HUKUM PERDATA

HAK GADAI, HAK FIDUSIA, HAK TANGGUNGAN

Disusun oleh

1. Farizky Arif Prazada (1312011362)

2. Sariani (1412011

3. Novi (1412011

4. I Wayan Wirakarsa (1312011363)

5. Neldian Saputra (1312011359)

6. Wahyu Novarianto (1212011381)

7. Richard (1412011

8.

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya

sehingga makalah resume ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan

serta pengetahuan kami dan pembaca mengenai Hak Gadai, Hak Fidusia, dan Hak

Tanggungan. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam tugas ini terdapat banyak

kekurangan. Untuk itu, kami berharap adanya kritik dan saran demi perbaikan di masa yang

akan datang, mengingat tidak ada hal yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Makalah ini disusun berdasarkan literatur yang ada dan diambil dari berbagai kajian

situs internet. Makalah ini memberikan suatu aspirasi bagi mahasiswa untuk meningkatkan

pengetahuan dan wawasan. Di lain hal, banyak manfaat yang diperoleh pembaca dalam

melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai harapan penerus bangsa dan negara.

Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami oleh para pembaca. Kami memohon

maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan.

Bandar Lampung, Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat, banyak hal yang diperlukan

oleh masyarakat itu sendiri di dalam pemenuhan yang berhubungan dengan financial

maupun kebendaan. Dari permasalahn tersebut, maka diberlakukan adanya Hak Gadai,

Hak Fidusia, dan Hak Tanggungan. Terlebih dahulu akan dibahas mengenai Hak Gadai,

yang merupakan hak kreditur atas benda bergerak yang diberikan oleh debitur atau

orang lain sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak pada kreditur untuk

mendapatkan pembayaran lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya atas

penjualan benda jaminan, sesuai dengan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata. Sehingga di dalam diberlakukannya hak gadai, diperlukan subjek sebagai

pemberi dan penerima gadai yang harus diperankan oleh orang yang cakap melakukan

perbuatan hukum. Dan objek di dalam hak gadai ini berupa benda bergerak berwujud

dan benda bergerak tidak berwujud, dimana benda yang digadaikan tersebut harus

berada di dalam kekuasaan pemegang gadai, yang hanya sebagai benda jaminan, tidak

untuk digunakan ataupun dinikmati.

Lalu, hak selanjutnya adalah Hak Fidusia. Di Indonesia terdapat salah satu lembaga

jaminan, yaitu lembaga jaminan fidusia, yang merupakan hak milik atas dasar

kepercayaan dimana debitur tetap memiliki penguasaan terhadap barang jaminan,

meskipun hanya sebagai peminjam-pakai sementara atau tidak lagi sebagai pemilik.

Lembaga jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang

jaminan fidusia, dimana objek fidusia adalah benda bergerak jaminan atas benda

bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang tidak dapat dibebani

dengan hak tanggungan.

Dari penjelasan sebelumnya, disebutkan mengenai hak tanggungan, yang merupakan

hak jaminan atas tanah untuk pelunasan suatu utang tertentu, yang memberikan

kedudukan yang diutamakan kreditur tertentu terhadap kreditur lain.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjelasan mengenai Hak Gadai?

2. Bagaimana penjelasan mengenai Hak Fidusia?

3. Bagaimana penjelasan mengenai Hak Tanggungan?

III. PEMBAHASAN

3.1 Hak Gadai

3.1.1 Pengertian Hak Gadai

Menurut ketentuan pasal 1150 KUHPdt, gadai adalah hak yang diperoleh kreditor atas

suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas

namanya, untuk mencapai suatu utang, dan yang memberikan kekuasaan kepada

kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari benda tersebut lebih dulu daripada kreditor

lainnya, kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk

pemeliharaan setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya harus di dahulukan.

3.1.2 Unsur-Unsur Hak Gadai

Berdasarkan ketentuan pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat

dijelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam hak gadai, yaitu:

1. Hak yang diperoleh kreditor atas benda bergerak

2. Benda bergerak itu diserahkan oleh kreditor kepada kreditor

3. Penyerahan benda tersebut untuk jaminan hutang

4. Hak kreditor adalah pelunasan piutang dengan kekuasaan melelang benda jaminan

apabila debitor wanprestasi

5. Pelunasan tersebut didahulukan dari kreditor-kreditor lain

6. Biaya-biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan dilunasi lebih dulu dari hasil

lelang sebelum pelunasan piutang

3.1.3 Sifat Hak Gadai

1. Gadai bersifat asesor (accessoir)

Artinya, sebagai pelengkap dari perjanjian pokok, yaitu utang piutang.

