8

BAB II

PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Perjanjian Fidusia

1.1. Perjanjian

Perjanjian diatur KUHPerdata dalam BAB III, tetapi di

dalam KUHPerdata itu sendiri tidak disebutkan istilah perjanjian,

akan tetapi menggunakan istilah persetujuan. Pasal 1313 KUH

Perdata menyebutkan: suatu persetujuan adalah suatu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti “perjanjian dan

persetujuan adalah sama artinya karena kedua pihak itu setuju untuk

melaksanakan sesuatu”. 1

Pendapat Subekti tersebut dapat diketahui dari pengertian

perjanjian yang dikemukakannya yaitu bahwa yang dinamakan

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada

seseorang yang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk

melakukan sesuatu hal.2

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan

hukum antara dua pihak atau lebih yang melakukan hubungan

1 Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 1.

2 Ibid

9

hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.3

Pengertian perjanjian ini sudah tepat karena dalam suatu perjanjian

harus terdapat dua pihak atau lebih yang melakukan hubungan

hukum berdasarkan pada kata sepakat sesuai dengan Pasal 1320

KUH Perdata, dan hal seperti ini tidak dikemukakan dalam pasal

1313 KUH Perdata.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan

perikatan. Perikatan yang lahir dari perjanjian, yaitu kesepakatan

yang dikehendaki oleh dua .orang atau lebih dalam membuat suatu

perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang

diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang

bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian,

maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu

perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama

lain karena janji yang telah mereka berikan.4

Demikian halnya dengan pendapat R. Setiawan yang senada

dengan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa definisi perjanjian

menurut pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat

luas. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan perbaikan

mengenai definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH

Perdata, yaitu:

3 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 97.

4 Subekti, Op.Cit., hlm. 3.

10

1) Perbuatan disini harus diartikan perbuatan yang bertujuan untuk

menimbulkan akibat hukum.

2) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya”

dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Maka perumusannya menjadi: perjanjian adalah suatu perbuatan

hukum, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau

saling mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.5

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu

perjanjian itu mengandung hal-hal sebagai berikut:

1) Adanya suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum

2) Adanya dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri

3) Berdasarkan kata sepakat

4) Ada tujuan tertentu, yaitu, untuk menimbulkan hak dan

kewajiban.

Menurut J. Satrio dalam suatu perjanjian terdapat tiga macam unsur,

yaitu:6

1) Essentialia, adalah perjanjian yang selalu harus ada di dalam

suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur

tersebut, perjanjian tak mungkin ada, misalnya: dalam perjanjian

jual-beli, yang mutlak harus ada yaitu barang dan harga.

2) Naturalia, adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-undang

diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau

5 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 49.

6 J. Satrio, Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 57-58.

11

diganti. Disini unsur tersebut oleh Undang-undang dengan

hukum mengatur/menambah, misalnya kewajiban untuk

menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476) dapat disimpangi

atas kesepakatan kedua belah pihak.

3) Accidentalia, adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh

para pihak, Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal

tersebut, harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian,

misalnya di dalam suatu perjanjian jual-beli, benda-benda

pelengkap tertentu bisa dikecualikan.

1.2. Perjanjian Fidusia

Perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis dihadapan notaris

dengan tujuan agar kreditor pemegang fidusia demi kepentingannya

bisa menuntut dengan cara yang paling mudah untuk membuktikan

adanya penyerahan jaminannya tersebut terhadap debitor. Hal paling

penting lainnya dibuatnya perjanjian fidusia secara tertulis adalah

untuk mengantisipasi hal-hal diluar dugaan dan diluar kekuasaan

manusia seperti debitor meninggal dunia, sebelum kreditor

memperoleh haknya. Tanpa akta jaminan fidusia yang sah akan sulit

bagi kreditor untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris

debitor.7

7 Tiong Oey Hoey, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta,

2006, hlm. 47.

12

1.3. Jaminan Fidusia

1.3.1. Jaminan

Dasar hukum jaminan terdapat dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1131 KUH Perdata:

Segala harta kekayaan seorang debitor, baik yang berupa benda-

benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada

maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi

semua perikatan utangnya.

Berlakunya ketentuan 1131 KUH Perdata itu, maka dengan

sendirinya atau demi hukum terjadilah pemberian jaminan oleh

seorang debitor kepada setiap kreditornya atas segala kekayaan

debitor itu.

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitor dan atau

pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu

kepentingan bahwa debitor harus memenuhi kewajibannya dalam

suatu perikatan.8 Bahsan yang berpendapat bahwa jaminan adalah:

“Segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitor untuk

menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”.9

Suatu jaminan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan

sebuah jaminan. Sutarno, dalam bukunya Aspek-aspek Perkreditan

pada Bank, berpendapat bahwa syarat-syarat jaminan adalah:10

8 HR. Daeng Naja, Op.Cit., hlm. 208

9 M. Bahsan, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hlm.

148.

10 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 142.

13

1) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak

yang memerlukan.

2) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk

melakukan usahanya

3) Memberikan kepastian kepada pemberi kredit dalam arti bahwa

barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila

perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang dari si

penerima kredit.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa romawi,

yaitu “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan artinya, maka

hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima

fidusia (kreditor) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan

kepercayaan. Debitor percaya bahwa kreditor mau mengembalikan

hak milik barang yang telah diserahkan, setelah melunasi utangnya.

Sebaliknya kreditor percaya, bahwa debitor tidak akan

menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam

kekuasaannya.

Terminologi Belanda sering menyebut dengan istilah

lengkapnya yaitu fiduciare eigendom overdracht, sedangkan dalam

bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah

fiduciary transfer of ownership.11 Fiduciary mempunyai arti yaitu a

fiduciary means a trustee or other person subject to fiduciary duties

11 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 101.

14

under the settlement (fidusia berarti kepercayaan atau seseorang

yang diberikan kewajiban untuk menyelesaikan fidusia).12

Fiduciary dalam sistem Anglo Saxon memiliki arti sebagai

berikut:13

The term is derived from the roman law, and means (as a noun) a

person holding the character analogous to that of a trustee, in

respect to the trust and confidence involved in it and the scrupulous

good faith and candor which it requires. A person having duty,

created by his undertaking, to act primarily for another’s benefit in

matter connected which such undertaking. As an adjective it means

of the nature of a trust; having the characteristics of a trust;

analogous to a trust; relating toor founded upon a trust or confiden.

(istilah ini berasal dari hukum Romawi, dan sarana (sebagai kata

benda) seseorang memegang karakter analog dengan wali,

sehubungan dengan kepercayaan dan keyakinan yang terlibat di

dalamnya dan itikad baik teliti dan keterusterangan yang

membutuhkan. Seseorang yang memiliki tugas, yang diciptakan oleh

usaha, untuk bertindak terutama untuk orang lain. Seperti kata sifat

itu berarti sifat kepercayaan; memiliki karakteristik kepercayaan;

12 James Kessles dan Fiona Hunter, Drafting Trust and Will Trust In Canada, 2007, Lexis Nexis,

Canada, hlm. 73.

13 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of

American and English Jurisprudence Ancient and Modern, St Paul, Minn: West Publishing Co,

1991, hlm. 431

15

analog dengan kepercayaan; berkaitan dengan atau didasarkan atas

kepercayaan atau percaya diri).

Namun demikian, kadang-kadang dalam literatur Belanda

kita jumpai pula pengungkapan Jaminan fidusia ini dengan istilah-

istilah sebagai berikut:14

a) Zakerheids-eigendom (hak milik sebagai jaminan )

b) Bezitloos zkerheidsrecht (jaminan tanpa menguasai)

c) Verruimd pand begrip (gadai yang diperluas)

d) Eigendomsoverdracht tot zekerheid (penyerahan hak milik

secara jaminan

e) Bezitloos pand (gadai berselubung)

f) Een verkapt pand recht (gadai berselubung)

g) Uitbaouw dari pand (gadai yang diperluas)

Undang-undang yang khusus mengatur hal ini adalah

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Istilah fidusia merupakan istilah resmi dalam dunia hukum

Indonesia. Namun, dalam bahasa Indonesia untuk fidusia sering pula

disebut sebagai “Penyerahan hak milik secara kepercayaan”.15

Pengertian fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 Pasal 1 butir (1) yaitu, bahwa fidusia adalah pengalihan

hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan

14 Munir Fuadi II, Hukum Jaminan Utang, Erlangga, 2013, Jakarta, hal.101.

15 Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 3.

16

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap

dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan

pemberi fidusia. Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu,

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia

terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan, bahwa dalam

jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu

terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak

kepemilikannya dialihkan, tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengalihan hak kepemilikan dalam jaminan fidusiadimaksudkan

semata mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk

seterusnya dimiliki oleh Penerima fidusia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 butir (1). Jika didasarkan pada Pasal 33 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka

setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia

untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila

debitor cidera janji, adalah batal demi hukum.

