BEBERAPA KETENTUAN DALAM UUJN DAN PERUBAHANNYA

BEBERAPA KETENTUAN DALAM UUJN DAN PERUBAHANNYAUndang Undang No 30 Tahun 2004&Undang - Undang No 02 Tahun 2014BAB I s/d BAB IIIKelompok ILisnawaty124214509Anggarani Paramita 124214523Anak Agung Fajar Martini Dewi124214507Didik Setiawan124214506R.Moeraditya P Poetra124214512Diah Ayuning Trias124214521M.Abdullah124214500Agus Suliyawan1242145241Catatan Perubahan UU Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 20041.PASAL 3 -Jangka waktu Magang Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, demikian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 huruf f UUJN.Berdasarkan ketentuan tersebut, berkaitan dengan magang tersebut maka ada 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi, yaitu:a.Jangka waktu magang adalah 24 (dua puluh) empat bulan;b.Jangka waktu magang tersebut dihitung mulai setelah seorang calon notaris lulus strata dua kenotariatan;c.Jangka waktu magang tersebut harus dijalankan oleh seorang calon notaris secara berturut-turut.Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi barulah seorang calon notaris dapat dikalatakan memenuhi syarat magang sebagaimana ditetapkan dalam UUJN.Berbeda dengan sebelumnya dimana masa magang hanya 12 (dua belas) bulan dengan berlakunya perubahan UUJN maka masa magang menjadi 24 (dua puluh empat) bulan setelah seorang calon notaris lulus strata dua kenotaritan dan masa magang tersebut tidak boleh terputus, harus berturut-turut.Berdasarkan ketentuan Pasal 88 UUJN tersebut jelas bahwa proses pengkatan Notaris yang telah diajukan sebelum berlakunya Perubahan UUJN tetap diproses berdasarkan ketantuan yang lama akan tetapi khusus untuk masa magang tetap berlaku masa magang yang telah ditentukan di dalam pasal 3 UUJN yaitu 2 (dua) tahun setelah calon Notaris ybs lulus dari strata dua kenotariatan, tanpa ada pengecualian. Dengan demikian dengan berlakunya Perubahan UUJN (17 Januari 2014) semua proses pengkatan yang belum diterbitkan Sknya pada tanggal berlakunya Perubahan UUJN, harus memenuhi syarat masa magang 2 (dua) tahun tersebut dan untuk itu tidak dapat dibuat kebijakan pengangkatan yang mengakomodir masa magang yang kurang dari 2 (dua) tahun setelah lulus starat dua kenotariatan dengan alasan apapaun juga karena hal tersebut berrati melanggar UU.

Perbandingan UUJN No.30 Tahun 2004 dan UUJN N0. 2 Tahun 2014 pada pasal 7dan 8Perbandingan UUJN No.30 Tahun 2004 dan UUJN N0. 2 Tahun 2014 pada pasal 7 dan 8 :- Dalam waktu 30 hari sudah wajib menjalankan tugas-tugasnya.- Pada pasal 8 tidak ada perubahan yaitu mengenai masa jabatan notarisPasal 7 & 8 UUJN 2014Dalam waktu 60 hari sudah wajib menjalankan tugas-tugasnya namun dengan syarat dan sanksi.Pada pasal 8 tidak ada perubahan yaitu mengenai masa jabatan notaris.

Pasal 13 Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Pemberhentian notaris diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 25 tahun 2014 pasal 70 ayat 1 :dalam hal pemberhentian notaris dengan tidak hormat karena alasan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, keputusan pemberhentian notaris dari jabatannya dan penetapan notaris lain sebagai pemegang protokol ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 14Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 8, pasal 9 pasal 10 pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 diatur dalam peraturan menteri.Dalam hal ini ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 25 tahun 2014

2. Kewenangan notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelangPasal 15 ayat 1 UUJN sudah sangat jelas menentukan Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan ... semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi prinsipnya Notaris adalah merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenanag untuk membuat semua akta otentik, kecuali undang-undang menetapkan pejabat lain juga berwenanag untuk membuat akta otentik yang bersangkutan atau kecuali Undang-undang menunjuk pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta otentik tersebut.

3. Kewajiban Notaris Untuk melekatkan surat atau dokumen pada Minuta AktaPasal 16 ayat (1) huruf c menentukan Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:...c.melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;Pasal ini demikian juga penjelasannya, tidak menjelaskan surat atau dokumen apa yang dimaksud di dalamnya. Sepanjang berkaitan dengan surat kuasa di bawah tangan maka hal tersebut telah diatur secara tegas di dalam Pasal 47 UUJN.Dalam kesimpulan Rapat PP INI pada tanggal 15 Januari 2014, yang disampaikan oleh rekan Habib Adji dikatakan Pengertian surat dan dokumen adalah surat dan dokumen yang berhubungan dengan identitas diri Penghadap;Yang menjadi pertanyaan selanjutnya surat atau dokumen yang wajib dilekatkan tersebut, yang dilekatkan itu asli surat atau dokumen atau boleh fotokopinya. Pasal 16 ayat 1 huruf c tersebut tidak menjelaskannya. Jika kita berpegang pada pengertian surat atau dokuemn tentunya seharusnya yang wajib dilekatkan pada minuta akta ada asli surat/dokumen bukan fotokopi dari surat/dokumen ybs.Seandainya yang wajib dilekatkan pada minuta akta tersebut adalah asli surat/dokumen maka kesimpulan yang diambil dalam rapat PP INI tidak dapat diterapkan, karena tidak akan mungkin untuk melekatkan dokumen yang berhubungan dengan identitas diri Penghadap seperti KTP atau kartu Keluarga.Sehubungan dengan hal tersebut maka harus ada ketentuan lebih kanjut yang menjelaskan hal ini.

4. Kewajiban melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta AktaPasal 16 ayat (1) huruf c menentukan Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:...c.melekatkan surat dan dokumen sertasidik jaripenghadap pada Minuta Akta;Ketentuan ini telah mengurangi hakekat notaris sebagai pejabat umum, yang merupakan jabatan kepercayaan. Dengan adanya kewajiban tersebut maka jelas terlihat bahwa pembentuk UU sudah tidak mempercayai lagi notaris sebagai jabatan kepercayaan. Kata-kata atau keterangan notaris yang menyebutkan adanya penghadap yang hadir dihadapan Notaris dengan menggunakan kata-kata Berhadapan dengan saya ... atau Hadir dihadapan saya, ..... atau Menghadap kepada saya, ..... sudah tidak dipercaya lagi, sudah kehilangan maknanya dan karenanya akta yang dibuat oleh atau dihadapannya sebagai akta autentik juga sudah diragukan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti yang sempurna. Namun demikian oleh karena hal tersebut telah menjadi UU maka Notaris yang berkewajiban untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bunyi sumpah jabatannya wajib mematuhi ketentuan tersebut.Kemudian apakah adanya pelekatan lembar sidik jari tersebut perliu diuraikan pada minuta akta?Menurut penulis hal tersebut sangat diperlukan. Kenapa demikian? Hal tersebut tentunya sangat berkaitan dengan latar belakang dibuatnya ketentuan tersebut. Kewajiban melekatkan sidik jari tersebut untuk memperkuat pembuktian mengenai pembuatan suatu akta agar penghadap tidak mudah lagi untuki membantah adanya pembautan dan penandatanganan akta tersebut dihadapan Notaris . Jika ini latar belakangnya maka untuk tercapainya maksud tersebut menurut penulis harus ada 4 (empat) hal yang harus dipastikan berkaitan dengan pelekatan sidik jari tersebut, yatiu:1.Sidik jari tersebut benar beralas dari jari penghadap yang bersangkutan;2.Sidik jari tersebut bersumber langsung dari jari tangan penghadap, dalam arti tidak melalui prantara media lainnya;3.Sidik jari tersebut diambil berkaitan dengan pembuatan akta tertentu;4.Sidik jari tersebut diambil pada saat mulai berlangsungnya proses pembuatan akta dan sebelum penandatangan akta.5. Kewajiban Notaris untuk membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawa tanganPasal 16 ayat (1) huruf m menentukan:Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan...Pasal ini juga serta menimbulkan pertanyaan, apa makudnya, apakah notaris mempunyai kewenangan membuat akta wasiat dibawah tangan? Bukankah setiap akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris merupakan akta otentik.Akta yang mana yang dibuat oleh atau dihadapan notaris tapi kedudukannya hanya sebagi akta dibawah tangan selain akta-akta yang tidak memenuhi sayarat otentisitas atau akta-akta yang pembuatannya melanggar ketentuan pasal tertentu dalam UUJN sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta yang dibuat di bawah tangan.Jika melihat redaksi pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut dimana kehadiran 4 (empat) orang saksi dikaitkan dengan akta wasiat, Mungkin sebenarnya maksud dari pembuatan UU bukanlan pembuatan akta wasiat dibawah tangan akan tetapi pembuatann akta pengalamatan surat wasiat rahasia (acte van supersciptie) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 940 KUHPerdata.Pasal 940 KUHPerdata menentukan bahwa dalam pembuatan surat wasiat tertutup atau rahasia, surat wasiat tersebut diserahkan kepada notaris dan kemudian Notaris membuat akta penyimpanan surat wasiat tersebut dengan dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi. Inilah yang munghkin dimaksud oleh pembuat UU. Mungkin juga terdapat kekeliruan redaksi di dalam pasal 16 ayat 1 huruf m tersebut, yang seharusnya bisa diperbaiki sebelum UU tersebut disahkan.Kekeliruhan tersebut Bisa terjadi karena mereke terburu-buru di dalam merumuskan pasal tersebut atau kurang paham terhadap masalah pembuatan surat wasiat.

6. Kewajiban menyimpan dokumentasi Notaris berupa gambar visualPerubahan lain ada di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mengenai Kewajiban Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. di antara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b 1 yang mewajibkan Notaris untuk melekatkan surat-surat dan dokumentasi penghadap dalam bentuk gambar visual pada Minuta Akta.Hal ini mungkin dapat dicontohkan, bahwa selain tanda-tangan, notaries juga diwajibkan untuk melampirkan bukti dokumentasi dalam bentuk foto untuk proses penanda-tanganan akta tersebut.7. Bentuk Sanksi NotarisSelain ada perubahan, di dalam Pasal 16 ada penambahan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (10) mengenai sanksi bila Notaris melanggar kewajiban berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian hormat atau pemberhentian tidak hormat. Penambahan ayat (11) menyatakan selain mendapatkan sanksi, bila pelanggaran kewajiban berakibat suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, maka hal tersebut bisa dijadikan alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada Notaris.8. Kewajiban Notaris untuk menerima magang dikenakan sanksi jika menolakSatu hal yang menarik adalah: pada pasal 16 ditambahkan ayat (12) tentang kewajiban Notaris untuk menerima magang para calon notaries. Dalam UUJN No. 30/2004 ada ketentuan yang mengatur bahwa Notaris diwajibkan untuk menerima magang calon notaries. Dalam RUUJN tersebut, ditambahkan klausula bahwa Notaris yang melanggar kewajiban karena tidak mau menerima magang calon Notaris maka dikenakan pula sanksi berupa peringatan tertulis.Kewajiban ini terkadang dalam praktik agak sulit untuk diterapkan. Karena ada satu notaries yang mengeluh bahwa memang dia tidak memiliki akta sama sekali, atau dalam bahasa gampangnya: kurang laku. Jika dia harus menerima magang, sebenarnya calon notaries tersebut juga tidak bisa mempelajari apapun. Namun kalau dia menolak, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Sampai sekarang sanksi ini masih belum jelas pemberlakukannya dalam praktik. Karena penolakan untuk menerima magang calon notaris juga bermacam-macam sebabnya. Bisa jadi juga karena karakter dari calon notaris yang hendak magang tersebut juga tidak memenuhi criteria dari notaries yang akan menerima magang tersebut.

SEKIAN & TERIMA KASIH