profil ketangguhan terhadap dampak perubahan … · ketangguhan masyarakat indonesia dalam...

Laporan Penilaian Ketangguhan Negeri Maluku

i

PROFIL KETANGGUHAN TERHADAP DAMPAK

PERUBAHAN IKLIM DAN BENCANA DI TINGKAT

NEGERI

WILAYAH KERJA USAID APIK

REGIONAL MALUKU 2017


ii

PROFIL KETANGGUHAN TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN

IKLIM DAN BENCANA DI TINGKAT NEGERI

WILAYAH KERJA USAID APIK REGIONAL MALUKU

PROGRAM USAID

ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN KETANGGUHAN

2017

DISCLAIMER Laporan ini dibuat dengan dukungan dari rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari laporan ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau pemerintah Amerika Serikat.


iii

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN ......................................................................................... IV

1.1. Pentingnya Membangun Ketangguhan Negeri ............................................................. 1

1.2. Perangkat Penilaian Ketangguhan Tingkat Negeri di Regional Maluku ................. 2

2. PROSES PENILAIAN KETANGGUHAN .................................................... 8

2.1. Tahap Persiapan: Seleksi Calon Fasilitator ................................................................... 9

2.2. Tahapan Kedua: Pelatihan Fasilitator Penilaian Ketangguhan

di Tingkat Negeri ............................................................................................................................. 9

2.3. Tahapan Ketiga: Menentukan Calon Peserta Lokakarya dan Narasumber........ 10

2.4. Tahapan Ke empat: Mengumpulkan data dan informasi Negeri ........................... 10

2.5. Tahapan Kelima: Pelaksanaan Penilaian Ketangguhan Negeri ............................... 10

3. HASIL PENILAIAN KETANGGUHAN ..................................................... 14

3.1. Penilaian di Wilayah Pulau Ambon .................................................................................... 14

3.1.1. Negeri Leahari ................................................................................................................14

3.1.2. Negeri Soya .....................................................................................................................18

3.1.3. Negeri Passo ....................................................................................................................23

3.1.4. Negeri Allang ................................................................................................................. 34|

3.1.5. Negeri Hative besar .......................................................................................................38

3.1.6. Negeri Morella ................................................................................................................43

3.2. Penilaian di Wilayah Pulau Lease ....................................................................................... 47

3.2.1. Negeri Haruku – Pulau Haruku ..................................................................................47

3.2.2. Negeri Wassu - Pulau Haruku ....................................................................................51

3.2.3. Negeri Ihamahu - Pulau Saparua .................................................................................55

3.2.4. Negeri Sirisori Islam - Pulau Saparua .........................................................................59

3.2.4. Negeri Ameth-Pulau Nusalaut ....................................................................................63

3.3. Matriks Penilaian Negeri ...................................................................................................... 68


iv


1

Bab 1.

Pendahuluan

Masyarakat merupakan subyek kunci dalam upaya membangun Ketangguhan.

Dirasakannya dampak dan adanya risiko perubahan iklim yang berpotensi mengganggu

kehidupan dan penghidupan masyarakat memberi argumen kuat pentingnya membangun

ketangguhan. Ketangguhan secara sederhana diartikan sebagai kemampuan suatu sistem

untuk beradaptasi dan pulih segera terhadap tekanan yang timbul sebagai dampak

perubahan iklim dan bencana. Profil ketangguhan disusun dengan menggunakan perangkat

penilaian. Perangkat ini menguraikan sejumlah komponen dan variabel ketangguhan.

Penilaian dimaksudkan untuk memberi gambaran kondisi saat ini sebelum dan sesudah

upaya pendampingan adaptasi dilakukan. Di dalam satu siklus pendampingan, akan

dilakukan dua kali penilaian ketangguhan yakni di awal dan di akhir proses pendampingan,

penilaian ini untuk mengetahui perkembangan dan efektivitas upaya yang telah dilakukan.

Lamanya siklus pendampingan bisa berbeda dari satu Kelurahan/negeri dengan

kelurahan/negeri yang lain.

1.1. Pentingnya Membangun Ketangguhan Negeri Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan Desa (atau

disebut Negeri) sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila dicermati dan dikaitkan dengan isu dampak dan risiko yang ditimbulkan oleh

ancaman perubahan iklim, maka negeri bagi masyarakat yang mendiami merupakan

tempat dimana mereka mencari nafkah kehidupan—yang bertumpu pada pertanian,

perikanan dan perkebunan— sekaligus ruang sosial, keagamaan dan budaya. Oleh

karenanya, negeri sangat strategis, sekaligus sensitif terhadap gangguan/tekanan dari luar,

khususnya ancaman dan bahaya dari bencana hidrometeorologi (iklim). Karena pertanian,

perikanan dan perkebunan menjadi sumber utama ekonomi negeri maka dapat dikatakan

bahwa kerentanan dan risiko perubahan iklim akan membawa implikasi ekonomi dan

sosial negeri. Oleh karena itu, membangun ketangguhan negeri menjadi keharusan.

Kumpulan negeri membentuk administrasi Kabupaten, kumpulan kabupaten dan kota

membentuk administrasi provinsi, kumpulan provinsi membentuk administrasi negara.

Artinya tekanan akibat bencana pada level mikro (negeri) apabila terjadi secara massif

berakibat pada kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan secara makro. Untuk

membangun ketangguhan negeri dibutuhkan instrumen penilaian ketangguhan. Urgensi

ketangguhan sebuah wilayah, termasuk negeri telah menjadi perhatian banyak pihak,


2

terutama kementerian/lembaga. Sebut saja program negeri tangguh bencana yang

diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), program negeri pesisir

tangguh yang dipelopori oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk

mengimplementasikannya, masing-masing telah mengeluarkan panduan/pedoman.

Misalnya BNPB saat ini telah memiliki tools yang diberi nama 71 indikator. Sebelumnya

sebagai bagian dari penerjemahan dari komitmen Hyogo Framework, BNPB mengadopsi

tool yang diberi nama Local Government Self Assessment Tool (LGSAT), yang

bertransformasi menjadi Scorecard, dan kemudian menjadi Local Urban Indicators. KKP

juga telah menerbitkan Panduan Penilaian Kondisi Ketangguhan Negeri Pesisir, yang

disertai petunjuk pelaksanaan dan teknisnya.

Esensi adanya penilaian adalah memastikan kapasitas negeri dalam

merespon/mengatasi guncangan dan tekanan (shocks and stresses).

1.2. Perangkat Penilaian Ketangguhan Tingkat Negeri di Regional

Maluku 1 Program Adaptasi perubahan iklim dan Ketangguhan (APIK) yang didanai oleh USAID

bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam memperkuat ketangguhan

terhadap perubahan iklim dan bencana. APIK bekerja dan berintegrasi dari level nasional

sampai ke daerah dan level komunitas dengan jangka waktu 5 tahun (2015-2020).

Program APIK diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatnya integrasi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko

bencana dalam rangka tata kelola pemerintah nasional dan daerah;

2. Menguatnya kemampuan masyarakat dan pihak swasta untuk menghadapi

dampak perubahan iklim dan bencana; dan

3. Meningkatnya pemanfaatan informasi cuaca dan iklim untuk manajemen

risiko bencana iklim di kalangan pemangku kepentingan utama.

Pendekatan terintegrasi atas Adaptasi perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana

(API-PRB) menjadi strategi yang dikembangkan oleh USAID APIK untuk mendorong

ketangguhan masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.

Salah satu upaya USAID APIK dalam mewujudkan ketiga sasaran di atas, APIK bersama

para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi Maluku, Kota Ambon, dan Kabupaten

Maluku Tengah telah memilih 12 negeri wilayah kerja sebagai lokasi percontohan sebagai

berikut:

Tabel 1: Wilayah kerja APIK di tingkat Negeri

Pulau Ambon: Kabupaten Maluku Tengah:

Soya, Kecamatan Sirimau Negeri Lima, Kecamatan Leihitu

Passo, Kecamatan Teluk Ambon-Baguala Allang, Kecamatan Leihitu Barat

Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon Morella, Kecamatan Leihitu

Lehari, Kecamatan Leitimur Selatan

1 Sumber: Buku Panduan Penilaian Ketangguhan Komunitas, Program SCALE-R Mercy Corps


3

Pulau Haruku: Pulau Saparua: Pulau Nusalaut:

Kabupaten Maluku Tengah:



Kecamatan Pulau Haruku

Kecamatan Saparua Timur

Kecamatan Nusalaut

Haruku Ihamahu Ameth

Wassu Sirisori

Seluruh negeri tersebut telah membentuk Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagai

mitra strategis dalam implementasi masyarakat membangun ketangguhan ke depannya.

Penilaian ketangguhan tingkat negeri dilakukan dengan tujuan untuk mengukur

ketangguhan di tingkat komunitas terhadap dampak perubahan iklim di masing-masing

negeri serta dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Gambar 1: Peta jalan kegiatan di komunitas

Penilaian ketangguhan di tingkat komunitas ini akan menjadi tolok ukur bagi intervensi

yang perlu dilaksanakan melalui Program APIK dan juga menjadi bahan yang sangat baik

bagi pemerintah negeri dan masyarakatnya dalam merumuskan perencanaan

pembangunan di tingkat komunitas/negeri ke depannya.

Program APIK berusaha untuk melakukan intervensi di tingkat lokal dengan

mengedepankan kelompok masyarakat dan pemerintah daerah dan di tingkat nasional

dengan tetap terlibat dalam proses-proses perencanaan dan dialog. Pendekatan ini tidak

berdiri sendiri antar tingkatan, melainkan mengkoordinasikan proses-proses yang terjadi

di masyarakat ke tingkat pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta dari pemerintah

daerah ke pemerintah pusat.

Penentuan

Lokasi

Dampingan

Penilaian

Ketangguhan

Negeri

Kajian Risiko

Bencana

Tingkat

Negeri

Penyusunan

Rencana Aksi

Adaptasi

Tingkat

Negeri

Proyek

Rintisan Aksi

Adaptasii

Tingkat

Negeri


4

Proses untuk mengurangi kerentanan masyarakat yang terpapar terhadap dampak

perubahan iklim dan risiko bencana dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat

dan kelompok masyarakat, pemerintah daerah serta aktor lainnya di daerah termasuk

pihak swasta. Proses lanjutannya adalah dengan mengembangkan kajian risiko bencana

berbasis variabilitas iklim di tingkat kabupaten dan komunitas untuk selanjutnya

menentukan pilihan-pilihan adaptasi di tingkat komunitas. Pilihan-pililhan adaptasi

tersebut secara parsial direncanakan, diimplementasikan dan dipantau serta dievaluasi

oleh komunitas dengan dukungan program.

Setelah melalui proses induksi dari proses dan praktik yang telah dilakukan, maka dapat

dikelompokkan lima komponen besar indikator ketangguhan, yaitu:

I. Komponen perencanaan dan kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim dan

Pengurangan Risiko Bencana. Komponen ini ingin menekankan adanya

input (misalnya rencana aksi, kesepakatan, dll.) dan proses perencanaan

baik di dalam komunitas maupun dengan pemerintah daerah. Proses ini

secara terus menerus dilakukan oleh kelompok masyarakat dan program

untuk menghubungkan pengetahuan dan aksi yang ada dikomunitas dengan

pengambil kebijakan. Sehingga indikator ketangguhan yang diidentifikasi

melalui komponen ini adalah:

1.1. Adanya pemahaman masyarakat Negeri mengenai potensi risiko bencana dan dampak perubahan iklim,

1.2. Adanya kesepakatan/rencana aksi/strategi komunitas untuk pengelolaaan risiko,

1.3. Adanya kebijakan yang mendukung API PRB di komunitas, dan 1.4. Efektifitas kebijakan.

Indikator-indikator tersebut, dimaksud untuk menakar ketangguhan masyarakat yang

berhubungan dengan perencanaan dan kebijakan API PRB. Berbagai pendekatan yang

berhubungan dengan pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan

risiko bencana , kesadaran terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana,

kerangka-kerangka formal dan normatif pengurangan risiko bencana dan adaptasi

perubahan iklim menjadi penting dipertimbangkan untuk perencanaan dan kerangka

kebijakan dalam pemerintahan masyarakat, menuju masyarakat yang tangguh.

Ketangguhan segala aspek yang berhubungan dengan hal tersebut menjadi

komponen penting dalam Perencanaan dan Kebijakan API PRB. Perencanaan yang

dimaksud di dalam komponen ini adalah segala usaha yang sepatutnya dilakukan oleh

masyarakat sebagai siklus manajemen dalam mengurangi risiko bencana dan adaptasi

perubahan iklim. Sementara kebijakan di dalam komponen ini berpusat pada

kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang berhubungan dengan

pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim yang semestinya dipahami

dan diimplementasikan oleh masyarakat.

II. Komponen sumber daya yang berkelanjutan untuk mendukung API

PRB. Sumber daya yang dimaksud dapat apa saja; misalnya anggaran,

sumber daya manusia dan alam yang ada di komunitas, aset penghidupan,

jejaring, dan sebagainya. Dalam proses dan praktik program APIK bersama

masyarakat dan pemerintah daerah, berbagai hal dilakukan untuk

menggerakkan sumber daya tersebut demi mendukung upaya API PRB di

komunitas, misalnya melalui proses advokasi untuk mencari sumber


5

anggaran bagi implementasi prioritas aksi komunitas. Sehingga indikator

ketangguhan yang diidentifikasi melalui komponen ini adalah:

a. Tersedia anggaran yang memadai dan berkelanjutan untuk menjalankan rencana dan aktivitas API dan PRB di komunitas,

b. Adanya jejaring antara komunitas dengan para pihak untuk pengelolaan risiko, dan

c. Tersedianya SUMBER DAYA NEGERI untuk mendukung API PRB.

Indikator-indikator di atas di maksudkan untuk menakar sejauhmana sumberdaya

yang ada dalam hal ini pendanaan, jejaring warga, aset negeri, tenaga dan

pengetahuan lokal dapat mendukung aksi-aksi API PRB secara berkelanjutan.

III. Komponen pengelolaan pengetahuan. Manajemen risiko dilakukan jauh

sebelum bencana terjadi, salah satunya adalah upaya yang perlu dilakukan

untuk membangun pengetahuan terhadap API PRB dengan pendidikan dan

pelatihan, pengkajian dan perumusan rencana aksi serta aksinya itu sendiri.

Selain itu, faktor yang selalu ada di masyarakat adalah pengetahuan lokal

atau kearifan lokal yang pada titik tertentu juga berfungsi sebagai gerakan

atau upaya API PRB. Oleh sebab itu indikator yang digunakan untuk

mendukung komponen ini adalah adanya penguatan pengetahuan

masyarakat mengenai risiko dan pengelolaannya.

IV. Komponen kesiapsiagaan untuk respon darurat yang efektif. Pada

prinsipnya, komunitas memiliki caranya masing-masing dalam merespons

sebuah kejadian bencana (shock). Baik karena intervensi pihak luar atau

kondisi eksisting yang ada di masyarakat, ketangguhan akan hadir ketika

tercipta sebuah pola atau mekanisme di dalam komunitas. Sehingga indikator

yang mendukung komponen ini adalah adanya mekanisme penanganan

darurat bencana dipahami dan dipraktikkan. Indikator ini untuk menilai sejauah

mana kegiatan kesiapsiagaan berfungsi sebagai persiapan bila akhirnya

sebuah ancaman benar-benar terjadi. Kesiapsiagaan dapat diartikan sebagai

kesiapan masyarakat di semua lapisan untuk mengenali ancaman yang ada di

sekitarnya serta mempunyai mekanisme dan cara untuk menghadapi bencana

V. Komponen pemulihan pasca bencana. Baik komponen pemulihan pasca

bencana maupun komponen di atas, akan terjadi fase bounce back dimana

tingkat dan waktu yang dibutuhkan akan berbeda-beda dan bergantung dari

pemenuhan komponen tersebut. Pada fase pemulihan pasca bencana

diharapkan juga terjadi fase adaptif atau bahkan transformative, dimana

komunitas yang terkena dampak bencana tidak saja kembali kepada posisi

semula, tetapi mampu melakukan aksi yang lebih dibanding sebelum

kejadian. Bisa saja posisi komunitas kembali kepada posisi semula sebelum

bencana terjadi, tetapi karena penghidupan tetap terus berlangsung di

tempat dimana lokasi bencana terjadi, memungkinkan komunitas untuk

kembali dari guncangan atau tekanan. Oleh sebab itulah disadari diperlukan

indikator yang disepakati bersama atau mekanisme lokal yang partisipatif

untuk pemulihan pasca bencana. Indikator ini menilai sejauh mana para

pihak yang terkait melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam


6

mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak

menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan

penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Dimana hubungan dan

koordinasi antar para pihak dalam tahapan ini sangat menentukan efektifitas

dan efisiensi penanggulangan bencana.


7

Gambar 2: Alur pikir penilaian ketangguhan tingkat desa menuju masyarakat yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana


8


9

Bab 2.

Proses Penilaian Ketangguhan

Pelaksanaan kegiatan penilaian ketangguhan negeri terhadap dampak perubahan iklim dan

risiko bencana dilaksanakan di setiap Desa/Negeri wilayah kerja APIK yang tersebar di

Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dengan tahapan proses sebagai berikut:

2.1. Tahap Persiapan: Seleksi Calon Fasilitator Untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan proses seleksi calon fasilitator disetiap Negeri,

dengan kriteria sebagai berikut:

Tokoh masyarakat setempat yang didengar oleh warga

Anggota Pokja API-PRB di setiap Negeri/Desa

Memahami negeri dan masyarakatnya, baik dalam konteks fisik, lingkungan, sosial, dan ekonomi

Memiliki kepedulian dan visi untuk meningkatkan Ketangguhan masyarakatnya terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana

Memiliki pengalaman fasilitasi

Memiliki pengetahuan tentang risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim

Familiar dengan penggunaan kompuer, khususnya pengetikan, olah kata dan tabel (mis: word & excel)

Di masing-masing Negeri memilih dua orang calon Fasilitator dan dua orang calon

Notulis. Proses seleksi calon Fasilitator ini juga menjadi kesempatan untuk sosialisasi

rencana kegiatan lokakarya penilaian ketangguhan di negeri, sehingga pemerintah

setempat beserta pemangku kepentingan terkait dapat memahami maksud dan rangkaian

kegiatan yang akan dilakukan.

2.2. Tahapan Kedua: Pelatihan Fasilitator Penilaian Ketangguhan

di Tingkat Negeri Setelah proses seleksi fasilitator di lanjutkan dengan kegiatan penguatan kapasitas

fasilitator dengan mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di Ambon. Kegiatan pelatihan

dilaksanakan secara bertahap, yakni;

1. Pada tanggal 15 – 17 Maret 2017 untuk 6 (enam) negeri yang didampingi langsung oleh staff APIK. Negeri-negeri yang terlibat dalam pelatihan selama tiga hari tersebut adalah negeri Morella, Wassu, Haruku, Siri Sori Islam, Ihamahu, Ameth; masing-masing negeri diwakili oleh 4 orang (2 orang calon Fasilitator dan 2 orang calon Notulis) dengan total peserta yang hadir sebanyak 24 peserta.


