pengawasan pemutakhiran data pemilih

PENGAWASANPEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH

Andreas Pardede, S.IP.

BADAN PENGAWAS PEMILU(BAWASLU)

Melakukan Rekapitulasi hasil pelaksanaan pengawasan dari seluruh Indonesia

Melakukan Kajian terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kab/Kota dan Bawaslu Provinsi

Melakukan Kajian awal terhadap Data Pemilih◦ Pemilu Nasional, dengan membandingkan DP4 Nasional dengan DPT

Pemilu terakhir di tingkat Nasional dari sisi jumlah dan akurasinya serta potensi masalah dalam penyusunan DPT 2014

◦ Pemilu Kada, dengan membandingkan DP4 Pemilu 2009, DP4 Pemilu 2014, DP4 Pemilu Kada serta DPT Pemilu terakhir baik pemilu 2009 maupun pemilu kada

◦ Melakukan Kajian terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi yang disampaikan

Menyampaikan pandangan berdasarkan hasil kajian kepada KPU terkait pemutakhiran data pemilih

Mendapatkan salinan daftar pemilih dari KPU Mendistribusikan daftar pemilih kepada Panwas Kab/Kota melalui Bawaslu

Provinsi Melakukan Sosialisasi Pengawasan Menyampaikan Laporan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil

pengawasan

A. Pengawasan Persiapan Pemutakhiran

Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh Pengawas Pemilu

Melakukan review laporan pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual yang disampaikan Bawaslu Provinsi

Menyiapkan Laporan pelaksanaan pengawasan dari seluruh Provinsi terhadap pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu

Menyampaikan Rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan verifikasi Faktual kepada KPU

Melakukan kampanye publik terkait pengawasan pendataan pemilih

B. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

Melakukan Koordinasi dengan Pengurus Parpol dari semua parpol peserta pemilu di tingkat Pusat untuk mendapatkan masukan terkait akurasi DPS

Melakukan Rekapitulasi terhadap Formulir (Bawaslu Provinsi) Melakukan pengawasan terhadap Rekomendasi Pengawasan yang

disampaikan oleh Bawaslu provinsi Melakukan analisa terhadap akurasDPS dan pengumuman DPS yang

meliputi :◦ Jumlah Pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPS◦ Jumlah pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPS◦ Jumlah DPS yang tidak diumumkan oleh PPS◦ Masukan dan tanggapan masyarakat/parpol peserta pemilu terhadap akurasi

DPS◦ Tindak Lanjut yang dilakukan oleh PPL/Panwascam terhadap akurasi DPS◦ Rekomendasi Bawaslu Provinsi terhadap Pelaksanaan pengawasan yang

dilakukan oleh Panwascam dan PPL Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap

pengumuman dan akurasi DPS

C. Pengawasan Penyusunan dan Pengumuman DPS

Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan perbaikan dan pengumuman DPSHP

Melakukan Riview laporan Bawaslu Provinsi Melakukan Koordinasi dengan KPU terkait

hasil pengawasan Menyusun laporan pelaksanaan

pengawasan perbaikan dan pengumuman DPSHP kepada Bawaslu

D. Pengawasan Perbaikan DPSHP Akhir

Sebelum menghadiri pleno penetapan DPT, Bawaslu melakukan :◦ Review terhadap laporan pelaksanaan pengawasan penetapan DPT di

Tingkat Provinsi◦ Mendapatkan masukan dari Pengurus/Pimpinan Parpol tingkat pusat terkait

akurasi DPT◦ Penilaian Bawaslu terkait akurasi DPT

Menghadiri Pleno penetapan DPT yang dilakukan oleh KPU Memastikan Pleno Penetapan DPT oleh KPU dapat diakses dan

dilakukan dalam pleno terbuka Memastikan peserta pemilu diberikan kesempatan untuk

menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap akurasi daftar pemilih

Menyampaikan Brief Of View (Rekomendasi) bawaslu terkait proses dan akurasi hasil daftar pemilih dengan disertai bukti-bukti/dokumentasi pengawasan

Menyusun laporan pelaksanaan penetapan DPT seluruh Indonesia

F. Pengawasan Pleno Rekapitulasi DPT

Menyampaikan himbauan kepada KPU dan Jajarannya serta masyarakat luas terkait hak pendataan khusu dalam skema daftar pemilih khusus

Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan pendataan pemilih khusus

Melakukan review laporan Bawaslu Provinsi terkait pelaksanaan pengawasan pendataan pemilih khusus

Menyiapkan laporan pelaksanaan pengawasan pendataan pemilih khusus

G. Pengawasan Pemilih Khusus

BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI(BAWASLU PROVINSI)

Melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan pengawasan dari seluruh Kabupaten/Kota

Melakukan analisis terhadap rekomendasi tindak lanjut yang disampaikan oleh panwas Kab/Kota

Mendapatkan DP4 pemilu terakhir, DP4 Pemilu 2014, serta DPT Pemilu terakhir

Melakukan kajian awal terhadap data pemilih untuk tingkat Provinsi dengan membandingkan DP4 Provinsi dengan DPT Pemilu terakhir di tingkat Provinsi dari sisi jumlah dan akurasinya serta potensi masalah dalam penyusunan data pemilih pemilu 2014

Menyampaikan rekomendasi pengawasan kepada KPU Provinsi terkait hasil pengawasan

Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil kepada Bawaslu

Melakukan sosialisasi pengawasan pemutakhiran data pemilih


Melakukan supervisi kepada Panwas Kab/Kota terhadap tindak lanjut temuan/laporan pelaksanaan verifikasi Faktual yang dilakukan oleh PPS dan Pantarlih

Melakukan rekapitulasi temuan hasil pelaksanaan pengawasan yang disampaikan oleh Panwas Kab/Kota

Menyampaikan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepada KPU Provinsi

Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bawaslu


Melakukan koordinasi dengan pengurus Parpol peserta pemilu di tingkat Provinsi untuk mendapatkan masukan terkait akurasi DPS

Melakukan Rekapitulasi temuan hasil pengawasan Panwas Kab/Kota Melakukan analisa terhadap akurasi DPS dan pengumuman DPS

meliputi :◦ Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPS◦ Jumlah pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPS◦ Jumlah DPS yang yang tidak diumumkan oleh PPS◦ Masukan dan tanggapan masyarakat /parpol peserta pemilu terhadap akurasi

DPS◦ Tindak lanjut yang dilakukan oleh PPL/Panwascam terhadap akurasi DPS◦ Rekomendasi Bawaslu Provinsi terhadap pelaksanaan pengawasan yang

dilakukan oleh panwascam dan PPL◦ Supervisi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Panwas Kab/Kota

Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan serta Rekapitulasi temuan pengawasan yang disampaikan oleh PPL dan Panwascam kepada Bawaslu


Melakukan Supervisi pelaksanaan pengawasan perbaikan dan pengumuman DPSHP

Melakukan Kajian Terhadap :◦ Akurasi DPSHP◦ Kepatuhan KPU Kab/Kota/PPK/PPS dan Pantarli dalam

melakukan perbaikan dan pengumuman DPSHP Akhir◦ Kepatuhan Panwas Kab/Kota/Panwascam dan PPL dalam

melakukan pengawasan Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi terkait

hasil Pengawasan Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan

perbaikan dan pengumuman DPSHP kepada Bawaslu

D. Pengawasan Perbaikan dan Pengumuman DPSHP

Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan perbaikan dan pengumuman DPSHP Akhir

Melakukan Kajian terhadap :◦ Akurasi DPSHP◦ Kepatuhan KPU Kab/Kota/PPK/PPS dan Pantarlih dalam

melakukan perbaikan dan pengumuman DPSHP Akhir◦ Kepatuhan Panwas Kab/Kota/Panwascam dan PPL dalam

melakukan pengawasan Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi terkait

hasil pengawasan Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan

perbaikan dan pengumuman DPSHP akhir kepada Bawaslu

E. Pengawasan Perbaikan dan Pengumuman DPSHP Akhir

Melakukan supervisi pelaksanaan audit DPT Melakukan supervisi persiapan pengawasan

terhadap pelaksanaan penetapan DPT oleh Panwas Kab/Kota

Melakukan supervisi pelaksanaan penetapan DPT

Melakukan Review laporan pelaksanaan pengawasan pengumuman dan audit DPT

Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan penetapan DPT kepada Bawaslu

F. Pengawasan Penetapan dan Pengumuman DPT

Sebelum menghadiri Pleno DPT, Bawaslu provinsi melakukan : Review terhadap laporan pelaksanaan

pengawasan penetapan DPT di tingkat Kab/Kota Mendapatkan masukan dari Pengurus/Pimpinan

