pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia

5/8/2018 Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia

1/96

PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIApAOA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN01KOTA SEMARANG.

TESISUntuk Memenuhi 8ebagian Persyaratan

Mencapai Derajat 8arjana 8-2

oleh:

NIKEN PUSPITARINI, SH848002188

PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG2004

~ "( .. D.".~:" ~;-:- ".~ ... "~._."_ . ""_ ....


2/96

TESISPELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIAPAOA LEMBAGA PEMBIAYAANKONSUMEN

01 KOTA SEMARANG

disusun oleh :NIKEN PUSPITARINI, SH

848002188

4

~Telah dipertahankan di depan Tim PengujiPada tanggal 16 Juni 2004

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,Komisis Pembimbing

Pembimbing Ketua Program StudiMagister Kenotariatan

C-----,1 ~H.ACHMAD 8USRO, SH., M.Hum Prof. I.G.N. Sugangga, SH---UPI-PtJSTI\\( ~UNO\P_

- -~ . 2> 4 G ./T /.0 :: r;r:; ~-, l~\ N n . t) ...tt ...... It-1 ~ Q .. . r . . .1 "gl. ; .. . 1L~;.

" . " ..


3/96

ABSTRAKSIPELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGAPEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SEMARANG, Tesis, NikenPuspitarini, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Penggunaan Lembaga jaminan Fidusia pada Lembaga PembiayaanKonsumen, sekilas nampak memberikan jaminan yang lebih permanendalam melindungi investasi berkaitan dengan hak preferen dari jaminanfidusia terhadap Lembaga Pembiayaan Konsumen bersangkutan, tetapikebenaran dari pendapat ini belum diteliti secara seksama, karena aspek-aspek formil didalam jaminan fidusia memiliki mekanisme dan proseduruntuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi perusahan PembiayaanKonsumen tersebut, misalkan aturan tentang tatacara pendaftaran fidusia.Menurut Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang [aminan Fidusia,mewajibkan bend a yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pad aKantor Pendaftaran Fidusia r gunanya untuk memberi kepastian hukum.

Tujuan dad pene1itian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisapraktek perjanjian jaminan fidusia pada Lembaga Pembiayaan Konsumenberkaitan dengan pelaksanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor43 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta untuk mengetahui danmenganalisa pe1aksanaan eksekusi fidusia, terhadap benda fidusia yangtidak didaftarkan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan secarayuridis empiris..dengan spesifikasi deskritif analitis dan pengumpulan datasecara primer dan sekunder.

Bahwa dalam praktek, dati lembaga pembiayaan konsumen yangmenjadi responden penelitian penulis belum melaksanakan PerjanjianIaminan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang [amman Fidusia Nomor 42Tahun 1999, hal ini disebabkan kurangnya informasi mengenai perjanjianjaminan fidusia, sehingga mengurangi kemampuan dalam bidang hukumperjanjian, kenyataan iniberimplikasi pada keamanan investasi dari lembagapembiayaan. Terhadap eksekusi jaminan fidusia yang benda jaminannyatidak didaftarkan, eksekusinya dilakukan oleh lembaga pembiayaan dengancara mengambillangsung benda jaminan dari konsumen, selama ini eksekusidengan cara demikian lebih efektif, karena selain menurut kenyataannyatidak pernah dihadapi dengan gugatan dari pihak konsumen, juga adanyapemikiran bahwa dasar perjanjian pembiayaan konsumen sudah lebih daricukup untuk membuktikan kebenaran tindakan lembaga pembiayaan,disamping itu kondisi tersebut didukung oleh tindakan proaktif AparatKeamanan (Polisi) untuk mengarahkan persoalan ..apabila terjadi keberatanoleh konsumen .

..., ..


4/96

ABSTRACTEXECUTION OF AGREEMENT FIDUCIARY GUARANTEE ATINSTITUTE DEFRAYAL OF CONSUMER IN SEMARANG CITY, Thesis,Niken Puspitarini, Magister Notary Public Diponegoro University.

Usage of Institute Fiduciary Guarantee at Institute Defrayal ofConsumer .. in a flash look to give more permanent guarantee in protectinginvestment relate to rights of preference Fiduciary guarantee to InstituteDefrayal of pertinent Consumer, but truth of from this opinion not yet beenchecked circumspectly, because formal aspects in fiduciary guarantee haveprocedure and mechanism to be able to give protection of law to companyDefrayal of Consumer, taking example order about procedure registration offiduciary.According To Article 11 Code Number 42 year 1999 About FiduciaryGuarantee, obliging object ladened with fiduciary guarantee registered atFiduciary Registry, utilize him to give rule of law.

Intention of this research is to know and analyze practice agreement offiduciary guarantee at Institute Defrayal of Consumer relate to executionwhich is arranged in Code Number 43 Year 1999 About Fiduciary Guaranteeand also to know and analyze execution fiduciary execute, to fiduciary objectwhich do not be registered.

Research method the used is approach method by empiric juridical,with descriptive specification and data collecting primary and secondary.

That in practice, from institute defrayal of consumer becomingresponder research of writer not yet executed Agreement FiduciaryGuarantee as according to Code Fiduciary Guarantee Number 42 Year 1999,this matter is caused the lack of information concerning agreement fiduciaryguarantee, so that lessen ability in the field of contractual law, this fact haveimplication to investment security of defrayal institute. To executingfiduciary guarantee which is its guarantee object do not be registered, executehim done by defrayal institute by taking is direct guarantee object ofconsumer, during the time execute at this rate more effective, because besidesaccording to in reality have never been faced with suing of consumer party,also the existence of idea that agreement base defrayal of consumer havemore than last for proving the truth o f action institute defrayal, despitefullythe condition supported by action of pro-active Government officer Security(Police) to instruct problem, inthe event of objection by consumer.

r: ......- c,c_ ,_


5/96

Semarang Maret 2004

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaansaya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukanuntuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikanlainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yangbelum/fidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftarpustaka.

, _ . _ - - ... --


6/96

KATA PENGANTAR

memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat

Assa lamua la ikum Wr .Wb .Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : uPELAKSANAANPERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PEMBIAYAANKONSUMEN DI KOTA SEMARANG".

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan gunamenyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan UniversitasDiponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis inimasih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmupengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun denganketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmupengetahuan ..akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikandengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan,budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik

" " .


7/96

dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini

terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti

bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkinpenulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi diProgram Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktupenelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :1. Bapak Prof Ir. Eko Budihardjo, MSc selaku Rektor Universitas

Diponegoro Semarang.2. Bapak Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr.Sp.PD(K) selaku Direktur

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.3. Bapak H. Achmad Busro, S.H., MlIum, selaku Dekan Fakultas Hukurn

Universitas Diponegoro dan Dosen Konsultan penulis, yang telah banyakmembantu.

4. Bapak Prof 1.G.N. Sugangga, SH selaku Ketua Program Studi MagisterKenotariatan Universitas Diponegoro.

5. Bapak R. Suharto, S.H., MHtnn selaku Sekretaris Program Studi MagisterKenotariatan Universitas Diponegoro Dan Dosen Wali Penulis.


8/96

6. Para guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi MagisterKenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulusmemberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi diProgram Magister Kenotariatan.

7. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telahmeluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulisdan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar MagisterKenotariatan di Universitas Diponegoro

8. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan UniversitasDiponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikutiperkuliahan.

9. Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan UniversitasDiponegoro Angkatan 2002 (Kelas Khusus), yang telah begitu banyakmembantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penultsmenjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.

Akhirnya untuk suami tercinta dan putera-puteriku yang tersayangpenulis ucapkan banyak terima kasih yang te1ah dengan tulus ikhlas, setiamendampingi dan selalu memberi dorongan, semangat dan nasehat sertado' a kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesisini.

..... .. ,


9/96

Karena rnenyadari kekurangsernpumaan penulisan tesis ini, makadengan kerendahan hati penulis rnenyarnbut masukan yang berrnanfaat daripara pernbaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yangmembangun.

Sernoga penulisan tesis ini dapat rnernberikan rnanfaat dan kontribusipositif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untukperkembangan ilmu hukum Perdata pada khususnya.W assalam W r. VVb

Semarang, Maret 2004Penults,

NIKEN PUS PIT ARINI, SH


10/96

DAFTAR lSIABSTRAKSIPERNYATAANKATAPENGANTARDAFTARISIBAB I

1.1.1 . 2 .1.3.1.4.

BAB II2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.

PENDAHULUANLatar Belakang 1Perumusan masalah 7Tujuan Penelitian 7Manfaat Penelitian . 8TINJAUAN PUSTAKAPengertian Perjanjian Pad a Umumnya ..Ienis-Ienis Perjanjian .Syarat Sahnya Suatu Perjanjian .Asas-Asas Umum Perjanjian ..[aminan Fidusia .2.5.1.Latar Belakang Iaminan Fidusia ..2.5.2. Sifat [aminan Fidusia .2.5.3. Ruang Lingkup dan Obyek Iaminan Fidusia ..2.5.4. PembebananJaminan Fidusia ..2.5.5. Pendaftaran Jaminan Fidusia ..2.5.6. Eksekusi jaminan Fidusia ..2.5.7. Hapusnya Iaminan Fidusia .

2.6. Lembaga Pembiayaan Konsumen 452.6.1. Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen 452.6.2. Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen 49

91 0131 417171 92330313439


11/96

METODE PENELITIANMetode Pendekatan 54Spesifikasi Penelitian 55Metode Penentuan Sampel........................................................ 56Teknik Pengumpulan Data 57Metode Analisa Data 58HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia 604.1.1. Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia 60

5.1. Kesimpulan 825.2. Saran 83

DAFTARPUSTAKALAMPIRAN

BAB III3.1.3 . 2 .3.3.3.4.3.5.

BAB N

BAB V

.. -,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 19994.1.2.Praktek Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia 64

Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen4.2. Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perjanjian Iamman Fidusia .... 74

4.2.1. Pelaksanaan Eksekusi Dalam PerjanjianJaminan...... 74Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42Tahun 1999

4.2.2. Praktek Pe1aksanaan Eksekusi Benda Jaminan 78Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen

PENUTUP


12/96

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang MasalahPerekonomian dunia yang bergerak cepat menyebabkan terjadinya

kompetisi para pelaku pasar dalam penyediaan modal, disamping itu

terjadinya peningkatan pelayanan jasa dalam kualitas dan kuantitas yangmelahirkan berbagai produk pasar yang serba memudahkan konsumen.

Peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kemudahan yangdiadakan oleh para pelaku pasar memberikan resiko bagi investasi,karenanya para investor lebih menyukai suatu produk pelayanan yang

memiliki aspek legalitas, seperti adanya aturan atau perundang-undangan yang menjamin dan melindungi usaha yang dimaksud.

Dalam perkembangan dunia bisnis dan usaha, sering kita jumpaibeberapa jenis usaha pe1ayanan yang menyediakan sumber permodalan.Secara garis besar sumber-sumber permodalan di Indonesia di kenaI

dalam dua istilah, yaitu disebut Lembaga Keuangan dan LembagaPembiayaan.

I''..._- ~"_.'_..0"


13/96

2

Secara garis besar Lembaga Keuangan dapat diklasifikasikan

menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan Bank,

1. Sewa Guna Usaha (leasing);

Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Pembiayaan. 1Lembaga Pembiayaan diklasifikasikan menjadi enam yaitu :

2. Modal Ventura ( ven tu re cap ital) i3. Perdagangan Surat Berharga ( se cur it ie s t rade ) ;4. Anjak Piutang ( fa ctor ing ) ;5. Usaha Kartu Kredit ( cr ed it c ard) ;6. Pembiayaan Konsumen (consumers f inance) .

Dalam prakteknya Lembaga Keuangan dan Lembaga Pembiayaansecara operasional membutuhkan jenis pe1ayanan lain, yaitu fasilitasjaminan. [aminan itu sendiri dalam duma perekonomian di bagi dalamdua garis besar yang membedakannya, yaitu jaminan benda bergerak danjaminan benda tidak bergerak.

[aminan terhadap benda tidak bergerak melekat apa yang disebutdengan Hak Tanggungan, sedangkan untuk jaminan bend a bergerak diatur dalam Lembaga Gadai dan Lembaga [aminan Fidusia. Di IndonesiaLembaga Iaminan Fidusia te1ah memiliki dasar hukumnya, yaituUndang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

1Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, S egi H ukum L em baga K euangan danPembtauaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 17.

, - - -


14/96

3

Dalam kajian

permasalahan pada

penelitian ini penulis membatasi pokok

bidang Lembaga Pembiayaan, khususnyaPembiayaan Konsumen yang memakai jaminan Fidusia. Sedangkanpembatasan kajian adalah terhadap hubungan antara lembagapembiayaan konsumen dan konsumen

Secara konseptual dalam praktek pada lembaga pembiayaan terjadi

2 (dua) bentuk kontraktual, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen antaralembaga pembiayaan konsumen dan konsumen, serta antara lembagapembiayaan konsumen dengan dealer/supplier/vendor.

Antara lembaga pembiayaan konsumen dan konsumen terjadiperjanjian pembiayaan konsumen dengan objek sesuatu benda/barangyang diinginkan oleh konsumen dan dibiayai oleh lembaga pembiayaankonsumen, dengan sistem perjanjian pembayaran dana/ uang pembiayaanadalah angsuran.

Sedangkan antara lembaga pembiayaan konsumen dengandealer/supplier/vendor, dengan pembelian tunai, hal ini dikarenakan semuaobjek benda pembiayaan adalah barang konsumtif, yang berarti nilaimemiliki sudah pasti dan pengembalian tidak mungkin lagi.

Penggunaan Lembaga [aminan Fidusia pada Lembaga PembiayaanKonsumen, sekilas nampak memberikan jaminan yang lebih permanendalam melindungi investasi berkaitan dengan hak preferen dari jaminanfidusia terhadap Lembaga Pembiayaan Konsumen bersangkutan, tetapi


15/96

4

kebenaran dari pendapat ini belum diteliti secara seksama, karena aspek-

aspek formil didalam jaminan fidusia memiliki mekanisme dan proseduruntuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi perusahanPembiayaan Konsumen tersebut, misalkan aturan tentang tatacarapendaftaran fidusia.

Menurut Pasa111 UD No. 42 Tahun 1999 Tentang [amman Fidusia,mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkanpada Kantor Pendaftaran Fidusia, gunanya untuk memberi kepastianhukum.

Fasilitas pembiayaan yang diadakan oleh Lembaga PembiayaanKonsumen sangat meringankan konsumenypasar yang kekurangan akandana untuk membeli alat pendukung kegiatan, namun dalamperkembangan usahanya terkadang nasabah/ debitur peminjam dana dariLembaga Pembiayaan Konsumen tidak lagi sekedar menggunakanbantu an dana pembelian untuk kepentingan barang-barang konsumtifmelainkan bergeser menjadi pengadaan barang-barang modal.

Kepentingan permodalan ini terkadang menyebabkan terjadinyaperpindahan obyek barang Perjanjian Pembiayaan Konsumen kepadapihak ketiga, perpindahan terse but dapat terjadi karena jual beli, gadaimaupun karena perjanjian sewa oleh pihak ketiga.

Pada umumnya benda yang difasilitasi pembiayaan oleh LembagaPembiayaan Konsumen adalah benda-benda bergerak, menyebabkan


16/96

5

kontrol terhadap benda tersebut menjadi sulit, hal lainnya terhadap

perjanjian pembiayaan itu sendiri dalam prakteknya berkembang danmembentuk sistim perjanjian baru yang tidak lagi merupakan penyediaandana pembiayaan melainkan menjadi penyedia barangjbenda yangdiperlukan debitur.

Permasalahan di atas sangat beresiko secara yuridis, terutama

terhadap benda yang dibelijdidanai oleh Lembaga PembiayaanKonsumen yang menjadi mutlak milik konsumen, sehingga wajar olehlembaga pembiayaan dilekatkan Iaminan Fidusia, disamping itu untukmenjaga kerugian yang dialami oleh lembaga pembiayaan, maka dalamperjanjian tersebut (karena barang sudah menjadi milik konsumen) maka,konsumen dilarang mengalihkan miliknya tersebut, kepada pihak lain,baik dengan jual bell maupun gadai, sebelum perjanjian pembiayaanberakhir.

Persoalan di atas makin rumit bila dilihat secara praktek, karenaada perjanjian jaminan fidusia yang terjadi pada lembaga pembiayaankonsumen yang tidak dibuat dengan akta notariil dan ada pula yangdibuat dengan akta notariil, tetapi tidak didaftarkan pada KantorPendaftaran Fidusia2

Secara prosedural memahami hak preferen yang lahir dati Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tidak dapat dilepas dari mekanisme hukum

2 Sulistyo. Kantor Pendaftaran Fidusia Semarang. Pra survey 12 Maret 2004.


17/96

6

yang berkaitan dengan undang-undang tersebut, antara lain menyangkut

mekanisme pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia No. 86 Tahun 2000 Tentang Tata CaraPendaftaran [aminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta [aminan Fidusia.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 secara tegas menyatakanmengakui hak preferen yang lahir dari fidusia hanya ada apabila fidusia

tersebut didaftarkan (Pasalll ayat 1 ), karena pendaftaran merupakan halpenting dalam jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum bagikreditur dalam hak untuk didahulukan, tindakan pendaftaran jaminanfidusia ini dalam praktek banyak oleh Lembaga Pembiayaan tidaklahdilakukan, sehingga status hukum dari perjanjian jaminan fidusiatersebut menjadi tidak berguna.

[aminan fidusia yang tidak didaftar akan memperlemah posisiLembaga Pembiayaan Konsumen dalam upayanya untuk mendapatkanpengembalian investasi bila terjadi wanprestasi.

Faktor tidak didaftarkannya jaminan fidusia tersebut ke KantorPendaftaran Fidusia, salah satu penyebabnya adalah bahwa lembagapembiayaan merasa bahwa barang tersebut, masih miliknya, sehinggawaktu debitor wanprestasi, lembaga pernbiayaan dapat menarik kernbalibarangnya padahal status barang tersebut, sebenamya sudah rnenjadimilik konsumen.


18/96

7

Namun menurut pemikiran penulis, tidak hanya factor tersebut diatas, oleh penulis juga tertarik untuk meneliti persoalan tidakdidaftarkannya perjanjian jaminan fidusia tersebut ke Kantor PendaftaranFidusia (KPF).

1.2. Perumusan masalah.Berdasarkan uraian masalah di atas, maka yang akan diteliti dalam

penelitian ini adalah :1. Bagaimanakah praktek perjanjian jaminan fidusia pada

Lembaga Pembiayaan Konsumen di Kota Semarang ?2. Bagaimanakah pe1aksanaan eksekusi jaminan fidusia,

terhadap benda fidusia yang tidak didaftarkan ?1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :1. Untuk mengetahui praktek perjanjian jaminan fidusia pada

Lembaga Pembiayaan Consumen di Kota Semarang2. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia,

terhadap bend a fidusia yang tidak didaftarkan .1.4. Manfaat penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian iniadalah:

. , .


19/96

8

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dibidang

Hukum Perjanjian dan Hukum [aminan serta HukumPerusahaan, secara khusus dan secara umum dapatmemperluas wawasan hukum para pelaku pasar (LembagaPembiayaan Konsumen) tentang pembuatan akta jaminanfidusia.

2. Bagi praktisi dan legal consul diharapkan hasil penelitian inidapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun suatuPerjanjian Pembiayaan Konsumen dengan [aminan Fidusiayang benar dan menguntungkan bagi perusahaanpembiayaan menyangkut perlindungan hak preferen dariperusahaan itu sendiri.