10

2. Pada tanggal 26 – 28 April 2017 untuk 6 (enam) negeri yang didampingi melalui mekanisme Dana Ketangguhan (Resilience Fund), yang diimplementasi oleh organisasi lokal Walang Perempuan. Negeri-negeri yang terlibat dalam pelatihan selama tiga hari tersebut adalah negeri Soya, Passo, Leahari, Hative Besar, Allang dan Negeri Lima; masing-masing negeri diwakili oleh 4 orang (2 orang calon Fasilitator dan 2 orang calon Notulis) dan 6 orang staf Yayasan Walang Perempuan dengan total peserta yang hadir sebanyak 30 peserta.

2.3. Tahapan Ketiga: Menentukan Calon Peserta Lokakarya dan

Narasumber Penting untuk mengupayakan keterwakilan unsur-unsur penting di Negeri setempat,

setidaknya:

Unsur pemerintah Negeri/Negeri

Tokoh masyarakat, adat, agama

Tokoh pemuda, perempuan

Organisasi yang relevan dengan kegiatan API-PRB

Sektor Swasta (UMKM, Koperasi dan lain-lain)

Selain menentukan peserta, dalam proses lokakarya juga membutuhkan adanya Narasumber; yaitu orang-orang yang didengar oleh masyarakat, yang memahami kondisi Negeri dan masyarakatnya, dan memahami aspek keilmuan, dan regulasi. Narasumber bisa lebih dari satu orang, misalnya dari pemerintah daerah, universitas di daerah, atau lainnya yang dianggap berkompeten. Total peserta yang diundang dalam satu lokakarya adalah 20-30 orang, dan nantinya peserta akan dibagi kelompok untuk membahas masing-masing komponen Ketangguhan.

2.4. Tahapan Ke empat: Mengumpulkan data dan informasi

Negeri Dokumen-dokumen berupa peraturan, dokumen perencanaan pembangunan, hasil kajian,

laporan kegiatan, buletin dan dokumen terkait lainnya merupakan sumber informasi yang

dapat digunakan sebagai bahan diskusi oleh Fasilitator. Dalam persiapan di setiap negeri

team fasilitator mengumpulkan sebanyak mungkin informasi untuk mendukung proses

pelaksanaan kegiatan penilaian ketangguhan.

2.5. Tahapan Kelima: Pelaksanaan Penilaian Ketangguhan Negeri Kegiatan ini diawali dengan menganalisa dokumen-dokumen kebijakan yang ada di setiap

negeri, seperti dokumen perencanaan dan dokumentasi kegiatan yang berhubungan

dengan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana; baik itu milik

pemerintah negeri maupun lembaga/organisasi yang sedang atau pernah melakukan

kegiatan di masing-masing negeri. Kegiatan ini dihadiri oleh kepala pemerintahan negeri,

saniri negeri, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan elemen lain

yang ada di wilayah negeri termasuk dari kecamatan, pendamping program

PNPM/Pendamping dana Desa. Proses diskusi diawali dengan penyamaan persepsi

tentang penilaian ketangguhan, sehingga seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama

tentang kenapa penilaian ini dibutuhkan, dan bagaimana cara melakukannya. Setelah itu

masuk ke dalam penilaian tiap komponen Ketangguhan, dimana komponen 1 sampai


11

dengan komponen 5 didiskusikan secara pleno maupun panel oleh seluruh peserta

difasilitasi oleh fasilitator lokal yang telah dilatih untuk memandu kegiatan penilaian.

Diskusi berjalan dengan dinamis dan interaktif dimana para peserta umumnya bisa

menyepakati jawaban pertanyaan sesuai dengan kondisi yang ada di daerahnya, walaupun

ada beberapa pertanyaan yang butuh penjelasan yang lebih mendalam sehingga bisa

dipahami oleh peserta. Narasumber dari unsur Pemerintah Negeri (Raja) umumnya lebih

banyak memberikan penjelasan terkait dengan regulasi/peraturan negeri, program-

program pembangunan di negeri maupun yang berkaitan dengan jumlah dan sumber

anggaran pembangunan di negeri. Narasumber dari unsur lain misalnya Kelompok

Konservasi maupun Kewang/lembaga adat memberikan penjelasan terkait dengan

program dan kegiatan kelompoknya masing-masing, termasuk hasil-hasil yang sudah

dicapai serta kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Sedangkan narasumber dari Fasilitator Pendamping Negeri banyak mengulas tentang

informasi dana negeri, pos-pos alokasi dana negeri yang bisa mengakomodir kegiatan-

kegiatan API-PRB serta kebutuhan-kebutuhan negeri lainnya yang harus dilengkapi seperti

RPJMDes, Perneg yang berhubungan dengan API-PRB dan lain-lain. Dalam proses diskusi

ditemukan banyak informasi-informasi baru dari peserta yang semakin memperkaya data

dan informasi tentang kebencanaan maupun kondisi sosial kemasyarakatan lainnya.

Pembelajaran yang diperoleh dari proses pelaksanaan Penilaian Ketangguhan di tingkat

Negeri yaitu :

Kerja sama Tim Fasilitator Penilaian Ketangguhan antar Negeri satu dengan yang lainnya merupakan bagian dari kesempatan belajar-bersama dalam melakukan desiminasi informasi pembelajaran dan pengetahuan yang saling mendukung dalam proses fasilitasi kegiatan penilaian ketangguhan di tiap negeri.

Peran sentral pemimpin lokal sebagai kepala pemerintahan negeri di dalam pelaksanaan penilaian ketangguhan cukup strategis dan penting untuk menjadi penengah dalam diskusi yang berjalan sangat dinamis;

Peran narasumber dari unsur pemerintah, baik itu kecamatan maupun negeri dalam proses kegiatan penilaian ketangguhan diperlukan guna mengklarifikasi informasi-informasi yang hadir dalam proses diskusi; seperti informasi terkait risiko bencana yang dimiliki, kebijakan dan regulasi terkait API-PRB di tingkat lokal, anggaran untuk kegiatan API-PRB baik yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah dan lain-lain.

Pelaksanaan penilaian ketangguhan tingkat negeri dengan memberdayakan anggota kelompok masyarakat sebagai fasilitator lokal cukup membantu proses. Hal ini terlihat dari kemampuan fasilitator menyederhanakan pertanyaan dengan konteks lokal, pemilihan lokasi kegiatan serta membangun dinamika diskusi juga cukup efektif, walupun di beberapa negeri masih berjalan kaku namun secara keseluruhan proses diskusi cukup baik.

Lokasi kegiatan merupakan wilayah terdampak bencana, sehingga pertanyaan yang dilontarkan kepada peserta dapat langsung merefleksi maksud dari tiap pertanyaan kunci. Seluruh peserta yang terlibat dalam proses penilaian ketangguhan di tingkat negeri ini memberi apresiasi yang positif karena ternyata kegiatan ini juga memberikan penyadaran bahwa selama ini wilayah negeri di setiap lokasi kegiatan benar-benar tidak mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman baik itu dari sisi mekanisme maupun dari sisi penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah negerinya.


12


13


14

Bab 3.

Hasil Penilaian Ketangguhan

Pelaksanaan kegiatan Penilaian Ketangguhan Negeri di wilayah Regional APIK Maluku

telah di lakukan dengan sebagai berikut:

3.1. Penilaian di Wilayah Pulau Ambon

3.1.1. Negeri Leahari Hasil dari penilaian di Negeri Leahari secara umum ditampilkan pada grafik dibawah:

Gambar 3: Score penilaian ketangguhan Negeri Leahari

Komponen 1: Perencanaan dan Kebijakan API-PRB

Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Leahari, dari sisi perencanaan dan kebijakan

API-PRB skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Aspek pengetahuan ancaman bencana, dengan pertanyaan kunci seberapa besar masyarakat paham mengenai jenis ancaman bencana dan dampak perubahan iklim yang ada di negerinya, hasil penilaian di peroleh nilai/skor 2 (dua) dengan ilustrasi bahwa sebagain besar masyarakat negeri Leahari paham mengenai ancaman bencana dengan benar di negerinya

Aspek pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana dengan pertanyaan kunci apakah masyarakat mengetahui tentang tingkatan risiko (rendah/sedang/tinggi) yang dimiliki oleh negerinya, dari hasil penilaian di peroleh nilai/skor 2 (dua) yakni hanya sebagian kecil masyarakat mengetahui tentang tingkat risiko yang ada di negeri Leahari.

0

1

2

3

1.1

.1.

1.1

.2

1.1

.3.

1.2

.1.

1.3

.1.

1.3

.2.

1.4

.1.

1.4

.2.

1.4

.3.

2.1

.1.

2.1

.2.

2.2

.1.

2.3

.1.

2.3

.2.

3.1

.1.

3.1

.2.

4.1

.1.

4.1

.2.

5.1

.1.

5.2

.2.


15

Aspek pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan risiko di peroleh nilai/skor 2 (dua) dengan ilustarsi bahwa sebagian kecil masyarakat negeri Leahari tahu tentang tingkat risiko dan bagaimana mengelola risiko dengan benar.

Dari aspek rencana strategis dalam pengelolaan risiko di tingkat komunitas di peroleh nilai/skor 1 (satu). Nilai ini menunjukan bahwa belum ada kesepakatan atau sebuah strategi perencanaan aksi yang di susun oleh komunitas bersama pemerintah negeri secara partisipatif dan inklusif.

Dari aspek kebijakan lokal yang melindungi aset penghidupan terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana serta dari Aspek kearifan lokal yang mendukung API PRB di peroleh nilai/skor 2 (dua). Point ini menunjukan bahwa dari sisi kebijakan lokal serta kearifan lokal di komunitas belum sepenuhnya melindungi aset penghidupan.

Dari aspek efektifitas kebijakan lokal di peroleh nilai 1 (satu) ini menunjukan bahwa masyarakat Leahari mengetahui adanya kebijakan yang melindungi aset penghidupan namun masyarakat tidak memahaminya.

Dari aspek implementasi kebijakan oleh semua pihak dengan pertanyaan kunci apakah kebijakan pemerintah telah melindungi aset kehidupan masyarakat dan benar-benar telah di jalankan oleh semua pihak, nilai yang di peroleh 2 (dua). Kebijakan dipahami oleh masyarakat namun tidak diimplementasikan oleh sebagian kecil masyarakat

Aspek penegakan kebijakan lokal oleh aparat yang berwenang , dengan pertanyaan kunci sejauh mana kebijakan tingkat negeri yang melindungi aset kehidupan masyarakat benar-benar di tegakan oleh pemerintah negeri dari hasil penilaian di peroleh nilai 2 (dua). Point ini menggambarkan bahwa penegakan kebijakan oleh pihak yang berwenang masih belum maksimal.

Komponen 2: Sumberdaya Berkelanjutan Mendukung API-PRB

Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Leahari, dari sisi sumberdaya berkelanjutan

yang mendukung API-PRB skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Dari aspek pengalokasian anggaran untuk menjalankan rencana dan aktivitas API PRB di Komunitas, dari hasil penilaian di peroleh nilai/skor 1 (satu) dari variabel ini tergambar bahwa anggaran yang disediakan oleh pemerintah negeri Leahari belum memenuhi kebutuhan implementasi kegiatan API PRB di komunitas

Dari aspek sumber anggaran dari pihak non pemerintah negeri untuk menjalankan aktivitas API-PRB di peroleh nilai 1 (satu). Point ini menunjukkan bahwa pemerintah negeri Leahai tidak memiliki sumber anggaran lain untuk menjalankan aktivitas API-PRB di tingkat negeri.

Dari aspek forum multi pihak yang mendukung kegiatan API-PRB di tingkat Masyarakat dengan pertanyaan kunci adakah forum multipihak di tingkat negeri untuk melaksanakan kegiatan API PRB dari hasil penilaian di peroleh nilai/skor 2 (dua). Di tingkat negeri Leahari telah terbentuk forum multi pihak namun forum tersebut belum memiliki kemampuan untuk mendukung kegiatan API PRB di tingkat negeri

Dari tingkat partisipatif masyarakat dalam mendukung kegiatan API PRB di tingkat negeri, dari hasil penilaian di peroleh nilai/skor 2 (dua). Inisiati-inisiatif awal untuk mendukung kegiatan API PRB di tingkat negeri Leahari sudah ada, namun masih minim partisipasi dari masyarakat


16

Sedangkan dari aspek sumberdaya lokal yang mendukung API-PRB di peroleh nilai/skor 2 (dua). Point ini menunjukan bahwa negeri Leahari telah memiliki ketersediaan sumberdaya lokal yang seharusnya mampu mendukung aktivitas API-PRB namun belum di kelola secara optimal.

Komponen 3: Kesiapsiagaan untuk respon darurat yang efektif

Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Leahari, dari sisi Kesiapsiagaan untuk respon

darurat yang efektif skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Untuk aspek kemampuan masyarakat dalam memahami, mempraktekan mekanisme penanganan bencana secara mandiri dengan pertanyaan kunci adakah mekanisme penanganan darurat di tingkat negeri Leahari, di peroleh nilai/skor 1 (satu). Dari penilaian ini menunjukan bahwa pelatihan secara mandiri dan periodik terkait mekanisme penanganan bencana belum terlaksana.

Dari aspek pembagian peran yang jelas dalam tingkat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, private sektor dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme darurat bencana di peroleh niai/skor 1 (satu). Ini menunjukan bahwa belum adanya kolaborasi antar para pihak di tingkat negeri Leahari baik itu masyarakat dengan pemerintah, dunia usaha dan pihak lainnya dalam menjalankan mekanisme darurat bencana.

Komponen 4: Pemulihan pasca bencana

Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Leahari, dari sisi pemulihan pasca bencana

skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Dari aspek kemampuan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan mekanisme pemulihan pasca bencana di tingkat negeri Leahari di peroleh nilai/skor 1 (satu). Ini menunjukan bahwa di negeri Leahari belum ada kesepakatan atau mekanisme lokal antar masyarakat, pemerintah negeri, dunia usaha dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana.

Dari aspek tingkat kolaborasi masyarakat dengan para pihak terkait dalam menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana di tingkat negeri Leahari diperoleh nilai/skor 1 (satu). Ini menunjukan bahwa belum adanya kolaborasi yang dibangun antar para pihak dalam menjalankan mekanisme tersebut.

Komponen 5: Pengelolaan pengetahuan

Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Leahari, dari sisi pengelolaan pengetahuan


Dari aspek penguatan pemahaman masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan mengenai API PRB di tingkat negeri, di peroleh nilai/skor 2(dua). Kegiatan pendidikan dan pelatihan mengenai pengetahuan API PRB hanya disampaikan kepada sebagian kecil masyarakat negeri.

Sedangkan dari aspek pengelolaan pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API-PRB di peroleh nilai/skor 2 (dua). Ini menunjukan bahwa pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API-PRB sudah ada namun tidak terkelola dengan baik di tingkat masyarakat negeri Leahari.


17

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penilaian Awal Ketangguhan telah dilakukan di Negeri Leahari pada tanggal 9 Juni 2017 yang

secara administratif berada di wilayah kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon – Pulau

Ambon. Negeri Leahari dipilih untuk menjadi percontohan dari upaya mempraktekkan aksi

terkait API-PRB dalam skala negeri. Proses seleksi negeri didasari pada hasil kaji cepat

kerentanan dan risiko dengan mengacu pada indikator dasar kerentanan dan risiko yang

tersedia baik dari sisi demografi, sosial, ekonomi dan kondisi bentang alam serta proses

seleksi juga dilakukan melalui konsultasi dengan Pemerintah Daerah.

Penilaian ketangguhan dilakukan untuk mendapatkan profil yang akan jadi patokan awal

kondisi ketangguhan negeri dan pada akhir program pendampingan akan dilakukan

penilaian tahap dua dengan menggunakan komponen penilaian yang sama. Dengan

demikian akan diperoleh gambaran mengenai perkembangan ketangguhan masyarakat

sekaligus mengukur efektivitas dari hasil pendampingan dan kerja bersama masyarakat

serta pemangku kepentingan lain.

Berdasarkan hasil kesimpulan dari kegiatan penilaian ketangguhan yang dilakukan di

Negeri Leahari ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama sebagai bentuk

rekomendasi yaitu:

Komponen Perencanaan dan Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim dan

Pengurangan Risiko Bencana. Dari hasil penilaian ketangguhan untuk

komponen ini, sebagian besar masyarakat negeri Leahari sudah memiliki

pengetahuan mengenai ancaman bencana. Berdasarkan hasil penilaian

ketangguhan, beberapa hal yang menjadi rekomedasi pada komponen ini

adalah:

o Masyarakat bersama pemerintah negeri Leahari belum memiliki kesepakatan atau rencana aksi sebagai panduan mengembangkan program-program bagi para pemangku kepentingan di Desa/Negeri untuk menurunkan kerentanan dan risiko terhadap dampak perubahan iklim dan bencana.

o Pemerintah negeri Leahari telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang melindungi aset-aset penghidupan masyarakat walaupun tidak maksimal dan tidak secara resmi karena belum ada Peraturan Negeri yang mengatur secara khusus hal-hal tersebut, sehingga perlu adanya produk kebijakan yang bersifat resmi yang dapat mengakomodir aturan-aturan adat yang tidak tertulis tetapi disepakati dan dipatuhi secara turun temurun

Sumber Daya yang berkelanjutan mendukung kegiatan Adaptasi

Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana. Berdasarkan hasil

penilaian ketangguhan di Negeri Leahari, rekomendasi untuk komponen ini

adalah sebagai berikut:

o Negeri Leahari belum memiliki anggaran khusus untuk menjalankan upaya API-PRB baik itu yang bersumber dari dana desa maupun dari sumber lain

o Perlu mengalokasikan Dana Desa untuk penanggulangan bencana sesuai dengan amant PermenDes No. 19 th 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018. Pasal 5 & 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa.


18

Kesiapsiagaan untuk Respon darurat yang efektif. Berdasarkan hasil

penilaian ketangguhan di Negeri Leahari, rekomendasi untuk komponen ini


o Masyarakat bersama pemerintah Negeri Leahari perlu meningkatkan kapasitas dalam merespon bencana dengan pelatihan mempraktekkan mekanisme penanganan darurat bencana secara mandiri dan periodik untuk setiap ancaman bencana yang ada di negeri

o Masyarakat dan pemerintah Negeri leahari perlu membangun kerjasama dengan semua pihak baik itu instansi terkait maupun pihak dunia usaha dalam merespon penanganan darurat bencana di tingkat negeri

Pemulihan Pasca Bencana. Berdasarkan hasil penilaian ketangguhan di

Negeri Leahari, rekomendasi untuk komponen ini adalah belum adanya dari

sisi kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dunia usaha dan pihak lainnya

dalam mekanisme pemulihan pasca bencana. Secara umum, masyarakat

beserta pemerintah negeri disarankan bisa membangun kerjasama dengan

para pihak salah satunya dengan BPBD Kota Ambon dalam penanganan

pemulihan pasca bencana.