Parpol Tingkat Provinsi terkait akurasi DPT dengan menggunakan formulir pengawasan partisipasi Parpol

Penilaian Bawaslu Provinsi terkait akurasi DPT Melakukan konsultasi dengan Bawaslu terkait

penetapan DPT

G. Pengawasan Pleno Rekapitulasi DPT

Pengawasan Pelaksanaan Pleno, Melakukan : Menghadiri Pleno Penetapan DPT yg dilakukan KPU Provinsi Memastikanpleno penetapan DPT yang dilakukan oleh KPU Provinsi dapat

diakses dan dilakukan dalam pleno terbuka Memastikan Peserta Pemilu diberikan kesempatan untuk menyampaikan

masukan dan tanggapan terhadap akurasi Daftar Pemilih Menyampaikan Brief of View (Rekomendasi) Bawaslu Provinsi terkait proses

dan akurasi hasil daftar pemilih dengan disertai bukti-bukti/dokumentasi pengawasan

Menyampaikan Laporan Pelaksanaan penetapan DPT dengan disertai Berita Acara Penetapan DPT kepada Bawaslu. Laporan Hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan rekapitulasi DPT disusun dalam laporan dan disampaikan kepada Bawaslu, minimal berisi tentang :◦ Akurasi DPT◦ Rekomendasi Bawaslu Provinsi yg disampaikan kepada KPU Provinsi serta

perkembangan tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan oleh panwaslu Kab/Kota kepada KPU Kab/Kota

◦ Perkembangan Pelaksanaan Pleno Penetapan DPT (BA pleno penetapan DPT dengan salinan BA dijadikan lampiran)

G. Pengawasan Pleno Rekapitulasi DPT

Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan pendataan pemilih khusu yang dilakukan oleh Panwas Kab/Kota

Menyampaikan himbauan kepada masyarakat yang tidak memiliki identitas kependudukan dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih untuk mendaftar diri melalui pantarlih

Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan pendataan pemilih khusus

Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan pendataan pemilih khusu kepada Bawaslu

H. Pengawasan Pemilih Khusus

PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA(PANWASLU KAB/KOTA)

Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam dan PPL

Melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan pengawasan dari seluruh Kecamatan (Formulir PPL dan Panwascam)

Melakukan kajian terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan berupa :◦ PPS yang telah membentuk PPDP◦ PPS yang tidak/Belum membentuk PPDP◦ Latar Belakang PPDP◦ Afiliasi PPDP terhadap Parpol◦ Hasil Survey Sosialisasi

Menindaklanjuti temuan dengan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kab/Kota

Mendapatkan salinan DP4 Pemilu Terakhir, DP4 Pemilu 2014 serta DPT pemilu terakhir

Melakukan kajian awal terhadap data pemilih, yaitu dengan membandingkan DP4 dan DPT Pemilu terakhir dari sisi jumlah dan akurasinya serta potensi masalah dalam penyusunan data pemilih pemilu 2014

Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bawaslu Provinsi (Formulir Panwas Kab/Kota)


Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh panwascam dan PPL

Melakukan rekapitulasi terhadap laporan pelaksanaan pengawasan yang disampaikan oleh Panwascam

Melakukan Kajian/Analisis terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam dan PPL:◦ Pelanggaran Administrasi◦ Kinerja (KPU, dan Jajarannya beserta Bawaslu dan Jajarannya)◦ Dugaan pelanggaran pidana ◦ Dugaan pelanggaran kode etik

Melakukan tindak lanjut baik berupa pencegahan maupun penanganan dugaan pelanggaran

Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bawaslu Provinsi (Formulir Panwas Kab/Kota)


Melakukan koordinasi dengan pengurus Parpol peserta pemilu di tingkat Kab/Kota terkait peranan pengurus parpol dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap akurasi DPS

Melakukan Rekapitulasi terhadap Formulir PPL dan Panwascam serta formulir masukan dan tanggapan dari Parpol

Melakukan Pengawasan terhadap tindak lanjut temuan Memproses sebagai pelanggaran dalam hal PPS/PPK/KPU Kab/Kota tidak

menindak lanjuti temuan pengawas pemilu Melakukan analisa terhadap akurasi DPS dan pengumuman DPS meliputi:

◦ Jumlah Pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPS◦ Jumlah pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPS◦ Jumlah DPS yang tidak diumumkan oleh PPS◦ Masukan dan tanggapan masyarakat/parpol peserta pemilu terhadap akurasi DPS◦ Tindak Lanjut yang dilakukan oleh PPL/Panwascam terhadap akurasi DPS◦ Rekomendasi Bawaslu Provinsi terhadap Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan

oleh Panwascam dan PPL Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh

PPL kepada Bawaslu Provinsi


Melakukan pengecekan terhadap rekomendasi yang telah disampaikan kepada KPU Kab/Kota/PPK/PPS dan Pantarlih baik melalui panwascam maupun PPL

Melakukan Klarifikasi KPU Kab/Kota/PPK/PPS dalam hal tidak dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi Panwas Kab/Kota/Panwascam serta tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat berdasarkan hasil analisis terhadap DPSHP

Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan terhadap perbaikan dan pengumuman DPSHP kepada Bawaslu Provinsi meliputi :◦ Rekapitulasi Hasil Audit terhadap akurasi DPSHP◦ Rekapitulasi hasil pengawasan terhadap pengumuman DPSHP◦ Kepatuhan PPS/PPK/KPU Kab/Kota dalam melakukan perbaikan dan

pengumuman DPSHP◦ Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kab/Kota dalam

menindaklanjuti hasil pengawasan

D. Pengawasan dan Pengumuman DPSHP

Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan DPSHP Akhir Melakukan komunikasi dengan peserta pemilu tingkat Kab/Kota terkait

akurasi DPSHP Akhir Melakukan Analisi/Kajian terhadap Temuan dan Laporan terkait akurasi

DPSHP Akhir Melakukan klarifikasi kepada KPU Kab/Kota/PPK/PPS dan Pantarlih dalam

hal diduga adanya kesengajaan tidak melakukan perbaikan DPSHP Menindaklanjuti laporan Panwascam dalam hal diduga adanya dugaan

pelanggaran terhadap pelaksanaan perbaikan DPSHP Akhir Menyusun laporan/bahan rekomendasi dalam mengikuti pleno penetapan

DPT Menyampaikan hasil pengawasan (Formulir...) terhadap perbaikan DPSHP

akhir kepada Bawaslu Provinsi yang berisi :◦ Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan oleh

Panwaslu Kab/Kota melalui Panwascam dan PPL kepada KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan Pantarlih

◦ Penilaian akurasi DPSHP Akhir◦ Rekomendasi Panwas Kab/Kota

E. Pengawasan Perbaikan DPSHP Akhir

Sebelum menghadiri Pleno DPT, Panwaslu Kab/Kota melakukan : Review terhadap dokumen pengawasan (Formulir Pengawasan, Berita Acara, dan

Rekomendasi-rekomendasi pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan) Mendapatkan masukan dari Pengurus/Pimpinan Parpol Tingkat Kab/Kotaterkait

akurasi DPT Melakukan Kajian terhadap :

◦ Proses penyusunan daftar pemilih berdasarkan hasil pengawasan◦ Dinamika/Diskursus media massa terkait proses dan akurasi Daftar Pemilih◦ Material laporan masyarakat terkait akurasi daftar pemilih◦ Material masukan/tanggapan dari parpol tingkat Kab/Kota terkait akurasi daftar pemilih

Menyusun Brief of View (Rekomendasi) Panwas Kab/Kota yang akan disampaikan dalam pleno penetapan DPT

Melakukan konsultasi dengan Bawaslu Provinsi terkait penetapan DPT Menghadiri Pleno Penetapan DPT yg dilakukan KPU Kab/Kota Memastikan pleno dapat diakses dan dilakukan dalam pleno terbuka Memastikan Peserta Pemilu diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan

dan tanggapan terhadap akurasi Daftar Pemilih Menyampaikan Brief of View (Rekomendasi) Panwas Kab/Kota terkait proses dan

akurasi hasil daftar pemilih dengan disertai bukti-bukti/dokumentasi pengawasan Menyampaikan laporan pelaksanaan penetapan DPT dengan disertai Berita Acara

Penetapan DPT kepada Bawaslu Provinsi

F. Pengawasan Penetapan dan Pengumuman DPT

Mendapatkan salinan daftar pemilih khusus melalui KPU Kab/Kota

Melakukan distribusi daftar pemilih khusus kepada PPL melalui panwascam

Melakukan pengecekan secara sampling terhadap akurasi daftar pemilih khusus

Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan terhadap daftar pemilih khusus secara berjenjang

Dalam hal ditemukan indikasi penyalahgunaan daftar pemili khusus, pengawas pemilu melakukan investigasi untuk pengumpulan bukti-bukti dan melakukan penanganan secara cepat dan tepat


PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN(PANWASCAM)

Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pengawasan kepada PPL◦ Mempersiapkan Sampling 30% TPS di setiap Kelurahan/Desa◦ Mempersiapkan sampling pemilih di setiap TPS/Daftar

Pemilih/DPS/DPSHP/DPSHP akhir dan DPT Membantu Pelaksanaan Pengawasan persiapan Pemutakhiran Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan untuk memastikan

pelaksanaan pengawasan persiapan pemutakhiran yang dilakukan oleh PPL berlangsung sesuai dengan panduan

Menyampaikan laporan terkait jumlah sampling TPS dan pemilih kepada Panwas Kab/Kota

Meneruskan formulir pengawasan hasil pengawasan PPL kepada panwas Kab/Kota

Menindakl;anjuti Temuan/Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh PPL berdasarakan instruksi/arahan Panwas Kab/Kota

A. Teknis Pengawasan Persiapan Pemutakhiran

Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulirpengawasan

kepada PPL◦ Mempersiapkan sampling 30% TPS di setiap Kelurahan Desa

Membantu pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPL

Melakukan konsultasi dengan Panwas Kab/Kota terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih dalam pelaksanaan verifikasi faktual berdasarkan laporan PPL/Formulir PPL

Melakukan tindak lanjut temuan sesuai dengan instruksi Panwas Kab/Kota

Menyampaikan formulir kepada Panwas Kab/Kota


Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pengawasan kepada

PPL◦ Mempersiapkan sampling 30% TPS di setiap Kelurahan Desa◦ Mempersiapkan sampling pemilih di setiap TPS/DPS

Membantu pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPL

Menyampaikan formulir pengawasan partisipasi parpol terkait akurasi DPS, dengan melakukan konsultasi dengan Panwas Kab/Kota terlebih dahulu

Melakukan tindak lanjut temuan PPL/Panwascam terkait kepatuhan DPS dalam proses penyusunan dan pengumuman DPS serta akurasi DPS sesuai dengan arahan/instruksi Panwas Kab/Kota


Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pengawasan

kepada PPL◦ Memepersiapkan sampling 30% TPS di setiap kelurahan/desa◦ Mempersiapkan sampling pemilih di setiap TPS/DPS

Membantu PPL dalam melakukan pencermatan perbaikan DPS

Melakukan pemeriksaan terhadap formulir bukti pendaftaran Pemilih yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih secara sampling

Melakukan konsultasi kepada Panwas Kab/Kota dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran

Melakukan tindak lanjut temuan/laporan berdasarkan instruksi Panwas Kab/Kota

Meneruskan formulir pengawasan Panwascam dan PPL kepada Panwas Kab/Kota

D. Pengawasan perbaikan dan Pengumuman DPSHP

Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pengawasan kepada PPL◦ Memepersiapkan sampling 30% TPS di setiap kelurahan/desa◦ Mempersiapkan sampling pemilih di setiap TPS/DPS

Membantu PPL dalam melakukan pencermatan perbaikan DPSHP akhir Melakukan pemeriksaan terhadap formulir bukti pendaftaran Pemilih

yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih secara sampling Melakukan konsultasi kepada Panwas Kab/Kota dalam hal ditemukan

dugaan pelanggaran Melakukan tindak lanjut temuan/laporan berdasarkan instruksi Panwas

Kab/Kota Meneruskan formulir pengawasan Panwascam dan PPL kepada Panwas

Kab/Kota Melakukan Komunikasi dengan peserta pemilu tingkat kecamatan

terkait akurasi DPSHP akhir Menyampaikan formulir hasil pengawasan DPSHP Akhir kepada

Panwas Kab/Kota


Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pengawasan kepada

PPL◦ Memepersiapkan sampling 30% TPS di setiap kelurahan/desa◦ Mempersiapkan sampling pemilih di setiap TPS/DPT

Membantu Pelaksanaan audit DPT yang dilakukan oleh PPL Menyampaikan formulir pengawasan partisipasi parpol

terkait akurasi DPT, dengan melakukan konsultasi dengan Panwas Kab/Kota terlebih dahulu

Melakukan tindak lanjut temuan PPL/Panwascam terkait akurasi DPT dan pengumuman DPT sesuai dengan arahan/instruksi Panwas Kab/Kota

Menyampaikan formulir pengawasan kepada Panwas Kab/Kota

F. Pengawasan dan Penetapan DPT

Membantu Panwas Kab/Kota dalam pengawasan secara langsung pelaksanaan pendataan pemilih khusus

Melakukan konsultasi kepada Panwas Kab/Kota dalam hal diduga adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih dalam pendataan pemilih khusus


PENGAWAS PEMILU LAPANGAN(PPL)

Memahami Cheklist Pengawasan Pengawasan terhadap keberadaan dan pelaksanaan tugas Pantarlih

dilakukan secara sampling yaitu dengan menentukan 30% Pantarlih dari seluruh jumlah Pantarlih

Terhadap Pantarlih yang menjadi objek sampling dilakukan :◦ Pengecekan SK Pengangkatan Pantarlih baik melalui PPS maupun Pantarlih secara

langsung◦ Penelusuran terhadap latar belakang Pantarlih dengan melakukan konfirmasi

terhadap tetangga atau kerabatnya terkait kemungkinan Pantarlih terlibat sebagai anggota atau pengurus parpol

◦ Pengecekan alat kelengkapan pemutakhiran yang diterima oleh Pantarlih Melakukan pengecekan pelaksanaan sosialisasi pengawasan pemutakhiran

data pemilih di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan PPS dengan melakukan survey secara acak ke pemilih dengan tata cara sebagai berikut :◦ Menentukan 30% TPS yg ada di Desa/Kelurahan◦ Menentukan 3% dari pemilih terdaftar secara acak di setiap TPS yang menjadi

sample dengan menghindari penentuan nomor/nama pemilih secara berurutan. Dapat ditentukan dengan menggunakan/penentuan nomor ganjil/genap/kelipatan

◦ Setiap pemilih yang masuk dalam sampling diinterview untuk mengetahui apakah mengetahui pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan PPS

Menyampaikan formulir survey kepada Panwas Kab/Kota melalui Panwascam


Memahami formulir pengawasan Melakukan koordinasi dengan PPS/Pantarlih mengenai waktu pelaksanaan

verifikasi Faktual yang akan dilakukan Melakukan audit pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Pantarlih

dengan cara sebagai berikut :◦ Menentukan 30% Pantarlih/TPS dari seluruh Pantarlih/TPS di tingkat desa/kelurahan◦ Terhadap Pantarlih yang masuk menjadi sample, wilayah kerjanya dijadikan sebagai sasaran

pelaksanaan audit◦ Di wilayah kerja Pantarlih ditentukan 30% pemilih untuk dijadikan sebagai narasumber untuk

memastikan pelaksanaan kinerja PantarlihSurvey dilakukan untuk memastikan :

◦ Verifikasi Faktual dilakukan Pantarlih dengan mendatangi rumah penduduk◦ Melakukan perbaikan berdasarkan hasil verifikasi◦ Melakukan pemasangan stiker terhadap pemilih yang telah diverifikasi oleh pantarlih

Melakukan konfirmasi dengan RT/RW terkait pelaksanaan verifikasi faktual yang telah dilakukan oleh Pantarlih serta mendapatkan informasi wilayah/lokasi dengan karakter khusus (misalnya asrama putri, Pondok Pesantren, daerah perbatasan, lokasi penampungan TKI)

Menyampaikan Formulir pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual kepada Panwaslu Kab/Kota melalui Panwascam


Melakukan pengawasan secara langsung proses input data pemilih berbasis TPS yang dilakukan oleh Pantarlih/PPL

PPL memastikan ketepatan waktu penyusunan DPS yang dilakukan oleh PPS dengan dibantu oleh Pantarlih paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya verifikasi faktual oleh Pantarlih

Menghadiri pleno penetapan DPS oleh PPS Mengingatkan PPS untuk menandatangani DPS Mendapatkan salinan Berita Acara Pleno Penetapan DPS dan

salinan DPS Melakukan pengecekan pengumuman DPS yang dilakukan oleh

PPS di kantor PPS di sekretariat/kantor RT/RW Memastikan PPS mengumumkan DPS selama 14 hari Melakukan pengecekan akurasi DPS dengan langkah :

◦ Menentukan 30% TPS di wilayah dea/kelurahan sebagai basis sampling◦ Memilih 3% pemilih terdaftar dalam DPS◦ Terhadap 3% pemilih tersebut dilakukan audit dan ditentukan

kebenarannya satu per satu Menyampaikan formulir hasil audit DPS kepada Panwas Kab/Kota

melalui Panwascam


Mengikuti pelaksanaan pleno penetapan DPSHP yang dilakukan PPS

Mendapatkan salinan berita acara pleno penetapan DPSHP yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS

Melakukan pengecekan ketersediaan formulir model A.1.A-KPU bagi masyarakat dan peserta pemilu yang akan memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPSHP

Melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi-lokasi pengumuman DPS untuk memastikan kepatuhan PPS dalam mengumumkan DPS

Melakukan pemeriksaan terhadap formulir bukti pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih

D. Pengawasan Perbaikan dan Pengumuman DPSHP

Melakukan koordinasi dengan PPS dan Pantarlih terkait pelaksanaan perbaikan DPSHP

Melakukan Pengecekan pelaksanaan perbaikan yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih Mengikuti pelaksanaan pleno penetapan DPSHP Akhir yang dilakukan PPS serta

memastikan PPS memperbaiki DPSHP berdasarkan hasil verifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu

Mendapatkan salinan berita acara pleno penetapan DPSHP Akhir yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS

Mendapatkan salinan DPSHP Akhir dari PPS Meneruskan DPSHP Akhir kepada Panwascam Membandingkan antara DPSHP dengan DPSHP Akhir Mendapatkan Rekapitulasi masukan dan tanggapan DPSHP Akhir (Formulir meliputi

nama, dicoret alasan,) Menyampaikan laporan pelaksanaan hasil pengawasan kepada panwascam dengan

meneruskan formulir pengawasan yang meliputi :◦ Berita Acara Pleno Penetapan DPSP Akhir◦ Pemilih meninggal dunia tapi terdaftar dalam DPS◦ Pemilih dibawah umur◦ Pemilih pindah domisili tapi masih terdaftar◦ NIK Ganda◦ TNI/Polri aktif tapi masih terdaftar◦ Jumlah pemilih beserta lampiran namanya yang tidak terdaftar dalam DPSHP Akhir◦ Dugaan PPS/Pantarlih tidak menindaklanjuti rekomendasi/masukan dan tanggapan masyarakat

terhadap DPSHP Akhir


Melakukan Pengecekan pengumuman DPT yang dilakukan oleh PPS di Kantor PPS dan di sekretariat/kantor RT/RW

Memastikan PPS mengumumkan DPT sampai hari pemungutan suara

Melakukan pengecekan akurasi DPT dengan langkah :◦ Menentukan 30% TPS di wilayah dea/kelurahan sebagai basis

sampling◦ Memilih 3% pemilih terdaftar dalam DPS◦ Terhadap 3% pemilih tersebut dilakukan audit dan ditentukan

kebenarannya satu per satu◦ Nama pemilih yang menjadi sample dilakukan konfirmasi

kebenarannya Menyampaikan formulir hasil audit DPT kepada Panwas

Kab/Kota melalui Panwascam

F. Pengawasan Penyusunan dan Penetapan DPT

Melakukan pengecekan terhadap formulir A.A-KPU untuk memastikan masyarakat yang dicatatkan oleh Pantarlih

Melakukan pengecekan model A.A-KPU untuk memastikan Pantarlih melakukan pencatatan terkait pemilih berdomisili di wilayah kerja Pantarlih tetapi memiliki identitas kependudukan dari daerah lain dan akan menggunakan hak pilihnya di daerah asal

Mengikuti secara langsung pelaksanaan pendataan yang dilakukan oleh Pentarlih bersama-sama dengan tokoh masyarakat atau pengelola tempat dengan karakter khusus, seperti lahan sengketa, kawasan liar, apartemen, rusun,ponpes dsb.

Menyampaikan laporan kepada Panwas Kab/Kota melalui penwascam terkait adanya Daftar Pemilih Khusu yang dicatatkan oleh Pantarlih dengan menggunakan formulir


pengawasan pemutakhiran data pemilih

Education