Download - POLITIK HUKUM.ppt
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
1/76
1
POLITIK HUKUM
Oleh.
Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H, S.IP, M.HUM.
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
2/76
POLITIK HUKUMPOLITIK HUKUM
2
POLITIK
HUKUM
POLITIK HUKUM
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
3/76
I. PENDAHULUAN
1. Berangkat dari masalah kompleksitas hukum sudah sejakzaman unani kuno! hukum senantiasa menarik perhatian
dan menjadi "a#ana $ang tidak henti%hentin$a diperde&atkan
dikalangan para 'endikia"an. Kompleksitas hukum
men$e&a&kan hukum itu dapat dipelajari dari &er&agai sudut
pandang. Lahirn$a &er&agai disiplin hukum disamping (ilsa(athukum )philosoph$ o( la"* dan ilmu hukum )s#ien#e o( la"*!
seperti teori hukum )theor$ o( la"*! sejarah hukum )histor$ o(
la"*! sosiologi hukum )so#iolog$ o( la"*! antropologi hukum
)anthropolog$ o( la"*! per&andingan hukum )#omparati+e o(
la"*! logika hukum )logi# o( la"*! psikologi hukum )ps$#holog$
o( la"*! dan kini sedang tum&uh politik hukum )politi# o( la"*!
adalah &ukti $ang tidak ter&antahkan dari pern$ataan di atas
3
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
4/76
,. Latar &elakang ilmiah $ang menjadi raison d-etre kehadiran
disiplin politik hukum adalah rasa ketidakpuasan para teoritis
hukum terhadap model pendekatan hukum selama ini. eperti
diketahui dari aspek sejarah! studi hukum telah &erusia sangatlama sejak era unani kuno hingga era postmodern. elama
kurun "aktu sangat lama terse&ut studi hukum mengalami
pasang surut! perkem&angan! dan pergeseran terutama
&erkaitan dengan metode pendekatann$a. /dan$a pasang surut!
perkem&angan! dan pergeseran studi hukum itu dise&a&kan
karena terjadin$a peru&ahan struktur sosial aki&at modernisasi
dan industrilisasi! politik! ekonomi dan pertum&uhan piranti lunak
ilmu pengetahuan.
0. engan perkataan lain! politik hukum mun#ul se&agai salah satu
disiplin hukum alternati( di tengah ke&untuan metodologis dalam
memahami kompleksitas hu&ungan antara hukum dan entitas
&ukan hukum! terutama dalam kaitan studi ini adalah politik.
4
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
5/76
II. TENTANG POLITIK 1. Istilah politik pertama kali dikenal melalui &uku Plato $ang&erjudul Politeia! $ang juga dikenal dengan republik!
kemudian mun#ul kar$a /ristoteles $ang &erjudul Politeia.
Kedua kar$a ini dipandang se&agai pangkal pemikiran politik
$ang &erkem&ang saat ini dan dari kar$a terse&ut dapatdiketahui &ah"a 2Politik3 merupakan istilah $ang
dipergunakan untuk konsep pengaturan mas$arakat! se&a&
$ang di&ahas dalam kedua kar$a terse&ut men$angkut hal%
hal $ang &erhu&ungan dengan masalah pemerintahan $ang
dijalankan oleh se&uah rezim untuk ter"ujudn$a mas$arakat$ang &aik dalam se&uah negara.
,. /sal mula kata politik itu dari kata polis $ang &erarti 4egara Kota!
kata politik &erarti ada hu&ungan khusus antara manusia $ang
hidup &ersama di dalam kota terse&ut! dalam hu&ungan itu tim&ul5
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
6/76
0.Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan &ah"a kata politik
diartikan segala urusan dan tindakan )kebijaksanaan, siasat dansebagainya* mengenai pemerintahan suatu negara atau
terhadap negara lain! tipu muslihat atau keli#ikan! dan juga
dipergunakan se&agai nama &agi se&uah disiplin pengetahuan!
$aitu ilmu politik. edangkan dalam 5nsiklopedi Indonesia
dijelaskan &ah"a politik adalah konsep $ang &erhu&ungandengan soal%soal pemerintahan.
6. Menurut Mariam Budiardjo! Politik se&agai kegiatan adalah
&erma#am%ma#am kegiatan dalam suatu sistem politik )Negara*
$ang men$angkut proses menentukan tujuan%tujuan itu.
edangkan eliar 4oer sendiri mengemukakan &ah"a politikadalah segala akti+itas atau sikap $ang &erhu&ungan dengan
kekuasaan dan $ang &ermaksud untuk mempengaruhi! dengan
jalan mengu&ah atau mempertahankan! suatu ma#am &entuk
susunan mas$arakat.6
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
7/76
7. 8oger H. oltau mengemukakan &ah"a politik adalah8oger H. oltau mengemukakan &ah"a politik adalah PoliticalPolitical
Science, then, is going to be study of state, its aims andScience, then, is going to be study of state, its aims andpurposes, the institutions by which those are going to bepurposes, the institutions by which those are going to be
realized, its relation with its individual members and written aboutrealized, its relation with its individual members and written about
all these questionsall these questions. )Ilmu Politik! untuk selanjutn$a akan. )Ilmu Politik! untuk selanjutn$a akan
dianggap pelajaran tentang 4egara! maksud dan tujuan 4egara!dianggap pelajaran tentang 4egara! maksud dan tujuan 4egara!
lem&aga $ang melaksanakan tujuan terse&ut! hu&ungan antaralem&aga $ang melaksanakan tujuan terse&ut! hu&ungan antara4egara dengan "arganegaran$a! serta hu&ungan antar negara!4egara dengan "arganegaran$a! serta hu&ungan antar negara!
dan juga apa $ang dipikirkan "argan$a! keluhan ditulis dalamdan juga apa $ang dipikirkan "argan$a! keluhan ditulis dalam
&er&agai pertan$an*.&er&agai pertan$an*.
7
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
8/76
9. lan ' Isaak menjelaskan &ah"a terdapat dua ke#enderunganlan ' Isaak menjelaskan &ah"a terdapat dua ke#enderungan
dari &er&agai de(inisi $ang dikemukakan oleh para pakar ilmudari &er&agai de(inisi $ang dikemukakan oleh para pakar ilmupolitik!politik!pertama:pertama:pandangan $ang mengaitkan politik dan 4egarapandangan $ang mengaitkan politik dan 4egara
$akni dengan urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan di$akni dengan urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan di
daerah!daerah! keduakedua: pandangan $ang mengkaitkann$a dengan: pandangan $ang mengkaitkann$a dengan
masalah kekuasaan! otoritas dan atau kon(lik per&edaan darimasalah kekuasaan! otoritas dan atau kon(lik per&edaan dari
ke#endrungan terse&ut terletak pada pendekatan $angke#endrungan terse&ut terletak pada pendekatan $angdipergunakan $aitu pendekatan tradisional $ang mengemukakandipergunakan $aitu pendekatan tradisional $ang mengemukakan
pem&ahasan pada perkem&angan partai%partai! perkem&anganpem&ahasan pada perkem&angan partai%partai! perkem&angan
politik luar negeri dalam suatu negara dan perkem&angan ide%idepolitik luar negeri dalam suatu negara dan perkem&angan ide%ide
politik &esar sedangkan menekankan perhatian! pada perilakupolitik &esar sedangkan menekankan perhatian! pada perilaku
akta politik seperti tokoh%tokoh pemerintahan dan "akil%"akilakta politik seperti tokoh%tokoh pemerintahan dan "akil%"akilrak$at $ang ada di lem&aga legislati(.rak$at $ang ada di lem&aga legislati(.
