PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK

TANGGUNGAN ATAS HARTA BERSAMA

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

L.M SHAUFI SEMAH

D1A 013 187

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2017

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK

TANGGUNGAN ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

NAMA : L.M.SHAUFI SEMAH

NIM : D1A013187

FAKULTAS HUKUM UNRAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara atau prosedur pelaksanaan perjanjian

kredit dengan jaminan hak tanggungan atas jaminan harta bersama dalam perkawinan dan

kedudukan hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan atas harta

bersama dalam perkawinan. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh setelah

terjadinya perkawinan dan yang diperoleh selama perkawinan yang sah. Harta bersama

sering digunakan untuk menjadi jaminan dalam mengajukan angunan kredit ke bank, akan

tetapi memerlukan persetujuan dari para pihak (suami atau isteri).Adapun jenis penelitian

yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian dari permasalahan

yang dikaji menunjukan bahwa prosedur dalam pelaksanaan pemberian kredit atas

jaminan hak tanggungan atas harta bersama perkawinan sangatlah spesifik dan teliti

dengan prinsip kehati-hatian yang dianut oleh bank untuk memberikan agunan kepada

nasabahnya sedangkan kedudukan jaminan hak tanggungan atas harta bersama sah

menurut hukum apabila syarat-syarat terpenuhi dan selama tidak bertentangan dengan

aturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Kata kunci : Perjanjian Kredit (Hak tanggungan) Dengan Jaminan Harta Bersama

IMPLEMENTATION OF CREDIT AGREEMENT WITH WARRANTY OF RIGHTS

THE RESPONSIBILITY OF THE PROPERTY IN MARRIAGE

ABSTRACT

The objective of this research is to know the way or procedure of credit

agreementimplementation with guarantee of mortgage of mutual assurance in marriage

and legal position of credit agreement with guarantee of mortgage of joint property in

marriage. Collective property is the property acquired after the marriage and obtained

during a legitimate marriage. Common property is often used to be a guarantee in

proposing credit to the bank, but requires the consent of the parties (husband or wife).

The type of research used is empirical normative research. The results of the study of the

problems studied indicate that the procedure in the implementation of the provision of

credit for the guarantee of the mortgage of the joint marriage property is very specific

and meticulous with the prudent principle adopted by the bank to provide collateral to its

customers as well as the position of guarantee of the right of dependents on the joint

property legitimate according to Law where conditions are met and as long as they do not

conflict with applicable rules and regulations.

Keywords :Implementation Of Credit Agreement With Assurance Community Property

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat, kredit bukanlah merupakan sesuatu yang asing

lagi. Setiap usaha apakah itu dibidang industri, pertanian, perhubungan, perdagangan

memerlikan kredit yang berfungsi sebagai faktor produksi sehingga melalui bantuan

kredit dari bank usaha semakin besar dan berkembang. Menurut Muhammad

Abdulkadir, Perjanjian kredit adalah :

“Perjanjian kredit perorangan dengan mana kreditur memberi pinjaman sejumlah uang

kepada debitur tidak melebihi Rp5000. Pinjaman itu adalah kredit perorangan apabila

peminjam (debitur) itu adalah individu atau persekutuan, bukan badan hukum.1

Pengertian formal mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat dalam

ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan Indonesia 1992/1998 yang menentukan

bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga bank.”

Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat

diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan

utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat

berupa barang sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji

penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan

1Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Cet.2, PT Alumni, Bandung, 1986, hlm.300

memberikan hak kebendaan kepada pemeagang jaminan.yang sering terjadi adalah

jaminan kredit dengan menggunakan harta bersama perkawinan yang berupa tanah

(Hak Tanggungan). Oleh sebab itu pihak suami atau isteri bisa dirugikan karena

jaminan yang digunakan untuk meminjam kepada bank tersebut adalah harta bersama

selama perkawinan. Biasanya pihak suami atau isteri melakukan perjanjian kredit

dengan kesepakatan bersama akan tetapi sering juga salah satu pihak melakukan

perjanjian kredit tersebut tanpa sepengetahuan pihak yang lain baik itu suami atau

isteri, ini yang menyebabkan sering timbulnya permasalahan dimana sah atau

tidaknya dan keabsahan dari perjanjian kredit tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan

masalah sebagai berikut : a. bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian kredit

dengan jaminan Hak Tanggungan atas harta bersama perkawinan ? ; b. bagaimana

kedudukan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan atas harta bersama

dalam perkawinan ?.

