pemutakhiran data perbatasan-1

Pemutakhiran Data dan Informasi Kawasan Perbatasan I - 1 Dan Pulau-pulau Terluar

1.1 Latar Belakang

Kawasan perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan

negara tetangga dan yang langsung berhadapan dengan negara lain. Wilayah yang dimaksud

adalah bagian wilayah provinsi, kabupaten atau kota yang langsung bersinggungan dengan garis

batas negara (atau wilayah negara). Selain kawasan perbatasan yang pada wilayah daratan,

kawasan perbatasan negara yang berada di lautan belum secara tegas ditetapkan norma

pengelolaannya dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 1997 tentang RTRWN, meskipun

pada saat ini wilayah perbatasan yang berada di lautan ini merupakan kawasan strategis nasional

yang mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan negara, dan menyimpan potensi sumberdaya

kelautan yang relatif besar, serta mencerminkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang harus dijaga dan diprioritaskan pengelolaannya.

Sebanyak 12 dari 92 pulau terluar yang menjadi titik batas negara Indonesia rawan terhadap konflik

perbatasan dengan negara tetangga. Kerawanan ini ditimbulkan oleh faktor-faktor seperti kondisi

pulau yang umumnya tak berpenghuni, dimanfaatkan oleh nelayan asing sebagai tempat berlindung

atau mencari ikan di perairan sekitarnya, dan adanya kegiatan eksplorasi cadangan sumberdaya.

Bahkan, ada indikasi yang mengarah pemanfaatan pulau sebagai basis aktivitas militer, antara lain

pengumpulan data intelijen, pengintaian atau pun pengamatan. Ke-12 pulau itu adalah Pulau Rondo

di Aceh yang berbatasan dengan India; Pulau Berhala di Sumatera Utara yang berbatasan dengan

Malaysia; Pulau Nipa di Riau yang berbatasan dengan Singapura, Pulau Sekatung di Riau yang

berbatasan dengan Vietnam, serta Pulau Marore, Pulau Miangas, dan Pulau Marampit (ketiganya

Laporan Akhir


dihuni warga Indonesia) di Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina; Pulau Fanildo, Pulau

Bras (dihuni warga Indonesia), dan Pulau Fani di Papua yang berbatasan dengan Palau; Pulau

Batek di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste; dan Pulau Dana di NTT yang

berbatasan dengan Australia. Dengan demikian, terdapat enam pulau yang rawan konflik tersebut

menjadi subyek dalam studi ini.

Pada Pasal 10 Ayat (3) UU 24 tahun 1992 tersebut juga dijelaskan bahwa wilayah perbatasan

merupakan salah satu kawasan yang strategis, yaitu kawasan yang secara nasional menyangkut

hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya,

lingkungan, dan pertahanan keamanan. Wilayah perbatasan meliputi wilayah perbatasan yang ada

di daratan, di lautan, dan di udara dengan negara tetangga. Penentuan luas wilayah perbatasan

dilakukan dengan mempertimbangkan perwujudan fungsi-fungsi perbatasan negara, yaitu fungsi

security dan fungsi prosperity dengan memperhatikan realitas perkembangan kondisi lingkungan

hidup di daerah melalui kajian dan observasi lapangan yang terukur.

Batas geografis wilayah perbatasan maritim yang tegas memang masih belum ada, namun

pemahaman kondisi wilayah ini dapat mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur

mengenai batas wilayah administratif maupun hukum laut internasional. Wilayah perairan Indonesia

meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Sesuai dengan konvensi hukum

laut internasional, zone ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan

dengan laut wilayah Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal laut wilayah

Indonesia.

Pada ZEE, Indonesia mempunyai hak pengelolaan yang berupa: eksplorasi dan eksploitasi,

pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam, kegiatan lain untuk eksplorasi dan eksploitasi

ekonomis zona tersebut. Secara yurisdiksi, Indonesia pada ZEE mengatur pembuatan dan

pemanfaatan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya; penelitian ilmiah mengenai

kelautan; serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta pemasangan kabel dan pipa bawah laut

di ZEE Indonesia, diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

Kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia harus seijin dan mengikuti syarat-syarat perijinan Pemerintah RI

atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah RI. Keterbatasan pengawasan

terhadap kegiatan eksploitasi sumberdaya kelautan, baik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia

maupun eksploitasi illegal warga negara asing, berpeluang mengancam kelestarian lingkungan atau

sumberdaya kelautan yang ada. Penangkapan ikan merupakan salah satu eksploitasi sumberdaya

kelautan yang perlu diperhatikan dalam penanganan wilayah perbatasan laut, mengingat sering

terjadi lintas batas illegal nelayan asing ke wilayah NKRI ataupun nelayan RI ke wilayah negara

tetangga, terutama yang mempergunakan teknologi penangkapan yang kurang ramah lingkungan.

Laporan Akhir


Dalam merespon kebutuhan akan pengelolaan kawasan perbatasaan, telah dilakukan kajian

kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perbatasan pada Tahun 2002. Pada tahun

selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana pengembangan (rencana tata ruang)

kawasan perbatasan pada beberapa lokasi, terutama di sekitar Pos Lintas Batas (PLB) dan PPLB.

Pada tahun yang sama juga disusun rancangan peraturan yang menjadi acuan pengembangan

kawasan perbatasan, yaitu dalam bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Rakeppres). Kegiatan

tersebut ditindaknlanjuti lagi dengan sosialisasi dan persiapan legalisasi Rakeppres pada beberapa

lokasi.

Untuk mengeluarkan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan yang tepat diperlukan rangkaian

proses pengambilan keputusan yang lengkap. Dalam pengambilan keputusan tersebut diperlukan

data dan informasi yang akurat untuk mendukung proses pengkajian dan analisa. Dalam kaitan

tersebut, dalam kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan perbatasan yang telah disusun dalam

bentuk Rakeppres harus dapat merespon kondisi yang aktual (up to date). Oleh karena itu, dalam

rangkaian kegiatan pengelolaan kawasan perbatasan perlu untuk dilakukan updating data-data yang

digunakan sebagai acuan untuk melengkapi Rancangan Keputusan Presiden tentang kebijakan dan

strategi pengelolaan kawasan perbatasan maupun rencana pengembangan (rencana tata ruang)

kawasan perbatasan.

1.2 Maksud

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk menyempurnakan data-data yang dijadikan acuan

dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perbatasan, terutama yang

berkaitan dengan pengamanan wilayah teritorial RI dan pendayagunaan serta kelestarian

sumberdaya kelautan pada pulau-pulau terluar sehingga tercipta keutuhan dan keamanan wilayah

NKRI, serta pengelolaan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan dan sinergis dengan pengelolaan

kawasan daratan, baik berupa pulau-pulau kecil maupun pulau besar.

1.3 Tujuan

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan agar tersedianya data dan informasi spasial yang menjadi acuan

dalam perumusan kebijakan dan strategi spasial pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-

pulau terluar sehingga terwujud pengelolaan kawasan perbatasan mendukung keutuhan dan

keamanan wilayah NKRI, serta pengelolaan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan dan sinergis

dengan pengelolaan kawasan daratan.

Laporan Akhir


1.4 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1) Teridentifikasinya informasi mutakhir tentang kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dan

penanganan pulau-pulau terluar wilayah perbatasan yang dilakukan oleh sektor maupun daerah.

2) Teridentifikasinya arahan pemanfaatan ruang dan arahan struktur ruang wilayah pada kawasan

perbatasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, dan rencana tata ruang provinsi

maupun kabupaten yang terkait dengan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, baik yang

sudah memiliki status hukum maupun dalam proses legalisasi.

3) Teridentifikasinya gambaran kondisi pemanfaatan ruang kawasan perbatasan dan pulau-pulau

terluar yang up to date.

4) Teridentifikasinya gambaran kondisi sumberdaya alam kawasan perbatasan dan pulau-pulau

terluar yang up to date.

5) Teridentifikasinya gambaran kondisi infrastruktur dan utilitas kawasan perbatasan dan pulau-

pulau terluar yang up to date.

6) Teridentifikasinya gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat kawasan perbatasan yang up to

date.

7) Teridentifikasinya potensi perdagangan antara kawasan perbatasan dan hinterland-nya dengan

negara-negara tetangga.

1.5 Manfaat

Manfaat dari pekerjaan ini bagi seluruh stakeholders terkait adalah tersedianya gambaran yang

mutakhir tentang kondisi kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar sebagai pertimbangan

mendasar untuk penetapan kebijakan dan strategi spasial pengembangan ekonomi wilayah yang

terpadu antar kepentingan pemerintah dan pemerintah daerah.

1.6 Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

1) Potret kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dan penanganan pulau-pulau terluar wilayah

perbatasan yang dilakukan oleh sektor-sektor maupun daerah yang mutakhir.

2) Potret arahan pemanfaatan ruang dan arahan struktur ruang wilayah pada kawasan perbatasan

yang mutakhir.

Laporan Akhir


3) Potret kondisi pemanfaatan ruang kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar pada tahun

2004

4) Gambaran kondisi sumberdaya alam kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar yang

mutakhir

5) Teridentifikasinya gambaran kondisi infrastruktur dan utilitas kawasan perbatasan dan pulau-

pulau terluar yang up to date (tahun 2004);

6) Teridentifikasinya gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat kawasan perbatasan yang up to

date (tahun 2003 atau 2004);

8) Teridentifikasinya potensi perdagangan antara kawasan perbatasan dan hinterland-nya dengan

negara-negara tetangga (tahun 2003 atau 2004)

1.7 Dampak

Dampak yang diperkirakan dapat dirasakan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kebijakan dan

strategi pengembangan, serta arahan program makro pengembangan kawasan perbatasan dan

pulau-pulau terluar yang sinkron antar sektor dan antar daerah dalam upaya memperkuat

pengembangan ekonomi wilayah perbatasan maritim dan sekaligus menjalin kesatuan dan

persatuan bangsa dalam kerangka NKRI.

1.8 Ruang Lungkup

1.8.1 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah dalam studi ini meliputi kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau

terluar. Kawasan perbatasan yang menjadi objek studi adalah:

1) Kawasan Perbatasan RI (NAD, Sumut) dengan negara India/Thailand/Malaysia

2) Kawasan Perbatasan RI (Riau, Kep. Riau) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura

3) Kawasan Perbatasan RI (Kalbar, Kaltim) dengan negara Malaysia (Sarawak, Sabah)

4) Kawasan Perbatasan RI (Belu, TTU, Kupang NTT) dengan negara Timor Leste

5) Kawasan Perbatasan RI (Kep. Alor NTT) dengan negara Timor Leste/Australia

6) Kawasan Perbatasan RI (Sangihe Talaud Sulut) dengan negara Philipina

7) Kawasan Perbatasan RI (Maluku) dengan negara Timor Leste/Australia

8) Kawasan Perbatasan RI (Maluku Utara, Papua) dengan negara Palau

9) Kawasan Perbatasan RI (Papua) dengan negara Papua New Guinea

Pulau-pulau terluar yang menjadi objek studi antara lain adalah pulau-pulau yang terletak di

Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua,

Laporan Akhir


dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekurangnya terdapat 34 pulau terluar yang menjadi

titik pangkal, baik sebagai garis pangkal biasa maupun garis pangkal kepulauan

sebagaimana telah ditetapkan melalui PP 38 tahun 2002 (lihat Tabel 1.1).

Tabel 1.1

DAFTAR PULAU-PULAU TERLUAR DI PROVINSI NAD, MALUKU, MALUKU UTARA, PAPUA, DAN NTT

NO. PROVINSI/LETAK GEOGRAFIS NAMA PULAU

PAPUA

1 Laut : Halmahera P. Jiew

00 43' 39" U 129 08' 30" T Garis Pangkal Lurus Kepulauan

2 Samudera : Pasifik P. Budd


3 Samudera : Pasifik P. Fani

01 05' 20" U 131 15' 35" T Garis Pangkal Biasa


4 Samudera : Pasifik P. Miossu

00 20' 16" S 132 09' 34" T Garis Pangkal Lurus Kepulauan

5 Samudera : Pasifik P. Fanildo


6 Samudera : Pasifik P. Bras


7 Samudera : Pasifik P. Bepondi


8 Samudera : Pasifik P. Liki


9 Laut : Aru P. Kolepon



MALUKU

1 Laut : Aru P. Laag



2 Laut : Aru P. Ararkula


3 Laut : Aru P. Karaweira Br


4 Laut : Aru P. Panambulai


5 Laut : Aru P. Kultubai Utara


6 Laut : Aru P. Kultubai Selatan


7 Laut : Aru P. Karang

07 01' 08" S 134 41' 26" T Garis Pangkal Biasa


Laporan Akhir


NO. PROVINSI/LETAK GEOGRAFIS NAMA PULAU

8 Laut : Aru P. Enu



9 Laut : Aru P. Batugoyang


10 Laut : Aru P. Larat


11 Laut : Timor P. Asutubun



12 Laut : Timor P. Selaru Timur


13 Laut : Timor P. Selaru Barat


14 Laut : Timor P. Batarkusu


15 Laut : Timor P. Masela


16 Laut : Timor P. Meatimiarang

08 21' 09" S 128 30' 52" T

NTT

1 Samudera : Hindia P. Dana




2 Samudera : Hindia P. Mangudu



NAD

1 Samudera : Hindia P. Simeulucut


2 Samudera : Hindia P. Salaut Besar



3 Samudera : Hindia P. Raya


4 Samudera : Hindia P. Rusa


5 Samudera : Hindia P. Benggala


6 Samudera : Hindia P. Rondo



7 Selat : Malaka P. Paru Buso


Laporan Akhir


1.8.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Pendekatan yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan perbatasan

adalah pembangunan kawasan berdasarkan pendekatan prosperity (kesejahteraan),

security (keamanan), dan environment (kelestarian lingkungan). Dengan memperhatikan

ketiga aspek pendekatan tersebut, maka lingkup kegiatan yang akan dilakukan sekurang-

kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Melakukan pemahaman terhadap kebijakan dan strategi pengembangan kawasan

perbatasan dan penanganan pulau-pulau terluar

2) Melakukan kajian terhadap kebutuhan data dan informasi yang akan di-update

3) Melakukan pengumpulan data dan analisis terhadap:

terhadap kebijakan pembangunan sektor dan daerah yang terkait dengan

pengelolaan kawasan perbatasan dan penanganan pulau-pulau terluar.

arahan rencana struktur tata ruang dan rencana pola pemanfaatan ruang pada

tingkat nasional (RTRWN) dan daerah (RTRWP dan RTRW Kab/Kota) pada

kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar.

kondisi pemanfaatan ruang melalui interpretasi dengan menggunakan citra satelit

pada kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar.

pemanfaatan sumberdaya yang terdapat pada kawasan perbatasan dan pulau-

pulau terluar.

potensi perdagangan yang dilakukan dengan analisa ekonomi wilayah yang

didasari dengan kajian mendalam terhadap potensi perdagangan antar negara

untuk memperoleh jenis pengelolaan sumberdaya alam maupun sumberdaya

lainnya yang optimal dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah

perbatasan.

identifikasi kondisi infrastruktur dan utilitas prasarana wilayah untuk memperoleh

titik-titik yang dapat dikembangkan sebagai outlet dan kebutuhan infrastruktur

pendukung kegiatan ekonomi wilayah dengan mempertimbangkan keterkaitannya

dengan sistem perkotaan yang ada, khususnya kota-kota yang berada di main land.

kondisi sosial ekonomi masyarakat pada kawasan perbatasan dan pulau-pulau

terluar dengan menggunakan data-data statistik (Statistik Potensi Desa maupun

data lainnya).

1.9 Sistematika Pembahasan

Laporan ini disajikan atas sistematika sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian dari laporan ini akan menguraikan hal-hal yang mendasari pekerjaan, yaitu latar

Laporan Akhir


belakang pekerjaan, maksud, tujuan dan sasaran, manfaat, keluaran, dampak, lingkup

wilayah dan sistematika penyajian laporan pendahuluan

BAB 2 DESKRIPSI KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU-PULAU TERLUAR

Bagian ini akan menyajikan gambaran sekilas kawasan perbatasan dan pulau-pulau

terluar, baik di darat maupun di laut yang mencakup karakteristik fisik, sosial, dan

ekonomi

BAB 3 KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN

Bab ini memaparkan kebijaksanaan pemerintah, daerah dan sektor dalam penanganan

kawasan perbatasan.

BAB 4 KONDISI KAWASAN PERBATASAN

Bagian akhir dari laporan ini menyajikan kondisi kawasan perbatasan berdasarkan data-

data yang up to date, yang meliputi kondisi sosial budaya masyarakat setempat,

pemanfaatan ruang, dan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan pada masing-

masing kawasan perbatasan negara yang menjadi lokasi kegiatan ini.

pemutakhiran data perbatasan-1

Documents