PENGADAAN BARANG DAN JASA INTANSI PEMERINTAH

Oleh :Drs. H. Nana Rohana, M.M.Pd

Widiyaiswara MadyaPembina/IV/a

Disampaikan: Pada Diklat Barang Milik Negara

di lingkungan Depag Prop. Jawa Barat 2007

PENGELOLAAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA

Meliputi Proses :

Perencanaan

Penghapusan

Pemeliharaann

Pendistribusian

Pengadaan

Pergudangan

KEBIJAKAN UMUM DALAM PBJ Penggunaan produksi dalam

negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional

Peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat

Profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pengguna barang /jasa, panitia/pejabat, pengadaan, dan penyedia barang/jasa

Penerimaan negara Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan

Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional Mengharuskan pelaksanaan pemilihan dilakukan di dalam wilayah NKRI Mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana PBJ Mengumumkan kegiatan PBJ pmerintah secara terbuka

MENINGKATKAN

RUANG LINGKUP

PBJ yang sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD

PBJ yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari PHLN yang sesuai/tidak bertentangan MoU

PBJ yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari PHLN yang sesuai/tidak bertentangan MoU

PETUNJUK TEKNIS

Pengaturan pengadaanbarang/jasa pemerintahyang dibiayai dari danaABPN, apabila ditindaklanjuti dengankeputusan Menteri/ Pemimpin Lembaga/ Panglima TNI/Kapolri/DewanGubernur BI/PemimpinBUMN/Direksi BUMN harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dlm Keppres ini.

PERDA/ Kpts KDH yg mengatur pengadaanbarang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBD harus tetap berpedoman serta tidakboleh bertentangan dengn ketentuan dlmKeppres ini.

PUNGUTAN

• Instansi pemerintah dilarang melakukan pungutan dalam bentukapapun dalam pengadaan barang/jasapemerintah kecuali pungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan –perundangan yang berlaku

• Pada setiap tahapanproses pemilihanpenyedia barang/jasa, PPK/Panitia/Pejabat pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang/jasa, kecuali biaya pengadaan dokumen pengadaan

• Semua pungutan yang dilakukan oleh PPK/Panitia/Pejabatpengadaan harus disetorkan ke aks negara

Wajib menyediakan biaya

administrasi proyek/

mendukung PBJ yand dibiayai

dana APBN/APBD

DEP/KEM/LEM/TNI/POLRI/PEMDA/BI/BHMN/BUMN/BUMD

Honorarium pejabat pembuat komitmen, panitia/pejabat pengadaan, bendaharawan dan staf proyek lainnya;

Pengumuman PBJ; Pengadaan

dokumen PBJ; Administrasi lainnya

PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG /JASA

EFISIEN

EFEKTIF

TERBUKA & BERSAING

TRANSPARAN

ADIL/DISKRIMINATIF

AKUNTABEL

ETIKA PENGADAAN

Tertib Profesional Tidak saling mempengaruhi Menerima & bertanggugjawab atas segala keputusan &

kesepakatan Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan

kepentingan Menegah terjadinya pemborosan dan kebocoran

keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang

Tidak menerima, menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apapun dst.

MENTERI/KDH

PENGGUNA ANGGARAN

KUASA PENGGUNAANGGARAN

PEJABAT PEMBUATKOMITMEN

PANITIA/PEJABAT/UNIT LAYANANPENGADAAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PKK)

Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Gubernur/Bupati//Walikota sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa

PANITIA/PEJABAT/UL PBJ

PEJABAT PBJ PANITIA PBJ PANITIA UNIT LAYANAN PBJ

• 1 (satu) orang pegawai yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,-

•Tim yang diangkat oleh pengguna Anggaran /kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa

• Batu unit yang terdiri dari pegawai, pegawai yang memiliki sertifikat, keahlian penggadaan barang/jasa pemerintah

.Bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyediaanbarang /jasadilingkungan Pemda/BUMD

PANITIA/PEJABAT/UL PBJ

PANITIA PBJPEJABAT PBJ PANITIA UNIT LAYANAIA PBJ

Untuk Pengadaan s/d nilai Rp. 50.000.000,-dapat dilaksanakan oleh Pejabat pengadaan

• Waiba dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,-

•Untuk pendadaan s/d nilai Rp. 50.000.000,-dapat dilaksanakan oleh panitia

Pengadaan dapat dilaksanakan oleh unit Layanan pengadaan

BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL BAIK DARI INSTANSI SENDIRI MAUPUN INSTANSITEKNIS LAINNYAKOPETENSI YANG HARUS DIMILIKI

•TATA CARA PENGADAAN

•SUBSTANSI PEKERJAAN/KEGIATAN YBSA CARA PENGADAAN

•BIDANG LAIN YANG DIPERLUKAN

SYARATSYARAT

PKKPKK PANITIA/PJB/UL.PBJPANITIA/PJB/UL.PBJ

1. Memiliki integritas moral1. Memiliki integritas moral

2. Memiliki diisiplin tinggi2. Memiliki diisiplin tinggi

3. Memiliki tanggung jawab dan3. Memiliki tanggung jawab dankualifikasi teknis untuk kualifikasi teknis untuk melaksanakan tugas yang melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanyadibebankan kepadanya

4. Memiliki kemampuan untuk 4. Memiliki kemampuan untuk mengambail keputusan bertindak mengambail keputusan bertindak tegas dan keteladanan dalam tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku seta tidak sikap dan perilaku seta tidak pernah terlibat KKNpernah terlibat KKN

5. Memiliki sertifikat keahlian 5. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pengadaan barang/jasa pemerintahpemerintah

5. Tidak mempunyai hubungan 5. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannyamengangkat dan menetapkannya

3. Memahami jenis pekerjaan 3. Memahami jenis pekerjaan tertentutertentu

4.Memahami isi dokumen 4.Memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan sesuai perpres/kepprespengadaan sesuai perpres/keppres

2. Memahami keseluruhan 2. Memahami keseluruhan pekerjaanyang akan diadakanpekerjaanyang akan diadakan. .

1. Memiliki integritas moral, disiplin 1. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasmelaksanakan tugas

6. Memiliki sertifikat keahlian 6. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasapengadaan barang/jasa

TUGAS & WEWENANGTUGAS & WEWENANG

PKKPKK PANITIA/PJB/UL.PBJPANITIA/PJB/UL.PBJ

2. Menetapkan paket2. Menetapkan paket--paket paket pekerjaan disertai ketentuan pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan produksi mengenai peningkatan produksi DN dan pemberian kesempatan DN dan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok koperasi kecil serta kelompok masyarakat;masyarakat;

3. Menetapkan dan mengesahkan 3. Menetapkan dan mengesahkan HPS, Jadwal, Tata Cara HPS, Jadwal, Tata Cara pelaksanaan dan lokasi pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun pengadaan yang disusun Panitia/Pejabat/Unit Layanan Panitia/Pejabat/Unit Layanan PengadaanPengadaan

3. Menyiapkan dokumen pengadaan3. Menyiapkan dokumen pengadaan4. Mengumumkan pengumuman 4. Mengumumkan pengumuman

barang/jasadi SK nasional barang/jasadi SK nasional dan/atau SK provinsi dan papan dan/atau SK provinsi dan papan pengumuman resmi untuk pengumuman resmi untuk penerangan umum dan penerangan umum dan diupayakan diumumkan di website diupayakan diumumkan di website pengadadaan nasionalpengadadaan nasional

2. Menyusun dan menyiapkan HPS2. Menyusun dan menyiapkan HPS

1.1. Menyusun jadwal dan menetapkan Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi cara pelaksanaan serta lokasi pengadaanpengadaan

1.1. Menyusun perencanaan Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasapengadaan barang/jasa

PKK PANITIA/PJB/UL.PBJ

5. Menetapkan besara uang mukayang menjadi hak penyedia B/J sesuai ketentuan yang berlaku

6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia B/J

7. Mengusulkan calon pemenang

8. Membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepada PKK dan/atau pejabat yang mengangkatnya

6. Melakukan evaluasipenawaran yang masuk

5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi

4. Menetapkan danmengesahakn hasil pengadaan panitia/Pejabat/Unit layanan pengadaan sesuai dengan kewenangannya;

9. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan PBJ dimulai

PKK PANITIA/PJB/UL.PBJ

8. Mengendalikan peleksanaan perjanjian kontrak;

9. Menyerahkan aset hasil PBJ dan hasil lainnya kepada KDH dengan berita acara penyerahan;

• 5 orangUntuk pekerjaan di atas 50 juta (di atas 200 juta untuk jasa Konsultasi

• 3 orang untuk pekerjaan s/d 500 juta (s/d 200 juta untuk jasa Konsultasi)

• Panitia pengadaan berjumlah gasal (ganjil) beranggotakan sekurang-kurangnya:

7. Melaporkan pelaksanaan penyelesaian PBJ kepada Pimpinan Instansinya (dhl. Pengguna anggaran);

10. Menandatangani pakta Integritas sebelum pelaksanaan PBJ dimulai

PKK

1. Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atau PBJ yang dilaksanakan

2. Diwajibkan menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan sistem barang/jasa, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasi kecil;

3. Dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyediaan barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan terlampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai APBN/APBD.

4. Dapat melaksanakan proses PBJ sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan ybs telah dialokasikan dengan ketentuan penerbitan SPPBJ dan penanda-tanganan kontrak PBJ dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek disahkan.

5. Dalam penentuan paket pengadaan, PKK bersama dengan panitia, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil.

DALAM PBJ6. Dilarang menyatukan/memusatkan beberapa kegiatan yang

menurut tingkat efisiensi dan sifat pekerjaan harus dilakukan terpisah.

7. Dilarang menyatukan/menggabungkan beberapa paket pekerjaan yang seharusnya untuk usaha kecil/koperasi menjadi paket besar atau menengah

8. Dilarang memecah paket untuk menghindari pelelangan

9. Dilarang menentukkan kriteria, syarat atau prosedur yang diskriminatif dan tidak obyektif.

DILARANG DUDUK SEBAGAI PANITIA/PEJABAT/UNIT LAYANAN PENGADAAN

• Pejabat Pembuat Komitmen & Bendaharawan

• Pegawai LPND/BAWASDA Prop / Kab/ Kota , Pengawasaninternal BI/BHMN/ BUMN / BUMD kecuali menjadi Panitia/Pejabat/unit layanan

• Pengadaan untuk PBJ yang dibutuhkan instansinya

• Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi SPP dan/ atau pejabat yang bertugas menandatangani SPM

Benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi Benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan,

yang spesifikasinya ditetapkan oleh pejabat pembuat yang spesifikasinya ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmenkomitmen

Layanan pekerjaan pelaksanaan Layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya. konstruksi atau wujud fisik lainnya.

Yang perencanaan tekhnis dan Yang perencanaan tekhnis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, dan proses Pembuat Komitmen, dan proses

serta pelaksanannya diawasi oleh serta pelaksanannya diawasi oleh Pejabat Pembuat KomitmenPejabat Pembuat Komitmen

Layanan jasa keahlian profesional Layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi dan jasa jasa perencanaan konstruksi dan jasa

pelayanan profesi lainnya, dalam pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu rangka mencapai sasaran tertentu yagn keluarannya berbentuk piranti yagn keluarannya berbentuk piranti

lunak yang disusun secara sistematis lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan KAK yang ditetapkan berdasarkan KAK yang ditetapkan

Pejabat Pembuat KomitmenPejabat Pembuat Komitmen

Pengadaan barang

Pengadaan

barang/jasa Pemerintah

Pengadaan jasa lain

Pengadaaan jasa

konsultasi

Pengadaan jasa

pemborongan

Segala pekerjaan dan Segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, selain jasa konsultasi, jasa pemborongan da jasa pemborongan da

pemasokan barang yang pemasokan barang yang spesifikasinya ditetapkan spesifikasinya ditetapkan

oleh pejabat Pembuat oleh pejabat Pembuat KomitmenKomitmen

PEMAKETAN

KLASIFIKASI PENYEDIAAN

JASA

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMBORONGAN/JASA LAIN

PENGADAAN JASA

KONSULTASI

< 1 MILYARKECIL

> 1 MILYARNON KECIL

TIDAK ADA KLASIFIKASI

TERGANTUNG KEMAMPUAN

PENYEDIA JASA MENYEDIAKAN

LAYANAN PROFESIONALN

YA

PELAKSANAAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

CARA SWAKELOLA

PENYEDIA BARANG/JASA

•Syarat penyediaan barang/JASA

• Harus ditetapkan Pejabat/PanitiaPengajuan

• Dilaksanakan dengan pasca/Pra Kualifikasi

• Menggunakan metoda pemilihan (PU-PT-Pilang-Juklang)

• Harus dibuat dokumen pengadaan, HPS dll

•Pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri•Dilaksanakan oleh:

•Instansi penanggung jawab anggaran

•Instansi pemerintah lain penerima kuasa

•Kelompok masyarakat/LSMpenerima hibah

SWAKELOLA

Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;

Instusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya: perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian/ilmiah pemerintah;

Kelompok masyarakat penerima hibah dari penangung jawab anggaran

Pekerjaan yang dapat di swakelola:

1. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pejabat pembuat komitmen; dan/atau

2. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau

3. Pekerjaan tersebut dilihat dri segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau

4. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar, dan/atau

5. Penyelenggaraan dikalt, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan , dan/atau

6. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang besrsifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau

7. Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesandata, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruaan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;

8. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pejabat pembuat komitmen yang bersangakutan

Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/ lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah Kerangka Acuan Swakelola

SYARAT PENYEDIABARANG/JASA

1. Surat Izin Usaha dari Pemerintah Daerah atau Instansi yang ditunjuk

2. Tidak dalam pengawasan pengadila, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan /atau direksi/tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

3. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan B/J

4. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak

5. Pengalaman kerja 7 th terakhir kecuali yang baru berdiri

6. Sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT PPhTahun terakhir dan SSP PPh Pasal 29)

7. Memiliki SDM, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan B/J

8. Tidak masuk dalam daftar hitam

9. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos

PENGADAAN BARANG/JASAPEMBORONGAN/JASA LAIN

METODE PEMILIHAN

PELELANGANUMUM

PELELANGANTERBATAS

PEMILIHAN LANGSUNG

PENUNUNJUKAN LANGSUNG

TIDAK KOMPLEKS

PASCAKUALIFIKASI

PRA/PASCAKUALIFIKASI

KOMPLEKS

PRAKUALIFIKASI

PEKERJAAN KOMPLEK

Pekerjaan yan gmemerlukan teknologi tinggi dan/atau

Mempunyai resiko tinggi dan /atauMenggunakan peralatan didesain

khusus dan/atauBernilai di atas Rp. 50.000.000.000.00

(lima puluh miliyar rupiah)

PRAKUALIFIKASI PASCA KUALIFIKASI

Proses penilaian kopetensi dankemampuanusaha serta pemenuhan syarat tertentu lainnya dari penyedia B/J sebelum memasukan penawaran

Wajib dilaksanakan untuk pengadaan B/J yang menggunakan metoda penunjukan langsung untuk pekerjaan kompleks, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung

Apabila penyediaan barang/jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumuman prakualifikasi ulang

Penyediaan barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi tidak perlu diprakualifikasi ulang

Proses penilaian kopetensidan kemampuan usaha serta pemenuhan syarat tertentu lainnya dari penyediaan barang B/J setelah memasukan penawaran

Wacib melakukan pasca kualifikasi untuk PU pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara adil, transparan dan memdorongterjadinya persaingan yang sehat dengan mengikut sertakansebanyak banyaknya penyedia

Apabila penyediaan barang/jasa yang memasukan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman ulang

METODA PEMILIHANPELELANGAN UMUM

PELELANGANTERBATAS

PEMILIHAN LANGSUNG

PENUNJUKANLANGSUNG

PELELANGAN UMUM

PELELANGAN UMUM

PELELANGAN UMUM

PELELANGAN UMUM

PELELANGAN UMUMPELELANGAN UMUM

•Pada prinsipnya PBJ dilakukan melalui PU

• Yang dimaksud dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus adalah :

Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penangannan darurat akibat bencana alam; dan /atau

Pekerjaan yang perlu dirahasiahkan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden ; dan/atau

3. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan:

Untuk keperluan sendiri, dan /atau

Teknologi sederhana, dan/atau

Risiko kecil, dan atau

Ilaksanakanoleh penyedia jasa usaha orang perseorangandan/atau bada usaha kecil termasuk koperasi kecil.

• Yang dimaksud dengan keadaan khusus :

Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau

Pekerjaan barang/spesifik yang hanya dapat dilakukanoleh satu penyedia barang/jasa,pabrikan, pemegang hakpaten ;atau

Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau

Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya

PELELANGAN UMUMDENGAN PASCAKUALIFIKASI

PELELANGAN UMUM

Dalam pemilihan Penyedia Barang/jasapemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui Pelelangan Umum

Pelelangan Umum adalah metoda pemilihanpenyedia Barang/jasa yang dilakukan secaraterbuka dengan pengumuman secara luassekurang-kurangannya di satu SK nasionaldan/atau satu SK Provinsi

PELELANGAN UMUM DENGAN PASCA KUALIFIKASI

Pelelangan umum dengan pascakualifikasi, apabila penyediaan barang/jasa yang memasukan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga) maka dilakukanpengumuman ulang

PENGUMUMAN PENGADAANBARANG/JASA DENGAN PASCAKUALIFIKASI

PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN

RAPAT PENJELASAN(AANWIZIIJNG

EVALUASI KUALIFIKASI BAGI CALON PEMENANG

PENGUMUMAN HASIL EVALUASI

KONTRAK

EVALUASI PENAWARAN

MASA SANGGAH

PEMASUKAN PENAWARAN DAN DOKUMEN KUALIFIKASI

USULAN CALON PEMENANG

Max 14 hariPENETAPAN PEMENANG

Min 4 hari

Min 1/3/15 Hari

Min 7 Hari

Min 5 Hari

PELELANGAN UMUM DENGAN KUALIFIKASI

PELELANGAN UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI

Apabila penyedia barang/jasa yang luas prakualifikasi kurang dari3(tiga), maka dilakukanpengumuman prakualifikasiulang

Penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi tidak perlu diprakualifikasi ulang

PENGUMUMAN PENGADAANBARANG/JASA DENGAN PRAKUALIFIKASI

PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN

PEMSAUKAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI

MASA SANGGAH PRAKUALIFIKASI

USULAN PENETAPAN HASIL PRAKUALIFIKASI

PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI

PENETAPAN HASIL PRAKUALIFIKASI

EVALUASI DOKUMEN PRAKUALIFIKASI

3 hari7 hari

5 hari

UNDANGAN KPD PENYEDIA B/J YANG LULUS PRAKUALIFIKASI

PENGAMBILAN DOKUMEN PENGADAAN

RAPAT PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIZIIJNG

PENGUMUMAN HASIL EVALUASI

MASA SANGGAH

KONTRAK

EVALUASI PENAWARAN

USULAN PEMENANG

PEMASUKAN PENAWARAN

USULAN CALON PEMENANG

Max 14 hari

Min 4 hari

Min 7 Hari

Min 1/3/15 Hari

Min 7 Hari

Min 5 Hari

PELELANGAN TERBATAS

PELELANGAN TERBATAS

Dalam hal jumlah penyedia B/J yang mampumelaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang komplek, maka PBJ dapat dilakukan denganmetode pelelangan terbatas.

Diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satuSK nasional dan/atau satu SK Provinsi denganmencantumkan penyedia yang diyakini mampu gunamemberikan kesempatan kepada penyedia B/Jlainnya yang memenuhi kualifikasi (diluar yangnamanya tercantum dalam pengumuman)

Pengumuman PBJ dengan pelelangan terbatas dan mencantumkan penyedia B/J yang mampu

Pendaftaran dan pengambilan dokumen

Pemasukan dokumen Pra kualifikasi

Pengumuman Hasil Prakualifikasi

Evaluasi DokumenPrakualifikasi

Masa Sanggah Prakualifikasi

Penetapan Hasil Prakualifikasi Usulan Penetapan Hasil

Prakualifikasi

Undangan KPD Penyedia B/J Yang Lulus Prakulaifikasi

Pengambilan Dokumen Pengadaan Rapat Penjelasan

Pekerjaan

Evaluasi Penawaran Pemasukan Penawaran

Pengumuman Hasil Evaluasi

Usulan PemenangMasa Sanggah Penetapan Pemenang

Kontrak

PEMILIHAN LANGSUNG

Pemilihan Penyedia B/J yang dilakukan denganmembandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga)penawaran yang telah lulus prakualifikasi sertadilakukan negosiasi teknis maupun biaya sertaharus diumumkan minimal melalui papanpengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet

Pengumuman PBJ Dengan Pemilihan Langsung

Pendaftaran dan pengambilan dokumen

Pemasukan Dokumen Pra Kualifikasi

Pengumuman Hasil Prakualifikasi

Evaluasi DokumenPrakualifikasi

Masa Sanggah Prakualifikasi

Penetapan Hasil Prakualifikasi Usulan Penetapan Hasil

Prakualifikasi

3 hari

Undangan KPD Penyedia B/J Yang Lulus Prakulaifikasi

Pengambilan Dokumen Pengadaan

Rapat Penjelasan Pekerjaan

Evaluasi Penawaran Pemasukan PenawaranNegosiasi Teknis Dan Harga

Masa SanggahPengumuman Hasil Evaluasi

Usulan Pemenang

Penetapan pemenangKontrak SPK

PENUNJUKANLANGSUNG

EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI

PENETAPAN HASIL JUKLAK

NEGOSIASITEKNISDAN HARGA

SPK/KONTRAK

PENGAMBILAN DOKUMEN PENUNJUKAN LANGSUNG

UNDANGANKEPADAPESERTATERPILUH

Untuk PBJ dengan metoda PelelanganUmum yang bernilai s/d Rp.1 milyar diumumkan sekurang-kurangnya di :

SK Provinsi dialokasi kegiatan Ybs

SK Nasional, dalam hal jumlah Penyedia B/J yang mampu melaksanakan kegiatan tsb yang berdomisili di Provinsi setempat kurang dari 3 (tiga) penyedia B/J

Untuk PBJ dengan metoda PelelanganUmum/terbatas yang bernilai di atas Rp. 1Milyar, diumumkan sekurang-kurangnya disatu SK nasional dan satu SK provinsidialokasi dengan ybs

Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya :

1. Nama & alamat PPK yang akan mengadakan pelelangan

2. Uraian singkat mengenai pekerjaan

3. Perkiraan nilai pekerjaan

4. syarat-syarat peserta lelang

5 . Tempat, tinggal, hari dan waktu pengambilan dokumen pengadaan

6. Untuk lelang terbatas di cantumkan kriteria peserta dan nama peserta yang akan diundang.