PERENCANAAN dan

PENGANGGARANStandar Pelayanan Minimal

2APBN

Belanja Untuk

Daerah

DAK

DAU

Dana Penyesuaian

DBH

Dekon / TP

Belanja Pusat

Di Daerah

PEMERINTAH PUSAT

Dana Vertikal

Melalui K/L

POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH(UU 33/2004 dan UU 32/2004)

APBD

Pendapatan

DaerahBelanja Daerah

PAD DAPER

Lain-Lain

Pendapatan

yang sah Operasional

Surplus /

Defisit Daerah

Pembiayaan

Daerah

Desentralisasi

Pinjaman (termasukObligasi Daerah)

Pajak Retribusi Bag. Laba BUMD

Lain-PAD

Penggunaan SILPA

PEMERINTAH DAERAH

B. Pegawai B. Barang B. Lainnya

Dana Otsus

6 UrusanDi luar

6 Urusan

Mendanai Kegiatan

Desentralisasi Mendanai Kegiatan

Dekon/TP dan

Instansi Vertikal

PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG

1 2 3 4

Pembiayaan Lainnya

Modal

MendanaiKewenangan Daerah

RPJMD RKPD

KUA PPAS

Nota Kesepakatan

Pedoman

Penyusunan

RKA-SKPD o/ KDH

RKA-SKPD

RAPBD

Evaluasi

Raperda

APBD oleh

Gubernur/

MendagriPerda APBD

PEDUM APBD

o/ MDN

Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Penatausahaan

Belanja

Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan

SPM-LS oleh Kepala

SKPD

Penerbitan SP2D oleh PPKD

Penatausahaan

Pendapatan

Kekayaan dan

Kewajiban daerah Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang

Akuntansi

Keuangan Daerah

Bendahara penerimaan wajib menyetor

penerimaannya ke

rekening kas umum

daerah selambat-

lambatnya 1 hari kerja

Penatausahaan

Pembiayaan

Dilakukan oleh PPKD

Laporan Keuangan

diperiksa oleh BPK

Rancangan

DPA-SKPD

DPA-SKPD

Verifikasi

Laporan Realisasi

Semester Pertama

R P-APBD

Pelaksanaan APBD

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan

Evaluasi

R P-APBD

Oleh

Gbrnr/MDN

Perda P-APBD

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK

Raperda

PJ Pel

APBD

Disusun dan disajikan Sesuai

SAP

Persetujuan

Bersama (KDH +

DPRD)

Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari

7 hari

penyesuaian o/

Pemda

Perda PJ Pel

APBD

setelah 3 hari

Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan

Tujuan SPM : Alasan Mendasar disusunnya SPM adalah untuk Mencapai Kesejahteraan

1. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima layanan publik;

2.

Dapat digunakan sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;

3. Alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan;

4 Mendorong terwujudnya checks and balances;

5

Sebagai alat untuk memantau kinerja aparat daerah karena SPM memiliki tolak ukur pencapaian kinerja

Manfaat SPMLebih terjaminnya penyediaan pelayanan publik yg disediakan

oleh pemda kpd masyarakat ;

Bermanfaat dlm menentukan jmlh anggaran yg dibthkan utkmenyediakan pelayanan publik;

Menjadi landasan & dasar dlm menentukan anggaran kinerja &alokasi dlm penentuan perimbangan keuangan yg lebih adil &transparan;

Membantu penilaian kinerja kepala daerah scra lbh akurat &terukur shg mengurangi kesewenang-wenangan dlm menilaikinerja pemda;

Menjadi alat bantu utk meningkatkan akuntabilitas pemda kpdmasyarakat, krn masyarakat dpt melihat keterkaitan antarapembiayaan dgn pelayanan publik.

Referensi Regulasi

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

PP NO. 8 TAHUN 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Permendagri No. 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2014;

Permendagri No. 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.