8
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
9/76
;. Konsep%Konsep Pokok alam Politik )Harold Las"ell* :
% 4egara )state*
% Kekuasaan )power*
% Pengam&ilan Keputusan )decision making*
% Ke&ijaksanaan )policy, belied*
% Pem&agian )distribution* atau alokasi hasil
)allocation*
9
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
10/76
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
11/76
11
9. Fungsi Negara sebagai Lembaga Politik
% e&agai kepemilikan.% e&agai pem&angun $aitu melaksanakan
kesejahteraan dan kemakmuran rak$atn$a.
% e&agai pengatur keterti&an )la" and order*.% e&agai pertahanan>agresi militer dari musuh.% e&agai pemeliharaan in(ra struktur komunikasi dan
menegakkan keadilan.
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
12/76
12
!. Konse" Kekuasaan #alam Proses Politik.
% In(luen#e ialah kemampuan untuk mempengaruhi orang lainagar mengu&ah sikap dan perilakun$a se#ara sukarela.% Persesuaian ialah kemampuan me$akinkan orang lain dengan
argumentasi untuk melakukan sesuatu.% Manipulasi ialah penggunaan pengaruh $ang tidak disadari
oleh masa $ang dipengaruhi untuk mematuhi keinginanpenguasa.
% 'oer#ion ialah an#aman kekuasaan $ang dilakukan oleh
seseorang atau kelompok terhadap kelompok lain agar tunduk
pada kekuasaan penguasa.
% ?or#e ialah penggunaan tekanan (isik terhadap pihak%pihaklain agar melakukan sesuatu.
% =adi kekuasaan itu merupakan konsep $ang &erkaitan dengan
perilaku se#ara umum diartikan se&agai kemampuan
menggunakan sum&er%sum&er pengaruh $ang dimiliki! untuk
mempengaruhi pihak lain sehingga pihak lain &erperilaku
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
13/76
13
. Tu$uan Negara sebagai "roses "olitik
% 8oger H. oltauTujuan negara adalah mengusahakan rak$at &erkem&ang
serta mengem&angkan da$a #iptan$a se&e&as mungkin.% Harold = Laski
Tujuan negara adalah men#iptakan keadaan agar rak$at
dapat memenuhi keinginann$a se#ara maksimal.% Teori Kekuasaan 4egara
4egara adalah men#iptakan kekuasaan pemerintahan $ang
se&esar%&esarn$a $ang &erlaku penuh terhadap rak$at.% Tujuan negara adalah sesuatu $ang hendak di "ujudkan
oleh negara $ang &ersangkutan dengan menggunakanorganisasi pemerintah $ang di lengkapi degan kekuasaan.
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
14/76
14
%. Untuk men&elami #unia "olitik' a#a ( kerangka
konse"tional &ang #a"at #igunakan)
1. Politik dipahami se&agai usaha "arga negaradalam mem&i#arakan dan me"ujudkan ke&aikan
&ersama.
,. Politik se&agai segala hal $ang &erkaitan dengan
pen$elenggaraan negara dan pemerintah.
0. Politik se&agai segala kegiatan $ang diarahkanuntuk men#ari dan mempertahankan kekuasaan
dalam mas$arakat.
6. Politik se&agai kegiatan $ang &erkaitan dengan
perumusan dan pelaksanaan ke&ijakan umum.
7. Politik se&agai kon(lik dalam rangka men#ari atau
mempertahankan sum&er%sum&er $ang dianggap
penting.
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
15/76
15
III. TENTANG HUKU*
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
16/76
0. alam Bla#k-s La" i#tionar$ dijelaskan &ah"a law in generic
tense, is a body of rules of action or cunduct prescribed by
controlling authority and having binding legal force. e#ara
sederhana dikemukakan oleh ri umantri Martosoe"ignjo
&ah"a hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku $ang
&erlaku dalam mas$arakat. edangkan de(inisi Hukum dariO@(ord 5nglish i#tionar$ adalah 3law is the body of role,
whether formally enacted or customory, whish a state or
community recognises as binding on its members or subjects
!"ukum adalah kumpulan aturan, perundang#undangan atau
hukum kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakatmengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan
mengikat terhadap warganya$.
16
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
17/76
6. Utre#ht memandang hukum tidak sekedar se&agai kaedah!
melainkan juga se&agai gejala sosial dan se&agai segike&uda$aan. an jika hukum dilihat se&agai kaedah ia
mem&erikan de(inisi hukum se&agai &erikut 2hukum adalah
himpunan petunjuk hidup, perintah#perintah dan larangan#
larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan
seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan%&leh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat
menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka diperlukan
tindakan oleh pemerintah atau penguasa untuk menegakkan
hukum tersebut.
17
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
18/76
7. ari sudut pandang $ang &er&eda ini! maka sangat mustahil
untuk mem&uat satu de(inisi hukum $ang dapat diterima oleh
semua pihak. alam kaitan ini 5mmanual Kant se&agaimana $angdikutip oleh /#hmad /li &e&erapa a&ad $ang silam pernah
mengatakan &ah"a 3noch suchen die juristen eine definition zu
ihrem begriffe von rech !tidak ada seorang yurispun yang mampu
membuat satu definisi hukum yang tepat$. emikian Lio$d
mengemukakan &ah"a %%%%%% although much juristie ink has beenused in an attemp to provide' a universally acceptable definition of
law !%%%%%%%%% meskipun telah banyak tinta para yuris yang habis
dipergunakan di dalam usaha untuk membuat suatu definisi
hukum yang dapat diterima di seluruh dunia, namun hingga kini,
hanya jejak kecil dari niat itu dapat dicapai$. Pen$e&a& lain
sulitn$a mem&eri de(inisi hukum $ang tepat adalah selain karena
si(atn$a $ang a&strak! juga karena $ang diatur oleh hukum itu
sangat luas! $akni hampir seluruh segi kehidupan manusia.
18
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
19/76
9.9. Aalaupun diantara para ahli hukum &elum mendapat suatuAalaupun diantara para ahli hukum &elum mendapat suatukesatuan mengenai pengertian hukum! tetapi dapat ditarikkesatuan mengenai pengertian hukum! tetapi dapat ditarik
kesimpulan &ah"a hukum meliputi &e&erapa unsur se&agaikesimpulan &ah"a hukum meliputi &e&erapa unsur se&agai
&erikut!&erikut!pertamapertama: hukum merupakan peraturan mengenai: hukum merupakan peraturan mengenai
tingkah laku manusia dalam pergaulan mas$arakat!tingkah laku manusia dalam pergaulan mas$arakat! keduakedua::
peraturan itu &ersi(at mengikat dan memaksa!peraturan itu &ersi(at mengikat dan memaksa! ketigaketiga: peraturan: peraturanitu diadakan oleh &adan%&adan resmi danitu diadakan oleh &adan%&adan resmi dan keempatkeempat::
pelanggaran terhadap peraturan terse&ut dikenakan sanksi $angpelanggaran terhadap peraturan terse&ut dikenakan sanksi $ang
tegas!tegas! kelimakelima: hukum &isa juga &er&entuk tidak tertulis &erupa: hukum &isa juga &er&entuk tidak tertulis &erupa
ke&iasaan $ang &erlaku dalam mas$arakat!ke&iasaan $ang &erlaku dalam mas$arakat! keenamkeenam: tujuan: tujuan
hukum adalah untuk mengadakan keselamatan! ke&ahagian danhukum adalah untuk mengadakan keselamatan! ke&ahagian danketerti&an dalam kehidupan mas$arakat.keterti&an dalam kehidupan mas$arakat.
