WANPRESTASI DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG PEMERINTAH

ARNI WINARSIHFakultasHukum,UniversitasNarotamaSurabaya

Pembimbing : SOEMALI, S.H., M.Hum.e-mail : Arniwin89@gmail.com

AbstrakPrinsip-prinsip kontrak secara universal yang dalam KUH Perdata tetap berlaku dalam

pelaksanaan kontrak pengadaan barang pemerintah, seperti prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensualisme, prinsip kekuatan mengikat, dan prinsip keseimbansagan. Prinsip transparansi dalam kontrak pengadaan barang pemerintah merupakan prinsip dasar yang digunakan dalam rangka pelaksanaan penawaran dan penerimaan (akseptasi) yang dilakukan melalui pelelangan secara terbuka. Prinsip transparansi bukan merupakan salah salah prinsip yang digunakan dalam kontrak pengadaan barang pemerintah, karena dalam pengadaan barang pemerintah masih terdapat prinsip-prinsip: efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel Dalam kontrak pengadaan barang pemerintah terdapat ketentuan atau norma yang mengatur tentang wanprestasi bagi penyedia barang pemerintah maupun pejabat pembuat komitmen (PPK). Wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang pemerintah terjadi karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan dank arena cacat mutu. Penyedia barang pemerintah dikatakan wanprestasi atau cidera janji dalam menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang ditentukan atau gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya serta ditemukan dan diberitahukan cacat mutu kepada penyedia barang pemerintah, tetapi tidak memperbaiki dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan. Jika penyedia barang pemerintah tidak melaksanakan prestasi setelah diberi tambahan waktu menyelesaikan ternyata tidak dilaksanakan, dan jika penyedia barang pemerintah tidak memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka PPK dapat memutus kontrak secara sepihak dan penyedia barang pemerintah dinenakan sanksi atau PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk melakukan perbaikan tersebut. Serta PPK dapat mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan cacat mutu. Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia barang pemerintah atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila pekerjaan yang sudah selesai dapat berfungsi secara mandiri/tidak dipengaruhi bagian yang belum selesai atau 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi, dan pilihan denda ditetapkan dalam SSKK ( syarat-syarat khusus kontrak).

Kata kunci : Wanprestasi, Pengadaan Barang, Pemerintah

Latar Belakang dan Rumusan masalah

Perubahan merupakan tumpuan setiap manusia bahkan setiap negara guna meningkatkan kesejahteraan. Tanpa perubahan kesejahteraan tidak mungkin akan terwujud. Perubahan dapat dilakukan dengan cara melaksanakan pembangunan. Pembangunan digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan dapat diwujudkan dengan terlaksananya pembangunan yang menghendaki pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change). Dalam arti bahwa pembangunan dilaksanakan bertujuan untuk merubah kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, pembangunan merupakan sarana perubahan untuk menuju kehidupan yang lebih baik setiap manusia dan negara yang ada di dunia ini.

Pembangunan negara dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dibiayai oleh anggaran belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan dengan undang-undang. Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya bahwa rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantara Dewan Perwakilan Rakyat. Kebijakan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam pelaksanaan pembangunan salah satunya diperlukan pengadaan barang/ jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaiongan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Prinsip-prinsip tersebut harus dilaksanakan dalam pengadaan barang/jasa, sehingga hasilnya dapat dipertanggung

jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya.

Pengadaan barang/jasa instansi pemerintah dilakukan dengan cara pelelangan dan penunjukkan. Pelelangan tersebut dilakukan dengan cara menyeleksi secara umum, secara terbatas, seleksi langsung dan penunjukkan langsung. Penetapan pemenang dilakukan dengan cara klarifikasi dan negosiasi. Bagi pihak yang menang dalam pelelangan atau penunjukkan akan dibuat dokumen kontrak. Dokumen kontrak telah disiapkan oleh pemerintah atau oleh panitia/ pejabat pengadaan barang/jasa. Kontrak tersebut merupakan perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa. Kontrak merupakan bagian dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang memuat ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik yang sifatnya mengikat bagi para pihak.

Kontrak pengadaan barang/jasa instansi pemerintah merupakan perikatan. Dalam ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) dinyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.1 Perikatan merupakan “hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, di mana di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban”.2 Perikatan tersebut sebagaimana dalam Pasal 1233 KUH Perdata dikatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.3Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa perikatan bersumber pada persetujuan atau perjanjian dan bersumber pada undang-undang.

Perjanjian merupakan hubungan hukum para pihak yang bersifat obligatoir. Artinya bahwa “dengan ditutupnya perjanjian itu pada asanya hanya melahirkan perikatan-perikatan saja, dalam arti bahwa hak atas objek perjanjian belum beralih, untuk peralihan tersebut masih diperlukan adanya levering/penyerahan”.4

Hubungan hukum (rechtsbetrekking) yang “menyangkut hukum harta kekayaan antara dua

1R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BurgerlijkWetboek), Balai Pustaka, Jakarta, 2012, h. 323.

2J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 12

3R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op, Cit., h. 323.

4J, Satrio, Op. Cit. ,h.38.

orang (persoon) atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.5 Jadi, dalam hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban, satu pihak memperoleh hak dan pihak lain memikul kewajiban menyerahkan atau menunaikan prestasi.

Prestasi adalah objek dari perjanjian.Tanpa prestasi, maka hubungan hukum yang dilakukan tidak mempunyai arti apa-apa. Prestasi dalam pengadaan barang adalah barang, yaitu benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang. Pengguna barang adalah kepaka kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.

Pelaksanaan kontrak pengadaan barang instansi pemerintah setelah penandatangan kontrak. Para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai yang diatur dalam kontrak pengadaan barang. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan, termasuk barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan termasuk pembayaran prestasi pekerjaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak.

Dalam praktek pelaksanaan kontrak pengadaan barang terdapat pemutusan atau penghentian kontrak, Penghentian kontrak tersebut dapat dilakukan bilamana terjadi hal- hal di luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak karena keadaan kahar (suatu keadaan yang memaksa/force mayor). Pemutusan kontrak dapat juga dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai yang ditentukan dalam kontrak. Penghentian dan/atau pemutusan kontrak tersebutakan menimbulkan akibat hukum para pihak, karena terdapat salah satu pihak terdapat yang dirugikan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang diuraikan tersebut di atas,

5 M. YahyaHarahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, h. 6.

maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang instansi pemerintah ?

2. Apa akibat hukum bagi para pihak yang wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang instansi pemerintah ?

TIPE PENELITIAN

Tipologi penelitian hukum berupa skripsi ini adalah yuridis normatif atau pene-litian hukum normatif, karena “penelitian ini berkaitan dengan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum yang berasal dari hukum positip”.6Berhubung penelitian ini meru- kan penelitian yang berasal dari hukum positip, maka pendekatan yang digunakan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan (statute approach). Guna mendukung penelitian ini, maka juga digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang beruapa pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan dari para ahli hukum dan seterusnya.

PEMBAHASAN

PRINSIP-PRINSIP DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG PEMERINTAH

Prinsip-prinsip KontrakSecara harfiah kata prinsip adalah “asas

(kebenaran yang menjadi pokok dasar pikiran bertindak dan sebagainya), dasar”.7Asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi); dan hukum dasar”.8

6SorjonoSoekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, 1984, h. 50-51.

7Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit., h. 788.

8Ibid., h. 60.

Prinsip atau asas dalam istilah asingnya adalah “beginsel”, berasal dari kata “begin” yang artinya “permulaan atau awal atau pula dasar. Jadi, asas itu mengawali atau menjadi permulaan atau menjadi dasar sesuatu dan yang dimaksud dengan sesuatu di sini adalah kaidah atau norma atau pula peraturan”.9

The Liang Gie menyatakan bahwa “asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan”.10Dengan demikian, jelas bahwa asas merupakan pedoman atau petunjuk yang digunakan dalam melakukan perbuatan.

Asas merupakan dasar dan sarana pertimbangan dalam hidup, karena adanya suatu tuntutan etis bagi pembentukan suatu hidup bersama. Berhubung di mana ada masyarakat di situ ada hukum, maka perlu dicari pedoman dalam memikirkan hukum dan membentuk hukum supaya dengan cita-cita hidup dan kebutuhan hidup. Dalam benak kita bilamana berbicara tentang hukum, yang pertama-tama terpikirkan adalah ketentuan perundang-undangan, aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang. Artinya bahwa dalam membicarakan hukum di sini hanya dibatasi pada hukum positif, hukum yang berlaku pada dan tempat tertentu, artinya hanya berbicara mengenai aturan. Aturan sebagai pedoman bagi sikap tindak manusia dan sarana menilai perbuatan manusia.

Nieuwennhuis, mengatakan bahwa pengertian asas-prinsip (beginsel) dapat didekati dengan dua cara, yaitu, “pertama, adalah dalam makna global (globalebetekenis), yakni, asas dimengerti sebagai sifat yang penting (belangrijkeeigenschap). Kedua, asas juga dapat dimengerti dalam konteks yang sangat khusus, yakni, sebagai dasar pembenaran (terrechvaardiging) dari aturan-aturan maupun putusan-putusan”.11

Asas-asas atau prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan kontrak. Dalam bahasa Belanda, adalah “contract”, atau “verbintenis”

9Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 47.

10 The Liang Gie, Teori-teori Keadilan, Super, Jakarta, 1977, h. 9.

11 J.H. Nieuwieenhuis, DrieBeginselen van Contractenrecht, diss, RUL, 1979, Deventer, 1979, h. 5.

yang berarti perjanjian. Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Perjanjian adalah “suatu tindakan hukum dua pihak, jika norma sekunder yang mewajibkan dan memberi wewenang kepada para pihak yang melakukan perjanjian dilahirkan oleh kerja sama (kolaborasi) dan sekurang-kurangnya dua orang individu”.12Perjanjian merupakan “transaksi hukum yang khas dari hukum perdata, yang berlaku prinsip otonomi, yakni, prinsip di mana tidak seorang pun dapat diwajibkan terhadap, atau bahkan tanpa, persetujuannya sendiri”.13

M. Yahya Harahap memberi pengertian perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara lain hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu dan pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.14Dari pengertian perjanjian tersebut, di dalamnya terdapat unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian antara lain : “hubungan hukum (rechtsbetrekking) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (persoon) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.15

Wirjono Prodjodikoro memberi pengertian perjanjian sebagai “suatu hubungan hukum mengenai harta kekayan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.16Perjanjian merupakan hubungan hukum mengenai harta kekayaan, dan sebagian besar dari perjanjian ini bersumber pada kata sepakat atau persetujuan antara kedua belah pihak.

R. Subekti memberikan pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di

12 Hans Kelsen, Teori Hukum tentang Hukum dan Negara, terjemahan RaisulMuttaqin, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, h. 204.

13Ibid., h. 204.14 M. YahyaHarahap, Op. Cit., h. 6.15Ibid., 16WirjonoProdjodikoro, Hukum Perdata

tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1991, h. 1.

mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.17Dari peristiwa ini, menurut R. Subekti, “timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan”.18 Suatu perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu hendak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.19

Pengertian perjanjian secara yuridis terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Mariam Darus Badrul zaman mengatakan bahwa “ para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas”.20Alasan tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu, perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri, sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya.

Menurut Purwahid Patrik, rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalui luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut dapat diperinci “ 1) hanya menyangkut perjanjian sepihak saja; 2) kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus/kesepakatan. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata terdapat rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata mengikatkan merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya di mana

17 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2001, h. 1.

18Ibid.,19Ibid.,20 Mariam DarusBadrulzaman, K.U.H.

Perdata, Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1996, h. 89.

setidak-tidaknya Perlu adanya rumusan saling mengikatkan diri. Demikian juga, dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan meliputi mengurus kepentingan orang lain, dan perbuatan melawan hukum. Dari kedua hal tersebut, merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan perbuatan hukum”.21

Berdasarkan pengertian perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata, ternyata masih terdapat kelemahannya, maka kemudian Rutten merumuskan perjanjian adalah “perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalita dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik”.22J. Van Dune memberikan definisi perjanjian sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain”.23

Hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Adapun yang dimaksud perikatan menurut R. Subekti adalah “suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta beda) antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu di yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.24 Perjanjian menimbulkan perikatan secara jelas terdapat dalam perumusan Pasal 1313 KUH Perdata bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian obligatoir. Kesimpulan tersebut didasarkan bahwa pasal tersebut ditaruh pada awal titel kedua Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan yang lahir dari perjanjian dan perumusan tersebut dimaksudkan sebagai perumusan tentang perjanjian sebagai yang dimaksud dalam pasal-pasal selanjutnya, sehingga dengan demikian ketentuan dalam titel

21PurwahidPatrik, Dasar-dasar Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 46.

22Ibid., h. 46.23Ibid., 24R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata,

Intermasa, Bandung, 1984, h. 122.

kedua hanyalah berlaku untuk perjanjian obligatoir saja.

Perjanjian menerbitkan suatu perikatan bagi orang membuatnya. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa “antara perjanjian dengan persetujuan itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis”,25 dan sekarang mengalami perkembangan dengan menggunakan media elektronika.

Perjanjian merupakan sumber perikatan yang terpenting, di samping undang-undang. Dalam Pasal 1233 KUH Perdata dinyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau lebih pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perjanjian yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan (ikatan) hukum. Perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa, sedang perikatan adalah suatu pengertian abstrak.

Perjanjian sumber perikatan, pengaturannya dalam Buku III KUH Perdata, yang menganut sistem terbuka. Dalam aturan perjanjian, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sesuai yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Sistem terbuka yang terdapat dalam perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, termasuk juga kontrak, mengandung suatu prinsip kebebasan, sebagaimana disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan “semua

25 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Bandung, 2004, h. 1.

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Prinsip atau alasan kebebasan berkontrak, terletak pada kata “semua”. Menurut R. Subekti, menyatakan bahwa “pasal tersebut “seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang”.26 Dalam perkataan lain, dalam perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, maka jelas bahwa prinsip yang terdapat dalam kontrak adalah prinsip kebebasan, artinya para pihak bebas membuat kontrak yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja, dan kontrak tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Prinsip lain dalam kontrak sebagaimana dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) adanya prinsip kekuatan mengikat atau prinsip kepastian hukum, yang dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa setiap kontrak yang dibuat adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Syarat secara sah tersebut menentukan bagaimana perjanjian itu lahir, atau kontrak itu lahir. Untuk mengetahui hal tersebut, Pasal 1320 KUH Perdata memberikan patokan umum tantang bagaimana kontrak atau perjanjian itu lahir. Pasal tersebut memberikan patokan atau menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan agar kontrak yang dibuat itu sah. Dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. suatu hal tertentu dan 4. suatu sebab yang halal”.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak disebutkan suatu formalitas untuk sahnya perjanjian. Namun, hanya kesepakatan apabila telah tercapai, maka perjanjian atau kontrak itu

26 Ibid., h. 4.

sah, dan mengikat bagi para pihak. Artinya bahwa apabila para pihak sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian atau kontrak, maka perjanjian atau kontrak tersebut sudahlah sah. Kesepakatan tersebut merupakan prinsip yang terdapat dalam perjanjian atau kontrak, yang dinamakan prinsip atau asas konsensualisme. Arti prinsip konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian atau kontrak yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Perjanjian atau kontrak sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.

Prinsip-prinsip dasar yang melandasi perjanjian atau kontrak menurut Herlien Boediono ialah “asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat perjanjian (verbin dendekrachtdetovereenkomst) dan asas kebebasan berkontrak (contractsvrijheid)”.27Prinsip konsensualisme berkaitan dengan terbentuknya suatu perjanjian. Prinsip kekuatan mengikat merujuk pada akibat dari perjanjian. Prinsip kebebasan berkontrak terutama menyangkut isi atau cakupan dari perjanjian.

Mariam Darus Badrul zaman, menyebutkan prinsip atau asas hukum kontrak meliputi “asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hak, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas kepastian hukum”.28Prinsip konsensualisme, prinsip kepercayaan, prinsip persamaan hak, prinsip keseimbangan, terletak pada syarat sahnya kontrak adalah kesepakatan atau sepakat mereka yang mengikatkan dirinya sebagaimana dalam Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata. Di dalam suatu kontrak, para pihak mengungkapkan kehendak mereka dalam bentuk janji. Kenyataan bahwa orang menutup kontrak karena dilandasi suatu tujuan atau maksud tertentu. Keterjalinan dan kepercayaan para pihak dibentuk oleh para pihak. Keterikatan dan kekuatan mengikat setelah disepakati kontrak yang bersangkutan. Melalui suatu kontrak, maksud dan tujuan para pihak dapat tercapai.

27Herline Boediono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 95.

28Mariam Darusbadrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, h. 42-44.

Prinsip kepastian hukum bahwa kontrak mengikat bagi para pihak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mengikat para pihak, yang mencerminkan prinsip kekuatan mengikat. Oleh karena itu, sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (2) bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Kontrak yang dibuat secara sah, mengandung prinsip moral, karena harus dengan itikat baik sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu, kontrak mengandung prinsip kepatutan, prinsip kebiasaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1339 juncto Pasal 1347 KUH Perdata. Dalam Pasal 1339 KUH Perdata dinyatakan “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Sedangkan Pasal 1347 KUH Perdata menyatakan “hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”. Di samping itu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Artinya bahwa kontrak yang dibuat tidak boleh melanggar undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan serta kebiasaan.

Dalam perkembangan sekarang kontrak atau perjanjian dapat dilaksanakan dengan menggunakan media elektronika. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika dalam Pasal 1 angka 17 berbunyi : “kontrak elektronika adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronika”. Angka 2 memberikan pengertian “transaksi elektronika adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya”. Informasi elektronika dan/atau dokumen elektronika dan/atau hasil cetaknya menurut Pasal 5 ayat (1) merupakan alat bukti yang sah.

Prinsip-prinsip Kontrak Pengadaan Barang Pemerintah

Pemerintah merupakan salah satu unsur adanya suatu negara, termasuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut M. Nasroen, negara itu mempunyai 3 (tiga) buah syarat, yaitu, rakyat tertentu, daerah tertentu, dan pemerintah tertentu”.29 Negara itu adalah alat dari sekumpulan manusia, yang merupakan rakyat negara itu untuk mencapai tujuan, yaitu, yang disebut tujuan negara. Tujuan negara merupakan tujuan rakyat bernegara, sebab negara itu sebagai negara tidak mungkin mempunyai tujuan, sebab negara itu sebagai negara tidak mempunyai kemauan. Oleh karena itu, usaha untuk mencapai tujuan bernegara itu diserahkan kepada pemerintah negara itu, berdasarkan kemauan bersama rakyat negara itu. Kemauan bersama rakyat sesuatu negara yang menghidupkan dan yang menjalankan negara itu seterusnya.

Bentuk negara Indonesia adalah republik, sebagaimana ditegaskan dalam Alinea Ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “… maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia …”. Di sisi lain, dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Menurut Jellinek, apabila “kehendak negara itu ditentukan oleh orang banyak yang merupakan suatu majelis, maka bentuk negaranya adalah republik”,30 Artinya bahwa negara republik, kepala negaranya dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan yang ditentukan dan kepala negaranya adalah seorang presiden.

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, dan dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden sesuai yang ditentukan Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memegang jabatan selama lima

29 M. Nasroen, Ilmu Perbandingan Pemerintahan, Aksara Baru, Jakarta, 1986, h. 33.

30Moch.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, h. 167.

tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan Ini merupakan model negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6A dan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam melaksanakan pembangunan yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya di bidang pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pasal 1 angka 1 peraturan ini dinyatakan bahwa :

“pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa”.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4. Sedangkan jasa berkaitan dengan jasa konsultasi dan jasa lainnya. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 16 dan angka 17.Pengguna barang/jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik negara/daerah di masing-masing K/L/D/I. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/jasa lainnya. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pejabat

pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. penyedia barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/jasa lainnya.

Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/Jasa atau pelaksana swakelola. Kontrak ini terejadi karena adanya penawaran yang dilakukan pengguna barang. Penawaran pengadaan barang dilakukan secara terbuka dan transparan dengan menggunakan cara pelelangan secara terbuka. Prinsip-Prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien, b. efektif, c. transparan dan d. terbuka.

Dalam pengadaan barang pemerintah dilakukan sesuai dengan tahapan, seperti tahap persiapan dalam pengadaan dengan melakukan perencanaan pengadaan, pembentukan penitia pengadaan, penetapan sistem pengadaan, penyusunan jadwal pelaksanaan, penyusunan harga perhitungan sendiri (HPS) dan penyusunan dokumen pengadaan. Penetapan sistem pengadaan barang dilakukan atau dilaksanakan dengan mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai barang serta kondisi lokasi, kepentingan, dan jumlah penyedia barang yang ada. Dalam menetapkan sistem pengadaan barang, pengguna barang bersama dengan panitia/pejabat pengadaan terlebih dahulu menetapkan metode pemilihan penyedia barang, metode penyampaian dokumen penawaran, metode evaluasi penawaran dan jenis kontrak yang dipergunakan dalam pengadaan barang yang bersangkutan.

Penawaran pada prinsipnya merupakan pernyataan kehendak, dan karenanya harus dinyatakan/diutarakan, dapat dilakukan secara lisan, tulis dan melalui media elektronika. Penawaran merupakan suatu usul yang ditujukan kepada pihak lain untuk menutup perjanjian, di mana usul tersebut telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga penerimaan pihak lain segera akan melahirkan perjanjian. Penawaran merupakan pernyataan kehendak yang mengandung maksud untuk mendapatkan penerimaan. Pernyataan kehendak yang dibuat oleh kedua belah pihak bisa

melahirkan perjanjian. Oleh sebab itu,suatu perjanjian dikatakan lahir karena tawaran dan permintaan.31Pertemuan kehendak karena penawaran dan permintaan tersebut merupakan kesepakatan yang melahirkan adanya perjanjian.Artinya apabila penawaran dan penerimaan terjadi kehendak adanya kesepakatan, maka perjanjian itu lahir. Prinsip konsensualisme lahir dalam kontrak pengadaan barang pemerintah, di samping prinsip transparansi dan kepercayaan yang terdapat dalam proses penawaran dan penerimaan dalam pengadaan barang pemerintah.

Kontrak merupakan hasil dari penawaran dan penerimaan, yang dilakukan dengan kehendak bebas yang mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak. Dengan menerima tawaran, sebuah norma menjadi abash secara hukum dan mengatur prilaku timbal balik dari pihak-pihak yang mengadakan kontrak pengadaan barang pemerintah. Apabila kontrak tersebut ditandatangani, atau telah disepakati oleh para pihak, maka kontrak tersebut sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, mencerminkan prinsip kekuatan mengikat dan kepastian hukum. Di sisi lain, kewajiban dan hak para pihak wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip keseimbangan para pihak sesuai dengan sepakat yang dikehendakinya. Dengan demikian, yang namanya kesepakatan sebenarnya terdiri dari penawaran dn penerimaan (akseptasi).

Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/Jasa atau pelaksana swakelola. PPK merupakan pejabat pembuat komitmen yang mewakili pengguna barang pemerintah, sedangkan penyedia barang merupakan badan usaha, baik badan hukum atau bukan, atau perorangan yang menyediakan barang pemerintah.

Penyedia barang dalam pelaksanaan pengadaan barang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun

31Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terjemahan RaisulMuttaqin, Nusamedia dan Nusanba, Bandung, 2006, h. 202.

waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c. dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa; f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil; h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi; i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket(SKP); j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang; k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakantahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi),PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha KenaPajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan . l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak; m. tidak masuk dalam Daftar Hitam; n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan o. menandatangani pakta integritas. Persyaratan, dikecualikan bagi penyedia barang orang perorangan. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi penyedia barang, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I. Penyedia barang yang keikut sertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang.

Pengadaan barang pemerintah dilakukan dengan cara tawar menawar melalui pelelangan. Sebelum dilakukan pelelangan

pengadaan barang dilakukan persiapan terlebih dahulu, yaitu persiapan pengadaan barang pemerintah. Persiapan dimulai dengan mengadakan perencanaan pengadaan barang. Dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pengguna Anggaran (disingkat PA) menyusun rencana umum pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing, Rencana umum pengadaan barang sebagaimana dimaksud meliputi: a. kegiatan dan anggaran pengadaan barang yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau b. kegiatan dan anggaran pengadaan barang yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan. Rencana umum pengadaan barang meliputi kegiatan sebagai berikut: a. mengindentifikasi kebutuhan barang yang diperlukan K/L/D/I; b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang dan c.menetapkan kebijakan umum tentang: 1) pemaketan pekerjaan; 2) cara pengadaan barang; dan 3) pengorganisasian pengadaan barang/; d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat: a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; b. waktu pelaksanaan yang diperlukan; c. spesifikasi teknis barang yang akan diadakan; dan d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

Pengguna anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan; b. mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang diwebsite K/L/D/I; c. menetapkan PPK; d. mene-tapkan pejabat pengadaan; e. menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;f. menetapkan: 1) pemenang pada pelelangan atau penyedia padapenunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milar rupiah) untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). g. mengawasi pelaksanaan anggaran; h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa. Selain tugas

pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat: a. menetapkan tim teknis; dan/atau b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui sayembara/ kontes.

Sesuai Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan. Rencana umum pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. mengindentifikasi kebutuhan barang yang diperlukan K/L/D/I; b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa; dan c. menetapkan kebijakan umum tentang:1) pemaketan pekerjaan; 2) cara pengadaan barang; dan 3) memuat: a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; b. waktu pelaksanaan yang diperlukan; c. spesifikasi teknis barang yang akan diadakan; dan d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

Penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran yang akan datang, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan. K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi: a. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasatermasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek; b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasukbiaya pengumuman ulang; c. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;dan d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihanPenyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya. (SBU) terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan SBU oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah.

PA melakukan pemaketan barang dalam rencana umum pengadaan barang kegiatan dan anggaran K/L/D/I. Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasikecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat,kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. Dalam melakukan pemaketan barang, PA dilarang : a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing; b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paketdengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD. Pengumuman, paling kurang berisi: a. nama dan alamat Pengguna Anggaran; b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; c. lokasi pekerjaan; dan d. perkiraan besaran biaya. Pengumuman dilakukan dalam website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumumanresmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. K/L/D/I dapat mengumumkan rencana pelaksanaan pengadaan barang yang kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya/yang akan datang.

Persiapan pemilihan penyedia barang terdiri atas kegiatan: a. perencanaan pemilihan penyedia; b. pemilihan sistem pengadaan; c. penetapan metode penilaian kualifikasi; d. penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang; e. penyusunan dokumen pengadaan barang; dan f. penetapan HPS. Perencanaan pemilihan penyedia barang terdiri atas kegiatan: a. pengkajian ulang paket pekerjaan; dan b. pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan. Perencanaan pemilihan penyedia barang, dapat dilakukan oleh: a. PPK; dan/atau b. ULP/Pejabat Pengadaan. Perencanaan

pemilihan penyedia barang dilakukan dengan: a. menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan penyedia barang; b. mempertimbangkan kepentingan masyarakat; c. mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai barang serta jumlah penyedia barang yang ada; dan d. memperhatikan ketentuan tentang pemaketan. Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka: a. PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada PA/KPA untuk ditetapkan; atau b. ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan melalui PPK untuk ditetapkan oleh PA/KPA.

Pemilihan sistem pengadaan barang dengan melalui penetapan metode pemilihan penyedia barang. ULP/Pejabat pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan penyedia barang. Pemilihan penyedia barang dilakukan dengan: a. pelelangan yang terdiri atas pelelangan umum dan pelelangan sederhana; b. penunjukan langsung; c. pengadaan langsung; atau d. kontes/sayembara. Pemilihan penyedia barang pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pasca kualifikasi. Pemilihan penyedia barang melalui metode pelelangan umum diumumkan paling kurang di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untukMasyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Dalam pelelangan umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.

Dalam Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 datur tentang pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan: a. pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya; atau b. pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. pelelangan sederhana atau pemilihan langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi. Pelelangan sderhana atau pemilihan langsung diumumkan sekurang-kurangnya diwebsite K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Dalam pelelangan sederhana atau pemilihan langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga.

Dalam Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diatur tentang metode penyampaian dokumen. ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemasukan dokumen penawaran. Metode pemasukan dokumen penawaran terdiri atas: a. metode satu sampul; b. metode dua sampul; atau c. metode dua tahap. Metode satu sampul digunakan untuk pengadaan barang/jasayang sederhana dan memiliki karakteristik sebagai berikut: a. pengadaan barang yang standar harganya telahditetapkan pemerintah; b. pengadaan jasa konsultansi dengan KAK yang sederhana;atau c. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen pengadaaan. Metode satu sampul digunakan dalam penunjukan langsung/pengadaan langsung/kontes/sayembara. Metode dua sampul digunakan untuk: a. pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis. b. pengadaan jasa konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau 2) pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam. Metode dua tahap digunakan untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memiliki karakteristik : a. pekerjaan bersifat kompleks; b. memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan pengoperasian dan pemeliharan peralatannya; dan/atau c. mempunyai beberapa desain penerapan teknologi yang berbeda.

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 mengatur tentang penetapan metode evaluasi pengadaan barang pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. sistem gugur; b. sistem nilai; dan c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode

evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis. Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan; b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan c. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan. Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Penetapan jenis kontrak pengadaan barang pemerintah diatur dalam Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi : a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran; b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran; c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran terdiri atas: a. Kontrak Lump Sum; b. Kontrak Harga Satuan; c. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan; d. Kontrak Persentase; dan e. Kontrak Terima Jadi (Turnkey). Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran terdiri atas: a. Kontrak Tahun Tunggal; dan b. Kontrak Tahun Jamak. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. Kontrak Pengadaan Tunggal; b. Kontrak Pengadaan Bersama; dan c. Kontrak Payung (Framework Contract). Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan terdiri atas: a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa; c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak; d. sifat pekerjaan

berorientasi kepada keluaran (output based); e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atauunsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu; b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifatperkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan b. pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isiKontrak.

Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut: a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan b. pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu)Tahun Anggaran. Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan : a. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. Menteri/Pimpinan Lembaga yang

bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk nara pidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah danpengadaan jasa cleaning service. Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani kontrak.

Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut: a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata. Pembebanan anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersama, diatur dalam kesepakatan pendanaan bersama.

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.

Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 mengatur tentang kualifikasi. Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentulainnya dari

Penyedia Barang/Jasa. Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pasca-kualifikasi. Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yangdilakukan sebelum pemasukan penawaran. Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: a. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi; b. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; atau c. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat. Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalampenanganan darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran.

Proses prakualifikasi menghasilkan: a. daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau b. daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi. Dalam proses prakualifikasi, ULP/Pejabat Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2(dua) hari kerja setelah diterima. Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran.

Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks; b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan. ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini. ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan: a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulirkualifikasi; dan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi. Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode: a. Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; b. Sistem nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi.

Pasal 57 mengatur mengenai tahapan pemilihan penyedia barang. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut: a. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya

dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan: 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 4) pem-buktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi; 5) penetapan hasil kualifikasi; 6) pengumuman hasil kualifikasi; 7) sanggahan kualifikasi; 8) undangan; 9) pengambilan Dokumen Pemilihan; 10) pemberian penjelasan; 11) pemasukan Dokumen Penawaran; 12) pembukaan Dokumen Penawaran sampul; 13) evaluasi Dokumen Penawaran sampul; 14) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul ; 15) pembukaan Dokumen Penawaran sampul; 16) evaluasi Dokumen Penawaran sampul; 17) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 18) penetapan pemenang; 19) pengumuman pemenang; 20) sanggahan; 21) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan 22) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan prakualifikasi atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, metode dua tahap yang meliputi kegiatan: 1)pengumuman prakualifikasi; 2)pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 4)pembuktian kualifikasi; 5)penetapan hasil kualifikasi; 6)pengumuman hasil kualifikasi; 7)sanggahan kualifikasi; 8)undangan; 9)pengambilan Dokumen Pemilihan; 10)pemberian penjelasan; 11)pemasukan Dokumen Penawaran tahap I ; 12)pembukaan Dokumen Penawaran tahap I ;13)evaluasi Dokumen Penawaran tahap I ; 14)penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I ; 15)pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulusevaluasi tahap I ; 16) pemasukan Dokumen Penawaran tahap II ; 17)pembukaan Dokumen Penawaran tahap II ; 18)evaluasi Dokumen Penawaran tahap II; 19) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 20) penetapan pemenang; 21)pengumuman pemenang; 22) sanggahan; 23) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan 24) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pasca kualifikasi yang meliputi kegiatan: 1) pengumuman; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; 3)

pemberian penjelasan; 4)pemasukan Dokumen Penawaran; 5) pembukaan Dokumen Penawaran;6) evaluasi penawaran; 7) evaluasi kualifikasi; 8) pembuktian kualifikasi; 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 10) penetapan pemenang; 11) pengumuman pemenang; 12) sanggahan; 13) sanggahan banding (apabila diper-lukan); dan 14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. pembukaan Dokumen Penawaran; f. evaluasi penawaran; g. evaluasi kualifikasi; h. pembuktian kualifikasi; i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; j. penetapan pemenang; k. pengumuman pemenang; l. sanggahan; m. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan n. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode PenunjukanLangsung, meliputi tahapan sebagai berikut: a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada: 1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau 2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia..

Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut : 1) opname pekerjaan di lapangan; 2) penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan; 3) penyusunan Dokumen Pengadaan; 4) penyusunan dan penetapan HPS; ) penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya; 6) penyampaian Dokumen Penawaran; 7) pembukaan Dokumen Penawaran; 8) klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga; 9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; 10) penetapan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; 11) pengumuman Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan 12) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan

Langsung meliputi tahapan sebagai berikut: a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan; b. pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. evaluasi kualifikasi; d. pemberian penjelasan;e. pemasukan Dokumen Penawaran; f. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; g. penetapan pemenang; h. pengumuman pemenang; dan i. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut: a. survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya yang berbeda; b. membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan c. klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya.

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Kontes/Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagaiberikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes/ Sayembara; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan proposal; e. pembukaan proposal; f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;g. pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara; h. penetapan pemenang; i. pengumuman pemenang; dan j. penunjukan pemenang.ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan, termasuk waktu untuk: a. pengumuman Pelelangan/Seleksi; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pengadaan; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. evaluasi penawaran; f. penetapan pemenang; dan g. sanggahan dan sanggahan banding.

Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut: a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7(tujuh) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1(satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; c.

batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi; d. masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding; e. undangan lelang/seleksi kepada peserta yang lulus kualifikasi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesainya masalah sanggah; f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan lelang/seleksi sampai dengan 1(satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4(empat) hari kerja sejak tanggal undangan lelang/seleksi; h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan palingkurang 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinyaBerita Acara Pemberian Penjelasan; i. masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5(lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; j. Surat Penunjukan Penyedia barang/ jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;

PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa untuk ditandatangani. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ. Penandatanganan Kontrak Pengadaan barang/ jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.

Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak PengadaanBarang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya

tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

AKIBAT WANPRESTASI BAGI PENYEDIA BARANG DALAM

PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG PEMERINTAH

Sebab-sebab Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang Pemerintah

Sesuai ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata dinyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesatu”. Kontrak pengadaan barang pemerintah merupakan perjanjian.Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak yang lain, dan pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, sebagai dinyatakan oleh Pasal 1233 KUH Perdata bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

Perikatan juga dinamakan persetujuan. Perikatan adalah persetujuan, karena dua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Perkataan kontrak menurut R. Subekti, “lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis”.32Kontrak yang dibuat secara sah, mempunyai kekuatan hukum yang sah, mempunyai nilai dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Ini merupakan prinsip 32R. Subekti, Hukum Perjanjian, Op. Cit., h. 1.

konsensualisme yang terdapat dalam kontrak, dan merupakan landasan hukum yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip yang terdapat dalam pasal tersebut berlaku secara universal, dan juga berlaku bagi kontrak pengadaan barang pemerintah.

Sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata bahwa suatu perikatan atau perjanjian atau kontrak harus dilaksanakan dan ditepati pelaksanaannya. Artinya bahwa kontrak pengadaan barang pemerintah harus dilaksanakan atau dipenuhi isi kontrak. Inilah tujuan daripada kontrak pengadaan barang pemerintah sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak. Pelaksanaan isi daripada kontrak pengadaan barang pemerintah bisa dilakukan sendiri oleh para pihak, dilakukan dengan bantuan orang lain, dan bisa juga pemenuhan prestasi kontrak pengadaan barang dilakukan oleh pihak ketiga untuk kepentingan dan atas nama debitur (penyedia barang pemerintah). Artinya pihak penyedia barang pemerintah melaksanakan kewajibannya memenuhi isi kontrak, yang ukurannya didasarkan pada prinsip kepatutan atau etikat baik. Artinya, penyedia barang pemerintah telah melaksanakan kewajibannya menurut yang sepatutnya, serasi dan selayaknya menurut semestinya sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui bersama.

Pelaksanaan kontrak pengadaan barang pemerintah dilaksanakan dengan selayaknya atau sepatutnya, harus dilihat pada saat pelaksanaan kontrak. Sejak saat pelaksanaan kontrak pengadaan barang pemerintah, tanggung jawab dapat ditagih pada penyedia barang pemerintah, terutama tentang segala kekurangan yang merugikan atau kurang tepatnya waktu pelaksanaan kontrak pengadaan barang pemerintah, sehingga penyedia barang pemerintah dapat dianggap telah berbuat tidak sepatutnya, seperti dirumuskan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat sesuai dengan apa yang disebut secara tegas, tapi juga segala apa yang diharuskan, menurut sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Demikian juga ditegaskan dalam Pasal 1235 KUH Perdata bahwa perjanjian untuk memberikan sesuatu meliputi kewajiban menyerahkan, menjaga keselamatan barang sampai pada saat

penyerahan. Sebab apabila pihak penyedia barang pemerintah tidak melakukan pelaksanaan prestasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak pengadaan barang pemerintah, atau telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya, maka penyedia barang pemerintah, dapat dikatakan melakukan wanprestasi.

Wanprestasi berari tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1234 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. M. Yahya Harahap memberikan pengertian wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.33 Berdasarkan pengertian tersebut, maka penyedia barang pemerintah disebut dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila yang bersangkutan dalam melakukan pelaksanaan kontrak pengadaan barang pemerintah telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi yang ditentukan dalam kontrak pengadaan barang pemerintah tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Artinya bahwa penyedia barang pemerintah, dikatakan wanprestasi, dalam hal tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat dalam memenuhi prestasi, dan prestasi yang terdapat dalam kontrak pengadaan barang pemerintah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penyedia barang pemerintah dinyatakan wanprestasi, apabila dinyatakan lalai berdasarkan teguran bahwa yang bersangkutan dalam keadaan lalai, seperti diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dengan merujuk pada pasal tersebut, mengenai bentuk pernyataan lalai dapat berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, berdasarkan kekuatan kontrak pengadaan barang pemerintah itu sendiri. Teguran harus dilakukan barulah menyusul peringatan atau “aanmaning”, atau bisa juga disebut sommasi. Sommasi berarti peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tegoran/pernyataan kelalaian yang telah

33M. YahyaHarahap, Op. Cit., h. 60.

disampaikan kreditur kepadanya.Dalam Pasal 118 Peraturan Pemerintah

Nomor 54 tahun 2010 menentukan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang yang dapat dikenakan sanksi adalah:tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab. Di sisi lain, apabila APIP setelah melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang untukkeperluan instansinya masing-masing menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaanbarang produksi dalam negeri, maka penyedia barangdikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Presiden ini. Sebelum pengenaan sanksi, APIP segera melakukan langkah serta tindakan yang bersifat kuratif/perbaikan, dalam hal terjadi ketidaksesuaian dalampenggunaan produksi dalam negeri, termasuk audit teknis (technical audit) berdasarkan dokumen pengadaan dan kontrakpengadaan barang yang bersangkutan. Dalam hal hasil pemeriksaanmenyatakan adanya ketidaksesuai-an dalam penggunaanBarang produksi dalam negeri, penyedia barangdikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Presiden ini. PPK yang menyimpang dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimanna diatur dalam Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010.Contoh dalam praktek mengenai wanprestasi seperti yang terdapat pada Surat Perjanjian Nomor 027/3824/114.3/2015, tanggal 12 Mei 2015, Jenis Pekerjaan : Pengadaan Pupuk NPK Untuk Percontohan Intensifikasi Tembakau Jawa Wilayah Timur Kegiatan Standardisasi Kualitas Bahan Baku, Kewajiban penyedia barang adalah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang telah disepakati dengan waktu yang telah ditentukan. Kewajiban penyedia barang menyelesaikan distribusi dan/atau melakukan penggantian apabila jumlah hasil uji laboratorium tidak sesuai dengan spesifikisai yang diminta.Apabilapenyedia barang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan penambahan waktu yang telah diberikan oleh pihak PPK, maka penyedia barang menerima pemutrusan kontrak dan sanksi denda serta masuk daftar hitam. Keterlambatan merupakan sebab-sebab atau alasan adanya wanprestasi, juga seperti dinyatakan dalam angka 5 huruf a angka 6), 7), dan 8) dinyatakan bahwa apabila pelaksanaan pekerjaan dimaksud

(pengiriman/penyerahan pupuk NPK ke titik bagi/kelompok tani, pemeriksaan barang/pekerjaan, pengambilan sample pupuk dan pengujian ke laboratorium yang ditunjuk oleh PPK sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011, melebihi enam puluh hari kalender, maka penyedia akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per mil) dari nilai kontrak dikaitkan dengan jumlah hari kalender keterlambatan.Denda tersebut dibayarkan oleh penyedia apabila terjadi keterlambatan atau wanprestasi. Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak, gagal mengirimkan barang sesuai jadwal, gagal memperbaiki cacat mutu, dan penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan.Tanggung Gugat Bagi Penyedia Barang Pemerintah Akibat Wanprestasi

Prinsip tanggung gugat sebenarnya berkaitan dengan prinsip tanggung jawab, yang dalam bahasa Belanda adalah “verantwoordelijk”, yang berarti “kewajiban me-mikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut) baik dalam hukum maupun dalam administrasi”.34

Tanggung gugat tersebut selalu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata bahwa setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian. Pasal tersebut terkenal dengan sebutan pasal perbuatan melawan hukum atau pasal mengenai tanggung jawab berdasarkan kesalahan.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata adalah pertama, adanya perbuatan melawan hukum dari pihak tergugat; kedua, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya; ketiga, adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Pengertian kesalahan di sini adalah baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Ukuran yang digunakan terhadap perbuatan pelaku adalah perbuatan manusia normal yang dapat membedakan kapan dia

34N..E. Algra, et, al., Op. Cit., h. 608.

harus melakukan sesuatu dan kapan dia tidak boleh melakukan sesuatu.

Pengertian perbuatan melawan hukum mengalami perkembangan dengan adanya putusan HogeRaad, 31 Januari 1919, dalam perkara Lindenbaum-Cohen. Pengertian perbuatan melawan hukum, termasuk setiap perbuatan (ataupun tidak berbuat) yang ataukah melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; ataupun bertentangan dengan tata susila ataupun bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesame warga masyarakat dan terhadap harta benda orang lain. Pengertian ini lebih luas dibanding yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa perbuatan melanggar hukum hanya melanggar undang-undang saja. Tanggung jawab terhadap pelaku perbuatan melawan atau melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak biasa dinamakan wanprestasi.Wanprestasi terjadi dalam pengadaan barang pemerintah, apabila para pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Dalam pengadaan barang pemerintah, kebanyakan yang lalai, alpa, atau ingkar janji adalah penyedia barang pemerintah. Wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Penyedia barang pemerintah yang wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang pemerintah akan menimbulkan akibat hukum. Penyedia barang pemerintah dinyatakan lalai atau wanprestasi secara umum diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi “si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Apabila penyedia barang

pemerintah, sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, dan penyedia barang pemerintah tetap berada dalam keadaan lalai atau alpa, terhadap penyedia barang pemerintah dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, bunga, dan peralihan resiko. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan, sesuai ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, barulah diwajibkan, apabila penyedia barang pemerintah, setelah dinyatakan lalai memenuhi kontrak pengadaan barang pemerintah, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Pasal 118 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidak sesuaian dalam penggunaan barang produksi dalam negeri. Pasal 99 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaanbarang produksi dalam negeri, penyedia barang dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Presiden ini. Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa “APIP melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaanproduksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan instansinya masing-masing. Perbuatan penyedia barang pemerintah tersebut merupakan perbuatan wanprestasi.

Perbuatan penyedia barang pemerintah sebagaimana terurai tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi berupa: a. sanksi administratif; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. Pemberian sanksi dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan

dalamDaftar Hitam.Pasal 124 (1) K/L/D/I dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b,yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I. (2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuatdaftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan.(3) K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional. (4) Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional. Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa, maka ULP dikenakan sanksi administrasi; a. dituntut ganti rugi; dan/atau b.dilaporkan secara pidana.

Penyedia barang pemerintah dibebaskan dari tanggung jawab dan/atau ganti rugi, apabila dalam keadaan overmacht atau kahar. Overmacht atau kahar merupakan keadaan yang memaksa. Overmacht merupakan landasan hukum yang memaafkan penyedia barang pemerintah. Peristiwa overmacht mencegah penyedia barang pemerintah menanggung akibat dan resiko kontrak pengadaan barang pemerintah. Itulah sebabnya ovarmacht merupakan penyimpangan dari asas umum kontrak pengadaan barang pemerintah. Penyedia barang pemerintah dibebaskan atau dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, apabila dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya kontrak pengadaan barang pemerintah disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1244 KUH Perdata.

Overmacht atau keadaan kahar diatur dalam Pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam kontrak pengadaan barang meliputi: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan

danmenteri teknis terkait. Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPKsecara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi. Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak pengadaan barang pemerintah

PENUTUP

Kesimpulan

1. Prinsip-prinsip kontrak secara universal yang terdapat dalam norma KUH Perdata tetap berlaku dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang pemerintah, seperti prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensualisme, prinsip kekuatan mengikat, dan prinsip keseimbansagan. Prinsip transparansi dalam kontrak pengadaan barang pemerintah merupakan prinsip dasar yang digunakan dalam rangka pelaksanaan penawaran dan penerimaan (akseptasi) yang dilakukan melalui pelelangan secara terbuka, baik melalui media cetak dan/atau melalui media elektronika. Prinsip transparansi bukan merupakan salah salah prinsip yang digunakan dalam kontrak pengadaan barang pemerintah, karena dalam pengadaan barang pemerintahmasih terdapat prinsip-prinsip efisien;. efektif; terbuka; . bersaing; adil/tidak diskriminatif; dan akuntabel.Dalam kontrak pengadaan barang pemerintah, para pihak bertindak berdasarkan prinsip saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. Para pihak sepakat melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak dan berkewajiban

untuk bertindak berdasarkan prinsip itikad baik dalam melaksanakan terpenuhinya tujuan dan isi kontrak pengadaan barang pemerintah.

2. Dalam kontrak pengadaan barang pemerintah terdapat ketentuan atau norma yang mengatur tentang wanprestasi bagi penyedia barang pemerintah maupun pejabat pembuat komitmen (PPK).Wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang pemerintai terjadi karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan dank arena cacat mutu. Penyedia barang pemerintah dikatakan wanprestasi atau cedera janji dalam menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang ditentukan atau gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya serta ditemukan dan diberitahukan cacat mutu kepada penyedia barang pemerintah, tetapi tidak memperbaiki dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan. Jika penyedia barang pemerintah tidak melaksanakan prestasi setelah diberi tambahan waktu menyelesaikan ternyata tidak dilaksanakan, dan jika penyedia barang pemerintah tidak memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka PPK dapat memutus kontrak secara sepihak dan penyedia barang pemerintah dinenakan sanksi atau PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk melakukan perbaikan tersebut.serta PPK dapat mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan cacat mutu. Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia barang pemerintah atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila pekerjaan yang sudah selesai dapat berfungsi secara mandiri/tidak dipengaruhi bagian yang belum selesai; atau 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi, dan pilihan denda ditetapkan dalam SSK Saran

1. Pemerintah hampir setiap tahun

melaksanakan pembangunan dengan salah satunya melalui pengadaan barang pemerntah, yang dilakukan secara rutin melakukan tindakan melakukan kontraktualisasi, yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. Banyak pejabat pembuat komitmen sebagai penanggung jawab kontrak, ternyata bukan seorang yang paham hukum, walaupun seorang sarjana hukum.Oleh karena itu, agar pelaksanaan kontrak seuai dan terjamin adanya kepastian hukum, diperlukan legislasi yang khusus mengatur dan menangani kontrak pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, yang bertumpu pada hukum kontrak.

2. Aturan dan materi muatan, baik prosedur, materi dan/atau isi atau klausula dalam kontrak pengadaan barang pemerintah, dipandang perlu dipertegas dan diperjelas, karena masih menggunakan lampiran standar dokumen pengadaan secara elektronik, yang dicetak atau diperbanyak dengan melalui foto kopi. Hal tersebut bukan merupakan pembelajaran yang baik dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang pemerintah, bahkan dalam memahami hukum-hukum perjanjian/kontrak. Oleh karena itu, dokumen kontrak pengadaan barang pemerintah perlu pembaharuan, termasuk petugas atau aparat yang dilibatkan dalam kontrak tersebut, minimal seorang sarjana hukum yang betul-betul dan paham dalam hukum perjanjian/kontrak

DAFTAR PUSTAKA

1. LiteraturBachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Hans Kelsen, Teori Hukum tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqin, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006.

Herline Boediono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

J.H. Nieuwieenhuis, Drie Beginselen van Contractenrecht, diss, RUL, 1979, Deventer, 1979.

J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1993.

M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.

M. Nasroen, Ilmu Perbandingan Pemerintahan, Aksara Baru, Jakarta, 1986.

Mariam Darus badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994.

------------------, K.U.H. Perdata, Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1996.

Moch. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1985.

N. E. Algra et., al., Kamus istilah Hukum, Fockema Andreae, Belanda Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1983.

Herline Boediono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Ole R. Holsti, Contens Analysis for the Social Sciences and Humanities, Reading Mass, Addision Wesley. 1969.

Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 1994. R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Bandung, 1984.

------------, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2001.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Balai Pustaka, Jakarta, 2012.

Sorjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, 1984.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Cetakan Ketiga, Jakarta,1992.

The Liang Gie, Teori-teori Keadilan, Super, Jakarta, 1977.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1991.

Yan Pramadiya PUSPA, Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Aneka Ilmu, Semarang, 1977

2. Perundang-undanganUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor .5 Tahun 2015 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56.