2. Gadai bersifat jaminan utang

Dimana benda jaminan harus dikuasai dan disimpan oleh kreditor.

3. Gadai bersifat tidak dapat dibagi

Artinya, sebagai gadai tidak hapus dengan pembayaran sebagai utang debitor,

berdasarkan Pasal 1160 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3.1.4 Syarat-Syarat Pengadaan Gadai

Berikut ini merupakan syarat-syarat apabila melakukan pengadaan gadai, yaitu:

1. Harus ada perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok dan harus ada benda

bergerak sebagai jaminan utang.

2. Membuat perjanjian gadai

3. Bentuk jaminan bebas

4. Jika secara tertulis, dapat dengan akta autentik yang di buat di muka notari dan

dapat pula tidak autentik.

Setelah perjanjian gadai dibuat, kemudian benda bergerak yang dijadikan jaminan itu

diserahkan kepada kreditor selaku penerima gadai. Perjanjian gadai terjadi sejak

penyerahan benda jaminan itu dilaksanakan. Jika benda jaminan tidak diserahkan

kepada keraditor perjanjian gadai tidak sah dan tidak mengikat, sesuai dengan Pasal

1152 ayat (2) KUHPdt.

Di dalam pengadaan gadai, dikenal istilah Fiduciare Eigendoms Overdracht, yang

memiliki arti sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

3.1.5 Hak dan Kewajiban Penerima/ Pemegang Gadai

Hak-hak penerima gadai:

1. Penerrima gadai berhak menahan benda jaminan sampai piutangnya dilunasi, yang

meliputi jumlah pokok dan bunga serta biayanya berdasarkan Pasal 1159 ayat (1)

KUHPdt.

2. Penerima gadai berhak mengambil pelunasan dari pendapatan penjualan benda

jaminan apabila debitor tidak membayar utangnya.

3. Penjualan benda jaminan dapat dilakuka sendiri atau dapat juga dengan perantara

pengadilan berdasarkan Pasal 1155 ayat (1) dan pasal 1156 ayat (1) KUHPdt.

4. Penerima gadai berhak menggadaikan lagi benda jaminan apabila hak itu sudah

menjadi kebiasaan, seperti halnya dengan pengadaan surat saham atau obligasi

sesuai dengan Pasal 1153 KUHPdt.

Kewajiban-kewajiban penerima/ pemegang gadai:

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai jaminan

karena kelalaiannya sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) KUHPdt.

2. Penerima gadai harus memberitahukan kepada pemberi gadai (debitor) apabila dia

hendak menjual benda jaminan untuk melunasi piutangnya berdasarkan Pasal 1156

ayat (2) KUHPdt.

3. Penerima gadai harus memberi perhitungan mengenai pendapatan penjualan dan

menyerahkan kelebihannya kepada debitor setelah pelunasan utang debitor sesuai

dengan Pasal 1155 ayat (1) KUHPdt.

4. Penerima gadai wajib mengembalikan benda jaminan apabila utang pokok, bunga,

dan biaya pemeliharaan denda jaminan telah dilunasi.

3.1.6 Hapusnya Hak Gadai

Hak gadai akan hapus apabila terjadi beberapa hal, antara lain:

1. Adanya perjanjian pokok

2. Musnahnya benda gadai

3. Terjad pelaksanaan eksekusi

4. Pemegang gadai telah melepaskan hak gadai secara sukarela

5. Pemegang gadai telah kehilangan kekuasaan atas benda gadai

6. Penyalahgunaan benda gadai.

7. Utang debitor sudah dilunasi

3.2 Hak Fidusia

3.2.1 Pengertian Hak Fidusia

3.3 Hak Tanggungan

3.3.1 Pengertian Hak Tanggungan

Dasar hukum hak tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang

Berkaitan dengan Tanah, menjelaskan definisi mengenai hak tanggungan, bahwa:

“Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan

tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan

dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-

kreditur lainnya.”

Dari penjabaran definisi Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang

Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah

tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu hak tanggungan adalah suatu

bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahului, dengan objek jaminannya,

yaitu berupa Hak-Hak Atas Tanah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sehingga dapat diambil

penjelasan singkat bahwa hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah untuk

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kreditur

tertentu terhadap kreditur lainnya.

