politik hukum.ppt

7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt

1/76

1

POLITIK HUKUM

Oleh.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H, S.IP, M.HUM.


2/76

POLITIK HUKUMPOLITIK HUKUM

2

POLITIK

HUKUM

POLITIK HUKUM


3/76

I. PENDAHULUAN

1. Berangkat dari masalah kompleksitas hukum sudah sejakzaman unani kuno! hukum senantiasa menarik perhatian

dan menjadi "a#ana $ang tidak henti%hentin$a diperde&atkan

dikalangan para 'endikia"an. Kompleksitas hukum

men$e&a&kan hukum itu dapat dipelajari dari &er&agai sudut

pandang. Lahirn$a &er&agai disiplin hukum disamping (ilsa(athukum )philosoph$ o( la"* dan ilmu hukum )s#ien#e o( la"*!

seperti teori hukum )theor$ o( la"*! sejarah hukum )histor$ o(

la"*! sosiologi hukum )so#iolog$ o( la"*! antropologi hukum

)anthropolog$ o( la"*! per&andingan hukum )#omparati+e o(

la"*! logika hukum )logi# o( la"*! psikologi hukum )ps$#holog$

o( la"*! dan kini sedang tum&uh politik hukum )politi# o( la"*!

adalah &ukti $ang tidak ter&antahkan dari pern$ataan di atas

3


4/76

,. Latar &elakang ilmiah $ang menjadi raison d-etre kehadiran

disiplin politik hukum adalah rasa ketidakpuasan para teoritis

hukum terhadap model pendekatan hukum selama ini. eperti

diketahui dari aspek sejarah! studi hukum telah &erusia sangatlama sejak era unani kuno hingga era postmodern. elama

kurun "aktu sangat lama terse&ut studi hukum mengalami

pasang surut! perkem&angan! dan pergeseran terutama

&erkaitan dengan metode pendekatann$a. /dan$a pasang surut!

perkem&angan! dan pergeseran studi hukum itu dise&a&kan

karena terjadin$a peru&ahan struktur sosial aki&at modernisasi

dan industrilisasi! politik! ekonomi dan pertum&uhan piranti lunak

ilmu pengetahuan.

0. engan perkataan lain! politik hukum mun#ul se&agai salah satu

disiplin hukum alternati( di tengah ke&untuan metodologis dalam

memahami kompleksitas hu&ungan antara hukum dan entitas

&ukan hukum! terutama dalam kaitan studi ini adalah politik.

4


5/76

II. TENTANG POLITIK 1. Istilah politik pertama kali dikenal melalui &uku Plato $ang&erjudul Politeia! $ang juga dikenal dengan republik!

kemudian mun#ul kar$a /ristoteles $ang &erjudul Politeia.

Kedua kar$a ini dipandang se&agai pangkal pemikiran politik

$ang &erkem&ang saat ini dan dari kar$a terse&ut dapatdiketahui &ah"a 2Politik3 merupakan istilah $ang

dipergunakan untuk konsep pengaturan mas$arakat! se&a&

$ang di&ahas dalam kedua kar$a terse&ut men$angkut hal%

hal $ang &erhu&ungan dengan masalah pemerintahan $ang

dijalankan oleh se&uah rezim untuk ter"ujudn$a mas$arakat$ang &aik dalam se&uah negara.

,. /sal mula kata politik itu dari kata polis $ang &erarti 4egara Kota!

kata politik &erarti ada hu&ungan khusus antara manusia $ang

hidup &ersama di dalam kota terse&ut! dalam hu&ungan itu tim&ul5


6/76

0.Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan &ah"a kata politik

diartikan segala urusan dan tindakan )kebijaksanaan, siasat dansebagainya* mengenai pemerintahan suatu negara atau

terhadap negara lain! tipu muslihat atau keli#ikan! dan juga

dipergunakan se&agai nama &agi se&uah disiplin pengetahuan!

$aitu ilmu politik. edangkan dalam 5nsiklopedi Indonesia

dijelaskan &ah"a politik adalah konsep $ang &erhu&ungandengan soal%soal pemerintahan.

6. Menurut Mariam Budiardjo! Politik se&agai kegiatan adalah

&erma#am%ma#am kegiatan dalam suatu sistem politik )Negara*

$ang men$angkut proses menentukan tujuan%tujuan itu.

edangkan eliar 4oer sendiri mengemukakan &ah"a politikadalah segala akti+itas atau sikap $ang &erhu&ungan dengan

kekuasaan dan $ang &ermaksud untuk mempengaruhi! dengan

jalan mengu&ah atau mempertahankan! suatu ma#am &entuk

susunan mas$arakat.6


7/76

7. 8oger H. oltau mengemukakan &ah"a politik adalah8oger H. oltau mengemukakan &ah"a politik adalah PoliticalPolitical

Science, then, is going to be study of state, its aims andScience, then, is going to be study of state, its aims andpurposes, the institutions by which those are going to bepurposes, the institutions by which those are going to be

realized, its relation with its individual members and written aboutrealized, its relation with its individual members and written about

all these questionsall these questions. )Ilmu Politik! untuk selanjutn$a akan. )Ilmu Politik! untuk selanjutn$a akan

dianggap pelajaran tentang 4egara! maksud dan tujuan 4egara!dianggap pelajaran tentang 4egara! maksud dan tujuan 4egara!

lem&aga $ang melaksanakan tujuan terse&ut! hu&ungan antaralem&aga $ang melaksanakan tujuan terse&ut! hu&ungan antara4egara dengan "arganegaran$a! serta hu&ungan antar negara!4egara dengan "arganegaran$a! serta hu&ungan antar negara!

dan juga apa $ang dipikirkan "argan$a! keluhan ditulis dalamdan juga apa $ang dipikirkan "argan$a! keluhan ditulis dalam

&er&agai pertan$an*.&er&agai pertan$an*.

7


8/76

9. lan ' Isaak menjelaskan &ah"a terdapat dua ke#enderunganlan ' Isaak menjelaskan &ah"a terdapat dua ke#enderungan

dari &er&agai de(inisi $ang dikemukakan oleh para pakar ilmudari &er&agai de(inisi $ang dikemukakan oleh para pakar ilmupolitik!politik!pertama:pertama:pandangan $ang mengaitkan politik dan 4egarapandangan $ang mengaitkan politik dan 4egara

$akni dengan urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan di$akni dengan urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan di

daerah!daerah! keduakedua: pandangan $ang mengkaitkann$a dengan: pandangan $ang mengkaitkann$a dengan

masalah kekuasaan! otoritas dan atau kon(lik per&edaan darimasalah kekuasaan! otoritas dan atau kon(lik per&edaan dari

ke#endrungan terse&ut terletak pada pendekatan $angke#endrungan terse&ut terletak pada pendekatan $angdipergunakan $aitu pendekatan tradisional $ang mengemukakandipergunakan $aitu pendekatan tradisional $ang mengemukakan

pem&ahasan pada perkem&angan partai%partai! perkem&anganpem&ahasan pada perkem&angan partai%partai! perkem&angan

politik luar negeri dalam suatu negara dan perkem&angan ide%idepolitik luar negeri dalam suatu negara dan perkem&angan ide%ide

politik &esar sedangkan menekankan perhatian! pada perilakupolitik &esar sedangkan menekankan perhatian! pada perilaku

akta politik seperti tokoh%tokoh pemerintahan dan "akil%"akilakta politik seperti tokoh%tokoh pemerintahan dan "akil%"akilrak$at $ang ada di lem&aga legislati(.rak$at $ang ada di lem&aga legislati(.

8


9/76

;. Konsep%Konsep Pokok alam Politik )Harold Las"ell* :

% 4egara )state*

% Kekuasaan )power*

% Pengam&ilan Keputusan )decision making*

% Ke&ijaksanaan )policy, belied*

% Pem&agian )distribution* atau alokasi hasil

)allocation*

9


10/76


11/76

11

9. Fungsi Negara sebagai Lembaga Politik

% e&agai kepemilikan.% e&agai pem&angun $aitu melaksanakan

kesejahteraan dan kemakmuran rak$atn$a.

% e&agai pengatur keterti&an )la" and order*.% e&agai pertahanan>agresi militer dari musuh.% e&agai pemeliharaan in(ra struktur komunikasi dan

menegakkan keadilan.


12/76

12

!. Konse" Kekuasaan #alam Proses Politik.

% In(luen#e ialah kemampuan untuk mempengaruhi orang lainagar mengu&ah sikap dan perilakun$a se#ara sukarela.% Persesuaian ialah kemampuan me$akinkan orang lain dengan

argumentasi untuk melakukan sesuatu.% Manipulasi ialah penggunaan pengaruh $ang tidak disadari

oleh masa $ang dipengaruhi untuk mematuhi keinginanpenguasa.

% 'oer#ion ialah an#aman kekuasaan $ang dilakukan oleh

seseorang atau kelompok terhadap kelompok lain agar tunduk

pada kekuasaan penguasa.

% ?or#e ialah penggunaan tekanan (isik terhadap pihak%pihaklain agar melakukan sesuatu.

% =adi kekuasaan itu merupakan konsep $ang &erkaitan dengan

perilaku se#ara umum diartikan se&agai kemampuan

menggunakan sum&er%sum&er pengaruh $ang dimiliki! untuk

mempengaruhi pihak lain sehingga pihak lain &erperilaku


13/76

13

. Tu$uan Negara sebagai "roses "olitik

% 8oger H. oltauTujuan negara adalah mengusahakan rak$at &erkem&ang

serta mengem&angkan da$a #iptan$a se&e&as mungkin.% Harold = Laski

Tujuan negara adalah men#iptakan keadaan agar rak$at

dapat memenuhi keinginann$a se#ara maksimal.% Teori Kekuasaan 4egara

4egara adalah men#iptakan kekuasaan pemerintahan $ang

se&esar%&esarn$a $ang &erlaku penuh terhadap rak$at.% Tujuan negara adalah sesuatu $ang hendak di "ujudkan

oleh negara $ang &ersangkutan dengan menggunakanorganisasi pemerintah $ang di lengkapi degan kekuasaan.


14/76

14

%. Untuk men&elami #unia "olitik' a#a ( kerangka

konse"tional &ang #a"at #igunakan)

1. Politik dipahami se&agai usaha "arga negaradalam mem&i#arakan dan me"ujudkan ke&aikan

&ersama.

,. Politik se&agai segala hal $ang &erkaitan dengan

pen$elenggaraan negara dan pemerintah.

0. Politik se&agai segala kegiatan $ang diarahkanuntuk men#ari dan mempertahankan kekuasaan

dalam mas$arakat.

6. Politik se&agai kegiatan $ang &erkaitan dengan

perumusan dan pelaksanaan ke&ijakan umum.

7. Politik se&agai kon(lik dalam rangka men#ari atau

mempertahankan sum&er%sum&er $ang dianggap

penting.


15/76

15

III. TENTANG HUKU*


16/76

0. alam Bla#k-s La" i#tionar$ dijelaskan &ah"a law in generic

tense, is a body of rules of action or cunduct prescribed by

controlling authority and having binding legal force. e#ara

sederhana dikemukakan oleh ri umantri Martosoe"ignjo

&ah"a hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku $ang

&erlaku dalam mas$arakat. edangkan de(inisi Hukum dariO@(ord 5nglish i#tionar$ adalah 3law is the body of role,

whether formally enacted or customory, whish a state or

community recognises as binding on its members or subjects

!"ukum adalah kumpulan aturan, perundang#undangan atau

hukum kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakatmengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan

mengikat terhadap warganya$.

16


17/76

6. Utre#ht memandang hukum tidak sekedar se&agai kaedah!

melainkan juga se&agai gejala sosial dan se&agai segike&uda$aan. an jika hukum dilihat se&agai kaedah ia

mem&erikan de(inisi hukum se&agai &erikut 2hukum adalah

himpunan petunjuk hidup, perintah#perintah dan larangan#

larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan

seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan%&leh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat

menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka diperlukan

tindakan oleh pemerintah atau penguasa untuk menegakkan

hukum tersebut.

17


18/76

7. ari sudut pandang $ang &er&eda ini! maka sangat mustahil

untuk mem&uat satu de(inisi hukum $ang dapat diterima oleh

semua pihak. alam kaitan ini 5mmanual Kant se&agaimana $angdikutip oleh /#hmad /li &e&erapa a&ad $ang silam pernah

mengatakan &ah"a 3noch suchen die juristen eine definition zu

ihrem begriffe von rech !tidak ada seorang yurispun yang mampu

membuat satu definisi hukum yang tepat$. emikian Lio$d

mengemukakan &ah"a %%%%%% although much juristie ink has beenused in an attemp to provide' a universally acceptable definition of

law !%%%%%%%%% meskipun telah banyak tinta para yuris yang habis

dipergunakan di dalam usaha untuk membuat suatu definisi

hukum yang dapat diterima di seluruh dunia, namun hingga kini,

hanya jejak kecil dari niat itu dapat dicapai$. Pen$e&a& lain

sulitn$a mem&eri de(inisi hukum $ang tepat adalah selain karena

si(atn$a $ang a&strak! juga karena $ang diatur oleh hukum itu

sangat luas! $akni hampir seluruh segi kehidupan manusia.

18


19/76

9.9. Aalaupun diantara para ahli hukum &elum mendapat suatuAalaupun diantara para ahli hukum &elum mendapat suatukesatuan mengenai pengertian hukum! tetapi dapat ditarikkesatuan mengenai pengertian hukum! tetapi dapat ditarik

kesimpulan &ah"a hukum meliputi &e&erapa unsur se&agaikesimpulan &ah"a hukum meliputi &e&erapa unsur se&agai

&erikut!&erikut!pertamapertama: hukum merupakan peraturan mengenai: hukum merupakan peraturan mengenai

tingkah laku manusia dalam pergaulan mas$arakat!tingkah laku manusia dalam pergaulan mas$arakat! keduakedua::

peraturan itu &ersi(at mengikat dan memaksa!peraturan itu &ersi(at mengikat dan memaksa! ketigaketiga: peraturan: peraturanitu diadakan oleh &adan%&adan resmi danitu diadakan oleh &adan%&adan resmi dan keempatkeempat::

pelanggaran terhadap peraturan terse&ut dikenakan sanksi $angpelanggaran terhadap peraturan terse&ut dikenakan sanksi $ang

tegas!tegas! kelimakelima: hukum &isa juga &er&entuk tidak tertulis &erupa: hukum &isa juga &er&entuk tidak tertulis &erupa

ke&iasaan $ang &erlaku dalam mas$arakat!ke&iasaan $ang &erlaku dalam mas$arakat! keenamkeenam: tujuan: tujuan

hukum adalah untuk mengadakan keselamatan! ke&ahagian danhukum adalah untuk mengadakan keselamatan! ke&ahagian danketerti&an dalam kehidupan mas$arakat.keterti&an dalam kehidupan mas$arakat.

19


20/76

20

;. U;. Unsurnsur%unsur Hukum%unsur Hukum::

a. Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah lakumanusia dalam pergaulan mas$arakat.

&. Peraturan itu &ersi(at mengatur mengikat dan memaksa

#. Peraturan itu diadakan oleh &adan%&adan resmi

d. Pelanggaran terhadap peraturan terse&ut dikenakansanksi $ang tegas.

e. Hukum &isa juga &er&entuk tidak tertulis &erupa

ke&iasaan $ang &erlaku dalam mas$arakat.

(. Tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan!

ke&ahagian dan keterti&an dalam kehidupan

mas$arakat.


21/76


22/76

22

!. FUNG+I,FUNG+I HUKU* )

a. +TANDA-D OF ONDUT.

)/4/8/4 /T/U UKU8/4 TI4CK/H L/KU /T/U K5/M//4IK/P* /4C H/8U IT//TI OL5H 5TI/P M//8/K/T.

b. A+ A TOOL OF +OIAL ENGENEE-ING.

HUKUM 5B/C/I /L/T>/8/4/ U4TUK M58OB/H

M//8/K/T /4C L5BIH B/IK.

/. A+ A TOOL OF 0U+TIFIATION. HUKUM 5B/C/I /L/T U4TUK M54/T/K/4 B54/8

TI/K4/ 5U/TU TI4CK/H L/KU.

#. A+ A TOOL OF +OIAL ONT-OL.

5B/C/I /L/T U4TUK M54CO4T8OL P5MIKI8/4 /4

L/4CK/H% L/4CK/H M/4UI/ /C/8 M585K/ 5L/LUT58P5LIH/8/ MO8/L4/! TI/K M5L/KUK/4 P58BU/T/4

/4C M5L/4CC/8 4O8M/ HUKUM! UIL/ /4 /C/M/.

e. AGA- ADA KEPA+TIAN HUKU* DALA* *A+1A-ATKAT

2-EHT3EKE- HEID4.


23/76

23

. PE-AN HUKU* DALA* KEHIDUPAN *A+1A-AKAT

a. HUKUM TI/K M58UP/K/4 /TU8/4%/TU8/4 /4C B58I?/T /

HO' H/8U B58I?/T T5T/P.

&. HUKUM H/8U IK5T/HUI 54C/4 =5L/ OL5H M//8/K/T /4C

K5P54TI4C/44/ I/TU8 OL5H HUKUM ITU.

#. HUKUM H/8U IM54C58TI OL5H UMUM.

d. TI/K // K5PUTU/4 /4C /LI4C B58T54T/4C/4. e. TI/K BOL5H B58L/KU U8UT )85T8O/KTI?*.

(. P5458/P/44/ H/8U M5MP58H/TIK/4 BU// HUKUM

M//8/K/T.

g. HI4/8I 58I4C M58UB/H HUKUM K/854/ M//8/K/T /P/T

K5HIL/4C/4 UKU8/4 /4 P5OM/4 B/CI K5CI/T/44/.

h. HUKUM H/8U // L/4//4 =U8II! OIOLOCI D ?ILOO?I.

i. H/8U B58B54TUK T58TULI.


24/76

24

%. INDIKATO- KE+ADA-AN HUKU* *A+1A-AKAT

a. //4/ P54C5T/HU/4 HUKUM.

&. //4/ P5M/H/M/4 HUKUM.

#. IK/P T58H//P HUKUM

d. POL/ P58IL/KU HUKUM )L5C/L B5H/EIO8*.

e. T//T K5P// HUKUM


25/76

25

1100.. Kondisi Hukum sKondisi Hukum saat iniaat ini

1. '8I5 )//T P54UH B/H//*

,. 85'U5 )P545L/M/T/4*

0. 85'OE58 )P545MBUH/4*

6. T/BILIT )K5T/BIL/4* 7. C8OATH )P58TUMBUH/4*


26/76

1. e#ara 5timologis Politik Hukum merupakan terjemahan dari &ahasa

Belanda 2()*"+P&-+-).3 $ang &erarti politik hukum. Politik &erarti

2/))-03 atau dalam &ahasa Indonesia &erarti ke&ijakan sedangkankata ke&ijakan menurut para ahli hukum merupakan serangkaian

tindakan $ang diusulkan seseorang! kelompok atau pemerintah dalam

suatu lingkungan terentu dengan menunjukkan ham&atan%ham&atan

dan kesempatan%kesempatan terhadap pelaksana usulan ke&ijakan

terse&ut dalam rangka men#apai tujuan.,. Padmo Aahjono! menjelaskan &ah"a politik hukum adalah ke&ijakan

pen$elenggaran negara $ang &ersi(at mendasar dalam menentukan

arah! &entuk maupun isi dari hukum $ang akan di&entuk dan tentang

apa $ang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu! &erkaitan

dengan hukum $ang akan datang. alam tulisan lain Padmo Aahjonomengatakan &ah"a Politik Hukum adalah ke&ijakan pen$elenggara

4egara tentang apa $ang dijadikan kriteria untuk menghukumkan

sesuatu. alam hal ini ke&ijakan terse&ut dapat &erkaitan dengan

pem&entukan hukum! penerapan hukum! dan penegakann$a sendri.26

IV. POLITIK HUKUM


27/76

0. Menurut Moh. Mah(udh M! Politik Hukum adalah legal Poli#$0. Menurut Moh. Mah(udh M! Politik Hukum adalah legal Poli#$

atau garis ) atau garis )kebijakankebijakan* resmi tentang hukum $ang akan* resmi tentang hukum $ang akan

di&erlakukan &aik dengan pem&uatan hukum &aru maupundi&erlakukan &aik dengan pem&uatan hukum &aru maupun

dengan penggantian hukum lama dalam rangka men#apaidengan penggantian hukum lama dalam rangka men#apai

tujuan negara. Politik Hukum merupakan pilihan tentang hukum% tujuan negara. Politik Hukum merupakan pilihan tentang hukum%

hukum $ang akan di&erlakukan sekaligus pilihan tentang hukum% hukum $ang akan di&erlakukan sekaligus pilihan tentang hukum%

hukum $ang akan di#a&ut atau tidak di&erlakukan $anghukum $ang akan di#a&ut atau tidak di&erlakukan $ang

kesemuan$a dimaksudkan untuk men#apai tujuan negarakesemuan$a dimaksudkan untuk men#apai tujuan negara

seperti $ang ter#antum dalam pem&ukaan UU 167.seperti $ang ter#antum dalam pem&ukaan UU 167.

6. oedarto! mempun$ai Pandangan lain tentang de(inisi politik hukum6. oedarto! mempun$ai Pandangan lain tentang de(inisi politik hukum

ini! &eliau mengartikan politik hukum se&agai ke&ijakan dari negaraini! &eliau mengartikan politik hukum se&agai ke&ijakan dari negara

melalui &adan%&adan negara $ang &er"enang untuk menetapkanmelalui &adan%&adan negara $ang &er"enang untuk menetapkan

peraturan $ang dikehendaki! $ang diperkirakan akan dipergunakanperaturan $ang dikehendaki! $ang diperkirakan akan dipergunakan

untuk mengekspresikan apa $ang dikandung dalam mas$arakat danuntuk mengekspresikan apa $ang dikandung dalam mas$arakat dan

men#apain$a apa $ang di#ita%#itakan. e(inisi ini men#akupmen#apain$a apa $ang di#ita%#itakan. e(inisi ini men#akup

pengertian $ang sangat luas termasuk pengertian diluar hukum $aknipengertian $ang sangat luas termasuk pengertian diluar hukum $akni

politik! ekonomi sosial &uda$a dan hankam. Teuku Moh. 8adhie!politik! ekonomi sosial &uda$a dan hankam. Teuku Moh. 8adhie!

dalam satu artikel $ang ditulis menjelaskan &ah"a politik hukumdalam satu artikel $ang ditulis menjelaskan &ah"a politik hukum

adalah suatu pern$ataan kehendak penguasa negara mengenaiadalah suatu pern$ataan kehendak penguasa negara mengenai

hukum $ang &erlaku di "ila$ahn$a! dan mengenai arahhukum $ang &erlaku di "ila$ahn$a! dan mengenai arah 27


28/76

7. atjipto 8ahardjo! menjelaskan &ah"a politik hukum adalah7. atjipto 8ahardjo! menjelaskan &ah"a politik hukum adalah

akti+itas memilih dan #ara $ang hendak dipakai untuk men#apaiakti+itas memilih dan #ara $ang hendak dipakai untuk men#apai

suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam mas$arakat ) suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam mas$arakat )lebihlebih

menitik beratkan pada pendekatan sosiologis menitik beratkan pada pendekatan sosiologis*. Terhadap*. Terhadap

pengertian ini terdapat &e&erapa pandangan $ang sangatpengertian ini terdapat &e&erapa pandangan $ang sangat

mendasar dalam stud$ politik hukum $aitumendasar dalam stud$ politik hukum $aitu pertama:pertama:apa $angapa $ang

ingin di#apai dengan sistem hukum $ang ada!ingin di#apai dengan sistem hukum $ang ada! kedua:kedua:#ara%#ara#ara%#ara

apa dan $ang mana $ang dirasa paling &aik untuk &isa dipakaiapa dan $ang mana $ang dirasa paling &aik untuk &isa dipakai

men#apai tujuan terse&ut!men#apai tujuan terse&ut! ketigaketiga: kapan "aktun$a hukum itu: kapan "aktun$a hukum itu

perlu diu&ah dan melalui #ara%#ara &agaimana peru&ahan ituperlu diu&ah dan melalui #ara%#ara &agaimana peru&ahan itu

se&aikn$a dilakukan danse&aikn$a dilakukan dan keempatkeempat: dapatkah dirumuskan suatu: dapatkah dirumuskan suatu

pola $ang &aku dan mapan! $ang &isa mem&antu kitapola $ang &aku dan mapan! $ang &isa mem&antu kitamemutuskan proses pemilihan tujuan serta #ara%#ara untukmemutuskan proses pemilihan tujuan serta #ara%#ara untuk

men#apai tujuan terse&ut se#ara &aik. men#apai tujuan terse&ut se#ara &aik.

28


29/76

29

5. A#a ( "an#angan mengenai Politik Hukum

a. Politik Hukum adalah usaha%usaha $ang ditempuh "arga

negara untukmem&i#arakan dan me"ujudkan ke&aikan

&ersama.

&. Politik Hukum adalah segala hal $ang &erkaitan dengan

pen$elenggaraan negara dan pemerintahan.

#. Politik Hukum ialah se&agai segala kegiatan $ang diarahkanuntuk men#ari dan mempertahankan kekuasaan dalam

mas$arakat

d. Politik Hukum adalah se&agai kegiatan $ang &erkaitan

dengan perumusan dan pelaksanaan ke&ijakan umum.

e. Politik Hukum adalah se&agai kon(lik dalam rangka men#aridan atau mempertahankan sum&er%sum&er $ang dianggap

penting.


30/76

;. Politik Hukum 4asional meliputi:

% Pelaksanaan hukum $ang telah ada se#ara konsisten.

% Pem&angunan hukum $ang intin$a adalah pem&aharuan

terhadap ketentuan hukum $ang telah ada dan telah

dianggap usang! dan pen#uplikan ketentuan hukum &aru

$ang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkem&angan$ang terjadi dalam mas$arakat.

% Penegasan (ungsi lem&aga%lem&aga penegak hukum

atau pelaksana hukum dan pem&ina anggotan$a.

% Meningkatkan kesadaran hukum mas$arakat menurut

persepsi kelompok elit pengam&ilan keputusan.

30


31/76


32/76


33/76

11. Legalisasi alam Pen#apaian Politik Hukum11. Legalisasi alam Pen#apaian Politik Hukum

a. Me%ujudan negara $ang merdea dan berdaulat

b. Melindungi segenap bangsa

!. Me%ujudan edaulatan ra$at

d. Me%ujudan negara huum

e. Men$elenggaraan pemerintahan $ang bai

(. Me%ujudan pemerataan pembangunan

g. Me%ujudan pereonomian nasional

h. Menjamin ha asasi manusia

i. Menjamin emerdeaan beragama dan beribadah

j. Iut melasanaan etertiban dunia

33


34/76

1,. Pan#asila menjadi Paradigma dalam Pem&angunan1,. Pan#asila menjadi Paradigma dalam Pem&angunan

HukumHukum

1. )enjelasan **+ 1945

Mesipun seja amandemen **+ 1945" penjelasan **+ 1945 tida

lagi menjadi bagian dari **+ 1945" tetapi gagasan,gagasan $ang

terandung didalamn$a tetap rele-an menjadi sumber huum material"

buan sebagai sumber huum (ormil.

2. ') M)/ o. M)/1966

)an!asila sebagai #uum Material dalam arti sebagai asaln$a huum.

)an!asila sebagai sumber tertib huum $ang merupaan pandangan

hidup" esadaran" dan !ita,!ita huum.

3. orma undamental egara

)an!asila sebagai norma (undamental negara taats Fundamental

Norm $ani orang $ang men$ebutn$a adalah #ans a%ias$.

34


35/76

35

10. Tujuan istem Politik Hukum 4asional10. Tujuan istem Politik Hukum 4asional

'dalah politi huum $ang sesuai dengan tujuan negara

Indonesia $aitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia" memajuan esejahteraan

umum" men!erdasan ehidupan bangsa" dan iutmelasanaan etertiban dunia.


36/76

16. um&er Hukum 4asional16. um&er Hukum 4asional

1. #uum &arat

2. #uum 'dat

3. #uum 'gama

4. #uum Internasional

36

17. Pem&aharuan Hukum17. Pem&aharuan Hukum

#arus dilasanaan dengan egiatan $ang teren!ana" berarah"

dan terpadu" guna

a.Mengisi eosongan huum $ang ada

b.Melan!aran proses huum $ang terhalang

!.Mengatasi eosongan pada sistem huum

d.Mengatasi unsur,unsur sistem huum $ang tida ber(ungsi


37/76

19. Pem&angunan Hukum &ertujuan :19. Pem&angunan Hukum &ertujuan :

, )en$usunan undang,undang $ang baru sesuai dengan

etentuan pembangunan $ang sesuai dengan dinamia

mas$araat $ang berembang

, Meningatan esadaran huum mas$araat

, Meningatan jaminan penegaan huum

, Meningatan pela$anan huum

, Meningatan epastian huum

, Meningatan ter%ujudn$a tata huum nasional

37


38/76

% Proses penggalian nilai%nilai dan aspirasi $ang &erkem&ang

dalam mas$arakat oleh pen$elenggara negara $ang&er"enang meneruskan politik hukum.

% Proses perde&atan dan perumusan nilai%nilai dan aspirasi

terse&ut kedalam &entuk se&uah ran#angan

peraturanperundang%undangan oleh pen$elenggara negara

$ang &er"enang $ang merumuskan politik hukum.

% Pen$elenggaraan negera $ang &er"enang merumuskan dan

menetapkan politik hukum.

% ?aktor%(aktor $ang mempengaruhi dan menentukan suatu

politik hukum &aik $ang akan! sedang dan telah ditetapkan.

% Pelaksanaan dari peraturan%peraturan $ang merupakan

implimentasi dari politik hukum suatu negara.

38

1;1;.. Aila$ah Kegiatan Politik Hukum > ?ilsa(at Hukum :Aila$ah Kegiatan Politik Hukum > ?ilsa(at Hukum :


39/76

1


40/76

11. Orang taat kepada hukum:. Orang taat kepada hukum:

1. 'omplian#e! $akni takut terhadap sanksi $ang akan

dikenakan apa&ila mereka melanggarn$a.

,. Identi(i#ation! $akni mereka patuh karena

kepentingann$a dijamin oleh hukum.0. Internalization! $akni mereka merasa hukum $ang

&erlaku sesuai dengan nilai%nilai $ang ada pada dirin$a.

6. Kepentingan "arga dijamin oleh hukum $ang &aru di&uat

itu.

40


41/76

,F,F. /da 6 kriteria supremasi hukum :. /da 6 kriteria supremasi hukum :

1. Hukum di&uat &erdasarkan dan oleh kemauan rak$at !

rak$at adalah sum&er dan &erperan dalam mem&uat

hukum $ang diperlukan.

,. Hukum dilaksanakan untuk kepentingan rak$at! &ukan

semata%mata untuk kepentingan penguasa! rak$atadalah su&jek dari hukum &ukan o&jek dari hukum.

0. Kekuasaan pemerintah harus tunduk pada hukum! dan

setiap kekuasaan harus diikuti oleh sistem

pertanggungja"a&an.

6. /da jaminan terhadap hak%hak asasi manusia! &aik hak

sipil maupun hak politik sosial kemas$arakatan.

41

,1 /da tiga kemungkinan asumsi dasar hu&ungan su&


42/76

,1. /da tiga kemungkinan asumsi dasar hu&ungan su&

sistem antara politik

% Hukum determinan atas politik dalam arti politik harus tunduk pada

aturan%aturan hukum sehingga permainan politik apapun &entukn$a

harus tunduk pada aturan%aturan hukum dan hukum haruslahmen$ediakan perangkat aturan main untuk semua kehidupan politik.

% Politik determinan atas hukum dalam arti politiklah $ang menentukan

kehgidupan hukum. Hal ini &erdasarkan pada ken$ataan &ah"a hukum

tidak lain merupakan produk politik! sehingga kalimat%kalimat hukum

tidak lain merupakan kristalisasi dan kehendak politik $ang saling

&ersaingan disini hukum dilihat se#ara impiris )das soln* se&agai politik

hukum! &ukan hukum se&agai )das sein* keharusan%keharusan.

% Hukum dan politik terjalin hu&ungan $ang independen atau saling

tergantung dimana keduan$a dianggap se&agai su&sistem $angmempun$ai kedudukan atau kekuatan $ang seim&ang. /dagiumn$a:

Hukum tanpa politik akan lumpuh dan tidak &erda$a! kekuasaan politik

tanpa hukum itu akan menim&ulkan kezaliman dan kese"enang%

"enangan.

42


43/76

,0,0. Politik Hukum &ertugas.. Politik Hukum &ertugas.

% Menerima masukan mengenai nilai%nilai atau tujuan%tujuan hukum

hasil olahan (ilsa(at hukum dan memilih nilai%nilai atau tujuan

$ang ter&aik dan $ang hendak di#apai dengan nilai%nilai atau

tujuan $ang ter&aik dan $ang hendak di#apai dengan nilai%nilai$ang telah terpilih terrse&ut dan selanjutn$a dirumuskan menjadi

tujuan nasional dan dija&ar &agi menurut &idang%&idang seperti

ekonomi! sosial! pendidikan! politik dan Hankamnas.

% Bagaimana #ara men#apai tujuan%tujuan $ang telah di rumuskandalam peraturan perundang%undangan se&agai hukum positi(

materil sehingga tujuan nasional $ang telah ditetapkan dapat

ter"ujud. Bagaimana #ara melaksanakan hukum positi( materil

untuk men#apai tujuan nasional diatur dalam peraturan

perundang%undangan se&agai hukum positi( murni. 43

,,,,. Aila$ah kerja politik hukum. Aila$ah kerja politik hukum% Teritorial &erlakun$a Politik Hukum

% Proses pem&aharuan hukum.

E kil T t P litik H k


44/76

E. ekilas Tentang Politik Hukum

1. Masa rde ama

G angat bersi(at toriter

G )residen oearno sentral semua egiatan negara

G +iberlauan +emorasi erpimpin : asaom

G Media diontrol etat

G +iberlauan politi mer!usuar

G ;euasaan ;ehaiman diletaan diba%ah )residen

G +)' Mandul

G a%an,la%an )oliti di penjara tanpa di adiliG &erahir dengan meletus


45/76

2. Masa rde &aru

G ;arateristi utama pemerintah orde baru sbb

G embaga ;epresidenan $ang terlampau dominanG /endahn$a esetaraan diantara lembaga tinggi negara

G /eruitmen politi $ang tertutup

G &irorasi sebagai instrumen euasaan

G ;ebijasanaan politi $ang tida transparan

G entralisasi

G Implementasi #'M $ang masih rendah

G

istem )eradilan $ang tida independentG 'da 3 (ase )oliti #uum rde &aru

45


46/76

G ase 'ntagonisG )eneanan politi elompo Islam

G

ahir dan perembangan


47/76

pG ;ontrol terhadap birorasi diperlonggar

G


48/76

3. )oliti #uum )as!a /e(ormasi

: ahir ') M)/ $ang menata embali ebijaan huum di

Indonesia

: ahir ** o.25 h 2000 ttg )ropenas 2000,2004

: ahir ** o.25 h 2004 ttg istem )eren!anaan )embangunan

asional

: ahir /)AM /en!ana )embangunan Aanga Menengah

asional tahun 2004,2009" $ang diberlauan berdasaran)eraturan )residen o.7 tahun 2005

: )rogram )embangunan #uum

1. )rogram )eren!anaan #uum

2. )embentuan #uum

3. )eningatan ;inerja embaga )eradilan dan lembaga penegaan huum

lainn$a

4. )rogram )eningatan ;ualitas #uum

5. )eningatan esadaran #uum dan #'M48


49/76

EI. POLITIK HUKUM OTO4OMI /58/H

1. iusulkan oleh rs. Moh. Hatta dalam sidang BPUPKI!tapi gagal pilihann$a jatuh pada prinsip demokrasi &entuk

4K8I dengan &entuk hu&ungan pusat dan daerah adalah

dengan politik hukum desentralisasi )otonomi* dan

dekonsentrasi dengan tujuan &erjenjang.

,. Pada a"al 8e(ormasi! "a#ana (ederalisme diusung

kem&ali oleh /mien 8ais dengan &endera P/4! tetapi

mendapat tantangan dari T4I! Colkar! dan PIP

49


50/76

0. /"al Kemerdekaan

UU 4o. 1 Tahun 167 tentang otonomi daerah )han$a 9 pasal$ang di&uat dalam suasana demokrasi $ang &ersi(at

ke&e&asan*. % Undang%Undang ini mem&eri tempat kepada

Komite 4asional aerah )K4* se&agai alat perlengkapan

demokrasi di daerah. % Tidak dijelaskan apa saja tugas $ang

di&erikan kepada daerah.

UU 4o. ,, tahun 16MP8>199 tentangotonomi darah dan memasukkann$a ke dalam T/P MP8 4o.

IE>MP8>1;0 tentang CBH4.


54/76

54

;. 5ra 8e(ormasi

UU 4o. ,, tahun 1 meru&ah UU 4o. 7 tahun 1;6. UU 4o. 0, tahun ,FF6.

P8 menjadi sangat kuat.

Tum&uh masalah &esar! seperti KK4 menjadi semakin

su&ur.


55/76

6II. DE*OK-A+I

1. Pendahuluan.

% Istilah demokrasi &erasal pada dua kata unani $aitu demos

artin$a rak$at dan kratia artin$a pemerintahan dari rak$at untuk

rak$at atau pemerintahan oleh mereka $ang diperintahkan.

emokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan

untuk memerintah &erasal dari mereka $ang diperintah. engan

kata lain! demokrasi adalah pola pemerintahan $ang mengikutsertakan se#ara akti( semua anggota mas$arakat dalam

mengam&il keputusan oleh mereka $ang di&eri "e"enang!

legitimasi pemerintah adalah kemauan rak$at $ang memilih dan

mengontroln$a. 8ak$at memilih "akil%"akiln$a dengan &e&as

untuk duduk di parlemen dan terhadap pemerintahan $ang

di&entuk itu rak$at &e&as mengkritik melalui saluran tertentu dan

media masa.

55

% alam Kamus Bahasa Indonesia dise&utkan demokrasi adalah


56/76

alam Kamus Bahasa Indonesia dise&utkan! demokrasi adalah

pemerintahan dari rak$at! oleh rak$at dan untuk rak$at! &entuk

pemerintahan $ang segenap rak$at turut serta memerintah

dengan perantaraan "akiln$a! gagasan hidup $ang

mengutamakan persamaan hak dan ke"aji&an serta perlakuandalam suatu pemerintahan.

% Be&erapa hal $ang &isa diartikan dalam mende(inisikan

demokrasi! antara lain: emokrasi selalu dikaitkan dengan

kedaulatan rak$at dan segala $ang dijalankan negara tidak &oleh&ertentangan dengan kehendak rak$at. /sas kedaulatan rak$at

atau paham demokrasi mengandung dua arti $aitupertama

demokrasi &erkaitan tentang sistem pemerintahan atau

&agaimana #aran$a rak$at diikutsertakan dalam pen$elenggaraan

pemerintahan dan kedua: demokrasi $ang dipengaruhi olehkeadaan #ultural historis suatu &angsa! sehingga mun#ul istilah

demokrasi konstitusional! demokrasi rak$at! demokrasi Pan#asila

dan lain%lain.

56


57/76

Pengertian dan #iri%#iri demokrasi &an$ak dirumuskan oleh

para ahli mereka men$e&utkan adan$a delapan #iri utama

dari konsep demokrasi Barat! $aitu : )1* penekanan pada

indi+idu! ),* empirisme rasional! )0* kesukarelaan! )6* negarase&agai alat! )7* penekenan kepada skim! )9* penegakan

undang%undang! );* persamaan semua manusia! dan )


58/76

% alam sistem demokrasi! rak$at menjadi titik sentral se&a& rak$atlah

pemegang kekuasaan $ang tertinggi dalam menjalankan kekuasaan

negara dan pemerintahan. alam praktek! pelaksanaan demokrasidalam suatu negara tidak selalu dapat &erjalan dengan &aik! ada

saja ham&atan dalam pelaksanaan demokrasi $ang sempurna

se&agaimana konsep $ang di#ita%#itakan! se&a& demokrasi &iasan$a

merupakan suatu &entuk politik dari perada&an komersial $ang

melahirkan penguasaan terhadap keka$aan $ang ada.

58


59/76

% 8o&ert ahl mens$aratkan ada delapan hal #ermin dari

demokrasi! $aitu: Pertama! ke&e&asan mem&entuk dan

&erga&ung dalam organisasi )berserikat dan berkumpul*. .edua!ke&e&asan &erekspresi )mengeluarkan pendapat*. .etiga! hak

memilih dan dipilih. .eempat! kesempatan $ang relati( ter&uka

untuk menduduki ja&atan%ja&atan pu&lik. .elima! hak &agi

pemimpin politik untuk &erkesempatan mendapatkan dukungan

atau mem&eri dukungan. .eenam! alternati( sum&er%sum&erin(ormasi. .etujuh! pemilu $ang &e&as dan adil. .edelapan!

pelem&agaan pem&uatan ke&ijakan pemerintah $ang merujuk

atau tergantung suara rak$at le"at pemungutan suara maupun

#ara%#ara lain $ang sejenis.

59

, Proses Perluasan Makna emokrasi, Proses Perluasan Makna emokrasi


60/76

,. Proses Perluasan Makna emokrasi,. Proses Perluasan Makna emokrasi

% Keunggulan demokrasi mengandung konsep kesetaraan

se&agai "arga negara! le&ih memungkinkan memenuhi

ke&utuhan%ke&utuhan rak$at &iasa! mengakui per&edaankelompok dan pen$elesaian masalah dengan kompromi!

menjamin hak%hak dasar "arga negara! dan pem&aharuan

kehidupan sosial. =aminan ke&e&asan dan hak%hak dalam

demokrasi! $aitu ke&e&asan mem&entuk organisasi!

ke&e&asan &erekspresi! hak untuk memilih! hak

mendapatkan in(ormasi dan hak keadilan.

% Bah"a demokrasi dapat disederhanakan kepada empat #iri%

#iri! $aitu paham ke&e&asan dalam pikiran dan &ertindak

)indi+idualisme*! hak men$atakan pel&agai kepentingan)utilitarinisme*! hak dan tanggung ja"a&! serta hak%hak

&erserikat.

