Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat

dalam Pengawasan dan dalam Pengawasan dan Pengaduan oleh Pengaduan oleh

MasyarakatMasyarakat

RutianaAddministrasi Negara- FISIP

Universitas Sebelas Maret

Temuan Umum Penyimpangan BOS(2005-2012) dari bbrp kajian:

BPK, ICW, FITRA, dan Pattiro (1)

1. Penyimpangan dalam keterbukaan informasi.

belum menyusun dan mengesahkan APBS sebelum membelanjakan dana BOS

tidak mencantumkan seluruh penerimaan dana BOS dalam RAPBS

Kepala sekolah tidak transparan dalam mengelola dana sekolah

Manipulasi SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Dana BOS, dalam cara penyusunan dan mekanisme pengesahan dari RAPBS menjadi APBS, Padahal salah satu media perencanaan yang dipakai sekolah dalam pengelolaan keuangannya adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

Temuan Umum Penyimpangan BOS(2005-2012) dari beberapa kajian:BPK, ICW, FITRA, dan Pattiro (2)

2. Penyimpangan tujuan BOSSekolah tidak mengratiskan biaya

operasional sekolah pada siswa didiknya (belum membebaskan biaya/iuran bagi siswa tidak mampu di sekolah dan tetap memungut iuran/biaya pendidikan seperti iuran ekstra kurikuler, sumbangan pengembangan sekolah, dan iuran komputer kepada siswa).

Temuan Umum Penyimpangan BOS(2005-2012) darri bbrp kajian:

BPK, ICW, FITRA, dan Pattiro (3)

3.Penyimpangan daftar negatif penggunaan BOS (digunakan tidak sesuai peruntukannya atau petunjuk teknisnya)

pembayaran dana yang tidak sesuai petunjuk teknis,

tidak ada laporan pertanggungjawaban, penggunaan dana dengan bukti kuitansi

yang tidak sesuai realisasi

Apa guna pengawasan dan Apa guna pengawasan dan pengaduan masyarakat?pengaduan masyarakat?

Fungsi pengawasan & pengaduan oleh masyarakat :tidak hanya diperlukan karena adanya penyimpangan. diperlukan dalam rangka memberi masukan kebijakan supaya lebih baik dan mengurangi resiko penyimpanganDiperlukan agar penggunaan dana BOS lebih ke arah penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik

Adakah tersedia ruang pengawasan dan Adakah tersedia ruang pengawasan dan pengaduan di Permendikbud no 51 Tahun 2011 pengaduan di Permendikbud no 51 Tahun 2011 Ttg Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOSTtg Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS

ADAKomponen utama yang dimonitor antara lain: Alokasi dana sekolah penerima bantuan Penyaluran dan penggunaan dana Pelayanan dan penanganan pengaduan Administrasi keuangan Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan

dan pemakaian dana BOS. Perbedaan petunjuk pelaksanaan BOS 2012

dibandingkan dengan petunjuk pelaksanaan sebelumnya adalah adanya penambahan komponen monitoring pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

a. Monitoring Pelaksanaan Program: ditujukan untuk memantau penyaluran dan penyerapan dana di sekolah dan penggunaan dana di tingkat sekolah; dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana; dengan responden terdiri dari sekolah dan murid dan/atau orangtua murid.

b. Monitoring Penanganan Pengaduan: bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul di sekolah, serta mendokumentasikannya; dilakukan sesuai kebutuhan dengan kerjasama lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan; sebagai responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.

Pengawasan Masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS, juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan program BOS di sekolah, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

Dalam petunjuk teknis BOS 2012, secara eksplisit ada ruang-ruang yang dapat dioptimalkan fungsinya sebagai ruang partisipasi publik melakukan monitoring dan kontrol pelaksanaan BOS sebagai salah satu kebijakan publik.

Ruang-ruang tersebut termaktub dalam beberapa aturan berikut ……

Adanya struktur Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam struktur Tim Pelaksana BOS;

Adanya Unit Publikasi/Humas di semua tingkatan manajemen pelaksana BOS.

Adanya kewajiban:Merencanakan dan melakukan

sosialisasi program;Mengumumkan daftar sekolah

penerima BOS dan besar alokasi BOS tiap sekolah

Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel

Sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.

Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah

Adanya ketentuan dalam pembelian barang dan jasa : harus diketahui komite sekolah

Adanya kewajiban bagi manajemen BOS mengelola dana operasional dan manajemen secara transparan dan akuntabel

Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi/Kabupaten/Kota

alamat yang dapat dihubungi, yaitu: telepon dengan nomor 177; alamat web : www.bos.kemdikbud.go.id; nomor telepon : 0-800-140-1299 dan 0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725980 dan 021-5725632; Faksimil : 021-5731070, 021-5725645, 021-5725635; email : bos@kemdikbud.go.id.

Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyediakan nomor telepon/email untuk menampung pertanyaan/pengaduan masyarakat di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

belum memasukkan unsur monitoring pada tahapan perencanaan proses, yaitu bagaimana pengambilan keputusan pengelolaan dana BOS dilakukan, artinya apakah pengelolaan dana BOS melibatkan orangtua siswa untuk memahami dan berpartisipasi memberikan usulan ataupun koreksi.

catatan statistik catatan statistik bos.kemdikbud.go.id/pengaduan bos.kemdikbud.go.id/pengaduan dari dari tahun 2006 sampai dengan 10 Juli 2012:tahun 2006 sampai dengan 10 Juli 2012:

hanya ada 316 pengaduan dari 316 pengirim.dikategorikan dalam empat kelompok

pengaduan meliputi (1) penyimpangan dana (24 pengaduan), (2) Penyimpangan peraturan (106 pengaduan); (3) pertanyaan (157 pertanyaan); (4) saran (29 masukan).

Dilihat dari sumber informasinya, pengadu berasal dari (1) Orang Tua Siswa (128 orang); (2) Komite Sekolah (34 orang); (3) Guru-Pegawai Sekolah (60orang); (4) Kepala Sekolah (31 orang); (5) Tim Manajemen BOS (19 orang); (6) Media Massa (4 orang); (7) Lain-lain (40 orang).

Apa makna fenomena statistik Apa makna fenomena statistik ini?ini?

Ruang monitoring masih minim perhatian publik. Dari subyek pengadunya sebagian besar orangtua

siswa, dan hanya sedikit dari kelompok media masa.

Dominasi pertanyaan dan pengaduan penyimpangan peraturan mengindikasikan bahwa persoalan pemahaman informasi masih menjadi kebutuhan besar.

Kehadiran media dalam ruang monitoring BOS perlu ditingkatkan, sebagai penghantar informasi, pendidik masyarakat supaya melek informasi, dan pendorong kesadaran masyarakat memaknai informasi dalam konteks menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang menjadi pilar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan tangguh.