19
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
20/76
20
;. U;. Unsurnsur%unsur Hukum%unsur Hukum::
a. Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah lakumanusia dalam pergaulan mas$arakat.
&. Peraturan itu &ersi(at mengatur mengikat dan memaksa
#. Peraturan itu diadakan oleh &adan%&adan resmi
d. Pelanggaran terhadap peraturan terse&ut dikenakansanksi $ang tegas.
e. Hukum &isa juga &er&entuk tidak tertulis &erupa
ke&iasaan $ang &erlaku dalam mas$arakat.
(. Tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan!
ke&ahagian dan keterti&an dalam kehidupan
mas$arakat.
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
21/76
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
22/76
22
!. FUNG+I,FUNG+I HUKU* )
a. +TANDA-D OF ONDUT.
)/4/8/4 /T/U UKU8/4 TI4CK/H L/KU /T/U K5/M//4IK/P* /4C H/8U IT//TI OL5H 5TI/P M//8/K/T.
b. A+ A TOOL OF +OIAL ENGENEE-ING.
HUKUM 5B/C/I /L/T>/8/4/ U4TUK M58OB/H
M//8/K/T /4C L5BIH B/IK.
/. A+ A TOOL OF 0U+TIFIATION. HUKUM 5B/C/I /L/T U4TUK M54/T/K/4 B54/8
TI/K4/ 5U/TU TI4CK/H L/KU.
#. A+ A TOOL OF +OIAL ONT-OL.
5B/C/I /L/T U4TUK M54CO4T8OL P5MIKI8/4 /4
L/4CK/H% L/4CK/H M/4UI/ /C/8 M585K/ 5L/LUT58P5LIH/8/ MO8/L4/! TI/K M5L/KUK/4 P58BU/T/4
/4C M5L/4CC/8 4O8M/ HUKUM! UIL/ /4 /C/M/.
e. AGA- ADA KEPA+TIAN HUKU* DALA* *A+1A-ATKAT
2-EHT3EKE- HEID4.
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
23/76
23
. PE-AN HUKU* DALA* KEHIDUPAN *A+1A-AKAT
a. HUKUM TI/K M58UP/K/4 /TU8/4%/TU8/4 /4C B58I?/T /
HO' H/8U B58I?/T T5T/P.
&. HUKUM H/8U IK5T/HUI 54C/4 =5L/ OL5H M//8/K/T /4C
K5P54TI4C/44/ I/TU8 OL5H HUKUM ITU.
#. HUKUM H/8U IM54C58TI OL5H UMUM.
d. TI/K // K5PUTU/4 /4C /LI4C B58T54T/4C/4. e. TI/K BOL5H B58L/KU U8UT )85T8O/KTI?*.
(. P5458/P/44/ H/8U M5MP58H/TIK/4 BU// HUKUM
M//8/K/T.
g. HI4/8I 58I4C M58UB/H HUKUM K/854/ M//8/K/T /P/T
K5HIL/4C/4 UKU8/4 /4 P5OM/4 B/CI K5CI/T/44/.
h. HUKUM H/8U // L/4//4 =U8II! OIOLOCI D ?ILOO?I.
i. H/8U B58B54TUK T58TULI.
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
24/76
24
%. INDIKATO- KE+ADA-AN HUKU* *A+1A-AKAT
a. //4/ P54C5T/HU/4 HUKUM.
&. //4/ P5M/H/M/4 HUKUM.
#. IK/P T58H//P HUKUM
d. POL/ P58IL/KU HUKUM )L5C/L B5H/EIO8*.
e. T//T K5P// HUKUM
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
25/76
25
1100.. Kondisi Hukum sKondisi Hukum saat iniaat ini
1. '8I5 )//T P54UH B/H//*
,. 85'U5 )P545L/M/T/4*
0. 85'OE58 )P545MBUH/4*
6. T/BILIT )K5T/BIL/4* 7. C8OATH )P58TUMBUH/4*
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
26/76
1. e#ara 5timologis Politik Hukum merupakan terjemahan dari &ahasa
Belanda 2()*"+P&-+-).3 $ang &erarti politik hukum. Politik &erarti
2/))-03 atau dalam &ahasa Indonesia &erarti ke&ijakan sedangkankata ke&ijakan menurut para ahli hukum merupakan serangkaian
tindakan $ang diusulkan seseorang! kelompok atau pemerintah dalam
suatu lingkungan terentu dengan menunjukkan ham&atan%ham&atan
dan kesempatan%kesempatan terhadap pelaksana usulan ke&ijakan
terse&ut dalam rangka men#apai tujuan.,. Padmo Aahjono! menjelaskan &ah"a politik hukum adalah ke&ijakan
pen$elenggaran negara $ang &ersi(at mendasar dalam menentukan
arah! &entuk maupun isi dari hukum $ang akan di&entuk dan tentang
apa $ang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu! &erkaitan
dengan hukum $ang akan datang. alam tulisan lain Padmo Aahjonomengatakan &ah"a Politik Hukum adalah ke&ijakan pen$elenggara
4egara tentang apa $ang dijadikan kriteria untuk menghukumkan
sesuatu. alam hal ini ke&ijakan terse&ut dapat &erkaitan dengan
pem&entukan hukum! penerapan hukum! dan penegakann$a sendri.26
IV. POLITIK HUKUM
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
27/76
0. Menurut Moh. Mah(udh M! Politik Hukum adalah legal Poli#$0. Menurut Moh. Mah(udh M! Politik Hukum adalah legal Poli#$
atau garis ) atau garis )kebijakankebijakan* resmi tentang hukum $ang akan* resmi tentang hukum $ang akan
di&erlakukan &aik dengan pem&uatan hukum &aru maupundi&erlakukan &aik dengan pem&uatan hukum &aru maupun
dengan penggantian hukum lama dalam rangka men#apaidengan penggantian hukum lama dalam rangka men#apai
tujuan negara. Politik Hukum merupakan pilihan tentang hukum% tujuan negara. Politik Hukum merupakan pilihan tentang hukum%
hukum $ang akan di&erlakukan sekaligus pilihan tentang hukum% hukum $ang akan di&erlakukan sekaligus pilihan tentang hukum%
hukum $ang akan di#a&ut atau tidak di&erlakukan $anghukum $ang akan di#a&ut atau tidak di&erlakukan $ang
kesemuan$a dimaksudkan untuk men#apai tujuan negarakesemuan$a dimaksudkan untuk men#apai tujuan negara
seperti $ang ter#antum dalam pem&ukaan UU 167.seperti $ang ter#antum dalam pem&ukaan UU 167.
