prinsip dasar pengadaan barang-jasa

8/13/2019 Prinsip Dasar Pengadaan Barang-Jasa

1/26

Oleh : Karmilasari

PRINSIP-PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN UMUM, ETIKA,

TATA CARA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

SERTA ASPEK HUKUM DALAM

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH


2/26

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Memperoleh barang atau jasa denganhargayangdapat dipertanggungjawabkan, denganjumlahdanmutuyang sesuai, serta selesai tepatwaktu.

2


3/26

Prinsip Dasar Pengadaan Barang/JasaPemerintah

1. Efisien

2. Efektif

3. Terbuka danBersaing

4. Transparan

5. Adil/ tidakdiskriminatif

6. Akuntabel

3


4/26

Prinsip Dasar Pengadaan Barang/JasaPemerintah1. Efisien: berarti pengadaan barang/ jasa harus diusahakan

dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untukmencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnyadandapatdipertanggungjawabkan;

2. Efektif: berarti pengadaan barang/ jasa harus sesuai dengankebutuhanyangtelahditetapkandandapatmemberikanmanfaatyangsebesar-besarnyasesuai dengansasaranyangditetapkan;

3. Terbuka dan bersaing: berarti pengadaan barang/ jasaharus terbuka bagi penyedia barang/ jasa yang memenuhipersyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhisyarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan proseduryangjelasdantransparan;

4


5/26

Prinsip Dasar Pengadaan Barang/JasaPemerintah

4. Transparan:semuaketentuandaninformasi mengenaipengadaanbarang/ jasa, termasuksyaratteknisadministrasipengadaan, tatacaraevaluasi, hasil evaluasi, penetapancalonpenyediabarang/ jasa, sifatnyaterbukabagi pesertapenyediabarang/ jasayang berminatsertabagi masyarakatluaspadaumumnya;

5. Adil/ tidakdiskriminatif:memberikanperlakuanyangsamabagi semuacalonpenyediabarang/ jasadantidakmengarahuntukmemberi keuntungankepadapihaktertentu, dengancaradanataualasanapapun;

6. Akuntabel:harusmencapai sasaranbaikfisik, keuanganmaupunmanfaatbagikelancaranpelaksanaantugasumumPemerintahandanpelayananmasyarakatsesuai denganprinsip-prinsipsertaketentuanyang berlakudalampengadaanbarang/ jasa.

5


6/26

Latar Belakang KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah

6

Belanja melaluipengadaan barang/ jasa

Untuk menyediakanbarang/ jasa publik

Kinerja :-Efisiensi

- Efektivitas

Dalam rangkakebijakan fiskal untuk

menggerakan

perekonomian nasional

Kinerja :Pertumbuhan ekonomi,daya saing, lapangan kerja


7/26

Tujuan KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah

7

Besarnya volume belanjamelalui pengadaan

barang/ jasa

Pendekatan dan pengaturanlingkungan usaha pengadaan

LebihEfisien

Pendekatan danpengaturan proses

Instrumen bagi pengembangangood governance(Public dan Corporate)

Peran belanja bagiperekonomian

lebih besar


8/26

Faktor yang mendukung KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah

8

Legal framework

Adanya peraturan perundangan dan sistem pengadaan yang lebihmemadai

Human resources

Adanya SDM yang mencukupi dalam kapasitas dan profesionalitas

Institutional

Adanya setting kelembagaan dalam rangka monitoring, pengembangankebijakan, dan enforcement


9/26

Lingkungan Strategis KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah

9

Demokratisasi

Otonomi Daerah

Liberalisasi Perdagangan


10/26

Permasalahan

10

Inefisiensi

Lemahnya daya saing nasional

Governance.


11/26

Permasalahan

11

Inefisiensi:

Proses dan tatacara yang tidak sederhana

Persaingan tidak sempurna dalam suatu lingkungan usaha

Rendahnya daya saing barang/ jasa domestik

Bagaimana belanja menjadi lebih efisien?


12/26

Permasalahan

12

Kurangmaksimalnyaperanbelanja: Belanjayang inefisiendaninefektif

Kurangtermanfaatkannyabelanjasebagai pasar bagi usahadomestikpadabidang usahayang efekpenggandanyabesar

Kurangmendorongkeinginanpeningkatan kemampuanusaha

Pasar yang pasti untuktumbuhnyaindustri danusahajasabaru

Bagaimanamemaksimalkanperanbelanjapemerintahbagi pertumbuhanperekonomian, khususnyamendorongpeningkatandayasaing?


13/26

Permasalahan

13

Governance:

Kurangnya transparansi bagi semua stakeholder

Kurangnya partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam

rangka checks and balances Kurangnya akuntabilitas

Bagaimana meningkatkan governance menjadi

lebih baik ?


14/26

Peraturan yang Mendasari PelaksanaanPengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Jasa KonstruksiUU no.18 tahun 1999 (tentang Jasa Konstruksi) dan Peraturan

Pemerintah no.29 tahun 2000 (tentang Penyelenggaraan JasaKonstruksi), merupakan peraturan jasa konstruksi yangmendasari proses pengadaan barang dan jasa. Sebagian besaranggaran pemerintah terserap oleh pembangunan infrastruktur(jalan, jembatan, gedung layanan umum, bendungan). Jasakonstruksi terdiri dari : jasa konsultansi, jasa manajemen proyekdan jasa pelaksanaan pembangunan.

14


15/26


Peraturan Perbendaharaan NegaraUU no.1 tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara

menjelaskanbahwapenyelenggaraankeuangannegaradilakukansecara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnyakemakmuran rakyat. Pengadaan barang dan jasa yangmenggunakan anggaran negara harus dapatdipertanggungjawabkan baik secara administrasi danmemberikankontribusi dalammemakmurkanrakyat.

15


16/26


Peraturan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah DaerahPeraturan Pemerintah no.6 tahun 2006 mengenai Pengelolaan

Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan barangmilik daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara :Perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,pemeliharaan, penilaian, pengapusan, pemindahtanganan,penatausahaan dan pembinaan. Seperti sudah dijelaskansebelumnya, proses pengadaan merupakan salah satu bagian daripengelolaan yang diatur oleh pemerintah dan penanganganpengadaan barang dan jasa harus transparan, efektif, efisien,

akuntabel dan tidak diskriminatif.

16


17/26


Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010Perpres no. 54 tahun 2010 merupakan penyempurnaan dari Kepres no. 80

tahun 2003. Menurut Perpres no.54 tahun 2010, pengadaan barang dan jasapemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa olehKementerian/Lembaga/ Satuan Keraja Prangkat Daerah/ Institusi lainnya,

yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannyaseluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa.

Baik dalam Kepres no. 80 tahun 2003 maupun Perpres no. 54 tahun 2010,tujuan diberlakukan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa agarpelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayaiAPBN/ APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing,

transparan, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel. Juka tujuan tercapai,maka Pemerintah akan diuntungkan dari sisi pengguna anggaran.

17


18/26

Kebijakan UmumPengadaan Barang/Jasa Pemerintah(berdasarkan Perpres no.54 tahun 2010)

18

a. peningkatan penggunaan produksi Barang/ Jasa dalam negeri yang sasarannyauntuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri dalamrangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing nasional;

b. kemandirian industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata (Alutsista)dan industri alat material khusus (Almatsus) dalam negeri;

c. peningkatan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, koperasi kecil dankelompokmasyarakat dalam Pengadaan Barang/ Jasa;

d. Perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsilingkungan hidup secara arif untuk menjamin terlaksananya pembangunanberkelanjutan;

e. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik;f. Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan

keputusan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;


19/26

Kebijakan UmumPengadaan Barang/Jasa Pemerintah(berdasarkan Perpres no.54 tahun 2010)

19

g. Peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak yangterlibat dalam perencanaan dan proses Pengadaan Barang/ Jasa;

h. Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;

i. Penumbuhkembangan peran usaha nasional;

j. Penumbuhkembangan industri kreatif inovatif, budaya dan hasil penelitianlaboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri;

k. Memanfaatkan sarana/ prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri;

l. Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia, termasuk di Kantor Perwakilan Republik Indonesia; dan

m. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dimasing-masing Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja PemerintahDaerah/ Institusilainnya kepada masyarakat luas.


20/26

Etika DalamPengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawabuntuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainyatujuan pengadaan barang/ jasa;

bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, sertamenjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yangseharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan

dalam pengadaan barang/ jasa; tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung

untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidaksehat;

menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yangditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;

20


21/26

Etika DalamPengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentinganpara pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalamproses pengadaan barang/ jasa (conflict of interest);

menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocorankeuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa;

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ ataukolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan ataupihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikannegara;

tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untukmemberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepadasiapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan

pengadaan barang/ jasa.

21


22/26

Tata Cara KepemerintahanYang BaikTata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, danefektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakatmadani.

Tata kepemerintahan yang baik terkait erat dengan kontribusi,pemberdayaan, dan keseimbangan peran antara tiga pilarnya

(pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat).Tata kepemerintahan yang baik juga mensyaratkan adanya

kompetensi birokrasi sebagai pelaksana kebijakan politik/ publikatau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran negara dalammenjalankan amanat yang diembannya.

Walaupun demikian, penerapan prinsip-prinsip tata

kepemerintahan yang baik pada kenyataannya sering mengalamikendala yang pada umumnya disebabkan kurangnya pemahaman,kesadaran, dan kapasitas ketiga pilar tersebut.

22


23/26

Tata Cara KepemerintahanYang Baik

Apabila ketiga pilar menerapkan prinsip-prinsip tatakepemerintahan yang baik, maka akan terjadi proses yang sinergisdan konstruktif antar ketiganya sehingga secara umum sumberdaya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk dapatmencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan.

Dengan demikian, sesungguhnya penerapan prinsip-prinsip tatakepemerintahan yang baik untuk sektor publik harus melibatkanketiga pilar tersebut. Namun demikian, penggerak utamaseharusnya dimulai dari lingkungan pemerintahan (legislatif,eksekutif, dan yudikatif).

23


24/26

Tata Cara KepemerintahanYang Baik

Beberapa gambaran situasi dan kondisi yang terjadi bilamana tatakepemerintahan yang baik diterapkan antara lain sebagai berikut:1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi yang antara

lain ditunjukkan adanya beberapa hal berikut: (i) Tidak adanyamanipulasi pajak; (ii) Tidak adanya pungutan liar; (iii) Tidakadanya manipulasi tanah; (iv) Tidak adanya manipulasi kredit; (v)

Tidak adanya penggelapan uang negara; (vi) Tidak adanyapemalsuan dokumen; (vii) Tidak adanya pembayaran fiktif; (viii)Berjalannya proses pelelangan (tender) dengan fair; (ix) Tidakadanya penggelembungan nilai kontrak (mark-up); (x) Tidakadanya uang komisi; (xi) Tidak adanya penundaan pembayarankepada rekanan; (xii) Tidak adanya kelebihan pembayaran; (xiii)Tidak adanya defisit biaya; (xiv) Adanya kepastian hukum.

2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaanpemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesionaldan akuntabel.

24


25/26

Tata Cara KepemerintahanYang Baik3. Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang

bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, ataugolongan masyarakat.

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilankebijakan publik yang ditunjukkan dengan berjalannya

mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan masyarakatdalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (sepertiforum konsultasi publik).

5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturanperundangundangan,baik di tingkat pusat maupun daerah.Dengan demikian, hukum menjadi landasan bertindak bagi

aparatur pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkanpelayanan publik prima.

25


26/26

LANJUTKAN

KE MATERI BERIKUTNYA...............

26

prinsip dasar pengadaan barang-jasa

Documents