT. Dengan tujuan ketaatan yang jelas yaitu semata-mata untuk taat kepada Allah SWT menjamin suatu masyarakat yang harmonis dan tidak selalu dalam pertentangan.

1. 3. Persamaan Prinsip Negara Hukum dalam Islam dengan Negara Hukum Modern

Didalam prinsip negara hukum dalam Islam juga mempunyai banyak persamaan dengan prinsip negara hukum modern. Salah satu yang paling menonjol dalam prinsip negara hukum modern adalah adanya demokrasi. Secara sederhana demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dalam artian negara demokrasi tidak menerima adanya suatu pemerintahan yang tidak mengutamakan hak-hak rakyat. Demokrasi dalam Islam disebut dengan Musyawarah. Islam sangat menganjurkan untuk bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan, hal ini tercantum di dalam Al Quran surat Assyura ayat 38 yang menyatakan ”… sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka…” dan surat Ali Imran ayat 159 yang menyatakan : ”… dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu)…”.. Musyawarah inilah yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memimpin negara Madinah. Nabi Muhammad SAW tidak mendasarkan negaranya dengan prinsip absolutisme tetapi juga mengedepankan musyawarah yang dalam era modern ini dapat disebut dengan demokrasi. Selain itu pendirian negara Madinah tidaklah atas dasar kehendak seorang semata, tetapi berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan warga Madinah itu sendiri, jadi perjanjian tersebut (Bai’at Al Aqabah) dapatlah dikatakan sebagai kontrak sosial sebagai dasar mendirikan negara yang mengedepankan demokrasi. Islam yang sangat mengedepankan musyawarah sebagai demokrasi inipun sejalan dengan prinsip negara hukum modern seperti yang dikemukakan oleh International Commision of Jurist yang menyatakan salah satu syarat negara demokratis dibawah panji the rule of law adalah adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang dalam Islam melalui mekanisme musyawarah.

Persamaan selanjutnya adalah mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Negara Madinah yang didirikan oleh nabi Muhammad beserta warga Madinah sangatlah mengedepankan hak asasi manusia. Terlihat dari piagam Madinah yang menjadi landasan bernegara tersebut sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ditengah masyarakat yang majemuk di Madinah nabi Muhammad SAW dapat menghargai kemajemukan tersebut, nabi Muhammad SAW menghargai perbedaan yang ada di masyarakat sehingga beliaupun mengakui adanya hukum adat yang masih berlaku di Madinah dan memperbolehkan warga Madinah untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Hal ini menunjukkan betapa pedulinya nabi Muhammad SAW terhadap kemanusiaan dan perbedaan, walaupun mendasarkan negara kepada agama tetapi tidaklah menegasikan hak asasi manusia melainkan justru menegakkannya. Hal ini merupakan keagungan dari ajaran Islam. Perintah menegakkan hak asasi manusia ini dalam prinsip negara hukum modern juga ditempatkan pada tempat yang utama, baik menurut konsepsi Rechtstaat oleh Julius Stahl, Rule of Law oleh A.V. Dicey, maupun yang dikembangkan oleh International Commision of Jurist. J.G. Steenbeek maupun C.F.Strong pun menempatkan Jaminan Hak asasi manusia sebagai materi muatan utama dari konstitusi.

Persamaan selainnya adalah mengenai supremasi hukum. hakekat dari negara hukum adalah suatu negara didasarkan oleh hukum, hukumlah yang menjadi komando dari kehidupan bernegara. Baik dalam rechstaat maupun the rule of law. Hukum ditempatkan diposisi yang tinggi. Sama halnya dengan Islam. Pada saat periode negara Madinah piagam Madinah tersebutlah yang dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara. Piagam Madinah itu didasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi jadi hukum yang diberikan Allah SWT ditempatkan di posisi tertinggi. Wahyu Allah SWT itu dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. jadi yang menjadi supremasi hukum dalam negara hukum Islam itu sendiri adalah Hukum Tuhan atau Allah SWT. Hukum Allah SWT itulah sebagai dasar kebenaran dari segala bidang kehidupan, karena ketidakmampuan manusia dalam menentukan arah kebenaran hakiki maka Allah SWT memberikan petunjuk kepada manusia. Dengan demikian supremasi hukum di Islam bertujuan untuk membawa manusia kearah kebenaran hakiki.

Persamaan selanjutnya adalah prinsip kesamaan dihadapan hukum (equality before the law). Prinsip ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh A.V.Dicey dalam the rule of law. Dalam negara Madinah, nabi Muhammad SAW tidak membedakan antar satu warga negara dengan warga negara. Walaupun masyarakat Madinah merupakan masyarakat yang plural tetapi mereka semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama tidak dibeda-bedakan berdasarkan ras/golongan atau apapun. Semua orang di hadapan hukum semua sama. Islam tidak mengajarkan membeda-bedakan manusia berdasarkan ras/golongan karena semua manusia dihadapan Allah SWT adalah sama hanya yang membedakannya adalah tingkat ketaqwaannya kepada Allah SWT. Sehingga di negara Madinah siapapun yang bersalah ia haruslah di hukum tanpa melihat apakah ia dari golongan/ras tertentu. Atas dasar persamaan di hadapan hukum inilah di butuhkan suatu badan kehakiman yang bebas (tidak memihak) seorang hakim (pembuat keputusan) harus memandang secara objektif dan tidak memihak salah satu pihak dikarenakan semua warga adalah sama di hadapan hukum.

1. 4. Prinsip Negara Hukum dalam Islam di Era Modern

Dari apa yang telah di uraikan di atas dapatlah kita tarik suatu prinsip-prinsip yang mendasari negara hukum dalam pandangan Islam di era modern ini. Prinsip yang mendasari antara lain adalah sebagai berikut :

(a) Prinsip Amanah

Sejalan dengan surat An-Nisa ayat 58 adalah telah diberikannya amanah kepada manusia. Amanah merupakan landasan utama dalam negara hukum Islam karena dengan amanah ini merupakan perintah langsung dari Allah SWT. Atas dasar itu amanah ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi manusia karena akan berimplikasi pada kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dalam menjalankan prinsip amanah ini sudah mencakup untuk berlaku adil di muka bumi ini, jadi amanah mempunyai korelasi yang erat dengan keadilan.

(b) Prinsip ketaatan

Ketaatan juga merupakan dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa ketaatan tidak akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis. ketaatan yang paling utama dalam Islam adalah taat kepada Allah SWT. ketaatan ini mempunyai nilai-nilai transcendental yang kemudian menurun kepada ketaatan kepada rasul dan ulil amri. Ketaatan dalam Islam mempunyai satu tujuan yaitu semata-mata untuk taat kepada Allah SWT. Dengan tujuan ketaatan yang jelas yaitu semata-mata untuk taat kepada Allah SWT menjamin suatu masyarakat yang harmonis dan tidak selalu dalam pertentangan.

(c) Prinsip Musyawarah

Mekanisme pelaksanaan demokrasi dalam Islam adalah dengan musyawarah. Islam sangat menganjurkan untuk bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Islam tida menghendaki adanya suatu absolutisme yang di lakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.

(d) Prinsip pengakuan dan penegakkan Hak asasi manusia

Islam sangat menghargai hak asasi manusia. Hal inipun telah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan umat Islam untuk berbuat tidak manusiawi. Di era modern ini hak asasi manusia tidaklah dilihat sebagai hak sipil dan politik saja, tetapi terkait juga dengan hak ekonomi,sosial dan budaya. Hal ini disebabkan dengan berkembangnya konsep welfare state. oleh karena itu perihal kesejahteraan manusia juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dan Islam sangat menjunjung tinggi kesejahteraan umat manusia.

(e) Prinsip supremasi hukum

Dalam Islam hukum yang menjadi komando kehidupan manusia. Al Quran adalah sebagai dasar kebenaran dari segala bidang kehidupan, karena ketidakmampuan manusia dalam menentukan arah kebenaran hakiki maka Allah SWT memberikan petunjuk kepada manusia. Dengan demikian supremasi hukum di Islam bertujuan untuk membawa manusia kearah kebenaran hakiki.

(f) Prinsip kesamaan di hadapan hukum

Islam menganut prinsip kesamaan di hadapan hukum karena manusia dihadapan Allah SWT semuanya sama tidak dibedakan berdasarkan dari ras/golongan. Atas dasar itulah dalam Islam semua manusia dianggap sama di hadapan hukum. prinsip kesamaan di hadapan hukum inilah yang melahirkan kekuasaan kehakiman yang bebas. Karena hakim harus memandang sama orang yang berada dalam sengketa hukum. ia tidak boleh subjektif dan harus menempatkan pihak-pihak dalam keadaan yang sama tanpa membedakan berdasarkan ras/golongan.

(g) Prinsip Perdamaian

Ajaran islam mengantarkan manusia kedalam kebenaran yang hakiki, sehingga Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian yang abadi yaitu perdamaian dalam hal duniawi dan dalam hal akhirat. Hukum dalam Islam bukanlah hanya menyangkut hal-hal yang bersifat duniawi saja melainkan juga menyangkut hal akhirat. tujuan perdamaian dalam Islam merupakan perdamaian yang sempurna bagi umat manusia

1. D. PENUTUP 1. 1. Kesimpulan

a) Perbedaan antara prinsip negara hukum dalam Islam dengan negara hukum modern adalah penempatan letak agama dalam kehidupan bernegara. Tidak ada pemisahan antara agama dengan negara dalam Islam, berbeda halnya dengan prinsip negara hukum modern yang terdapat pemisahan antar keduanya. Tidak adanya pemisahan antara agama dengan negara dalam Islam berakibat pada nilai-nilai prinsipil yaitu nilai amanah dan ketaatan yang berbeda dengan prinsip negara hukum modern.

b) Islam juga sejalan dengan perkembangan dunia modern sehingga terdapat persamaan prinsip negara hukum baik dalam Islam maupun modern. Prinsip-prinsip itu antara lain adalah : prinsip demokrasi, pengakuan dan perlindungan HAM, prinsip supremasi hukum, dan prinsip kesamaan di hadapan hukum.

c) Yang menjadi prinsip negara hukum dalam Islam di era modern ini adalah : prinsip amanah,prinsip ketaatan, prinsip musyawarah, prinsip pengakuan dan penegakkan HAM, prinsip supremasi hukum, prinsip kesamaan dihadapan hukum, prinsip perdamaian

1. 2. Saran

Dalam menegakkan negara hukum Islam tidak perlu secara simbol-simbol semata. Islam mempunyai nilai universal yang secara substantif dapat diterapkan diseluruh umat manusia. Perlu adanya pemahaman yang komprehensif dengan melihat kepada perkembangan zaman sehingga Islam benar-benar dapat menjadi sebagai Rahmatan Lil Alamin dimuka bumi ini.

[1] Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthy, Fiqhus Sirah : Dirasat Manhajiah ‘Ilmiyah Li Siratil-Musthafa ‘Alaihish-Shalatu was-Salam diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, SIRAH NABAWIYAH : Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah SAW, Robbani Press, Jakarta,1999. Hlm.143

[2] Ibid.

[3] Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam, LKIS, Yogyakarta, 2010. Hlm. 69-70. Lihat pula Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthy, op.cit. Hlm.144

[4] Muhammad Alim, ibid. Hlm. 70

[5] Ibid. Keenam pemuda Khazraj itu adalah : 1. Asaad bin Zurafah, 2. Auf bin Al Harts, 3. Rafi bin Malik, 4. Quthbal bin Amr, 5. Uqbah bin Amir bin Naby, 6. Jabri bin Abdullah bin Ri’ab.

[6] Ibid. Hlm. 71

[7] Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthy, Op. Cit. Hlm. 149

[8] Muhammad Alim, op.cit. Hlm. 71


[10] Ibid.

[11] Muhammad Alim, op.cit. Hlm. 72

[12] Ibid.

[13] Ibid.


[15] Muhammad Alim, op.cit. Hlm.74


[17] Muhammad Alim, Loc.Cit.

[18] Seorang Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[19] Ibid.


[21] Muhammad Alim, op. cit. Hlm. 78

[22] Dahlan Thaib, et al, Teori dan Hukum Konstitusi, Rajagrafindo Persada , Jakarta,2008, hlm. 41-42

[23] Sunardji Dahri Tiam, Berkenalan dengan Filsafat Islam, Bumi Jaya, Pamekasan. Hlm. 25

[24] Abd.Muin Salim, Fiqh Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, Rajawali Press, Jakarta, 1994. Hlm. 159

[25] Ibid.

[26] Ibid.

[27] Muhammad Alim, Op. Cit. Hlm. 17

[28] Abd.Muin Salim, Op. Cit. Hlm. 198

[29] Majid Fakhry, Al Farabi Founder of Islamic NeoPlatonism, oneworld publication oxford, England, 2002. Hlm 103-104 menyatakan syarat pemimpin yaitu

Firstly, the chief ruler should be sound of body and limb, so as to be able to perform every function he chooses with great facility.

Secondly, he should be by nature capable of good understanding and grasp of whatever he is told, according to the intent of the speaker.

Thirdly, he should be endowed with a good power of retention of what he understands, sees, hears or perceives.

Fourthly, he should be intelligent and quick-witted, so as to grasp the import of any proof as it is given.

Fifthly, he should be eloquent and his tongue pliant in articulating fully whatever he wishes to express.

Sixthly, he should be a lover of learning, fully receptive of instruction, not deterred by the pain attendant on it or the exertion it calls for.

Seventhly, he should not be a glutton in matters of food, drink or sex, detesting play by nature and shunning the pleasures it gives rise to.

Eighthly, he should be a lover of truth and its adepts, and a hater of falsehood and its adepts.

Ninthly, he should be magnanimous and a lover of honor, who detests by nature whatever is shameful.

Tenthly, he should have no interest in money and the fleeting goods of the world.

Eleventh, he should by nature be a lover of justice and a hater of injustice; fair in dealing with the oppressed and quick to respond to the call for redress.

Twelfthly, he should be firm in his resolve to do what he deems right, daring and brave.

[30] Abd.Muin Salim, Op. Cit. Hlm. 213

[31] Ibid. Hlm 225

[32] Muhammad Alim, Op. Cit. Hlm. 109

[33] Jimmly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara pasca reformasi,Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,2007, Hlm. 308

[34] C.F. Strong, Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, dialihbahasakan oleh SPA Teamwork, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern : Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia. Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.17.

[35] Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media ,Yogyakarta:, 1999, hlm. 1.

[36] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ,Jakarta, 2006, hlm.11.

[37] Ibid.

[38] Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 125-126

[39] ibid

[40] Jimmly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara pasca reformasi,Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,2007, Hlm. 147

[41] Ibid. Hlm.304

[42] Ibid.

[43] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta,2008, Hlm. 115

[44] Ibid.

[45] ibid

[46] Ibid, Hlm. 116

[47] Dahlan Thaib, et al, Op. Cit. hlm. 7

[48] Ibid.

[49] Ibid.

[50] Ibid. Hlm. 8

[51] Dahlan Thaib, Op. Cit. Hlm 16

[52] Ibid. Hlm. 12

[53] Ibid., hlm. 1

[54] Ibid, Hlm. 19

[55] Jimmly Asshidiqie, Konstitusi dan konstitusionalisme, Konstitusi Press , Jakarta, 2005, Hlm. 20

[56] Ibid, Hlm. 21

[57] ibid

[58] Ibid, Hlm. 22

[59] ibid

DAFTAR PUSTAKA

Abd.Muin Salim, Fiqh Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, Rajawali Press, Jakarta, 1994

Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2004

C.F. Strong, Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, dialihbahasakan oleh SPA Teamwork, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern : Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia. Nusa Media, Bandung, 2008

Dahlan Thaib, et al, Teori dan Hukum Konstitusi, Rajagrafindo Persada , Jakarta,2008

Jimmly Asshidiqie, Konstitusi dan konstitusionalisme, Konstitusi Press , Jakarta, 2005

_______________, Pengantar Ilmu hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ,Jakarta, 2006

_______________, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara pasca reformasi,Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,2007

Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media ,Yogyakarta:, 1999

Majid Fakhry, Al Farabi Founder of Islamic NeoPlatonism, oneworld publication oxford, England, 2002

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta,2008

Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam, LKIS, Yogyakarta, 2010

Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthy, Fiqhus Sirah : Dirasat Manhajiah ‘Ilmiyah Li Siratil-Musthafa ‘Alaihish-Shalatu was-Salam diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, SIRAH NABAWIYAH : Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah SAW, Robbani Press, Jakarta,1999

Sunardji Dahri Tiam, Berkenalan dengan Filsafat Islam, Bumi Jaya, Pamekasan.

negara hukum dalam islam

Documents