Pengelolaan Pengetahuan. Berdasarkan hasil penilaian ketangguhan di

Negeri Leahari, rekomendasi untuk komponen ini adalah sebagai berikut:

o Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan pengelolaannya melalui pendidikan dan pelatihan sudah dilakukan di Negeri Leahari namun baru tersampaikan pada sebagian kecil masyarakat saja, disarankan untuk bisa memfasilitasi sebuah kegiatan terkait kebencanaan yang melibatkan seluruh masyarakat sehingga pemahaman ini relatif dimiliki oleh seluruh masyarakat negeri

o Masyarakat negeri Leahari telah memiliki pengetahuan dan kearifan lokal untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang mereka manfaatkan, hal yang sejalan dengan semangat API-PRB, meskipun demikian pengelolaannya belum optimal. Pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki merupakan sumber daya yang perlu dikelola. Kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional yang berupaya mengelola sumber daya alam secara lestari perlu dibangkitkan kembali. Upaya ini bisa dimulai dengan menggali dan mendokumentasikan pengetahuan dan praktek tersebut. Baik yang masih ada dan dipraktekkan maupun pernah ada dimasa sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi inisiatif untuk merevitalisasi kearifan lokal yang sejalan dengan semangat API-PRB.

3.1.2. Negeri Soya Hasil dari penilaian di Negeri Soya secara umum ditampilkan pada grafik dibawah:


19

Gambar 4: Score penilaian ketangguhan Negeri Soya


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Soya, dari sisi perencanaan dan kebijakan API-

PRB skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Aspek pengetahuan masyarakat negeri soya terhadap ancaman bencana, dengan pertanyaan kunci seberapa besar masyarakat paham mengenai jenis ancaman bencana dan dampak perubahan iklim yang ada di negerinya, hasil penilaian di peroleh nilai/skor 2 (dua) dengan ilustrasi bahwa sebagain besar masyarakat negeri Soya paham mengenai ancaman bencana dengan benar di negerinya

Aspek pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana dengan pertanyaan kunci apakah masyarakat mengetahui tentang tingkatan risiko (rendah/sedang/tinggi) yang dimiliki oleh negerinya, dari hasil penilaian di peroleh nilai/skor 2 (dua) yakni hanya sebagian kecil masyarakat mengetahui tentang tingkat risiko yang ada di negeri Soya.

Aspek pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan risiko di peroleh nilai/skor 2 (dua) dengan ilustarsi bahwa sebagian kecil masyarakat negeri Soya tahu tentang tingkat risiko dan bagaimana mengelola risiko dengan benar.

Dari aspek rencana strategis dalam pengelolaan risiko di tingkat komunitas negeri Soya di peroleh nilai/skor 1 (satu). Nilai ini menunjukan bahwa belum ada kesepakatan atau sebuah strategi perencanaan aksi yang di susun oleh komunitas bersama pemerintah negeri secara partisipatif dan inklusif.

Dari aspek kebijakan lokal yang melindungi aset penghidupan terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana serta dari Aspek kearifan lokal yang mendukung API PRB di peroleh nilai/skor 1 (satu). Point ini menunjukan bahwa belum adanya kebijakan lokal di negeri Soya yang melindungi aset kehidupan masyarakat.

Dari aspek efektifitas kebijakan lokal di peroleh nilai 1 (satu) ini menunjukan bahwa masyarakat Soya belum mengetahui adanya kebijakan yang melindungi aset penghidupan masyarakat.

Dari aspek implementasi kebijakan oleh semua pihak dengan pertanyaan kunci apakah kebijakan pemerintah telah melindungi aset kehidupan masyarakat dan benar-benar telah di jalankan oleh semua pihak, nilai yang di peroleh 1 (satu). Kebijakan tidak dipahami dan tidak di implementasikan oleh masyarakat.

Aspek penegakan kebijakan lokal oleh aparat yang berwenang , dengan pertanyaan kunci sejauh mana kebijakan tingkat negeri yang melindungi aset

0

1

2

3

1.1

.1.

1.1

.2

1.1

.3.

1.2

.1.

1.3

.1.

1.3

.2.

1.4

.1.

1.4

.2.

1.4

.3.

2.1

.1.

2.1

.2.

2.2

.1.

2.3

.1.

2.3

.2.

3.1

.1.

3.1

.2.

4.1

.1.

4.1

.2.

5.1

.1.

5.2

.2.


20

kehidupan masyarakat benar-benar di tegakan oleh pemerintah negeri dari hasil penilaian di peroleh nilai 1 (satu). Point ini menggambarkan bahwa tidak adanya penegakan kebijakan oleh pihak yang berwenang.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Soya, dari sisi sumberdaya berkelanjutan yang

mendukung API-PRB skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Dari aspek pengalokasian anggaran untuk menjalankan rencana dan aktivitas API PRB di Komunitas, dari hasil penilaian di peroleh nilai/skor 1 (satu) dari variabel ini tergambar bahwa anggaran yang disediakan oleh pemerintah negeri Soya belum memenuhi kebutuhan implementasi kegiatan API PRB di komunitas

Dari aspek sumber anggaran dari pihak non pemerintah negeri untuk menjalankan aktivitas API-PRB di peroleh nilai 1 (satu). Point ini menunjukkan bahwa pemerintah negeri Soya tidak memiliki sumber anggaran lain untuk menjalankan aktivitas API-PRB di tingkat negeri.

Dari aspek forum multi pihak yang mendukung kegiatan API-PRB di tingkat Masyarakat dengan pertanyaan kunci adakah forum multipihak di tingkat negeri untuk melaksanakan kegiatan API PRB dari hasil penilaian di peroleh nilai/skor 2 (dua). Di tingkat negeri Soya telah terbentuk forum multi pihak namun forum tersebut belum memiliki kemampuan untuk mendukung kegiatan API PRB di tingkat negeri

Dari tingkat partisipatif masyarakat dalam mendukung kegiatan API PRB di tingkat negeri, dari hasil penilaian di peroleh nilai/skor 2 (dua). Inisiati-inisiatif awal untuk mendukung kegiatan API PRB di tingkat negeri Soya sudah ada, namun masih minim partisipasi dari masyarakat

Sedangkan dari aspek sumberdaya lokal yang mendukung API-PRB di peroleh nilai/skor 2 (dua). Point ini menunjukan bahwa negeri Soya telah memiliki ketersediaan sumberdaya lokal yang seharusnya mampu mendukung aktivitas API-PRB namun belum di kelola secara optimal.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Soya, dari sisi Kesiapsiagaan untuk respon


Untuk aspek kemampuan masyarakat dalam memahami, mempraktekan mekanisme penanganan bencana secara mandiri dengan pertanyaan kunci adakah mekanisme penanganan darurat di tingkat negeri Soya, di peroleh nilai/skor 1 (satu). Dari penilaian ini menunjukan bahwa pelatihan secara mandiri dan periodik terkait mekanisme penanganan bencana belum terlaksana.

Dari aspek pembagian peran yang jelas dalam tingkat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, private sektor dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme darurat bencana di peroleh niai/skor 1 (satu). Ini menunjukan bahwa belum adanya kolaborasi antar para pihak di tingkat negeri Soya baik itu masyarakat dengan pemerintah, dunia usaha dan pihak lainnya dalam menjalankan mekanisme darurat bencana.



21

Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Soya, dari sisi pemulihan pasca bencana skor

atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Dari aspek kemampuan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan mekanisme pemulihan pasca bencana di tingkat negeri Soya di peroleh nilai/skor 1 (satu). Ini menunjukan bahwa di negeri Soya belum ada kesepakatan atau mekanisme lokal antar masyarakat, pemerintah negeri, dunia usaha dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana.

Dari aspek tingkat kolaborasi masyarakat dengan para pihak terkait dalam menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana di tingkat negeri Soya diperoleh nilai/skor 1 (satu). Ini menunjukan bahwa belum adanya kolaborasi yang dibangun antar para pihak dalam menjalankan mekanisme tersebut.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Soya, dari sisi pengelolaan pengetahuan skor



Sedangkan dari aspek pengelolaan pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API-PRB di peroleh nilai/skor 2 (dua). Ini menunjukan bahwa pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API-PRB sudah ada namun tidak terkelola dengan baik di tingkat masyarakat negeri Soya.


22


Penilaian Awal Ketangguhan telah dilakukan di Negeri Soya pada tanggal 16 Mei 2017

yang secara administratif berada di wilayah kecamatan Sirimau Kota Ambon – Pulau

Ambon. Negeri Soya dipilih untuk menjadi percontohan dari upaya mempraktekkan aksi

terkait API-PRB dalam skala negeri. Proses seleksi negeri didasari pada hasil kaji cepat

kerentanan dan risiko dengan mengacu pada indikator dasar kerentanan dan risiko yang

tersedia baik dari sisi demografi, sosial, ekonomi dan kondisi bentang alam serta proses

seleksi juga dilakukan melalui konsultasi dengan Pemerintah Kota Ambon.








Negeri Soya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama sebagai bentuk

rekomendasi yaitu:



komponen ini, sebagian besar masyarakat negeri Soya sudah memiliki



adalah:

o Masyarakat bersama pemerintah negeri Soya belum memiliki kesepakatan atau rencana aksi sebagai panduan mengembangkan program-program bagi para pemangku kepentingan di Desa/Negeri untuk menurunkan kerentanan dan risiko terhadap dampak perubahan iklim dan bencana.

o Pemerintah negeri Soya perlu mengeluarkan beberapa kebijakan tingkat negeri yang melindungi aset-aset penghidupan masyarakat sejenis Peraturan Negeri yang mengatur secara khusus hal-hal tersebut.

o Di wilayah petuanan/wilayah adat negeri Soya banyak terjadi alih fungsi lahan dari perkebunan menjadi pemukiman liar, karena tidak adanya peraturan yang mengikat sehingga proses penegakan aturan pun oleh pihak yang berwenang menjadi kendala.



penilaian ketangguhan di Negeri Soya, rekomendasi untuk komponen ini


o Negeri Soya belum memiliki anggaran khusus untuk menjalankan upaya API-PRB baik itu yang bersumber dari dana desa maupun dari sumber lain, untuk itu kedepan Pemerintah Negeri disarankan untuk bisa mengakses anggaran untuk menjalankan rencana-rencana program API PRB melalui alokasi dana desa maupun sumber pendanaan yang lain

o Perlu mengalokasikan Dana Desa untuk penanggulangan bencana sesuai dengan amant PermenDes No. 19 th 2017 Tentang Penetapan


23

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018. Pasal 5 & 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Kesiapsiagaan untuk Respon darurat yang efektif. Berdasarkan hasil penilaian

ketangguhan di Negeri Soya, rekomendasi untuk komponen ini adalah sebagai

berikut:

o Masyarakat bersama pemerintah Negeri Soya perlu meningkatkan kapasitas dalam merespon bencana dengan pelatihan mempraktekkan mekanisme penanganan darurat bencana secara mandiri dan periodik untuk setiap ancaman bencana yang ada di negeri

o Masyarakat dan pemerintah Negeri Soya perlu membangun kerjasama dengan semua pihak baik itu instansi terkait maupun pihak lain seperti Gereja dan dunia usaha dalam merespon penanganan darurat bencana di tingkat negeri


Negeri Soya, rekomendasi untuk komponen ini adalah belum adanya dari sisi

kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dunia usaha dan pihak lainnya



para pihak baik itu dengan lembaga keagamaan seperti Tagana Gereja

maupun dengan BPBD Kota Ambon dalam penanganan pemulihan pasca

bencana.


Negeri Soya, rekomendasi untuk komponen ini adalah sebagai berikut:

o Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan pengelolaannya melalui pendidikan dan pelatihan sudah dilakukan di Negeri Soya namun baru tersampaikan pada sebagian kecil masyarakat saja, disarankan untuk bisa memfasilitasi sebuah kegiatan terkait kebencanaan yang melibatkan seluruh masyarakat sehingga pemahaman ini relatif dimiliki oleh seluruh masyarakat negeri.

o Masyarakat negeri Soya telah memiliki pengetahuan dan kearifan lokal untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang mereka manfaatkan, hal yang sejalan dengan semangat API-PRB, meskipun demikian pengelolaannya belum optimal. Pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki merupakan sumber daya yang perlu dikelola. Kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional yang berupaya mengelola sumber daya alam secara lestari perlu dibangkitkan kembali. Upaya ini bisa dimulai dengan menggali dan mendokumentasikan pengetahuan dan praktek tersebut. Baik yang masih ada dan dipraktekkan maupun pernah ada dimasa sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi inisiatif untuk merevitalisasi kearifan lokal yang sejalan dengan semangat API-PRB.

3.1.3. Negeri Passo Hasil dari penilaian di Negeri Passo secara umum ditampilkan pada grafik dibawah:


24

Gambar 5: Score penilaian ketangguhan Negeri Passo

0

1

2

3

1.1

.1.

1.1

.2

1.1

.3.

1.2

.1.

1.3

.1.

1.3

.2.

1.4

.1.

1.4

.2.

1.4

.3.

2.1

.1.

2.1

.2.

2.2

.1.

2.3

.1.

2.3

.2.

3.1

.1.

3.1

.2.

4.1

.1.

4.1

.2.

5.1

.1.

5.2

.2.


25


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Passo, dari sisi perencanaan dan kebijakan API-PRB skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Aspek pengetahuan masyarakat Negeri Passo terhadap ancaman bencana, dengan pertanyaan kunci seberapa besar masyarakat paham mengenai jenis ancaman bencana dan dampak perubahan iklim yang ada di negerinya, hasil penilaian di peroleh nilai/skor 2 (dua) dengan ilustrasi bahwa sebagain besar masyarakat Negeri Passo paham mengenai ancaman bencana dengan benar di negerinya

Aspek pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana dengan pertanyaan kunci apakah masyarakat mengetahui tentang tingkatan risiko (rendah/sedang/tinggi) yang dimiliki oleh negerinya, dari hasil penilaian di peroleh nilai/skor 3 (tiga) yakni Sebagian besar warga paham mengenai tingkat risiko di negerinya dengan benar, ini karena hampir setiap tahun ketika musim hujan tiba di beberapa lokasi negeri sering dilanda banjir.

Aspek pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan risiko di peroleh nilai/skor 2 (dua) dengan ilustarsi bahwa walau sering di landa banjir namun hanya sebagian kecil masyarakat Negeri Passo tahu tentang tingkat risiko dan bagaimana mengelola risiko dengan benar.

Dari aspek rencana strategis dalam pengelolaan risiko di tingkat komunitas Negeri Passo di peroleh nilai/skor 1 (satu). Nilai ini menunjukan bahwa belum ada kesepakatan atau sebuah strategi perencanaan aksi yang di susun oleh komunitas di negeri Passo bersama pemerintah negeri secara partisipatif dan inklusif.

Dari aspek kebijakan lokal yang melindungi aset penghidupan terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana serta dari Aspek kearifan lokal yang mendukung API PRB di peroleh nilai/skor 2 (dua). Point ini menunjukan bahwa kebijakan lokal di Negeri Passo sudah ada namun tidak sepenuhnya melindungi aset kehidupan masyarakat.

Dari aspek efektifitas kebijakan lokal API PRB komunitas di peroleh nilai 1 (dua) ini menunjukan bahwa masyarakat Negeri Passo belum mengetahui adanya kebijakan yang melindungi aset penghidupan masyarakat.

Dari aspek implementasi kebijakan oleh semua pihak dengan pertanyaan kunci apakah kebijakan pemerintah telah melindungi aset kehidupan masyarakat dan benar-benar telah di jalankan oleh semua pihak, nilai yang di peroleh 2 (dua). Kebijakan dipahami, namun tidak diimplementasikan oleh sebagian kecil komunitas.

Aspek penegakan kebijakan lokal oleh aparat yang berwenang , dengan pertanyaan kunci sejauh mana kebijakan tingkat negeri yang melindungi aset kehidupan masyarakat benar-benar di tegakan oleh pemerintah negeri dari hasil penilaian di peroleh nilai 1 (satu). Point ini menggambarkan bahwa tidak adanya penegakan kebijakan oleh pihak yang berwenang.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Passo, dari sisi sumberdaya berkelanjutan yang mendukung API-PRB skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Dari aspek pengalokasian anggaran untuk menjalankan rencana dan aktivitas API PRB di Komunitas, dari hasil penilaian di peroleh nilai/skor 1 (satu) dari variabel ini tergambar bahwa anggaran yang disediakan oleh pemerintah


26

Negeri Passo belum memenuhi kebutuhan implementasi kegiatan API PRB di komunitas

Dari aspek sumber anggaran dari pihak non pemerintah negeri untuk menjalankan aktivitas API-PRB di peroleh nilai 2 (dua). Point ini menunjukkan bahwa pemerintah Negeri Passo memiliki sumber anggaran terbatas dari pihak lain untuk menjalankan rencana dan aktivitas API dan PRB di tingkat negeri.

Dari aspek forum multi pihak yang mendukung kegiatan API-PRB di tingkat Masyarakat dengan pertanyaan kunci adakah forum multipihak di tingkat negeri untuk melaksanakan kegiatan API PRB dari hasil penilaian di peroleh nilai/skor 2 (dua). Di tingkat Negeri Passo telah terbentuk forum multi pihak namun forum tersebut belum memiliki kemampuan untuk mendukung kegiatan API PRB di tingkat negeri

Dari tingkat partisipatif masyarakat dalam mendukung kegiatan API PRB di tingkat negeri, dari hasil penilaian di peroleh nilai/skor 3 (tiga). Artinya sudah ada inisiatif dan partisipasi sebagian besar masyarakat negeri untuk API PRB.

Sedangkan dari aspek sumberdaya lokal yang mendukung API-PRB di peroleh nilai/skor 2 (dua). Point ini menunjukan bahwa Negeri Passo telah memiliki ketersediaan sumberdaya lokal dan sudah dikelola untuk mendukung API PRB.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Passo, dari sisi Kesiapsiagaan untuk respon darurat yang efektif skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Untuk aspek kemampuan masyarakat dalam memahami, mempraktekan mekanisme penanganan bencana secara mandiri dengan pertanyaan kunci adakah mekanisme penanganan darurat di tingkat Negeri Passo, di peroleh nilai/skor 1 (satu). Dari penilaian ini menunjukan bahwa pelatihan secara mandiri dan periodik terkait mekanisme penanganan bencana belum terlaksana.

Dari aspek pembagian peran yang jelas dalam tingkat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, private sektor dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme darurat bencana di peroleh niai/skor 1 (satu). Ini menunjukan bahwa belum adanya kolaborasi antar para pihak di tingkat Negeri Passo baik itu masyarakat dengan pemerintah, dunia usaha dan pihak lainnya dalam menjalankan mekanisme darurat bencana.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Passo, dari sisi pemulihan pasca bencana skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Dari aspek kemampuan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan mekanisme pemulihan pasca bencana di tingkat Negeri Passo di peroleh nilai/skor 1 (satu). Ini menunjukan bahwa di Negeri Passo belum ada kesepakatan atau mekanisme lokal antar masyarakat, pemerintah negeri, dunia usaha dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana.

Dari aspek tingkat kolaborasi masyarakat dengan para pihak terkait dalam menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana di tingkat Negeri Passo


27

diperoleh nilai/skor 1 (satu). Ini menunjukan bahwa belum adanya kolaborasi yang dibangun antar para pihak dalam menjalankan mekanisme tersebut.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Passo, dari sisi pengelolaan pengetahuan skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:


Sedangkan dari aspek pengelolaan pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API-PRB di peroleh nilai/skor 2 (dua). Ini menunjukan bahwa pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API-PRB sudah ada namun tidak terkelola dengan baik di tingkat masyarakat Negeri Passo.


Penilaian Awal Ketangguhan telah dilakukan di Negeri Passo pada tanggal 16 Mei 2017

yang secara administratif berada di wilayah kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon – Pulau Ambon. Negeri Passo dipilih untuk menjadi percontohan dari upaya

mempraktekkan aksi terkait API-PRB dalam skala negeri. Proses seleksi negeri didasari

pada hasil kaji cepat kerentanan dan risiko dengan mengacu pada indikator dasar

kerentanan dan risiko yang tersedia baik dari sisi demografi, sosial, ekonomi dan kondisi

bentang alam serta proses seleksi juga dilakukan melalui konsultasi dengan Pemerintah

Kota Ambon.








Negeri Passo ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama sebagai bentuk

rekomendasi yaitu:



komponen ini, sebagian besar masyarakat Negeri Passo sudah memiliki



adalah:

o Masyarakat bersama pemerintah Negeri Passo belum memiliki kesepakatan atau rencana aksi sebagai panduan mengembangkan program-program bagi para pemangku kepentingan di Desa/Negeri untuk menurunkan kerentanan dan risiko terhadap dampak perubahan iklim dan bencana.


28

o Pemerintah Negeri Passo perlu mensosialisasikan kebijakan-kebijakan lokal sejenis perneg lingkungan yang mendukung kegiatan API PRB dan melindungi aset-aset penghidupan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa ada atauran-aturan formal yang telah di buat oleh pemerintah negeri dan mengatur secara khusus hal-hal tersebut.

o Akibat sosialisasi yang kurang atas atauran yang di buat oleh negeri sering terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh masyarakat oleh karena itu perlu ketegasan pemerintah negeri dalam pelaksanaan penegakan kebijakan oleh pihak yang berwenang.



penilaian ketangguhan di Negeri Passo, rekomendasi untuk komponen ini


o Negeri Passo walaupun telah memiliki alokasi anggaran yang mendukung kegiatan API PRB dari sumber non pemerintah, namun belum memiliki anggaran khusus untuk menjalankan upaya API-PRB yang bersumber dari dana desa, untuk itu kedepan Pemerintah Negeri disarankan untuk bisa mengakses anggaran untuk menjalankan rencana-rencana program API PRB melalui alokasi dana desa maupun sumber pendanaan yang lain



penilaian ketangguhan di Negeri Passo, rekomendasi untuk komponen ini


o Masyarakat bersama pemerintah Negeri Passo perlu meningkatkan kapasitas dalam merespon bencana dengan pelatihan mempraktekkan mekanisme penanganan darurat bencana secara mandiri dan periodik untuk setiap ancaman bencana yang ada di negeri

o Masyarakat dan pemerintah Negeri Passo perlu membangun kerjasama dengan semua pihak baik itu instansi terkait maupun pihak lain seperti Gereja dan dunia usaha dalam merespon penanganan darurat bencana di tingkat negeri


Negeri Passo, rekomendasi untuk komponen ini adalah belum adanya dari




para pihak baik itu dengan lembaga keagamaan seperti Tagana Gereja

maupun dengan BPBD Kota Ambon dalam penanganan pemulihan pasca

bencana.


Negeri Passo, rekomendasi untuk komponen ini adalah sebagai berikut:

o Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan pengelolaannya melalui pendidikan dan pelatihan sudah dilakukan di Negeri Passo namun baru tersampaikan pada sebagian kecil masyarakat saja, disarankan untuk bisa memfasilitasi sebuah kegiatan terkait kebencanaan yang melibatkan seluruh masyarakat sehingga pemahaman ini relatif dimiliki oleh seluruh masyarakat negeri


29

o Masyarakat Negeri Passo telah memiliki pengetahuan dan kearifan lokal untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang mereka manfaatkan, hal yang sejalan dengan semangat API-PRB, meskipun demikian pengelolaannya belum optimal. Pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki merupakan sumber daya yang perlu dikelola. Kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional yang berupaya mengelola sumber daya alam secara lestari perlu dibangkitkan kembali. Upaya ini bisa dimulai dengan menggali dan mendokumentasikan pengetahuan dan praktek tersebut. Baik yang masih ada dan dipraktekkan maupun pernah ada dimasa sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi inisiatif untuk merevitalisasi kearifan lokal yang sejalan dengan semangat API-PRB.

Penilaian Ketangguhan di Negeri Lima

Hasil dari penilaian di Negeri Lima secara umum ditampilkan pada grafik berikut ini :

Gambar 6: Score penilaian ketangguhan Negeri Lima


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Lima, dari sisi perencanaan dan kebijakan API-

PRB skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Aspek pengetahuan masyarakat Negeri Lima terhadap ancaman bencana, dengan pertanyaan kunci seberapa besar masyarakat paham mengenai jenis ancaman bencana dan dampak perubahan iklim yang ada di negerinya, hasil penilaian di peroleh nilai/skor 2 (dua) dengan ilustrasi bahwa Sebagian besar warga paham mengenai bahaya di negerinya dengan benar.

Aspek pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana dengan pertanyaan kunci apakah masyarakat mengetahui tentang tingkatan risiko (rendah/sedang/tinggi) yang dimiliki oleh negerinya, dari hasil penilaian di peroleh nilai/skor 3 (tiga) yakni Hanya Sebagian besar warga paham mengenai tingkat risiko di negerinya dengan benar. Ini berangkat dari pengalaman yang pernah terjadi yakni jebolnya Natural DAM Wai Ela pada tahun 2013.

Aspek pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan risiko di peroleh nilai/skor 2 (dua) dengan ilustarsi bahwa walau sering di landa banjir namun hanya sebagian kecil masyarakat Negeri Lima tahu tentang tingkat risiko dan bagaimana mengelola risiko dengan benar.

0

1

2

3

1.1

.1.

1.1

.2

1.1

.3.

1.2

.1.

1.3

.1.

1.3

.2.

1.4

.1.

1.4

.2.

1.4

.3.

2.1

.1.

2.1

.2.

2.2

.1.

2.3

.1.

2.3

.2.

3.1

.1.

3.1

.2.

4.1

.1.

4.1

.2.

5.1

.1.

5.2

.2.


30

Dari aspek rencana strategis dalam pengelolaan risiko di tingkat komunitas Negeri Lima di peroleh nilai/skor 1 (satu). Nilai ini menunjukan bahwa Belum ada rencana aksi komunitas/kesepkatan bersama para pihak dalam untuk pengelolaan risiko bencana.

Dari aspek kebijakan lokal yang melindungi aset penghidupan terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana serta dari Aspek kearifan lokal yang mendukung API PRB di peroleh nilai/skor 1 (satu). Point ini menunjukan bahwa Belum ada kebijakan pemerintah daerah yang melindungi aset kehidupan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana.

Dari Aspek kearifan lokal yang mendukung API PRB di komunitas, dengan pertanyaan kunci kearifan lokal apa saja yang ada di tingkat negeri yang mendukung kegiatan tersebut, di peroleh nilai 3 (tiga). Point menunjukan bahwa di negeri Lima telah ada kearifan lokal yang melindungi seluruh aset penghidupan di masyarakat

Dari aspek efektifitas kebijakan lokal API PRB komunitas di peroleh nilai 1 (dua) ini menunjukan bahwa Kebijakan tidak dipahami dan tidak diimplementasikan oleh masyarakat Negeri Lima.

Dari aspek implementasi kebijakan oleh semua pihak dengan pertanyaan kunci apakah kebijakan pemerintah telah melindungi aset kehidupan masyarakat dan benar-benar telah di jalankan oleh semua pihak, nilai yang di peroleh 1 (satu). Kebijakan dipahami, namun tidak diimplementasikan oleh sebagian kecil komunitas.



Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Lima, dari sisi sumberdaya berkelanjutan yang

mendukung API-PRB skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Dari aspek pengalokasian anggaran untuk menjalankan rencana dan aktivitas API PRB di Komunitas, dari hasil penilaian di peroleh nilai/skor 1 (satu) dari variabel ini tergambar bahwa anggaran yang disediakan oleh pemerintah Negeri Lima belum memenuhi kebutuhan implementasi kegiatan API PRB di komunitas

Dari aspek sumber anggaran dari pihak non pemerintah negeri untuk menjalankan aktivitas API-PRB di peroleh nilai 1 (satu). Point ini menunjukkan bahwa pemerintah Negeri Lima tidak memiliki sumber anggaran lain untuk menjalankan rencana dan aktivitas API dan PRB di tingkat negeri.

Dari aspek forum multi pihak yang mendukung kegiatan API-PRB di tingkat Masyarakat dengan pertanyaan kunci adakah forum multipihak di tingkat negeri untuk melaksanakan kegiatan API PRB dari hasil penilaian di peroleh nilai/skor 2 (dua). Di tingkat Negeri Lima telah terbentuk forum multi pihak namun forum tersebut belum memiliki kemampuan untuk mendukung kegiatan API PRB di tingkat negeri

Dari tingkat partisipatif masyarakat dalam mendukung kegiatan API PRB di tingkat negeri, dari hasil penilaian di peroleh nilai/skor 2 (dua). Artinya sudah


31

ada inisiatif-inisiatif awal di Desa untuk API PRB, namun masih minim partisipasi masyarakat.

Sedangkan dari aspek sumberdaya lokal yang mendukung API-PRB di peroleh nilai/skor 2 (dua). Point ini menunjukan bahwa Negeri Lima telah memiliki ketersediaan sumberdaya lokal, namun dikelola untuk mendukung API PRB.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Lima, dari sisi Kesiapsiagaan untuk respon


Untuk aspek kemampuan masyarakat dalam memahami, mempraktekan mekanisme penanganan bencana secara mandiri dengan pertanyaan kunci adakah mekanisme penanganan darurat di tingkat Negeri Lima, di peroleh nilai/skor 2 (dua). Dari penilaian ini menunjukan bahwa Mekanisme penanganan darurat belum dipahami seluruhnya oleh masyarakat.

Dari aspek pembagian peran yang jelas dalam tingkat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, private sektor dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme darurat bencana di peroleh niai/skor 2 (dua). Ini menunjukan bahwa kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme darurat bencana masih bersifat responsif ketika terjadi bencana.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Lima, dari sisi pemulihan pasca bencana skor


Dari aspek kemampuan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan mekanisme pemulihan pasca bencana di tingkat Negeri Lima di peroleh nilai/skor 3 (tiga). Ini menunjukan bahwa di Negeri Lima sudah ada kesepakatan atau mekanisme lokal antar masyarakat, pemerintah negeri, dunia usaha dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana.

Dari aspek tingkat kolaborasi masyarakat dengan para pihak terkait dalam menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana di tingkat Negeri Lima diperoleh nilai/skor 2 (dua). Ini menunjukan bahwa adanya kolaborasi yang dibangun antar para pihak dalam menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana namun, masih bersifat responsif.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Lima, dari sisi pengelolaan pengetahuan skor



Sedangkan dari aspek pengelolaan pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API-PRB di peroleh nilai/skor 2 (dua). Ini menunjukan bahwa


32

pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API-PRB sudah ada namun tidak terkelola dengan baik di tingkat masyarakat Negeri Lima.


Penilaian Awal Ketangguhan telah dilakukan di Negeri Lima pada tanggal 17 Mei 2017

yang secara administratif berada di wilayah kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah

– Pulau Ambon. Negeri Lima dipilih untuk menjadi percontohan dari upaya





Kabupaten Maluku Tengah.








Negeri Lima ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama sebagai bentuk

rekomendasi yaitu:



komponen ini, sebagian besar masyarakat Negeri Lima sudah memiliki



adalah:

o Dari aspek pengetahuan terhadap ancaman bencana, risiko bencana dan pengetahuan pengelolaan risiko, masyarakat negeri lima sudah masuk dalam kategori cukup, hanya saja dari aspek kesepakatan/rencana aksi untuk adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana masyarakat dan pemerintah negeri lima belum memiliki rencana aksi komunitas untuk mengelola risiko. Disarankan langkah selanjutnya pemerintah negeri bersama masyarakat negeri lima untuk mengagendakan penyusunan rencana aksi komunitas dalam pengelolaan risiko bencana.

o Pemerintah Negeri Lima perlu membuat kebijakan-kebijakan lokal sejenis perneg lingkungan yang mendukung kegiatan API PRB dan melindungi aset-aset penghidupan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa ada atauran-aturan formal yang telah di buat oleh pemerintah negeri dan mengatur secara khusus hal-hal tersebut.

o Karena tidak adanya payung hukum lokal dalam hal ini kebijakan di tingkat lokal seperti aturan yang di buat oleh negeri sering terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh masyarakat.


33



penilaian ketangguhan di Negeri Lima, rekomendasi untuk komponen ini


o Pemerintah negeri perlu mengalokasikan Dana Desa untuk penanggulangan bencana sesuai dengan amant PermenDes No. 19 th 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018. Pasal 5 & 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan implementasi API dan PRB

o Untuk pendanaan non pemerintah, kedepan Pemerintah Negeri disarankan untuk bisa mengakses anggaran untuk menjalankan rencana-rencana program API PRB melalui alokasi dana desa maupun sumber pendanaan yang lain


penilaian ketangguhan di Negeri Lima, rekomendasi untuk komponen ini


o Mekanisme penanganan darurat bencana belum dipahami seluruhnya oleh masyarakat, kedepan pemerintah Negeri Lima perlu meningkatkan kapasitas dalam merespon bencana dengan pelatihan mempraktekkan mekanisme penanganan darurat bencana secara mandiri dan periodik untuk setiap ancaman bencana yang ada di negeri

o Masyarakat dan pemerintah Negeri Lima telah membangun kerjasama dengan semua pihak baik itu instansi terkait maupun pihak lain, namun itu masih bersifat responsif ketika terjadi bencana, kedepan disarankan untuk lebih intensif menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk menguatkan dari aspek kesiapsiagaan dan pencegahan sehingga penanggulangan bencana bisa dilakukan sejak dini.


Negeri Lima, rekomendasi untuk komponen ini adalah lebih pada

meningkatkan kembali kerjasama dengan para pihak yang selama ini sudah

terbangun tidak hanya saat terjadi bencana/responsif tetapi juga lebih pada

membangun kerjasama pada tingkatan persiapan menghadapai bencana

seperti membagun kesiapsiagaan dan pencegahan maupun pada tahapan

perencanaan pasca bencana. Untuk itu, pemerintah negeri lima beserta

masyarakat disarankan bisa membangun kerjasama yang intensif dengan

para pihak seperti kerjasama dengan bidang rehab rekon maupun bidang

kesiapsiagaan dan pencegahan BPBD Kabupaten Maluku Tengah dalam

penanganan pemulihan pasca bencana.


Negeri Lima, rekomendasi untuk komponen ini adalah sebagai berikut:

o Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan pengelolaannya melalui pendidikan dan pelatihan sudah dilakukan di Negeri Lima namun baru tersampaikan pada sebagian kecil masyarakat saja, disarankan untuk bisa memfasilitasi sebuah kegiatan terkait kebencanaan yang melibatkan seluruh masyarakat sehingga pemahaman ini relatif dimiliki oleh seluruh masyarakat negeri

o Masyarakat Negeri Lima telah memiliki pengetahuan dan kearifan lokal untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang mereka


34

manfaatkan, hal yang sejalan dengan semangat API-PRB, meskipun demikian pengelolaannya belum optimal. Pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki merupakan sumber daya yang perlu dikelola. Kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional yang berupaya mengelola sumber daya alam secara lestari perlu dibangkitkan kembali. Upaya ini bisa dimulai dengan menggali dan mendokumentasikan pengetahuan dan praktek tersebut. Baik yang masih ada dan dipraktekkan maupun pernah ada dimasa sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi inisiatif untuk merevitalisasi kearifan lokal yang sejalan dengan semangat API-PRB.

3.1.4. Negeri Allang Hasil dari penilaian di Negeri Allang secara umum ditampilkan pada diagram berikut:

Gambar 7: Score penilaian ketangguhan Negeri Allang

Perencanaan dan Kebijakan API-PRB

Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Allang, dari sisi perencanaan dan kebijakan


Aspek pengetahuan ancaman bencana, di peroleh nilai/skor 2 (dua) dengan ilustarsi bahwa sebagaian masyarakat negeri Allang paham mengenai ancaman yang ada di negerinya

Dari aspek pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana dan prosesnya diperoleh nilai 3 (tiga). Masyarkat negeri Allang sebagian besar paham mengenai tingkat risiko di negerinya mengingat wilayah negeri Allang pernah dilanda bencana longsor

Dari aspek pengelolaan risiko di peroleh nilai/skor 2 (dua). sebagian kecil masyarakat tahu tentang bagaimana mengelola risiko dengan benar.

Dari aspek rencana aksi dalam pengelolaan risiko dan kebijakan lokal yang melindungi aset penghidupan masyarakat diperoleh nilai/skor 1 (satu). Ini menunjukan bahwa di tingkat masyarakat negeri Allang belum ada strategi/rencana aksi untuk pengelolaan risiko bencana

Dari aspek kebijakan pemerintah negeri yang melindungi aset penghidupan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana diperoleh nilai/skor 1(satu). Ini menunjukan bahwa belum ada kebijakan pemerintah

0

1

2

3

1.1

.1.

1.1

.2

1.1

.3.

1.2

.1.

1.3

.1.

1.3

.2.

1.4

.1.

1.4

.2.

1.4

.3.

2.1

.1.

2.1

.2.

2.2

.1.

2.3

.1.

2.3

.2.

3.1

.1.

3.1

.2.

4.1

.1.

4.1

.2.

5.1

.1.

5.2

.2.


35

negeri yang melindungi aset kehidupan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana

Dari aspek kearifan lokal yang melindungi aset penghidupan diperoleh nilai 3 (tiga). Kearifan lokal di negeri Allang sepenuhnya melindungi aset penghidupan masyarakat negeri

Dari aspek efektifitas kebijakan, dalam hal ini dari sisi pemahaman masyarakat terhadap kebijakan lokal yang melindungi aset penghidupan diperoleh nilai 1 (satu). Ini menunjukan bahwa masyarakat tidak mengetahui adanya kebijakan lokal tersebut

Dari aspek implementasi kebijakan di peroleh nilai/skor 2(dua). Masyarakat negeri Allang tidak paham terkait kebijakan tersebut karena tidak di implementasikan di masyarakat.

Dari aspek penegakan kebijakan di tingkat negeri diperoleh skor/nilai 2 (dua). Masyarakat negeri Allang tidak paham terkait kebijakan tersebut karena tidak di implementasikan di masyarakat serta dalam proses penegakannya masih menjadi hambatan.

Sumberdaya Berkelanjutan Mendukung API-PRB

Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Allang, dari sisi sumberdaya berkelanjutan


Dari aspek alokasi anggaran bersumber dari pemerintah negeri untuk menjalankan rencana dan aktivitas API-PRB diperoleh nilai/skor 1 (satu). Hal ini menunjukan bahwa anggaran yang ada di pemerintah Negeri Allang belum memenuhi kebutuhan implementasi API dan PRB.