17

1.4. Prinsip-prinsip Jaminan Fidusia

Prinsip- prinsip jaminan utama dari jaminan fidusia dapat

disebutkan sebagai berikut :16

1) Meskipun hukum positif di Indonesia menganut teori

kepemilikan (title theory), tetapi unsur-unsur teori penjaminan

(lien theory) juga tetap diberlakukan, sehingga dalam beberapa

kondisi (secara riil) pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai

pemegang jaminan saja (bukan sebagai pemilik yang

sebenarnya).

2) Debitor harus memelihara objek jaminan fidusia dengan baik,

tidak boleh dialihkan, disewakan, digadaikan, dan sebagainya

3) Kreditor penerima fidusia adalah kreditur preferens

4) Berlaku prinsip droit de suit. Suatu jaminan fidusia dalam

konteks inimengikuti benda yang menjadi objek jaminannya,

kemanapun atau kepada siapapun benda tersebut berpindah

5) Jaminan fidusia merupakan jaminan ikutan (assessoir), dengan

konsekuensi antara lain :

a) Jaminan fidusia mengikuti jaminan pokoknya, yaitu

perjanjian utang piutang

b) Apabila utangnya hapus atau lunas dibayar, maka fidusia pun

hapus dan barang jaminan fidusia harus diserahkan kembali

kepemilikan dan penguasaan kepada debitor

16 Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 102-103.

18

c) Apabila utang yang dijamin dengan fidusia beralih ke pihak

lain, maka jaminan fidusia pun ikut beralih juga

6) Hak pemegang jaminan fidusia untuk mengeksekusi barang

jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitor

7) Apabila utang sudah dilunasi, maka titel kepemilikan atas

jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi

fidusia

8) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah

utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada

pemberi fidusia

9) Jaminan fidusia dapat diletakkan baik atas utang yang sudah ada

maupun atas utang yang baru aka nada dikemudian hari

(kontinjen)

10) Jaminan fidusia dapat diikat atas benda yang sudah ada maupun

atas benda yang baru akan ada dikemudian

11) Jaminan fidusia dapat diikat atas bangunan atau rumah yang

terletak di atas tanah milik orang lain

12) Pemberi jaminan fidusia haruslah pihak yang memiliki

kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia

13) Jaminan fidusia tidak dapat dipisah-pisah (onsplitsbaarheid).

Dalam kenteks ini, meskipun fidusia dapat diikat untuk beberapa

kreditor sekaligus (contohnya untuk semua atau sebagian

kreditor dalam suatu kredit sindikasi) tetapi benda objek jaminan

fidusia dari satu fidusia untuk seluruh kreditor tersebut tidak

19

dapat dibagi-bagi. Maksudnya, menentukan bahwa bagian

tertentu dari objek jaminan adalah untuk kreditur tertentu juga

14) Objek jaminan fidusia tidak dapat dipecah-pecah (split) ataupun

digabung. Maksudnya, setelah diikatnya satu jaminan fidusia

terhadap satu atau lebih objek jaminan fidusia, maka dikemudian

hari fidusia tersebut tidak dapat dipecah menjadi dua fidusia,

atau tidak dapat juga terhadap dua atau lebih fidusia dikemudian

hari digabung menjadi satu

15) Berlaku asas publisitas. Suatu jaminan fidusia harus didaftarkan

ke kantor pendaftaran fidusia agar dapat dilihat oleh public

16) Fidusia terdaftar mendapat prioritas pembayaran lebih dahulu

daripada fidusia yang tidak didaftarkan

17) Tidak boleh dieksekusi secara mendaku, artinya benda objek

jaminan fidusia tidak dapat dieksekusi menjadi langsung milik

kreditor, meskipun diperjanjikan seperti itu oleh para pihak

Pada prinsipnya, jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang

yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun utang

yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak

sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-

barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan

penikmatan atas benda objek jaminan hutang tersebut kepada debitur

(dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan

tersebut kepada kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan

20

kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada

debiturnya secara kepercayaan (fiduciary). Dalam konteks ini,

apabila utang dijamin dengan jaminan fidusia sudah dibayar lunas

sesuai yang diperjanjikan, maka titel kepemilikan atas benda

tersebut diserahkan kembali oleh kreditur kepada debitur.

Sebaliknya, apabila utang tidak terbayar lunas, maka benda objek

fidusia tersebut harus dijual, dan dari harga penjualan itu akan

diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian,

sedangkan kelebihannya (jika ada) harus dikembalikan kepada

debitur. Sebaliknya, apabila dari hasil penjualan benda objek

jaminan fidusia ternyata tidak menutupi utang yang ada, maka

debitur masih berkewajiban membayar sisa utang yang belum

terbayarkan tersebut.17 Meskipun hukum positif di Indonesia

menganut teori kepemilikan (title theory), tetapi unsur-unsur teori

penjaminan (lien theory) juga tetap diberlakukan, sehingga dalam

beberapa kondisi (secara riil) pemegang fidusia hanya berfungsi

sebagai pemegang jaminan saja (bukan sebagai pemilik yang

sebenarnya).

1.5. Unsur-unsur jaminan fidusia

1) Adanya hak jaminan.

2) Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berujud maupun

yang tidak berujud dan benda tidak bergerak, khususnya

17 Ibid, hal 102.

21

bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan

dengan pembebanan jaminan rumah susun.

3) Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan

pemberi fidusia

4) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

2. Pendaftaran Fidusia

Pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia muncul

kewajiban untuk mendaftarkan fidusia ke instansi yang berwenang.

Kewajiban tersebut bersumber dari Pasal 11 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang

menentukan, bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia

wajib didaftarkan. Pendaftaran fidusia dilakukan pada Kantor

Pendaftaran Fidusia, yang berada dibawah naungan Departemen

Kehakiman RI. Kantor Pendaftaran Fidusia sendiri hanya berada di

Jakarta dimana wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah

Indonesia. Pendaftaran kepada Kantor Pendaftaran Fidusia di

daerah-daerah dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Fidusia yang telah didaftarkan kemudian dicatat dalam Buku

Daftar Fidusia, dimana pencatatan tersebut akan diberi tanggal yang

sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Karena

pendaftaran fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dilakukan pada hari

penerimaan permohonan, maka lahirnya jaminan fidusia adalah juga

22

tanggal diterimanya permohonan pendaftaran. Karena pada

prinsipnya tidak bisa ada 2 (dua) kali berturut-turut atas benda

jaminan fidusia yang sama, maka pada tanggal pendaftaran tersebut

adalah juga tanggal lahirnya jaminan fidusia.18

2.1. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran fidusia dilakukan secara manual sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Fidusia dan peraturan pelaksanaannya.19

Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia menjelaskan, benda yang dibebani dengan jaminan

fidusia wajib di daftarkan. Pasal lain yang mengatur lebih jelas

mengenai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor wajib

didaftarkan yaitu Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 130/ PMK.010/2012 tentang

Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang

Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor

dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia

dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia, dan

pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam

maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia yang

dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas dan merupakan

18 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 126

19 Riky Rustam, Op.Cit, hlm. 145.

23

jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang

telah dibebani jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di kantor pendaftaran

fidusia yang berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.

Kantor pendaftaran fidusia pertama kalinya didirikan di Jakarta

dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Indonesia. Kantor

Pendaftaran Fidusia juga terdapat disetiap provinsi di Indonesia yang

berada dalalm ruang lingkup tugas Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manusia.20

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia menjelaskan, Permohonan pendaftaran

jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau

wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan

fidusia. Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) memuat :21

a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.

b) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat

kedudukan notaris yang memuat akta jaminan fidusia.

c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

d) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

e) Nilai penjaminan.

f) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

20 Gunawan Widjaja danAhmad Yani, Op.Cit, hlm. 139

21 M. Bahsan, Op.Cit, hlm. 58

24

Fidusia yang telah didaftarkan kemudian dicatat dalam Buku

Daftar Fidusia, dimana pencatatan tersebut akan diberi tanggal yang

sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Karena

pendaftaran fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dilakukan pada hari

penerimaan permohonan, maka lahirnya jaminan fidusia adalah juga

tanggal diterimanya permohonan pendaftaran. Karena pada

prinsipnya tidak bisa ada 2 (dua) kali berturut-turut atas benda

jaminan fidusia yang sama, maka pada tanggal pendaftaran tersebut

adalah juga tanggal lahirnya jaminan fidusia.22 Kemudian kantor

pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat

jaminan fidusia kepada penerima fidusia, dimana sertifikat jaminan

fidusia ini merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang

didalamnya dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa” dan memiliki kekuatan eksekutorial

yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

Kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan

tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak

untuk melaksanakan putusan tersebut, dimana apabila debitor cidera

janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual

langsung benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

22 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,Op.Cit, hlm. 126

25

Tujuan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia adalah:23

a) Untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia.

b) Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang

berkepentingan.

c) Memberikan hak yang didahulukan (preferent) kepada penerima

fidusia terhadap kreditor yang lain. Ini disebabkan jaminan

fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap

menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia

berdasarkan kepercayaan.

d) Untuk memenuhi asas publisitas terkait sifat kantor pendaftaran

fidusia yang terbuka untuk umum sehingga dapat diakses oleh

siapapun.

