pengadaan barang dan jada desa
TRANSCRIPT
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PENGADAAN BARANG DAN JASAPeraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Ke 4 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh Barang/Jasa
PENGADAAN BARANG DAN JASA
MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA
PERPRES 54 TAHUN 2010 BESERTA PERUBAHANNYA
JASA KOSULTANSI NILAI S.D 50 JUTA = PENGADAAN LANGSUNG (PL), DIATAS 50 JUTA DILELANG.
PENGADAAN BARANG/JASA KOSNTRUKSI/JASA LAINNYA NILAI S.D 200 JUTA = PENGADAAN LANGSUNG (PL), DIATAS 200 JUTA DILELANG.
PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI lpse.kebumenkab.go.id.
Peraturan Bupati No.52 Tahun 2014 Peraturan Bupati No.73 Tahun 2015
Tentang“Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”
Latar Belakang
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 jo. Perka
LKPP No. 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Pasal. 1. (1)
“Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam
bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat
setempat”
Maksud & Tujuan
Maksud Tujuan
“menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengadaan barang/jasa.
“agar dalam pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.
Pasal.2
Prinsip & Etika Pengadaan
Efisien
Efektif
TransparanPemberdayaan MasyarakatGotong royong
Akuntabel
123456
Bertanggung jawab
Mencegah Kebocoran dan PemborosanPatuh terhadap ketentuan Perundang undangan
1
2
3
PRINSIP
Pasal.3
Cara Pengadaan Barang/Jasa
• Memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat;
• Dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja;
• Pemberdayaan masyarakat setempat
apabila tidak dapat
dilaksanakan secara
swakelola, baik sebagian maupun
keseluruhan, dapat
dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa yang dianggap mampu
Pinsip “SWAKELOLA”
Pasal.4
Organisasi PBJ di Desa
Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola
Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa
Perencanaan Swakelola
Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
Rencana penggunaan tenaga kerja,kebutuhan bahan dan peralatan;
Gambar rencana kerja untuk pekerjaan Konstruksi;
Spesifikasi teknis apabila diperlukan;
Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/ RAB)
Pasal.5(3)
Rencana Pelaksanaan Pengadaan B/J oleh TPK
Spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan.
Penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan
Rencana Anggaran Biaya/RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat
Khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar rencana kerja
Pasal.7
≤ 10 juta
≤ 10 juta
TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa
Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa
Penyedia barang memberikan
bukti transaksi berupa nota,
faktur pembelian atau kuitansi
untuk dan atas nama TPK
TPK melakukannegosiasi atau tawar
menawar dengan penyedia
barang/jasa untuk memperoleh harga
yang lebih murah
10 juta s/d 50 juta
4 5
TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah
Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK
1 2
TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa
Pembelian dilakukan TPK dg cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa dg di lampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan)
3Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yg berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga
50 juta s/d 200 juta
Mengundang dan meminta 2 penawaran secara tertulis dari 2 penyedia barang / jasa yg berbeda
1
Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/ jasa
TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang memasukkan penawaran
2 3
HasilPenilaian TPK
Pasal.7(4)
> 200 juta
1
Mengundang dan meminta 3
penawaran secara tertulis dari 3 penyedia barang / jasa yg
berbeda
2
Penyedia barang/jasa
menyampaikan penawaran
tertulis yang berisi daftar barang/ jasa
3
TPK menilai pemenuhan spesifikasi
teknis barang/jasa
yang memasukkan penawaran
Pasal.7(5)
Penyedia Jasa
Penawaran
Bukti Transaksi
< 10 juta 1 Tidak tertulis Kwitansi/Nota
10 - 50 juta 1 Ada Tertulis Kwitansi/Nota
50 – 200 juta
2 Ada Tertulis Surat Perjanjian
> 200 juta 3 Ada Tertulis Surat Perjanjian
Isi Surat Perjanjian
1. tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian;
2. ruang lingkup pekerjaan;3. nilai pekerjaan;4. hak dan kewajiban para
pihak;5. jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan;6. ketentuan keadaan kahar;
dan7. sanksi.
Perubahan Pekerjaan
1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
2. mengurangi jenis pekerjaan;3. mengubah spesifikasi teknis;
dan/atau4. melaksanakan pekerjaan
tambah.
Pembayaran
1
2
3
setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa
TPHP meneliti dan menilai hasil pengadaan barang/jasa
4TPHP menyampaikan hasil penelitian dan penilaian
Dengan Berita Acara Penelitian Hasil pekerjaan
Pelaporan & Serah terima
Menyampaikan laporan
kepada Kepala Desa
TPK
Menyerahkan hasil
pengadaan barang/jasa
kepada Kepala Desa
dengan Berita Acara
Serah Terima
Pekerjaan
Pengawasan
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diawasi oleh masyarakat setempat
Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa oleh Bupati
dilaksanakan oleh Camat
Dalam kondisi tertentu
pengawasan dapat
dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
atas perintah Bupati
TERIMA KASIH
CATUR WIBOWOBAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA KAB. KEBUMEN085323463111