1

URGENSI PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

DIVISI PENCEGAHAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

Pilkada yang sarat pelanggaran berisiko terganggunya integritas proses dan hasil sehingga rentan digugat.

Untuk menjamin kualitas dan integritas Pilkada diperlukan adanya pengawasan di seluruh tahapan dan aspek pemilihan oleh Pengawas Pemilihan yang didukung oleh masyarakat.

Pilkada adalah kompetisi politik yang rentan terjadinya pelanggaran.

LATAR BELAKANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF

Keterbatasan personal, daya dukung dan kewenangan Bawaslu/Panwas membuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada sangatlah dibutuhkan.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada akan menutup kekurangan Pengawas Pemilu dalam mengawasi seluruh aspek dan tahapan Pilkada.

Pilkada harus dikembalikan sebagai milik ‘rakyat’, sehingga rakyat turut bertanggung jawab dalam pengawalannya.

•Menghasilkan konflik/kekerasan dan hilangnya kepercayaan rakyat atas proses dan hasil Pilkada.

•Terjadi arus balik: dari demokrasi menuju tirani baru dan apatisme terhadap demokrasi (ada kecenderungan melihat masa lalu, meskipun otoritarian tapi dianggap lebih stabil).

•Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan, legitimasi politiknya dipertanyakan dan melemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan negara hukum yg demokratis.

RISIKO MASYARAKAT APATIS

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada, Bawaslu dan Panwas merekrut Relawan Pengawas Pemilihan.

Masyarakat yang bergabung sebagai relawan diharapkan berperan dalam pengawasan dan pelaporan indikasi pelanggaran yang ‘ditemukan’.

Rekrutment relawan merupakan terobosan dan implementasi dari program pengawasan partisipatif hendak mentransformasikan gerakan moral (moral force) menjadi gerakan sosial (social movement).

RELAWAN PENGAWASAN

Memantau pelaksanaan Pilkada untuk pastikan Pilkada berlangsung sesuai peraturan perundang-undangan.

Melakukan kajian kepemiluan dan mencegah terjadinya pelanggaran, serta mendukung terciptanya ketaataan peserta Pilkada dan penyelenggara Pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyampaikan laporan pelanggaran dan informasi dugaan pelanggaran kepada Pengawas Pemilu.

PERAN RELAWAN

PENGERTIAN PENGAWASAN PILKADA

Pengawasan Pilkada adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

TEPAT PROSEDUR

LENGKAP DATA/DOKUMEN/SYARAT

TEPAT WAKTU

TERBUKA/TRANSPARANPROSES DAN HASIL

ABSAHDATA/DOKUMEN/SYARAT

5 Indikator KATA KUNCIPENGAWASAN

9

Sebelum melakukan pengawasan, Pengawas pemilihan melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pada : setiap tahapan pemilihan dan aspek penting lainnya.

Berdasarkan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pengawas pemilihan menentukan fokus pengawasan

MEKANISME PENGAWASAN

10

Profesionalitas Penyelenggara Ketersediaan Anggaran Netralitas Penyelenggara Akurasi Daftar Pemilih

Politik Uang Angka kemiskinan Bansos dan Iklan Pencitraan Laporan kasus Kultur masyarakat

Pengawasan Kondisi geografis Fasilitas listrik dan komunikasi Infrastruktur jalan

Partisipasi Masyarakat Relawan Pemantau Media

Kondisi Keamanan Intimidasi ke Penyelenggara Kejadian kekerasan

ASPEK KERAWANAN

STRATEGI PENGAWASAN

Petakan potensi pelanggaran di masing-masing wilayah kerja pengawasan.

Temukan trend pelanggaran. Identifikasi dan pilih skala

prioritas obyek pengawasan. Ambil dan susun kebijakan

tentang fokus pengawasan.

POTENSI PELANGGARANDalam mencegah terjadinya

pelanggaran, Pengawas Pemilu harus memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa terdapat potensi pelanggaran yang harus diantisipasi.

Informasi dan data penyelenggaraan Pemilu pada masa sebelumnya dapat dirujuk untuk memahami potensi pelanggaran yang dapat terjadi (pola dan trend).

13

Pemilih (masyarakat secara umum, kelompok kepentingan, birokrasi dll).

Peserta pemilihan.Penyelenggara Pemilu (semua tingkatan).

POTENSI AKTOR PELAKU

BASIS PENENTUAN FOKUS PELANGGARAN

Informasi dan data pelanggaran Pemilu sebelumnya.

Pola atau modus operandi pelanggaran.

Skala prioritas dan pengelolaan isu pelanggaran.

Frekuensi jenis pelanggaran. Peta persebaran pelanggaran.

15

TerimakasihAtas Perhatiannya