3. Para Pihak

Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subjek perjanjian yang

dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk

melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Suatu

perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak

yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang

berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak

tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan

berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari

satu atau lebih badan hukum.

23 Riky Rustam, Op.Cit. hlm 147.

26

Subjek perjanjian dengan sendirinya sama dengan subjek perikatan

yaitu kreditor dan debitor yang merupakan subjek aktif dan subjek

pasif. Pengertian kedua subjek perikatan tersebut antara lain :24

a) Pihak yang berhak atas sesuatu, disebut kreditor.

b) Pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, disebut debitor.

Tujuan dibuatnya perjanjian yaitu untuk mengatur hubungan

hukum dan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban. Perjanjian

mengikat pihak-pihak yang terkait untuk memberikan

kesepakatannya.

Suatu perjanjian bertujuan untuk mengatur hubungan-

hubungan hukum namun sifatnya privat, yaitu hanya para pihak yang

menandatangani perjanjian itu saja yang dapat dihadirkan sebagai

alat bukti di pengadilan guna menyelesaikan sengketa. Perjanjian

membuktikan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan

sebuah fakta hukum, yang dengan fakta itu kesalahpahaman dalam

sengketa dapat diluruskan sebagaimana seharusnya hubungan itu

dilaksanakan dan siapa yang melanggar.25

Subjek yang berupa manusia harus memenuhi syarat umum

untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang sah, yaitu harus

sudah dewasa dan sehat pikiran.26 Pendapat lain mengatakan bahwa

24 Djaja S Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 162.

25 http://www.legalakses.com/perjanjian/ diakses pada tanggal 5 Juli 2018, Pukul 10.44.

26 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 13.

27

subjek dalam perjanjian adalah orang-orang yang berakal sehat

untuk melaksanakan perjanjian.27

Dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek

dalam perjanjian adalah orang-orang yang sudah dewasa yang

berakal untuk melaksanakan suatu perjanjian. Sesuai dengan

pendapat tersebut di atas subjek dalam perjanjian kontrak kerja ini

adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian kontrak kerja, yaitu

pihak pengusaha dan pihak buruh. Subjek perjanjian dalam praktik

hukum terdiri dari28

a) Individu sebagai person yang bersangkutan

1) Manusia tertentu (Natuurlijkeperson)

2) Badan hukum (Rechtsperson)

Badan hukum sebagai subjek hukum perjanjian dalam praktiknya

diwakili oleh seorang wakil (misalnya Direksi sebagai kuasa dari

sebuah PT.) yang diberi kuasa bertindak sebagai kreditor.

b) Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan hak

orang lain tertentu, misalnya seorang penyewa rumah bertindak

sebagai kreditor atas nama orang lain sebagai pemilik rumah.

c) Person yang dapat diganti Person kreditor yang dapat diganti,

kreditor yang menjadi subjek perjanjian semula dapat diganti

kedudukannya sewaktu-waktu oleh kreditor baru. Person yang

27 Budiono Kusumo Dihamidjojo, Dasar-dasar Merancang Kontrak, Gramedia Widiasarana,

Jakarta, 1998, hlm.19.

28 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1996, hlm.15 – 17.

28

dapat diganti ini dapat kita temukan dalam perjanjian atas

perintah atau perjanjian atas nama. Sama halnya dengan kreditor

tentang siapa sajakah yang dapat menjadi debitor:

1) Individu sebagai person yang bersangkutan

2) Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan

kedudukan/hak orang lain tertentu

3) Person yang dapat diganti.

Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat

dalam pembuatan perjanjian/akta jaminan fidusia, yaitu pemberi

fidusia dan penerima fidusia.29Pemberi fidusia adalah orang

perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek

jaminan fidusia. Pemberi fidusia bisa debitor sendiri atau pihak lain

yang bukan debitor. Korporasi adalah suatu badan usaha yang

berbadan hukum atau bukan badan usaha yang berbadan

hukum.Untuk membuktikan bahwa benda yang menjadi objek

jaminan fidusia milik sah dari pemberi fidusia, maka harus dilihat

bukti-bukti kepemilikan benda-benda jaminan tersebut. Sedangkan

penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi sebagai

pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin

dengan jaminan fidusia. Korporasi disini adalah badan usaha yang

berbadan hukum yang memiliki usaha dibidang pinjam-meminjam

uang seperti perbankan.

29 Purwahid Patrik dan Kushadi, Hukum Jaminan, Undip Press, Semarang, 1993, hlm.40.

29

Jadi, penerima fidusia adalah kreditor, bisa bank sebagai

pemberi kredit atau orang perorangan atau badan hukum yang

memberi pinjaman. Penerima fidusia memiliki hak untuk

mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari nilai objek fidusia

dengan cara menjual sendiri oleh kreditor atau melalui pelelangan

umum.

3.1. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Masing-masing pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan

kewajiban sendiri. Kewajiban pihak pertama merupakan hak pihak

kedua, dan sebaliknya hak pihak pertama merupakan kewajiban bagi

pihak kedua. Itu sebabnya dikatakan bahwa intisari atau objek dari

perjanjian adalah prestasi itu sendiri.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi yang dijanjikan

itu adalah:

a) Memberi sesuatu (to given)

b) Membuat sesuatu (to doen)

c) Tidak berbuat sesuatu (of nien to doen)

Prestasi ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban para

pihak. Misalnya, prestasi memberikan sesuatu (to given) maka pihak

yang satu berkewajiban untuk menyerahkan (levering) sesuatu atau

benda dan pihak yang lain berhak menerima benda tersebut. Hal ini

diatur di dalam Pasal 1235 KUHPerdata. Maka, pemenuhan prestasi

merupakan kewajiban, prestasi tidak hanya menimbulkan hak

30

kepada satu pihak lalu kewajiban kepada pihak lain, tetapi prestasi

memberikan hak sekaligus kewajiban pada masing-masing pihak.

Sebagaimana telah dinyatakan kalau dari satu pihak

memberikan sesuatu (kewajiban) maka pihak yang lain menerima

(hak) demikian sebaliknya pihak yang sudah memenuhi

kewajibannya tersebut akan meperoleh haknya dan melakukan

kewajibannya. Maka, perjanjian itu menimbulkan hak dan

kewajibannya yang timbal-balik.

Tidak ada manusia yang rela hidup hanya melaksanakan

kewajiban tetapi tidak pernah menerima hak. Perjanjian yang dibuat

oleh kedua belah pihak secara sah menjadi tolak ukur hubungan

mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban di mana apa yang

mereka sepakati bersama berlaku sebagai undang-undang baginya

dan perjanjian atau kesepakatan itu mengikat para pihak tidak hanya

untuk hal-hal yang dituliskan atau dinyatakan dengan tegas tetapi

juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan

oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Pasal 1339 KUHPerdata dengan demikian memungkinkan

munculnya hak dan kewajiban bagi para pihak di luar yang disetujui

tetapi dianggap sebagai hak maupun kewajiban berdasarkan

kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang ada. Ini membuka

peluang bagi hakim untuk menimbang dan memutuskan apakah

suatu perjanjian itu sesuai dengan kepatutan maupun kebiasaan yang

hidup di masyarakat serta dengan undang-undang yang ada.

31

Adanya hak dan kewajiban para pihak merupakan akibat

hukum dari perbuatan mengadakan perjanjian, membatalkan hak dan

kewajiban berarti membatalkan perjanjian dan itu harus dengan

kesepakatan para pihak (Pasal 1339 KUHPerdata).

Jika melihat pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

maka dapat ditemukan beberapa hak dan kewajiban para pihak,

yaitu:30

3.1.1. Hak pemberi fidusia

1) Mendapatkan pinjaman uang sebagai perjanjian pokok yang

diikat dengan jaminan fidusia.

2) Menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

3) Memperdagangkan objek jaminan fidusia yang berupa barang

dagangan.

3.1.2. Kewajiban pemberi fidusia

1) Membuat akta pembebanan jaminan fidusia.

2) Melunasi hutangnya.

3) Mendahulukan penerima fidusia dalam melakukan pelunasan

utang.

4) Mengganti objek jaminan fidusia yang berupa barang

dagangan dengan benda yang memiliki jenis dan kualitas

yang sama apabila objek jaminan fidusia itu dijual.

30 Riky Rustam, Hukum Jaminan, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 155-157.

32

5) Dilarang memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia yang

sudah terdaftar.

6) Menyerahkan objek jaminan fidusia yang dieksekusi oleh

penerima fidusia sebagai akibat dari wanprestasi yang

dilakukan oleh debitor/pemberi fidusia.

7) Dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan

benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak

merupakan benda persediaan, kecuali dengan izin tertulis dari

penerima fidusia.

8) Wajib membayar kekurangan utang yang belum terbayarkan

apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi utang.

3.1.3. Hak penerima fidusia

1) Menerima hak jaminan fidusia atas benda objek jaminan

fidusia sebagai agunan atas piutangnya.

2) Mendapat kedudukan yang diutamakan sebagai kreditor

preferen.

3) Berhak didahulukan dalam menerima pelunasan utang.

4) Menerima pembayaran sebagai pelunasan utang debitor.

5) Menerima dan menguasai sertifikan jaminan fidusia.

6) Berhak melakukan eksekusi atas benda jaminan fidusia

apabila debitor wanprestasi.

7) Berhak menjual objek jaminan fidusia yan dieksekusi atas

kekuasaannya sendiri.

33

8) Mengalihkan piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia

dengan memberitahukannya pengalihan tersebut kepada

pemberi fidusia apabila benda fidusia tidak dirawat oleh

pemberi fidusia.

9) Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas kelalaian

pemberi fidusia.

3.1.4. Kewajiban penerima fidusia

1) Membuat akta pembebanan jaminan fidusia.

2) Wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia jika jaminan fidusia telah hapus.

3) Penerima fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia beserta

perubahannya.

4) Memberikan penguasaan objek jaminan fidusia kepada

pemberi fidusia.

5) Membayar biaya pendaftaran jaminan fidusia.

6) Mengembalikan kelebihan hasil eksekusi objek jaminan

fidusia jika hasil eksekusi lebih besar dari jumlah piutang.

7) Dilarang memperjanjikan bahwa penerima fidusia akan

menjadi pemilik objek jaminan fidusia apabila pemberi

fidusia wanprestasi.

4. Tinjauan tentang Obyek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah

34

benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda

dalam dagangan, piutang, peralatan, mesin dan kendaraan bermotor.

Namun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 42

Tahun 1999, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam

Pasal ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor

42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia

adalah:31

a) Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.

b) Dapat berupa benda berwujud.

c) Benda berwujud termasuk piutang.

d) Benda bergerak.

e) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak

Tanggungan ataupun hipotek.

f) Baik benda yang ada atau ataupun akan diperoleh kemudian

g) Dapat atas satu satuan jenis benda.

h) Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda.

i) Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

j) Benda persediaan.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia, baik

identifikasi benda tersebut maupun penjelasan surat bukti

kepemilikannya dan bagi benda inventory yang selalu berubah-ubah

dan atau tetap harus dijelaskan jenis benda dan kualitasnya .

31 Munir Fuady, Op.Cit, hlm.23.

35

5. Pembebanan Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat accecoir

atau sebagai jaminan tambahan, sehingga untuk membebankan

jaminan fidusia harus dibuat perjanjian pokoknya terlebih dahulu

yang bisa dilakukan dengan akta di bawah tangan atau dengan akta

otentik, yaitu dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris, ditulis dengan

bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, dimana

dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa dalam akta jaminan fidusia

selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai

waktu (jam) pembuatan akta tersebut juga di atur pada Pasal 2

Peranturan Meteri Keuangan No.130/PMK010/2012 Perusahaan

Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor

Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender

terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

memuat hal-hal sebagai berikut :32

a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia

Pasal 6 huruf a menjelaskan yang dimaksud dengan identitas

adalah meliputi :

1) Nama lengkap

32 M. Bahsan, Op.Cit, hlm. 53

36

2) Agama

3) Tempat tinggal atau tempat kedudukan

4) Tempat dan tanggal lahir

5) Jenis kelamin

6) Status perkawinan

7) Pekerjaan

b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

Pasal 6 huruf b menjelaskan yang dimaksud dengan data

perjanjian pokok adalah mengenai macam perjanjian dan utang

yang dijamin dengan fidusia.

c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Pasal 6 huruf c menjelaskan uraian mengenai benda yang menjadi

objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan

mengidentifikasikan benda tersebut, da dijelaskan mengenai surat

bukti kepemilikannya. Terhadap benda yang menjadi objek

jaminan fidusia merupakan benda persediaan (inventory) yang

selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku,

barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta

jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek,

kualitas dari benda tersebut.

d) Nilai penjaminan

e) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

37

Alasan Undang-Undang Fidusia mensyaratkan akta jaminan

fidusia dalam bentuk khusus yaitu dalam bentuk akta notaris

adalah:33

a) Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan

pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya

diantara para pihak dan ahli warisnya atau para pengganti haknya

(Pasal 1870 KUH Perdata).

b) Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak

yang tidak terdaftar, sehingga sudah sewajarnya jika digunakan

akta otentik untuk dapat menjamin kepastian hukum tentang

objek jaminan fidusia.

c) Pasal 6 Undang-Undang Fidusia mengatur tentang isi akta

jaminan fidusia sehingga harus membuat sesuai dengan

ketentuan Pasal 6 tersebut.

d) Undang-Undang Fidusia melarang dilakukannya fidusia ulang.

Kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia dengan

menggunakan akta notaris merupakan norma yang bersifat

memaksa, dimana jika tidak dibuat dengan akta notaris atau hanya

dibuat dengan akta di bawah tangan maka perjanjian atas jaminan

fidusia tersebut tidak memiliki eksistensi dan konsekuensinya tidak

dapat didaftarkan.

33 Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang di Dambakan, Edisi Kedua, Cet.

Pertama, Bandung, Alumni, 2014, hlm. 131.

38

6. Tinjauan tentang Hak Eksekutorial

Ketika debitor wanprestasi, kreditor berhak melakukan

eksekusi atas benda objek jaminan fidusia untuk mendapatkan

pelunasan pelunasan piutangnya. Eksekusi dapat dilakukan dengan

menggunakan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan

eksekutorial, sehingga tidak perlu melalui proses pengadilan.34

Menurut pendapat Bachtiar Sibarani, eksekusi adalah

pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap/pelaksanaan secara paksa dokumen perjanjian

yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.35

Eksekusi yang dilakukan oleh kreditor penerima jaminan

fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang

menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi

jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda

yang menjadi objek jaminan pada saat eksekusi maka penerima

fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan

fidusia.

Eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan cara :36

a) Pelaksanaan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia oleh

penerima fidusia, sebagaimana yang dibahas sebelumnya

34 Ibid

35 Bachtiar Sibarani, Haircut atau Parate Eksekusi, Jurnal Hukum Bisnis, 2001, Hlm. 6.

36 Riky Rustam, Op.Cit, hlm. 157.

39

sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial

yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum

tetap.

b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas

kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum

serta mengambil pelunasan putangnya dari hasil penjualan.

c) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan

kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara

demikian dapat diperoleh harga tertingi yang menguntungkan

para pihak.

Penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1

bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau

penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan

diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di

daerah yang bersangkutan.

Eksekusi jaminan fidusia hanya boleh dilakukan dengan cara-

cara yang telah dijelaskan di atas, eksekusi yang dilakukan terhadap

objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan cara di

atas akan batal demi hukum. Eksekusi atas objek jaminan fidusia

juga akan batal demi hukum apabila eksekusi dilakukan dengan

memperjanjikan pemberian kewenangan kepada penerima fidusia

untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia ketika

debitor wanprestasi.

40

7. Wanprestasi

Kalau debitor tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi

sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan

kepadanya, maka dikatakan bahwa debitor wanprestasi.37

Menurut Subekti wanprestasi (kelalaian atau kealpaan)

seorang debitor dapat berupa empat macam:38

a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

yang diperjanjikan;

c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukannya.

Sedangkan J. Satrio mengatakan bahwa wujud wanprestasi

bisa:39

a) Debitor sama sekali tidak berprestasi.

b) Debitor keliru berprestasi.

c) Debitor terlambat berprestasi.

Akibat hukum wanprestasi menurut J. Satrio sebagai yang

disebutkan dalam Pasal 1236 dan Pasal 1234 KUH Perdata, dalam

hal debitor lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditor

berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-

37 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999, hlm.122.

38 R. Subekti, Op.Cit., hlm. 45.

39 J. Satrio,Op.Cit. hlm. 122.

41

ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa

debitor baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk

melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.40

Selanjutnya Pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitor lalai,

maka risiko atas objek perjanjian menjadi tanggungan

debitor.Apabila perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka

berdasarkan Pasal 1266 sekarang kreditor berhak untuk menuntut

pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan

ganti rugi. Tetapi kesemuanya itu tidak mengurangi hak dari kreditor

untuk tetap menuntut pemenuhan.41

Tindakan debitor dalam dalam melaksanakan kewajiban tidak

tepat waktu atau tak layak, jelas merupakan pelanggaran hak

kreditor. Setiap pelanggaran hak orang lain, berarti merupakan

perbuatan melawan hukum atau onrechtmatige daad.42

Memang hampir serupa onrechtmatige daad dengan

wanprestasi. Itu sebabnya dapat dikatakan, wanprestasi adalah juga

merupakan “genus spesifik” dari onrechtmatige daad seperti yang

dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.43

Sebagaimana juga halnya dalam onrechtmatige

daad/perbuatan melawan hukum, maka dalam wanprestasipun

demikian halnya. Yakni wanprestasi sebagai perbuatan melawan

40 Ibid, hlm. 144.

41 Ibid

42 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 61.

43 Ibid

42

hukum hak kreditor, akan hilang atau terhapus atas dasar alasan

overmacht/keadaan memaksa.44

8. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia hapus karena :45

a) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.

b) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.

c) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Pasal 25 ayat (1) menjelaskan, sesuai dengan sifat ikutan dari

perjanjian fidusia, maka adanya piutang yang dijamin pelunasannya.

Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena

pelepasan, dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan

menjadi hapus. Hal yang dimaksud dengan hapusnya utang antara

lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan

yang dibuat oleh kreditor.

Jaminan fidusia muncul karena adanya perjanjiaan utang

piutang antara debitor dengan kreditor yang biasanya dituangkan

dalam bentuk kredit. Dasar hukum jaminan dalam pemberian kredit

adalah Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang

menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan

44 Ibid

45 M.Bahsan, Op.Cit, hlm. 64.

43

kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi

utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan

yang diperjanjikan.46

B. HASIL PENELITIAN

1. Tentang PT. Mega Auto Finance (MAF)

PT. Mega Auto Finance (MAF) adalah perusahaan

pembiayaan sepeda motor yang berkembang dengan pesat, didirikan

pada 24 September 2007. Dengan jumlah karyawan saat ini sekitar

8000 orang, PT. Mega auto finance (MAF) fokus menangani

pembiayaan kendaraan bermotor. Dan mempunyai berbagai banyak

cabang di Indonesia terutama di wilayah Ambarawa kab. Semarang

Jawa Tengah.

Keunggulan perusahaan Mega Auto Finance ada dalam

beberapa aspek salah satunya yaitu pengakuan dalam industri

pembiayaan motor. PT MAF berkomitmen untuk membantu

masyarakat Indonesia mewujudkan impian memiliki kendaraan

bermotor.

Visi PT MAF adalah menjadi perusahaan pembiayaan

kendaraan bermoto yang terpercaya dan terdepan dengan cara

memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan. Jaringan cabang

yang luas di Indonesia untuk melayani seluruh pelangganya,

46 Riky Rustam, Op.Cit, hlm. 45.

44

PT MAF telah mendirikan 182 cabang dan menjalin

kerjasama yang baik dengan Main Dealer, Dealer dan Sub Dealer di

seluruh Indonesia. Performa keuangan yang baik didukung oleh

ketersediaan dana yang memadai dukungan dana yang memadai

membuat PT MAF secara konsisten membukukan performa

keuangan yang baik dan akan terus tumbuh dan berkembang.

Didukung penuh oleh CT Corp. PT MAF adalah salah satu

perusahaan dari CT CORP, yang mempunyai usaha diberbagai

sector bisnis, antara lain Bank Mega, Trans TV, Trans 7, Trans

Studio, Coffee bean, Carrefour, Metro dan lainya. Sumber Daya

Manusia yang berpengalaman dan profesional, dibantu dengan

sistem teknologi yang terintegrasi.

PT MAF didukung kombinasi yang luar biasa dari SDM

professional dan teknologi terkini agar pelayanan kepada pelanggan,

dealer dan pihak terkait lainya dapat diberikan dengan cepat.

Terjaminya Keamanan penyimpanan dokumen kendaraan bermotor

untuk menjamin keamanan penyimpanan dokumen kendaraan

bermotor pelanggan, PT MAF telah mengembangkan platform yang

eksklusif, aman dan akurat. Model pembiayaan yang sesuai dengan

kebutuhan konsumen

1) Reguler

2) Repeat Order (RO)

3) Group Customer (Corporate)

4) Member Get Member

45

2. Norma Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia di Mega

Auto Finance Cabang Ambarawa

Dalam Wawancara dengan Agung Setyo selaku Surveyor di

PT. Mega Auto Finance, Tahapan prosedur pemberian kredit dengan

jaminan fidusia berdasarkan wawancara terhadap Surveyor Mega

Auto Finance Cabang Ungaran adalah sebagai berikut: 47

2.1. Tahap Permohonan Kredit

Dalam tahapan permohonan kredit, yang harus dilakukan oleh

debitur adalah mengisi form permohonan kredit. Isi dari form

permohonan kredit adalah:

1) Identitas Pemohon yang terdiri

a) Nama lengkap (sesuai KTP), Masa Berlaku (Tgl/Bln/Thn),

Tempat dan tanggal lahir

b) Agama

c) Status Perkawinan

d) Jenis kelamin

e) Nomor Kartu Tanda Penduduk

f) Pekerjaan

g) Alamat tempat tinggal, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan,

Kota, Lama Tinggal (Bln/Thn)

h) Status Rumah

47 Agung Setyo Wibowo, Surveyor Mega Auto Finance pada hari jumat 20 september 2019 jam

10.00 WIB

46

i) Nomor Telepon Rumah

j) Nomor HP

k) Pendidikan Terakhir.

2) Jumlah pinjaman yang diminta

3) Data Pekerjaan dan Penghasilan Utama, yang terdiri dari:

a) Nama Perusahaan.

b) Alamat perusahaan, Kota, No. Telp, Status, Sejak Tahun,

Bagian/Jabatan.

c) Pendapatan Per Bulan, Jenis usaha, Lama Usaha, Status

kepemilikan, Alamat tempat usaha, No. Telp, Pendapatan.

4) Identitas keluarga, yang terdiri dari:

a) Nama istri atau suami

b) Nomor KTP, Masa Berlaku KTP

c) Tempat Lahir, Tanggal lahir

d) Pekerjaan

5) Dalam keadaan darurat, keluarga yang tidak serumah yang bisa

dihubungi :

a) Nama

b) Alamat

c) Pekerjaan, No. Telp Hubungan

6) Pernyataan Permohonan Pengajuan, Tanda tangan pemohon,

suami atau istri pemohon dan kepala desa setempat.

47

2.2. Persyaratan Tambahan PT. Mega Auto Finance dalam

Peminjaman oleh Debitur

Debitur / nasabah juga harus menyiapkan persyaratan lain

seperti yang diatur oleh Mega Auto Finance Syarat-syarat pengajuan

permohonan kredit adalah:

1) Fotokopi KTP Suami – istri, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi

buku nikah/akta nikah/akta cera,

2) Fotokopi sertifikat, Rekening listrik/PDAM/Telepon asli,

Fotokopi PBB Terbaru, Fotokopi STTS Terbaru, Fotokopi

BPKB, Fotokopi STNK Terbaru, Slip Gaji (PNS/Karyawan)

3) Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Usaha

(Wiraswasta), Fotokopi Rekening Koran/Tabungan 3 bulan

terakhir, Dokumen Penunjang Lainnya.

Berdasarkan pengamatan di atas, dalam mengajukan

permohonan kredit, seorang nasabah harus memenuhi syarat-syarat

yang ditentukan oleh pihak Mega Auto Finance, terutama dalam

mengajukan kredit dengan jaminan fidusia, hal ini bertujuan untuk

memudahkan pihak bank untuk memberikan penilaian kepada

nasabah apakah nasabah tersebut pantas untuk menerima kredit dari

pihak bank atau tidak. Setelah semua syarat kredit terpenuhi oleh

pihak debitur maka selanjutnya pihak Mega Auto Finance akan

mendaftarkan permohonan pengajuan kredit untuk diproses.

48

2.3 Tahap Survey

Mega Auto Finance pada pada tahap ini yang dilakukan yaitu

kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek

yang akan dijadikan jaminan kredit dengan jaminan fidusia dari

calon debitur.

a) Keputusan kredit

Menentukan apakah kredit dapat diberikan atau ditolak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Jika diterima

akan diberikan surat persetujuan permohonan kredit yang

disampaikan secara tertulis kepada debitur dengan

mencantumkan ketentuan sebagai berikut: Identitas debitur,

Plafon kredit, Bunga kredit, Jangka waktu kredit, Provisi kredit,

Biaya administrasi, Angsuran kredit, Jenis kredit, Tanggal akad

kredit.

b) Pembuatan Perjanjian Kredit

c) Setelah permohonan kredit disetujui, debitur kemudian

menghadap ke bagian Account Officer untuk membuat

perjanjian kredit. Surat perjanjian kredit yang sering digunakan

oleh Mega Auto Finance adalah perjanjian kredit dibawah tangan

yang disahkan oleh notaris.

d) Surat perjanjian kredit memuat hal-hal sebagai berikut: Identitas

debitur, Fasilitas pinjaman, Jangka waktu kredit, Bunga, provisi

dan biaya, Pembebanan biaya, Pembayaran angsuran pinjaman,

Denda keterlambatan, Pelunasan sebelum jatuh tempo pinjaman,

49

Keadaan ingkar janji, Agunan kredit, Pengalihan agunan,

Domisili hukum yang berlaku , Tanggal akad kredit.

2.4 Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia

Tahap Pembebanan Jaminan Perjanjian fidusia merupakan

perjanjian accesoir (perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan

dengan perjanjian pokok) jaminan perorangan dan jaminan

kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam

hukum positif dipergunakan dalam masyarakat bisnis.48

2.4.1 Obyek Barang Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia

1) Kendaraan bermotor Kendaraan bermotor seperti sepeda

motor dan mobil yang dijaminkan, kedudukannya tetap di

tangan pemohon kredit, namun surat kepemilikan Bukti

Pemilikan Kendaraan Bermotor diharuskan untuk berada di

tangan Mega Auto Finance.

2) seexcavator atau beko yang mempunyai nilai ekonomi

tertentu

2.4.2 Perjanjian Kredit Debitur ke Kreditur

Setelah Penandatanganan perjanjian kredit oleh Mega

Auto Finance, maka nasabah melakukan penyerahan jaminan

kepada pihak bank.

1) Debitur tidak boleh menjual atau memindah tangankan

barang jaminan kepada orang lain selama kredit belum lunas.

48 Tan Kamello, 2006 hal 2.

50

2) Pembebanan jaminan fidusia pada Mega Auto Finance dibagi

menjadi 2 yaitu

a) Jaminan fidusia yang didaftarkan adalah terhadap jaminan

yang dibebani fidusia dengan nominal jumlah Harga obyek

lebih dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

b) Jaminan fidusia yang jumlah harga obyek di dibawah Rp.

40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Jaminan tidak

didaftarkan, jaminan ini berbentuk akta notariil dan

dibawah tangan.

Dalam Wawancara dengan Agung Setyo pada PT. Mega

Auto Finance terdapat contoh pembebanan jaminan fidusia oleh

nasabah/debitur49

1) Pembebanan jaminan fidusia yang di daftarkan

Mobil “Honda Brio BRV S-6MT” Tipe 1,5 L SOHC 4

Silinder Segaris 16 Katup i-VTEC + DBW dengan harga Rp.

263.200.000,- ( duaratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)

dilakukan pendaftaran pembebanan jaminan fidusia karena harga di

atas lebih dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai

dengan aturan pembebanan jaminan fidusia pada Mega Auto

Finance

49 Wawancara dengan Agung Setyo Sebagai Surveyor Mega Auto Finance pada Hari Rabu Tanggal

16 Oktober 2019 pukul 13.15 Wib

51

2) Pembebanan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan

a) Nasabah/debitur a.n Catur Siswo Utomo pembelian

kendaraan bermotor melalui pembiayaan konsumen Mega

Auto Finance berupa All New Beat ESP CBS” dengan harga

Rp. 16.244.000,- (enam belas juta rupiah dua ratus empat

puluh empat ribu rupiah)

b) Nasabah/debitur a.n Wahyuni pembelian kendaraan bermotor

melalui pembiayaan konsumen Mega Auto Finance Berupa

‘New REVO FIT FI MMC” dengan harga Rp. 12.950.000,-

(dua belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Kedua data di atas debitur/nasabah dalam pembebanan

obyek jaminan fidusia tidak di daftarkan karena pada aturan

pembebanan jaminan fidusia pada Mega Auto Finance obyek

jaminan harus memiliki nilai di atas Rp. 40.000.000 dan hanya

dibuat akta notariil dan bawah tangan yang di buat oleh notaris yang

di tunjuk dari perusahaan.

3. Penyelesaian Masalah dalam Pembiayaan Konsumen

Nasabah/Debitur Wanprestasi

Dalam Wawancara dengan Agung Setyo Wibowo selaku

Surveyor,50 apabila dalam suatu perjanjian di PT Mega Auto Finance

Cabang Ambarawa si debitur/nasabah tidak melaksanakan apa yang

50 Wawancara dengan Agung Setyo Sebagai Surveyor Mega Auto Finance pada Hari Rabu Tanggal

23 Oktober 2019 pukul 13.15 Wib

52

telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan

wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai atau lupa atau

ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan

sesuatu hal yang dilarang/tidak boleh dilakukan.Hal ini berakibat

hukum yakni pihak/para pihak yang dirugikan dapat menuntut

pelaksanaan dari prestasi atau konsekwensi lain yang di atur dalam

perjanjian (ganti kerugian).

3.1. Wanprestasi

1) Debitor tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban

sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, tidak melakukan

pembayaran angsuran hutang pembiayaan dengan lewatnya

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh angsuran

2) Debitor tidak memenuhi kewajiban seperti merawat dan menjaga

keutuhan barang jaminan dari segala kemungkinan kerusakan,

hilang atau musnah, satu dan lain hal atas resiko sendiri

3) Debitor melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh

dilakukan seperti menjual, meminjamkan atau melakukan

perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan dan/atau berakibat

beralihnya barang jaminan tersebut kepada pihak lain siapapun

adanya, dengan bentuk dan cara apapun juga, tanpa

pemberitahuan kepada pihak kreditur.

4) Barang jaminan disita atau terancam oleh suatu tindakan

penyitaan pihak lain siapapun.

53

3.2. Hambatan

Dari wanprestasi yang ditemukan di PT. Mega Auto Finance.

Upaya penyelesaian wanprestasi didasarkan pada beberapa keadaan.

3.2.1. Keterlambatan pembayaran (Over Due)

1) Konsumen over due (4-15 hari)

Kredit Accounting mengingatkan debitur lewat telepon serta

mengkonfirmasikan bahwa angsuran kredit telah jatuh tempo

dan meminta debitur untuk segera melakukan pembayaran

dengan tetap selalu menjaga hubungan baik antara PT. Mega

Auto Finance dengan debitur agar angsuran-angsuran

berikutnya debitur selalu membayar tepat waktu.

2) Customer over due (16-30 hari).

Pihak Mega Auto Finance melakukan pemanggilan terhadap

nasabah/debitur untuk di lakukan wawancara kepada pihak

Mega dan mengirim petugas Costumer Marketing Officer

berkunjung langsung kerumah debitur untuk mengingatkan

agar segera membayar angsuran beserta dengan denda

keterlambatan pembayaran di ikuti dengan pengecekan objek

perjanjian berupa kendaraan bermotor, dan mengingatkan

pihak debitur untuk tetap bertanggung jawab dengan

memberikan surat peringatan.

3) Konsumen over due (31- 60 hari).

Debitur dalam posisi ini sudah masuk dalam katagori debitur

yang memiliki kemampuan pembayaran kredit yang buruk,

54

surat peringatan pertama sampai surat peringatan terakhir

sudah seharusnya sampai pada debitur. Debitur tidak juga

membayar angsuran hutangnya maka pihak Mega Auto

Finance dapat melakukan penarikan kendaraan. Sebelum

melakukan penarikan, perlu dipersiapkan data-data pendukung

proses penarikan, dan diusahakan pendekatan dengan debitur

agar proses penarikan berjalan lancar.

3.3. Penarikan Obyek Pembiayaan

Penarikan obyek pembiayaan yang merupakan barang

jaminan dilakukan oleh Remedial Operational melalui

Eksekutor/Debt Collector. Dalam melakukan penarikan obyek

pembiayaan tersebut maka dokumen - dokumen yang diperlukan di

analisa dan di cek kelengkapannya. Adapun dokumen yang perlu

disiapkan yaitu :

1) Surat Kuasa

2) Kartu Account Receivable (Kartu A/R)

3) Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK)

3.4. Eksekusi Obyek Jaminan

Mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi

atas barang yang menjadi jaminan fiducia, apabila debitur tidak

dapat mengembalikan kreditnya tepat pada waktunya, cidera janji,

maka Mega Auto Finance memberitahukan secara tertulis kepada

mereka agar segera menyerahkan objek jaminan fidusia dan debitur

wajib menyerahkannya kepada Pihak Mega Auto Finance.

55

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi atas barang yang

menjadi jaminan fiducia dapat dilakukan dengan cara :

a) Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas

kekuasaan Penerima Fiducia melalui pelelangan umum dan

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

b) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan

kesepakatan Pemberi (Debitur) dan Penerima Fidusia (Kreditur)

jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang

menguntungkan para pihak.

Dalam Wawancara dengan Surveyor PT Mega Auto Finance

dalam Penarikan/eksekusi obyek jaminan fidusia kendaraan

bermotor dengan membandingkan 2(dua) kasus debitur/nasabah

1) Nasabah/debitur a.n Cator Siswo Utomo

Melakukan pembelian kendaraan berupa motor “All New

Beat ESP CBS” Dengan bantuan perusahaan pembiayaan konsumen

Mega Auto Finance yang tenor pelunasan 24 bulan. Yang kemudian

pada pembayaran kredit ke 12 telah telat selama 33 hari. Pihak Mega

Auto Finance bekerja sama dengan petugas Eksekutor/DebtColector

untuk menangani permasalahan kredit. Sebelum itu pihak Pihak

Mega Auto Finance telah melakukan upaya sesuai prosedur

perusahaan dengan melakukan :

a) Menghubungi nasabah melalui telpon/handphone yang tertera

pada data kredit si debitur

56

b) Pihak Mega Auto Finance langsung melakukan tindakan on the

spot, pengecekan data dari awal, apakah terdapat masalah atau

kendala.

c) Pihak Mega Auto Finance akan memberikan surat-surat sebagai

berikut: Surat peringatan, Surat panggilan, Somasi satu (1),

Somasi dua (2), Somasi tiga (3)

Proses eksekusi obyek jaminan kendaraan motor yang terjadi

DebtCollector dalam penarikan obyek oleh nasabah a.n Cator Siswo

Utomo.

a) Nasabah/ Debitur meminta waktu pemunduran selama 1(satu)

minggu untuk pelunasan kredit ke 12.

b) Petugas Collector meminta jaminan uang administrasi antara Rp.

100.000 (seratus ribu rupiah) – Rp. 150.000 (seratus limapuluh

ribu rupiah) yang sewajarnya untuk tanda bukti laporan ke

kantor PT. Mega Auto Finance

c) Dalam waktu 1(satu) minggu kemudian, pihak nasabah/debitur

benar tidak bisa melunasi hutang angsuran. Kemudian obyek

kendaraan secara perjanjian harus di bawa ke PT Mega Auto

Finance untuk proses di eksekusi/lelang guna melunasi hutang

Nasabah.

d) Dalam Eksekusi berupa obyek kendaraan bermotor berupa “All

New Beat ESP CBS” hasil lelang di bawah dari harga yang bisa

untuk melunasi hutang debitur di karenakan kendaraan

mengalami cacat bentuk yang di akibatkan selama

57

nasabah/debitur memiliki obyek kendaraan tersebut pernah

mengalami kecelakaan.

e) Apabila kendaraan mengalami cacat bentuk fisik sekitar 30%

maka pihak Mega Auto Finance akan memberikan penggantian

obyek fasilitas sebagai bukti asuransi dengan syarat sisa tenor

kredit debitur di anggap lunas dan di wajibkan untuk membeli

kendaraan baru dengan tenor dan kredit baru dari awal.

f) Pihak Mega Auto Finance menginformasikan pemberitahuan ke

nasabah/debitur melalui surat pemberitahuan untuk debitur

melakukan pelunasan sisa hutang

2) Nasabah/Debitur a .n Wahyuni

Melakukan pembelian kendaraan berupa motor “New REVO

FIT FI MMC” Dengan bantuan perusahaan pembiayaan konsumen

Mega Auto Finance yang tenor pelunasan 35 kali . Yang kemudian

pada pembayaran kredit ke 28 telah telat selama 35 hari. Pihak Mega

Auto Finance bekerja sama dengan petugas Eksekutor/DebtColector

untuk menangani permasalahan kredit. Sebelum itu pihak Pihak

Mega auto Finance telah melakukan upaya sesuai prosedur

perusahaan dengan melakukan :

a) Menghubungi lewat telpon/handphone yang tertera pada data

kredit si debitur

b) Pihak Mega Auto Finance langsung melakukan tindakan on the

spot, pengecekan data dari awal, apakah terdapat masalah atau

kendala.

58

c) Pihak Mega Auto Finance akan memberikan surat-surat sebagai

berikut: Surat peringatan, Surat panggilan, Somasi satu (1),

Somasi dua (2), Somasi tiga (3) .

Proses eksekusi obyek jaminan kendaraan motor yang terjadi

DebtCollector dalam penarikan obyek oleh nasabah a.n Wahyuni:

a) Petugas DebtCollector mengalami kesulitan dalam

mengeksekusi jaminan obyek karena pihak nasabah/debitur

secara tertutup dan menolak atas penarikan obyek jaminan

fidusia

b) DebtCollector meminta bantuan pihak RT/RW setempat dengan

nasabah yang secara tertutup/menolak atas eksekusi obyek

kendaraan bermotor

c) Nasabah meminta waktu untuk melunasi kredit tempo bulan ke

28 dengan alasan ekonomi yang sedang tidak stabil

d) Dengan pemberian waktu yang sudah di berikan nasabah/debitur

tidak sanggup melunasi kredit yang sudah disepakati

e) Petugas DebtCollector melakukan eksekusi obyek kendaraan

bermotor guna di bawa ke kantor PT Mega Auto Finance yang

kemudian dilakukan lelang untuk melunasi hasil piutang

nasabah/debitur

f) Dalam Eksekusi berupa obyek kendaraan bermotor berupa “New

Revo FIT FI ” ternyata hasil lelang di bawah dari harga yang bisa

untuk melunasi hutang debitur

59

g) Pihak Mega Auto Finance menginformasikan pemberitahuan ke

nasabah/debitur melalui surat pemberitahuan untuk debitur

melakukan pelunasan sisa hutang

Pelaksanaan penjualan atau pelelangan tersebut baru dapat

dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan

secara tertulis oleh pemilik barang dan atau bank kepada pihak-pihak

yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar

didaerah yang bersangkutan. Hasil penjualan/pelelangan

dipergunakan untuk melunasi kewajiban debitur sehubungan dengan

pemberian kredit, dan kelebihannya akan dikembalikan kepada

pemilik barang/jaminan.

C. ANALISIS

Berdasarkan uraian di atas lebih lanjut penulis akan memberikan

analisis terkait “Problematika Eksekusi Jaminan di PT Mega

Auto Finance (Cabang Ambarawa)”

1. Tahap Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran Jaminan Fidusia Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

“Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.

Serta Permenkeu No.130/PMK.010/2012 Pasal 6 Perusahaan

Pembiayaan yang telah melakukan perjanjian pembiayaan

konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan

fidusia sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat melakukan

60

pendaftaran jaminan fidusia sesuai kesepakatan dalam perjanjian

pembiayaan konsumen antara Perusahaan Pembiayaan dengan

konsumen. Tetapi obyek pembebanan jaminan pada Mega Auto

Finance hanya melaksanakan pendaftaran obyek mobil bukan

kendaraan bermotor yang seperti di muat pada Peraturan Menteri

Keuangan No 130/PMK.010/2012 . Obyek jaminan yang di

daftarkan yaitu mobil “Honda Brio BRV S-6MT” Tipe 1,5 L SOHC

4 Silinder Segaris 16 Katup i-VTEC + DBW dengan harga Rp.

263.200.000,- ( duaratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)

menyerahkan pendaftaran jaminan fidusia kepada notaris yang telah

ditunjuk oleh pihak perusahaan

Padahal dalam dalam pendaftaran jaminan fidusia diatur di

Undang-undang no 42 tahun 1999 pasal 2 bahwa keduanya

kendaraan baik bermotor dan mobil harus wajib di daftarkan dengan

tidak membandingkan dan melihat bentuk obyek atau nominal

harga.

2. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan Jaminan Fidusia di Mega Auto Finance Cab.

Ambarawa. Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa

romawi “fides” yang berarti kepercayaan. Dalam terminologi

Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu fiduciare

eigendom overdracht yaitu penyerahan hak milik secara

kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut

61

Fiduciary Transfer of Ownership. Pengertian fidusia adalah

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan

dengan ketentuan bahwa benda yangkepemilikannya dialihkan tetap

dalam penguasaaan pemilik benda. Menurut A Hamzah dan Senjun

Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak

milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya perjanjian

pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang

diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya

dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan

utang debitor), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor,

tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan

hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditor-

eigenaar.51

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan dari perjanjian

pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk

memenuhi suatu prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu,

yang dapat dinilai dengan uang. Pembebanan benda dengan jaminan

fidusia dibuat dengan akta notaris yang ditulis dengan bahasa

Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

Jaminan fidusia pada Mega Auto Finance dibagi menjadi 2 :

51 A. Hamzah dan Senjun Manulang, Loc.Cit.

62

a) Jaminan fidusia yang di daftarkan, terhadap jaminan yang

dibebani fidusia dengan obyek nominal harga lebih dari Rp.

40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Seperti pada hasil penelitian pada pihak Mega Auto Finance

mendaftarkan obyek Mobil “Honda Brio BRV S-6MT” Tipe 1,5

L SOHC 4 Silinder Segaris 16 Katup i-VTEC + DBW dengan

harga Rp. 263.200.000,- ( duaratus enam puluh tiga juta dua

ratus ribu rupiah) karena nominal jaminan fidusia lebih dari Rp.

40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan aturan

pembebanan jaminan fidusia pada Mega Auto Finance

b) Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, jaminan fidusia yang

tidak didaftarkan ini dalam bentuk notariil dan dibawah tangan,

fidusia yang sampai pada notariil adalah benda jaminan dengan

nominal jumlah harga obyek dibawah Rp. 40.000.000,- (empat

puluh juta rupiah). Dalam hasil penelitian pihak Mega Auto

Finance tidak mendaftarkan obyek berupa kendaraan bermotor

1) “All New Beat ESP CBS” dengan harga Rp. 16.244.000,-

(enam belas juta rupiah dua ratus empat puluh empat ribu

rupiah)

2) “New REVO FIT FI MMC” dengan harga Rp. 12.950.000,-

(dua belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Mega Auto Finance dalam pembebanan obyek jaminan

fidusia di bawah nilai harga Rp. 40.000.000-, (empat puluh juta

rupiah) tidak mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia.