Penerapan SPM di DaerahPemerintahan Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yg memuat target tahunan pencapaian SPM dgn mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dgn Peraturan MenteriPP No. 65 Pasal 9 ayat (3)

Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SPKD)PP No. 65 Pasal 9 ayat (4)

Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dlm Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dgn mempertimbangkan kemampuan keuangan daerahPP No. 65 Pasal 9 ayat (4)

Penyusunan rencana pencapaian SPM dananggaran kegiatan yg terkait dgn pencapaianSPM dilakukan berdasarkan analisiskemampuan & potensi daerah dgn mengacupada pedoman yg ditetapkanoleh Menteri Dalam Negeri

PP No. 65 Pasal 10

Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar PelayananMinimal

1

2

3

8888

Kedudukan Rencana Pencapaian SPM

penyusunan rencana lima tahunan pencapaian SPM di tingkat Pemerintah Daerah dituangkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD (PP

No. 65 Tahun 2005)

Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pd bataswaktu pencapaian SPM scr Nasional yg ditetapkan olehPemerintah

Dilaksanakan scr bertahap, berdasarkan pd analisiskemampuan dan potensi daerah.

Jangka waktu dan Rencana Pencapaian SPM ygditetapkan oleh Daerah, digunakan utk mengukurkepastian penyelenggaraan urusan wajib Daerah ygberbasis pd pelayanan dasar

Daerah dpt menetapkan rencana pencapaian danpenerapan SPM lebih cepat dr batas waktu yg ditetapkanoleh Menteri/Kepala LPNK sesuai dgn kemampuan &potensi yg dimiliki Daerah.

Prinsip-Prinsip Rencana Penerapan SPM

Penyusunan Kebutuhan PENGANGGARANPencapaian SPM Berdasarkan Target Nasional

Berdasarkan data base profil pelayanan dasar yang tlh diperoleh, dilakukan proyeksi sampai mencapai target nasional yang tlh ditentukan, minimal 2 tahun kedepanatau sampai target nasional

Secara sederhana lakukan proyeksi secara linear (contoh: dllm bentuk grafik), sbg langkah awal

Tetapkan target tahunannya berdasarkan grafik linear dimaksud

Pahami langkah-langkah penganggaran yang terdapat dlm petunjuk teknis utk masing2 indikator yang ada. Selanjutnya hitung pengganggarannya berdasarkan harga satuan setempat dan sesuai target tahunan yang telah ditentukan sebelumnya

1

2

3

4

56

Mengintegrasikan rencana pencapaian SPM kedalamRPJMD maupun Renstra SKPD.

Perhitungan proyeksi anggaran sesuai target nasional diatas merupakan estimasi kebutuhan daerah thd pencapaian target SPM

Agar mendapatkan alokasi anggaran, penerapan SPM dapat didukung dengan peraturan perundangan didaerah

7

Bila terdapat indikator SPM lintas SKPD, maka dalampendanaan kegiatan dibebankan berdasarkan dengantugas dan fungsi SKPD tersebut.

8

Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun denganberpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian yang simultan dengan penyusunan RKPD dan APBD

Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada

Penyusunan Renja SKPD

1

2

3

Sumber; Permendagri 54 tahun 2010

Langkah-langkah terkait Penganggaran SPMPemerintah Daerah menuangkan target tahunan Rencana Pencapaian SPM dalam KUA, PPA danRKA-SKPD sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangandaerah.

PP No. 65/2005 pasal 9(5)Permendagri No. 79/2007 pasal 7(2)

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara kepala daerah denganpimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM.

Permendagri No. 79/2007 pasal 11

Penyusunan rencana pencapaian SPM dan anggaran kegiatan yang terkait dengan pencapaianSPM dilakukan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu padapedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

PP No. 65/2005 pasal 10

Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yangtelah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB) dan standar satuan harga(SSH).

Penjelasan Permendagri No. 27 Tahun 2013

TERIMA KASIH

SELAMAT MENCOBA