Untuk alokasi anggaran dari sumber non pemerintah negeri untuk menjalankan rencana dan aktivitas API-PRB diperoleh nilai/skor 1 (satu). Hal ini menunjukan bahwa pemerintah negeri juga tidak memiliki sumber lain untuk menjalankan aksi-aksi API-PRB di tingkat negeri.

Dari Aspek forum multi pihak di tingkat negeri yang mendukung kegiatan API dan PRB di tingkat negeri diperoleh nilai 2 (dua). Di negeri Allang telah memiliki forum multi pihak namun belum memiliki kemampuan untuk mendukung kegiatan API-PRB

Dari tingkat partisipatif masyarakat mendukung aktivitas API PRB diperoleh nilai 2(dua). Di negeri Allang Inisiatif-inisiatif awal di tingkat negeri untuk kegiatan API-PRB sudah ada namun tingkat partisipasi masyarakat masih kurang

Dan untuk aspek ketersediaan sumberdaya lokal di peroleh nilai 2 (dua). Di negeri Allang untuk ketersediaan sumberdaya lokal sudah ada namun belum terkola secara optimal untuk mendukung kegiatan API-PRB

Kesiapsiagaan untuk respon darurat yang efektif

Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Allang, dari sisi Kesiapsiagaan untuk respon


Untuk aspek kemampuan masyarakat dalam memahami, mempraktekan mekanisme penanganan bencana secara mandiri di peroleh niai/skor 1 (satu). Ini menunjukan bahwa belum adanya pelatihan secara mandiri dan periodik terkait mekanisme penanganan bencana oleh masyarakat


36

Dari tingkat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan private sektor di peroleh niai/skor 1 (satu). Ini menunjukan bahwa belum adanya kolaborasi antar para pihak di tingkat negeri dalam mekanisme penanganan darurat bencana.

Pemulihan pasca bencana

Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Allang, dari sisi pemulihan pasca bencana skor


Dari aspek pelaksanaan mekanisme pemulihan pasca bencana diperoleh nilai/skor 2 (dua). Ini menunjukan bahwa adanya kesepakatan atau mekanisme lokal antar para pihak di tingkat negeri namun masih bersifat responsif.

Dari aspek kolaborasi dengan para pihak terkait diperoleh nilai/skor 1 (satu). Ini menunjukan bahwa tidak adanya kolaborasi antar para pihak dalam menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana di tingkat negeri.

Pengelolaan pengetahuan

Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Allang, dari sisi pengelolaan pengetahuan skor


Dari aspek penguatan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta penguatan dan pengelolaan kearifan lokal yang mendukung API-PRB di peroleh nilai/skor 2 (dua). Ini menunjukan bahwa pengetahuan sudah tersampaikan ke sebagian kecil masyarakat melalui pelatihan sedangkan terkait pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API-PRB sudah ada namun tidak terkelola dengan baik di masyarakat.

Dari aspek Pengelolaan pengetahuan dan atau kearifan lokal yang mendukung API PRB diperoleh nilai 3(tiga). Pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API PRB seluruhnya masih dijaga dan dipraktekkan


Penilaian Awal Ketangguhan telah dilakukan di Negeri Allang pada tanggal 22 Mei 2017

yang secara administratif berada di wilayah kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah

– Pulau Ambon. Negeri Allang dipilih untuk menjadi percontohan dari upaya













37


Negeri Allang ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama sebagai bentuk

rekomendasi yaitu:



komponen ini, sebagian besar masyarakat Negeri Allang sudah memiliki



adalah:

o Dari aspek pengetahuan terhadap ancaman bencana, risiko bencana dan pengetahuan pengelolaan risiko, masyarakat Negeri Allang sudah masuk dalam kategori cukup, hanya saja dari aspek kesepakatan/rencana aksi untuk adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana masyarakat dan pemerintah Negeri Allang belum memiliki rencana aksi komunitas untuk mengelola risiko. Disarankan langkah selanjutnya pemerintah negeri bersama masyarakat Negeri Allang untuk mengagendakan penyusunan rencana aksi komunitas dalam pengelolaan risiko bencana.

o Pemerintah Negeri Allang perlu membuat kebijakan-kebijakan lokal sejenis perneg lingkungan yang mendukung kegiatan API PRB dan melindungi aset-aset penghidupan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa ada atauran-aturan formal yang telah di buat oleh pemerintah negeri dan mengatur secara khusus hal-hal tersebut.




penilaian ketangguhan di Negeri Allang, rekomendasi untuk komponen ini





penilaian ketangguhan di Negeri Allang, rekomendasi untuk komponen ini


o Mekanisme penanganan darurat bencana belum dipahami seluruhnya oleh masyarakat, kedepan pemerintah Negeri Allang perlu meningkatkan kapasitas dalam merespon bencana dengan pelatihan mempraktekkan mekanisme penanganan darurat bencana secara mandiri dan periodik untuk setiap ancaman bencana yang ada di negeri, khususnya untuk ancaman longsor dan banjir harus menjadi prioritas


38

o Masyarakat dan pemerintah Negeri Allang belum membangun kerjasama dengan semua pihak baik itu instansi terkait maupun pihak lain, kedepan disarankan untuk lebih intensif menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk menguatkan dari aspek kesiapsiagaan dan pencegahan sehingga penanggulangan bencana bisa dilakukan sejak dini.


Negeri Allang, rekomendasi untuk komponen ini adalah lebih pada





perencanaan pasca bencana. Untuk itu, pemerintah Negeri Allang beserta






Negeri Allang, rekomendasi untuk komponen ini adalah pemerintah negeri

harus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan

pengelolaannya melalui pendidikan dan pelatihan secara menyeluruh tidak

sebagian kecil masyarakat saja sehingga pemahaman ini relatif dimiliki oleh

seluruh masyarakat negeri.

3.1.5. Negeri Hative besar Hasil dari penilaian di Negeri Hative Besar secara umum ditampilkan pada grafik dibawah:

Gambar 8: Score penilaian ketangguhan Negeri Hative Besar


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Hative Besar, dari sisi perencanaan dan

kebijakan API-PRB skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Aspek pengetahuan masyarakat Negeri Hative Besar terhadap ancaman bencana, dengan pertanyaan kunci seberapa besar masyarakat paham

0

1

2

3

1.1

.1.

1.1

.2

1.1

.3.

1.2

.1.

1.3

.1.

1.3

.2.

1.4

.1.

1.4

.2.

1.4

.3.

2.1

.1.

2.1

.2.

2.2

.1.

2.3

.1.

2.3

.2.

3.1

.1.

3.1

.2.

4.1

.1.

4.1

.2.

5.1

.1.

5.2

.2.


39

mengenai jenis ancaman bencana dan dampak perubahan iklim yang ada di negerinya, hasil penilaian di peroleh nilai/skor 1 (satu) dengan ilustrasi bahwa hanya sebagian kecil masyarakat mengetahui tentang bahaya dengan benar di negerinya.

Aspek pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana dengan pertanyaan kunci apakah masyarakat mengetahui tentang tingkatan risiko (rendah/sedang/tinggi) yang dimiliki oleh negerinya, dari hasil penilaian di peroleh nilai/skor dua (dua) yakni Hanya sebagian kecil masyarakat mengetahui tentang bahaya di Desa dengan benar.

Aspek pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan risiko di peroleh nilai/skor 2 (dua) dengan ilustarsi bahwa walau sering di landa banjir namun hanya sebagian kecil masyarakat Negeri Hative Besar tahu tentang tingkat risiko dan bagaimana mengelola risiko dengan benar.

Dari aspek rencana strategis dalam pengelolaan risiko di tingkat komunitas Negeri Hative Besar di peroleh nilai/skor 2 (dua). Nilai ini menunjukan bahwa Kesepakatan/rencana aksi komunitas untuk pengelolaan risiko disusun tidak secara partisipatif dan inklusif (tidak cukup).

Dari aspek kebijakan lokal yang melindungi aset penghidupan terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana serta dari Aspek kearifan lokal yang mendukung API PRB di peroleh nilai/skor 2 (dua). Point ini menunjukan bahwa kebijakan lokal di Negeri Hative Besar sudah ada namun tidak sepenuhnya melindungi aset kehidupan masyarakat.

Dari aspek efektifitas kebijakan lokal API PRB komunitas di peroleh nilai 1 (dua) ini menunjukan bahwa masyarakat Negeri Hative Besar belum mengetahui adanya kebijakan yang melindungi aset penghidupan masyarakat.

Dari aspek implementasi kebijakan oleh semua pihak dengan pertanyaan kunci apakah kebijakan pemerintah telah melindungi aset kehidupan masyarakat dan benar-benar telah di jalankan oleh semua pihak, nilai yang di peroleh 2 (dua). Kebijakan dipahami, namun tidak diimplementasikan oleh sebagian kecil komunitas.



Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Hative Besar, dari sisi sumberdaya

berkelanjutan yang mendukung API-PRB skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Dari aspek pengalokasian anggaran untuk menjalankan rencana dan aktivitas API PRB di Komunitas, dari hasil penilaian di peroleh nilai/skor 1 (satu) dari variabel ini tergambar bahwa anggaran yang disediakan oleh pemerintah Negeri Hative Besar belum memenuhi kebutuhan implementasi kegiatan API PRB di komunitas

Dari aspek sumber anggaran dari pihak non pemerintah negeri untuk menjalankan aktivitas API-PRB di peroleh nilai 2 (dua). Point ini menunjukkan bahwa pemerintah Negeri Hative Besar memiliki sumber anggaran terbatas dari pihak lain untuk menjalankan rencana dan aktivitas API dan PRB di tingkat negeri.


40

Dari aspek forum multi pihak yang mendukung kegiatan API-PRB di tingkat Masyarakat dengan pertanyaan kunci adakah forum multipihak di tingkat negeri untuk melaksanakan kegiatan API PRB dari hasil penilaian di peroleh nilai/skor 2 (dua). Di tingkat Negeri Hative Besar telah terbentuk forum multi pihak namun forum tersebut belum memiliki kemampuan untuk mendukung kegiatan API PRB di tingkat negeri

Dari tingkat partisipatif masyarakat dalam mendukung kegiatan API PRB di tingkat negeri, dari hasil penilaian di peroleh nilai/skor 3 (tiga). Artinya sudah ada inisiatif dan partisipasi sebagian besar masyarakat negeri untuk API PRB.

Sedangkan dari aspek sumberdaya lokal yang mendukung API-PRB di peroleh nilai/skor 3 (tiga). Point ini menunjukan bahwa Negeri Hative Besar telah memiliki ketersediaan sumberdaya lokal dan sudah dikelola untuk mendukung API PRB.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Hative Besar, dari sisi Kesiapsiagaan untuk

respon darurat yang efektif skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Untuk aspek kemampuan masyarakat dalam memahami, mempraktekan mekanisme penanganan bencana secara mandiri dengan pertanyaan kunci adakah mekanisme penanganan darurat di tingkat Negeri Hative Besar, di peroleh nilai/skor 1 (satu). Dari penilaian ini menunjukan bahwa pelatihan secara mandiri dan periodik terkait mekanisme penanganan bencana belum terlaksana.

Dari aspek pembagian peran yang jelas dalam tingkat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, private sektor dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme darurat bencana di peroleh niai/skor 1 (satu). Ini menunjukan bahwa belum adanya kolaborasi antar para pihak di tingkat Negeri Hative Besar baik itu masyarakat dengan pemerintah, dunia usaha dan pihak lainnya dalam menjalankan mekanisme darurat bencana.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Hative Besar, dari sisi pemulihan pasca

bencana skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Dari aspek kemampuan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan mekanisme pemulihan pasca bencana di tingkat Negeri Hative Besar di peroleh nilai/skor 1 (satu). Ini menunjukan bahwa di Negeri Hative Besar belum ada kesepakatan atau mekanisme lokal antar masyarakat, pemerintah negeri, dunia usaha dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana.

Dari aspek tingkat kolaborasi masyarakat dengan para pihak terkait dalam menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana di tingkat Negeri Hative Besar diperoleh nilai/skor 1 (satu). Ini menunjukan bahwa belum adanya kolaborasi yang dibangun antar para pihak dalam menjalankan mekanisme tersebut.



41

Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Hative Besar, dari sisi pengelolaan

pengetahuan skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:


Sedangkan dari aspek pengelolaan pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API-PRB di peroleh nilai/skor 2 (dua). Ini menunjukan bahwa pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API-PRB sudah ada namun tidak terkelola dengan baik di tingkat masyarakat Negeri Hative Besar.


Penilaian Awal Ketangguhan telah dilakukan di Negeri Hative Besar pada tanggal 23 Mei

2017 yang secara administratif berada di wilayah kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon

– Pulau Ambon. Negeri Hative Besar dipilih untuk menjadi percontohan dari upaya





Kota Ambon.








Negeri Hative Besar ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama sebagai

bentuk rekomendasi yaitu:



komponen ini, sebagian besar masyarakat Negeri Hative Besar sudah

memiliki pengetahuan mengenai ancaman bencana. Berdasarkan hasil

penilaian ketangguhan, beberapa hal yang menjadi rekomedasi pada

komponen ini adalah:

o Hanya sebagian kecil saja masyarakat negeri Hative besar mengetahui tentang ancaman yang ada di negerinya, kedepan pemerintah negeri bersama para pihak disarankan untuk melakukan kegiatan penyadaran tentang ancaman bencana yang ada di tingkat negeri, khususnya ancaman bencana yang rutin terjadi setiap tahun seperti abrasi dan banjir.

o Masyarakat bersama pemerintah Negeri Hative Besar sebenarnya sudah memiliki kesepakatan atau rencana aksi sebagai panduan mengembangkan program-program bagi para pemangku kepentingan di Desa/Negeri untuk menurunkan kerentanan dan risiko terhadap dampak


42

perubahan iklim dan bencana. Namun dalam proses penyusunan rencana aksi tersebut kurang melibatkan masyarakat dalam artian tingkat partisipasi masyarakat masih sangat kurang dalam penyusunan rencana aksi tersebut.

o Pemerintah Negeri Hative Besar perlu mensosialisasikan kebijakan-kebijakan lokal sejenis perneg lingkungan yang mendukung kegiatan API PRB dan melindungi aset-aset penghidupan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa ada atauran-aturan formal yang telah di buat oleh pemerintah negeri dan mengatur secara khusus hal-hal tersebut.

o Akibat sosialisasi yang kurang atas aturan yang di buat oleh negeri sering terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh masyarakat oleh karena itu perlu ketegasan pemerintah negeri dalam pelaksanaan penegakan kebijakan oleh pihak yang berwenang.



penilaian ketangguhan di Negeri Hative Besar, rekomendasi untuk komponen

ini adalah sebagai berikut:

o Negeri Hative Besar walaupun telah memiliki alokasi anggaran yang mendukung kegiatan API PRB dari sumber non pemerintah, namun belum memiliki anggaran khusus untuk menjalankan upaya API-PRB yang bersumber dari dana desa, untuk itu kedepan Pemerintah Negeri disarankan untuk bisa mengakses anggaran untuk menjalankan rencana-rencana program API PRB melalui alokasi dana desa maupun sumber pendanaan yang lain



penilaian ketangguhan di Negeri Hative Besar, rekomendasi untuk komponen


o Masyarakat bersama pemerintah Negeri Hative Besar perlu meningkatkan kapasitas dalam merespon bencana dengan pelatihan mempraktekkan mekanisme penanganan darurat bencana secara mandiri dan periodik untuk setiap ancaman bencana yang ada di negeri

o Masyarakat dan pemerintah Negeri Hative Besar perlu membangun kerjasama dengan semua pihak baik itu instansi terkait maupun pihak lain seperti Gereja dan dunia usaha dalam merespon penanganan darurat bencana di tingkat negeri sehingga dapat terwujud kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme darurat bencana.


Negeri Hative Besar, rekomendasi untuk komponen ini adalah belum adanya

dari sisi kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dunia usaha dan pihak

lainnya dalam mekanisme pemulihan pasca bencana. Secara umum,

masyarakat beserta pemerintah negeri disarankan bisa membangun

kerjasama dengan para pihak baik itu dengan lembaga keagamaan seperti

Tagana Gereja maupun dengan BPBD Kota Ambon dalam penanganan



43


Negeri Hative Besar, rekomendasi untuk komponen ini adalah sebagai

berikut:

o Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan pengelolaannya melalui pendidikan dan pelatihan sudah dilakukan di Negeri Hative Besar namun baru tersampaikan pada sebagian kecil masyarakat saja, disarankan untuk bisa memfasilitasi sebuah kegiatan terkait kebencanaan yang melibatkan seluruh masyarakat sehingga pemahaman ini relatif dimiliki oleh seluruh masyarakat negeri

o Masyarakat Negeri Hative Besar telah memiliki pengetahuan dan kearifan lokal untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang mereka manfaatkan, hal yang sejalan dengan semangat API-PRB, meskipun demikian pengelolaannya belum optimal. Pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki merupakan sumber daya yang perlu dikelola. Kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional yang berupaya mengelola sumber daya alam secara lestari perlu dibangkitkan kembali. Upaya ini bisa dimulai dengan menggali dan mendokumentasikan pengetahuan dan praktek tersebut. Baik yang masih ada dan dipraktekkan maupun pernah ada dimasa sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi inisiatif untuk merevitalisasi kearifan lokal yang sejalan dengan semangat API-PRB.

3.1.6. Negeri Morella Hasil dari penilaian di Negeri Morella secara umum ditampilkan pada grafik dibawah:

Gambar 9: Score penilaian ketangguhan Negeri Morella


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Morella, dari sisi perencanaan dan kebijakan


Aspek pengetahuan ancaman bencana diperoleh nilai/skor 1 (satu). Hanya sebagian kecil masyarakat mengetahui tentang ancaman di negerinya dengan benar

Dan dari aspek pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana, diperoleh nilai/skor 1 (satu). Masyarakat tidak mengetahui tingkat risiko di negeri dengan benar.

Dari aspek pengelolaan risiko bencana diperoleh nilai 2 (dua). Sebagian kecil masyarkat negeri Morella mengetahui tentang pengelolaan risiko di negerinya

0

1

2

3

1.1

.1.

1.1

.2

1.1

.3.

1.2

.1.

1.3

.1.

1.3

.2.

1.4

.1.

1.4

.2.

1.4

.3.

2.1

.1.

2.1

.2.

2.2

.1.

2.3

.1.

2.3

.2.

3.1

.1.

3.1

.2.

4.1

.1.

4.1

.2.

5.1

.1.

5.2

.2.


44

Dari aspek kesepakatan rencana aksi dan kebijakan lokal yang melindungi aset penghidupan masyarakat diperoleh nilai 1 (satu). Di tingkat masyarakat maupun negeri belum ada kesepakatan atau rencana aksi API-PRB dan juga belum ada kebijakan pemerintah lokal untuk melindungi aset penghidupan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana

Dari aspek kebijakan pemerintah negeri yang melindungi aset penghidupan masyarakat terhadap dampak prubahan iklim di peroleh nilai 1(satu). Ini menunjukan bahwa di negeri Morella belum ada kebijakan pemerintah negeri yang melindungi aset kehidupan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana

Sedangkan dari aspek kearifan lokal yang mendukung API-PRB diperoleh nilai 3 (tiga). Kearifan lokal ada dan melindungi seluruh aset penghidupan masyarakat.

Dari aspek efektifitas kebijakan, dalam hal ini dari sisi pemahaman masyarakat terhadap kebijakan lokal yang melindungi aset penghidupan diperoleh nilai 1 (satu). Ini menunjukan bahwa masyarakat tidak mengetahui adanya kebijakan lokal tersebut

serta aspek implementasi kebijakan nya diperoleh nilai 1 (satu). Ini menunjukan bahwa masyarakat negeri Morella tidak memahami kebijakan di tingkat negeri sehingga tidak di implementasikan oleh komunitas

Aspek penegakan kebijakan di tingkat negeri diperoleh skor/nilai 2 (dua). Penegakan kebijakan masih menjadi hambatan.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Morella, dari sisi sumberdaya berkelanjutan


Dari aspek alokasi anggaran yang bersumber dari pemerintah negeri untuk menjalankan rencana dan aktivitas API-PRB diperoleh nilai/skor 1 (satu). Hal ini menunjukan bahwa anggaran yang ada di pemerintah negeri Morella belum memenuhi kebutuhan implementasi API dan PRB.

Dan untuk sumber pendanaan yang berasal dari sumber non pemerintah untuk menjalankan rencana dan aktivitas API-PRB diperoleh nilai/skor 1 (satu). Hal ini menunjukan bahwa pemerintah negeri tidak memiliki sumber anggran lain untuk menjalankan kegiatan API-PRB.

Dari Aspek forum multi pihak di tingkat negeri, di peroleh nilai 2 (dua). Sudah ada forum multi pihak namun belum memiliki kemampuan untuk mendukung kegiatan API-PRB

Untuk tingkat partisipatif masyarakat yang mendukung kegiatan API PRB di peroelh nilai 2(dua). Point ini menunjukan bahwa inisiataif-inisiatif sudah ada namun masih minim partisipasi masyarakat.

Aspek ketersediaan sumberdaya lokal di peroleh nilai 2 (dua). Di negeri Morela terkait sumberdaya lokal sudah tersedia namun belum dikelola.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Morella, dari sisi Kesiapsiagaan untuk respon



45


Dan untuk tingkat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan private sektor di peroleh niai/skor 1 (satu). Ini menunjukan bahwa belum adanya kolaborasi antar para pihak di tingkat negeri dalam mekanisme penanganan darurat bencana.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Morella, dari sisi pemulihan pasca bencana


Dari aspek pelaksanaan mekanisme pemulihan pasca bencana diperoleh nilai/skor 2 (dua). Adanya kesepakatan atau mekanisme lokal antar masyarakat dengan para pihak

Dan untuk tingkat kolaborasi dengan para pihak terkait diperoleh nilai/skor 2 (dua). Adanya kolaborasi antar para pihak dalam menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana di tingkat negeri namun masih bersifat responsif.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Morella, dari sisi pengelolaan pengetahuan


Dari aspek penguatan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan di peroleh nilai/skor 2 (dua). Ini menunjukan bahwa pengetahuan sudah tersampaikan ke sebagian kecil masyarakat melalui pelatihan

Sedangkan dari penguatan dan pengelolaan kearifan lokal yang mendukung API-PRB di peroleh nilai/skor 3 (tiga). Ini menunjukan bahwa pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API-PRB seluruhnya masih dijaga dan dipraktekkan.


Penilaian Awal Ketangguhan telah dilakukan di Negeri Morella pada tanggal 17 April

2017 yang secara administratif berada di wilayah kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku

Tengah – Pulau Ambon. Negeri Morella dipilih untuk menjadi percontohan dari upaya













46


Negeri Morella ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama sebagai bentuk

rekomendasi yaitu:



komponen ini, khususnya mengenai ancaman bencana. Berdasarkan hasil

penilaian ketangguhan, beberapa hal yang menjadi rekomedasi pada

komponen ini adalah:

o Dari aspek pengetahuan terhadap ancaman bencana dan tingkat risiko bencana dan pengetahuan pengelolaan risiko, masyarakat di Negeri Morella hanya sebagaian kecil saja yang mengetahui baik itu jenis ancaman maupun tingkat risiko yang ada, disarankan pemerintah negeri bekerjasama dengan pihak yang terkait untuk melakukan penguatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan pendidikan untuk kesiapsiagaan dan pencegahan bencana

o Pemerintah Negeri Morella bersama masyarakat belum memiliki rencana aksi komunitas atau sebuah kesepakatan bersama untuk mengelola risiko yang ada di tingkat negeri. Disarankan langkah selanjutnya pemerintah negeri bersama masyarakat Negeri Morella untuk mengagendakan penyusunan rencana aksi komunitas dalam pengelolaan risiko bencana.

o Pemerintah Negeri Morella perlu membuat kebijakan-kebijakan lokal sejenis perneg lingkungan yang mendukung kegiatan API PRB dan melindungi aset-aset penghidupan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa ada atauran-aturan formal yang telah di buat oleh pemerintah negeri dan mengatur secara khusus hal-hal tersebut.




penilaian ketangguhan di Negeri Morella, rekomendasi untuk komponen ini


o Pemerintah negeri perlu mengalokasikan Dana Desa untuk

penanggulangan bencana sesuai dengan amant PermenDes No. 19 th

2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018.

Pasal 5 & 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa, sehingga dapat

memenuhi kebutuhan implementasi API dan PRB



penilaian ketangguhan di Negeri Morella, rekomendasi untuk komponen ini


o Mekanisme penanganan darurat bencana belum dipahami seluruhnya oleh masyarakat, kedepan pemerintah Negeri Morella perlu meningkatkan kapasitas dalam merespon bencana dengan pelatihan mempraktekkan mekanisme penanganan darurat bencana secara mandiri dan periodik


47

untuk setiap ancaman bencana yang ada di negeri, kegiatan ini bisa lakukan bersama pihak terkait salah satunya dengan BPBD Kabupaten Maluku Tengah

o Masyarakat dan pemerintah Negeri Morella belum membangun kerjasama dengan semua pihak baik itu instansi terkait maupun pihak lain, kedepan disarankan untuk lebih intensif menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk menguatkan dari aspek kesiapsiagaan dan pencegahan sehingga penanggulangan bencana bisa dilakukan sejak dini.


Negeri Morella, rekomendasi untuk komponen ini adalah lebih pada





perencanaan pasca bencana. Untuk itu, pemerintah Negeri Morella beserta






Negeri Morella, rekomendasi untuk komponen ini adalah pemerintah negeri





3.2. Penilaian di Wilayah Pulau Lease

3.2.1. Negeri Haruku – Pulau Haruku Hasil dari penilaian di Negeri Haruku secara umum ditampilkan pada grafik dibawah:

Gambar 10: Score penilaian ketangguhan Negeri Haruku


0

1

2

3

1.1

.1.

1.1

.2

1.1

.3.

1.2

.1.

1.3

.1.

1.3

.2.

1.4

.1.

1.4

.2.

1.4

.3.

2.1

.1.

2.1

.2.

2.2

.1.

2.3

.1.

2.3

.2.

3.1

.1.

3.1

.2.

4.1

.1.

4.1

.2.

5.1

.1.

5.2

.2.


48

Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Haruku, dari sisi perencanaan dan kebijakan


Aspek pengetahuan ancaman bencana diperoleh nilai/skor 2 (dua). Sebagaian besar masyarakat negeri Haruku paham dan mengetahui tentang ancaman yang ada di negeri dengan benar.

Dan aspek pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana, diperoleh nilai/skor 3 (tiga). Sebagian besar masyarakat mengetahui tentang besaran tingkat risiko di negeri dengan benar.

Dari aspek pengelolaan risiko bencana diperoleh nilai 2 (dua). Sebagian kecil masyarkat negeri Haruku mengetahui tentang pengelolaan risiko di negerinya

Dari aspek kesepakatan rencana aksi dan kebijakan lokal serta kearifan lokal yang melindungi aset penghidupan masyarakat diperoleh nilai 3 (tiga). Kesepakatan rencana aksi disusun secara partisipatif dan inklusif, terkait kebijakan lokal dan kearifan lokal sepenuhnya melindungi aset penghidupan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana

Aspek kebijakan pemerintah negeri yang melindungi aset penghidupan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana di peroleh nilai 3(tiga). Point ini menunjukan bahwa terkait kebijakan lokal yang melindungi aset penghidupan masyarakat di tingkat negeri sudah ada.

Dari aspek kearifan lokal yang mendukung API PRB di tingkat masyarakat di peroleh nilai 3 (tiga). Ini menunjukan bahwa di negeri Haruku kearifan lokal yang mendukung aset kehidupan masyarakat masih ada dan di implementasikan.

Dari aspek efektifitas kebijakan, baik dari sisi pemahaman masyarakat terhadap kebijakan lokal yang melindungi aset penghidupan diperoleh nilai 2(dua). Masyarakat negeri Haruku mengetahui adanya kebijakan tetapi belum semuanya memahami terkait kebijakan tersebut

Dari aspek implementasi kebijakan diperoleh nilai 2 (dua). Kebiajkan dipahami oleh sebagaian masyarakat namun tidak di implementasikan oleh sebagian kecil masyarakat

dan penegakannya diperoleh nilai 2 (dua). Masyarakat mengetahui adanya kebijakan lokal namun belum memahaminya, dalam hal penegakannya masih menjadi hambatan


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Haruku, dari sisi sumberdaya berkelanjutan


Dari aspek alokasi anggaran yang bersumber dari pemerintah negeri untuk menjalankan rencana dan aktivitas API-PRB diperoleh nilai/skor 1 (satu). Hal ini menunjukan bahwa anggaran yang ada di pemerintah negeri Haruku belum memenuhi kebutuhan implementasi API dan PRB.

Dari aspek pendanaan yang bersumber dari non pemerintah untuk menjalankan rencana dan aktivitas API-PRB diperoleh nilai/skor 1 (satu). Hal ini menunjukan bahwa pemerintah negeri tidak memiliki sumber anggran lain untuk menjalankan kegiatan API-PRB.

Dari Aspek forum multi pihak di tingkat negeri yang mendukung kegiatan API PRB, diperoleh nilai 3(tiga). Di negeri Haruku sudah ada forum multi pihak yang memiliki kemampuan untuk mendukung kegiatan API-PRB di tingkat negeri


49

Untuk tingkat partisipatif masyarakat dalam mendukung aktivitas API PRB di peroleh nilai 3 (tiga). Sudah ada inisiatif dan partisipasi sebagian besar masyarakat Desa untuk API PRB

Dari aspek ketersediaan sumberdaya lokal di peroleh nilai 3 (dua). Di negeri Haruku memiliki sumberdaya lokal yang sudah dikelola untuk mendukung API-PRB.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Haruku, dari sisi Kesiapsiagaan untuk respon



Untuk tingkat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan private sektor di peroleh niai/skor 1 (satu). Ini menunjukan bahwa belum adanya kolaborasi antar para pihak di tingkat negeri dalam mekanisme penanganan darurat bencana.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Haruku, dari sisi pemulihan pasca bencana


Dari aspek masyarakat mampu memahamai dan melaksanakan mekanisme pemulihan pasca bencana di peroleh nilai 1 (satu). Tidak adanya kesepakatan atau mekanisme lokal antar masyarakat dengan para pihak.

Untuk tingkat kolaborasi dengan para pihak terkait diperoleh nilai/skor 1 (satu). Tidak adanya kolaborasi antar para pihak dalam menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana di tingkat negeri.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Haruku, dari sisi pengelolaan pengetahuan


Dari aspek penguatan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan di peroleh nilai 3 (tiga). Ini menunjukan bahwa Pengetahuan mengenai API/PRB telah disampaikan kepada seluruh masyarakat melalui kegiatan pendidikan atau pelatihan

Untuk aspek penguatan dan pengelolaan kearifan lokal yang mendukung API-PRB di peroleh nilai/skor 3 (tiga). Ini menunjukan bahwa pengetahuan sudah tersampaikan ke seluruh masyarakat melalui pelatihan serta untuk pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API-PRB seluruhnya masih dijaga dan dipraktekkan.


Penilaian Awal Ketangguhan telah dilakukan di Negeri Haruku pada tanggal 24 April

2017 yang secara administratif berada di wilayah kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten


50

Maluku Tengah – Pulau Haruku. Negeri Haruku dipilih untuk menjadi percontohan dari

upaya mempraktekkan aksi terkait API-PRB dalam skala negeri. Proses seleksi negeri

didasari pada hasil kaji cepat kerentanan dan risiko dengan mengacu pada indikator dasar











Negeri Haruku ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama sebagai bentuk

rekomendasi yaitu:


Pengurangan Risiko Bencana. Berdasarkan hasil penilaian ketangguhan,

beberapa hal yang menjadi rekomedasi pada komponen ini adalah:

o Dari aspek pengetahuan terhadap pengetahuan pengelolaan risiko, masyarakat di Negeri Haruku hanya sebagaian kecil saja yang mengetahui tentang pengelolaan tingkat risiko yang ada, disarankan pemerintah negeri bekerjasama dengan pihak yang terkait untuk melakukan penguatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan pendidikan untuk kesiapsiagaan dan pencegahan bencana

o Pemerintah Negeri Haruku telah membuat kebijakan-kebijakan lokal sejenis perneg lingkungan yang mendukung kegiatan API PRB dan melindungi aset-aset penghidupan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa ada atauran-aturan formal yang telah di buat oleh pemerintah negeri dan mengatur secara khusus hal-hal tersebut. Hanya saja pemahaman sebagian kecil masyarakat belum memahami, untuk itu disarankan untuk lebih menguatkan pemahaman masyarakat terkait peraturan-peraturan negeri yang sudah ada



penilaian ketangguhan di Negeri Haruku, rekomendasi untuk komponen ini





51


penilaian ketangguhan di Negeri Haruku, rekomendasi untuk komponen ini


o Mekanisme penanganan darurat bencana belum dipahami seluruhnya oleh masyarakat, kedepan pemerintah Negeri Haruku perlu meningkatkan kapasitas dalam merespon bencana dengan pelatihan mempraktekkan mekanisme penanganan darurat bencana secara mandiri dan periodik untuk setiap ancaman bencana yang ada di negeri, kegiatan ini bisa lakukan bersama pihak terkait salah satunya dengan BPBD Kabupaten Maluku Tengah

o Masyarakat dan pemerintah Negeri Haruku belum membangun kerjasama dengan semua pihak baik itu instansi terkait maupun pihak lain, kedepan disarankan untuk lebih intensif menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk menguatkan dari aspek kesiapsiagaan dan pencegahan sehingga penanggulangan bencana bisa dilakukan sejak dini.

3.2.2. Negeri Wassu - Pulau Haruku Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Wassu secara umum ditampilkan pada grafik

dibawah:

Gambar 11: Score penilaian ketangguhan Negeri Wassu


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Wassu, dari sisi perencanaan dan kebijakan


Aspek pengetahuan ancaman bencana diperoleh nilai/skor 1 (satu). Hanya sebagian kecil masyarakat mengetahui tentang ancaman yang ada di negerinya dengan benar.

Dari aspek pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana, diperoleh nilai/skor 1 (satu). Hanya sebagian kecil masyarakat mengetahui tentang besaran tingkat risiko di negeri dengan benar.

Dari aspek pengelolaan risiko bencana diperoleh nilai 2 (dua). Sebagian kecil masyarkat negeri Wassu mengetahui tentang pengelolaan risiko di negerinya

Dari aspek kesepakatan rencana aksi masyarakat diperoleh nilai 1 (satu). Di tingkat masyarakat maupun negeri belum ada kesepakatan atau rencana aksi API-PRB.

0

1

2

3

1.1

.1.

1.1

.2

1.1

.3.

1.2

.1.

1.3

.1.

1.3

.2.

1.4

.1.

1.4

.2.

1.4

.3.

2.1

.1.

2.1

.2.

2.2

.1.

2.3

.1.

2.3

.2.

3.1

.1.

3.1

.2.

4.1

.1.

4.1

.2.

5.1

.1.

5.2

.2.


52

Dari kebijakan lokal yang melindungi aset penghidupan masyarakat diperoleh nilai 2(dua). Kebijakan pemerintah daerah tidak sepenuhnya melindungi seluruh aset penghidupan di masyarakat

Dari aspek kearifan lokal yang melindungi aset penghidupan masyarakat, diperoleh nilai 2(dua). Kearifan lokal tidak sepenuhnya melindungi seluruh aset penghidupan di masyarakat

Dari sisi pemahaman masyarakat terhadap kebijakan lokal yang melindungi aset penghidupan diperoleh nilai 2(dua). Komunitas mengetahui adanya kebijakan tapi tidak memahami

Aspek implementasi kebijakan diperoelh nilai 2(dua). Kebijakan dipahami, namun tidak diimplementasikan oleh sebagian kecil komunitas

Untuk aspek penegakan kebijakan diperoleh nilai 2 (dua). Point ini menunjukan bahwa sampai saat ini penegakan masih menjadi hambatan yang hadapi oleh pihak berwenang.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Wassu, dari sisi sumberdaya berkelanjutan


Dari aspek alokasi anggaran yang bersumber dari pemerintah negeri untuk menjalankan rencana dan aktivitas API-PRB diperoleh nilai/skor 1 (satu). Hal ini menunjukan bahwa anggaran yang ada di pemerintah negeri Wassu belum memenuhi kebutuhan implementasi API dan PRB

Dari aspek anggaran yang bersumber dari non pemerintah untuk menjalankan rencana dan aktivitas API-PRB diperoleh nilai/skor 1 (satu). Hal ini menunjukan bahwa pemerintah negeri Wassu negeri tidak memiliki sumber anggran lain untuk menjalankan kegiatan API-PRB.

Dari Aspek forum multi pihak di tingkat negeri diperoleh nilai 1 (satu). Belum ada forum multi pihak yang mendukung API-PRB

Dari tingkat partisipatif masyarakat dalam mendukung API-PRB diperoleh nilai 2 (dua). inisiatif awal sudah ada namun minim partisipasi masyarakat

Sedangkan untuk ketersediaan sumberdaya lokal di peroleh nilai 1 (satu). Belum tersedia sumberdaya lokal untuk mendukung API-PRB


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Wassu, dari sisi Kesiapsiagaan untuk respon






53

Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Wassu, dari sisi pemulihan pasca bencana skor


Dari aspek pelaksanaan mekanisme pemulihan pasca bencana diperoleh nilai/skor 1 (satu). Tidak adanya kesepakatan atau mekanisme lokal antar masyarakat dengan para pihak dalam menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana

Untuk tingkat kolaborasi dengan para pihak terkait diperoleh nilai/skor 1 (satu). Tidak adanya kolaborasi antar para pihak dalam menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana di tingkat negeri.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Wassu, dari sisi pengelolaan pengetahuan skor


Dari aspek penguatan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang mendukung API-PRB di peroleh nilai/skor 2 (dua). Ini menunjukan bahwa pengetahuan sudah tersampaikan ke sebagian kecil masyarakat melalui pelatihan

Dari aspek penguatan dan pengelolaan kearifan lokal yang mendukung API-PRB di peroleh nilai/skor 2 (dua). Ini menunjukan bahwa pengetahuan sudah tersampaikan ke sebagian kecil masyarakat melalui pelatihan, selain itu adanya pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API-PRB namun tidak terkelola dengan baik.


Penilaian Awal Ketangguhan telah dilakukan di Negeri Wassu pada tanggal 28 April 2017

yang secara administratif berada di wilayah kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku

Tengah – Pulau Haruku. Negeri Wassu dipilih untuk menjadi percontohan dari upaya













Negeri Wassu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama sebagai bentuk

rekomendasi yaitu:





54

o Dari aspek pengetahuan terhadap ancaman, tingkat risiko dan pengelolaan risiko, masyarakat di Negeri Wassu hanya sebagaian kecil saja yang mengetahui dan memahaminya, disarankan pemerintah negeri bekerjasama dengan pihak yang terkait untuk melakukan penguatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan pendidikan untuk kesiapsiagaan dan pencegahan bencana

o Dalam pengelolaan risiko bencana yang perlu dilakukan oleh pemerintah negeri adalah menyusun rencana aksi bersama masyarakat dalam menghadapai dampak perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana di tingkat negeri

o Pemerintah Negeri Wassu telah membuat kebijakan-kebijakan lokal sejenis perneg lingkungan yang mendukung kegiatan API PRB dan melindungi aset-aset penghidupan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa ada atauran-aturan formal yang telah di buat oleh pemerintah negeri dan mengatur secara khusus hal-hal tersebut. Hanya saja pemahaman sebagian kecil masyarakat belum memahami, untuk itu disarankan untuk lebih menguatkan pemahaman masyarakat terkait peraturan-peraturan negeri yang sudah ada. Selain itu, dalam proses penegakan kebijakan pun harus ada sanksi yang jelas dalam pelaksanaannya.



penilaian ketangguhan di Negeri Wassu, rekomendasi untuk komponen ini




o Pemerintah negeri Wassu perlu untuk membnetuk forum multipihak dalam mendukung kegiatan aksi API PRB di tingkat negeri.

o Pemerintah negeri perlu menggali kembali terkait sumberdaya lokal yang mampu mendukung aktivitas API PRB di tingkat negeri


penilaian ketangguhan di Negeri Wassu, rekomendasi untuk komponen ini


o Mekanisme penanganan darurat bencana belum dipahami seluruhnya oleh masyarakat, kedepan pemerintah Negeri Wassu perlu meningkatkan kapasitas dalam merespon bencana dengan pelatihan mempraktekkan mekanisme penanganan darurat bencana secara mandiri dan periodik untuk setiap ancaman bencana yang ada di negeri, kegiatan ini bisa lakukan bersama pihak terkait salah satunya dengan BPBD Kabupaten Maluku Tengah

o Masyarakat dan pemerintah Negeri Wassu belum membangun kerjasama dengan semua pihak baik itu instansi terkait maupun pihak lain, kedepan disarankan untuk lebih intensif menjalin kerjasama dengan semua pihak


55

untuk menguatkan dari aspek kesiapsiagaan dan pencegahan sehingga penanggulangan bencana bisa dilakukan sejak dini.


Negeri Wassu, rekomendasi untuk komponen ini adalah lebih pada





perencanaan pasca bencana. Untuk itu, pemerintah Negeri Wassu beserta






Negeri Wassu, rekomendasi untuk komponen ini adalah pemerintah negeri





3.2.3. Negeri Ihamahu - Pulau Saparua Hasil dari penilaian di Negeri Ihamahu secara umum ditampilkan pada grafik dibawah:

Gambar 12: Score penilaian ketangguhan Negeri Ihamahu


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Ihamahu, dari sisi perencanaan dan kebijakan


Aspek pengetahuan ancaman bencana diperoleh nilai/skor 1 (satu). Hanya sebagian kecil masyarakat mengetahui tentang ancaman yang ada di negeri dengan benar

Dari aspek pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana, diperoleh nilai/skor 1 (satu). Hanya sebagian kecil masyarakat mengetahui tentang ancaman yang ada serta besaran tingkat risiko di negeri dengan benar.

0

1

2

3

1.1

.1.

1.1

.2

1.1

.3.

1.2

.1.

1.3

.1.

1.3

.2.

1.4

.1.

1.4

.2.

1.4

.3.

2.1

.1.

2.1

.2.

2.2

.1.

2.3

.1.

2.3

.2.

3.1

.1.

3.1

.2.

4.1

.1.

4.1

.2.

5.1

.1.

5.2

.2.


56

Dari aspek pengelolaan risiko bencana diperoleh nilai 2 (dua). Sebagian kecil masyarakat negeri Ihamahu mengetahui tentang pengelolaan risiko di negerinya


Dari kebijakan lokal diperoleh nilai 2 (dua). Kebijakan lokal belum sepenuhnya melindungi aset penghidupan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana.

Dari aspek kearifan lokal yang melindungi aset penghidupan masyarakat, diperoleh nilai 2 (dua). Kearifan lokal yang ada di negeri Ihamahu belum sepenuhnya melindungi aset penghidupan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana.

Dari sisi pemahaman masyarakat terhadap kebijakan lokal yang melindungi aset penghidupan diperoleh nilai 2 (dua). Masyarakat mengetahui adanya kebijakan tetapi tidak memahami kebijakan tersebut

Aspek implementasi kebijakan diperoleh nilai 2 (dua). Kebijakan dipahami, namun tidak diimplementasikan oleh sebagian kecil masyarakat

Untuk penegakannya diperoleh nilai 2 (dua). Masyarakat mengetahui adanya kebijakan tetapi tidak memahami kebijakan tersebut, untuk implementasi dan penegakan masih menjadi hambatan yang hadapi oleh pihak berwenang.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Ihamahu, dari sisi sumberdaya berkelanjutan


Dari aspek alokasi anggaran yang bersumber dari pemerintah negeri untuk menjalankan rencana dan aktivitas API-PRB diperoleh nilai/skor 1 (satu). Hal ini menunjukan bahwa anggaran yang ada di pemerintah negeri Ihamahu belum memenuhi kebutuhan implementasi API dan PRB

Dari aspek anggaran yang bersumber dari non pemerintah untuk menjalankan rencana dan aktivitas API-PRB diperoleh nilai/skor 1 (satu). Hal ini menunjukan bahwa pemerintah negeri tidak memiliki sumber anggran lain untuk menjalankan kegiatan API-PRB.

Dari Aspek forum multi pihak di tingkat negeri diperoleh nilai 2 (dua). Sudah ada forum multi pihak namun belum memiliki kemampuan untuk mendukung API-PRB di tingkat negeri.

Dari tingkat partisipatif masyarakat dalam mendukung API-PRB diperoleh nilai 3 (tiga). Sudah ada inisiatif awal yang melibatkan peran partisipasi masyarakat

Untuk ketersediaan sumberdaya lokal dalam mendukung API-PRB diperoleh nilai 3 (tiga). dan untuk sumberdaya lokal di negeri Ihamahu tersedia dan sudah dikelola untuk mendukung API-PRB.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Ihamahu, dari sisi Kesiapsiagaan untuk respon



57




Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Ihamahu, dari sisi pemulihan pasca bencana


Dari aspek pelaksanaan mekanisme pemulihan pasca bencana diperoleh nilai/skor 2 (dua). Sudah ada kesepakatan atau mekanisme lokal antar masyarakat dengan para pihak.

Dari aspek tingkat kolaborasi dengan para pihak terkait diperoleh nilai/skor 2 (dua). Sudah ada kolaborasi antar para pihak dalam menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana di tingkat negeri walaupun masih bersifat responsif.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Ihamahu, dari sisi pengelolaan pengetahuan


Dari aspek penguatan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang mendukung API-PRB di peroleh nilai/skor 3 (tiga). Pengetahuan sudah tersampaikan ke seluruh masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan

Dari aspek penguatan dan pengelolaan kearifan lokal yang mendukung API-PRB di peroleh nilai/skor 2 (dua). Ini menunjukan bahwa pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API-PRB namun tidak terkelola dengan baik.


Penilaian Awal Ketangguhan telah dilakukan di Negeri Ihamahu pada tanggal 20 April

2017 yang secara administratif berada di wilayah kecamatan Saparua Timur Kabupaten

Maluku Tengah – Pulau Saparua. Negeri Ihamhu dipilih untuk menjadi percontohan dari

upaya mempraktekkan aksi terkait API-PRB dalam skala negeri. Proses seleksi negeri




Daerah.








58


Negeri Ihamhu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama sebagai bentuk

rekomendasi yaitu:




o Pengetahuan masyarakat terkait ancaman, tingkat risiko dan pengelolaannya masih sangat minim, disarankan pemerintah negeri bekerjasama dengan pihak terkait seperti BPBD Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan penguatan kapasitas baik itu dalam bentuk sosialisasi, pendidikan maupun pelatihan

o bersama pemerintah Negeri Ihamahu belum memiliki kesepakatan atau rencana aksi sebagai panduan mengembangkan program-program bagi para pemangku kepentingan di Desa/Negeri untuk menurunkan kerentanan dan risiko terhadap dampak perubahan iklim dan bencana.

o Pemerintah Negeri Ihamhu telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang melindungi aset-aset penghidupan masyarakat walaupun tidak maksimal dan tidak secara resmi karena belum ada Peraturan Negeri yang mengatur secara khusus hal-hal tersebut, sehingga perlu adanya produk kebijakan yang bersifat resmi yang dapat mengakomodir aturan-aturan adat yang tidak tertulis tetapi disepakati dan dipatuhi secara turun temurun, termasuk dalam pelaksanaan penegakan kebijakan tersebut harus di sertai dengan sanksi yang tegas



penilaian ketangguhan di Negeri Ihamhu, rekomendasi untuk komponen ini


o Negeri Ihamhu belum memiliki anggaran khusus untuk menjalankan upaya API-PRB baik itu yang bersumber dari dana desa maupun dari sumber lain



penilaian ketangguhan di Negeri Ihamhu, rekomendasi untuk komponen ini


o Masyarakat bersama pemerintah Negeri Ihamahu perlu meningkatkan kapasitas dalam merespon bencana dengan pelatihan mempraktekkan mekanisme penanganan darurat bencana secara mandiri dan periodik untuk setiap ancaman bencana yang ada di negeri

o Masyarakat dan pemerintah Negeri Ihamhu perlu membangun kerjasama dengan semua pihak baik itu instansi terkait maupun pihak dunia usaha dalam merespon penanganan darurat bencana di tingkat negeri


Negeri Ihamhu, rekomendasi untuk komponen ini adalah belum adanya dari





59




Negeri Ihamhu, rekomendasi untuk komponen ini adalah sebagai berikut:

o Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan pengelolaannya melalui pendidikan dan pelatihan sudah dilakukan di Negeri Ihamhu namun baru tersampaikan pada sebagian kecil masyarakat saja, disarankan untuk bisa memfasilitasi sebuah kegiatan terkait kebencanaan yang melibatkan seluruh masyarakat sehingga pemahaman ini relatif dimiliki oleh seluruh masyarakat negeri

o Masyarakat Negeri Ihamhu telah memiliki pengetahuan dan kearifan lokal untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang mereka manfaatkan, hal yang sejalan dengan semangat API-PRB, meskipun demikian pengelolaannya belum optimal. Pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki merupakan sumber daya yang perlu dikelola. Kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional yang berupaya mengelola sumber daya alam secara lestari perlu dibangkitkan kembali. Upaya ini bisa dimulai dengan menggali dan mendokumentasikan pengetahuan dan praktek tersebut. Baik yang masih ada dan dipraktekkan maupun pernah ada dimasa sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi inisiatif untuk merevitalisasi kearifan lokal yang sejalan dengan semangat API-PRB.

3.2.4. Negeri Sirisori Islam - Pulau Saparua Hasil dari penilaian di Negeri Siri Sori Islam secara umum ditampilkan pada grafik

dibawah:

Gambar 13: Score penilaian ketangguhan Negeri Sirisori Isla


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Sirisori Islam, dari sisi perencanaan dan

kebijakan API-PRB skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Aspek pengetahuan ancaman bencana, diperoleh nilai/skor 2 (dua). Hanya sebagian kecil masyarakat mengetahui tentang ancaman yang ada di tingkat negeri dengan benar.

0

1

2

3

1.1

.1.

1.1

.2

1.1

.3.

1.2

.1.

1.3

.1.

1.3

.2.

1.4

.1.

1.4

.2.

1.4

.3.

2.1

.1.

2.1

.2.

2.2

.1.

2.3

.1.

2.3

.2.

3.1

.1.

3.1

.2.

4.1

.1.

4.1

.2.

5.1

.1.

5.2

.2.


60

Aspek pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana, diperoleh nilai/skor 2 (dua). Hanya sebagian kecil masyarakat mengetahui tentang tingkat risiko di Desa dengan benar

Aspek pengelolaan risiko bencana diperoleh nilai/skor 2 (dua). Hanya sebagian kecil masyarakat mengetahui tentang ancaman yang ada serta besaran tingkat risiko serta pengelolaan risikonya di tingkat negeri dengan benar.


Dari kebijakan lokal yang melindungi aset penghidupan masyarakat diperoleh nilai 2 (dua). Kebijakan lokal tidak sepenuhnya melindungi aset penghidupan di masyarakat negeri Sirisori Islam.

Sedangkan dari kearifan lokal yang melindungi aset penghidupan masyarakat diperoleh nilai 3 (tiga) yakni adanya kearifan lokal yang melindungi seluruh aset penghidupan di masyarakat.

Untuk aspek efektifitas kebijakan baik itu dari sisi pemahaman masyarakat terhadap kebijakan lokal yang melindungi aset penghidupan, diperoleh nilai 1 (satu). Komunitas tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut

Aspek implementasi kebijakan diperoleh nilai 1 (satu). Kebijakan tidak dipahami dan tidak diimplementasikan oleh komunitas

Aspek penegakannya diperoleh nilai 1 (satu). Yang mana masyarakat tidak mengetahui adanya kebijakan lokal tersebut dan dalam implementasi dan penegakan masih menjadi hambatan yang hadapi oleh pihak berwenang.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Sirisori Islam, dari sisi sumberdaya

berkelanjutan yang mendukung API-PRB skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Dari aspek alokasi anggaran yang bersumber dari pemerintah negeri untuk menjalankan rencana dan aktivitas API-PRB diperoleh nilai/skor 2 (dua). 50% anggaran untuk alokasi kegiatan API-PRB dapat dipenuhi oleh pemerintah negeri Sirisori Islam

Sedangkan alokasi anggaran dari non pemerintah untuk menjalankan rencana dan aktivitas API-PRB diperoleh nilai/skor 1 (satu). Hal ini menunjukan bahwa pemerintah negeri tidak memiliki sumber anggran lain untuk menjalankan kegiatan API-PRB.

Dari Aspek forum multi pihak di tingkat negeri dalam mendukung API-PRB diperoleh nilai 2 (dua). Sudah ada forum multi pihak namun belum memiliki kemampuan untuk mendukung API-PRB di tingkat negeri

dan dari tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung API-PRB diperoleh nilai 2 (dua). Sudah ada forum multi pihak namun belum memiliki kemampuan untuk mendukung API-PRB di tingkat negeri dan inisiatif awal sudah ada namun masih minim partisipasi dari masyarakat.

Dari ketersediaan sumberdaya lokal dalam mendukung API-PRB diperoleh

nilai 3 (tiga). Untuk sumberdaya lokal tersedia dan sudah dikelola untuk

mendukung API-PRB.



61

Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Sirisori Islam, dari sisi Kesiapsiagaan untuk

respon darurat yang efektif skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:




Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Sirisori Islam, dari sisi pemulihan pasca

bencana skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Dari aspek pelaksanaan mekanisme pemulihan pasca bencana dan tingkat kolaborasi dengan para pihak terkait diperoleh nilai/skor 1 (satu). Tidak adanya kesepakatan atau mekanisme lokal antar masyarakat dengan para pihak termasuk juga tidak adanya kolaborasi masyarakat dengan para pihak dalam menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana di tingkat negeri.

Dari aspek Masyarakat mampu memahami dan mempraktekkan mekanisme pemulihan pasca bencana diperoleh nilai 2(dua). Adanya kesepakatan atau mekanisme lokal antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana namun, masih bersifat responsif


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Sirisori Islam, dari sisi pengelolaan

pengetahuan skor atau nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Dari aspek penguatan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan serta penguatan dan pengelolaan kearifan lokal yang mendukung API-PRB di peroleh nilai/skor 2 (dua). Pengetahuan sudah tersampaikan ke seluruh masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Dan untuk pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API-PRB namun tidak terkelola dengan baik.

Dari aspek Pengelolaan pengetahuan dan atau kearifan lokal yang mendukung API PRB dipeorleh nilai 3 (tiga). Pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API PRB seluruhnya masih dijaga dan dipraktekkan


Penilaian Awal Ketangguhan telah dilakukan di Negeri Sirisori Islam pada tanggal 20 April

2017 yang secara administratif berada di wilayah kecamatan Saparua Timur Kabupaten

Maluku Tengah – Pulau Saparua. Negeri Sirisori Islam dipilih untuk menjadi percontohan

dari upaya mempraktekkan aksi terkait API-PRB dalam skala negeri. Proses seleksi negeri




Daerah.


62








Negeri Sirisori Islam ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama sebagai

bentuk rekomendasi yaitu:




o Pengetahuan masyarakat terkait ancaman, tingkat risiko dan pengelolaannya masih sangat minim, disarankan pemerintah negeri bekerjasama dengan pihak terkait seperti BPBD Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan penguatan kapasitas baik itu dalam bentuk sosialisasi, pendidikan maupun pelatihan

o Masyarakat bersama pemerintah Negeri Sirisori Islam belum memiliki kesepakatan atau rencana aksi sebagai panduan mengembangkan program-program bagi para pemangku kepentingan di Desa/Negeri untuk menurunkan kerentanan dan risiko terhadap dampak perubahan iklim dan bencana.

o Pemerintah Negeri Sirisori Islam telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang melindungi aset-aset penghidupan masyarakat walaupun tidak maksimal dan tidak secara resmi karena belum ada Peraturan Negeri yang mengatur secara khusus hal-hal tersebut, sehingga perlu adanya produk kebijakan yang bersifat resmi yang dapat mengakomodir aturan-aturan adat yang tidak tertulis tetapi disepakati dan dipatuhi secara turun temurun, termasuk dalam pelaksanaan penegakan kebijakan tersebut harus di sertai dengan sanksi yang tegas



penilaian ketangguhan di Negeri Sirisori Islam, rekomendasi untuk komponen


o Negeri Sirisori Islam belum memiliki anggaran khusus untuk menjalankan upaya API-PRB baik itu yang bersumber dari dana desa maupun dari sumber lain



penilaian ketangguhan di Negeri Sirisori Islam, rekomendasi untuk komponen


o Masyarakat bersama pemerintah Negeri Sirisori Islam perlu meningkatkan kapasitas dalam merespon bencana dengan pelatihan mempraktekkan mekanisme penanganan darurat bencana secara mandiri dan periodik untuk setiap ancaman bencana yang ada di negeri


63

o Masyarakat dan pemerintah Negeri Sirisori Islam perlu membangun kerjasama dengan semua pihak baik itu instansi terkait maupun pihak dunia usaha dalam merespon penanganan darurat bencana di tingkat negeri


Negeri Sirisori Islam, rekomendasi untuk komponen ini adalah belum adanya

dari sisi kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dunia usaha dan pihak

lainnya dalam mekanisme pemulihan pasca bencana. Secara umum,

masyarakat beserta pemerintah negeri disarankan bisa membangun

kerjasama dengan para pihak salah satunya dengan BPBD Kota Ambon

dalam penanganan pemulihan pasca bencana.