3.3.2 Ciri-Ciri Hak Tanggungan

Hak tanggungan mempunyai ciri-ciri pembentukannya sebagai lembaga jaminan atas

tanah yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak, yaitu:

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya

(droit de preferent/ kreditur tertentu)

Ciri hak tanggungan ini memberikan penjelasan bahwa hak tanggungan

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-

kreditur lain, yang telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum ayat 4 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-

Benda Yang Berkaitan dengan Tanah, yaitu:

“…. Bahwa jika debitur cidera janji, maka kreditur pemegang Hak

Tanggungan berhak menjual tanah yang dijadikan jaminan melalui pelelangan

umum, menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang bersangkutan,

dengan hak mendahulu daripada kreditur-kreditur lain….”

2. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan (droit de suite) di tangan siapapun objek

itu berada.

Ciri hak tanggungan ini telah dijelaskan di dalam ketentuan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda

Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menyatakan bahwa hak tanggungan tetap

mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada, sehingga hak

tanggungan tidak akan berakhir walaupun objek hak tanggungan itu beralih ke

pihak lain yang dikarenakan sebab apapun juga.

3. Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas, sehingga dapat mengikat pihak

ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.

Asas spesialitas dapat dilakukan dengan cara pembuatan Akta Pemberian Hak

Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sedangkan, asas publisitas dapat

dilakukan pada saat pendaftaran pemberian hak tanggungan di Kantor Pertanahan

sebagai syarat mutlak untuk dibentuknya hak tanggungan tersebut dan

mengikatnya hak tanggungan terhadap pihak ketiga.

4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Ciri hak tanggungan ini menjelaskan bahwa hak tanggungan sebagai hak jaminan

atas tanah yang mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya antara debitor maupun

krediturnya. Ketika debitor melakukan wanprestasi tidak perlu adanya gugatan

yang dapat menghabiskan waktu dan uang, dan kreditur sebagai pemegang hak

tanggungan.

3.3.3 Sifat Hak Tanggungan

Dari pengertian hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan

Tanah, dapat diambil dua sifat, yaitu:

1. Hak Tanggungan Tidak Dapat Dibagi-Bagi

Hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, artinya hak tanggungan didasarkan secara

keseluruhan pada objeknya dan setiap bagian dari hak tanggungan tersebut.

Sehingga pelunasan sebagian utang yang dijamin tidak membebaskan sebagian

objek dari beban hak tanggungan. Dan hak tanggungan yang bersangkutan tetap

membebani seluruh objek untuk sisa utang yang belum dilunasi. Dengan demikian,

hak tanggungan hanya akan membebani sisa objek untuk sisa hutang yang belum

dilunasi. Sehingga diperlukan Akta Pemberian Hak Tanggungan agar apa yang

telah diperjanjikan dapat berlaku.

2. Hak Tanggungan merupakan Perjanjian Accesoir

Hak tanggungan merupakan perjanjian accesoir, artinya pada suatu perjanjian yang

menimbulkan hubungan hukum utang-piutang sebagai perjanjian pokok. Kelahiran,

eksistensi, peralihan, eksekusi, berakhir dan hapusnya hak tanggungan dengan

sendirinya ditentukan oleh peralihan dan hapusnya piutang yang dijamin

pelunasannya. Tanpa ada suatu piutang tertentu yang secara tegas dijamin

pelunasannya, maka menurut hukum tidak akan ada hak tanggungan.

3.3.4 Objek Hak Tanggungan

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang termasuk dalam

objek-objek hak tanggungan, yaitu:

1. Hak Milik

Merupakan hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan

untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda tersebut asalkan tidak

bertentangan dengan undang-undang dan tidak menimbulkan gangguan pada orang

lain dengan tidak menutup kemungkinan adanya pencabutan hak tersebut untuk

kepentingan umum atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti rugi.

2. Hak Guna Usaha

3. Hak Guna Bangunan

4. Hak Pakai Atas Tanah Negara

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, objek hak tanggungan ini wajib di daftar

dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan, dapat juga dibebani dengan hak

tanggungan. Objek hak tanggungan ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta

Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang berbunyi:

“Hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut

bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada dan yang akan ada yang

merupakan satu kesatuan dengan tanahnya, dan yang merupakan milik

pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di

dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan.”