3. Bagi kalangan Akademisi dan Perguruan Tinggi , sangatdiharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahanreferensi tambahan dalam penelitian berikutnya.


20/96

9

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perjanjian Pada UmumnyaDalam Pasal1313 KUHPerdata disebutkan:"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu)

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain ataulebih".Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisiperjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap

Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa

karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja, dan pula terlalu luaskarena dapat mencangkup perbuatan di dalam hukum keluarga-,

dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihakadalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalahpihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Selanjutnya dalam rumusan Pasal 1313 dan Pasal 1314 KUHPerdata bila dikembangkan lebih jauh dengan menyatakan, bahwa atasprestasi yang wajib dilakukan oleh debitur dalam perjanjian tersebut,debitur yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukan "kontra

3Mariam Darns Badrulzaman . dkk. Kompila si H u kum Pe rik ata n. Citra AdityaBakti. Bandung 2001. hal.65.

, u .


21/96

10

prestasi" dari lawan pihaknya terse but atau dengan istilah iIdengan atau

tanpa beban."4Hukum perikatan mempunyai sistim terbuka sedangkan hukum

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana sese orang berjanji

benda mempunyai sistim yang tertutup. Sistim terbuka adalah orangdapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjianapapun dan bagaimanapun isinya yang mereka kehendaki, baik yangdiatur dalam undang-undang maupun tidak diatur dalam undang-undang-,

kepada seorang lain atau dim ana dua orang itu saling berjanji untukmelaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubunganantara dua orang tersebut yang dinamakan perikatans.

2.2. Jenis-jenis PerjanjianPerjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, perbedaan

tersebut sebagai berikut :a. Perjanjian timbal batik

Adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi keduabelah pihak, misalnya, perjanjian jual-be1i.

4 Ibid. hIm. 14.5Purwahid Patrik. Da sa r-Da sa r h ukum Perik ata n . Mandar Maju. Bandung. 1994.

hal.I. 6Subekti. HukumPerjanjian. Intermasa. Jakarta.1987. haL 1.

,


22/96

11

b. Petjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas bebanPerjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikankeuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah.

c. Perjanjian bemama ( be n oemd , s pe c if ie il) dan peIjanjian tidak bemama( o nbenoemd, un sp ec if ie d ).Perjanjian bemama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama

sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dandiberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yangpeling banyak terjadi sehari-hari, perjanjian bernama paling panyakterdapat dalam bab V sampai dengan XVIII KUH Perdata.Diluar perjanjian bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak

diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat.d. Perjanjian campuran .

Perjanjian campuran adalah petjanjian yang mengandung berbagaiunsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar(sewa-menyewa), tetapi menyajikan makanan (jual-beli) dan jugamemberikan pelayanan.

, ~ . ~ 4 : ~,. :-,~.e. Perjanjian Obligatoir. /'

Adalah':'p~~anjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk,' ... ... '.-~.---""::T:'r.'.


44/96

33

2. Kantor pendaftaran fidusia, bertugas :

a. Mengecek data yang tercantum dalam pemyataan pendaftaran dantidak melakukan penilaian kebenaran data yang tercantum dalampernyataan pendaftaran fidusia.

b. Mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggalyang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

c. Menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepadapenerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggalpenerimaan permohonan.

3. Pendaftaran perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia :a. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas

perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia denganmelampirkan pemyataan perubahan pendaftaran yang memuat hal-halyang diubah.

b. Kantor pendaftaran wajib mencatat perubahan dalam daftar fidusiapada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonanperubahan, serta menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia.

4. Tujuan Pendaftaran,Tujuan dari pendaftaran adalah memberikan kepastian hukum

kepada penerima fidusia dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yangberkepentingan. Segala keterangan mengenai bend a yang menjadi obyek


45/96

34

jarninan fidusia terbuka untuk urnum. Kecuali terhadap barang

persediaan, rnelalui sistern pendaftaran ini diatur ciri-ciri yang sernpurna

Sebagaimana juga dalarn hak tanggungan yang diatur dalarn

dari jarninan fidusia sehingga rnernperoleh sifat sebagai hak kebendaan(rig ht in rem ) yang rnenyandang asas d ro it d e su it.

2.5.6. Eksekusi Jaminan Fidusia

Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. SertifikatJarninan Fidusia rnernpunyai kekuatan eksekutorial yang sarna denganputusan pengadilan yang rnernperoleh kekuatan hukurn tetap=.Berdasarkan titel eksekutorial tersebut Penerirna Fidusia dapat langsungrnelaksanakan eksekusi rnelalui pelelangan umum atas obyek jaminan

Pasal 29 Undang-Undang [amman Fidusia rnengatur pelaksanaanfidusia tanpa melalui pengadilan.

32 Munir Fuady. [ am i nan F idu si a.C i tr a Aditya Bakti. Bandung, 2000.Hal.60.

eksekusi atas benda jarninan fidusia, dengan menetapkan:(1) Apabila debitur atau pemberi-fidusia cidera janji, eksekusi terhadap

benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengancara:a. pelaksanaan titel eksekutoriaI sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (2) oleh penerima-fidusia,b. penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas

kekuasaan penerima-fidusia sendiri melalui pelelangan umum;c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan

kesepakatan pemberi dan penerima-fidusia jika dengan carademikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkanpara pihak.


46/96

35

1. Eksekusi Berdasarkan Grosse Sertifikat [aminan Fidusia PerIu

disepakati lebih dahulu, bahwa yang dinamakan eksekusi adalahpelaksanaan suatu keputusan Pengadilan atau akta. Dalam Pasal 29ayat (la) Undang-Undang [aminan Fidusia, yang dimaksud dengantitel eksekutorial sebagai yang disebut dalam Pasal 15 ayat (2)Undang-Undang [aminan Fidusia termasuk dalam kelompok

pelaksanaan suatu akta. Tujuan dari pada eksekusi adalahpengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualanbenda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberijaminan.Kalau eksekusinya didasarkan atas Pasal 29 ayat (la) Undang-Undang jaminan Fidusia, yaitu berdasarkan tite! eksekutorialsertifikat jaminan fidusia sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undangjaminan Fidusia --yang berarti mempunyai kekuatan sebagai suatukeputusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap --makaPelaksanaannya juga harus mengikuti prosedur pelaksanaan suatukeputusan pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam BagianKelima Bab IX HIR., tentang Menjalankan Putusan Hakim Sesuaidengan ketentuan Pasal 196 ayat (3) Hili. kreditur harusmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, agardilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titeleksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Ketua akan memanggil

. . . . . ,


47/96

36IIII

debilur /pem beri-fidusia dan memerintahkan I agardebitur/pemberi-fidusia memenuhi kewajibannya sebagaimanamestinya. Setelah waktu tersebut lamp,l dandebitur/pemberifidusia tetap tidak memenuhi kewajibanhya secara

Isukarela, maka Ketua akan memerintahkan kepada juru ~ita untukmenyita benda jaminan (Pasal 197 H.I.R). pelaksanaJ eksekusi

dilakukan dengan menjual barang jaminan dimuka u m L (secaralelang) atau dengan cara yang oleh Ketua Pengadilan dianggapbaik (Pasa1200 H.lR) I

Ketentuan Pasal 29 ayat (lb) Undang-Undang Iaminan Fidusia2. Eksekusi Berdasarkan Parate Eksekusi

Undang Jaminan Fidusia, kalau kreditur melaksanakan eksekusimerupakan pelaksanaan dari pada Pasal 15 ayat (3) Undang-

berdasarkan kekuasaan sendiri, menjual benda objek jaminan,maka ia melaksanakan itu berdasarkan parate eksekusi dan dengan

Iitu mengambil jalur yang lain daripada melalui grosse. pelaksanaan

parate eksekusi tidak melibatkan pengadiJan maupun ~uru sita,Ikalau dipenuhi syarat PasaI 29 ayat (lb) Undang-Undan~ ]aminan

IFidusia, kreditur bisa langsung menghubungi [uru lelang danIIminta agar benda jaminan dilelang.

, -


48/96

37

Yang penting untuk diingat adalah, bahwa parate eksekusi selalu

harus dilaksanakan melalui suatu penjualan di muka umum ataulelang.Karena dilaksanakan tanpa me1ibatkan pihak Pengadilan maupunjuru sita, maka kreditur sudah tentu memikul risiko, bahwa iamelaksanakan haknya secara keliru, dengan akibat, bahwa kreditur

rnemikul risiko tuntutan ganti rugi dari pemberi-fidusia. Dalamprakteknya, belakangan ini jarang kreditur -- yang mempunyaikewenangan parate eksekusi, seperti kreditur yangmempeIjanjikannya berdasarkan Pasall178 ayat (2)KUH Perdata-- menempuh jalan eksekusi melalui lembaga tersebut dan lebihsering mengarnbil jalan melalui grosse.Eksekusi melalui parate eksekusi juga mempunyai akibat yang laindari pada eksekusi melalui perintah Ketua Pengadilan, yaitu bahwakreditur yang melaksanakan eksekusi berdasarkan parate eksekusi,tidak bisa menuntut perlindungan berdasarkan ketentuan Pasal 200HJ.R., karena ketentuan itu berada pada Bab IX Bagian KelimaH.I.R., di bawah judul Tentang Menjalankan Putusan Hakim.Ketentuan-ketentuan dalarn bagian kelima tersebut, hanya berlakuuntuk pelaksanaan keputusan hakim. Konsekuensinya, kalaupenghuni rumah yang dilelang tidak mau meninggalkan rumahyang bersangkutan, maka yang berkepentingan harus


49/96

38

menggugatnya di muka Pengadilan melalui gugatan pengosongan

biasa=',3. Penjualan di Bawah Tangan

Ketentuan Pasal 29 ayat (Ic) Undang-Undang jaminan Fidusiasungguh merupakan upaya pembuat undang-undang untukmemenuhi kepentingan para pihak dalam perjanjian penjaminan

melalui lelang biasanya berangkat dari pikiran bisa rnendapat

fidusia dengan sebaik-baiknya, Kiranya tidak sernua barang --misaInya suatu tagihan atas nama -- bisa dan lazirn untuk dijualmelalui suatu Ielang. Di samping itu, penjualan rnelalui Ielang tidakselalu menjamin hasil yang optimal, karena orang yang membeli

barang dengan harga yang relatif Iebih murah daripada melaluipembelian biasa. di samping itu kita perlu ingat, bahwa keharusan-- oleh undang-undang - penjualan melalui lelang dirnaksudkanagar dapat diperoleh suatu harga yang adilj fair, dengan perkataan

terjadi suatu akal-akalan harga oleh kreditur-ekskutan. Kalaulain, untuk rnelindungi kepentingan pernberi jaminan, agar tidak

ketentuan penjualan di rnuka urnum rnerupakan suatu upayaperlindungan kepentingan pemberi jamman, maka terserahkankepada pernberi jaminan untuk rnenggunakan hak perlindungan

33 Purwoto.5.Gandasubrata. P en erap an H ukum lam in an d alam P raktek d i In do nesia.Media Notariat Nomor.14-15 Tahun V, april 1990. hal.247.


50/96

39

Undang [aminan Fidusia bisa kita terima, apalagi di sana disertai

itu atau tidak. Atas dasar itu, ketentuan Pasal29 ayat (Ic) Undang-

dengan syarat, pertama: dengan sepakat pemberi dan penerima-fidusia" dan kedua: jika dengan eara demikian dapat diperolehharga tertinggi yang menguntungkan para pihak'. sudah tentusyarat itu harus ditafsirkan: dapat diharapkan memperoleh harga

tertinggi. Kalau tidak ada pihak yang dirugikan, tetapi malahandiuntungkan, kiranya tidak ada alasan bagi kita untuk tidakmenerimanya= .

2.5.7. Hapusnya Jaminan FidusiaDalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya, karena dalam

perjanjian pemberian jaminan fidusia bersifat accesoir terhadap perjanjianpokok dalam hal ini perjanjian kredit. Apabila kredit dan kewajiban yangterkait dengan perjanjian kredit telah dilunasi maka perjanjian kredit juga

Ketentuan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 ayat (1)hapus, dengan hapusnya perjanjian maka jaminan fidusia hapus.

Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu : 35jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia ;

34 [.Satrio. H ukum Jam in an H ak [am in an K eb en daan F id usia .O p.C it.hal. 2 34.35 J . Satrio, Op.ci i , hal. 318.

2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia ;


51/96

40

3) Musnahnya bend a yang menjadi objekjaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidakmenghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 10huruf b, yailu jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam halbenda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

2.5.7.1. Hapusnya Perjanjian Pokok=

Bahwa jaminan fidusia berakhir karena hutang yang dijamindengan fidusia hapus, adalah suatu konsekuensi logis dari sifat jaminanfidusia sebagai perjanjian yang bersifat accessoir (Pasal4 Undang-Undang[aminan Fidusia), kata hutang di sini, harus diartikan sesuai dengan Pasalsub 7 undangundang fidusia, yang pada asasnya bisa berupa prestasi apasaja -- sesuai dengan Pasal 1234KUHPerdata -- asal dinyatakan atau bisadinyatakan dalam sejumlah uang. jadi, kalau kewajiban prestasinya dalamperikatan pokok hapus, maka jaminan fidusia yang diberikan untukmenjamin kewajiban tersebut, dengan sendirinya (demi hukum) turuthapus.

36Ibid, hal. 319

Karena hapusnya terjadi demi hukum, maka pada asasnya :..-dengan hapusnya perikatan pokok -- fidusia itu hapus tanpa pemberi-fidusia hams berbuat apa-apa, bahkan termasuk, seandainya pemberi-fidusia tidak tahu akan hapusnya perikatan pokok tersebut.


52/96

41

2.5.7.3. Musnahnya Benda Jaminan FidusiaJaminan fidusia juga hapus dengan musnahnya benda yang

menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini adalah sejalan dengan Pasal1444 KUHPerdata, yang mengatakan, bahwa:

Suatu perikatan hapus karen a macam-macam alasan, antara lain

sebagai yang disebutkan dalam Pasal 1381 KUHPerdata dan karen abeberapa alasan di Iuar itu

Hapusnya suatu perikatan menghapuskan kewajiban prestasi yangdisebutkan di dalamnya dan ini pada gilirannya menghapus semuaperjanjian yang accessoir pada perikatan pokok yang hapus tersebut.

2.5.7.2. Pe1epasan hak atas Jaminan FidusiaDasar yang kedua disebutkan: pe1epasan hak atas jaminan fidusia

oleh penerima-fidusia. Hak jaminan diberikan kepada kreditur penerima-fidusia, yang mempetjanjikan hak tersebut.

Hak tersebut diberikan untuk melindungi kepentingan kreditur,karena jaminan fidusia memberikan hak-hak tertentu untuk kepentinganpenerima-fidusia, maka tersetahlah kepada si empunya hak untuk maumenggunakannya atau tidak. jadi benar sekali, bahwa yang berhak untukmelepaskan hak jaminan fidusia adalah kreditur penerima fidusia.


53/96

42

[ika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tidak Iagidapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian rupa sehingga sama sekalitidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslahperikatannya, asal barang itu musnah atau hHang di luar salahnya siberhutang, dan sebelum Ia lalai menyerahkannya.

Kata bahan adalah terjemahan dan 11ondenoerp", yang juga bisaditerjemahkan menjadi "objek". [adi, kalau objek yang perjanjian itumusnah, tidak bisa diperdagangkan lagi atau hilang, maka hapuslah

perikatannya. Kalan kita terapkan pad a perjanjian pembenian jaminanfidusia, maka kalau bend a objek jaminan fidusia itu musnah. makaperjanjian pemberian-fidusia itu dengan sendirinya menjadi hapus. inisesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 25 ayat (1 c) Undang-Undang[aminan Fidusia tersebut di atas.

Ketentuan Pasal 1444 KUHPerdata ternyata lebih luas

diperdagangkan lagi. Dengan melihat jangkauan Pasal1444 KUHPerdata

jangkauannya, karena perikatan tidak hanya hapus, kalau objeknyamusnah, tetapi juga kalau objeknya hilang atau tidak dapat

yang lebih luas sebagai tersebut di atas, lebih baik kalau ketentuan Pasal25 ayat (1 c) menunjuk saja kepada Pasal 1444 KUHPerdata tersebut diatas.

Sekarang permasalahannya adalah, apakah dengan adanya

KUH Perdata tidak berlaku? Dan bunyi pasal yang bersangkntan tidakketentuan Pasal 25 sub Ie tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 1444

ternyata, bahwa Undang-Undang jaminan Fidusia hendak menyingkirkan


54/96

43

ketentuan Pasal 1444 KUHPerdata. Dengan demikian, jaminan fidusia

juga hapus, kalau benda objek jaminan fidusia hilang. Kesemuanyadengan tidak mengurangi tanggung jawab pemberi-fidusia, kalau hilangatau musnahnya objek jaminan fidusia disebabkan oleh salahnya pemberi-fidusia.

Ada yang perIu mendapat perhatian khusus di sini, yang dimaksudadalah, bahwa jaminan fidusia yang hapus adalah jaminan fidusia atasbenda jaminan yang musnah saja, [adi kalau benda yang musnahmerupakan bagian dan sekelompok benda jaminan fidusia, maka untukbenda-benda jaminan yang selebihnya - yang tidak musnah -- tetapberlaku.

Dalam peristiwa seperti tersebut di atas, perIu diingat, bahwaperjanjian pokoknya, untuk mana diberikan jaminan fidusia, tetap utuh,sehingga tidak mengubah kedudukan pemberi-fidusia sebagai debitur,hanya saja si kreditur sekarang -- kalau tagihannya hanya dijamin denganfidusia yang objeknya musnah -- berkedudukan sebagai krediturkonkuren, dengan jaminan umum sebagai yang dijanjikan oleh Pasal1131KUHPerdata.

I '.."


55/96

44

2.5.7.4.Klaim Asuransi'"

Ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusiasebagai tersebut di atas akan kedengaran jangal, kalau tidak dihubungkandengan Pasl 10 sub b Undang-Undang Iaminan Fidusia bahwamusnahnya benda objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaimasuransi adalah sudah dengan sendirinya, karena kalau benda yangbersangkutan diasuransikan, maka hak untuk mengklaim penggantianjustru baru muneul, kalau bend a objek jaminan musnah oleh peristiwauntuk mana telah dipertanggungkan.

Maksud di sini adalah, bahwa sekalipun jarninan fidusianya hapus,tetapi hak atas klaim asuransi sebagai yang disebutkan dalam Pasal10 subb Undang-Undang [aminan Fidusia -- atas dasar pergantian benda(z aa kv erv an gin g) -- tetap ada pada kreditur, Ketentuan ini ternyata hanyamerupakan penegasan saja dari ketentuan Pasal 1445 KUHPerdata, yangmengatakan, bahwa:[ika barang yang terhutang, di Iuar salahnya si berhutang musnah, tidakdapat diperdagangkan lagi atau hilang, maka si berhutang, jika iamempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barangtersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebutkepada orang yang menghutangkan kepadanya.

Lebih dari itu, ketentuan Pasal 1445 KUHPerdata jangkauannyajuga Iebih luas. Kalau ketentuan pasal tersebut kita terapkan pada

37 Ibid.Hal 237

--'.-'r 'r'---~--~"-"c . ~'-~---~1""""'"'"- c.r."--_ "


56/96

45

perjanjian pemberian jaminan fidusia, maka kalau atas musnah atau

hilangnya benda objek jaminan fidusia, pemberi-fidusia mempunyai haktuntut penggantian (ganti-rugi) terhadap pihak-ketiga - ini jangkauannyaluas, tidak hanya terhadap perusahaan asuransi -- maka pemberi-fidusiaharus menyerahkan hak tuntut seperti itu kepada kreditur. Bedanyadengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusiaadalah, bahwa hak atas klaim itu, berdasarkan PasallO ayat (2) Undang-Undang [aminan Fidusia, sudah termasuk dalam perjanjian pemberianjaminan fidusia, sehingga tidak perlu ada penyerahan hak tuntut sepertiitu kepada kreditur penerima-fidusia. Dengan demikian, kalau --berdasarkan Pasal 1444 KUHPerdata -- perjanjian pemberian jaminanfidusia menjadi hapus atas dasar hilangnya bend a objek jaminan fidusia,dan pemberi-fidusia mempunyai hak untuk mengajukan klaim atashilangnya benda itu, maka kreditur penerima fidusia bisa menuntutpenyerahan hak klaim itu berdasarkan Pasal 1445 KUHPerdata, karenaperistiwa seperti itu, tidak tercakup oleh Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Iaminan Fidusia, yang hanya berbicara tentang klaim asuransiatas dasar musnahnya benda jaminan fidusia saja.

- , .


57/96

46

2.6. Lembaga Pembiayaan Konsumen

2.6.1. Pengertian Lembaga Pembiayaan KonsumenPranata hukum "Pembiayaan Konsumen" dipakai sebagai

terjemahan dari istilah "Con sumer F in an ce ." Pembiayaan konsumen initidak lain dari sejenis kredit konsurnsi (Consumer c red it) . Hanya saja, jika

Namun dernikian pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara

pembiayaan konsurnen dilakukan oleh Perusahaan Pernbiayaansementara kredit konsurnsi diberikan oleh Bank."

substantif sarna saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelianbarang-barang konsurnsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dadpinjarnan-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif ataudagang. Kredit yang dernikian itu dapat mengandung resiko yang lebihbesar dari pada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itudiberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.39

Keputusan Menkeu Nomor. 1251jKMK013/1988 rnemberikanpengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yangHdilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untukpembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atauberkala oleh konsumen'tw,

38 Munir Fuady Hu kum T en ta ng P em bia ya an , PI.Citra Adtya Bakti, Bandung, 1999,hlm.162.

39 Munir Fuady, Loc . cit.4Q Munir Fuady, Loc. cit..

. r


58/96

47

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen samasaja, hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda.v

Dalam sistem pembiayaan konsumen ini, dapat saja suatuperusahaan pembiayaan memberikan bantu an dana untuk pembelianbarang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya. [adimarketnya sudah tertentu. Perusahaan pembiayaan seperti ini disebutCap tive fin an ce c om pan y. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Generalmo to rs a cc ep ta nc e c orpo ra tio n yang menyediakan pembiayaan konsumenterhadap penjualan produk-produk Genera l mo to rs .42

Sebenarnya kredit itu sendiri dapat dibagi kedalam dua macam,yaitu Sa le c red it dan Loan c re dit. Yang dimaksud dengan Sa le Cred it adalahpemberian kredit untuk pembelian suatu barang dan nasabah akanmenerima barang tersebut Sementara dengan L o an c re dit, nasabah akanmenerima cash dan berkewajiban pula mengembalikan hutangnya secara

sebenarnya tergolong kedalam sale cred i t, karena memang konsumen tidakCash juga dikemudian hari. Dengan begitu, pembiayaan konsumen

menerima Cash, tetapi hanya menerima "barang" yang dibeli dengan

41 Munir Fuady, Loc.cit.42 . Munir Fuady, Loc.cit.43 Munir Fuad y, Loc. cit. .

kredit tersebut.s?


59/96

48

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988

tentang Lembaga Pembiayaan :"Pembiayaan konsurnen adalah pernbiayaan pengadaan barang untukkebutuhan konsumen dengan sistirn pernbayaran angsuran atau berkala."Karena yang dibiayai itu adalah barang untuk tujuan konsurntif, sudahtertentu rnengandung resiko walaupun resiko tersebut menyebar pada

banyak konsumen dengan pernbiayaan yang relatif keeil dan Rate ofinterest yang relatif tinggi. Bagi Perusahaan Pembiayaan, keadaan inimasih aman kendatipun jarninan (security ) dari pihak konsumen masihdiperlukan.s+

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami dan dirinci unsurpengertian pernbiayaan konsumen sebagai berikut :a. Subyek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukurn

pernbiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan Konsumen(Kreditur), Konsumen (Debitur), dan penyedia barang(PernasokjSupplier).

b. Obyek adalah barang bergerak keperluan konsurnen yang akandipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tanggamisalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rurnahtangga dan kendaraan.

44Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Op.cit. hlm..246.

I'


60/96

49

c. Perjanjian adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan

antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jualbe1iantara pemasok dan konsumen. Perjanjian tersebut didukung olehdokumen-dokumen.

d. Hubungan kewajiban dan hak, di mana perusahaan pembiayaankonsumen wajib membiayai harga pembelian barang keperluankonsumen dan membayar tunai kepada pemasok untuk kepentingankonsumen, sedangkan konsumen wajib membayar harga barangsecara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, danpemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.

e. [aminan berupa kepercayaan kepada konsumen (debitur) merupakanjaminan utama bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayarangsurannya sampai selesai. Barang yang dibiayai oleh perusahaanpembiayaan konsumen merupakan jaminan pokok secara fidusia,semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaanpembiayaan konsumen (F idusiary transfer o f m vnership ) sampaiangsuran terakhir dilunasi. Disamping kedua jaminan yangdisebutkan itu pengakuan hutang ( Prom isso ry n ote s) merupakanjaminan tambahan.s"

45Ibid, hlm 247.


61/96

50

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah Badan Usaha berbentuk

2.6.2. Pihak dalam pembiayaan konsumen

a. Pemsahaan Pembiayaan Konsumen

perseroan terbatas atau koperasi, yang melakukan kegiatan pembiayaanuntuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengansistim pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Perusahaantersebut menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaranharga barang secara tunai kepada pemasok (supplier) . Antara perusahaandan konsumen harus ada lebih dahulu kontrak pembiayaan konsumenyang sifatnya pemberian kredit Dalam kontrak tersebut Perusahaan wajibmenyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga

Kewajiban pihak-pihak dilaksanakan berdasarkan kontrak

barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak konsumen wajibmembayar kembalikredit secara angsuran kepada perusahaan tersebut.w

pembiayaan konsumen. Sejumlah uang dibayarkan tunai kepada pemasokuntuk kepentingan konsumen, sedangkan pemasok menyerahkan barangkepada konsumen. Dengan penyerahan tersebut barang yangbersangkutan menjadi milik konsumen. Pihak konsumen wajib membayarsecara angsuran samapai lunas kepada perusahaan sesuai dengankontrak. Selama angsuran belum dibayar lunas, maka barang milikkonsumen tersebut menjadi jaminan hutang secara fidusia.

46Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, L o c . at.

, U P T - P U S T A K - l I M ! ! B .. , .....


62/96

51

b. Konsumen

Konsumen adalah pihak pembeli barang dari pemasok ataspembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.Konsumen tersebut dapat berstatus perseorangan (individual) dapat pulaperusahaan bukan Badan Hukum. Dalam hal ini ada 2 (dua) hubungankontraktual yaitu;

1. Perjanjian Pembiayaan yang bersifat pemberian kredit antaraperusahaan dan konsumen.

2. Perjanjian [ual-beli antara pemasok dan konsumen yang bersifattunai.Pihak konsumen umumnya masyarakat karyawan, buruh, tani

yang berpenghasilan menengah kebawah yang belum tentu mampu bilamembeli barang kebutuhannya itu secara tunai. Dalam pemberian kredit,resiko menunggak angsuran oleh konsumen merupakan hal yang biasaterjadi. Oleh karena itu, pihak perusahaan dalam memberikan kreditkepada konsumen masih memerlukan jaminan terutama jaminan fidusiaatas barang yang dibeli itu, disamping pengakuan hutang ( promis so ry no te s) dari pihak konsumenP

Perjanjian jual beli antara pemasok dan konsumen, pihak pemasokmenetapkan syarat harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaituperusahaan .pembiayaan konsumen. Apabila perusahaan tersebut

47Ibid. hl.m. 248.

. , . _ _ . -_ - -, - - -_ .. ~- -.-~ - ..-- - -.~ _-. ":"--' -.----.-~"7 ,""" ,~., -- -.-.-.-.. : "" " " "


63/96

52

melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran sesuai

dengan kontrak, maka jual beli barang antara pemasok dan konsumenakan dibatalkan (vo id able ). Dalam perjanjian jual beli, pihak pemasok(penjual) menjamin barang dalam keadaan baik, tidak ada cacattersembunyi, pelayanan purna jual ( af te r sale s er vic e ) . 4 8c. Pemasok

Pemasok adalah pihak penjual barang kepada konsumen ataspembayaran atas pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.Hubungan kontraktual antara pemasok dan konsumen adalah jual-belibersyarat. Syarat yang dimaksud adalah pembayaran dilakukan oleh

Antara pihak ketiga (Perusahaan pembiayaan konsumen) dan

pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Antara pemasokdan konsumen terdapat hubungan kontraktual, di mana pemasok wajibmenyerahkan barang kepada konsumen, dan konsumen wajib membayarharga barang secara angsuran kepada perusahaan yang telah melunasiharga barang secara tunai.t?

pemasok tidak ada hubungan kontraktual, kecuali sebagai pihak ketigayang disyaratkan.

48Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Loc.dt.49lbid. hlm. 249.

, ..


64/96

53

BAB IIIMETODE PENELITIAN

Istilah "Metodologi" berasal dari kata "Metode," menurutkebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan,sebagai berikut :1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan

penilaian :2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan ;3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. 50

Menurut Soetrisno Hadi Penelitian adalah usaha untukmemperoleh fakta atau prinsip (menemukan, mengembangkan, mengujikebenaran) dengan cara rnengumpulkan dan rnenganalisa data(informasi) yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistirnatik dan dapatdipertanggungjawabkan (metode ilmiah).

Dari definisi di atas, penelitian mempunyai ciri sebagai berikut:Bersifat ilmiah, artinya me1alui prosedur yang sistimatik denganmenggunakan pembuktian yang rneyakinkan berupa fakta yangdiperoleh secara obyektif.

50 Soerjono Soekanto, Pengan ta r Pene lit ia n Hukum, UI Press, Jakarta, 1986,.hllll.. 4.

. ".~. '.' .. ,, .. - .". ,',


65/96

54

Merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus, sebab hasil

suatu penelitian selalu dapat disempurnakan lagi. Hasil penelitiantersebut dapat berlanjut / dilanjutkan dengan penelitian lain.

Sedangan ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari,mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan disebutmetodologi penelitian. 51

3.1. Metode PendekatanBerdasarkan rumusan masalah dan tujuan peneIitian maka metode

pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris,yang menggunakan data primer (hasil dari peneIitian di lapangan) untukmeneliti keabsahan dari suatu Perjanjian Jaminan Fidusia dalam prosespemberian kredit di Lembaga Pembiayaan di Kota Semarang.

Dari sisi yuridis kajian didasarkan pada aturan-aturan hukum yangberlaku dan mengatur tentang perjanjian, Lembaga Pembiayaan danjaminan fidusia, serta pasal-pasal yang mendasarinya antara lain:1. Pranata hukum di tanah air tentang Lembaga Pembiayaan

Konsumen, yaitu Keppres No. 61Tahun 1988.2. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 Tahun 1988 Tentang

Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga PembiayaanKonsumen.

51Ibid, hlm, 7.


66/96

55

3. Dari segi hukum Perdata, menyangkut ketentuan tentang perjanjian.

4. Undang-Undang No. 42Tahun 1999Tentang [aminan Fidusia.5. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 Tentang Pendaftaran

Fidusia.

3.2. Spesifikasi PenelitianSpesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian

dengan penguraian secara deskritif analitis tentang prosedur PerjanjianJaminan Fidusia yang sekarang berlaku dalam hubungannya denganpemberian kredit pada Lembaga Pembiayaan serta kaidah-kaidah hukumyang harus diperhatikan guna menjamin keabsahan dari suatu PerjanjianJaminan Fidusia.F

Studi kasus yang akan menjadi obyek adalah bagaimanamekanisme/prosedural dari perjanjian jaminan fidusia dalam prosespemberian kredit di lembaga pembiayaan serta akibat hukum yang terjadibila prosedural pendaftaran ada yang tidak terpenuhi dengan melakukanperbandingan dari sisi normatif.

Nilai normatif yang hendak dicapai adalah nilai normatif yangideal yang maksudnya sesuai dengan apa yang seharusnya berlakumenurut aturan Hukum Positif, tentunya dengan melibatkan beberapa hal

52 Soerjono Soekanto, Op.rit,hlm.l0.

.~:.- ..~':~- .. " ...


67/96

56

yang dapat terjadi dikarenakan penerapan dari mekanisme peraturan

yang lain dari landasan hukum yang ada.

3.3. Metode Penentuan SampelPopulasi yang akan diteliti adaIah :

1. Lembaga pembiayaan konsumen di kota Semarang;2. Pengadilan Negeri Semarang;3. Konsumen dari lembaga pembiayaan konsumen Semarang.

Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang digunakanadalah Random Sampling, Sampel yang digunakan adalah :1. PerusahaanJlembaga pembiayaan konsumen.

Yang dipilih berdasarkan penelitian awal yang telah penulis lakukandan didasari konteks dari skema perjanjian yang serta menurutpengakuan pimpinan atau staf yang berkompeten pada Perusahaanmaka perusahaan yang dipilih adalah perusahaan PembiayaanKonsumen sebagai berikut :

a. PT. Adira Kantor Cabang Semarang ;b. PT.Prima Dana Perkasa Dtama;c. PT. Karya Sirang Kantor Cabang Semarang;d. Yr. Trihamass Kantor Cabang semarang;e. PT. Sun Motor Kantor Cabang Semarang.f. PT. Swadharma Indotama Finance .

~r~,_ ~ .. _" ,~_ ~c __ ._ _ ,- - - .. - . NO - ~ , - -- '''''''",-'r"


68/96

57

Dari sampeI tersebut diacak, dengan sistem undian dipilih 3 (tiga) sampeJ

yang akan mewakili yaitu :a. PT. Prima Dana Perkasa Utama:b. PT. Trihamas;c. PT. Swadharma Indotama Finance.

2. Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

3. Konsumen dari PT. Adira, PT. Prima Dana Perkasa Utama dan PT. SunMotor. Masing -masing 2 (dua) orang.

3.4. Teknik Pengumpulan DataData yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari LembagaPembiayaan dan dari Kantor Pendaftaran Fidusia di Semarang, dalampenelitian ini yang digunakan adalah teknik dengan wawancara.

Wawancara dilakukan pad a KepaJa Kantor perusahaanjbagianhukum dari PerusahaanjLembaga Pembiayaan Konsumen yang telahditentukan menjadi sampel dan Hakim pada Pengadilan NegeriSemarang. dalam penelitian ini, pertanyaan-pertanyaan untuk wawancaratelah ditentukan.


69/96

58

3.5. Metode Analisa Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasidan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokokpermasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya dianalisis secar deskriftifanalisis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yangdiperoleh dari penelitian lapangan dengan landasan teori yang ada dan

yang dipakai, sehingga penggambaran konstruktif mengenaipermasalahan.

....-. """-'.,"1"


70/96

59

BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV merupakan bab yang berisikan hasil penelitian penulis dilapangan serta bersisikanpembahasan yang merupakan analisis penulisterhadap hasil penelitian di lapangan dengan dasar data primer dan dasardata sekunder, berupa studi perpustakaan.

Secara keseluruhan Bab IVterdiri atas :Pelaksanaan Perjanjian [aminan Fidusia, yang terbagi dalam dua bagianyaitu :

1. Pelaksanaan Perjanjian [aminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42Tahun 1999dan Praktek Pelaksanaan PerjanjianIaminan Fidusia Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen ;

2. Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perjanjian [aminan Fidusia yangterdiri atas Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perjanjian [aminan FidusiaMenurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 serta PraktekPelaksanaan Eksekusi Benda [aminan Pada Perjanjian [aminanFidusia Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen.Pembahasan dalam Bab IV merupakan analisis penulis dalam

mengkaji permasalahan dan memberikan solusi, sebagai jawaban ataspermasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini.


71/96

60

4.1.Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia4.1.1. Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 42Tahun 1999Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999

dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahappendaftaran jaminan fidusia.

Menurut Pasal 4 dari Undang-Undang [aminan Fidusia bahwa"[aminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjianpokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhisuatu prestasi"

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUJF dinyatakan : Pembebanan bendadengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasaIndonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakansalah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868KUH Perdata, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalambentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan dihadapanPejabat Umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta tersebutdibuat.

Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuanUUJF No. 42 Tahun 1999 akta perjanjian jaminan fidusia tersebutdiwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1)

_- '~ .. . . "" "1 ' .. . , . " . . .. _ .. ". . . -. ~ - -- . " . , ., -0_ . . _ .. , _. .


72/96

UUJFyang menyatakan bahwa bend a yang dibebani dengan jaminan

fidusia wajib didaftarkan.Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh

penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan adanyapermohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diaturlebih lanjut berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata CaraPendaftaran [aminan Fidusia :a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia,

kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaranjaminan fidusia yang memuat1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang

meliputi nama; agama, tempat tinggalj tempat kedudukan,tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan,pekerjaan;

2) Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukannotaris yang membuat akta jaminan fidusia ;

3) Data perjanjian pokok;4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia ;5) Nilai penjaminan dan;6) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

_._. _" - " :i" .,,_. "_.... . --". -_ ""'T:1Tr-~~,,~

61


73/96

62

Pejabat Pendaftaran Iaminan Fidusia setelah menerima permohonan

tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidaklengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut.a. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan

sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada pemohon yangdilakukan pada tanggal yang sarna dengan tanggal pencatatan

permohonan pendaftaran jaminan fidusia.b. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan

fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat jaminanfidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusiauntuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat jaminan fidusia ini

memuat tanggal yang sarna dengan tanggal sertifikat semula.Dengan didaftarnya akta perjanjian jaminan fidusia, maka Kantor

Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam BukuDaftar Fidusia dan kepada kreditur diberikan Sertifikat [amman Fidusia.Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminanfidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lainmengenai bend a yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikanhak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asaspublisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum. 53

53 Purwahid Patrik dan Kashadi, Op. cit, hal. 41.


74/96

63

Iika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat

[aminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonanpendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.Dalam sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata ./IDEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MARA ESA,"sebagaimana ketentuan dalam Pasal15 ayat (1)UUJF.

Hal-hal yang perIu diingat dalam pelaksanaan perjanjian jaminanfidusia, adalah perlunya pendaftaran terhadap benda jaminan fidusia,pembebanan jaminan fidusia yang tidak ditindaklanjuti denganpendaftaran sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 UUJF, tidakakan memberikan hak preferen bagi pemegang jaminan fidusia.

Ketiadaannya pendaftaran jaminan fidusia menyebabkan akta perjanjianjaminan fidusia dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada, terhadapmasalah ini perlu dipertimbangkan fakta adanya pengakuan hutang daripemberi fidusia, menyangkut kebenaran adanya jaminan dengan fidusiadalam hubungan hukum antara penerima dan pemberi fidusia, apabilakenyataan inidikatakan gugur atau tidak dapat diterima klaim atas bendajaminan fidusia, bagaimana posisinya terhadap itikad baik dalam suatuperjanjian=, hal ini berkaitan dengan penerapan Asas Konsensualisme ;bahwa Setiap peIjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam

54Agnes Staff Hukum PT.Prima Dana Perkasa Utama.