Negeri Sirisori Islam, rekomendasi untuk komponen ini adalah sebagai

berikut:

o Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan pengelolaannya melalui pendidikan dan pelatihan sudah dilakukan di Negeri Sirisori Islam namun baru tersampaikan pada sebagian kecil masyarakat saja, disarankan untuk bisa memfasilitasi sebuah kegiatan terkait kebencanaan yang melibatkan seluruh masyarakat sehingga pemahaman ini relatif dimiliki oleh seluruh masyarakat negeri

o Masyarakat Negeri Sirisori Islam telah memiliki pengetahuan dan kearifan lokal untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang mereka manfaatkan, hal yang sejalan dengan semangat API-PRB, meskipun demikian pengelolaannya belum optimal. Pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki merupakan sumber daya yang perlu dikelola. Kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional yang berupaya mengelola sumber daya alam secara lestari perlu dibangkitkan kembali. Upaya ini bisa dimulai dengan menggali dan mendokumentasikan pengetahuan dan praktek tersebut. Baik yang masih ada dan dipraktekkan maupun pernah ada dimasa sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi inisiatif untuk merevitalisasi kearifan lokal yang sejalan dengan semangat API-PRB.

3.2.5. Negeri Ameth-Pulau Nusalaut Hasil dari penilaian di Negeri Ameth secara umum ditampilkan pada grafik dibawah:

Gambar 14: Score penilaian ketangguhan Negeri Ameth


0

1

2

3

1.1

.1.

1.1

.2

1.1

.3.

1.2

.1.

1.3

.1.

1.3

.2.

1.4

.1.

1.4

.2.

1.4

.3.

2.1

.1.

2.1

.2.

2.2

.1.

2.3

.1.

2.3

.2.

3.1

.1.

3.1

.2.

4.1

.1.

4.1

.2.

5.1

.1.

5.2

.2.


64

Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Ameth dari sisi perencanaan dan kebijakan


Aspek pengetahuan ancaman bencana diperoleh nilai 3 (tiga). Pemerintah negeri Ameth memiliki hasil analisis ancaman bencana di tingkat negeri yang dipahami oleh seluruh masyarakat dengan benar

Dari aspek pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana, diperoleh nilai/skor 2 (dua). Hanya sebagian kecil masyarakat mengetahui besaran tingkat risiko serta pengelolaan risikonya di tingkat negeri dengan benar.

Dari aspek pengelolaan risiko bencana diperoleh nilai/skor 2 (dua). Hanya sebagian kecil masyarakat mengetahui besaran tingkat risiko serta pengelolaan risikonya di tingkat negeri dengan benar.


Dari kebijakan lokal yang melindungi aset penghidupan masyarakat diperoleh nilai 2 (dua). Kebijakan lokal tidak sepenuhnya melindungi aset penghidupan di masyarakat negeri Ameth.

Sedangkan dari kearifan lokal yang melindungi aset penghidupan masyarakat diperoleh nilai 3 (tiga) yakni adanya kearifan lokal yang melindungi seluruh aset penghidupan di masyarakat.

Untuk aspek efektifitas kebijakan baik itu dari sisi pemahaman masyarakat terhadap kebijakan lokal yang melindungi aset penghidupan, diperoleh nilai 2 (dua). Yang mana masyarakat mengetahui adanya kebijakan lokal tetapi belum memahami kebijakan tersebut.

Aspek implementasi kebijakan diperoleh nilai 2 (dua). Kebijakan dipahami, namun tidak diimplementasikan oleh sebagian oleh

Dari penegakannya diperoleh nilai 2 (dua). Yang mana masyarakat mengetahui adanya kebijakan lokal tetapi belum memahami kebijakan tersebut dan dalam implementasi dan penegakan masih menjadi hambatan yang hadapi oleh pihak berwenang.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Ameth, dari sisi sumberdaya berkelanjutan


Dari aspek alokasi anggaran yang bersumber dari pemerintah negeri untuk menjalankan rencana dan aktivitas API-PRB diperoleh nilai/skor 1 (satu). Hal ini menunjukan bahwa anggaran yang ada di pemerintah negeri Ihamahu belum memenuhi kebutuhan implementasi API dan PRB

Untuk aspek alokasi anggaran yang bersumber dari non pemerintah untuk menjalankan rencana dan aktivitas API-PRB diperoleh nilai/skor 1 (satu). Hal ini menunjukan bahwa pemerintah negeri tidak memiliki sumber anggran lain untuk menjalankan kegiatan API-PRB.

Dari Aspek forum multi pihak di tingkat negeri dalam mendukung API-PRB diperoleh nilai 1 (satu). Belum ada forum multi pihak di tingkat negeri yang mendukung kegiatan API dan PRB

Sedangkan dari tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung API-PRB diperoleh nilai 3 (tiga). Sudah ada inisiatif dan partsisipasi sebagain masyarakat negeri untuk mendukung API-PRB.


65

Dari ketersediaan sumberdaya lokal dalam mendukung API-PRB diperoleh nilai 2 (dua). Untuk sumberdaya lokal tersedia dan namun belum dikelola untuk mendukung API-PRB.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Ameth dari sisi Kesiapsiagaan untuk respon





Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Ameth dari sisi pemulihan pasca bencana skor


Dari aspek pelaksanaan mekanisme pemulihan pasca bencana diperoleh nilai/skor 1 (satu). Tidak adanya kesepakatan atau mekanisme lokal antar masyarakat dengan para pihak

dan tingkat kolaborasi dengan para pihak terkait diperoleh nilai/skor 1 (satu). Tidak adanya kesepakatan atau mekanisme lokal antar masyarakat dengan para pihak termasuk juga tidak adanya kolaborasi masyarakat dengan para pihak dalam menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana di tingkat negeri.


Hasil dari penilaian ketangguhan di Negeri Ameth, dari sisi pengelolaan pengetahuan skor


Dari aspek penguatan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan serta penguatan dan pengelolaan kearifan lokal yang mendukung API-PRB di peroleh nilai/skor 1 (satu). Pengetahuan mengenai risiko tidak tersampaikan ke seluruh masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Dan untuk pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API-PRB mulai atau telah hilang.

Aspek pengelolaan pengetahuan dan atau kearifan lokal yang mendukung API PRB diperoleh nilai 2(dua). Ini menunjukan bahwa pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API PRB namun, tidak terkelola dengan baik


Penilaian Awal Ketangguhan telah dilakukan di Negeri Ameth pada tanggal 4 Mei 2017

yang secara administratif berada di wilayah kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku

Tengah – Pulau Nusalaut. Negeri Ameth dipilih untuk menjadi percontohan dari upaya



66




Daerah.








Negeri Ameth ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama sebagai bentuk

rekomendasi yaitu:




o Masyarakat bersama pemerintah Negeri Ameth belum memiliki kesepakatan atau rencana aksi sebagai panduan mengembangkan program-program bagi para pemangku kepentingan di Desa/Negeri untuk menurunkan kerentanan dan risiko terhadap dampak perubahan iklim dan bencana.

o Pemerintah Negeri Ameth telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang melindungi aset-aset penghidupan masyarakat walaupun tidak maksimal dan tidak secara resmi karena belum ada Peraturan Negeri yang mengatur secara khusus hal-hal tersebut, sehingga perlu adanya produk kebijakan yang bersifat resmi yang dapat mengakomodir aturan-aturan adat yang tidak tertulis tetapi disepakati dan dipatuhi secara turun temurun, termasuk dalam pelaksanaan penegakan kebijakan tersebut harus di sertai dengan sanksi yang tegas



penilaian ketangguhan di Negeri Ameth, rekomendasi untuk komponen ini


o Negeri Ameth belum memiliki anggaran khusus untuk menjalankan upaya API-PRB baik itu yang bersumber dari dana desa maupun dari sumber lain


o Pemerintah negeri perlu membentuk forum multipihak untuk mendukung kegiatan API PRB di tingkat negeri


penilaian ketangguhan di Negeri Ameth, rekomendasi untuk komponen ini


o Masyarakat bersama pemerintah Negeri Ameth perlu meningkatkan kapasitas dalam merespon bencana dengan pelatihan mempraktekkan


67

mekanisme penanganan darurat bencana secara mandiri dan periodik untuk setiap ancaman bencana yang ada di negeri

o Masyarakat dan pemerintah Negeri Ameth perlu membangun kerjasama dengan semua pihak baik itu instansi terkait maupun pihak dunia usaha dalam merespon penanganan darurat bencana di tingkat negeri seperti BPBD Kabupaten Maluku Tengah


Negeri Ameth, rekomendasi untuk komponen ini adalah belum adanya dari







Negeri Ameth, rekomendasi untuk komponen ini adalah sebagai berikut:

o Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan pengelolaannya melalui pendidikan dan pelatihan belum dilakukan di Negeri Ameth, disarankan untuk bisa memfasilitasi sebuah kegiatan terkait kebencanaan yang melibatkan seluruh masyarakat sehingga pemahaman ini relatif dimiliki oleh seluruh masyarakat negeri

o Masyarakat Negeri Ameth telah memiliki pengetahuan dan kearifan lokal untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang mereka manfaatkan, hal yang sejalan dengan semangat API-PRB, meskipun demikian pengelolaannya belum optimal. Pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki merupakan sumber daya yang perlu dikelola. Kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional yang berupaya mengelola sumber daya alam secara lestari perlu dibangkitkan kembali. Upaya ini bisa dimulai dengan menggali dan mendokumentasikan pengetahuan dan praktek tersebut. Baik yang masih ada dan dipraktekkan maupun pernah ada dimasa sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi inisiatif untuk merevitalisasi kearifan lokal yang sejalan dengan semangat API-PRB.


68

3.3. Matriks Penilaian Negeri

Tabel 2: Matriks penilaian Negeri Soya, Leahari, Passo

Variabel Ketangguhan Pertanyaan Kunci SOYA LEAHARI PASSO

Adanya pengetahuan masyarakat desa mengenai bahaya

Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim apa saja yang ada di Desa?

2 Sebagian besar warga paham mengenai bahaya di Desa dengan benar



Adanya pengetahuan masyarakat desa mengenai risiko dan prosesnya

Tingkat risiko apa saja (rendah/sedang/tinggi) yang dimiliki oleh Desa? (tingkat risiko/bahaya)

2 Hanya sebagian kecil masyarakat mengetahui tentang tingkat risiko di Desa dengan benar


3 Sebagian besar warga paham mengenai tingkat risiko di Desa dengan benar

Adanya pengetahuan mengenai pengelolaan risiko

Apa saja yang sudah/sedang/perlu dilakukan untuk mengelola risiko bencana dan dampak perubahan iklim di Desa?

2 Hanya sebagian kecil masyarakat mengetahui tentang pengelolaan risiko di Desa dengan benar



Kesepakatan/rencana aksi komunitas untuk pengelolaan risiko disusun secara partisipatif dan inklusif

Apakah Desa (beserta masyarakat) telah memiliki kesepakatan/rencana aksi/strategi untuk adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana?

1 Belum ada rencana aksi komunitas untuk pengelolaan risiko




69


Kebijakan pemerintah daerah yang melindungi aset penghidupan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana

Aset kehidupan apa saja yang berisiko terhadap dampak PI dan RB di Desa?

1 Belum ada kebijakan pemerintah daerah yang melindungi aset kehidupan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana

2 Kebijakan pemerintah daerah tidak sepenuhnya melindungi seluruh aset penghidupan di masyarakat


Kearifan lokal atau tatanan sosial yang mendukung API PRB di komunitas

Kearifan lokal atau tatanan sosial apa yang ada di Desa?

2 Kearifan lokal tidak sepenuhnya melindungi seluruh aset penghidupan di masyarakat



Kebijakan dipahami oleh komunitas

1 Komunitas tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut



Kebijakan diimplementasikan oleh semua pihak

Apakah kebijakan pemerintah yang melindungi aset kehidupan masyarakat benar-benar dijalankan oleh semua pihak?

1 Kebijakan tidak dipahami dan tidak diimplementasikan oleh komunitas

2 Kebijakan dipahami, namun tidak diimplementasikan oleh seb. Kecil komunitas


Penegakan kebijakan oleh aparat yang berwenang

Sejauh mana kebijakan yang melindungi aset kehidupan masyarakat benar-benar ditegakkan oleh pemerintah?

1 Tidak adanya penegakan kebijakan oleh aparat berwenang

2 Penegakan kebijakan masih menjadi hambatan



70


Pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk menjalankan rencana dan aktivitas API dan PRB di komunitas

1 Anggaran yang disediakan pemerintah daerah belum memenuhi kebutuhan implementasi API dan PRB berdasarkan RPB



Tersedianya anggaran bersumber dari pihak non pemerintah untuk menjalankan rencana dan aktivitas API dan PRB di komunitas

Berapa anggaran dari pihak non-pemerintah untuk API dan PRB berdasarkan rencana aksi di Desa?

1 Desa tidak memiliki sumber anggaran lain untuk menjalankan rencana dan aktivitas API dan PRB


2 Desa memiliki sumber anggaran terbatas dari pihak lain untuk menjalankan rencana dan aktivitas API dan PRB

Adanya forum multipihak yang mendukung kegiatan API dan PRB di tingkat Desa

Adakah forum multipihak di Desa untuk kegiatan API dan PRB?

2 Sudah ada forum multipihak di Desa namun belum memiliki kemampuan untuk mendukung kegiatan API dan PRB di tingkat Desa



Adanya partisipasi masyarakat mendukung aktivitas API PRB

Aktivitas API PRB apa saja yang pernah, sedang, dan akan dijalankan di Desa?

2 Ada inisiatif-inisiatif awal di Desa untuk API PRB, namun masih minim partisipasi masyarakat


3 Sudah ada inisiatif dan partisipasi sebagian besar masyarakat Desa untuk API PRB


71


Adanya sumberdaya lokal (alami, sarana dan prasarana) mendukung API PRB

Sumberdaya lokal apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya API PRB di Desa?

2 Sumberdaya lokal tersedia namun belum dikelola


3 Sumberdaya lokal tersedia dan sudah dikelola untuk mendukung API PRB

Masyarakat mampu memahami dan mempraktekkan mekanisme penanganan darurat bencana secara mandiri

Adakah mekanisme penanganan darurat di Desa? Untuk bencana apa saja?

1 Masyarakat belum melatih mekanisme penanganan darurat secara mandiri dan periodik



Adanya pembagian peran yang jelas dalam kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme darurat bencana

Adakah kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme darurat bencana?

1 Tidak adanya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme darurat bencana




72


Masyarakat mampu memahami dan mempraktekkan mekanisme pemulihan pasca bencana

Adakah mekanisme pemulihan pasca bencana di Desa? Untuk bencana apa saja?

1 Tidak adanya kesepakatan atau mekanisme lokal antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana



Adanya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan pihak lainnya dalam menjalankan pemulihan pasca bencana

Adakah kolaborasi, sebagai turunan dari kesepakatan, antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme pemulihan bencana?

1 Tidak adanya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan pihak lainnya untuk menjalankan pemulihan pasca bencana



Adanya upaya penguatan pemahaman masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan

Apa saja kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah-sedang-akan dilakukan di Desa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan pengelolaannya?

2 Pengetahuan mengenai API/PRB disampaikan hanya kepada sebagian kecil masyarakat melalui kegiatan pendidikan atau pelatihan




73


Pengelolaan pengetahuan dan atau kearifan lokal yang mendukung API PRB

2 Adanya pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API PRB namun, tidak terkelola dengan baik



Tabel 3: Matriks penilaian Negeri Hative Besar, Allang, Negeri Lima

Variabel Ketangguhan Pertanyaan Kunci HATIVE BESAR ALLANG NEGERI LIMA



1 Hanya sebagian kecil masyarakat mengetahui tentang bahaya di Desa dengan benar











2 Sebagian besar warga paham mengenai pengelolaan risiko di Desa dengan benar



74




2 Kesepakatan/rencana aksi komunitas untuk pengelolaan risiko disusun tidak secara partisipatif dan inklusif (tidak cukup)











3 Adanya kearifan lokal yang melindungi seluruh aset penghidupan di masyarakat







75


















2 Desa memiliki sumber anggaran terbatas dari pihak lain untuk menjalankan rencana dan aktivitas API dan PRB




76





















2 Mekanisme penanganan darurat belum dipahami seluruhnya oleh masyarakat


77






2 Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme darurat bencana masih bersifat responsif




2 Adanya kesepakatan atau mekanisme lokal antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana namun, masih bersifat responsif

3 Adanya kesepakatan atau mekanisme lokal antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan pihak lainnya untuk menjalankan pemulihan pasca bencana





2 Adanya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan pihak lainnya untuk menjalankan mekanisme pemulihan pasca bencana namun, masih bersifat responsif


78









3 Pengetahuan dan kearifan lokal yang mendukung API PRB seluruhnya masih dijaga dan dipraktekkan


Tabel 4: Matriks penilaian Negeri Morella, Haruku, Wassu

Variabel Ketangguhan Pertanyaan Kunci MORELLA HARUKU WASSU








1 Masyarakat tidak mengetahui tentang tingkat risiko di Desa dengan benar




79










3 Kesepakatan/rencana aksi komunitas untuk pengelolaan risiko disusun secara partisipatif dan inklusif





3 Adanya kebijakan pemerintah daerah yang melindungi seluruh aset penghidupan di masyarakat








80




2 Komunitas mengetahui adanya kebijakan tapi tidak memahami






















81





3 Sudah ada forum multipihak di Desa memiliki kemampuan untuk mendukung kegiatan API dan PRB di tingkat Desa

1 Belum ada forum multipihak di Desa yang mendukung kegiatan API dan PRB di tingkat Desa










1 Belum tersedia sumberdaya lokal untuk mendukung API PRB







82


















83





3 Pengetahuan mengenai API/PRB disampaikan kepada seluruh masyarakat melalui kegiatan pendidikan atau pelatihan






Tabel 5: Matriks penilaian Negeri Ihamahu, Sirisori Islam, Ameth

Variabel Ketangguhan Pertanyaan Kunci IHAMAHU SIRISORI ISLAM AMETH





3 Adanya hasil análisis bahaya tingkat desa yang dipahami seluruh warga dengan benar







84























85


















2 50% anggaran API dan PRB berdasarkan RPB dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah








86






1 Belum ada forum multipihak di Desa yang mendukung kegiatan API dan PRB di tingkat Desa

















87


















88




3 Pengetahuan mengenai API/PRB disampaikan kepada seluruh masyarakat melalui kegiatan pendidikan atau pelatihan


1 Pengetahuan mengenai API/PRB tidak disampaikan kepada seluruh masyarakat melalui kegiatan pendidikan atau pelatihan





profil ketangguhan terhadap dampak perubahan … · ketangguhan masyarakat indonesia dalam...

Documents