Sehingga selain tanah, bangunan, tanaman dan hasil karya yang merupakan satu

kesatuan dengan tanahnya dapat dijadikan objek hak tanggungan itu sendiri.

3.3.5 Subjek Hak Tanggungan

Subjek hak tanggungan merupakan pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian dengan

melakukan pemberian suatu hak tanggungan, yaitu berupa pemberi hak tanggungan dan

penerima atau pemegang hak tanggungan, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemberi Hak Tanggungan

Pemberi hak tanggungan adalah perorangan atau badan hukum yang mempunyai

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan

yang bersangkutan. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap

objek hak tanggungan telah dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Hak

Tanggungan, dimana harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat

pendaftaran hak tanggungan tersebut dilakukan.

Di dalam penjelasan mengenai pemberi hak tanggungan, terdapat unsur-unsur yang

disebutkan, yaitu perorangan atau badan hukum. Penyebutan unsur-unsur tersebut

dianggap berlebihan, dengan alasan bahwa dalam pemberian hak tanggungan objek

yang dijaminkan pada pokoknya adalah tanah. Menurut Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang bisa mempunyai

hak atas tanah adalah baik orang perserorangan maupun badan hukum. Untuk

masing-masing hak atas tanah, sudah tentu pemberi hak tanggungan sebagai

pemilik hak atas tanah harus memenuhi syarat pemilikan tanahnya, seperti

ditentukan sendiri-sendiri dalam undang-undang. Selanjutnya, terdapat unsur

kewenangan di dalam penjelasan pemberi hak tanggungan, hal itu dimaksudkan

bahwa pemberi hak tanggungan harus mempunyai kewenangan tindakan pemilikan

atas benda jaminan.

Sehingga, pemberi hak tanggungan tidak harus menjadi pihak yang berhutang atau

sebagai debitur, tetapi bisa juga menjadi pihak ketiga di dalam pelaksanaan hak

tanggungan itu.

2. Penerima/ Pemegang Hak Tanggungan

Pemegang hak tanggungan adalah perorangan atau badan hukum yang

berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang atau sebagai kreditur, sesuai yang

dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Jadi,

yang bisa menjadi pemegang hak tanggungan adalah orang alamiah ataupun badan

hukum, yang dapat dicontohkan dengan badan Perseroan Terbatas, Koperasi, dan

perkumpulan yang telah memperoleh status sebagai badan hukum ataupun yayasan.

3.3.6 Pembebanan Hak Tanggungan

Proses pembebanan hak tanggungan dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Pemberian Hak Tanggungan

Pada tahap ini, pemberian hak tanggungan didahului dengan janji akan

memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Janji

tersebut wajib dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang

menimbulkan utang, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak

Tanggungan.

Pemberian hak tanggungan ini dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak

Tanggungan yang bersifat autentik. Akta Pemberian Hak tanggungan ini dibuat

oleh dan/atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang,

berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan.

Akta Pemberian Hak Tanggungan ini dibuat dua rangkap asli atau in originali yang

masing-masing ditandatangani oleh pemberi hak tanggungan atau debitor atau

penjamin, pemegang Hak tanggungan atau kreditor, dua orang saksi dan Pejabat

Pembuat Akta Tanah.

Sehingga dalam tahap pemberian hak tanggungan di dalam Akta Pemberian Hak

Tanggungan, wajib dicantumkan:

a. Nama dan identitas pemberi dan pemegang hak tanggungan

b. Domisili pihak-pihak tersebut, jika salah satu pihak berdomisili diluar negeri,

harus dicantumkan domisili pilihan di Indonesia, jika tidak kantor Pejabat

Pembuat Akta Tanah dianggap sebagai domisili pilihannya

c. Penunjukan secara jelas utang-utang yang dijamin, yang meliputi juga nama

dan identitas debitor, kalau pemberi hak tanggungan bukan debitor

d. Nilai hak tanggungan

e. Uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan.

Akta pemberian hak tanggungan yang dibuat dan ditandatangani PPAT wajib

didaftarkan selanjutnya ke kantor Pertanahan, agar dicatat sebagai objek hak

tanggungan tersebut, serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat tanah yang

bersangkutan.

2. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan

Pada tahap ini, pendaftaran hak tanggungan dilakukan oleh Kepala Kantor

Pertanahan Kota/Kabupaten tempat objek hak tanggungan tesebut berada, yang

dilakukan dengan pembuatan buku tanah hak tanggungan atas dasar data yang

terdapat pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dikirimkan oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan, setelah itu dicatat pada buku tanah dan

disalin pada sertifikat objek hak tanggungan. Hak tanggungan telah dibentuk pada

hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan oleh

orang yang mendaftarkan.