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu : a. untuk mengetahui

prosedur pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan atas harta

bersama dalam perkawinan; b. untuk mengetahui kedudukan pemberian kredit dengan

jaminan Hak Tanggungan atas harta bersama dalam perkawinan.

Adapun manfaat penelitian ini adalah : a. secara teoritis, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada

umumnya dan hukum jaminan pada khususnya; b. secara praktis, untuk memberikan

sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah

mengenai perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama dan diharapkan dapat

menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah

dalam perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris,

dengan metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue

approach), pendekatankonsepsual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan yang berasal dari

peraturan perundang-undangan dan buku-buku, data lapangan berasal dari wawancara

di tempat penelitian. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif

kualitatis.

I. PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan

Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan

Pembebanan hak tanggungan dibuat dalam bentuk Akta Pembebanan Hak

Tanggungan (APHT) merupakan perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.

Dimana pemberi hak tanggungan berjanji untuk memberikan ha katas tanah sebagai

jaminan atas pelunasan utang yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian utang

piutang atau perjanjian lainnya yang dapat menimbulkan utang antara kreditor dan

debitor.

Sebagai suatu bentuk perjanjian, maka untuk keabsahan perjanjian tersebut

harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal

1320 KUH Perdata. Keabsahan akta pembebanan Hak Tanggungan sebagai suatu

bentuk perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Sepakat mereka

yang mengikatkan diri; 2. Cakap dalam membuat suatu perjanjian; 3. Mengenai suatu

hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan wawancara dengan pihak legal bank Panin, tahapan pemberian

kredit dengan kriteria yang dianggap lulus atau terpenuhi menurut prinsip perbankan

5C. 5C pada hakikatnya adalah akronim dari character, capacity, capital, condition,

collateral. Dimana jika nasabah telah memenuhi 5 prinsip tersebut, maka bisa

dipastikan mudah untuk mengakses kredit di bank.

Pada dasarnya adanya prinsip 5C ini diadakan dengan harapan sebagai bahan

refrensi terutama bagi para analis kredit perbankan. Karena bank tentu tidak mau asal

memberikan kredit mereka kepada nasabah. Bagi orang bank nsabah yang memenuhi

kriteria 5C ini adalah orang yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan mereka.

Bank melihat orang yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan

uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat , dan kondisi perekonomian yang

aman.

Setelah prinsip 5C terpenuhi maka tahapan selanjutnya dalam pemberian

kredit hak tanggungan adalah analisa dokumen pribadi atau nasabah antara lain : 1.

KTP suami dan isteri; 2. Kartu keluarga; 3. Akta nikah. Analisa dokumen nasabah ini

untuk memastikan keaslian data atau dokumen yang dimiliki nasabah untuk

mengajukan pinjaman kepada bank.setelah dipastikan memenuhi syarat dokumen

nasabah maka tahapan selanjutnya adalah analisa kemampuan pembayaran atau

pengembalian dilihat dari apakah nasabah tersebut mempunyai usaha atau bisa dilihat

dari pendapatan nasabah. Hal ini untuk menjamin pengembalian uang pinjaman

kepada bank terhadap jaminannya.

Tahapan selanjutnya yaitu analisa jaminan, yang dimaksud dalam analisa jaminan

ialah jaminan yang akan di jaminkan tersebut apa harta bersama atau harta bawaan,

nilai dari jaminan tersebut untuk menjamin hutangnya kepada bank. Jaminan bisa

berupa SHM ( sertifikat hak milik). Atau SHGB (sertifikat hak guna bangunan).

Dalam hal jaminan kredit hak tanggungan atas harta bersama perkawinan, maka pihak

bank dapat melihat dan mencocokkan kapan perolehan dari SHM tersebut dan

dicocokkan dengan kapan pernikahan itu terjadi (sesuai dengan akte nikah).

Setelah proses analisa dokumen, analisa kemampuan bayar dan analisa jaminan

telah terpenuhi maka dilanjutkan dengan pihak dari komite bank yang disebut komite

persetujuan kredit atau permohonan kredit nasabah untuk melihat layak atau tidaknya

nasabah tersebut diberikan kredit oleh pihak bank.

Setelah dikatakan layak mendapatkan kredit oleh komite persetujuan kredit maka

dilanjutkan dengan proses pengikatan atau perjanjian hutang dengan membuat surat

hutang. Proses pengecekan kembali jaminan hak tanggungan berupa SHM tersebut di

BPN (Badan Pertanahan Negara) setempat melalui Notaris atau PPAT yang

diserahkan pihak bank.

Jika sudah selesai dan dinyatakan SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut bersih dari

sengketa atau gugatan dan dari pembebanan Hak Tanggungan Bank lain. Pemeriksaan

pembebanan Hak Tanggungan tersebut diperiksa di Buku Tanah.

Setelah dinyatakan bersih dan layak barulah proses pengikatan (surat utang) dan

pembebanan Hak Tanggungan itu terjadi. Proses penandatangan Akta Pembebanan

Hak Tanggungan ( harta bersama dalam perkawinan) dilakukan oleh : 1. Suami dan

isteri; 2. Pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan bank; 3. Notaris atau PPAT setempat

yang ditunjuk oleh Bank.

Setelah APHT selesai ditandatangani dan segala proses selesai, pihak Bank akan

membawa SHM yang menjadi Hak tanggungan nasabah dan pihak nasabah menerima

pinjaman dalam bentuk uang dan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan

pemberian Bank.

Dengan demikian atas lahirnya perjanjian kredit maka secara otomatis lahir pula

hubungan hukum antara para pihak (bank dan nasabah). Hubungan hukum pada

perjanjian itu mengawali adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang

berbeda satu sama lainnya. Bagi pihak bank kewajiban yang dimilikinya merupakan

hak yang harus diterima oleh debiturnya, begitu pula sebaliknya. Berikut akan

dijelaskan hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur sebagai berikut : 1. Hak dan

kewajiban yang dimiliki oleh kreditor : a) Hak kreditur, Hak-hak yang dimiliki oleh

pihak kreditur disini ditulis berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Staff

Legal PT. Bank Panin Mataram, dimana pihak kreditur berhak menerima

pengembalian kredit yang disalurkan kepada debitur, baik dalam bentuk angsuran

maupun bentuk lain yang telah disepakati kedua bealh pihak. b) kewajiban kreditur,

PT. Bank Panin Mataram sebagai kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan

sejumlah uang yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagai Pinjaman Kredit. 2. Hak

dan kewajiban yang dimiliki debitor : a) Hak yang dimiliki Debitur, Pihak debitur

berhak menerima sejumlah uang pinjaman dengan waktu yang telah disepakati kedua

belah pihak.Jumlah uang pinjaman yang diberikan berdasarkan pada tingkat

kelancaran usaha yang dijalankan oleh debitur. b) kewajiban yang dimiliki debitur,

Pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjaman kredit yang telah

dipinjamkan disertai dengan bunga yang telah ditentukan.Selain itu, debitur juga

diwajibkan untuk memenuhi semua aturan yang telah dicantumkan dalam formulir

pengajuan permohonan kredit dan aturan-aturan yang telah ditetapkan Bank.

Kedudukan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Harta

Bersama Dalam Perkawinan

Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan bersama yang diperoleh suami

dan isteri selama perkawinan adalah milik bersama. Suami dan isteri selaku pemilik

yang sah dapat berbuat bebas untuk menjual atau meminjamkannya. Harta bersama

suami isteri dapat berupa tanah maupun bukan tanah. Didasarkan hukum tanah, tanah

yang dimiliki suami isteri berikut atau tidak berikut segala sesuatu yang merupakan

satu kesatuan dengan tanah apabila dijaminkannya maka jaminannya adalah hak

tanggungan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak bank , kedudukan dari pemberian kredit

dengan jaminan hak tanggungan atas harta bersama dalam perkawinan ialah sah

menurut hukum, kecuali jika salah satu pihak baik suami atau isteri tidak menyetujui

dijaminkannya obyek harta bersama mereka maka kedudukannya batal demi hukum.

Dalam hal pemberian jaminan, misalnya hak tanggungan. Dalam hal objek

jaminannya yang akan dibebani hak tanggungan merupakan harta bersama diperlukan

persetujuan dari pasangan hidup baik itu suami maupun isterimya.

Segala hal yang menyangkut harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak

jika mendapatkan persetujuan. Demi keamanan untuk memperoleh pengembalian

hutang-hutang debitor, maka dalam memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat

bank lebih memilih menerima jaminan berupa hak atas tanah yang dapat dibuktikan

dengan adanya sertifikat.pembuktian mengenai hak atas tanah dengan sertifikat

dianggap sebagai bukti yang paling memenuhi kepastian hukum.

Pemberian jaminan kredit hak tanggungan atas harta bersama tetap

memungkinkan terjadinya kredit macet atau keterlambatan dalam pembayaran

pelunasan hutangnya. Dalam hal ini pihak bank sangat dirugikan karena sejak

terbentuknya perjanjian tersebut para pihak telah mempunyai hak dan kewajibannya

masing-masing.

Apabila salah satu tidak menjalankan kewajibannya maka pihak tersebut telah

melakukan wanprestasi. Adapun dari hasil penelitian yang dilakukan apabila salah

satu pihak wanprestasi dan terjadinya kredit macet maka pihak bank mempunyai

prosedur-prosedur yang dilakukan untuk mengantisipasi kredit macet tersebut. Berikut

cara untuk mengatasi kemacetan kredit pada bank : a) Surat peringatan, Surat

peringatan akan diberikan kepada nasabah saat nasabah menunggak, pada umumnya

satu bulan pertama dia mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit pinjaman di

bank, pihak bank akan memberikan surat peringatan atau teguran untuk segera

melunasi tunggakan tersebut beserta bunganya. b) Datang langsung ke tempat

nasabah, Tindakan bank untuk mendatangi langsung pada tempat tinggal atau tempat

kerja nasabah dilakukan bila surat teguran diatas diabaikan oleh nasabah. Pada dua

bulan pertama terjadinya tunggakan, bank bisa datang langsung ke rumah nasabah

untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika nasabah minta keringanan waktu untuk

membayar, pihak bank bisa membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan

kapan nasabah akan membayar tunggakannya. c). Eksekusi, Jika dua tindakan diatas

memang tidak bisa membuat nasabah menjadi sadar dengan kewajibannya dan

tunggakan atau kemacetan nasabah bersangkutan semakin banyak, pihak bank bisa

melakukan eksekusi atas harga yang dimiliki nasabah. Eksekusi ini dilakukan dengan

mengambil sebagian atau seluruh harga pribadi nasabah sebesar pinjamannya.

Penyitaan barang milik nasabah ini akan dikembalikan kepada nasabah jika dia bisa

melunasi kemacetan kewajibannya pada pihak bank. d) Penghapusan kredit, Jika

eksekusi terhadap harga pribadi nasabah tidak bisa dilakukan, nasabah tersebut kabur,

bank bisa melakukan penghapusan piutang yang tersisa. Penghapusan piutang tersebut

hanya pada pinjaman pokok nasabah. Penghapusan piutang ini bisa disusutkan

sebagai beban tiap bulan.

Dalam penelitian yang dilakukan di bank dalam hal jaminan harta bersama

terdapat satu kasus dimana pihak suami tersebut telah bercerai (cerai hidup) dengan

pihak istrinya yang harta bersama mereka telah dijaminkan kepada bank. Pinjaman

yang dilakukan tersebut terjadi kredit macet dan keterlambatan dalam membayar

kewajibannya. Setelah dilakukan pengawasan oleh pihak bank ternyata suami tersebut

telah cerai dan memiliki istri lagi tanpa sepengetahuan bank. pihak bank pun meninjau

kembali kemampuan bayar dari debitur dan tetap karena jaminan atas tanah tersebut

merupakan harta bersama dalam perkawinan pertamanya maka tetap harus dapat

persetujuan dari pihak istrinya untuk melanjutkan pelunasan kepada pihak bank.

Dari kasus diatas dapat ditarik kesimpulan, selama apapun yang berkaitan

dengan harta bersama yang dijaminkan kepada bank, pihak suami atau isteri

mempunyai kewenangan yang sama dalam mengambil keputusan mengenai harta

bersama mereka. Karena kedudukan mereka sama maka tidak bisa atau tidak dapat

harta bersama tersebut dijaminkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak

lainnya.

II. PENUTUP

Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan teori-teori hukum yang berkenaan dengan judul skripsi

ini, maka berikut ini penulis memberikan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut : a)

Prosedur yang harus dipenuhi dan dilaksanakan pada pelaksanaan pemberian kredit

dengan jaminan Hak Tanggungan atas harta bersama sama halnya dengan proses

pengajuan kredit perbankan pada umumnya. Pihak bank akan selalu mengacu pada

prinsip 5C perbankan untuk melihat apakah debitur tersebut layak atau tidaknya untuk

mendapatkan pinjaman kredit. Apabila pengajuan kredit tersebut telah disetujui maka

akan lahir hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Adanya hubungan hukum ini

membuat para pihak memiliki Hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi. b) Kedudukan

pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan atas Harta Bersama dalam

perkawinan jika pengajuan kredit dan syarat-sayarat yamg harus dipenuhi dari pihak

perbankan telah terpenuhi dan dianggap layak untuk mendapatkan pinjaman kredit maka

kedudukan pemberian kredit itu sah menurut Hukum dan tidak melanggar ketentuan

PerUndang-Undangan atau Hukum yang berlaku. Pemberian kredit tersebut dapat batal

apabila salah satu pihak tidak mengetahui atau menyetujui pengajuan kredit Hak

tanggungan atas harta bersama tersebut. Karena dalam hal pengajuan jaminan kredit hak

tanggungan harta bersama perkawinan haruslah mendpatkan persetujuan dari pihak suami

atau isteri.

Saran

Adapun saran yang peneliti dapat kemukakan adalah sebagai berikut : a) Pihak bank

harusnya lebih menyulitkan dalam hal pemberian atau penyaluran kredit ke masyarakat,

karena bank harus menjamin bahwa nasabah tersebut dapat atau sanggung untuk melunasi

pemberian kredit dari bank. Prinsip 5C yang dianut perbankan tersebut harus selalu

dijadikan patokan dalam menentukan nasabah yang layak untuk mendapatkan kredit dari

bank; b) Dalam hal pengajuan kredit hak tanggungan dengan jaminan harta bersama,pihak

bank harus memastikan bahwa pihak suami dan isteri ini sah dan harta yang dijaminkan

merupakan harta kekayaan mereka bersama. Agar perjanjian yang akan dibuat tersebut

sah menurut hukum. Untuk menghindari hal tersebut penulis yakin pihak bank dengan

prinsip kehati-hatian yang dianut perbankan bisa menjamin bahwa nasabah tersebut dapat

melunasi pinjamannya kepada bank.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. Hukum Perjanjian. PT. Alumni. Bandung. 1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Hak Atas

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Terkait Dengan Tanah

Indonesia ,Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Indonesia, Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan