pand enyusu ancan eratur pal aer entan …ciptakarya.pu.go.id/.../panduan_penyusunan_perda...dalam...

1

D I R E K T O R AT P E N G E M B A N G A N P E N Y E H ATA N L I N G K U N G A N P E R M U K I M A ND I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y AK E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K Y A T

2018

Panduan Penyusunan RancanganPeraturan Kepala Daerah tentangPengelolaan Lumpur Tinja

2

PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

3

KATAPENGANTARPenyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan dengan sistem pengelolaan air limbah

domestik setempat (SPALD-S) dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Saat ini sebagian besar kawasan perkotaan di Indonesia menggunakan SPALD-S. SPALD-S akan menghasilkan

effluen lumpur tinja dalam jumlah besar yang perlu ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Pengelolaan lumpur tinja harus dilakukan mulai dari sub sistem pengolahan setempat, sub sistem pengangkutan hingga sub sistem pengolahan lumpur tinja.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pasal 45 menyebutkan bahwa penyedotan lumpur tinja harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dan pembuangan lumpur tinja harus dilakukan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Oleh karena itu Pemerintah daerah perlu menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan lumpur tinja.

Penanganan lumpur tinja merupakan bagian dari urusan air limbah, yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian Pemerintah Daerah berwenang mengatur mengenai pengelolaan lumpur tinja sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. Bupati/Walikota dapat membuat peraturan kepala daerah tentang pengelolaan lumpur tinja.

Dalam rangka tugas pembinaan kepada Daerah dan mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk pengaturan tentang pengelolaan lumpur tinja, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyusun buku Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Lumpur Tinja.

Buku panduan ini berisikan informasi umum mengenai Peraturan Kepala Daerah, Tahapan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah, Konsepsi Pengaturan dan Contoh Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Lumpur Tinja.

Semoga buku panduan ini memberikan manfaat bagi para pihak dalam menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Lumpur Tinja.

Wassalamualaikum Wr. Wb.Jakarta, Desember 2018

Tim Penyusun

4


5

DAFTARISI1. UMUM 9

1.1 PENDAHULUAN 9 1.2 PERATURAN KEPALA DAERAH (PERKADA) 10 1.2.1 Kedudukan Perkada 10 1.2.2 Fungsi Perkada 11 1.2.3 Landasan Pembentukan Perkada 12 1.2.4 Asas dan Prinsip Pembentukan Perkada 12 1.2.5 Kewenangan Pembentukan Perkada Pengelolaan Lumpur Tinja 13

2. TAHAPAN PEMBENTUKAN PERKADA 17

2.1 PERENCANAAN 18 2.2 PENYUSUNAN 18 2.3 PEMBAHASAN 19 2.4 PENETAPAN 20 2.4.1 Penandatanganan 20 2.4.2 Penomoran 20 2.5 PENGUNDANGAN 20 2.6 AUTENTIFIKASI 21 2.7 PENYEBARLUASAN 21

3 KONSEPSI PENGATURAN 23

3.1 URGENSI 23 3.2 SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN 24 3.3 DASAR HUKUM 25 3.4 POKOK PIKIRAN 25 3.5 HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENGATURAN 28 3.6 RUANG LINGKUP PENGATURAN 32 3.7 JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN 32 3.8 MATERI MUATAN 34

LAMPIRAN CONTOH RANCANGAN PERKADA TENTANG PENGELOLAANLUMPUR TINJA 37

6


7

DAFTARTABELTabel 3.1 Perbedaan LLTT dan LLTTT 26

8


9BAB 1 UMUM

1.1 PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dimana didalamnya terdapat sub urusan mengenai air limbah domestik yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan urusan mengenai air limbah domestik tersebut, Pemerintah telah membuat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang mengatur secara teknis mengenai pengelolaan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL D) T.

Dari kedua jenis sistem tersebut, mayoritas di Indonesia pada saat ini menggunakan SPALD-S dengan membangun tangki septik sebagai penampungan air limbah domestiknya. Air limbah domestik yang ditampung pada tangki septik tersebut akan mengalami pengolahan yang pada akhirnya menghasilkan lumpur tinja. Pada tangki septik yang sesuai standar (kedap), lumpur tinja tersebut lama kelamaan akan terakumulasi di dasar tangki sehingga lambat laun tangki septik akan menjadi penuh. Oleh karena itu, pada saat tersebut harus dilakukan penyedotan. Sebab jika tidak dilakukan penyedotan, maka akan terjadi arus balik dari tangki septik ke dalam kakus. Untuk itu, penyedotan lumpur tinja merupakan suatu layanan yang perlu disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat.

10


Agar layanan lumpur tinja dapat diimplemantasikan dengan mudah, terukur, menyeluruh, dan berkesinambungan, maka penanganan yang dilakukan harus meliputi aspek regulasi, manajemen dan kelembagaan, teknis operasional, finansial, peran aktif masyarakat, dan pemantauan.

Untuk membantu Kepala Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan lumpur tinja, maka Kementerian PUPR menyusun buku Panduan Penyusunan Rancangan Perkada tentang Pengelolaan Lumpur Tinja. Diharapkan dengan adanya buku panduan ini, dapat dijadikan acuan untuk mempercepat pembentukan Peraturan Kepala daerah tentang Pengelolaan Lumpur Tinja.

1.2 PERATURAN KEPALA DAERAH (PERKADA) TENTANG PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

1.2.1 Kedudukan Perkada

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan hirarki norma hukum yang dianut sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;4. Peraturan Pemerintah;5. Peraturan Presiden;6. Peraturan Daerah Provinsi; dan7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Peraturan Perundang-undangan lain menurut Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dari uraian di atas maka Peraturan Walikota atau Peraturan Bupati secara hierarkhi perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berkedudukan dibawah Peraturan Daerah.

11

Regulasi tentang Pengelolaan Lumpur Tinja merupakan sebuah pengaturan yang bersifat teknis operasional dalam melaksanakan pengelolaan lumpur tinja yang dimulai dari penyedotan tangki septik yang berada pada bangunan penghasil lumpur tinja, sampai tentang bagaimana mengangkut, mengolah dan membuang lumpur tinja tersebut agar tidak mencemari tanah dan badan air. Produk hukum dengan materi muatan yang bersifat teknis operasional dan/atau dibentuk untuk melaksanakan amanah sebuah Peraturan Daerah (Perda), adalah Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan kedudukan nya secara hierarkhi dibawah Perda.

Perkada tentang Pengelolaan Lumpur Tinja merupakan peraturan pelaksanaan dari Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Maka secara hierarkhi materi muatan dari Perkada tersebut tidak boleh bertentangan dengan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang mengamanahkannya, maupun dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan yang secara hierarkhi berkedudukan lebih tinggi.

1.2.2 Fungsi Perkada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 246 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan Kepala Daerah menetapkan Perkada. Pada dasarnya keberadaan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan delegasi dari Peraturan Daerah adalah dalam rangka menjalankan Peraturan Daerah, karena dalam Peraturan Daerah secara tegas memerintahkan untuk membuat peraturan pelaksana Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah lazimnya memerintahkan bahwa pengaturan secara teknis yang tidak diatur di dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Akan tetapi, seringkali Peraturan Kepala Daerah yang keberadaannya yang didelegasikan oleh Peraturan Daerah, justru terabaikan oleh Pemerintah Daerah. Pendelegasian yang diberikan Peraturan Daerah tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan dibuatnya Peraturan Kepala Daerah. Instansi yang menjadi pemrakarsa (Stakeholder) atas keberadaan suatu Peraturan Daerah, menganggap tanggung- jawabnya telah selesai dengan diundangkannya Peraturan Daerah yang diusulkannya. Padahal di dalam Peraturan Daerah tersebut memerintahkan bahwa pengaturan secara teknis yang tidak diatur di dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah1.

Tidak adanya peraturan Kepala Daerah dimaksud akan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Di samping itu dengan tidak adanya peraturan Kepala Daerah maka akan sulit dilakukan penerapan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran, karena bagaimana memberikan sanksi kalau masih belum jelasnya pengaturan secara teknis. Dan ini tentu saja akan berdampak tidak dapat berfungsinya dengan baik Peraturan Daerah2.1 Sylvia Aryani, Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah 2 idem

12


Pembentukan Peraturan Walikota/Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Lumpur Tinja berfungsi untuk melaksanakan salah satu norma dalam Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik, yaitu sebagai pengaturan teknis operasional dalam pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja.1.2.3 Landasan Pembentukan Perkada

Landasan dalam pembentukan Produk Hukum Peraturan Kepala Daerah terdiri dari :a) Landasan Filosofis;b) Landasan Sosiologis; danc) Landasan Yuridis

1.2.4 Asas dan Prinsip Pembentukan Perkada

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 246 ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan tentang asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada.

13

1.2.5 Kewenangan Pembentukan Perkada tentang Pengelolaan Lumpur Tinja

Kewenangan pembentukan Peraturan Kepala Daerah berada pada Kepala Daerah berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Sebagai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Kepala Daerah diatur dalam:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ”Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 246 ayat (1) “Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada”

Kewenangan Kepala Daerah menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Lumpur Tinja berdasarkan kewenangan pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan Air Limbah, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang melakukan Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Menteri PUPR No. 4 tahun 2017, Pasal 9 menyatakan bahwa Komponen SPALD-S terdiri atas :

a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;b. Sub-sistem Pengangkutan; danc. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Permen PUPR No. 4 tahun 2017 pasal 45, mengatur bahwa :

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) meliputi kegiatan:a. penyedotan lumpur tinja;b. pengangkutan lumpur tinja; danc. pembuangan lumpur tinja.

(2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.

(3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

14


Dari uraian di atas memperlihatkan bahwa pengelolaan Lumpur Tinja menjadi bagian dari proses pengoperasian dan pemeliharaan SPALD S, sehingga penyelenggaraan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai bentuk layanan kepada masyarakat dalam hal pengoperasian dan pemeliharaan SPALD S.

Artinya Kepala Daerah Kabupaten/Kota berwenang mengatur pengelolaan lumpur tinja dalam bentuk produk hukum Peraturan Bupati/Walikota dalam menjalankan tugas pembantuan dan perintah peraturan daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik.

16


17BAB 2TAHAPAN PEMBENTUKAN PERKADA

Peraturan Walikota/Bupati termasuk dalam Produk Hukum Daerah yang berbentuk “Peraturan”. Pasal 1 angka 19 peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk :

a. peraturan, meliputi :- perda atau nama lainnya, - perkada, PB KDH, - peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi

b. keputusan, meliputi :- kepala daerah, - keputusan DPRD, - keputusan pimpinan DPRD dan - keputusan badan kehormatan DPRD.

Maka Pembentukan Perkada merupakan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah sebagaimana halnya pembentukan Perda, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

18


2.1 PERENCANAAN

Perencanaan penyusunan perkada merupakan kewenangan dan sesuai kebutuhan masing-masing lembaga/instansi atau perangkat daerah berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Setiap lembaga atau perangkat daerah menyusun daftar rencana penyusunan perkada sesuai prioritasnya yang kemudian ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga/perangkat daerah masing-masing, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.1

Daftar rencana penyusunan perkada pada masing-masing lembaga/perangkat daerah dapat dilakukan penambahan ataupun pengurangan.

2.2 PENYUSUNAN

Perkada ditetapkan oleh kepala daerah dalam rangka melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan. Rancangan Perkada disusun oleh Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa. Setelah selesai disusun oleh masing-masing pimpinan perangkat daerah pemrakarsa, rancangan disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota untuk dilakukan pembahasan.2

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 192 idem. Pasal 42

19

2.3 PEMBAHASAN

Pasal 82 Permendagri Nomor 80 tahun 2015 menyatakan bahwa Tata cara pembahasan rancangan peraturan gubernur berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan peraturan bupati/walikota. Artinya ketentuan tentang pembahasan peraturan bupati dan walikota merujuk kepada ketentuan yang mengatur tentang pembahsan Peraturan Gubernur, yang diatur dalam Permendagri Nomor 80 tahun 2015 dari Pasal 79 sampai Pasal 81, yaitu bahwa :

(1) Pembahasan rancangan peraturan bupati/walikota dilakukan oleh bupati/walikota bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

(2) Bupati/walikota membentuk tim pembahasan rancangan peraturanbupati/walikota.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:a. Ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk

oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa;b. Sekretaris : pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum (Bagian

Hukum kabupaten/kota); dan c. Anggota : sesuai kebutuhan.

(4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan peraturan bupati/walikota.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada point (4) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

(6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada point (4) melaporkan perkembangan rancangan peraturan bupati/walikota kepada sekretaris daerah.

(7) Tim sebagaimana dimaksud pada point (4) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan bupati/walikota yang telah selesai dibahas.

(8) Ketua tim mengajukan rancangan peraturan bupati/walikota yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada point (7) kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

(9) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan bupati/walikota yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada point (7).

(10) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada point (8) dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.

(11) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada point (9) disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.

20


(12) Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan bupati/walikota yang telah disempurnakan.

(13) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada gubernur untuk ditetapkan.

2.4 PENETAPAN

2.4.1 Penandatangan

Penetapan Peraturan Kepala Daerah diatur dalam Permendagri Nomor 80 tahun 2015 sebagai berikut :Pasal 110 menyatakan bahwa :(1) Rancangan perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala

daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. (2) Penandatanganan rancangan dilakukan oleh kepala daerah.(3) Dalam hal kepala daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap

penandatanganan rancangan perkada dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat kepala daerah.

Pasal 111 mengatur bahwa :(1) Penandatanganan perkada dibuat dalam rangkap 3 (tiga).(2) Pendokumentasian naskah asli perkada oleh:

a. sekretaris daerah;b. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/

kota berupa minute; danc. perangkat daerah pemrakarsa.

2.4.2 Penomoran

Penomoran produk hukum perkada, dilakukan kepala bagian hukum kabupaten/kota; dan karena Perkada merupakan produk hukum daerah yang berupa pengaturan maka penomoran menggunakan nomor bulat.

2.5 PENGUNDANGAN

Perkada yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah. Perkada yang telah diundangkan dalam Berita Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengiikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (Pasal 120 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 80 tahun 2015).

21

Perkada kabupaten/kota yang telah diundangkan disampaikan kepada gubernur (Pasal 123 ayat (4) Permendagri Nomor 80 tahun 2015).

Pengundangan Perkada dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan perkada dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksanan harian sekretaris daerah (Pasal 124 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 80 tahun 2015).Perkada dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Pasal 125 Permendagri Nomor 80 tahun 2015).

2.6 AUTENTIFIKASI

Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi. Autentifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota untuk perkada tingkat kabupaten/kota (Pasal 126 ayat (1) dan (2) (a) Permendagri Nomor 80 tahun 2015).

2.7 PENYEBARLUASAN

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah berbentuk Perkada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum atau bagian hukum kabupaten/kota dengan perangkat daerah pemrakarsa (Pasal 127 ayat (1) Permendagri Nomor 80 tahun 2015).

22


23BAB 3 KONSEPSI PENGATURAN

3.1 URGENSI

Lumpur tinja merupakan efluen dari sub sistem pengolahan SPALD-S yang berbahaya apabila tidak dikelola benar. Pengelolaan tentunya harus berwawasan lingkungan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun peraturan perundang-undangan di bidang air limbah domestik masih sangat kurang, maka diperlukan sebuah pengaturan yang merupakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksaaan dalam penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan lumpur tinja.

Regulasi merupakan salah satu aspek penting yang harus ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kajian kondisi perkembangan penduduk, kondisi eksisting prasarana dan sarana, pembangunan, dan sosial ekonomi sebuah daerah. Menurut fungsinya Perkada tentang Pengelolaan Lumpur Tinja sebagai pengaturan teknis operasional dalam melaksanakan pengelolaan lumpur tinja yang diamanahkan oleh Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Perkada tentang Pengelolaan Lumpur Tinja saat ini sudah sangat dibutuhkan mengingat beberapa permasalahan sebagai berikut :

• Terus meningkat nya jumlah penduduk sehingga lumpur tinja yang dihasilkan semakin meningkat, namun pelaksanaan penyedotan lumpur tinja sangat sulit diterapkan karena sub sistem pengolahan setempat yang sudah terbangun rata-rata tidak memenuhi SNI dan memiliki tata letak yang menyulitkan pelaksaaan penyedotan.

• Semakin tinggi potensi pencemaran tanah dan sumber air;• Kesadaran masyarakat akan bahaya nya pencemaran tanah dan sumber air yang

diakibatkan oleh pembuangan lumpur tinja masih rendah;• Lembaga operator sebagai pelaksana pengelolaan lumpur tinja belum terbentuk atau

sudah terbentuk namun sangat diperlukan penguatan;

24


• Perangkat peraturan yang memaksa agar masyarakat taat untuk melaksanakan pengelolaan lumpur tinja masih belum ada, atau sudah ada namun pelaksanaan dan penegakan hukumnya sangat lemah.

• Alokasi anggaran belanja untuk pengelolaan air limbah domestik masih sangat jauh dari mencukupi agar dapat terlaksananya layanan lumpur tinja yang baik dan professional.

Dengan dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan tersebut di atas, pembentukan Peraturan Walikota/ Bupati tentang Pengelolaan Lumpur Tinja sudah menjadi kebutuhan yang mendesak (Urgensi). Adapun kebutuhan tersebut antara lain mengenai substansi pengaturan sebagai berikut :

a) Pengendalian sub sistem pengolahan setempat pada SPALD-S, Permasalahan yang nyata saat ini adalah sub sistem pengolahan setempat/septik tank yang dibangun sebagian besar belum memenuhi Standar Nasional (SNI) dengan peletakan nya yang masih sulit untuk pelaksanaan penyedotan. Maka diperlukan sebuah pengaturan yang mewajibkan masyarakat untuk membangun dan/atau memperbaiki sub sistem pengolahan setempat yang memenuhi SNI dengan letak yang memungkinkan untuk melaksanakan penyedotan.

b) Penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja, mulai dari penyedotan, pengangkutan sampai pada pembuangan lumpur tinja;

c) Penguatan dan kejelasan pembagian tugas dan fungsi antara regulator maupun operator dalam rangka pengelolaan lumpur tinja;

d) Pengaturan layanan lumpur tinja dengan pelibatan mitra swasta;e) Pengendalian badan usaha yang bergerak di bidang layanan lumpur tinja;f ) Pengembangan sistem informasi agar layanan lumpur tinja dapat dengan mudah untuk

dilaksanakan;g) Pengaturan pembiayaan dan pembayaran layanan.

3.2 SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Dengan adanya Peraturan Kepala Daerah yang berbentuk Peraturan Walikota/Peraturan Bupati sebagai pengaturan teknis operasional dalam pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja diharapkan hal-hal sebagai berikut :

a) terlaksananya pembangunan/penggunaan sub sistem pengolahan setempat yang memenuhi Standar Nasional Indonesia;

b) terlindunginya tanah dan sumber air dari pencemaran lumpur tinja;c) meningkatnya peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan

pemeliharaan lingkungan;d) terlaksananya pelayanan pengelolaan lumpur tinja baik yang terjadwal maupun yang

tidak terjadwal dengan baik dan profesional.

25

3.3 DASAR HUKUM

a) UU no …….tahun …….tentang Pembentukan Kabupaten/Kota…. ;b) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;c) Perda Kota/Kabupaten….... No. ........ tahun..... tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

3.4 POKOK PIKIRAN

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dalam pengoperasian dan pemeliharaannya terdiri dari 3 komponen, yaitu1:a) Sub-sistem Pengolahan Setempat;b) Sub-sistem Pengangkutan; danc) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Menurut Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri PUPR No 4 tahun 2017, pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan meliputi kegiatan sebagai berikut:a) penyedotan lumpur tinja;b) pengangkutan lumpur tinja; danc) pembuangan lumpur tinja.

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT 2. Selain merupakan komponen sub sistem SPALD-S, IPLT juga disediakan untuk menerima dan mengolah lumpur tinja dari IPALD T yang tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur.

Harus sama-sama kita pahami terlebih dahulu bahwa layanan dalam Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja dapat dibedakan menjadi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (LLTTT). Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Menteri PU No 4 tahun 2017, Layanan lumpur tinja terjadwal, harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja. LLTT dan LLTTT merupakan bentuk layanan pengoperasian dan pemeliharaan sub sistem pengangkutan. Sebelum terbitnya kebijakan LLTT, di masyarakat telah berkembang LLTTT yang selama ini dilaksanakan oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa layanan sedot tinja, yang memberikan layanan berdasarkan permintaan (On Call Basic). Ada juga pelayanan jasa sedot tinja secara berkala berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dengan pelaku usaha jasa sedot tinja.

Diminta atau tidak oleh pengguna tangki septik, penyedotan lumpur tinja dalam LLTT 1 Permen PU No. 4 tahun 2017 Pasal 92 Permen PU No. 4 tahun 2017 Pasal 12

26


akan dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan Lembaga Pengelola. Berbeda dengan LLTTT, penyedotan tangki septik dalam layanan on‐call hanya diberikan jika ada permintaan dari pengguna tangki septik, dan nanti setelah diterapkan sistem LLTT, maka LLTTT hanya merupakan layanan tambahan dari layanan yang terjadwal.Perbedaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) dengan Layanan Lumpur Tinja tidak terjadwal (LLTTT) adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Perbedaan LLTT dan LLTTT

PARAMETER LAYANAN TERJADWAL LAYANAN TIDAK TERJADWALSIFAT Wajib, sebagai bentuk

pengoperasian dan pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat

Tambahan

WAKTU PELAKSANAAN

Dilakukan secara berkala paling lama 3 tahun sekali

Sesuai kebutuhan pengguna tangki septik

PELANGGAN Terdaftar (sebelum layanan diberikan)

Tidak terdaftar

ATURAN PEWAJIBAN

Perlu Tidak Perlu

PELAKSANA Lembaga pengelola yang ditunjuk pemerintah/ bermitra dengan pelaku usaha penyedia jasa

Pelaku usaha penyedia jasa sedot tinja

Manfaat langsung dari LLTT adalah sebagai berikut :

a) terkendalinya kondisi dan kinerja tangki septik di bangunan‐bangunanpenggunanya;b) berkurangnya potensi pencemaran lingkungan yang kemudian akan memperbaiki

tingkat kesehatan masyarakat,c) terciptanya tingkat keoperasian (operability) infrastruktur pengolahan lumpur tinja

yang lebih baik,d) bertambahnya pemasukan daerah secara lebih kontinyu.

27

Manfaat tidak langsung dari LLTT adalah:

a) meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengelola air limbah domestik yang dihasilkannya,

b) terbiasanya masyarakat untuk mulai memiliki tanggungjawab finansial terhadap air limbah yang dihasilkannya,

c) memicu (trigger) perbaikan komponen pengelolaan lumpur tinja yang lain, khususnya terkait kualitas tangki septik dan pengolahan lumpur tinja,

d) terbukanya peluang usaha lain yang berkaitan dengan penggunaan jamban dan pengelolaan air limbah,

e) membaiknya citra kota sebagai wilayah yang melakukan pengelolaan air limbah.

Agar manfaat-manfaat diatas dapat dicapai maka daerah perlu menetapkan sebuah regulasi sebagai pedoman teknis operasional, bagi seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan Pengelolaan Lumpur Tinja. Regulasi tentang pengelolaan lumpur tinja yang dibentuk sebaiknya memperhatikan sejumlah aspek yang berperan dalam pengelolaan air limbah domestik. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hukum (Peraturan Perundang-undangan)2. Teknis (Prasarana dan Sarana)3. Keuangan (Pembiayaan)4. Kelembagaan5. Sumber Daya Manusia (kualitas dan kuantitas)6. Kepedulian Masyarakat (termasuk pelaku usaha)

28


3.5 HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENGATURAN

Dalam menentukan materi muatan apa saja dan substansi bagaimana yang akan diatur dalam sebuah produk hukum, maka terlebih dahulu perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan-peraturan perundang-undangan yang sudah ada yang terkait. Proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dilakukan baik secara vertikal maupun secara horisontal. Hal ini dilakukan agar penyusun mengetahui dan memastikan materi muatan dan substansi pengaturan apa saja yang diperlukan berdasarkan amanat baik amanat yang secara tegas tersurat menyebutkan substansi dan produk hukum yang harus dibentuk maupun yang secara tersirat dibutuhkan pengaturan.

Proses harmonisasi dan sinkronisasi ini juga diperlukan agar terjadi keselarasan materi muatan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya secara hierarkhi berada diatas Perkada Pengelolaan Lumpur Tinja, dan masing-masing materi muatan/ ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang sederajat, berhubungan secara fungsional, oleh karena itu meminimalisir permasalahan yang timbul dalam implementasi atau penerapan materi muatan dari peraturan yang dibentuk.

Secara vertikal materi muatan Perkada Pengelolaan Lumpur Tinja harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan beberapa pengaturan, yaitu :

a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 tahun 2016 tentang

Baku Mutu Air Limbah Domestik;c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 tahun 2017

tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;d) Peraturan Daerah Provinsi ….. No. …… tahun ….. tentang …..

29

Evaluasi dan kajian dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Di dalam PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM,

Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (3) disebutkan bahwa :(1) SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM

pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota. (2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri

atas:a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari; danb. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Pasal 19 ayat (4) dan Ayat (5) PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM, disebutkan bahwa:

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis.

(5) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kabupaten oleh perangkat Daerah kabupaten dan wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kota oleh perangkat Daerah kota.

Mengacu pada aturan yang terdapat di PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM, maka Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

Urusan pemerintah wajib di bidang PUPR merupakan salah satu urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik merupakan salah satu jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota. Hal ini bermakna bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyelenggarakan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilakukan melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat maupun Terpusat.

Dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah sebagai institusi pelaksana/operator. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis.

30


b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan,

Berdasarkan Pasal 3, dapat dipahami bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya. Pengolahan air limbah wajib memenuhi baku mutu air limbah.

Pada Pasal 8 disebutkan bahwa:(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan dan mengelola sarana

dan prasarana pengolahan air limbah domestik yang berasal dari skala rumah tangga. (2) Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha.

Hal ini bermakna bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik. Prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik dapat berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) IPLT atau Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD). Effluen dari instalasi pengolahan air limbah domestik wajib memenuhi baku mutu. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik.

31

c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Di dalam Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pada Pasal 43 disebutkan bahwa :(1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem

Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pada Pasal 44 disebutkan bahwa:(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

(2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pada Pasal 45 disebutkan bahwa :(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

ayat (1) meliputi kegiatan:a. penyedotan lumpur tinja;b. pengangkutan lumpur tinja; danc. pembuangan lumpur tinja.

(2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.

(3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pada Pasal 47 disebutkan bahwa :(1) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.

(2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.

(3) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi kegiatan:

32


a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; danc. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

Lampiran IV A angka 1 menjelaskan bahwa menyedot lumpur tinja secara berkala merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pengoperasian sub sistem pengolahan setempat pada tangki septik.

Pengelolaan lumpur tinja, pada dasarnya termasuk dalam kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan SPALD S, khususnya pada bagian Sub-Sistem Pengangkutan. Pengelolaan lumpur tinja meliputi kegiatan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja. Penyedotan lumpur tinja secara terjadwal dilakukan paling lama tiga tahun sekali. Tetapi dalam kenyataan, tidak menutup kemungkinan bahwa penyedotan dilakukan kurang dari 3 tahun. Karena itu penyedotan lumpur tinja tidak hanya berupa layanan terjadwal tetapi juga dapat berupa layanan tidak terjadwal. Penyedotan dapat dilakukan untuk Sub sistem pengolahan setempat skala individual maupun komunal.

d) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota….. No. …… tahun ….. tentang …..

Perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Air Limbah Domestik. Hal ini mengingat bahwa biasanya Peraturan Kepala Daerah adalah turunan/pelaksanaan dari perintah Perda Kabupaten/Kota.

3.6 RUANG LINGKUP PENGATURAN

Ruang lingkup pengaturan dalam Perwal/Perbup tentang Pengelolaan Lumpur Tinja adalah lumpur tinja yang berasal dari:a. sub sistem pengolahan setempatb. IPALD yang tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur

3.7 JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Perwal/Perbup tentang Pengelolaan Lumpur Tinja akan menjangkau :• Pemerintah Kabupaten/Kota;• Orang perseorangan/kelompok orang/ Badan Hukum;• Lembaga operator.

Arah Pengaturan dari Perwal/Perbup tentang Pengelolaan Lumpur Tinja, adalah :a) Terkendalinya Sub Sistem Pengolahan Setempat sebagai sumber penghasil lumpur

tinja

33

b) Terselenggaranya pengelolaan lumpur tinja, baik dalam bentuk layanan terjadwal maupun tidak terjadwal, yang terdiri dari:• Penyedotan;• Pengangkutan;• Pembuangan;• Pengolahan.

c) Pendanaan baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat dalam bentuk tarif layanand) Terbentuknya lembaga pengelola yang mengurus sistem pengelolaan lumpur tinja.e) Terbentuknya sistem informasi sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi yang efektif

dalam kegiatan pengelolaan lumpur tinja;

34


3.8 MATERI MUATAN

Materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Lumpur Tinja adalah sebagai beikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

BAB III PENANGANAN LUMPUR TINJA

BAB IV LEMBAGA PENYELENGGARA

BAB V TARIF JASA LAYANAN ATAU RETRIBUSI

BAB VI KEMITRAAN DAN KERJASAMA

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

BAB IX PENUTUP

36


37

LAMPIRANCONTOH RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG

PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

WALIKOTA/BUPATI…………..

PROVINSI……….

PERATURAN WALIKOTA/BUPATI…………..

NOMOR…… TAHUN…..

TENTANG

PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA………,

38


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal…..... Peraturan Daerah Kota/Kabupaten........ No...... Tahun...... Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, perlu menetapkan peraturan bupati/walikota tentang Pengelolaan Lumpur Tinja.

Mengingat : Undang-Undang Nomor….. Tahun…… tentang Pembentukan Kabupaten/ Kota ……………………. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ……… Nomor ………..);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)Peraturan Daerah Kabupaten/Kota …….. Nomor….. Tahun…… tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten/Kota …….2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota …………3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota ………….4. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan

pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.5. Lumpur tinja adalah campuran padatan dan cairan, hasil olahan termasuk kotoran

manusia yang terakumulasi didalam sub sistem pengolahan setempat dan IPALD (campuran padatan dan cairan, hasil olahan dari sub sistem pengolahan setempat dan IPAL D yang masih perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan)

6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

7. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

8. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.

39

9. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.

10. Sub-sistem Pengolahan Setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.

11. Sub-sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub- sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.

13. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik atau terjadwal;

14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan / atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian KesatuMaksud

Pasal 2Peraturan Bupati/Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan Lumpur Tinja di Kabupaten/Kota………….

[….. isikan dengan Kabupaten/Kota penyusun]

Bagian keduaTujuan

Pasal 3Pengelolaan lumpur tinja bertujuan : a. melindungi tanah dan sumber air dari pencemaran lumpur tinja;b. mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja yang efektif dan efisien;c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lumpur

tinja;d. ………

[Silahkan Isikan bagian ini dengan tujuan yang dianggap perlu untuk ditambahkan dan merupakan kekhususan daerah masing-masing]

40


Bagian KetigaRuang Lingkup

Pasal 4Lumpur tinja yang dikelola berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota ini adalah lumpur tinja yang berasal dari :a. Sub sistem pengolahan setempat; dan/ataub. IPALD yang tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur.

[Silahkan Isikan bagian ini dengan Ruang Lingkup yang akan diatur dan perlu untuk ditambahkan sesuai kebutuhan pengaturan daerah masing-masing]

BAB IIIPENANGANAN LUMPUR TINJA

Bagian KesatuUmum

Pasal 5Penanganan lumpur tinja dilakukan melalui:a. penampungan lumpur tinja; b. pengangkutan lumpur tinja; danc. pengolahan lumpur tinja.

Bagian KeduaPenampungan Lumpur Tinja

Pasal 6(1) Penampungan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus

memenuhi persyaratan teknis.(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. konstruksi bangunan penampungan lumpur tinja harus memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. penempatan/peletakan bangunan penampungan lumpur tinja yang memudahkan pengoperasian penyedotan.

Bagian KetigaPengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 7Pengangkutan Lumpur Tinja dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk layanan, yaitu :a. LLTT; danb. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal.

41

Pasal 8(1) LLTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan cara

berlangganan dan bagi masyarakat yang sudah terdaftar dalam kegiatan LLTT. (2) Layanan lumpur tinja tidak terjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,

dilaksanakan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang belum terdaftar dalam kegiatan LLTT atau permintaan pelanggan di luar jadwal yang sudah ditentukan.

Pasal 9Pengangkutan Lumput Tinja meliputi kegiatan :a. pendataan pelanggan;b. penyedotan lumpur tinja;c. pemindahan lumpur tinja; dand. pembuangan lumpur tinja.

Paragraf 1 Pendataan Pelanggan

Pasal 10(1) Pendataan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi kegiatan:

a. pengumpulan data pelanggan;b. survey lokasi;c. pengolahan data; dand. penyusunan sistem informasi pelanggan.

(2) Pengumpulan data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit berupa data:a. Identitas Calon Pelanggan, meliputi:

1. nama;2. alamat;3. jumlah penghuni

b. data bangunan meliputi:1. keberadaan tangki septik/IPALD T; 2. jenis bangunan (rumah tangga, pemerintah, sosial, komersial); 3. aksesibilitas bangunan; dan 4. keberadaan layanan listrik dan air minum.

c. data tangki septik, meliputi: 1. sumber limbah; 2. lokasi tangki septik ; 3. material dinding bangunan tangki septik ; 4. Bentuk Tangki Septik;5. Konstruksi Tangki Septik;6. Volume Tangki Septik7. kelengkapan tangki septik (misal, tutup & saluran ventilasi);

42


8. penyedotan terakhir tangki septik (bila ada); dan 9. aksesibilitas tangki septik

(3) Survey lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk memverifikasi data pelanggan dan dilakukan dengan cara mendatangi ke setiap bangunan.

(4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mendapatkan basis data pelanggan.

(5) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut :a. Nomor Pelanggan; b. Kategori Pelanggan;c. Nama sesuai Identitas;d. Alamat Lengkap;e. Jumlah Anggota Keluarga/Penghuni; f. No registrasi tangki septik ;g. Lokasi Tangki Septik;h. Jarak Tangki Septik dengan sumur (jika ada);i. Bentuk Tangki Septik;j. Konstruksi Tangki Septik;k. Volume Tangki Septik;l. Tanggal Pengurasan Terakhir; danm. Tanggal Pengurasan Berikutnya;

(6) Penyusunan sistem informasi pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengintegrasikan basis data seluruh pelanggan dengan informasi teknis dan keuangan, sehingga dapat dapat mengendalikan kelangsungan operasi LLTT.

(7) Hasil pendataan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi basis data pelanggan untuk mendapatkan nomor register.

(8) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh…….. sebagai nomor pelanggan LLTT.

[……. isikan dengan perangkat daerah/lembaga penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan pendataan dan registrasi]

Paragraf 2Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 11Penyedotan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :a. dilaksanakan sesuai prosedur operasi standar;b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta

lingkungan (K3L); danc. dilaksanakan oleh petugas khusus yang diberi kewenangan oleh operator.

43

Paragraf 3Pemindahan Lumpur Tinja

Pasal 12(1) Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan

dengan menggunakan sarana pengangkutan yang memenuhi ketentuan teknis dan ketentuan administrasi.

(2) Ketentuan teknis sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :a. kendaraan bermotor, berupa truk tinja dan/atau jenis sarana pengangkutan lainnya

yang dirancang khusus untuk pengangkutan lumpur tinja;b. memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat, terbuat dari bahan

kedap air, tahan karat, dan tidak bocor;c. dilengkapi dengan pompa vacum, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur

lainnya;d. memiliki kelengkapan penunjang operasional; dane. memiliki tanda pengenal khusus.

(3) Ketentuan Administrasi sarana pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut: a. mendapatkan surat ijin laik jalan kendaraan; danb. terdaftar resmi sebagai kendaraan yang melayani sedot tinja dan telah mendapatkan

rekomendasi teknis dari regulator.(4) Pemindahan lumpur tinja dilakukan oleh petugas khusus sekurang-kurangnya dua

orang. [Silahkan tambahkan dengan ketentuan teknis lainnya sesuai dengan kondisi eksisting di wilayah masing-masing]

Paragraf 4Pembuangan Lumpur Tinja

Pasal 13(1) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, wajib

dilakukan di IPLT.(2) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

ketentuan teknis sebagai berikut :a. dilaksanakan sesuai prosedur operasi standar;b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta

lingkungan (K3L);c. dilaksanakan oleh petugas khusus yang diberi kewenangan oleh operator; dand. harus dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penyedotan lumpur tinja.

44


Bagian KeempatPengolahan Lumpur Tinja

Pasal 14(1) Pengolahan lumpur tinja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurup c,

dilaksanakan di IPLT. (2) Hasil pengolahan lumpur tinja harus memenuhi baku mutu yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan.(3) Hasil pengolahan lumpur tinja dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan.(4) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

ketentuan teknis sebagai berikut :a. dilaksanakan sesuai prosedur operasi standar;b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta

lingkungan (K3L);c. dilaksanakan oleh petugas khusus yang diberi kewenangan oleh operator; dand. kegiatan pemeliharaan IPLT tidak boleh mengganggu kegiatan operasional IPLT .

BAB IVLEMBAGA PENYELENGGARA

Pasal 15(1) Lembaga penyelenggara pengelolaan lumpur tinja terdiri dari:

a. Regulator b. Operator

(2) …………sebagai regulator pengelolaan lumpur tinja bertanggung jawab dalam :a. Pembinaan pengelolaan lumpur tinja yang dilaksanakan oleh …………… [……..isi dengan lembaga operator yang ditunjuk untuk mengurus pengelolaan lumpur tinja]b. penyusunan kebijakan tarif jasa layanan atas usulan …… untuk ditetapkan oleh

bupati/walikota;[…. Isi dengan lembaga operator yang ditunjuk untuk mengurus pengelolaan lumpur tinja]c. peningkatan angka penggunaan sub sistem pengolahan setempat yang memenuhi

ketentuan teknis;d. bertanggung jawab dalam pengendalian penyedotan dan pengangkutan lumpur

tinja yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta;e. menerbitkan rekomendasi teknis untuk izin usaha di bidang layanan lumpur tinja;

(3) Lembaga yang bertanggung jawab sebagai operator dalam pengelolaan lumpur tinja berada pada …….

[……. diisi dengan Badan Usaha Milik Daerah atau Unit pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas sebagai operator Pengelolaan Lumpur Tinja]

45

(4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai operator pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ………………. menjalankan tugas :

[……. diisi dengan Badan Usaha Milik Daerah atau Unit pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas sebagai operator Pengelolaan Lumpur Tinja]

a. merencanakan dan menyelenggarakan pendataan sub sistem pengolahan setempat; [apabila pendataan akan ditugaskan juga pada lembaga operator]

b. merencanakan dan menyelenggarakan LLTT; c. mengusulkan tarif jasa layanan lumpur tinja kepada regulator;d. menyusun Prosedur Operasi Standar mulai dari Prosedur Operasi Standar

Administrasi dan kepegawaian, Prosedur OPerasi Standar Penyedotan, Prosedur Operasi Standar Pengangkutan, Prosedur Operasi Standar Pembuangan, dan Prosedur Operasi Standar Survey Pelanggan;

e. merencanakan dan menerapkan sistem informasi pengelolaan lumpur tinja; f. melakukan sosialisasi layanan lumpur tinja; dan[apabila sosialisasi akan ditugaskan juga pada lembaga operator]g. melaporkan pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja kepada ……...

[ ….. isikan dengan perangkat daerah (regulator) yang menangani urusan pengelolaan lumpur tinja sesuai organisasi perangkat daerah masing-masing daerah)

BAB VTARIF JASA LAYANAN

Pasal 16(1) Pelaksanaan LLTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilaksanakan oleh ………

dikenakan tarif jasa layanan.(2) Pelanggan LLTT wajib membayar tarif jasa layanan.(3) Tarif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara tunai

setiap pelaksanaan LLTT dan/atau secara dicicil, melalui ……..[…. Silahkan diisi dengan cara pengaturan cicilan sesuai mekanisme di daerah masing-masing](4) Tarif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan tarif

dasar ditambah laba.(5) Tarif dasar jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :a. biaya pengumpulan;b. biaya manajemen; danc. biaya pengolahan.

(6) Tarif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Walikota.

46


BAB VIKEMITRAAN DAN KERJASAMA

Pasal 17(1) ……….dalam menjalankan layanan lumpur tinja, dapat bekerjasama dengan instansi

lain dan/atau badan usaha swasta; […. isikan dengan lembaga operator pengelolaan lumpur tinja yang ditunjuk/dibentuk untuk menyelenggarakan pengelolaan lumpur tinja di daerah masing-masing](2) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan bekerjasama

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. merupakan badan usaha; b. memiliki izin usaha dengan bidang usaha jasa layanan sedot tinja;c. memiliki izin pembuangan limbah di IPLT;d. memiliki tenaga terlatih; e. memiliki peralatan dan armada yang memenuhi ketentuan teknis dan persyaratan

administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; danf. syarat-syarat lain yang ditentukan ………..

(3) Pemilihan badan usaha swasta untuk kerjasama operasi pengelolaan lumpur tinja dilakukan melalui seleksi dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

(4) Pemilihan badan usaha swasta untuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :a. identifikasi calon mitra operasi;

dilakukan dengan pencarian informasi data perusahaan yang bergerak di bidang sedot tinja.

b. kajian calon mitra operasi;mengkaji informasi data dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dan disepakati oleh tim seleksi, misalnya :1. Calon mitra kerjasama berbentuk badan usaha yang telah memiliki izin usaha

di bidang sedot tinja;2. Calon mitra kerjasama memiliki sarana pengangkutan dengan jumlah dan

ketentuan teknis yang dipersyaratkan;3. Calon mitra usaha memiliki pengalaman …. Tahun dalam bidang usaha sedot

tinja 4. …..…..

c. menyusun daftar calon mitra operasi;dari hasil kajian calon mitra operasi maka tersusunlah daftar pengusaha-pengusaha yang layak untuk dijadikan mitra kerjasama, yang kemudian diminta untuk mengajukan proposal teknis.

d. pengajuan usulan teknis dan biaya;proposal teknis yang diajukan me;nguraikan jenis dan jumlah unit sedot tinja yang akan digunakan berikut prosedur operasi yang nanti diterapkan sebagai mitra operasi LLTT

47

e. penentuan mitra operasi.mitra kerjasama terpilih berdasarkan penilaian proposal teknis dan biaya adalah perusahaan yang berbadan usaha, kompeten dan menawarkan upah jasa yang masih terjangkau.

(5) Prinsip kerjasama dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara ……… dengan badan usaha terpilih.

(6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mengatur tentang :a. identitas para pihak; b. maksud dan tujuan; c. lingkup kerjasama; d. syarat dan spesifikasi teknis;e. ketentuan teknis pelaksanaan;f. jangka waktu;g. hak dan kewajiban; danh. upah atau kompensasi jasa layanan dan mekanisme pembayaran.

BAB VIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja …….. sebagai lembaga regulator dalam

pengelolaan lumpur tinja dilakukan oleh Bupati/Walikota [isi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya mengurus pengelolaan lumpur tinja](2) Pembinaan dan pengawasan terhadap ……… (isi dengan lembaga Operator) sebagai

lembaga operator dalam penanganan lumpur tinja dilakukan oleh ……….. (Isi dengan lembaga regulator)

Pasal 19(1) Pengawasan layanan pengelolaan lumpur tinja dilakukan melalui :

a. pemantauan; danb. evaluasi.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai kinerja dalam pengelolaan lumpur tinja.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun kepada bupati/walikota.

48


BAB VIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Bupati/Walikota ini diberlakukan seluruh sub sistem pengolahan setempat di Kabupaten/Kota ………… harus memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 7.

Pasal 21Setiap badan usaha yang bergerak di bidang penyelenggarakan Pengelolaan Lumpur Tinja telah ada sebelum Peraturan Bupati/Walikota ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati/Walikota ini diundangkan.

BAB IXPENUTUP

Pasal 22(1) Peraturan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah …………...

Ditetapkan di ……….. pada tanggal …………….. BUPATI/WALIKOTA …….,

Ttd/Cap

(……………………………….)

Diundangkan di ……….pada tanggalSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA ………….,

(……………………………..)

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA …… TAHUN ……. NOMOR…….

50


51

PENYUSUNTIM PENGARAH:Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, MEng. ScIr. Dodi Krispratmadi, M.Env.E

TIM PENYUSUN:Marsaulina FMPDadang SuryanaSabbath MarchendRaminatha P. UnoSiti Nursanti

FOTO:Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dari berbagai sumber

DICETAK DI INDONESIA, PENERBIT :Direktorat PPLPDitjen Cipta KaryaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

pand enyusu ancan eratur pal aer entan …ciptakarya.pu.go.id/.../panduan_penyusunan_perda...dalam...

Documents