6. oedarto! mempun$ai Pandangan lain tentang de(inisi politik hukum6. oedarto! mempun$ai Pandangan lain tentang de(inisi politik hukum
ini! &eliau mengartikan politik hukum se&agai ke&ijakan dari negaraini! &eliau mengartikan politik hukum se&agai ke&ijakan dari negara
melalui &adan%&adan negara $ang &er"enang untuk menetapkanmelalui &adan%&adan negara $ang &er"enang untuk menetapkan
peraturan $ang dikehendaki! $ang diperkirakan akan dipergunakanperaturan $ang dikehendaki! $ang diperkirakan akan dipergunakan
untuk mengekspresikan apa $ang dikandung dalam mas$arakat danuntuk mengekspresikan apa $ang dikandung dalam mas$arakat dan
men#apain$a apa $ang di#ita%#itakan. e(inisi ini men#akupmen#apain$a apa $ang di#ita%#itakan. e(inisi ini men#akup
pengertian $ang sangat luas termasuk pengertian diluar hukum $aknipengertian $ang sangat luas termasuk pengertian diluar hukum $akni
politik! ekonomi sosial &uda$a dan hankam. Teuku Moh. 8adhie!politik! ekonomi sosial &uda$a dan hankam. Teuku Moh. 8adhie!
dalam satu artikel $ang ditulis menjelaskan &ah"a politik hukumdalam satu artikel $ang ditulis menjelaskan &ah"a politik hukum
adalah suatu pern$ataan kehendak penguasa negara mengenaiadalah suatu pern$ataan kehendak penguasa negara mengenai
hukum $ang &erlaku di "ila$ahn$a! dan mengenai arahhukum $ang &erlaku di "ila$ahn$a! dan mengenai arah 27
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
28/76
7. atjipto 8ahardjo! menjelaskan &ah"a politik hukum adalah7. atjipto 8ahardjo! menjelaskan &ah"a politik hukum adalah
akti+itas memilih dan #ara $ang hendak dipakai untuk men#apaiakti+itas memilih dan #ara $ang hendak dipakai untuk men#apai
suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam mas$arakat ) suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam mas$arakat )lebihlebih
menitik beratkan pada pendekatan sosiologis menitik beratkan pada pendekatan sosiologis*. Terhadap*. Terhadap
pengertian ini terdapat &e&erapa pandangan $ang sangatpengertian ini terdapat &e&erapa pandangan $ang sangat
mendasar dalam stud$ politik hukum $aitumendasar dalam stud$ politik hukum $aitu pertama:pertama:apa $angapa $ang
ingin di#apai dengan sistem hukum $ang ada!ingin di#apai dengan sistem hukum $ang ada! kedua:kedua:#ara%#ara#ara%#ara
apa dan $ang mana $ang dirasa paling &aik untuk &isa dipakaiapa dan $ang mana $ang dirasa paling &aik untuk &isa dipakai
men#apai tujuan terse&ut!men#apai tujuan terse&ut! ketigaketiga: kapan "aktun$a hukum itu: kapan "aktun$a hukum itu
perlu diu&ah dan melalui #ara%#ara &agaimana peru&ahan ituperlu diu&ah dan melalui #ara%#ara &agaimana peru&ahan itu
se&aikn$a dilakukan danse&aikn$a dilakukan dan keempatkeempat: dapatkah dirumuskan suatu: dapatkah dirumuskan suatu
pola $ang &aku dan mapan! $ang &isa mem&antu kitapola $ang &aku dan mapan! $ang &isa mem&antu kitamemutuskan proses pemilihan tujuan serta #ara%#ara untukmemutuskan proses pemilihan tujuan serta #ara%#ara untuk
men#apai tujuan terse&ut se#ara &aik. men#apai tujuan terse&ut se#ara &aik.
28
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
29/76
29
5. A#a ( "an#angan mengenai Politik Hukum
a. Politik Hukum adalah usaha%usaha $ang ditempuh "arga
negara untukmem&i#arakan dan me"ujudkan ke&aikan
&ersama.
&. Politik Hukum adalah segala hal $ang &erkaitan dengan
pen$elenggaraan negara dan pemerintahan.
#. Politik Hukum ialah se&agai segala kegiatan $ang diarahkanuntuk men#ari dan mempertahankan kekuasaan dalam
mas$arakat
d. Politik Hukum adalah se&agai kegiatan $ang &erkaitan
dengan perumusan dan pelaksanaan ke&ijakan umum.
e. Politik Hukum adalah se&agai kon(lik dalam rangka men#aridan atau mempertahankan sum&er%sum&er $ang dianggap
penting.
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
30/76
;. Politik Hukum 4asional meliputi:
% Pelaksanaan hukum $ang telah ada se#ara konsisten.
% Pem&angunan hukum $ang intin$a adalah pem&aharuan
terhadap ketentuan hukum $ang telah ada dan telah
dianggap usang! dan pen#uplikan ketentuan hukum &aru
$ang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkem&angan$ang terjadi dalam mas$arakat.
% Penegasan (ungsi lem&aga%lem&aga penegak hukum
atau pelaksana hukum dan pem&ina anggotan$a.
% Meningkatkan kesadaran hukum mas$arakat menurut
persepsi kelompok elit pengam&ilan keputusan.
30
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
31/76
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
32/76
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
33/76
11. Legalisasi alam Pen#apaian Politik Hukum11. Legalisasi alam Pen#apaian Politik Hukum
a. Me%ujudan negara $ang merdea dan berdaulat
b. Melindungi segenap bangsa
!. Me%ujudan edaulatan ra$at
d. Me%ujudan negara huum
e. Men$elenggaraan pemerintahan $ang bai
(. Me%ujudan pemerataan pembangunan
g. Me%ujudan pereonomian nasional
h. Menjamin ha asasi manusia
i. Menjamin emerdeaan beragama dan beribadah
j. Iut melasanaan etertiban dunia
33
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
34/76
1,. Pan#asila menjadi Paradigma dalam Pem&angunan1,. Pan#asila menjadi Paradigma dalam Pem&angunan
HukumHukum
1. )enjelasan **+ 1945
Mesipun seja amandemen **+ 1945" penjelasan **+ 1945 tida
lagi menjadi bagian dari **+ 1945" tetapi gagasan,gagasan $ang
terandung didalamn$a tetap rele-an menjadi sumber huum material"
buan sebagai sumber huum (ormil.
2. ') M)/ o. M)/1966
)an!asila sebagai #uum Material dalam arti sebagai asaln$a huum.
)an!asila sebagai sumber tertib huum $ang merupaan pandangan
hidup" esadaran" dan !ita,!ita huum.
3. orma undamental egara
)an!asila sebagai norma (undamental negara taats Fundamental
Norm $ani orang $ang men$ebutn$a adalah #ans a%ias$.
34
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
35/76
35
10. Tujuan istem Politik Hukum 4asional10. Tujuan istem Politik Hukum 4asional
'dalah politi huum $ang sesuai dengan tujuan negara
Indonesia $aitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia" memajuan esejahteraan
umum" men!erdasan ehidupan bangsa" dan iutmelasanaan etertiban dunia.
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
36/76
16. um&er Hukum 4asional16. um&er Hukum 4asional
1. #uum &arat
2. #uum 'dat
3. #uum 'gama
4. #uum Internasional
36
17. Pem&aharuan Hukum17. Pem&aharuan Hukum
#arus dilasanaan dengan egiatan $ang teren!ana" berarah"
dan terpadu" guna
a.Mengisi eosongan huum $ang ada
b.Melan!aran proses huum $ang terhalang
!.Mengatasi eosongan pada sistem huum
d.Mengatasi unsur,unsur sistem huum $ang tida ber(ungsi
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
37/76
19. Pem&angunan Hukum &ertujuan :19. Pem&angunan Hukum &ertujuan :
, )en$usunan undang,undang $ang baru sesuai dengan
etentuan pembangunan $ang sesuai dengan dinamia
mas$araat $ang berembang
, Meningatan esadaran huum mas$araat
, Meningatan jaminan penegaan huum
, Meningatan pela$anan huum
, Meningatan epastian huum
, Meningatan ter%ujudn$a tata huum nasional
37
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
38/76
% Proses penggalian nilai%nilai dan aspirasi $ang &erkem&ang
dalam mas$arakat oleh pen$elenggara negara $ang&er"enang meneruskan politik hukum.
% Proses perde&atan dan perumusan nilai%nilai dan aspirasi
terse&ut kedalam &entuk se&uah ran#angan
peraturanperundang%undangan oleh pen$elenggara negara
$ang &er"enang $ang merumuskan politik hukum.
% Pen$elenggaraan negera $ang &er"enang merumuskan dan
menetapkan politik hukum.
% ?aktor%(aktor $ang mempengaruhi dan menentukan suatu
politik hukum &aik $ang akan! sedang dan telah ditetapkan.
% Pelaksanaan dari peraturan%peraturan $ang merupakan
implimentasi dari politik hukum suatu negara.
38
1;1;.. Aila$ah Kegiatan Politik Hukum > ?ilsa(at Hukum :Aila$ah Kegiatan Politik Hukum > ?ilsa(at Hukum :
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
39/76
1
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
40/76
11. Orang taat kepada hukum:. Orang taat kepada hukum:
1. 'omplian#e! $akni takut terhadap sanksi $ang akan
dikenakan apa&ila mereka melanggarn$a.
,. Identi(i#ation! $akni mereka patuh karena
kepentingann$a dijamin oleh hukum.0. Internalization! $akni mereka merasa hukum $ang
&erlaku sesuai dengan nilai%nilai $ang ada pada dirin$a.
6. Kepentingan "arga dijamin oleh hukum $ang &aru di&uat
itu.
40
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
41/76
,F,F. /da 6 kriteria supremasi hukum :. /da 6 kriteria supremasi hukum :
1. Hukum di&uat &erdasarkan dan oleh kemauan rak$at !
rak$at adalah sum&er dan &erperan dalam mem&uat
hukum $ang diperlukan.
,. Hukum dilaksanakan untuk kepentingan rak$at! &ukan
semata%mata untuk kepentingan penguasa! rak$atadalah su&jek dari hukum &ukan o&jek dari hukum.
0. Kekuasaan pemerintah harus tunduk pada hukum! dan
setiap kekuasaan harus diikuti oleh sistem
pertanggungja"a&an.
6. /da jaminan terhadap hak%hak asasi manusia! &aik hak
sipil maupun hak politik sosial kemas$arakatan.
41
,1 /da tiga kemungkinan asumsi dasar hu&ungan su&
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
42/76
,1. /da tiga kemungkinan asumsi dasar hu&ungan su&
sistem antara politik
% Hukum determinan atas politik dalam arti politik harus tunduk pada
aturan%aturan hukum sehingga permainan politik apapun &entukn$a
harus tunduk pada aturan%aturan hukum dan hukum haruslahmen$ediakan perangkat aturan main untuk semua kehidupan politik.
% Politik determinan atas hukum dalam arti politiklah $ang menentukan
kehgidupan hukum. Hal ini &erdasarkan pada ken$ataan &ah"a hukum
tidak lain merupakan produk politik! sehingga kalimat%kalimat hukum
tidak lain merupakan kristalisasi dan kehendak politik $ang saling
&ersaingan disini hukum dilihat se#ara impiris )das soln* se&agai politik
hukum! &ukan hukum se&agai )das sein* keharusan%keharusan.
% Hukum dan politik terjalin hu&ungan $ang independen atau saling
tergantung dimana keduan$a dianggap se&agai su&sistem $angmempun$ai kedudukan atau kekuatan $ang seim&ang. /dagiumn$a:
Hukum tanpa politik akan lumpuh dan tidak &erda$a! kekuasaan politik
tanpa hukum itu akan menim&ulkan kezaliman dan kese"enang%
"enangan.
42
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
43/76
,0,0. Politik Hukum &ertugas.. Politik Hukum &ertugas.
% Menerima masukan mengenai nilai%nilai atau tujuan%tujuan hukum
hasil olahan (ilsa(at hukum dan memilih nilai%nilai atau tujuan
$ang ter&aik dan $ang hendak di#apai dengan nilai%nilai atau
tujuan $ang ter&aik dan $ang hendak di#apai dengan nilai%nilai$ang telah terpilih terrse&ut dan selanjutn$a dirumuskan menjadi
tujuan nasional dan dija&ar &agi menurut &idang%&idang seperti
ekonomi! sosial! pendidikan! politik dan Hankamnas.
% Bagaimana #ara men#apai tujuan%tujuan $ang telah di rumuskandalam peraturan perundang%undangan se&agai hukum positi(
materil sehingga tujuan nasional $ang telah ditetapkan dapat
ter"ujud. Bagaimana #ara melaksanakan hukum positi( materil
untuk men#apai tujuan nasional diatur dalam peraturan
perundang%undangan se&agai hukum positi( murni. 43
,,,,. Aila$ah kerja politik hukum. Aila$ah kerja politik hukum% Teritorial &erlakun$a Politik Hukum
% Proses pem&aharuan hukum.
E kil T t P litik H k
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
44/76
E. ekilas Tentang Politik Hukum
1. Masa rde ama
G angat bersi(at toriter
G )residen oearno sentral semua egiatan negara
G +iberlauan +emorasi erpimpin : asaom
G Media diontrol etat
G +iberlauan politi mer!usuar
G ;euasaan ;ehaiman diletaan diba%ah )residen
G +)' Mandul
G a%an,la%an )oliti di penjara tanpa di adiliG &erahir dengan meletus
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
45/76
2. Masa rde &aru
G ;arateristi utama pemerintah orde baru sbb
G embaga ;epresidenan $ang terlampau dominanG /endahn$a esetaraan diantara lembaga tinggi negara
G /eruitmen politi $ang tertutup
G &irorasi sebagai instrumen euasaan
G ;ebijasanaan politi $ang tida transparan
G entralisasi
G Implementasi #'M $ang masih rendah
G
istem )eradilan $ang tida independentG 'da 3 (ase )oliti #uum rde &aru
45
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
46/76
G ase 'ntagonisG )eneanan politi elompo Islam
G
ahir dan perembangan
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
47/76
pG ;ontrol terhadap birorasi diperlonggar
G
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
48/76
3. )oliti #uum )as!a /e(ormasi
: ahir ') M)/ $ang menata embali ebijaan huum di
Indonesia
: ahir ** o.25 h 2000 ttg )ropenas 2000,2004
: ahir ** o.25 h 2004 ttg istem )eren!anaan )embangunan
asional
: ahir /)AM /en!ana )embangunan Aanga Menengah
asional tahun 2004,2009" $ang diberlauan berdasaran)eraturan )residen o.7 tahun 2005
: )rogram )embangunan #uum
1. )rogram )eren!anaan #uum
2. )embentuan #uum
3. )eningatan ;inerja embaga )eradilan dan lembaga penegaan huum
lainn$a
4. )rogram )eningatan ;ualitas #uum
5. )eningatan esadaran #uum dan #'M48
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
49/76
EI. POLITIK HUKUM OTO4OMI /58/H
1. iusulkan oleh rs. Moh. Hatta dalam sidang BPUPKI!tapi gagal pilihann$a jatuh pada prinsip demokrasi &entuk
4K8I dengan &entuk hu&ungan pusat dan daerah adalah
dengan politik hukum desentralisasi )otonomi* dan
dekonsentrasi dengan tujuan &erjenjang.
,. Pada a"al 8e(ormasi! "a#ana (ederalisme diusung
kem&ali oleh /mien 8ais dengan &endera P/4! tetapi
mendapat tantangan dari T4I! Colkar! dan PIP
49
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
50/76
0. /"al Kemerdekaan
UU 4o. 1 Tahun 167 tentang otonomi daerah )han$a 9 pasal$ang di&uat dalam suasana demokrasi $ang &ersi(at
ke&e&asan*. % Undang%Undang ini mem&eri tempat kepada
Komite 4asional aerah )K4* se&agai alat perlengkapan
demokrasi di daerah. % Tidak dijelaskan apa saja tugas $ang
di&erikan kepada daerah.
UU 4o. ,, tahun 16MP8>199 tentangotonomi darah dan memasukkann$a ke dalam T/P MP8 4o.
IE>MP8>1;0 tentang CBH4.
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
54/76
54
;. 5ra 8e(ormasi
UU 4o. ,, tahun 1 meru&ah UU 4o. 7 tahun 1;6. UU 4o. 0, tahun ,FF6.
P8 menjadi sangat kuat.
Tum&uh masalah &esar! seperti KK4 menjadi semakin
su&ur.
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
55/76
6II. DE*OK-A+I
1. Pendahuluan.
% Istilah demokrasi &erasal pada dua kata unani $aitu demos
artin$a rak$at dan kratia artin$a pemerintahan dari rak$at untuk
rak$at atau pemerintahan oleh mereka $ang diperintahkan.
emokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan
untuk memerintah &erasal dari mereka $ang diperintah. engan
kata lain! demokrasi adalah pola pemerintahan $ang mengikutsertakan se#ara akti( semua anggota mas$arakat dalam
mengam&il keputusan oleh mereka $ang di&eri "e"enang!
legitimasi pemerintah adalah kemauan rak$at $ang memilih dan
mengontroln$a. 8ak$at memilih "akil%"akiln$a dengan &e&as
untuk duduk di parlemen dan terhadap pemerintahan $ang
di&entuk itu rak$at &e&as mengkritik melalui saluran tertentu dan
media masa.
55
% alam Kamus Bahasa Indonesia dise&utkan demokrasi adalah
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
56/76
alam Kamus Bahasa Indonesia dise&utkan! demokrasi adalah
pemerintahan dari rak$at! oleh rak$at dan untuk rak$at! &entuk
pemerintahan $ang segenap rak$at turut serta memerintah
dengan perantaraan "akiln$a! gagasan hidup $ang
mengutamakan persamaan hak dan ke"aji&an serta perlakuandalam suatu pemerintahan.
% Be&erapa hal $ang &isa diartikan dalam mende(inisikan
demokrasi! antara lain: emokrasi selalu dikaitkan dengan
kedaulatan rak$at dan segala $ang dijalankan negara tidak &oleh&ertentangan dengan kehendak rak$at. /sas kedaulatan rak$at
atau paham demokrasi mengandung dua arti $aitupertama
demokrasi &erkaitan tentang sistem pemerintahan atau
&agaimana #aran$a rak$at diikutsertakan dalam pen$elenggaraan
pemerintahan dan kedua: demokrasi $ang dipengaruhi olehkeadaan #ultural historis suatu &angsa! sehingga mun#ul istilah
demokrasi konstitusional! demokrasi rak$at! demokrasi Pan#asila
dan lain%lain.
56
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
57/76
Pengertian dan #iri%#iri demokrasi &an$ak dirumuskan oleh
para ahli mereka men$e&utkan adan$a delapan #iri utama
dari konsep demokrasi Barat! $aitu : )1* penekanan pada
indi+idu! ),* empirisme rasional! )0* kesukarelaan! )6* negarase&agai alat! )7* penekenan kepada skim! )9* penegakan
undang%undang! );* persamaan semua manusia! dan )
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
58/76
% alam sistem demokrasi! rak$at menjadi titik sentral se&a& rak$atlah
pemegang kekuasaan $ang tertinggi dalam menjalankan kekuasaan
negara dan pemerintahan. alam praktek! pelaksanaan demokrasidalam suatu negara tidak selalu dapat &erjalan dengan &aik! ada
saja ham&atan dalam pelaksanaan demokrasi $ang sempurna
se&agaimana konsep $ang di#ita%#itakan! se&a& demokrasi &iasan$a
merupakan suatu &entuk politik dari perada&an komersial $ang
melahirkan penguasaan terhadap keka$aan $ang ada.
58
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
59/76
% 8o&ert ahl mens$aratkan ada delapan hal #ermin dari
demokrasi! $aitu: Pertama! ke&e&asan mem&entuk dan
&erga&ung dalam organisasi )berserikat dan berkumpul*. .edua!ke&e&asan &erekspresi )mengeluarkan pendapat*. .etiga! hak
memilih dan dipilih. .eempat! kesempatan $ang relati( ter&uka
untuk menduduki ja&atan%ja&atan pu&lik. .elima! hak &agi
pemimpin politik untuk &erkesempatan mendapatkan dukungan
atau mem&eri dukungan. .eenam! alternati( sum&er%sum&erin(ormasi. .etujuh! pemilu $ang &e&as dan adil. .edelapan!
pelem&agaan pem&uatan ke&ijakan pemerintah $ang merujuk
atau tergantung suara rak$at le"at pemungutan suara maupun
#ara%#ara lain $ang sejenis.
59
, Proses Perluasan Makna emokrasi, Proses Perluasan Makna emokrasi
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
60/76
,. Proses Perluasan Makna emokrasi,. Proses Perluasan Makna emokrasi
% Keunggulan demokrasi mengandung konsep kesetaraan
se&agai "arga negara! le&ih memungkinkan memenuhi
ke&utuhan%ke&utuhan rak$at &iasa! mengakui per&edaankelompok dan pen$elesaian masalah dengan kompromi!
menjamin hak%hak dasar "arga negara! dan pem&aharuan
kehidupan sosial. =aminan ke&e&asan dan hak%hak dalam
demokrasi! $aitu ke&e&asan mem&entuk organisasi!
ke&e&asan &erekspresi! hak untuk memilih! hak
mendapatkan in(ormasi dan hak keadilan.
% Bah"a demokrasi dapat disederhanakan kepada empat #iri%
#iri! $aitu paham ke&e&asan dalam pikiran dan &ertindak
)indi+idualisme*! hak men$atakan pel&agai kepentingan)utilitarinisme*! hak dan tanggung ja"a&! serta hak%hak
&erserikat.
60
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
61/76
% Pemikiran demokratik merangkum hal%hal se&agai &erikut:
)1* partisipasi rak$at dalam keputusan $ang &erkaitan
dengan setiap indi+idu! ),* pemerintahan oleh kekuasaan
ma$oritas dengan mengakui hak%hak minoritas! seperti hak
&er&i#ara! pers! oposisi dan petisi! )0* mengem&angkan
kehidupan li&eral! ke&e&asan! dan kepemilikan dan )6*
komitmen terhadap kesempatan $ang sama &agi setiap
indi+idu dalam mengem&angkan kemampuann$a.
61
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
62/76
% Berdasarkan uraian di atas! dapat dapat dirumuskan &ah"a dasar%
dasar demokrasi ialah )1* ke&e&asan dan kekuasaan rak$at melalui
pengam&ilan keputusan politik! ),* kesetaraan se&agai "arga negara
dalam memenuhi pel&agai kepentingann$a! )0* pen$elesaian masalah
se#ara kompromi atau dengan jalan damai! )6* pergantian
pemerintahan melalui pemilihan umum $ang teratur! jujur! &e&as! dan
adil.
% Perluasan "ila$ah demokrasi dari politik kepada "ila$ah sosial dan
ekonomi! $ang mengajukan empat tesis!pertamakonsep ke&e&asan
dipahami se&agai kegiatan mengem&angkan diri! $ang mana tersedia
kondisi%kondisi sosial dan material $ang diperlukan &agi men#apai
ran#angan seseorang! keduakonsep persamaan! mengutamakan hak%
hak $ang sama terhadap kondisi untuk mengem&angkan diri! ketiga
&entuk hu&ungan sosial $ang mendasar! $aitu hu&ungan tim&al &alik
dan kegiatan &ersama juga meliputi pengam&ilan keputusan se#ara
demokratik! dan keempat&entuk pem&uatan keputusan $ang
demokratik ialah meli&atkan kesamaan hak untuk men$ertain$a.
62
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
63/76
% alam kehidupan demokrasi! &e&arapa aspek kehidupan harus
mendapat jaminan! $aitu Pertama! pemerataan kepemilikan $ang
mem&erikan dasar &agi ter"ujudn$a kepemilikan dari (aktor
ekonomi $ang didistri&usikan se#ara adil dan merata! kedua!ke&e&asan &erserikat! $ang mana indi+idu harus memiliki
ke&e&asan &erserikat dalam pengem&angan diri! ketiga!
distiri&usi dan pemerataan jaminan sosial! $ang mana pemerintah
harus mem&erikan jaminan ke&utuhan hidup minimum $ang
memungkinkan indi+idu hidup la$ak! keempat! ke&e&asan dan
kesempatan $ang sama untuk mengem&angkan potensi $ang
dimilikin$a. Manusia pada dasarn$a &oleh mengem&angkan
kemampuan $ang dimilikin$a $ang dikenal dengan de+elopmental
po"er! dan kelima! keamanan sosial $ang meliputi seorang
indi+idu! tidak merasa kha"atir tertipu oleh produksi $ang
di&elin$a! tidak merasa takut atas pemeriksaan polisi! tidak
merasa kha"atir di&erhentikan dalam &ekerja dengan se&a&
$ang tidak masuk akal dan rasa aman lain%lain.
63
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
64/76
0. emokratisasi Politik di 4egara Berkem&ang
% Pengertian tentang demokratisasi $aitu se&uah proses
menegakkan nilai%nilai demokrasi! sehingga sistem politikdemokratik dapat di&entuk se#ara &ertingkat. Oleh se&a& itu!
#iri%#iri demokratisasi adalah )1* proses $ang tidak pernah
selesai! ),* pengimplementasian se#ara &ertahap dan &ersi(at
e+olusioner! dan )0* satu peru&ahan sosial se#ara persuasi(.
64
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
65/76
% Proses demokratisasi ialah #ara utama untuk men#apai
kepentingan $ang dasar! #ara itu $aitu: Pertama! demokrasi
se&agai alat untuk men#apai ke&e&asan semaksimal mungkin!
$ang meliputi ke&e&asan umum! seperti men$atakan pendapatdengan &e&as! &erorganisasi politik! &eroposisi dan pilihan ra$a
$ang jujur dan &e&as. =uga ke&e&asan menentukan nasi&
sendiri dan otonomi moral! $aitu orang%orang $ang menentukan
dasar moraln$a sendiri! kedua! demokrasi se&agai alat
pengem&angan manusia ! seperti mampu melindungi
kepentingan mereka sendiri! &ertindak se#ara &ertanggung
ja"a& dengan pertim&angan arah pilihan se#ara maksimal! dan
ketigademokrasi se&agai alat untuk perlindungan kepentingan
pri&adi! $aitu melindungi kepentingan umum orang%orang $angtunduk kepada undang%undang atau tindakan peja&at negara.
65
% Kriteria untuk proses demokratisasi $aitu )1* partisipasi $ang
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
66/76
% Kriteria untuk proses demokratisasi $aitu )1* partisipasi $ang
akti( dari "arga negara! ),* persamaan suara pada tingkat
memutuskan! masing%masing orang memiliki kesempatan $ang
sama untuk men$atakan pilihann$a! dan )0* peman(aatan $ang
ari(! artin$a pilihann$a tentang hal $ang akan diputuskan akan
melindungi kepentingan "arga negara dengan se&aik%&aikn$a.
/spek%aspek $ang harus diperhatikan dalam proses
demokratisasi ialah )1* undang%undang dasar dan peradilan! ),*
hak%hak asasi manusia dan hak minoritas! )0* partai politik! )6*media massa! )7* pemerintahan pusat! )9* pemerintahan lokal
dan );* mas$arakat umum atau "arga negara )#i+il*.
66
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
67/76
% Berdasarkan uraian di atas! dapat disimpulkan &ah"a
demokratisasi adalah usaha mem&ina nilai%nilai demokrasi
se#ara &ertingkat! sehingga semakin &an$ak nilai%nilai
demokrasi ter"ujud dalam suatu sistem politik. 'iri%#iri proses
demokratisasi ialah )1* ter#iptan$a ke&e&asan se#ara maksimal!
),* pengem&angan diri se#ara &ertanggung ja"a& dengan
ter#iptan$a pemilihan umum se#ara maksimal! dan )0* indi+idu%
indi+idu terorganisasikan dalam partai%partai politik pantasdiperlukan terli&at dalam proses pengam&ilan politik $ang adil
dan &enar.
67
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
68/76
% Bah"a demokrasi tidak dapat kekal apa&ila keter&elakangan
sosial ekonomi $ang sangat jauh dan &uda$a politik $ang tak
sesuai demokrasi! seperti &uda$a (eodal! institusi politik $ang
lemah! peja&at militer $ang kuat dalam politik! danperhimpunan%perhimpunan rak$at umum $ang lemah.
% i negara%negara &erkem&ang! proses demokratisasi &erjalan
melalui suatu proses $ang lam&at dan sukar! pen$e&a&n$a
adalah &ah"a mas$arakat &elum matang untuk &erdemokratik.
/da suatu harapan dari rak$at di negara%negara &erkem&ang!&ah"a keuntungan tidak terdapat pada pemerintahan
otoritarian! dan makin &an$ak pem&angunan politik! maka
makin &an$ak pula man(aat dari demokrasi akan menjadi
n$ata. Pem&angunan demokrasi tidak han$a men$angkut
ke&erhasilan partisapasi rak$at! tetapi juga diperlukan pulaadan$a pemerintahan dan kekuasaan $ang teratur.