75/96

64

Pasal1338 ayat (1) KUH Perdata, selanjutnya dipertegas kembali dengan

ketentuan ayat 2 nya yang menyatakan bahwa perjanjian yang telahdisepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salahsatu pihak dalam perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari lawanpihaknya dalam perjanjian atau dalam hal-hal di mana oleh Undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu.

Secara umum kalangan ilmuan hukum menghubungkan danmemperlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata sebagai asas kebebasanberkontrak dalam hukum perjanjian. 55

Persoalan di atas menjadi diskusi selama ini menyangkut eksisnyaperjanjian jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan serta yang tidakdidaftarkan, yang menurut ketentuan seperti Pasal 11 UUJF tidak dapatdilaksanakan hak preferen terhadap benda jaminan tersebut.

4.1.2. Praktek Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Pada LembagaPembiayaan Konsumen

Keputusan Menkeu Nomor. 1251jKMK.013j1988 memberikanpengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang/Idilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk

55 Mariam Darns Badrulzaman, Loc.cit.

, . . _ __ , . ,~._ " ~"._ ,_ '.,.~. '_"_0 ,_ -- - - -- _ _-_ . . - "' -" "~ '"~~r' '' '' . .. ,_ '. ,' , _. ,' . .._. .. ' . .0"...


76/96

65

pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau

berkala oleh konsumen."56

Namun demikian pengertian kredit konsumsi sebenamya secara

Pranata hukum "Pembiayaan Konsumen" dipakai sebagaiterjemahan dari istilah "Co nsumer F in an ce ." Pembiayaan konsumen initidak lain dari sejenis kredit konsumsi (Consumer credit). Hanya saja, jikapembiayaan konsumen dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan

sementara kredit konsumsi diberikan oleh BankP

substantif sarna saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian

barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan daripinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif ataudagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebihbesar dari pada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itudiberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.58

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988tentang Lembaga Pembiayaan:"Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk

kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran angsuran atau berkala."Karena yang dibiayai itu adalah barang untuk tujuan konsumtif,

sudah tertentu mengandung resiko walaupun resiko tersebut menyebar

56 Munir Fuady, Loc . c it . .57 Munir Fuady H u ku m T en ta ng P em bia ya an , PT.Citra Adtya Bakti, Bandung, 1999,

hlm.162.58 Munir Fuad y, Loc. ci.t.


77/96

66

pada banyak konsumen dengan pembiayaan yang relatif kecil dan Rate of

interest yang relatif tinggi. Bagi Perusahaan Pembiayaan, keadaan inimasih aman kendatipun jaminan (securihJ ) dari pihak konsumen masihdiperlukan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami dan dirinci unsur-unsur pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut:

a. Subyek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukumpembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan Konsumen(Kreditur), Konsumen (Debitur), dan penyedia barang(PemasokjSupplier).

b. Obyek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan

dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tanggamisalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumahtangga dan kendaraan.

c. Perjanjian adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakanantara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jualbell antara pemasok dan konsumen. Perjanjian tersebut didukung olehdokumen-dokumen.

d. Hubungan kewajiban dan hak, di mana perusahaan pembiayaankonsumen wajib membiayai harga pembelian barang keperluankonsumen dan membayar tunai kepada pemasok untuk kepentingankonsumen, sedangkan konsumen wajib membayar harga barang

._ ,_ ._ " _ ,,- -- -- . _ ._ -- -- ..... ~ - ._ .~ '~ .... _ .~.T ""'-_'--'T~--~"'T"":-'-:"-- ~ '-'- -" "" ':,r n:" C" -" -- "" ~" "'" ." .-.- -~ .. , .._ . ... ;.


78/96

67

secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan

pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.e. Jaminan berupa kepercayaan kepada konsumen (debitur) merupakan

jaminan utama bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayarangsurannya sampai selesai. Barang yang dibiayai oleh perusahaanpembiayaan konsumen merupakan jaminan pokok secara fidusia,

semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaanpembiayaan konsumen (F idusiary transfer o f aw nership ) sampaiangsuran terakhir dilunasi. Disamping kedua jaminan yangdisebutkan itu pengakuan hutang (Promissory notes) merupakanjaminan tambahan.s?

Dari tiga perusahaan lembaga pembiayaan konsumen yang penulisjadikan responden dalam penelitian menyangkut praktek pelaksanaanperjanjian dengan jaminan fidusia, dengan fokus pada persoalan praktekpelaksanaan perjanjian jaminan fidusia pada lembaga pembiayaankonsumen dibandingkan dengan nilai-nilai ideal pelaksanaan perjanjianjaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999,diketahui fakta-fakta lapangan sebagai berikut :1. Pada Lembaga Pembiayaan PT. Prima Dana Perkasa Utama;Hasil penelitian di lapangan ditemukan :

S9Ibid, hlm 247.

,_ . . . . -~ . . ~ , , ~ ~ , _ ~ __ _ _ 0 _ . _ _ _ ~ _ , _ _ " ~ . . . " _ . . ~ . - ~ - ~ _ ~. _" -- _- "I ._ " . ._ .' ." _" ". " ., ' .~ -""": :-:m:U . _" " ._ """0"" on .


79/96

68

a. Tidak adanya konsep perjanjian jaminan fidusia antara PT. Prima Dana

Perkasa Utama dengan konsumenj nasabah, perjanjian jaminan fidusiayang ada antara Nasabah dan PT.BPR Bahtera Masyarakat, serta antaraKonsumenj nasabah dengan PT. Bank Eksekutif Internasional,

Analisis : terlihat bahwa PT. Prima Dana Perkasa Utama (PT. PDPU),hanya sebagai agen dari induknya yaitu PT. BPR Bahtera Masyarakat dan

PT. Bank Eksekutif, dengan tidak adanya perjanjian jaminan fidusia antaraPT. Prima Dana Perkasa Utama dengan konsumen akan menghambatpenuntutan hak-hak lembaga pembiayaan PT. PDPU.b. Beberapa Perjanjian Pembiayaan dengan perjanjian jaminan fidusianya

dilakukan dengan perjanjian baku.

Analisis : terhadap fakta ini, bertentangan dengan Pasal 5 UUJF yangmengharuskan Perjanjian jaminan Fidusia dilakukan dengan akta Notariil,akibat dari konsep perjanjian baku dalam perjanjian jaminan fidusia akanmenyebabkan akta perjanjian jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan diKantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, hal ini akan menghilangkan hak

preferen dari lembaga pembiayaan terhadap benda jaminan fidusiaapabila konsumen wanprestasi, karena perjanjian jaminan fidusianyadianggap tidak pernah ada (sesuai Pasal11 UU)F).

- - - + - >- ---, .. -,~ ---- ..- ..... '" :'1 . '. . " ~' . .. : .- . . '. " . . -. ~ '~ '. , . ," - --:tm~'_....:..


80/96

69

2. Pada Lembaga Pembiayaan Swadharma Indotama Finance, hasil

penelitian di lapangan ditemukan :

UUJF, juga bertentangan dengan Pasal18 Undang-Undang Nomor 8

a. Masih adanya konsep baku dalam perjanjian jaminan fidusia, meskidiberlakukan pada jumlah tertentu dan pihak-pihak tertentu=',Analisis : Konsep Perjanjian baku selain bertentangan dengan Pasal 5

Tentang Perlindungan Konsumen, serta menyebabkan benda jaminantidak dapat didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia, sehinggatidak terpennhinya ketentuan Pasal 11 UU}F, yang selanjutnyamenyebabkan hilangnya hak preferen terhadap benda obyek jaminanfidusia.

b. Tidak dibacanya perjanjian jaminan fidusia pada konsumen=.Analisis : akibatnya konsumen tidak mengetahui telah menyetujuipengikatan jaminan fidusia terhadap benda obyek pembiayaan.

Dari hasil temuan di atas dan diperbandingkan dengan unsur pentingdari U U I F , yaitu menyangkut pengetahuan prosedur pembebanan danpendaftaran jaminan fidusia, maka dapat penulis simpulkan tingkatpemahaman dan pengetahuan dari lembaga pembiayaan PT. Swadharma

60 Sumardi, Staff Swadharma Indotama Finance, wawancara tanggal 10 Maret

Indotama Finance terhadap pelaksanaan Perjanjian Iaminan Fidusia

2 0 0 461 Mahmudi, Nasabah Swadhanna Indotama Finance, Wawancara tanggal 11

maret2004.


81/96

70

belum terlalu baik, hal ini juga disebabkan lemahnya Sumber daya

manusia menyangkut pengetahuan di bidang hukum jaminan, meskipunpenulis menangkap adanya indikasi pemahaman yang cukup pad atingkat level Manager di PT. Swadharma Indotama Finance, namunkiranya informasi atas pengetahuan mengenai Pembebanan danpendaftaran fidusia belum sepenuhnya merata pada semua person di PT.

Swadharma Indotama Finance.3. Pada Lembaga Pembiayaan Trihamas, hasil penelitian di lapangan

ditemukan:a. Masih adanya konsep baku dalam perjanjian jaminan fidusia, meski

diberlakukan pada jumlah tertentu dan pihak-pihak tertentu=.Analisis : Konsep baku dalam UUJF bertentangan dengan Pasal 5 UUJFdan tidak dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UUJF,maka akan kehilangan hak preferen atas benda jaminan fidusia.Pada lembaga pembiayaan PT. Trihamas, pada umumnya konsumenmemahami adanya pengikatan jaminan fidusia terhadap benda obyekpembiayaan, namun pemahaman ini bukan karena konsep perjanjianjaminan fidusia dibacakan terhadap konsumen, tetapi karena disebabkankonsumen merupakan kalangan tertentu, yang sudah mapan dari segibisnis, sehingga banyak mengetahui akibat-akibat dari pengikatan denganjaminan fidusia.

62 Leman, Staff PT. Trihamas, wawancara tanggall0 Maret 2004.

. 'I'


82/96

71

Namun secara umum penulis masih menyimpulkan fakta bahwa

PT. Trihamas, menyangkut pemahaman karyawanj staf terhadappernbebanan dan pendaftaran jaminan fidusia masih rendah, hal initerlihat dari belurn mampunya karyawan PT. Trihamas menjabarkansecara umum rnaksud dari jaminan fidusia.

Dari hasil pene1itian penulis ada beberapa faktor yang secara

general dapat ditarik sebagai kesimpulan, bahwa secara umumpelaksanaan jaminan fidusia pada lernbaga-Iembaga pembiayaankonsumen masih sangat rendah pemahaman atau kesadaran hukumnya.

Rendahnya kesadaran hukum ini, selain berasal dati sumber dayamanusia sebagai karyawanj staf di lembaga pernbiayaan, disamping itujuga oleh masyarakat, hal ini berimplikasi pada tidak dihargainya hak-hakkonsumen khususnya konsumen pada lembaga pembiayaan konsumen.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan staf lembagapembiayaan, terlihat dari begitu banyaknya praktek pembebanan jaminanfidusia yang dilakukan dibawah tangan, dengan perjanjian baku.

Praktek demikian menempatkan lembaga pembiayaan konsumensebagai pihak yang lebih kuat dalam suatu perjanjian jeminan fidusiapada lembaga pembiayaan konsumen, tetapi sekaligus sebagai pihak yangmenggantungkan syarat batal dalam perjanjian tersebut Maksudnyakarena selama ini lembaga pembiayaan konsumen berhadapan denganstrata masyarakat yang menegah dan menegah kebawah maka tidak


83/96

72

KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian :

benyak keberatan terhadap praktek pembenanan jaminan fidusia yang

demikian, padahal bila dikaji secara teoritis, berdasarkan Pasal 1320

1.Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;3. Suatuhal tertentu dan

4. Suatu sebab yang halal.

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yangditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat ataumencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atauperjanjian apabila :

a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahankembali barang yang dibeli konsumen.

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahankembali uang yag dibayarkan atas barang dan/ atau jasa yangdibeli konsumen.

d. Menyatakan pemberian kuasa dati konsumen kepada pelakuusaha baik secara langsung maupun tidak langsung untukmelakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan denganbarang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barangatau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaatjasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadiobyek jual beli jasa.

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yangberupa aturan barn, tambahan, lanjutan, danj atau pengubahanlanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masakonsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

h. Menyatakan bahwa konsumen rnernberi kuasa kepada pelakuusaha untuk rnernbebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak

Serta berdasarkan Pasal 18 (perjanjian baku) Undang-Undang Nomor 8tahun 1999tentang Perlindungan Konsurnen :


84/96

73

jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak danbentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yangpengungkapannyasulitdimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha padadokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangandengan undang-undang ini.

Dari hasil penelitian penulis berkaitan dengan praktek

Maka konsumen dengan kesadaran hukum yang tinggi dapat sajameminta perjanjian tersebut dibatalkan. Hal demikian yang sekiranyapenting menjadi bahan pertimbangan lembaga pembiayaan konsumen.

(berupa kendaraan bermotor) dengan alas an tidak mengerti apa yang

pembebanan jaminan fidusia, pada lembaga pembiayaan konsumen PT.Prima Dana Perkasa Utama, penulis dihadapkan pada kenyataan adanyakonsumen yang keberatan dilakukan penyitaan obyek jaminan fidusia

dimaksud perjanjian jaminan fidusia dan tidak merasa menandatanganiperjanjian tersebut, menurut penulis dalam kasus tersebut konsumenbenar telah menandatangani perjanjian jaminan fidusia tersebut tetapitidak menyadari apa yang dimaksud dari isi perjanjian yangditandatangani tersebut. Hal ini disebabkan staf lembaga pembiayaantidak pernah membacakan isi perjanjian kepada konsumen.


85/96

74

4.2. Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

4.2.1. Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia MenurutUndang-Undang Nomor 42Tahun 1999Sebelum berlakunya UU No. 42 tahun 1999 tersebut bend a yang

menjadi objek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yangterdiri dari benda inventory, benda dagangan, piutang, peralatan mesindan kenderaan bermotor.

Namun sejak berlakunya UU No. 42 tahun 1999, pengertianjaminan fidusia diperluas sehingga yang menjadi objek jaminan fidusiamencakup benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujudserta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan haktanggungan menurut UU No.4 Tahun 1996.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yangdapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda ituberwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar,bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan haktanggungan atau hipotik. 63

Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang dapat menjadiobjek jaminan fidusia tersebut, maka yang dimaksud dengan bendaadalah termasuk juga piutang ( a ccoun t r ec e ivab le s ). Khusus mengenai hasil

63 Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang [aminan Fidusia, Op.cii,hal. 3.


86/96

75

dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, undang-undang

Pada perusahaan pembiayaan konsumen jaminan tersebut

mengaturnya dalam Pasal 10 UUJF disebutkan, bahwa jaminan fidusiameliputi semua hasil dari benda jaminan fidusia tersebut dan juga klaimasuransi kecuali diperjanjikan lain.

dimaksudkan agar para pihak terikat untuk memenuhi kewajibannya,

pengaturan tentang pembebanan jaminan secara yuridis dapat dilihatpada:1. Pasal1131 KUHPerdata :

"Segala kebendaan si berhutang / debitur, baik yang bergerakmaupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akanada di kemudian hari menjadi tangggungan untuk segala perikatanperseorangan"

1132KUHPerdata:"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orangyang menghutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itudibagi-bagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecualiapabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alas an yang sah untukdidahulukan" .

Kedua pasal di atas dapat dikategorikan sebagai jaminan yang bersifatumum .

." , ' .. '.",.'.","


87/96

76

2 Pasal 1133 KUHPerdata :"Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pad a hakistimewa, pada gadai dan pada hipotik"

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan

pasal tersebut mengenai jaminan terhadap kreditur preferent ataukreditur yang memiliki hak didahulukan.2. Pasal 1134 KUHPerdata :

"(I) Previlege ialah sumber hak yang oleh undang-undang diberikankepada seorang berpiutang, sehingga tingkatnya lebih tinggi dariorang berpiutang lainya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang.

(2) Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi dari pada Previlege kecualidalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya"

akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminanfidusia (Pasa15 ayat (1) UU [aminan Fidusia). Dalam akta jaminan fidusiatersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkanmengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Akta jaminan fidusia yang dibuat secara notariil sekurang-kurangnya hams memuat :1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, meliputi nama lengkap,

agamal' tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggallahir, jeniskelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam


88/96

77

3. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, tercatat

teittang identifikasi benda tersebut dan penjelasan tentang suratkepemilikannya.

4. Nilai penjaminan, dan5. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia dengan irah-irah "DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETURANAN YANG MARA ESA" sejalan denganpemikiran Pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 14Tahun 1970, Pasal 435 dan Pasal 440 RV, Pasal 224 HIR dan 258 RBG,sebagai syarat adanya kekuatan eksekutorial akta.

Berdasarkan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MARA ESA" seperti yang tercantum dalamSertifikat [aminan Fidusia, sesuai dengan Pasal14 UU]F, maka sertifikattersebut memiliki kekuatan sebagai eksekutorial akta.

Pelaksanaan eksekusi dalam perjanjian jaminan fidusia menurutUndang-Undang Nomor 42Tahun 1999diatur dalam Pasal29 UUJF :(1) Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap

benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengancara:a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15ayat (2) oleh Penerima Fidusia;b. Penjualan benda yang menjadi jaminan Fidusia atas kekuasaan

Penerima Fidusia sendiri melalui pe1elangan umum, sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ;

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkankesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara

,.... _-,,,"',"':r'_~ C ,_ "_" _ ,"_ --'--,r.:r:',"",, .'_-" ,.~.-.---- --",.",,' '.


89/96

78

demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkanparapihak

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf cdilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukansecara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua)surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan

Pembiayaan Konsumen

Menurut ketentuan di atas, maka pelaksanaan eksekusi terhadapjaminan fidusia dapat dilakukan secara Parate Eksekusi, tetapi dapat juga

dengan tuntutan lewat jalur Peradilan Umum, yang mungkin ditempuhapabila benda jaminan digelapkan.

4.2.2. Praktek Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Pada Lembaga

Hubungan hukum lembaga pembiayaan konsumen dan konsumen,adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana dalam perjanjianpembiayaan konsumen terdapat dokumen pengakuan hutang dari

Perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang konsumenkonsumen terhadap lembaga pembiayaan konsumen.

terhadap lembaga pembiayaan, menjadi dasar adanya hubungankausalitas antara lembaga pembiayaan konsumen dengan jaminankebendaan yang diberikan konsumen, jaminan kebendaan ini, pad apraktek di lembaga pembiayaan konsumen tund uk pada lembaga jaminanfidusia.

'1"."'.'


90/96

79

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accesoir, sehingga

mengikuti dari perjanjian pokoknya, yaitu pembiayaan konsumen.Praktek pelaksanaan Eksekusi Benda [amman Pada Lembaga

Pembiayaan Konsumen, dari hasil temuan penulis dapat diklasifikasikandalam:1. Eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

Proses yang melatarbelakangi benda jaminan yang demikian adalah :pembuatan perjanjian baku terhadap perjanjian jaminan fidusiasehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan pendaftaran bendajaminan fidusia atau pembuatan perjanjian jaminan fidusia denganakta notariil tetapi tidak dilanjuti dengan pendaftaran di kantor

pendaftaran fidusia.Terhadap benda dengan jaminan fidusia demikian, maka eksekusinyadilaksanakan sendiri oleh lembaga pembiayaan, baik dengan caramenekan konsumen untuk melunasi hutang/ angsuran hutang atauditindak lanjuti dengan mengambil obyek jaminan fidusia secara paksa.Terhadap tindakan demikian Lembaga Pembiayaan mendasarkan padaperjanjian pembiayaan yang salah satu dokumennya adalah surat kuasapengambilan benda jaminan yang telah

pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia

Documents