Selanjutnya Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan yang

memuat kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan YME”. Lalu, sertifikat

Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan, sedangkan

sertifikat objek Hak Tanggungan yang telah dibubuhi catatan adanya beban hak

tanggungan dikembalikan kepada pemiliknya, kecuali apabila diperjanjikan lain.

3. Tahap Peralihan Hak Tanggungan

Peralihan hak tanggungan harus didaftarkan di Kantor Pertanahan.

4. Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik

Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria, dijelaskan bahwa tanah dengan status Hak Milik

dapat dijaminkan dengan membebani hak atas tanah tersebut dengan hak

tanggungan.

5. Pembebanan Hak Tanggungan Atas Hak Guna Usaha

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria, dapat dijelaskan bahwa tanah dengan status Hak

Guna Usaha dapat dijaminkan dengan membebani hak atas tanah tersebut dengan

hak tanggungan.

6. Pembebanan Hak Tanggungan Atas Hak Guna Bangunan

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok- Pokok Agraria, dijelaskan bahwa Hak Guna Bangunan dapat

dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

7. Pembebanan Hak Tanggungan Atas Hak Pakai

Sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1966 tentang Hak

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, yang berbunyi:

“Pemegang hak pakai berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang

diberikan dengan hak pakai selama waktu tertentu untuk keperluan pribadi

atau usahanya serta untuk memindahkan hak tersebut kepada pihak lain dan

membebaninya, atau selama digunakan untuk keperluan tertentu.”

3.3.7 Hapusnya Hak Tanggungan

Hapusnya hak tanggungan telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah, yaitu:

1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan, artinya tidak ada lagi

perikatan di dalam hutang tersebut.

2. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan, artinya pembuat

undang-undang menetapkan bentuk pelepasan hak tersebut, yaitu harus dibuat

dalam bentuk pernyataan tertulis, yang dibuat oleh pemegang hak tanggungan dan

ditujukan pada pemberi hak tanggungan.

3. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua

Pengadilan Negeri, artinya pembersihan dari sisa beban hak tanggungan yang

melibatkan objek hak tanggungan.

4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan, artinya apabila sisa beban

hak tanggungan dibersihkan, maka tidak ada lagi beban tanggungan yang melekat

pada objek hak tanggungan.

3.3.8 Eksekusi/ Pencoretan Hak Tanggungan

Pencoretan atau eksekusi terhadap hak tanggungan dilakukan agar pemegang hak

tanggungan untuk memperoleh kembali piutangnya, ketika debitur mengalami

wanprestasi, sehingga kreditur pemegang hak tanggungan dapat menjual objek hak

tanggungan melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan berhak mengambil pelunasan piutangnya yang

dijamin dengan hak tanggungan tersebut, dengan hak mendahului dari pada kreditur-

kreditur yang lain.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari penjelasan mengenai hak gadai, hak fidusia, dan hak tanggungan yang sudah

dijabarkan di dalam Pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, bahwa:

1. Perbedaan antara Hak Gadai dan Hak Fidusia adalah hak gadai dengan menyerahkan

benda yang akan digadaikan, sedangkan hak fidusia dengan menyerahkan bukti

kepemilikan saja, tanpa perlu menyerahkan bendanya.

2. Hak Gadai terjadi karena adanya unsur-unsur munculnya hak debitur yang

disebabkan oleh perikatan utang-piutang dan adanya penyerahan benda bergerak,

baik berwujud maupun tidak berwujud, sebagai jaminan yang diberikan oleh

kreditur.

3. Hak Gadai bersifat accesoir (tambahan) dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian

pinjaman uang.

4. Hak Tanggungan dikatakan sebagai hak jaminan atas tanah sebagai pelunasan utang

tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kreditur tertentu terhadap

kreditur lain.

DAFTAR PUSTAKA

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131041-T%2027412-Tinjauan%20terhadap-Tinjauan

%20literatur.pdf

Muhammad, Prof. Abdulkadir. 2014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya

Bakti

Salim. 2011. Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Indonesia

Sutardi, Adrian. 2012. Hukum Hak Tanggungan. Jakarta:Sinar Grafika

Usman, Rachmadi. 2008. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika