aparatur pemerintah · web viewpendayagunaan hubungan aparatur pemerintah pusat dan daerah terutama...

APARATUR PEMERINTAH

BAB XXII

APARATUR PEMERINTAH

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan arahan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1983 yang dituangkan lebih lanjut dalam Bab 30 Buku Repelita IV, dalam kurun waktu 1983/84 - 1988/89 telah ditempuh langkah-langkah pendayagunaan aparatur pemerintah, yang meliputi usaha-usaha pembinaan, penyempurnaan, dan pe-nertiban dalam keseluruhan aspek dan unsur sistem administrasi negara, yaitu bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan bidang kepegawaian. Langkah pendayagunaan tersebut dilakukan di Pusat dan Daerah, dan meliputi juga Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN dan BUMD). Langkah-langkah yang ditempuh mempunyai tujuan pokok untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang berdisiplin, mampu, produktif, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan dengan dilandasi sikap tanggap dan semangat pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu, pendayagunaan aparatur Pemerintah tersebut ditujukan pula untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, mengendalikan pelaksanaan, dan mengawasi serta menilai perkembangan pelaksanaan berbagai kebijaksanaan, rencana, program dan proyek pembangunan.

Sebagai bagian yang penting dari pendayagunaan aparatur Pemerintah, langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi dilanjutkan dan ditingkatkan. Hal tersebut terutama meliputi

XXII/3

langkah-langkah penyempurnaan kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan pembangunan yang ditujukan untuk mengatasi masalah eko-nomi biaya tinggi, merangsang inisiatif dunia usaha, mening-katkan produksi dan ekspor non migas. Adapun langkah-langkah pendayagunaan administrasi kebijaksanaan yang telah diambil meliputi, antara lain, penyederhanaan perizinan dan prosedur penanaman modal, impor, ekspor non migas, kepabeanan, per-ubahan sistem tata niaga dan perubahan sistem kuota ke sistem tarif dan deregulasi perbankan. Di samping itu, dalam rangka pendayagunaan aparatur perekonomian negara, telah ditingkat-kan dan dilanjutkan penyempurnaan administrasi dan pembinaan serta penertiban status BUMN dan BUMD.

Dalam bidang kelembagaan telah dilakukan berbagai lang-kah penyempurnaan, antara lain dalam bentuk penataan organi-sasi dan pembentukan Lembaga Pemerintah Non Departemen baru. Selain itu, Pemerintah telah melakukan usaha untuk meningkat-kan koordinasi antar lembaga di daerah.

Dalam bidang administrasi kepegawaian dilakukan pendaya-gunaan yang meliputi pengadaan dan pengangkatan, kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, pembayaran gaji melalui bank, pengembangan jabatan fungsional, perbaikan kesejahteraan pe-gawai dan pengembangan karier pegawai, dengan tujuan agar Pe-gawai Negeri Sipil bekerja lebih produktif, tertib dan ter-atur sehingga pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pem-bangunan dapat terlaksana dengan berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam bidang pengawasan dan penertiban operasional, te-lah ditingkatkan pengawasan melekat dan pengawasan fung-sional. Untuk ini antara lain telah dikeluarkan Instruksi Presiden No. 2/1988 tentang penyelenggaraan penataran peng-awasan melekat, demikian pula pedoman pelaksanaannya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 99 dan No. 102/1988.

Dalam bidang administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, langkah pendayagunaan meliputi penajaman priori-tas dalam penentuan dan penyusunan program dan kegiatan pro-yek, peningkatan kemampuan teknis dan manajerial personalia proyek, peningkatan daya guna pemantauan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, dan peningkatan pengendalian pelaksanaan proyek-proyek yang mendapat bantuan luar negeri.

Sejalan dengan langkah-langkah pendayagunaan tersebut ditingkatkan hubungan fungsional antara berbagai instansi

XXII/4

pemerintah di tingkat pusat dan daerah, agar tercapai koordi-nasi yang menunjang program-program pembangunan. Di samping itu, ditingkatkan pula pendayagunaan aparatur pemerintah dae-rah agar makin mampu menggali potensi daerah serta mengerah-kan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pendayagunaan aparatur negara juga meliputi usaha-usaha penyempurnaan administrasi dan pembinaan BUMN dan BUMD, agar dapat bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perusaha-an yang sehat dan efisien sehingga dapat makin membantu me-ningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penerimaan negara.

Langkah-langkah pendayagunaan di bidang ketatalaksanaan umum antara lain meliputi pembinaan dan pengembangan tata ke-arsipan baik statis maupun dinamis untuk mendukung sistem informasi di tiap-tiap badan pemerintah di pusat dan daerah, agar dapat berfungsi sebagai pusat informasi mengenai berba-gai permasalahan pemerintahan dan pembangunan.

Pendayagunaan aparatur Pemerintah dalam tahun kelima Repelita IV merupakan kelanjutan dan peningkatan usaha dan hasil dari tahun-tahun sebelumnya.

B. SASARAN KEBIJAKSANAAN PENDAYAGUNAAN APARATUR PEMERINTAH

Sasaran langkah-langkah pendayagunaan aparatur Pemerin-tah dalam Repelita IV adalah sebagai berikut:1. Penyempurnaan administrasi untuk menunjang kelancaran

mekanisme kerja dan hubungan kerja Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara dan meningkatkan hubungan kerja antar lembaga-lembaga perwakilan rakyat dengan Pemerin-tah di Pusat maupun di Daerah;

2. Penyempurnaan organisasi Pemerintah tingkat Pusat meli-puti Departemen, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Men-teri Negara dan Kantor Menteri Muda, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga Tinggi Negara, termasuk pula Instansi Vertikal dan Perwakilan RI di luar negeri se-hingga dapat benar-benar mampu melaksanakan lebih lancar tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan;

3. Pendayagunaan hubungan fungsional yang makin mantap antara lembaga-lembaga perwakilan rakyat dengan Pemerin-tah, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, ter-utama dalam rangka penyusunan undang-undang, termasuk Undang-undang tentang APBN/APBD, dan dalam pengawasan

XXII/5

pelaksanaan rencana, program, dan proyek-proyek pemba-ngunan;

4. Peningkatan semangat pengabdian dan kesetiaan aparatur Pemerintah kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, Pemerin-tah dan Masyarakat serta kepada tugas-tugasnya;

5. Penyempurnaan aparatur ekonomi negara, meliputi penyem-purnaan administrasi kebijaksanaan untuk memberi rang-sangan dan kemudahan kepada dunia usaha dalam rangka me-ningkatkan kegiatan penanaman modal, produksi, dan per-dagangan khususnya ekspor non migas;

6. Penyempurnaan aparatur ekonomi negara termasuk usaha-usaha penyempurnaan administrasi dan pembinaan Badan-badan Usaha Milik Negara dan Milik Daerah, agar dapat bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan efisien; mampu meningkatkan penerimaan Negara bagi dana pembangunan dan mendorong masyarakat dalam pengembangan bidang usaha;

7. Pendayagunaan sistem perencanaan, pembiayaan, pengen-dalian pelaksanaan, dan pengawasan keuangan dan pem-bangunan;

8. Pendayagunaan aparatur Pemerintah Daerah agar dapat me-nyelenggarakan otonomi yang nyata, dinamis dan bertang-gung jawab, lebih mampu menggali potensi daerah untuk pelaksanaan otonomi tersebut serta lebih mampu mengge-rakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

9. Pendayagunaan pendidikan dan latihan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas aparatur dihubungkan dengan pengembangan sistem karier dan peningkatan prestasi kerja;

10. Pendayagunaan administrasi pemerintahan desa agar lebih mampu menyelenggarakan pembangunan pedesaan dan lebih berhasil dalam menggerakkan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan;

11. Pendayagunaan perizinan, sehingga perizinan benar-benar dapat menjadi sarana pendorong kegiatan usaha yang de-ngan demikian dapat lebih meningkatkan partisipasi ma-syarakat dalam pembangunan khususnya dalam penyediaan barang dan jasa;

12. Penertiban, peningkatan pengawasan fungsional dan peng-awasan melekat dalam rangka penanggulangan masalah-masa-lah penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pungutan-pungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang meng-hambat pelaksanaan pembangunan;

XXII/6

13. Pendayagunaan administrasi kepegawaian meliputi langkah-langkah peningkatan kemampuan dan penyempurnaan data, informasi dan tata usaha kepegawaian;

14. Pendayagunaan hubungan aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah terutama untuk mewujudkan keserasian antara ren-cana dan program pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah serta pelaksanaan program-program pembangunan di Daerah;

15. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu dan sistem administrasi negara agar lebih dapat mendu-kung usaha-usaha pembangunan yang berdasarkan Pancasila secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

C. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKSANAAN DAN PERKEMBANGAN PELAKSA-NAAN PENDAYAGUNAAN APARATUR PEMERINTAH

1. Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

Usaha penyempurnaan Lembaga-lembaga Tertinggi/Tinggi Ne-gara mempunyai sasaran pokok antara lain sebagai berikut. Pertama, memantapkan kedudukan dan wewenang lembaga tersebut dalam pelaksanaan tugasnya. Kedua, lebih meningkatkan hubung-an kerja antara lembaga Negara tersebut sebagai perwujudan dari penyelenggaraan kehidupan kenegaraan yang demokratis dan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana diketahui dalam Repelita IV usaha penyem-purnaan Lembaga-lembaga Tertinggi/Tinggi Negara untuk menun-jang kelancaran hubungan dan mekanisme kerja Lembaga Negara Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara serta kelengkapan pem-binaannya, didasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan dalam bentuk:a. Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1988 tentang Perubahan dan

Tambahan atas Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Re-publik Indonesia.

b. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1988 tentang Pengangkatan Presiden dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/1988 tentang Pengangkatan Wakil Presiden.

c. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/1988 tentang Pelimpahan Tu-gas dan Wewenang kepada Presiden/Mandataris MPR dalam rangka penyelenggaraan dan pengamanan pembangunan na-sional.

XXII/7

Langkah tersebut di atas telah membawa dampak positif berupa hubungan kerja yang semakin mantap dan harmonis antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini tercermin antara lain dalam proses penetapan dan pengesahan Rancangan Undang-undang, termasuk Undang-undang tentang APBN.

2. Aparatur Pemerintah Tingkat Pusat

Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Tingkat Pusat ber-isikan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan penertiban yang merupakan lanjutan dari tahun-tahun dari Repelita-repelita sebelumnya. Upaya tersebut, sesuai dengan Krida Kedua dari Panca Krida Kabinet Pembangunan IV, dimaksudkan untuk mewu-judkan administrasi pemerintahan yang berdisiplin, mampu, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa dalam me-nyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Pendayagunaan aparatur Pemerintah tingkat Pusat meliputi Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Perwa-kilan di luar negeri, Kantor-kantor Menteri Koordinator, Men-teri Negara, Sekretariat Lembaga-lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dalam bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepe-gawaian. Upaya penyempurnaan yang telah dilaksanakan dalam tahun 1988/89 merupakan lanjutan dan peningkatan dari usaha yang dilakukan pada tahun-tahun Repelita sebelumnya.

Penataan susunan organisasi setiap Departemen tetap di-dasarkan pada Keppres No. 44/1974 tentang Pokok-pokok Organi-sasi Departemen, sedangkan susunan organisasi Departemen yang baru diatur dalam Keppres No. 15/1984 yang telah beberapa ka-li mengalami perubahan, terakhir dengan Keppres No. 55 Tahun 1988. Keppres No. 15/1984 merupakan penyempurnaan Keppres No. 45/1974 tentang Susunan Organisasi Departemen. Penyusunan organisasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan. Adapun penyempurnaan susunan organisasi Departemen selama Repe-lita IV antara lain sebagai berikut:a. Departemen Luar Negeri membentuk ITPC (International

Trade Promotion Centre) dan Atase-atase teknis seperti perdagangan, keuangan, kehutanan, dan lain-lain di beberapa perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. (SK Menteri Luar Negeri No. 17/1988).

b. Departemen Kehakiman menata kembali organisasi dan tata kerja Departemen secara menyeluruh sebagai tindak lanjut dari Keppres No. 32 Tahun 1988 termasuk di dalamnya pe-nataan unit pelaksana teknis di daerah.

XXII/8

c. Departemen Keuangan telah membentuk Badan Analisa Ke-uangan Negara, Perkreditan dan Neraca Pembayaran (Kep-pres No. 36 Tahun 1988).

d. Departemen Kehutanan menata kembali unit-unit organisasi Departemen Kehutanan termasuk pembentukan Direktorat Pembinaan Hutan Tanaman Industri (Keppres No. 48 Tahun 1988).

e. Departemen Perhubungan merubah Kanwil dari Kanwil Direk-torat Jenderal menjadi Kanwil Departemen (Keppres No. 27 Tahun 1988). Di samping itu dilakukan penyempurnaan orga-nisasi Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Per-hubungan Darat (Keppres No. 16 Tahun 1989).

f. Departemen Pekerjaan Umum membentuk unit-unit baru dan menyempurnakan unit-unit yang telah ada, seperti penam-bahan 1 (satu) Seksi Jasa Konstruksi pada Kanwil PU, pembentukan Balai Produksi Bahan Latihan Audio Visual dan lain-lain (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 240/KPTS/1989).

g. Departemen Sosial menata kembali unit-unit pelaksana teknis, baik di bidang pembinaan sosial maupun di bidang rehabilitasi sosial dengan menyempurnakan organisasi dan tata kerja Panti-panti (Keputusan Menteri Sosial No. 6/Hub/1989).

h. Kejaksaan Agung meningkatkan kelas Kejaksaan Tinggi Riau dari kelas II menjadi kelas I (Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep. 097/JA/8/1989).

Penyempurnaan Aparatur Pemerintah Tingkat Pusat juga te-lah dilakukan pada Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), antara lain:

a. Perpustakaan Nasional telah dibentuk untuk mengembangkan perpustakaan secara nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional (Keppres No. 11 tahun 1989).

b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional menata kem-bali unit organisasi (Keppres No. 7 tahun 1988).

c. Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) menyempur-nakan organisasinya (Keppres No. 15 tahun 1988).

d. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) mengadakan perubahan organisasi (Keppres No. 33 Tahun 1988).

XXII/9

e. Badan Pertanahan Nasional telah dibentuk untuk mengatasi masalah pertanahan di Indonesia (Keppres No. 26 Tahun 1988).

f. Peninjauan kembali kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Lembaga Administrasi Negara (Keppres/ No. 20 Tahun 1988).

3. Aparatur Pemerintah Tingkat Daerah

Dalam Repelita IV, pendayagunaan aparatur Pemerintah Daerah dan Desa terus dilanjutkan dan semakin ditingkatkan, sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1979. Pendayagunaan aparatur tersebut di-maksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kelancaran penye-lenggaraan pembangunan di Daerah dan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab de-ngan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II.

Sejak Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ditetapkan, telah dilakukan berbagai penyempurnaan aparatur Pemerintah di Daerah antara lain pe-nyempurnaan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I dan II, Se-kretariat DPRD Tingkat I dan II, organisasi Dinas-dinas Dae-rah, organisasi dan tata kerja Bappeda Tingkat I, kemudian pengaturan kembali perangkat pengawasan dengan penetapan organisasi dan tata kerja Inspektorat Wilayah Propinsi, Ins-pektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya, dan pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) serta Bappeda Ting-kat II.

Selain itu untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan berbagai urusan pembangunan oleh Kepala Wilayah Daerah atas instansi-instansi vertikal telah diterbitkan Peraturan Peme-rintah No. 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah. Sebelumnya telah dikeluarkan beberapa peraturan untuk meningkatkan koordinasi yaitu Keppres No. 10 Tahun 1986 yang menegaskan kedudukan Kepala Wilayah Daerah sebagai Pimpinan Muspida. Koordinasi oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I juga tercermin dalam acara penyerahan DIP. Setiap tahun para Menteri atas nama Presiden menyerahkan DIP-DIP kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, yang selanjutnya menyerahkan DIP-DIP tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah De-partemen/Lembaga yang bersangkutan.

Pendayagunaan aparatur Pemerintah Daerah ditujukan pula terhadap aparatur pemerintahan desa melalui usaha penyempur-

XXII/10

naan dan pembinaan administrasi pemerintahan desa. Beberapa Keputusan Menteri Dalam Negeri telah diterbitkan, antara lain keputusan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerin-tahan Desa, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa serta perangkat lainnya, penyempurnaan susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) serta penyem-purnaan wadah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Lang-kah-langkah tersebut dimaksudkan untuk landasan penyelengga-raan Pemerintahan Desa yang sehat, kuat dan serasi guna me-nunjang pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan ketahanan nasional.

Dalam pada itu, dalam Repelita IV Program Bantuan Pem-bangunan Daerah terus dilanjutkan. Penajaman prioritas pem-bangunan dilakukan dengan tujuan agar dana yang terbatas da-pat dimanfaatkan secara lebih baik dan dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal. Proyek-proyek Bantuan Dae-rah yang dikenal sebagai proyek Inpres terus dilanjutkan, me-liputi: (1) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, (2) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, (3) Bantuan Pembangunan Reboi-sasi dan Penghijauan, (4) Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar, (5) Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan, (6) Bantuan Pem-bangunan Penunjangan Jalan, dan (7) Bantuan Pembangunan Desa. Selain itu kepada daerah juga diberikan fasilitas bantuan kredit dengan persyaratan ringan antara lain program Inpres Pasar/Pertokoan, dan Proyek Air Minum. Program yang terakhir ini terus dilanjutkan dalam tahun kelima Repelita IV. Melalui berbagai program Inpres tersebut, berbagai macam proyek di bidang ekonomi dan sosial yang dianggap penting telah di-bangun di daerah. Uraian lebih lanjut mengenai proyek-proyek Inpres tersebut dapat diikuti pada Bab tentang Pembangunan Daerah, Desa dan Kota.

Pendayagunaan aparatur Pemerintah Daerah juga mencakup pelaksanaan penataran P-4. Penataran P-4 Pola Pendukung 17 jam diselenggarakan di semua wilayah Kabupaten/Kotamadya Dae-rah Tingkat II serta kota Administratif dan diikuti oleh to-koh/pemuka masyarakat tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Dalam tahun kelima Repelita IV, penataran P-4 ini masih terus dilanjutkan.

4. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pendayagunaan aparatur Pemerintah di Daerah diarahkan untuk lebih meningkatkan keterpaduan langkah kegiatan dan, ke-lancaran pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh

XXII/11

wilayah Indonesia. Dalam hubungan ini keserasian hubungan Pe-merintah Pusat dan Daerah terus dikembangkan atas dasar ke-utuhan negara kesatuan Indonesia serta diarahkan pada pelak-sanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, yang pelaksanaannya tetap bertitik berat pada Daerah Tingkat II.

Dalam hubungan itu telah diambil langkah-langkah untuk meningkatkan keseimbangan tugas, wewenang dan tanggung jawab aparatur pemerintah di daerah dalam rangka pelaksanaan alas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sebagai-mana ditetapkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974. Sejalan dengan ini beberapa Peraturan Pemerintah dalam rangka penye-lenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah telah di-terbitkan, yaitu:

a. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Ke-pada Daerah.

b. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 tentang Penyerah-an Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah.

Pemerintah Daerah juga dilibatkan dalam pelaksanaan ber-bagai kebijaksanaan nasional. Keterlibatan tersebut semakin meningkat dan mantap, mencakup kegiatan pelaksanaan pengga-rapan tanah, inventarisasi tanah yang dikuasai oleh instan-si-instansi vertikal, pencetakan areal pertanian, pelaksanaan catur tertib di bidang pertanahan, pengembangan ekspor non migas, peningkatan peranan Koperasi Unit Desa (KUD), pening-katan penanaman modal, pelaksanaan sistem perpajakan baru yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), peningkatan budi daya tambak ikan/udang melalui Proyek Tambak Inti Rakyat. Selain itu Pemerintah Daerah juga dilibatkan dalam Proyek Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN), dan pembinaan promosi pariwisata yang diselenggarakan pihak swasta.

5. Aparatur Perekonomian Negara

Usaha pendayagunaan aparatur perekonomian negara dalam Repelita IV meliputi berbagai perubahan dalam kebijaksanaan ekonomi dan keuangan dan sistem administrasinya. Usaha terse-but diarahkan pada dua sasaran pokok.

Pertama, langkah deregulasi dan debirokratisasi yang me-liputi upaya penyederhanaan, pengurangan ataupun penghapusan

XXII/12

berbagai unsur dalam aturan tata niaga, perdagangan, penanam-an modal, perpajakan dan perbankan guna meningkatkan efi-siensi pelayanan, pemberian insentif yang lebih memadai, dan penyediaan berbagai kemudahan. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan rangsangan serta kegairahan dunia usaha, dalam rangka meningkatkan penanaman modal, pro-duksi dan ekspor non migas.

Kedua, usaha pembinaan, penyempurnaan dan penertiban administrasi BUMN dan BUMD. Usaha tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian BUMN dan BUMD, yaitu mengurangi ke-tergantungan pada anggaran negara dan daerah, meningkatkan sumbangan BUMN/BUMD pada penerimaan pemerintah, dan mening-katkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu usaha tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi organi-sasi dan manajemen BUMN dan BUMD, sehingga meningkatkan daya saing, rangsangan serta kegairahan usaha di bidang produksi dan pemasaran dalam negeri serta ekspor komoditi non migas.

a. Deregulasi dan Debirokratisasi

Langkah deregulasi dan debirokratisasi yang telah dila-kukan selama Repelita IV mencakup bidang keuangan dan perbankan, penanaman modal dan perdagangan, seperti antara lain adalah sebagai berikut:

(1) Penyempurnaan sistem perpajakan dilakukan dengan diter-bitkannya Undang-undang Perpajakan No. 6, No. 7, dan No. 8 Tahun 1983. Sebagai tindak lanjutnya dikeluarkan pula Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan dua peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 6 Tahun 1985 tentang penetapan besarnya persentase nilai jual kena pajak pada PBB serta PP No. 47 Tahun 1985 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerbit-an dan pelaksanaan PBB ditujukan untuk menunjang pemera-taan dan untuk meningkatkan pembangunan di semua daerah, karena dari hasil PBB ini 80% disalurkan untuk berbagai kepentingan Pemerintah Daerah Tingkat I (16,2%) dan Tingkat II (64,8%), sedangkan sisanya 10% untuk pemasuk-an bagi penerimaan Negara dan biaya pemungutan di Daerah (9%).

(2) Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1984 merupakan penyeder-hanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha/pena-naman modal, antara lain dengan mengurangi jumlah dan prosedur perizinan yang diperlukan pengusaha. Izin usaha

XXII/13

diberikan dengan mempertimbangkan tujuan bagi pengem-bangan yang sehat bagi kegiatan di masing-masing bidang usaha, perlindungan bagi konsumen dengan jaminan mutu hasil produksi yang memadai, dan pencegahan gangguan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. BKPM dengan Inpres No. 5 Tahun 1984 telah melakukan penyederhanaan prosedur perizinan penanaman modal. Persyaratan prosedur perizinan permohonan yang harus dipenuhi para calon in-vestor sebelumnya berjumlah sekitar 36 buah, kemudian pada bulan Oktober 1984 disederhanakan menjadi 15, dan pada bulan April 1985 disederhanakan lagi menjadi 14 persyaratan. Dengan berbagai langkah deregulasi dan de-birokratisasi yang dilakukan tersebut, maka pengurusan dan persetujuan perizinan penanaman modal dapat dipermu-dah dan dipersingkat waktunya, dan diharapkan dapat le-bih menggairahkan penanaman modal. Tindakan itu akan me-ngurangi frekuensi hubungan pengusaha dengan BKPM dalam mengurus izin. Bersamaan dengan penyederhanaan izin ter-sebut BKPM membantu pengusaha memperoleh tanah dari Peme-rintah Daerah melalui BKPM Daerah, di samping juga meng-adakan kerja sama dengan aparatur Departemen Luar Negeri untuk meningkatkan promosi penanaman modal asing di Indonesia.

Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 merupakan langkah untuk memperlancar kegiatan-kegiatan di bidang perdagang-an luar negeri (ekspor dan impor) dan perdagangan antar pulau. Tujuannya adalah untuk menurunkan biaya angkutan barang dengan cara, antara lain, mengurangi sebesar mungkin jumlah waktu yang diperlukan untuk memproses arus barang dan dokumen, serta menyederhanakan prosedur pengapalan. Sebagai kelanjutan dari Inpres No. 4 Tahun 1985 Pemerintah secara serentak mengeluarkan 29 Keputus-an, 3 di antaranya merupakan Peraturan Pemerintah, 3 Keputusan Presiden, 1 Instruksi Presiden dan selebihnya merupakan keputusan-keputusan tingkat Menteri, yaitu Menteri-menteri Perhubungan, Keuangan, Perdagangan serta Gubernur Bank Indonesia. Demikian pula melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 1984 telah ditetapkan penghentian pelaksanaan pungutan oleh Pemerintah atas 11 jenis komoditi, di samping penghentian pelaksanaan pu-ngutan-pungutan yang tidak diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah serta penghentian pungutan-pungutan restribusi daerah yang tidak berkaitan dengan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan WASBANG diserahi tugas untuk pengendalian pe-laksanaan ketentuan-ketentuan dalam Inpres tersebut.

(3)

XXII/14

Sejak diberlakukannya Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985, tampak bahwa kegiatan perekonomian dan perdagang-an, khususnya di bidang ekspor non migas mulai menunjuk-kan hasil-hasil yang menggembirakan.

Paket Kebijaksanaan 6 Mei 1986 (Pakem) dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha untuk meningkatkan ekspor non mi-gas, terutama hasil-hasil industri, dan penanaman modal di Indonesia. Paket ini berisikan antara lain: 1) penen-tuan harga bahan baku/penolong hasil produksi dalam ne-geri maksimal sama dengan eks-impor, 2) aturan tata niaga impor bahan baku/penolong untuk produksi barang ekspor yang berisikan berbagai rangsangan dan kemudahan bagi dunia usaha dengan memberikan fasilitas pengembali-an bea masuk dan fasilitas pembebasan bea masuk, 3) pem-bentukan kawasan berikat, dan 4) berbagai kemudahan dan kelonggaran dalam pengembangan usaha baik bagi PMA/PMDN maupun non PMA/PMDN serta hubungan antara keduanya.

Dalam rangka meningkatkan daya saing komoditi ekspor non migas terdapat ketentuan sebagai berikut: 1) perusahaan yang mengekspor seluruh atau sebagian dari produksinya dapat mengimpor bahan baku dan penolong bila harga bahan baku dan penolong di dalam negeri yang diperlukan lebih tinggi dari harga di pasar internasional, 2) terhadap barang dan bahan hasil impor yang telah dibayar bea ma-suk dan bea masuk tambahannya, apabila hasil produksinya diekspor dapat diberikan pengembalian bea masuk dan bea masuk tambahan. Fasilitas pengembalian bea masuk terse-but diatur dalam SKB Menteri Keuangan, Menteri Perdagang-an dan Gubernur Bank Indonesia, Nomor 314/KMK.01/1986; Nomor 133/Kpb/V/1986; Nomor 19/3/KEP/GBI tentang Persya-ratan Pengembalian Bea Masuk Atas Barang dan Barang Impor yang dipergunakan dalam pembuatan komoditi ekspor, 3) kepada eksportir produsen yang memproduksi barang ekspor dengan menggunakan barang dan bahan anal impor dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan bea masuk tambahan, 4) khusus untuk kawasan berikat diberla-kukan ketentuan-ketentuan khusus di bidang pabean, se-perti pembebasan bea masuk dan pungutan lainnya bagi ba-rang luar negeri yang masuk ke dalam kawasan berikat serta tidak adanya pembatasan DSP (Daftar Skala Priori-tas) terhadap kegiatan usaha dalam kawasan berikat, dan 5) di bidang investasi telah diberikan berbagai kemudah-an dan kelonggaran antara lain melalui perubahan DSP yang semula tertutup untuk PMA, kini beberapa bidang usaha bisa dimasuki oleh PMA dan diberikan kelonggaran kepada mereka untuk memperluas investasi di bidang ekspor.

(4)

XXII/15

(5) Paket Kebijaksanaan 25 Oktober 1986 merupakan tindak lanjut dari kebijaksanaan Paket 6 Mei 1986, dan kebi-jaksanaan 2 Oktober 1986 mengenai evaluasi kekayaan, bi-dang perpajakan, kelangsungan proyek-proyek pembangunan dan pembatasan penggunaan devisa. Paket Kebijaksanaan 25 Oktober dimaksudkan untuk: 1) menurunkan biaya produksi, 2) melindungi produksi dalam negeri secara lebih efisien, 3) memperluas fasilitas swap, dan 4) menambah fasilitas bagi modal asing seperti ditetapkan dalam SK Ketua BKPM Nomor 17/SK/1986.

Upaya menurunkan biaya produksi dalam negeri dilakukan dengan cara menurunkan tarif bea masuk untuk bahan baku dan penolong yang belum diproduksi di dalam negeri. Untuk meningkatkan efisiensi perlindungan produksi dalam negeri diadakan penghapusan sebagian kebijaksanaan non tarif dan menggantinya dengan kebijaksanaan tarif yang mudah di-laksanakan, mudah diubah dan menghasilkan pemasukan bagi negara. Sementara itu, perlindungan non tarif yang masih dipandang perlu dilakukan dengan penentuan kuota, penun-jukan pelaksana importir, dan lain sebagainya.

Peningkatan fasilitas swap memungkinkan perusahaan di dalam negeri (PMA/PMDN atau Non PMA/PMDN) mengamankan diri dari fluktuasi nilai tukar jika mendapat pinjaman dari luar negeri, dengan cara menghilangkan batas pagu kredit yang selama ini dipakai dan menyerahkan besarnya premi kepada lembaga-lembaga penyalur swap serta penye-diaan fasilitas swap ulang oleh BI bagi lembaga-lembaga keuangan. Sedangkan fasilitas modal asing diberikan de-ngan cara memperkenankan modal asing untuk memperbesar saham dalam perusahaan sendiri, memasukkan saham dalam perusahaan lain, menjual produksi perusahaan lain untuk keperluan ekspor, serta penurunan kredit ekspor yang se-mula 30% menjadi 15% dari kebutuhan modal kerja.

(6) Paket 15 Januari 1987 merupakan lanjutan dari paket ke-bijaksanaan 25 Oktober 1986, yang mencakup bidang pro-duksi dan perdagangan, khususnya industri tekstil, besi, baja, mesin dan mesin listrik serta kendaraan bermotor. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan ekspor non migas dengan jalan menurunkan biaya produksi dan perlindungan produksi dalam negeri yang lebih efi-sien. Kebijaksanaan tersebut dituangkan ke dalam SK Men-teri Keuangan No. 20/KMK.05/1987 tentang pemberian pembe-basan atau keringanan bea masuk terhadap pemasukan ba-rang tertentu, dan No. 23/KMK.05/1987 tentang penyempur-naan klasifikasi barang dalam pos tarif tertentu pada

XXII/16

buku tarif bea masuk Indonesia Tahun 1985, serta SK Men-teri Perdagangan No. 09/KP/I/1987 tentang penyempurnaan penyederhanaan ketentuan di bidang impor. Dalam hubungan dengan upaya menurunkan biaya produksi dalam negeri, ke-bijaksanaan non tarif diubah menjadi kebijaksanaan tarif yang meliputi 92 komoditi pos CCCN cabang industri teks-til termasuk di dalamnya kapas dan 11 komoditi pos CCCN industri baja. Di bidang perlindungan produksi dalam ne-geri dilakukan pengalihan dari sister tata niaga ke sis-tem importir terdaftar/produsen yang menyangkut 135 ko-moditi pos CCCN bidang tekstil dan 7 komoditi pos CCCN bidang industri baja. Di samping itu juga telah diturun-kan bea masuk 12 tarif pos CCCN menjadi 0% - 5%.

Deregulasi di bidang industri mesin, industri mesin listrik, dan industri kendaraan bermotor dimaksudkan masing-masing untuk mendorong kreativitas para pengusaha yang bergerak di bidang tersebut dengan memberikan ke-sempatan yang luas bagi pemanfaatan kemampuan, fasilitas produksi dan pelayanan yang dimiliki, termasuk kemampuan rancang bangun dan perekayasaan untuk membuat mesin atau komponen di dalam negeri, yang sekaligus diarahkan untuk pasaran ekspor, serta mendorong pembuatan jenis kendara-an niaga di dalam negeri dan kemungkinan untuk ekspor.

(7) Paket Kebijaksanaan 10 Juni 1987 merupakan langkah dere-gulasi lebih lanjut di bidang industri yang mencakup industri pertambangan, minyak dan gas bumi; industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan dan peternak-an serta industri dalam kelompok pengawasan obat dan makanan. Kebijaksanaan tersebut dituangkan kedalam Per-aturan Pemerintah No. 13 Tahun 1987, Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1987, dan beberapa keputusan menteri seper-ti Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perindustrian.

(8) Paket Kebijaksanaan 24 Desember 1987 merupakan langkah deregulasi dan debirokratisasi yang meliputi kegiatan ekonomi di bidang-bidang produksi, ekspor impor, pariwi-sata dan pasar modal. Langkah kebijaksanaan tersebut di-tuangkan ke dalam 1 Peraturan Pemerintah, 4 buah Kepu-tusan Presiden, 1 Instruksi Presiden, 2 buah Keputusan Bersama Menteri-menteri, 38 buah Keputusan Menteri (yang terdiri dari 18 buah Keputusan Menteri Keuangan, 1 buah Keputusan Menteri Perindustrian, 2 buah Keputusan Men-teri Perhubungan, 5 buah Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (PARPOSTEL), 2 buah Keputusan Menteri Dalam Negeri, 1 buah Keputusan Menteri Kesehat-

XXII/17

an, 1 buah Keputusan Menteri Penerangan, 3 buah Keputus-an Menteri Tenaga Kerja, 1 buah Keputusan Menteri Keha-kiman, dan 4 buah Keputusan Menteri Perdagangan), 2 buah Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 4 buah Keputusan dan 1 buah Surat Edaran Ketua Badan Pe-laksana Pasar Modal (BAPEPAM), 4 buah Keputusan (Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Bea Cukai dan Imigrasi) dan 1 buah Keputusan Pengurus Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek.

(9) Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988, merupakan langkah untuk memperluas sebaran lembaga-lembaga keuangan untuk merangsang kegiatan ekonomi dan penanaman modal di ber-bagai daerah. Tujuannya adalah untuk makin meningkatkan pengerahan dana masyarakat, ekspor non migas, efisiensi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, kemampuan pe-ngendalian pelaksanaan kebijaksanaan moneter serta me-ningkatkan iklim pengembangan pasar modal.

(10) Paket Kebijaksanaan 21 November 1988 adalah pelengkap paket kebijaksanaan deregulasi di bidang keuangan, mone-ter dan perbankan, yang telah ditetapkan dalam Paket Ke-bijaksanaan 27 Oktober 1988, untuk semakin meningkatkan efisiensi perekonomian nasional dan mencakup penyempur-naan tata niaga impor barang; deregulasi di bidang per-dagangan, industri dan pertanian; pemberian kemudahan pada produksi untuk ekspor; serta deregulasi di bidang perhubungan laut.

(11) Paket 20 Desember 1988 adalah lanjutan dari deregulasi bidang perbankan Juni, 1983. Pemerintah menetapkan se-rangkaian kebijaksanaan di bidang pasar modal, lembaga pembiayaan dan asuransi. Kebijaksanaan-kebijaksanaan ini ditetapkan khusus dalam rangka pengembangan pasar modal, penyediaan alternatif sumber pembiayaan pembangunan untuk mendukung produksi, dan menunjang pengerahan dana masyarakat dan mendukung kelestarian pembangunan.

(12) Paket Januari 1989. Paket ini menyangkut kebijaksanaan di bidang perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijaksanaan PPN menyangkut empat hal pokok, yaitu: 1. Perluasan pe-mungutan PPN dan PPn barang mewah (PPn BM). Bila semula pemungut pajak hanya Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), kini tugas ini dilakukan pula oleh bendaharawan pemerin-tah pusat dan daerah, Pertamina, BUMN/BUMD, Bank Peme-rintah dan Bank Pembangunan Daerah. 2. Perluasan penge-

XXII/18

naan PPN. Semula PPN hanya dikenakan sampai tingkat pe-nyalur utama, kini dikenakan kepada seluruh mata rantai distribusi kecuali pengecer. PPN dipungut mulai dari tingkat importir, pabrikan, penyalur utama, sampai yang menjual barang ke pengecer. 3. Perluasan jenis jasa yang terkena Pajak Pertambahan Nilai. 4. Pengenaan tarif PPn BM 30% untuk barang tertentu. Sedangkan untuk kebijak-sanaan mengenai PBB telah diupayakan penataan kembali dengan menaikkan batas minimum dan maksimum Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan dan Batas Nilai Jual Bangunan Tidak Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1324/KMK.04/1988 tanggal 28 Desember 1988 dan Nomor 25/KMK.04/1989 tang-gal 9 Januari 1989.

(13) Paket 25 Maret 1989. Paket ini adalah tindak lanjut dari kebijaksanaan di bidang keuangan, moneter dan perbankan. Pemerintah menetapkan serangkaian kebijaksanaan di bi-dang peleburan usaha dan penggabungan usaha bank yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK/ 01/1989. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengerahan dana masyarakat, ekspor non migas dan efisiensi lembaga keuangan dan perbankan.

Berbagai keputusan tersebut mengandung 3 pokok sasaran, yaitu (1) untuk memperlancar perizinan di bidang usaha pro-duksi dan jasa-jasa serta investasi pada umumnya, (2) untuk memperlancar arus ekspor dan impor, dan (3) untuk meningkat-kan mobilisasi dana melalui perpajakan, perbankan dan pasar modal.

Langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang te-lah dilakukan selama Repelita IV telah menunjukkan hasil dan dampak positif, antara lain tercermin dalam peningkatan jum-lah penerimaan negara dari pajak, deposito, ekspor non migas, dan arus penanaman modal.

b. Aparatur Badan-badan Usaha Milik Negara

Pendayagunaan aparatur BUMN dalam Repelita IV terus di-tingkatkan agar Badan-badan Usaha Milik Negara dapat memberi-kan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, mampu men-jadi pendorong kegiatan ekonomi dunia usaha swasta, khususnya usaha golongan ekonomi lemah dan koperasi, serta dapat beker-ja atas dasar prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dan efisien. BUMN yang mampu melaksanakan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna diharapkan dapat memupuk keuntungan dan le-bih meningkatkan sumbangannya pada penerimaan negara.

XXII/19

Pendayagunaan BUMN telah berhasil terus meningkatkan bagian penerimaan pajak perseroan/penghasilan BUMN, dari Rp 719,6 milyar dalam tahun 1984/85 kemudian Rp 799,9 milyar dalam tahun 1987/88 menjadi Rp 1.198,6 milyar dalam tahun kelima Repelita IV. Perkembangan hasil pajak dari BUNN selama Repelita IV dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel XXII-1.

Selain itu secara terus menerus dilakukan usaha untuk meningkatkan efisiensi BUMN, antara lain dengan menata kem-bali pola pembinaan dan pengawasan, reorganisasi dalam bentuk pengubahan bentuk hukum, penggabungan, penyempurnaan manaje-men, penggantian pimpinan, serta peningkatan pengendalian. Untuk mendorong pengembangan serta kemajuan BUMN dalam rangka meningkatkan pembangunan dan efisiensi perekonomian secara nasional, dipandang perlu mengambil langkah-langkah penyehat-an dan penyempurnaan pengelolaan BUMN, yang dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1988. Hasil-hasil usaha terse-but berupa perkembangan aktiva, penjualan dan laba BUMN tam-pak pada Tabel XXII-2.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa total aktiva, tingkat penjualan dan laba dalam tahun 1988/89 meningkat dari tahun sebelumnya. Total aktiva meningkat (13,7%), dari Rp 140.100,0 milyar pada tahun 1987/88 menjadi Rp 159.288,0 milyar dalam tahun 1988/89, dan laba BUMN meningkat sebesar (25,96%), dari Rp 3.036,0 milyar pada tahun 1987/88 menjadi Rp 3.824,0 milyar dalam tahun 1988/89.

Penerimaan negara dalam bentuk dividen/bagian laba peme-rintah dalam tahun 1988/89 sebesar Rp 636,3 milyar. Gambaran penerimaan negara berupa dividen secara lebih terinci dapat dilihat pada Tabel XXII-3.

Berbagai usaha untuk meningkatkan daya guna BUMN terse-but telah dapat memberikan sumbangan yang cukup besar dalam memobilisasi dana yang diperlukan bagi pembiayaan pembangunan nasional. Selama Repelita IV langkah-langkah untuk meningkat-kan daya guna BUMN yang telah dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Penjualan seluruh saham milik Negara RI pada Perusahaan Perseroan (persero) PT Semen Madura (PP. No. 13/1984).

2. Pengalihan bentuk perusahaan Gas Negara menjadi Perusa-haan Umum (Perum) (PP. No. 26/1984).

3. Pengaturan kembali Perum Pengembangan Keuangan Koperasi (PP. No. 27/1985).

XXII/20

TABEL XXII - 1

HASIL PAJAK DARI BADAN USAHA MILIK NEGARA,1983/84 - 1988/89(milyar rupiah)

No. Jenis Penerimaan Repelita IV

1984/85 1) 1985/86 1) 1986/87 1)

1987/88 1) 1988/89 2)

1983/84

1. Pajak Perseroan (Total)

2. Pajak Perseroan/ Penghasilan BUMN

3. Penerimaan Bukan Pajak

4. Deviden/DPS/BLP

1.237,1 1.132,2 1.419,7 1.677,9 1.893,3

719,6 670,8 828,4 799,9 1.198,6

687,3 1.386,0 1.147,0 1.976,7 1.568,8

265,9 265,0 583,7 932,9 936,3

757,4

357,0

519,0

171,2

Catatan:

1. Angka diperbaiki2. Angka sementara (s/d Maret 1989)

XXII/21

TABEL XXIII – 2

PERKEMBANGAN KEGIATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA,1983/84 – 1988/89(milyar rupiah)

1) Angka diperbaiki2) Angka sementara (s/d Maret 1989)3) Laba sebelum pajak Netto (Laba-Rugi)

XXII/22

TABEL XXII - 3

REALISASI PENERIMAAN NEGARA BERUPA DIVIDEN/DPS/BLP,1983/84 - 1988/89(milyar rupiah)

Repelita IV

No. Sektor 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89

1. Pertanian dan Kehutanan 11,3 25,2 37,9 49,9 48,4 88,2

2. Industri 27,7 24,2 48,7 26,4 22,5 64,1

3. Jasa Umum 39,4 33,4 58,2 100,0 202,5 87,7

4. Jasa Keuangan Non Bank 11,4 25,6 42,6 35,5 41,8 72,9

5. Perdagangan 0,4 0,5 0,5 4,1 2,4 2,2

6. Pertambangan 16,4 3,8 7,6 2,2 34,7 78,5

7. Perbankan 64,6 153,0 429,5 365,6 580,5 242,7

Jumlah 171,2 265,7 625,0 583,7 932,8 636,3

XXII/23

4. Penyempurnaan organisasi Perum Pencetakan Uang Republik Indonesia (PP. No. 30/1985).

5. Penyertaan modal Negara untuk pendirian Persero dalam bidang usaha kawasan industri Cilacap (PP. No. 3/1986).

6. Pembentukan Perum Angkutan Sungai, Danau dan Penyebe-rangan (PP. No. 8/1986).

7. Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam Modal Sa-ham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour Ltd.) (PP. No. 2/1987).

8. Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya (PP. No. 4/1988).

9. Pengalihan bentuk pusat produksi film Negara menjadi Perusahaan Umum (Perum) produksi film (PP. No. 5/1988).

10. Perubahan Perusahaan Negara Metrika dan penambahan pe-nyertaan Modal yang berasal dari kekayaan negara hasil likuidasi perusahaan negara Metrika ke dalam perusahaan perseroan (Persero) PT Krakatau Steel (PP. No. 8/1988).

11. Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam saham per-usahaan perseroan (Persero) PT Jasa Marga (PP. No. 11/ 1988).

12. Pengaturan kembali organisasi dan anggaran dasar Per-usahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (PP. No. 12/1988).

13. Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam saham per-usahaan perseroan (Persero) PT Semen Tonasa (PP. No. 27/ 1988).

14. Pemisahan dan pengalihan kekayaan Negara pada sentra operasi keselamatan penerbangan (SENOPEN) di Jakarta untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara dalam Perum Angkasa Pura II (PP. No. 4/1989).

Sampai akhir tahun 1988/89 jumlah BUMN yang berbentuk Persero, terdiri dari Persero tunggal 122 buah dan Persero patungan 33 buah. Sedang yang berstatus Perum 33 buah dan yang berstatus Perjan tetap 2 buah, yaitu Perjan Pegadaian dan Perjan Kereta Api. Kedua Perjan tersebut masing-masing di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Moneter, Departemen Ke-uangan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan. BUMN yang mempunyai status khusus, karena diben-tuk berdasarkan Undang-undang tersendiri, berjumlah 9 buah, yaitu 8 Bank Pemerintah dan Pertamina. BUMN yang belum diubah

XXII/24

ke dalam bentuk yang ditetapkan dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tinggal 7 buah PN dan 7 buah PT lama (lihat Tabel XXII-4).

Pendayagunaan aparatur perekonomian negara juga meliputi usaha-usaha pengetatan dalam penyertaan modal Pemerintah (PMP). Hal ini dilakukan dengan mengarahkan penyaluran peng-gunaan dana tersebut secara lebih selektif kepada usaha-usaha produktif yang penting, sesuai keadaan keuangan Negara. Sebab itu dalam tahun anggaran 1988/89 terjadi penurunan dalam dana PMP. Dalam tahun kelima Repelita IV dana PMP yang telah dike-luarkan adalah sebesar Rp 176,9 milyar. Jumlah ini lebih ren-dah dari dana PMP yang dikeluarkan pada akhir tahun Repeli-ta III yang mencapai Rp 591,7 milyar. Perincian tentang realisasi PMP per sektor dapat dilihat pada Tabel XXII-5.

6. Pengawasan dan Penertiban Operasional

Pengawasan dan penertiban operasional merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya aparatur Pemerintah yang bersih, berdaya guna, berhasil guna dan berwibawa. Oleh karena itu dalam lima tahun terakhir ini, pendayagunaan sistem dan pe-laksanaan pengawasan dan penertiban operasional telah diting-katkan dan lebih dimantapkan.

a. Pendayagunaan Pengawasan

Mengingat pentingnya pengawasan, Presiden/Mandataris MPR telah memberikan tugas kepada Wakil Presiden untuk menangani masalah pengawasan. Di samping itu dalam Kabinet Pembangun-an IV diangkat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) dan Pengawasan Pembangunan. Sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No. 32 Tahun 1983, Menko EKUIN dan WASBANG mempunyai peranan di bidang pengawasan. Selanjutnya agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara lebih ber-daya guna dan berhasil guna, telah dibentuk pula Badan Peng-awasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Keppres No. 31 Tahun 1983 sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen. Kemudi-an, untuk mendayagunakan pengawasan melekat telah diterbitkan Instruksi Presiden No. 2/1988 dan Keputusan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara No. 99 dan No. 102 tahun 1988 sebagai pedoman pelaksanaannya.

Dengan Inpres No. 15 Tahun 1983 telah ditetapkan pedoman pengawasan yang memungkinkan seluruh pengawasan dapat dilak-sanakan secara lebih terpadu dan terarah, baik dalam perumusan

XXII/25

TABEL XXII - 4

PERKEMBANGAN STATUS BADAN USAHA MILIK NEGARA,Per Maret 1989

XXII/26

TABEL XXII - 5

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA,1983/84 - 1988/89(milyar rupiah)

XXII/27

kebijaksanaan, penyusunan rencana, maupun dalam pembidangan kewenangan pelaksanaan pengawasan. Dalam rangka pembinaan keterpaduan dan keterarahan tersebut, baik secara berkala ataupun secara insidentil, diadakan rapat koordinasi para menteri dan pejabat tinggi lainnya di bawah pimpinan Wakil Presiden untuk membahas strategi dan kebijaksanaan pengawas-an. Kemudian diadakan pula rapat koordinasi pimpinan aparat pengawasan fungsional yang dipimpin oleh Menko EKUIN dan WAS-BANG untuk membahas langkah-langkah pelaksanaan teknis opera-sional pengawasan yang pelaksanaan selanjutnya dilakukan dan dikoordinasikan bersama BPKP di Pusat maupun di Daerah.

Dengan berbagai langkah pendayagunaan tersebut, koordi-nasi pengawasan telah dapat dilembagakan, diawali dengan penggarisan kebijaksanaan pengawasan, berturut-turut oleh Wa-kil Presiden, Menko EKUIN dan WASBANG serta Kepala BPKP se-suai dengan kedudukan dan tugas serta tanggung jawabnya. Rapat-rapat koordinasi diselenggarakan pada berbagai tingkat, yaitu pada tingkat nasional dipimpin oleh Wakil Presiden, pada tingkat Pemerintah Pusat dipimpin oleh Menko EKUIN dan WASBANG dan pada tingkat Daerah dipimpin oleh Kepala Perwa-kilan BPKP. Sementara itu Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di daerah dianggap tidak perlu diper-tahankan lagi karena koordinasi pengawasan di daerah sudah ditugaskan pada BPKP Daerah.

Agar pengawasan benar-benar mengenai sasarannya maka Inpres No. 15 Tahun 1983 menetapkan agar setiap penerima la-poran hasil pengawasan mengambil tindak lanjut yang diperlu-kan. Hal tersebut dapat berupa (a) tindakan administratif be-rupa penerapan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan disiplin lainnya, (b) tindakan tuntutan/ gugatan perdata seperti tuntutan ganti rugi, tuntutan perben-daharaan, pengenaan denda dan lain-lain, (c) tindakan peng-aduan tindak pidana dengan menyerahkan perkara kepada Kepoli-sian atau Kejaksaan dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus seperti korupsi dan lain-lain, (d) tindakan penyempur-naan aparatur. Pemerintah di bidang kelembagaan, ketatalaksa-naan dan kepegawaian.

Dalam rangka usaha meningkatkan daya guna pengawasan, pelaksanaan tindak lanjut pengawasan dikoordinasikan oleh Menko EKUIN dan WASBANG dengan dibantu oleh Kepala BPKP, sedang tindak lanjut dari masalah yang mengandung unsur tindak pidana diserahkan oleh BPKP pada Kepolisian Negara dan

XXII/28

Kejaksaan Agung. Peningkatan pelaksanaan tindak lanjut juga mencakup diberikannya wewenang kepada Kepala BPKP untuk me-minta keterangan kepada Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil pemerik-saan oleh BPKP sendiri maupun hasil pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional lainnya.

Dengan langkah-langkah pendayagunaan aparatur pengawasan tersebut, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pengawasan, keterpaduan yang menjamin keserasian sasaran dan waktu pemeriksaan telah lebih dimantapkan. Dengan demikian pengawasan dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Selanjutnya sebagai landasan untuk menciptakan kesatuan bahasa, norma, standar pengawasan dan untuk meningkatkan ke-ahlian para pengawas, maka penyelenggaraan pendidikan, pela-tihan dan penataran makin ditingkatkan serta dilaksanakan se-cara lebih terkoordinasi. Program pendidikan, pelatihan, dan penataran tersebut meliputi bidang pemeriksaan operasional, penyidikan, penataran pengawas keuangan, pemahaman tugas-tu-gas satuan pengawasan intern, orientasi pemeriksaan BUMN/BUMD dan pendidikan tata usaha setingkat ajun akuntan. Peserta pe-latihan dan penataran tersebut hingga Semester I tahun 1988/89 berjumlah 9.091, yang terdiri dari 2.741 pegawai BPKP dan 6.350 pegawai dari aparat pengawas fungsional lainnya.

Seterusnya dapat dikemukakan bahwa sebagai pelaksanaan wewenang BPKP untuk melaporkan hasil pemeriksaan yang diper-kirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi kepada Kejak-saan Agung, maka sejak tahun 1983/84 hingga tahun 1988/89 te-lah diserahkan oleh BPKP 422 kasus dengan nilai sebesar Rp 132,989 milyar. Selain itu BPKP telah melakukan audit yang mengakibatkan penghematan pengeluaran Negara dan penambahan penerimaan Negara, keseluruhannya berjumlah Rp 1.239.222 mil-yar. Kasus-kasus yang dapat diangkat oleh BPKP dari hasil pengawasan tersebut sebagian merupakan masukan informasi yang berasal dari masyarakat.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas BUMN-BUMN se-suai dengan PP No. 3 Jo. PP No. 28 Tahun 1983, Menteri Ke-uangan telah menerbitkan Surat Keputusan No. S-1080/MK.011/ 1984 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Persero yang menentu-kan agar penilaian teknis perusahaan dapat dilakukan secara lebih realistis melalui penetapan pembagian laba sementara berdasarkan laporan manajemen perusahaan. Pengesahan final

XXII/29

terhadap rencana laba rugi dilakukan segera setelah ada la-poran pemeriksaan keuangan oleh BPKP.

b. Penertiban Operasional

Untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemerin-tahan dan pembangunan nasional secara bersih, berwibawa, ber-daya guna dan berhasil guna, pendayagunaan aparatur Pemerin-tah juga diarahkan pada penyempurnaan langkah-langkah kebi-jaksanaan dan peningkatan pelaksanaan penertiban operasional.

Sasaran pengawasan dan penertiban ditujukan baik terha-dap lingkungan aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah, maupun BUMN. Hal ini dilakukan melalui pengawasan melekat dan peng-awasan fungsional serta dengan operasi-operasi penertiban terhadap berbagai bentuk korupsi, penyalahgunaan jabatan, komersialisasi jabatan, pemborosan, pungutan liar dan per-buatan tercela lainnya. Di samping itu, telah dilakukan peng-amatan dan penanganan keluhan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat maupun yang diketahui melalui media massa. Untuk keperluan tersebut, antara lain dengan surat Menteri Dalam Negeri No. 120.04/3194/PUOD, akhir tahun 1984 seluruh aparatur Pemerintah Daerah diminta agar cepat tanggap terha-dap keluhan dan pengaduan masyarakat. Keluhan dan pengaduan ini diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk penyeli-dikan kebenarannya serta penyelesaian masalahnya.

Hasil pengawasan dan penertiban yang telah dicapai dapat dilihat pada Tabel XXII-6. Dari Tabel tersebut terlihat bahwa oknum aparatur Pemerintah yang ditindak meliputi 19.787 orang yang tersangkut dalam 15.672 kasus. Dari jumlah tersebut, 19.509 orang dikenakan tindakan administratif dan 278 orang dikenakan tindakan hukum. Pelaksanaan pengawasan dan pener-tiban tersebut memberikan dampak positif bagi terciptanya iklim pencegahan terhadap penyimpangan dan penyelewengan.

7. Penyempurnaan Di Bidang Kepegawaian

Kegiatan penting yang telah dilaksanakan dan ditingkat-kan selama Repelita IV itu meliputi:

a. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang ke-pegawaian.

b. Penyempurnaan dasar-dasar penyusunan formasi berdasarkan analisa jabatan.

c. Pengadaan, pengangkatan, dan penyelesaian kepangkatan.

XXII/30

TABEL XXII - 6

PELAKSANAAN OPERASI TERTIB DI LINGKUNGAN APARATUR NEGARA,April 1983 - Maret 1989

XXII/31

d. Perbaikan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

e. Pengembangan jabatan fungsional untuk mewujudkan profe-sionalisme Pegawai Negeri Sipil.

f. Peningkatan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan pada Proyek Pemerintah, BUMN/ BUMD.

g. Peningkatan fungsi Tata Usaha Kepegawaian yang dapat berperan pula sebagai Pusat Informasi Data Kepegawaian.

h. Peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

i. Peningkatan kemampuan manajemen, keterampilan teknis dan produktivitas kerja pegawai.

j. Penyelenggaraan penataran pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Dalam tahun kelima Repelita IV kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bidang pembinaan Pegawai Negeri Sipil pada da-sarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya.

a. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Kepegawaian

Sebagai tindak lanjut dari upaya peningkatan pembinaan pegawai negeri sekaligus sebagai pelaksanaan UU No. 8/1974, maka selama Repelita IV telah ditetapkan (1) 24 buah Peratur-an Pemerintah, dan (2) 39 buah Keputusan Presiden. Adapun Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana UU No. 8/1974 yang penting selama Repelita IV dapat dilihat pada Tabel XXII-7.

b. Penyempurnaan Dasar-dasar Penyusunan Formasi Berdasarkan Analisa Jabatan

Peningkatan tugas-tugas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah membawa konsekuensi penambahan formasi Pega-wai. Penambahan jumlah pegawai tersebut selalu didasarkan atas prinsip efisiensi dan rasionalitas dalam penyusunan for-masi serta disesuaikan pula dengan kemampuan keuangan negara. Jumlah formasi pegawai untuk setiap Departemen/Instansi se-tiap tahun ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Apa-ratur Negara.

Upaya penyempurnaan dasar-dasar penyusunan formasi yang tetap didasarkan pada PP No. 5/1976 terus dilanjutkan. Hal

XXII/32

TABEL XXII – 7

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG YANG TELAH DITETAPKANSEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974,

1983/84 – 1988/89(31 Maret 1984 – 31 Maret 1988)

XXII/33

(Lanjutan Tabel XXII – 7)

XXII/34


XXII/35


XXII/36


XXII/37


XXII/38


XXII/39

ini dimaksudkan agar setiap satuan organisasi Pemerintah mem-punyai jumlah dan mutu pegawai yang seimbang dengan jenis dan besarnya beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Penyem-purnaan dasar-dasar penyusunan formasi meliputi kegiatan se-bagai berikut: (1) penyusunan kembali/penyempurnaan daftar nama dan jumlah jabatan menurut instansi, (2) penyusunan uraian jabatan fungsional bidang umum oleh BAKN, (3) penyam-paian petunjuk, bimbingan, dan pengarahan dalam pelaksanaan uraian jabatan fungsional bidang khusus kepada semua instan-si, (4) penyusunan uraian jabatan struktural dan jabatan fungsional bidang khusus secara bertahap oleh instansi yang bersangkutan, dan (5) kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara dalam membuat petunjuk analisa jabatan.

c. Pengadaan, Pengangkatan, dan Penyelesaian Kepangkatan

Tujuan pengadaan pegawai negeri adalah untuk mengisi ke-butuhan formasi pada masing-masing satuan organisasi Pemerin-tah baik di Pusat maupun di Daerah. Dalam Repelita IV penam-bahan pegawai ditekankan pada tenaga pendidik dan tenaga ke-sehatan. Hal ini tidak berarti kebutuhan pegawai pada sektor lainnya dikesampingkan. Prioritas yang diberikan pada tenaga pendidik dan kesehatan di atas didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah untuk melaksanakan pemerataan kesempatan memper-oleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Dalam pada itu, formasi Pegawai Negeri Sipil yang dise-diakan selama Repelita IV sebanyak 840.995 orang. Dengan rincian, 138.446 (1984/85), 322.793 (1985/86), 148.277 (1986/87), 104.168 (1987/88), dan 127.311 (1988/89).

Sementara itu, kenaikan pangkat dimaksudkan sebagai pem-berian penghargaan atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Penghargaan tersebut baru akan mempunyai arti jika diberikan pada orang yang tepat dan tepat pada waktunya. Untuk itu, Pemerintah telah memberlakukan Ke-naikan Pangkat Otomatis (KPO) bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai tenaga pendidik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, serta tenaga pe-layanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan.

Dalam Repelita IV, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang pelaksanaannya diatur bersama antara Menteri Tena-ga Kerja dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN).

XXII/4O

Kemudian, untuk menghindari keterlambatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditempatkan/ditugaskan di daerah, maka calon tersebut harus diikutsertakan dahulu dalam Pelatihan Pra Jabatan. Kebijaksanaan lainnya adalah memusatkan pengelolaan dan proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil pada BAKN. Selama Repelita IV telah diangkat tambahan pegawai negeri sebesar 762.537 orang. Dengan adanya tambahan pegawai tersebut jumlah pegawai negeri meningkat dari 3.421.416 orang (1986/87) menjadi 3.512.460 orang (1988/89).

Untuk Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), selama Repe-lita IV telah ditetapkan KPO sejumlah 1.943.410 orang yang terdiri dari 1.316.183 guru SD dan penjaga SD; 310.373 guru TK, SMTP, Penilik, dan Pengawas; 176.532 guru Penjaga Madrasah Ibtidaiyah dan guru Agama, Penilik dan Pengawas; serta 140.322 tenaga medis dan paramedis.

d. Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Dalam Repelita IV, Pemerintah telah melakukan beberapa langkah perbaikan penghasilan Pegawai Negeri. Upaya tersebut dilaksanakan dengan ditetapkannya PP No. 15/1985 yang pelak-sanaannya diatur berdasarkan Keppres No. 35/1985 tentang Per-baikan Penggajian. Selanjutnya usaha tersebut diteruskan de-ngan pengaturan pemberian tunjangan khusus bagi jabatan fung-sional tertentu seperti peneliti, hakim, panitera pengadilan dan sebagainya. Selain itu berdasarkan Keppres No. 9/1985 se-bagaimana beberapa kali telah diubah dan terakhir berdasarkan Keppres No. 11/1986, telah diadakan perbaikan tunjangan ja-batan struktural. Selanjutnya dalam tahun kelima Repelita IV Pemerintah kembali menaikkan gaji Pegawai Negeri yaitu sebesar 15% dari gaji pokok, yang pelaksanaannya dimulai bulan Januari 1989 dengan kenaikan sebesar 10%, dan sejak April 1989 dengan kenaikan sebesar 15% dari gaji pokok.

Sejalan dengan perbaikan penghasilan pegawai negeri, Pe-merintah juga telah mengusahakan perbaikan penghasilan bagi para pensiun/tunjangan bersifat pensiun. Dalam Repelita IV telah diadakan penetapan dan penyesuaian pokok pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya serta Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas, serta yang dipensiun sebelum bulan April 1985. Penetapan ini dilakukan sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1985 di atas. Selanjutnya, pada tahun 1989 juga telah diadakan perbaikan penghasilan

XXII/41

bagi para penerima pensiun, sejalan dengan langkah kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil mulai bulan Januari dan April 1989.

e. Pengembangan Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Yang Diperlukan

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 PP No. 3/1980, Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional, kenaikan pang-katnya di samping harus berdasarkan syarat-syarat yang diten-tukan harus pula berdasarkan angka kredit. Dalam kaitan ini, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional dengan memperhatikan usulan pimpinan instansi yang bersangkutan setelah mendengar pertim-bangan Kepala BAKN.

Sampai akhir Repelita IV jabatan fungsional dan angka kredit yang telah ditetapkan adalah: (1) angka kredit bagi jabatan peneliti (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. 01/1983), (2) angka kredit bagi jabatan Widyaiswara (Keputusan MENPAN No. 68/1985), (3) angka kredit bagi jabatan Penyuluh Pertanian (Keputusan MENPAN No. 73/ 1985), (4) angka kredit bagi jabatan tenaga dokter (Keputusan MENPAN No. 93/1986), (5) angka kredit bagi jabatan tenaga pe- rawatan (Keputusan MENPAN No. 94/1986), (6) angka kredit bagi jabatan tenaga pengajar perguruan tinggi (Keputusan MENPAN No. 59/1987), (7) angka kredit bagi jabatan tenaga pengawas ketenagakerjaan (Keputusan MENPAN No. 107/1987), (8) angka kredit bagi jabatan pengamat meteorologi dan geofisika (Kepu-tusan MENPAN No. 15/1988), (9) angka kredit bagi jabatan pe-nyuluh kehutanan (Keputusan MENPAN No. 16/1988), (10) angka kredit bagi jabatan pustakawan (Keputusan MENPAN No. 18/1988), (11) angka kredit bagi jabatan juru penerang (Keputusan MENPAN No. 44/1988), (12) angka kredit bagi jabatan pekerja sosial (Keputusan MENPAN No. 45/1988), (13) angka kredit bagi jabat-an teknisi pelayaran (Keputusan MENPAN No. 46/1988), (14) ang-ka kredit bagi jabatan teknisi penerbangan (Keputusan MENPAN No. 100/1988), (15) angka kredit bagi jabatan penyuluh kelu-arga berencana (Keputusan MENPAN No. 107/1988), (16) angka kredit bagi jabatan penguji mutu barang (Keputusan MENPAN No. 17/1989), (17) angka kredit bagi jabatan jaksa (Keputusan MENPAN No. 18/1989), (18) angka kredit bagi jabatan tenaga pengajar perguruan tinggi dalam lingkungan wewenang Departe-men Agama (Keputusan MENPAN No. 19/1989, (19) angka kredit bagi jabatan pemeriksa Bea dan Cukai (Keputusan MENPAN No. 21/ 1989), dan (20) angka kredit bagi jabatan pengawas keuangan dan pembangunan (Keputusan MENPAN No. 22/1989).

XXII/42

f. Peningkatan Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil Yang Diperbantukan/Dipekerjakan Pada Proyek Pemerin-tah, BUMN/BUMD

Pembangunan nasional pada hakekatnya mencakup seluruh bidang kehidupan dan melibatkan berbagai instansi yang ada. Dalam proses pembangunan ini, terjadi berbagai proses yang saling terkait, satu di antaranya adalah usaha memperbantukan Pegawai Negeri Sipil pada proyek Pemerintah, Badan Usaha Mi-lik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Agar karier pegawai tersebut tidak terhambat, maka pemerintah terus melakukan usaha pembinaan antara lain di bidang kepangkatan.

Sesuai dengan Pasal 30 PP No. 3/1980, jenjang pangkat jabatan pimpinan pada proyek Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) setelah mendengar pertimbangan kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut telah ditetapkan keputusan MENPAN tentang (1) jenjang pangkat jabatan pimpinan pada Proyek Pemerintah (Keputusan MENPAN No. 53/1982), (2) jenjang pangkat jabatan pimpinan pada Badan Usaha Milik Negara (Keputusan MENPAN No. 66/1984), dan (3) jenjang pangkat jabatan pimpinan pada Badan Usaha Milik Daerah (Keputusan MENPAN No. 100/1986).

Selama Repelita IV, telah ditetapkan dengan Keputusan MENPAN persamaan Jenjang Pangkat Jabatan Pimpinan pada Proyek Pemerintah/BUMN/BUMD sebanyak 176 buah, dengan perincian se-bagai berikut: Proyek Pemerintah 109 buah; Badan Usaha Milik Negara 42 buah; Badan Usaha Milik Daerah 25 buah. Dalam tahun kelima Repelita IV Proyek Pemerintah, BUMN/BUMD yang ditetap-kan dengan Keputusan MENPAN sebanyak 73 buah, dengan rincian; Proyek Pemerintah 34 buah; Badan Usaha Milik Negara 20 buah; Badan Usaha Milik Daerah 19 buah.

g. Peningkatan Fungsi Tata Usaha Kepegawaian Sebagai Pusat Informasi Data Kepegawaian

Adanya data kepegawaian yang lengkap, dapat dipercaya, mudah ditemukan dan dipelihara terus menerus, merupakan sya-rat mutlak bagi terselenggaranya pelaksanaan pembinaan Pega-wai Negeri berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi ker-ja. Penyempurnaan pengolahan data kepegawaian ini dilakukan baik dengan tangan maupun secara elektronis melalui alat kom-puter. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pendayagunaan tata

XXII/43

usaha kepegawaian. Sampai dengan akhir Repelita V telah dila-kukan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:(1) Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP);

(2) Pemberian Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg);

(3) Perekaman data Pegawai Negeri Sipil berikut

perkembangan ke dalam pita magnetik;

(4) Penyusunan berkas Pegawai Negeri Sipil ke dalam almari

khusus untuk itu;

(5) Penyusunan nama-nama Pegawai Negeri Sipil menurut abjad;

(6) Pemberian Kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil (KARIS/KARSU);

(7) Penyajian jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut kepangkatan, golongan ruang, kedudukan, dan wilayah kerja sebagai bahan informasi dan bahan perencanaan Anggaran Belanja Pegawai;

(8) Pemberian informasi mengenai Pegawai Negeri Sipil yang pada saatnya dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, memenuhi masa pensiun, Daftar Urut Kepangkatan secara Nasional yang disampaikan ke Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah, sebagai bahan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan peningkatan pelayanan administrasi ke-pegawaian, dalam tahun 1983 pada BAKN telah dipasang sepe-rangkat komputer dan terminalnya. Dalam tahun anggaran 1985/86, terminal tersebut telah digantikan oleh seperangkat komputer induk; sedangkan tenaga pelaksana komputer telah di-didik dan dilatih secara khusus.

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penggunaan komputer induk, dalam tahun 1987 telah dibentuk satu unit Pe-laksana Teknis Pengolahan Data (Puslahta) berdasarkan Keppres No. 27/1987 dan diikuti dengan Surat Keputusan Kepala BAKN No. 172/1987.

Langkah-langkah di atas telah memperlancar berbagai ke-giatan pengelolaan tata usaha kepegawaian, antara lain mudah menemukan data pegawai secara cepat, benar, dan terpercaya; mudah memantau data perkawinan Pegawai Negeri Sipil, dan ke-matian serta kelahiran keluarganya; kebijaksanaan penetapan kenaikan pangkat otomatis bagi guru, penjaga sekolah dasar, pengawas dan penilik di lingkungan Departemen Agama dan

XXII/44

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta tenaga media dan paramedis di lingkungan Departemen Kesehatan.

h. Peningkatan Disiplin Pegawai

Dalam Repelita IV disiplin pegawai negeri semakin di-tingkatkan. Pegawai negeri yang melanggar peraturan disiplin dikenakan tindakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/ 1980. Walaupun demikian pegawai yang dijatuhi hukuman di-siplin masih diberikan kesempatan untuk mengajukan usul kebe-ratan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 67/1980.

Sejak dibentuk, Badan Pertimbangan Kepegawaian telah me-meriksa dan mengambil keputusan memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebanyak 1.459 pegawai negeri golongan ruang IV/a ke bawah. Dari jumlah ini yang mengajukan keberatan sebanyak 1.459, dan dari jumlah ini yang telah diputuskan sebanyak 565 buah. Sisanya sebanyak 894 buah belum dapat diselesaikan ka-rena masih menunggu bahan kelengkapan yang diperlukan. Kemu-dian, badan ini juga memberikan pertimbangan atas usul pem-berhentian Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/a ke atas kepada Presiden sebanyak 5 kasus.

Selain itu, dalam rangka peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dilakukan penataran-penataran yang diikuti oleh para pejabat dari berbagai instansi. Selain itu sistem dan pelaksanaan penataran pengawasan ini terus disempurnakan.

i. Peningkatan Kemampuan Manajemen, Keterampilan Teknis dan Produktivitas Kerja Pegawai

Usaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan Pegawai Negeri Sipil terus dilakukan agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Tujuan lainnya adalah untuk memperbaiki si-kap dan perilaku Pegawai Negeri Sipil agar lebih meningkatkan penghayatan dan kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, ser-ta membina kesatuan berpikir dan kesatuan bahasa di kalangan pegawai negeri agar ada kesatuan gerak, langkah dan kerja sa-ma sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan.

Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari pendidikan dan latihan pra jabatan, yaitu pendidikan dan

XXII/45

pelatihan khusus untuk calon Pegawai Negeri Sipil agar teram-pil dalam melaksanakan tugasnya. Pendidikan dan pelatihan lainnya adalah pendidikan dan latihan jabatan, yaitu pendi-dikan dan pelatihan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Si-pil dalam rangka meningkatkan keterampilan manajerial dan teknis.

Selama Repelita IV telah dilaksanakan pendidikan dan pe-latihan Prajabatan yang diikuti oleh 272.348 orang, terdiri dari 48.574 peserta tingkat I, 214.546 peserta tingkat II, dan 9.228 peserta tingkat III, sedangkan dalam tahun kelima Repelita IV telah dilaksanakan tiga tingkat Diklat Prajabat-an yang diikuti oleh 57.108 peserta. Latihan Prajabatan tingkat I diikuti 15.243 peserta, tingkat II 40.968 peserta, dan tingkat III 897 peserta. Dengan demikian selama Repelita IV, ketiga tingkat Diklat Prajabatan tersebut telah diikuti oleh 272.348 peserta, terdiri dari 48.574 peserta tingkat I, 214.546 peserta tingkat II, dan 9.228 peserta tingkat III.

Pendidikan dan pelatihan, pegawai negeri dalam jabatan antara lain adalah pendidikan dan pelatihan penjenjangan untuk mempersiapkan pegawai agar mampu memikul tugas untuk sesuatu jabatan yang lebih tinggi. Program pendidikan dan pe-latihan penjenjangan yang terutama adalah Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA). Selain itu, sejak tahun 1984/85 telah pula diselenggarakan SESPA Nasional (SESPANAS) oleh Lembaga Administrasi Negara untuk para peserta dari ber-bagai Departemen dan instansi Pemerintah lainnya. Penyeleng-garaan SESPA, termasuk SESPANAS, sampai dengan tahun kelima Repelita IV dapat dilihat pada Tabel XXII-8.

Pendidikan dan pelatihan penjenjangan lainnya adalah Se-kolah-sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar (SEPADA), Tingkat Lanjutan (SEPALA) serta Tingkat Madya (SEPADYA). Pe-nyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dilakukan di Departemen/Lembaga masing-masing berdasarkan pedoman dan koordinasi dari LAN. Jumlah lulusan SEPADA, SEPALA dan SEPA-DYA selama Repelita IV masing-masing sebanyak 7.789 orang, 10.449 orang, dan 4.504 orang lulusan.

Pendidikan dan pelatihan pegawai juga dilaksanakan mela-lui Program Perencanaan Nasional (PPN). Program pendidikan ini dimaksudkan untuk memberikan keterampilan dalam perenca-naan pembangunan nasional dan daerah. Jumlah peserta khusus PPN sejak tahun 1983 sampai dengan akhir Maret 1989 dapat di-lihat pada Tabel XXII-9.

XXII/46

TABEL XXII - 8

JUMLAH LULUSANSESPA (SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN ADMINISTRASI),

1983/84 - 1988/89

Repelita IV

No. Departemen den Lembaga 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89

1. Departemen Dalam Negeri - 32 62 31 35 282. Departemen Penerangan - 30 30 30 20 353. Departemen Pertahanan dap Keamanan 29 1) 17 - 25 - 274. Departemen Perhubungan 2) 57 - - 30 32 -5. Departemen Perindustrian 24 24 24 24 - -6. Departemen Boatel - - 35 - - 407. Departemen Agama 30 30 30 30 - 18. Departemen Pertanian 3) - - 30 - - 289. Departemen Keuangan - - - 25 - -10. Departemen Pertambangan d Energi - 28 - - - -11. Departemen Pariwisata, Pos dan

Telekomunikasi - 78 32 31 62 3312. Departemen Koperasi - 30 30 31 - -13. Departemen Kesehatan 30 - - 30 - -14. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 58 30 26 28 30 3015. Departemen Transmigrasi - - 30 - - 3016. Departemen Kehakiman 30 59 55 56 30 -17. Departemen Tenaga Kerja 4) - 25 29 29 30 -18. Departemen Kehutanan - 30 - - - 3019. Departemen Perdagangan 5) 25 27 - - - -20. Departemen Pekerjaan Umum 34 35 34 35 - -21. Departemen Luar Negeri 30 - - - - -22. Lembaga Administrasi Negara 6) - 56 113 81 59 -23. Badan Pemeriksa Keuangan 27 21 28 - - -24. Badan Urusan Logistik - - - 39 36 -25. Asuransi Tenaga Kerja - - - - 30 5926. Kejaksaan Agung - - - - - 29

Jumlah 374 552 588 555 364 369

Catatan:

Tanda "-" menunjukkan bahwa pada tahun yang bersangkutan,tidak diselenggarakan SESPA oleh Departemen/Lembaga bersangkutan.

1) Angka diperbaiki2) Repelita III mencakup Ditjen Pariwisata dan Ditjen Postel (Repelita IV:

Departemen Parpostel)3) Repelita III mencakup Ditjen Kehutanan (Repelita IV: Departemen Kehutanan)4) Repelita III mencakup Ditjen Transmigrasi (Repelita IV: Departemen Trans-

migrasi)5) Repelita III mencakup Ditjen Koperasi (Repelita IV: Departemen Koperasi)6) Mulai Repelita IV SESPANAS

XXII/47

Selain program-program pendidikan dan latihan jangka pendek bagi Pegawai Negeri terdapat pula kesempatan untuk mengikuti program pendidikan kesarjanaan yang diselenggarakan oleh instansi di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti Institut Ilmu Pemerintahan (Departemen Dalam Negeri), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (LAN) dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (Departemen Keuangan).

TABEL XXII - 9

JUMLAH PESERTA KURSUS-KURSUS PROGRAM PERENCANAAN NASIONAL,1983 - 1988

No. Jenis Kursus 1983 1984 1985 1986 1987 1988

1. Perencanaan JangkaPanjang 37 37 38 38 40 39

2. Perencanaan Proyek-proyek Pembangunan 29 32 29 29 32 32

3. Perencanaan Proyek-proyek Pertanian &Agro Industri 29 29 32 32 31 31

4. Perencanaan Proyek-proyek Transportasi 32 29 34 29 30 31

Jumlah 127 127 133 128 133 133

XXII/48

Pemerintah juga mengadakan program-program pasca sarjana S-2 dan S-3 di berbagai perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan pelatihan di samping program pen-didikan yang ada. Selama Repelita IV pelaksanaan pendidikan dan pelatihan luar negeri hingga Maret 1989 dapat digambarkan sebagai berikut: peserta program S-2 seluruhnya 785 orang, peserta program S-3 189 orang, dan peserta kursus sebanyak 4.894 orang. Selain kursus di luar negeri, pemerintah khusus-nya Lembaga Administrasi Negara juga mengadakan kursus di da-lam negeri. Kursus tersebut antara lain adalah Diklat Admi-nistrasi Umum dan Teknik Pengelolaan, Diklat Administrasi Bi-dang Pembangunan, dan Diklat Teknis Fungsional. Selama Repe-lita IV ini, peserta masing-masing Diklat tersebut berjumlah 10.985 orang, 615 orang dan 11.717 orang.

J. Penyelenggaraan Penataran Pelaksanaan PedomanPenghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4)

Dalam Repelita IV penyelenggaraan Penataran P-4 dilan-jutkan dan ditingkatkan. Pelaksanaan penataran tersebut juga mengikutsertakan berbagai kelompok dalam masyarakat seperti pemuda, pelajar, pemuka agama, dan lain-lain.

Sejak dimulainya penataran P-4 pada tahun 1979/80 sampai dengan bulan Maret 1988 jumlah pegawai negeri yang telah mengikuti penataran tersebut setelah diteliti kembali adalah sebanyak 3.153.004 orang dengan perincian sebagai berikut: (1) Tipe A sebanyak 367.071 orang; (2) Tipe B sebanyak 1.480.660 orang; dan (3) Tipe C sebanyak 1.251.725 orang, dan jumlah yang belum jelas tipe penatarannya adalah 53.548 orang.

Berdasarkan Keppres No. 30/1981, pegawai negeri yang telah mengikuti latihan prajabatan tidak perlu lagi mengikuti penataran P-4, karena dalam kurikulum latihan prajabatan ter -

sebut telah tercakup penataran P-4. Dalam pada itu pelaksanaan penataran untuk kelompok-kelompok dalam masyarakat seperti berbagai organisasi kemasyarakatan, pemuda tingkat nasional, juru penerang agama, serta pare anggota civitas akademika terus dilanjutkan dalam tahun kelima Repelita IV.

8. Penyempurnaan Administrasi Dalam Bidang-bidang Lain

Usaha pembinaan dan pengembangan kearsipan dalam Repeli-ta IV meliputi pembinaan kearsipan dinamis di lingkungan De-partemen/Lembaga-lembaga Pemerintahan baik di Pusat maupun di

XXII/49

Daerah serta Badan-badan Usaha Milik Negara/Daerah; pembinaan kearsipan statis baik dalam bentuk tulisan, mikrofilm dan bahan-bahan hasil rekaman pandang-dengar; pembinaan tenaga profesi kearsipan; dan kerja sama regional dan internasional di bidang kearsipan. Usaha-usaha tersebut dilakukan untuk mendukung sistem informasi dan komunikasi di tiap Departe-men/Lembaga yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pe-merintahan umum dan pembangunan. Pembinaan kearsipan diarah-kan pada usaha memantapkan pelaksanaan sistem dan tata kerja kearsipan yang efektif dan efisien sehingga dapat menunjang terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang baik bagi terselenggaranya koordinasi yang diperlukan pada setiap tahap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pembina-an tersebut mencakup pemantapan sistem kearsipan dan pene-rapannya, penertiban dan penyusutan arsip-arsip inaktif, dan penyiapan jadwal retensi arsip. Untuk itu dilakukan serang-kaian kegiatan yang terdiri antara lain dari penataran dan bimbingan teknis dan konsultasi untuk lembaga-lembaga peme-rintah, BUMN/BUMD serta lembaga perbankan.

Dari hasil usaha tersebut terbentuk Forum Komunikasi antar BUMN dan lembaga perbankan pemerintah untuk membicara-kan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi di bidang ke-arsipan. Pembinaan kearsipan juga dimaksudkan untuk menertib-kan arsip-arsip dinamis inaktif dan memperkecil jumlah arsip-arsip yang tidak bernilai guna serta mempersiapkan penyusunan jadwal retensi arsip sebagaimana digariskan dalam PP No. 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip.

Dalam lima tahun terakhir ini, Arsip Nasional antara lain telah menerima arsip statis dari Induk Administrasi Angkatan Darat, Bappenas, Departemen Kehakiman, Direktorat Pembinaan dan Administrasi Veteran, Departemen Pertahanan dan Keamanan yang secara keseluruhan membutuhkan tempat simpan sepanjang 1.680 meter. Dalam waktu yang relatif singkat koleksi arsip film telah berkembang karena adanya penyerahan arsip film dari berbagai instansi Pemerintah sehingga pada akhir tahun 1987 ini telah mencapai 36.819 kaleng film. Sementara itu arsip foto berjumlah 1.575.070 eks. yang terdiri dari 1.120.549 eks. foto negatif dan 454.521 eks. foto positif.

Selain itu Arsip Nasional juga telah menerima penyerahan arsip film sebanyak 10.541 kaleng dan titipan penyimpanan arsip komputer dari PN Pertamina yang memerlukan tempat sim-pan sepanjang 1.350 meter. Semua ini dapat dilaksanakan kare-

XXII/50

na telah diselesaikannya pembangunan depot arsip yang dimak-sudkan untuk menyimpan arsip-arsip pindahan dari depot jalan Gajah Mada Jakarta. Pembangunan kantor dan depot arsip Perwa-kilan Arsip Nasional di Sulawesi Selatan (Ujung Pandang) juga telah selesai sehingga sejak tahun 1986/87 sudah mulai dapat dimanfaatkan.

Di samping itu, dalam rangka mendukung kegiatan dan me-ningkatkan daya guna dan hasil guna Arsip Nasional telah di-lakukan peningkatan prasarana fisik, termasuk pembangunan be-berapa kantor dan depot-depot arsip Perwakilan, serta kerja sama internasional dan regional. Dalam hubungan ini dalam rangka kerja lama dengan Pemerintah Belanda, telah dilakukan pertukaran arsip dalam bentuk mikrofilm dan pendidikan dan pelatihan tenaga kearsipan.

Hasil-hasil dalam bidang pengembangan arsip statis antara lain dapat dicatat dengan bertambahnya penyerahan arsip statis kepada Arsip Nasional, baik dari lembaga-lembaga Pemerintah maupun dari koleksi arsip perorangan yang mempunyai nilai sejarah bagi pembangunan bangsa. Hal ini sebagian karena mulai berfungsinya prasarana penyimpanan arsip-arsip berupa depot arsip lengkap dengan peralatannya. Hingga kini Arsip Nasional memiliki 3 depot arsip masing-masing terdiri dari bangunan bertingkat 4, 8 dan 10 yang diperhitungkan dapat me-nampung arsip sebanyak lebih kurang 19.000 ml (meter lari) dan digunakan bukan saja untuk penyimpanan arsip dalam bentuk tulisan tetapi juga arsip-arsip pandang-dengar seperti arsip film, foto, rekaman dan lain sebagainya.

Selain itu telah dibangun pula ruangan perkantoran dan ruangan-ruangan untuk keperluan kegiatan pengolahan arsip, restorasi arsip, reprografi, mikrofilm, laboratorium dan lain sebagainya. Pada tahun keempat Repelita IV Arsip Nasional te-lah menerima hibah berupa alat perlengkapan untuk mencuci film dari Pusat Produksi Film Negara (PPFN). Dengan tambahan peralatan tersebut diharapkan bidang koleksi bahan rekam/ arsip pandang-dengar dapat lebih ditingkatkan lagi. Demikian pula dengan selesainya pembangunan Depot Arsip dan Kantor Perwakilan Arsip Nasional Ujung Pandang, yang penggunaannya diresmikan pada 15 Desember 1986, maka sejak tahun keempat Repelita IV depot-depot ini telah berfungsi secara penuh, baik sebagai tempat penyimpanan arsip-arsip statis maupun da-lam pelaksanaan pelayanan umum lainnya di bidang kearsipan.

XXII/51

Di bidang pembinaan dan pengembangan tenaga kearsipan telah didatangkan tenaga ahli di bidang arsip pandang-dengar dari Jerman Barat (Bundesarchiv) dan dari UNESCO untuk membe-rikan tambahan pengetahuan serta keterampilan teknis bagi para tenaga kearsipan dan petugas teknik peralatan kearsipan. Dalam pada itu Arsip Nasional juga mendapat bantuan tenaga ahli kearsipan dari Negeri Belanda (Algemeen Rijksarchief) untuk memberikan bimbingan dalam pengelolaan dan penataan arsip-arsip statis terutama arsip dari masa Pemerintah Hindia Belanda.

Untuk mendukung kegiatan dan meningkatkan hasil guna dan daya guna Arsip Nasional, telah dilakukan peningkatan kerja sama internasional dan regional. Dalam hubungan ini Arsip Na-sional RI menjadi anggota aktif dari International Council on Archives (ICA) dan cabangnya untuk kawasan Asia Tenggara, yaitu Southeast Asian Regional Branch - International Council on Archives (SARBICA). Dengan kerja sama tersebut, kegiatan pertukaran mikrofilm dari arsip-arsip yang saling dibutuhkan dapat dilakukan dengan lebih baik.

D. SISTEM PERENCANAAN, PEMBIAYAAN, PENGENDALIAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA

1. Administrasi Perencanaan Tahunan

Kegiatan penyusunan rencana proyek-proyek pembangunan dan biaya tahunannya tetap dituangkan dalam Daftar Isian Pro- yek (DIP) yang telah disederhanakan menjadi 2 (dua) halaman. Penyusunan rencana proyek dan anggaran tahunan pada dasarnya tetap dilakukan menurut jadwal dan tata cara seperti tahun-tahun yang lalu dengan beberapa penyempurnaan untuk mening-katkan kelancaran pelaksanaannya.

DIP memuat kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan. Di samping DIP ada Lembaran Kerja (LK) yang memuat uraian pe-ngeluaran yang dijadikan dasar penilaian bagi pemberian per-setujuan oleh Bappenas dan Ditjen Anggaran, Departemen Ke-uangan. DIP yang telah disahkan oleh Ditjen Anggaran dan Bap-penas berlaku pula sebagai SKO (Surat Keputusan Otorisasi).

Kemudian untuk mencapai hasil yang ditetapkan dalam jangka waktu setahun disusun suatu rencana kerja proyek secara

XXII/52

lebih terperinci yang dituangkan dalam Petunjuk Operasional (PO). PO merupakan bagian tidak terpisahkan dari DIP yang bersangkutan dan diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat setingkat pada Departemen/Lembaga. Isinya merupakan petunjuk pelaksanaan yang harus diperhatikan oleh Pemimpin Proyek. PO juga dipergunakan sebagai sarana pengawasan ter-hadap pelaksanaan proyek bersangkutan, baik untuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional maupun peng-awasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung pada De-partemen/Lembaga yang bersangkutan.

Dalam hubungannya dengan usaha untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, dalam tahun kelima Repelita IV, sistem SIAP tetap tidak di-berlakukan. Seperti diketahui hal tersebut berlaku sejak ta-hun anggaran 1986/87.

2. Penyusunan Anggaran Tahunan

Klasifikasi penyediaan biaya dalam penyusunan anggaran tahunan untuk selama Repelita IV dilihat secara vertikal me-nurut sektor, subsektor dan program. Program-program dirinci ke dalam proyek-proyek yang disusun berdasarkan prioritas yang lebih tajam. Secara horizontal klasifikasi itu disusun dalam Bagian-bagian Anggaran (Departemen/Lembaga) sehingga secara keseluruhan tampak jelas hubungan antara sektor dengan Departemen/Lembaga dalam suatu matriks. Dengan demikian mudah diketahui jumlah departemen/lembaga yang terlibat dalam pe-laksanaan suatu sektor pembangunan. Penyusunan anggaran ber-pedoman pada prinsip-prinsip penghematan, efisiensi penge-luaran dan efektivitas pelaksanaan.

Prinsip anggaran berimbang tetap dipakai, ini berarti penerimaan negara sama besarnya dengan pengeluaran negara. Selama Repelita IV APBN menunjukkan kenaikan setiap tahunnya kecuali pada tahun ketiga pada Repelita IV, APBN sebesar 21,9 triliun mengalami penurunan sebesar Rp 0,9 triliun atau 4% dari anggaran tahun sebelumnya (Rp 22,8 triliun). Sedangkan pada tahun kedua Repelita IV, APBN sebesar Rp 22,8 triliun naik Rp 3,4 triliun atau 18% dari tahun anggaran sebelumnya (Rp 19,3 triliun), tahun keempat Repelita IV, APBN naik Rp 5 triliun atau 22% (Rp 26,9 triliun) dan tahun kelima Repelita IV, APBN naik sebesar Rp 2 triliun atau 7% (Rp 28,9 triliun). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 1988/89 berjumlah Rp 28,9 triliun, suatu kenaikan sebesar 27,17% dari anggaran tahun 1987/88. Pengeluaran negara sama

XXII/53

dengan penerimaan negara, sesuai dengan prinsip anggaran ber-imbang. Pengeluaran rutin mencapai Rp 20 triliun, atau naik 33,5% dibandingkan dengan anggaran 1987/88. Sedangkan penge-luaran pembangunan mencapai Rp 8,8 triliun lebih, atau naik kurang lebih 14,7% dari tahun 1987/88.

3. Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pembangunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang berisikan dan merupakan rencana pembangunan tahunan ha-rus disahkan oleh DPR menjadi Undang-undang APBN, dan pelak-sanaannya diatur dengan Keputusan Presiden. Pelaksanaan APBN selama Pelita IV dilakukan atas dasar Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1984 sebagai hasil penyempurnaan Keputusan-kepu-tusan sebelumnya. Keputusan Presiden tersebut merupakan pedo-man pelaksanaan anggaran yang tidak terbatas hanya untuk ta-hun tertentu saja. Selain bertujuan untuk meningkatkan efisi-ensi dan efektivitas, prosedur pelaksanaan APBN tersebut juga bersasaran untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerataan mela-lui tiga pengutamaan dalam pembelian harga/peralatan dan pem-borongan pekerjaan, yaitu: 1. pengutamaan produksi dalam ne-geri dengan maksud untuk mengembangkan industri dalam negeri; 2. pengutamaan pengusaha golongan ekonomi lemah dalam rangka pemerataan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; 3. peng-utamaan pengusaha setempat untuk menunjang sasaran-sasaran pemerataan kegiatan pembangunan dan kesempatan berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek-proyek di daerah.

Sementara itu pada akhir tahun anggaran 1987/1988 telah dikeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1988 yang mengatur batas wewenang mengambil keputusan mengenai penetapan pele-langan. Dengan adanya Inpres tersebut, maka pengadaan barang dan jasa yang bernilai di atas 3 milyar harus mendapat perse-tujuan dari Menko Ekuin dan Wasbang. Selanjutnya dengan Kep-pres No. 6 Tahun 1988 tentang Pencabutan beberapa ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa, maka Keppres No. 30 Tahun 1984 dan Keppres No. 10 Tahun 1984 tentang pengadaan barang dan jasa dihapuskan. Tata cara pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh berbagai instansi pemerintah, bank milik Pe-merintah serta BUMN dan BUMD diatur dalam lampiran Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1988.

4. Pengendalian Pelaksanaan Proyek

Pengendalian pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dibiayai APBN, ketentuan pelaksanaannya diatur dalam pasal 70 ayat (3) Keppres No. 29 Tahun 1984. Dalam Keppres tersebut

XXII/54

ditentukan bahwa pimpinan proyek bertanggung jawab atas pe-nyampaian laporan proyek tepat pada waktunya kepada pejabat-pejabat yang telah ditentukan. Sistem pengendalian yang telah berjalan ini terus dilanjutkan dalam tahun 1988/1989 sebagai-mana tahun-tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, proyek pembangunan dibiayai dari APBN, baik dari dana penerimaan dalam negeri maupun dana dari bantuan luar negeri. Guna meningkatkan efektivitas pengenda-lian proyek dengan dana bantuan luar negeri, dengan Keppres No. 2 Tahun 1986 dibentuk Tim P4DLN (Tim Pendayagunaan Pelak-sanaan Proyek-proyek dengan Dana Luar Negeri). Tim ini disem-purnakan dengan Keppres No. 10 Tahun 1988 dalam rangka me-ningkatkan efisiensi dan efektivitas Tim P4DLN.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keppres tersebut, Tim P4DLN mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut. Tugas pokok Tim P4DLN adalah meningkatkan kelancaran pelaksanaan proyek-pro-yek pembangunan dengan dana luar negeri. Sedangkan fungsinya meliputi: melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri oleh Depar-temen/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah/Badan Usaha Milik Negara; memecahkan permasalahan dalam pelaksanaan proyek-pro-yek pembangunan dengan dana luar negeri; mengambil langkah-langkah pendayagunaan prosedur dan tata kerja pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri; mengambil langkah-langkah pendayagunaan organisasi dan manajemen pro-yek, terutama peningkatan kemampuan pimpinan proyek dalam me-laksanakan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri, melalui penataran, kursus-kursus dan lain-lain.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Tim P4DLN dalam mendayagunakan pelaksanaan proyek dengan bantuan luar negeri adalah sebagai berikut:a. Mengadakan pemantauan secara intensif mengenai status

setiap kegiatan proyek bantuan luar negeri antara lain secara periodik mengadakan pertemuan dengan Departemen/ Lembaga dari negara donor.

b. Membentuk kelompok kerja antara lain untuk:

(1) Menyusun Manual dan standar kontrak untuk pelaksanaan bantuan luar negeri.

(2) Melaksanakan pendidikan dan latihan Pimpro untuk proyek dengan dana luar negeri.

XXII/55

(3) Meninjau kembali prosedur intern Departemen/Lembaga dalam melaksanakan proyek dengan bantuan luar ne-geri.

Sebelumnya dengan SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 48/MK.012/ 1987 dan No. 004/KET/1/1987 telah dilakukan penyederhanaan prosedur dan penatausahaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Langkah-langkah tersebut secara keseluruhan telah memberikan dampak positif terhadap kelancaran pelaksanaan proyek dengan dana luar negeri.

Hasil pemantauan proyek-proyek pembangunan yang telah dilakukan selama Repelita IV telah dapat memberikan masukan dan dukungan bagi pengendalian yang dapat memberikan kepasti-an pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan. Di luar masalah lain-lain yang bervariasi antara satu proyek dengan proyek yang lain di mana faktor-faktor regional maupun sektoral ber-pengaruh, pelaksanaan pemantauan menunjukan bahwa selama Re-pelita IV masalah-masalah yang masih dihadapi antara lain adalah: masalah DIP (18,4%), masalah Koordinasi dalam/antar Departemen/Lembaga (12,4%), masalah Lelang/Penawaran (10,2%), masalah Kelembagaan/Peraturan (7,3%), masalah Personalia (3,8%), masalah Tagihan (2%), serta masalah Penelitian Peren-canaan dan Teknik Pelaksanaan (1,6%). Sedangkan dalam tahun kelima Repelita IV, proyek-proyek yang telah dipantau ber-jumlah 3.389 proyek, mempunyai berbagai permasalahan di la-pangan antara lain dengan urutan sebagai berikut: masalah DIP (16,9%), masalah Koordinasi dalam/antar Departemen/Lembaga (9,5%), masalah Lelang/Penawaran (8,6%), masalah Kelembaga-an/Peraturan (7,7%), masalah SPJ (5,8%), masalah Personalia (5,8%), serta masalah Penelitian Perencanaan dan Teknik Pe-laksanaan (5,3%).

5. Pengawasan Keuangan Negara

Pengawasan keuangan negara terus ditingkatkan. Langkah pendayagunaan terus diusahakan, seperti perbaikan dalam pe-tunjuk pelaksanaan, peningkatan kemampuan para pejabat peng-awasan, peningkatan mutu inspeksi dan pengaturan tindak lan-jut pengawasan. Sejalan dengan perbaikan manajemen di bidang pengawasan tersebut, telah diusahakan pula berkembangnya pengawasan sosial dengan cara menyebarluaskan pengertian dan kesadaran pengawasan baik di jajaran aparatur Pemerintah maupun di kalangan masyarakat.

XXII/56

Sejak diterapkannya perbaikan manajemen di bidang peng-awasan telah diusahakan keserasian dan keterpaduan pelaksana-an pengawasan baik dari segi sasaran maupun waktu pemeriksa-an. Aparatur pengawasan fungsional tidak lagi bekerja sendi-ri-sendiri melainkan bekerja atas dasar Program Kerja Peng-awasan Tahunan (PKPT) nasional yang disusun oleh BPKP dan di-sahkan oleh Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan WASBANG. Mu-tu kerja di bidang pengawasan ditingkatkan terus menerus se-tiap tahun sehingga dapat ditekan terjadinya tumpang tindih pemeriksaan, frekuensi pemeriksaan yang tidak merata dan lain sebagainya.

Dengan langkah-langkah pendayagunaan aparatur pengawasan tersebut, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan rencana pengawasan maka keterpaduan yang menjamin keserasian sasaran dan waktu pemeriksaan telah lebih dimantapkan. Dengan demikian pengawasan dapat diselenggarakan secara lebih ber-daya guna dan berhasil guna. Dalam lima tahun terakhir, pola pengawasan yang terpadu dan serasi tersebut didukung pula de-ngan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan secara na-sional.

Gambaran PKPT seluruh aparatur pengawasan fungsional se-jak tahun pertama hingga tahun kelima Repelita IV dapat dili-hat pada Tabel XXII-10.

Tabel tersebut memberikan gambaran menurunnya jumlah ke-giatan pemeriksaan dalam tahun 1988/89. Ini terutama disebab -

kan oleh rencana pemeriksaan yang lebih diarahkan pada pe-ningkatan pemeriksaan yang bersifat kualitatif daripada pe-meriksaan yang bersifat kuantitatif. Perbaikan dan penyempur-naan manajemen pengawasan fungsional juga telah berhasil mem-pertegas dan memperjelas hubungan kerja antara aparat peng-awasan fungsional Pusat dan Daerah serta pengawasan fungsional dengan instansi-instansi lainnya sehingga makin memperlancar tercapainya tujuan pengawasan yang ditetapkan.

Selain itu, setiap tiga bulan sekali Kepala BPKP menyam-paikan laporan perkembangan hasil-hasil pengawasan serta pe-laksanaan tindak lanjutnya kepada Wakil Presiden dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan WASBANG serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN). Laporan berkala ini merupakan laporan seluruh aparat pengawasan fungsional Peme-rintah Pusat dan Daerah. Hasil pengawasan yang berindikasi tindak pidana korupsi baik yang berasal dari temuan pemerik-saan maupun dari pengaduan masyarakat disampaikan oleh Kepala

XXII/57

BPKP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan diteruskan kepada Kejaksaan Agung untuk diperiksa lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu kedudukan dan fungsi aparat pengawasan fungsional dalam kaitannya dengan pengawasan melekat atau pengawasan oleh atasan langsung makin dipertegas sehingga mekanisme pengawasan dalam setiap unit organisasi Pemerintah makin jelas. Pelaksanaan pengawasan atasan langsung meliputi kegiatan pengawasan sebelum, pada saat dan setelah suatu tin-dakan diambil menurut sistem pengendalian manajemen yang telah digariskan.

TABEL XXII - 10

KEGIATAN PEMERIKSAAN TAHUNANOLEH APARATUR PENGAWASAN FUNGSIONAL,

1983/84 - 1988/89

XXII/58

Di samping terdapat pengawasan fungsional dan pengawasan atasan langsung, juga terdapat peningkatan pemeriksaan khusus sebagai pengembangan atau pendalaman temuan pemeriksaan yang merugikan negara. Pemeriksaan ini umumnya terjadi karena mun-culnya kasus-kasus yang memerlukan perhatian khusus ataupun karena adanya pengaduan dari masyarakat, mass-media dan per-mintaan pemeriksaan dari Kejaksaan dan Kepolisian. Kegiatan pemeriksaan khusus dalam lima tahun terakhir ini terus me-ningkat dan ini memberikan petunjuk meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat di bidang pengawasan serta mening-katnya kepekaan aparatur Pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Jumlah pemeriksaan khusus yang telah dilakukan selama lima tahun Repelita IV masing-masing pada tahun 1983/84 sebanyak 30 kasus, tahun 1984/85 sebanyak 57 kasus, tahun 1985/86 sebanyak 75 kasus, tahun 1986/87 sebanyak 75 kasus, tahun 1987/88 sebanyak 125 kasus dan pada tahun 1988/89 sebanyak 90 kasus.

E. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA

Berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan adminis-trasi pembangunan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, termasuk BUMN dan BUMD dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyempurnaan dan pendayagunaan apara-tur Pemerintah. Berbagai program penelitian dalam usaha me-ningkatkan daya guna dan hasil guna aparatur Pemerintah ter-sebut yang telah dilaksanakan selama Repelita IV tahun kelima antara lain adalah sebagai berikut: (1) Penelitian masalah-masalah administrasi negara sebagai bahan penyusunan penyem-purnaan administrasi negara dalam Repelita V; (2) Penelitian kepustakaan administrasi negara; (3) Penelaahan tentang pem-bagian kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi; (4) Pene-litian tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen; (5) Studi persiapan perumusan untuk Repelita V di bidang aparatur peme-rintah; (6) Penelitian pengawasan melekat dalam rangka pem-binaan pegawai; (7) Penelitian fungsionalisasi antar departe-men dan koordinasinya; (8) Penelitian tentang kebutuhan kom-puterisasi sistem informasi manajemen nasional; (9) Peneliti-an pelaksanaan latihan prajabatan; (10) Penelitian perban-dingan terbaik antara volume pekerjaan dan jumlah pegawai; (11) Penelitian administrasi widyaiswara; (12) Penelitian pe-ngembangan modul kepemimpinan; (13) Penelitian pengelolaan pendidikan kedinasan; (14) Penelitian persiapan jadwal reten-si arsip pada instansi pemerintah.

XXII/59

Di samping itu telah pula diselenggarakan kegiatan lain sebagai berikut: (1) Temu Wicara Ilmiah/Seminar Sehari ten-tang Ilmu dan Praktek Administrasi, diselenggarakan oleh Per-himpunan Sarjana Administrasi (PERSADI) dalam rangka Kongres II-nya, menampilkan 4 makalah, dan juga dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran dalam memajukan ilmu dan sistem adminis-trasi negara atau administrasi pembangunan di Indonesia; (2) Temu Kaji Posisi dan Peran ilmu Administrasi dan Manajemen Dalam Pembangunan yang diselenggarakan oleh LAN dengan ban-tuan Asia Foundation; (3) Penerbitan buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia oleh Lembaga Administrasi Negara. Buku ini menguraikan tentang Sistem Administrasi Negara Repu-blik Indonesia.

XXII/60

aparatur pemerintah · web viewpendayagunaan hubungan aparatur pemerintah pusat dan daerah terutama...

Documents