68
% ukarn$a &er(ungsi demokrasi politik di negara &erkem&ang
di & &k l h ( kt ( kt it )1* k & k i
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
69/76
dise&a&kan oleh (aktor%(aktor $aitu )1* perkem&angan ekonomi
se&agai s$arat mutlak untuk demokrasi dengan indikatorn$a! seperti
kesejahteraan! industrialisasi! ur&anisasi! dan pendidikan! ),*
pentingn$a gejala per&edaan etnis )pluralitas* &ersama semangat
persatuan dan kesetiaan kepada &angsa! )0* prosedur pengam&ilan
keputusan se#ara demokrasi )Barat* sukar mendapat tempat!
karena oposisi dikenal se&agai akti+itas permusuhan! per&edaan
pendapat tidak din$atakan dengan tegas! kalah dalam pengam&ilan
keputusan dianggap kehilangan muka )malu*! dan se&again$a! )6*
kurang &erlatih dalam menggunakan institusi%institusi demokratik!ken$ataan ini nampak dalam hak%hak parlemen $ang ter&atas! hak
memilih $ang ter&atas! dan per"akilan terlalu &esar kepada
golongan tertentu! )7* mo&ilisasi massa dan masalah harapan $ang
di&angkitkan! artin$a &ah"a pemimpin%pemimpin nasional itu
setelah &erhasil memperoleh kemerdekaan! tidak &erhasilmemenuhi harapan%harapan $ang dijanjikan sae&elum merdeka!
69
)9* ke$akinan akan paham tradisional! $ang menganggap
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
70/76
6. emokrasi dan 'i+il o#iet$
) * $ p $ g g gg p
&ah"a pemimpin itu memiliki kharisma! namun mereka
menangguhkan saja masalah%masalah $ang &ersi(at
struktural dan tidak ada jaminan &ah"a pendapat mereka
itu tepat! );* ter&atasn$a alternati( lapangan kerja! $angmana sering mempun$ai arti $ang kurang menarik! $ang
&ermakna juga kemunduran dalam hal material dan posisi
sosial! dan )
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
71/76
se&agai se&uah mas$arakat $ang terdiri dari lem&aga%lem&aga
otonom $ang mampu mengim&angi kekuasaan negara. 'i+il so#iet$
diterjemahkan kedalam &ahasa Indonesia menjadi mas$arakat sipil!
tetapi sering dika#aukan dengan pem&edaan sipil dan militer. Untukitu! 4ur#holis Madjid dan /rie( Budiman men#ari padanan dengan
men$e&ut se&agai mas$aakat madani! suatu istilah $ang pertama
kali digulirkan oleh /n"ar I&rahim )Mantan Aakil Perdana Mala$sia*
ketika men#anangkan Islamisasi ilmu%ilmu sosial.
% Be&erapa pandangan pakar tentang mas$arakat madani $aituse&agai &erikut:
Kelompok atau gerakan prodemokrasi men$atakan &ah"a
mas$arakat madani )sipil* adalah musuh alamiah dari otokrasi!
kediktatoran! dan &entuk%&entuk lain dari kekuasaan $ang
se"enang%"enang. alam konteks ini! demokrasi dianggap se&agaipem&erda$aan mas$arakat dalam &er&agai aspek kehidupan!
&ukan han$a politik! tetapi sosial! &uda$a! pendidikan! ekonomi! dan
se&again$a. )Cuiseppe i Palma*
71
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
72/76
% Cerakan demokrasi &ukanlah musuh &e&u$utan ataupun
teman dekat kekuasaan negara. emokrasi menghendaki
pemerintah untuk memerintah mas$arakat sipil se#ara
tidak &erle&ihan ataupun terlalu sedikit. ementara itu!
tatanan $ang le&ih demokratis tidak &isa di&angun melalui
kekuasaan negara. Ia juga tidak &isa di#iptakan tanpa
kekuasaan negara. )=ohn Keane*.% Pemerintah dan mas$arakat sipil harus &er&entuk kerja
sama ketim&ang kon(lik dan pere&utan kekusaan. engan
demikian! pemerintah merupakan (aktor penting &agi
demokratisasi dan pem&aruan )reformasi* politik $ang
merupakan agenda &agi &er&agai gerakan dan kelompokdalam mas$arakat! seperti re(ormasi tetap menjamin
sta&ilitas $ang dinamis. )/.8. 4orton*.
72
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
73/76
% Menurut =ohn 8a"ls! ke"arganegaraan harus meliputi tiga
unsur dalam mas$arakat madani $aitu se&agai &erikut:
a. 4egara &ersi(at netral terhadap apa $ang dimaksuddengan hidup $ang &aik oleh "arga negara.
&. Kehidupan "arga negara di&im&ing oleh suatu
kepentingan keadilan tertinggi.
#. Aarga negara memisahkan dengan tegas kepentinganumum )pu&lik* dengan kepentingan pri&adi )pri+at*.
% 'iri%#iri mas$arakat madani di Indonesia adalah adan$a
sikap kesukarelaan! kes"asem&adaan! kemandirian $ang
tinggi terhadap negara! dan keterkaitan pada nilai%nilaihukum $ang disepakati &ersama )Hikam*
73
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
74/76
% Menurut 8o&ert /. ahl! ada delapan kondisi $ang harus ada
dalam proses demokratisasi sehinga ter#iptan$a mas$arakat
madani $aitu se&erikut:a. Ke&e&asan untuk mendirikan dan ikut dalam organisasi)termasuk partai politik*.
&. Ke&e&asan men$atakan pendapat.
#. Hak untuk memilih.
d. Hak untuk dipilih dalam ja&atan politik.
e. Hak pemimpin politik untuk dapat &ersaing mendapatkan
dukungan dan suara rak$at.
(. Hak untuk memperoleh in(ormasi dari &er&agai sum&er alternati(
g. Pemilihan umum $ang teratur! jujur! dan adil.h. /dan$a lem&aga%lem&aga $ang dapat mem&uat ke&ijakan
pemerintah tergantung kepada suara $ang diperolehn$a.
74
% i samping itu proses demokratisasi menuju mas$arakat
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
75/76
% i samping itu! proses demokratisasi menuju mas$arakat
madani ter#ipta suatu kondisi mas$arakat $ang demokratis!
$aitu se&agai &erikut:
a. Identi(ikasi diri suatu gerakan sosial dengan menggunakan #ara%#arademokrasi.
&. Konstitusi $ang se#ara eksplisit $ang menggam&erkan dan
mem&atasi otoritas pemegang kekuasaan.
#. Partai%partai politik saling &erkompetisi untuk memperoleh suara
d. Tanggung ja"a& seluruh pemegang kekuasaan pada para
pemilikn$a! artin$a semua pemegang kekuasaan dipilih oleh rak$at
&aik langsung ataupun tidak langsung.
e. Keterli&atan langsung atau tidak langsung "arga negara di dalam
proses pengem&alian keputusan politik.(. Hak memilih dan dipilih &agi kaum perempuan se#ara proporsional
dan pro(esional.
g. Pemungutan suara dalam pemilihan umum dilakukan se#ara rahasia.
75
-
7/25/2019 POLITIK HUKUM.ppt
76/76
EIII. P54UTUP