60


61/76

% Pemikiran demokratik merangkum hal%hal se&agai &erikut:

)1* partisipasi rak$at dalam keputusan $ang &erkaitan

dengan setiap indi+idu! ),* pemerintahan oleh kekuasaan

ma$oritas dengan mengakui hak%hak minoritas! seperti hak

&er&i#ara! pers! oposisi dan petisi! )0* mengem&angkan

kehidupan li&eral! ke&e&asan! dan kepemilikan dan )6*

komitmen terhadap kesempatan $ang sama &agi setiap

indi+idu dalam mengem&angkan kemampuann$a.

61


62/76

% Berdasarkan uraian di atas! dapat dapat dirumuskan &ah"a dasar%

dasar demokrasi ialah )1* ke&e&asan dan kekuasaan rak$at melalui

pengam&ilan keputusan politik! ),* kesetaraan se&agai "arga negara

dalam memenuhi pel&agai kepentingann$a! )0* pen$elesaian masalah

se#ara kompromi atau dengan jalan damai! )6* pergantian

pemerintahan melalui pemilihan umum $ang teratur! jujur! &e&as! dan

adil.

% Perluasan "ila$ah demokrasi dari politik kepada "ila$ah sosial dan

ekonomi! $ang mengajukan empat tesis!pertamakonsep ke&e&asan

dipahami se&agai kegiatan mengem&angkan diri! $ang mana tersedia

kondisi%kondisi sosial dan material $ang diperlukan &agi men#apai

ran#angan seseorang! keduakonsep persamaan! mengutamakan hak%

hak $ang sama terhadap kondisi untuk mengem&angkan diri! ketiga

&entuk hu&ungan sosial $ang mendasar! $aitu hu&ungan tim&al &alik

dan kegiatan &ersama juga meliputi pengam&ilan keputusan se#ara

demokratik! dan keempat&entuk pem&uatan keputusan $ang

demokratik ialah meli&atkan kesamaan hak untuk men$ertain$a.

62


63/76

% alam kehidupan demokrasi! &e&arapa aspek kehidupan harus

mendapat jaminan! $aitu Pertama! pemerataan kepemilikan $ang

mem&erikan dasar &agi ter"ujudn$a kepemilikan dari (aktor

ekonomi $ang didistri&usikan se#ara adil dan merata! kedua!ke&e&asan &erserikat! $ang mana indi+idu harus memiliki

ke&e&asan &erserikat dalam pengem&angan diri! ketiga!

distiri&usi dan pemerataan jaminan sosial! $ang mana pemerintah

harus mem&erikan jaminan ke&utuhan hidup minimum $ang

memungkinkan indi+idu hidup la$ak! keempat! ke&e&asan dan

kesempatan $ang sama untuk mengem&angkan potensi $ang

dimilikin$a. Manusia pada dasarn$a &oleh mengem&angkan

kemampuan $ang dimilikin$a $ang dikenal dengan de+elopmental

po"er! dan kelima! keamanan sosial $ang meliputi seorang

indi+idu! tidak merasa kha"atir tertipu oleh produksi $ang

di&elin$a! tidak merasa takut atas pemeriksaan polisi! tidak

merasa kha"atir di&erhentikan dalam &ekerja dengan se&a&

$ang tidak masuk akal dan rasa aman lain%lain.

63


64/76

0. emokratisasi Politik di 4egara Berkem&ang

% Pengertian tentang demokratisasi $aitu se&uah proses

menegakkan nilai%nilai demokrasi! sehingga sistem politikdemokratik dapat di&entuk se#ara &ertingkat. Oleh se&a& itu!

#iri%#iri demokratisasi adalah )1* proses $ang tidak pernah

selesai! ),* pengimplementasian se#ara &ertahap dan &ersi(at

e+olusioner! dan )0* satu peru&ahan sosial se#ara persuasi(.

64


65/76

% Proses demokratisasi ialah #ara utama untuk men#apai

kepentingan $ang dasar! #ara itu $aitu: Pertama! demokrasi

se&agai alat untuk men#apai ke&e&asan semaksimal mungkin!

$ang meliputi ke&e&asan umum! seperti men$atakan pendapatdengan &e&as! &erorganisasi politik! &eroposisi dan pilihan ra$a

$ang jujur dan &e&as. =uga ke&e&asan menentukan nasi&

sendiri dan otonomi moral! $aitu orang%orang $ang menentukan

dasar moraln$a sendiri! kedua! demokrasi se&agai alat

pengem&angan manusia ! seperti mampu melindungi

kepentingan mereka sendiri! &ertindak se#ara &ertanggung

ja"a& dengan pertim&angan arah pilihan se#ara maksimal! dan

ketigademokrasi se&agai alat untuk perlindungan kepentingan

pri&adi! $aitu melindungi kepentingan umum orang%orang $angtunduk kepada undang%undang atau tindakan peja&at negara.

65

% Kriteria untuk proses demokratisasi $aitu )1* partisipasi $ang


66/76

% Kriteria untuk proses demokratisasi $aitu )1* partisipasi $ang

akti( dari "arga negara! ),* persamaan suara pada tingkat

memutuskan! masing%masing orang memiliki kesempatan $ang

sama untuk men$atakan pilihann$a! dan )0* peman(aatan $ang

ari(! artin$a pilihann$a tentang hal $ang akan diputuskan akan

melindungi kepentingan "arga negara dengan se&aik%&aikn$a.

/spek%aspek $ang harus diperhatikan dalam proses

demokratisasi ialah )1* undang%undang dasar dan peradilan! ),*

hak%hak asasi manusia dan hak minoritas! )0* partai politik! )6*media massa! )7* pemerintahan pusat! )9* pemerintahan lokal

dan );* mas$arakat umum atau "arga negara )#i+il*.

66


67/76

% Berdasarkan uraian di atas! dapat disimpulkan &ah"a

demokratisasi adalah usaha mem&ina nilai%nilai demokrasi

se#ara &ertingkat! sehingga semakin &an$ak nilai%nilai

demokrasi ter"ujud dalam suatu sistem politik. 'iri%#iri proses

demokratisasi ialah )1* ter#iptan$a ke&e&asan se#ara maksimal!

),* pengem&angan diri se#ara &ertanggung ja"a& dengan

ter#iptan$a pemilihan umum se#ara maksimal! dan )0* indi+idu%

indi+idu terorganisasikan dalam partai%partai politik pantasdiperlukan terli&at dalam proses pengam&ilan politik $ang adil

dan &enar.

67


68/76

% Bah"a demokrasi tidak dapat kekal apa&ila keter&elakangan

sosial ekonomi $ang sangat jauh dan &uda$a politik $ang tak

sesuai demokrasi! seperti &uda$a (eodal! institusi politik $ang

lemah! peja&at militer $ang kuat dalam politik! danperhimpunan%perhimpunan rak$at umum $ang lemah.

% i negara%negara &erkem&ang! proses demokratisasi &erjalan

melalui suatu proses $ang lam&at dan sukar! pen$e&a&n$a

adalah &ah"a mas$arakat &elum matang untuk &erdemokratik.

/da suatu harapan dari rak$at di negara%negara &erkem&ang!&ah"a keuntungan tidak terdapat pada pemerintahan

otoritarian! dan makin &an$ak pem&angunan politik! maka

makin &an$ak pula man(aat dari demokrasi akan menjadi

n$ata. Pem&angunan demokrasi tidak han$a men$angkut

ke&erhasilan partisapasi rak$at! tetapi juga diperlukan pulaadan$a pemerintahan dan kekuasaan $ang teratur.

68

% ukarn$a &er(ungsi demokrasi politik di negara &erkem&ang

di & &k l h ( kt ( kt it )1* k & k i


69/76

dise&a&kan oleh (aktor%(aktor $aitu )1* perkem&angan ekonomi

se&agai s$arat mutlak untuk demokrasi dengan indikatorn$a! seperti

kesejahteraan! industrialisasi! ur&anisasi! dan pendidikan! ),*

pentingn$a gejala per&edaan etnis )pluralitas* &ersama semangat

persatuan dan kesetiaan kepada &angsa! )0* prosedur pengam&ilan

keputusan se#ara demokrasi )Barat* sukar mendapat tempat!

karena oposisi dikenal se&agai akti+itas permusuhan! per&edaan

pendapat tidak din$atakan dengan tegas! kalah dalam pengam&ilan

keputusan dianggap kehilangan muka )malu*! dan se&again$a! )6*

kurang &erlatih dalam menggunakan institusi%institusi demokratik!ken$ataan ini nampak dalam hak%hak parlemen $ang ter&atas! hak

memilih $ang ter&atas! dan per"akilan terlalu &esar kepada

golongan tertentu! )7* mo&ilisasi massa dan masalah harapan $ang

di&angkitkan! artin$a &ah"a pemimpin%pemimpin nasional itu

setelah &erhasil memperoleh kemerdekaan! tidak &erhasilmemenuhi harapan%harapan $ang dijanjikan sae&elum merdeka!

69

)9* ke$akinan akan paham tradisional! $ang menganggap


70/76

6. emokrasi dan 'i+il o#iet$

) * $ p $ g g gg p

&ah"a pemimpin itu memiliki kharisma! namun mereka

menangguhkan saja masalah%masalah $ang &ersi(at

struktural dan tidak ada jaminan &ah"a pendapat mereka

itu tepat! );* ter&atasn$a alternati( lapangan kerja! $angmana sering mempun$ai arti $ang kurang menarik! $ang

&ermakna juga kemunduran dalam hal material dan posisi

sosial! dan )


71/76

se&agai se&uah mas$arakat $ang terdiri dari lem&aga%lem&aga

otonom $ang mampu mengim&angi kekuasaan negara. 'i+il so#iet$

diterjemahkan kedalam &ahasa Indonesia menjadi mas$arakat sipil!

tetapi sering dika#aukan dengan pem&edaan sipil dan militer. Untukitu! 4ur#holis Madjid dan /rie( Budiman men#ari padanan dengan

men$e&ut se&agai mas$aakat madani! suatu istilah $ang pertama

kali digulirkan oleh /n"ar I&rahim )Mantan Aakil Perdana Mala$sia*

ketika men#anangkan Islamisasi ilmu%ilmu sosial.

% Be&erapa pandangan pakar tentang mas$arakat madani $aituse&agai &erikut:

Kelompok atau gerakan prodemokrasi men$atakan &ah"a

mas$arakat madani )sipil* adalah musuh alamiah dari otokrasi!

kediktatoran! dan &entuk%&entuk lain dari kekuasaan $ang

se"enang%"enang. alam konteks ini! demokrasi dianggap se&agaipem&erda$aan mas$arakat dalam &er&agai aspek kehidupan!

&ukan han$a politik! tetapi sosial! &uda$a! pendidikan! ekonomi! dan

se&again$a. )Cuiseppe i Palma*

71


72/76

% Cerakan demokrasi &ukanlah musuh &e&u$utan ataupun

teman dekat kekuasaan negara. emokrasi menghendaki

pemerintah untuk memerintah mas$arakat sipil se#ara

tidak &erle&ihan ataupun terlalu sedikit. ementara itu!

tatanan $ang le&ih demokratis tidak &isa di&angun melalui

kekuasaan negara. Ia juga tidak &isa di#iptakan tanpa

kekuasaan negara. )=ohn Keane*.% Pemerintah dan mas$arakat sipil harus &er&entuk kerja

sama ketim&ang kon(lik dan pere&utan kekusaan. engan

demikian! pemerintah merupakan (aktor penting &agi

demokratisasi dan pem&aruan )reformasi* politik $ang

merupakan agenda &agi &er&agai gerakan dan kelompokdalam mas$arakat! seperti re(ormasi tetap menjamin

sta&ilitas $ang dinamis. )/.8. 4orton*.

72


73/76

% Menurut =ohn 8a"ls! ke"arganegaraan harus meliputi tiga

unsur dalam mas$arakat madani $aitu se&agai &erikut:

a. 4egara &ersi(at netral terhadap apa $ang dimaksuddengan hidup $ang &aik oleh "arga negara.

&. Kehidupan "arga negara di&im&ing oleh suatu

kepentingan keadilan tertinggi.

#. Aarga negara memisahkan dengan tegas kepentinganumum )pu&lik* dengan kepentingan pri&adi )pri+at*.

% 'iri%#iri mas$arakat madani di Indonesia adalah adan$a

sikap kesukarelaan! kes"asem&adaan! kemandirian $ang

tinggi terhadap negara! dan keterkaitan pada nilai%nilaihukum $ang disepakati &ersama )Hikam*

73


74/76

% Menurut 8o&ert /. ahl! ada delapan kondisi $ang harus ada

dalam proses demokratisasi sehinga ter#iptan$a mas$arakat

madani $aitu se&erikut:a. Ke&e&asan untuk mendirikan dan ikut dalam organisasi)termasuk partai politik*.

&. Ke&e&asan men$atakan pendapat.

#. Hak untuk memilih.

d. Hak untuk dipilih dalam ja&atan politik.

e. Hak pemimpin politik untuk dapat &ersaing mendapatkan

dukungan dan suara rak$at.

(. Hak untuk memperoleh in(ormasi dari &er&agai sum&er alternati(

g. Pemilihan umum $ang teratur! jujur! dan adil.h. /dan$a lem&aga%lem&aga $ang dapat mem&uat ke&ijakan

pemerintah tergantung kepada suara $ang diperolehn$a.

74

% i samping itu proses demokratisasi menuju mas$arakat


75/76

% i samping itu! proses demokratisasi menuju mas$arakat

madani ter#ipta suatu kondisi mas$arakat $ang demokratis!

$aitu se&agai &erikut:

a. Identi(ikasi diri suatu gerakan sosial dengan menggunakan #ara%#arademokrasi.

&. Konstitusi $ang se#ara eksplisit $ang menggam&erkan dan

mem&atasi otoritas pemegang kekuasaan.

#. Partai%partai politik saling &erkompetisi untuk memperoleh suara

d. Tanggung ja"a& seluruh pemegang kekuasaan pada para

pemilikn$a! artin$a semua pemegang kekuasaan dipilih oleh rak$at

&aik langsung ataupun tidak langsung.

e. Keterli&atan langsung atau tidak langsung "arga negara di dalam

proses pengem&alian keputusan politik.(. Hak memilih dan dipilih &agi kaum perempuan se#ara proporsional

dan pro(esional.

g. Pemungutan suara dalam pemilihan umum dilakukan se#ara rahasia.

75


76/76

EIII. P54UTUP

politik hukum.ppt

Documents