63

Padahal kewajiban mendaftarkan fidusia ke kantor pendaftaran

fidusia sangatlah penting karena setelah mendaftarkan fidusia pihak

penerima fidusia akan menerima sertifikat fidusia, dimana sertifikat

jaminan fidusia ini merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang

didalamnya dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa” dan memiliki kekuatan eksekutorial

yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia menjelaskan, benda yang dibebani dengan

jaminan fidusia wajib di daftarkan. Pasal lain yang mengatur lebih

jelas mengenai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor wajib

didaftarkan yaitu Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran

jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan

pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan

pembebanan jaminan fidusia. Pada Mega Auto Finance jaminan

fidusia khususnya sepeda motor tidak didaftarkan karena harga

obyek motor dipasaran rata-rata hanya mencapai Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) saat di lakukan lelang. Sehingga jaminan atas

sepeda motor hanya sampai di bawah tangan. Alasan lain terhadap

sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia tidak di daftarkan

karena biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran cukup besar dan

Pihak Mega Auto Finance tidak ingin membebani debitor, prosesnya

64

yang panjang, serta apabila jaminan fidusia tersebut didaftarkan dan

debitor telah melunasi utangnya, terhadap jaminan fidusia tersebut

harus dilakukan roya fidusia atau penghapusan fidusia secara

materiil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 tahun 2015

tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan

akta jaminan fidusia. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No 21 tahun 2015 menentukan

bahwa hapusnya jaminan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah

Fidusia tidak mengatur sanksi secara tegas bagi penerima fidusia,

kuasa atau wakilnya apabila tidak melakukan penghapusan fidusia.

Dalam hal ini pemberi fidusia menjadi pihak yang dirugikan

karena sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No 21 tahun 2015 bahwa : “Jika

penerima fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan

penghapusan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 tahun 2015,

jaminan fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali”.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan dengan tidak dilakukannya

penghapusan jaminan fidusia adalah karena belum adanya aturan

yang secara tegas (kekosongan hukum) terkait implikasi yuridis bagi

kreditur sebagai penerima fidusia yang tidak melakukan

penghapusan jaminan fidusia, sehingga masih belum ada kesadaran

penuh bagi penerima fidusia bahwa proses penghapusan jaminan

65

fidusia tersebut masih merupakan kewajiban yang harus

dilaksanakan. Dampak yang mungkin terjadi adalah tidak adanya

kepastian hukum tentang status dari objek fidusia tersebut.

2.1. Perlindungan HukumKreditur Atas Jaminan Yang Tidak Di

daftarkan

Perlindungan hukum bagi kreditur atas pembebanan jaminan

fidusia yang tidak didaftarkan di Mega Auto Finance yaitu tetap ada

perlindungan hukumnya bagi kreditur, namun kreditur merupakan

kreditur konkuren, bukan kreditur separatis yang memiliki hak untuk

didahulukan atas pelunasan piutangnya, dengan cara mengeksekusi

benda jaminan fidusia secara langsung menggunakan sertifikat

jaminan fidusia, untuk menjual benda jaminan guna memenuhi

utang si debitor apabila debitor wan prestasi.

Menurut penulis, apa yang dilakukan pihak Mega Auto

Finance kurang memenuhi hukum yang sudah ditetapkan, karena

Mega Auto Finance tidak mendaftarkan jaminan fidusia obyek

kendaraan motor berupa “All New Beat ESP CBS” dengan harga Rp.

16.244.000,- (enam belas juta rupiah dua ratus empat puluh empat

ribu rupiah) dan “New REVO FIT FI MMC” dengan harga Rp.

12.950.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh empat ribu

rupiah) dengan alasan nominal harga obyek tidak lebih dari

Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) padahal pendaftaran fidusia atas

kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang

66

Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang

Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor

dengan pembebanan jaminan fidusia, dan tidak ada ketentuan

minimun harga jaminan fidusia harus di daftarkan

3) Penyelesaian Masalah Penyelesaian Masalah dalam Pembiayaan

Konsumen Nasabah/Debitur Wanprestasi

Proses pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia di Mega

Auto Finance yang kemudian muncul permasalahan yang timbul

dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia adalah sebagai

berikut

Keterlambatan pembayaran (Over Due)

1) Konsumen over due (4-15 hari)

2) Customer over due (16-30 hari)

3) Konsumen over due (31- 60 hari)

a) Terdapat tunggakan angsuran kredit nasabah/debitur a.n Catur

Siswo Utomo “ALL New Beat ESP CBS” dan a.n Wahyuni

“New Revo FIT FI MMC” dengan demikian jelas bahwa Mega

Auto Finance telah mengalami kesulitan dalam memperoleh

kembali pelunasan kredit yang telah diberikan. Oleh karena itu,

bank harus melakukan upaya untuk mendapatkan kembali

pelunasan kredit yang telah diberikan tersebut. Upaya yang

dilakukan oleh pihak Mega Auto Finance :

67

1) Menghubungi pihak nasabah melalui telepon atau sms.

2) Pihak bank langsung melakukan tindakan on the spot,

pengecekan data dari awal, apakah terdapat masalah atau

kendala.

3) Pihak bank akan memberikan surat-surat sebagai berikut:

Surat peringatan, Surat panggilan, Somasi satu (1), Somasi

dua (2), Somasi tiga (3) .

Dalam hal surat peringatan sampai dengan somasi terakhir

yang telah disampaikan oleh bank kepada debitur tidak

diperhatikan, maka Mega Auto Finance memanggil

nasabah/debitur a.n Catur Siswo Utomo dan a.n Wahyuni .

Pemanggilan ini bertujuan untuk mengadakan wawancara

sehinga dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi oleh

debitur yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran angsuran

kredit, dengan demikian dapat diketahui apakah kredit tersebut

bermasalah karena kesengajaan dari debitur yang memang tidak

mau melunasi kreditnya atau karena hal lain diluar kekuasaan

debitur.

b) Pihak nasabah/debitur a.n Wahyuni “New Revo FIT FI MMC”

mempersulit petugas eksekutor DebtCollector dan tidak

menunjukkan objek jaminan. maka bank melakukan tindakan

verifikasi ke lapangan oleh Petugas DebtCollector untuk

mendapatkan informasi pemeriksaan obyek jaminan. Bank

dalam pemberian fasilitas kredit mempercayakan kepada

68

nasabah/debitur untuk bekerja sama dengan petugas dalam

proses penanganan kredit

c) Obyek fidusia mengalami cacat bentuk nasabah/debitur a.n

Wahyuni “New Revo FIT FI MMC” obyek kendaraan

mengalami cacat bentuk di akibatkan kecelakaan/kesalahaan

penggunaan dari nasabah/debitur. Apabila objek fidusia

mengalami cacat bentuk maka bank bekerja sama dengan pihak

asuransi. Pihak dari bank menelusuri terlebih dahulu apa yang

menyebabkan objek jaminan fidusia tersebut mengalami cacat

bentuk. Apabila kendaraan mengalami cacat bentuk fisik sekitar

30% maka pihak Mega Auto Finance akan memberikan

penggantian obyek fasilitas sebagai bukti asuransi dengan syarat

sisa tenor kredit debitur di anggap lunas dan di wajibkan untuk

membeli kendaraan baru dengan tenor dan kredit baru dari awal

yang kemudian baru mengkalim kepada pihak asuransi. Apabila

objek fidusia tersebut di akibatkan kesalahan penggunaan dari

nasabah/debitur maka nasabah/debitur tetap bertanggungjawab

dan melunasi biaya untuk perbaikan obyek kendaraan terhadap

bank.

Mengenai Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur

dalam pasal : 1 ayat 2 dan 4, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 Undang –

undang no 42 tahun 1999 Jaminan fidusia, berdasarkan perjanjian

pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi;

Hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia; Klaim

69

asuransi, untuk benda yang merupakan obyek fidusia yang

diasuransikan.

Objek jaminan fidusia hanya dapat dipergunakan oleh

pemberi fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak

ada kewajiban bagi pemberi fidusia untuk membayar biaya atau

ganti rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada

penerima fidusia. Namun pemberi fidusia berkewajiban untuk

memelihara objek jaminan fidusia tersebut dengan sebaik-

baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk

memelihara dan perbaikkan atas objek jaminan fidusia atas biaya

dan tanggungan pemberi fidusia sendiri. Serta membayar pajak

dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu.52

d) Dalam penjualan atau lelang obyek jaminan fidusia kendaraan

motor “All New Beat ESP CBS” dan “New Revo FIT FI MMC”

di Mega Auto Finance karena harga obyek motor dipasaran rata-

rata hanya mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat

di lakukan lelang, jika mendapatkan sisa hasil penjualan maka

uang sisa lelang tersebut di kembalikan ke pihak

nasabah/debitur. Jika harga jual atau lelang obyek jaminan

fidusia masih kurang kesepakatan pembayaran perjanjian utang-

piutang maka pihak nasabah/debitur masih harus wajib

membayar sisa pokok hutang yang masih ada di Mega Auto

Finance. Dalam hal tersebut sudah pasti debitur/nasabah harus

52 Ibid

70

melunasi sisa hutang kredit, namun menggunakan hak yagn

konkurent berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata yang relatif

lemah. Dalam kenyataan, hak- hak yang melekat pada agunan

kredit tersebut tidak sepenuhnya mudah untuk dilaksanakan.

Kemudahan-kemudahan itu diupayakan dalam Undang –

undang Hak Tanggungan maupun dalam Undang – undang

Jaminan Fidusia yang isinya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pasal 14 ayat 2 Undang – undang Hak Tanggungan dan Pasal 15

ayat 2 Undang - undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan

dalam Sertifikanya memuat “DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; Pasal

14 ayat 3 Undang – undang Hak Tanggungan dan Pasal 15 ayat 2

Undang – undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Sertifikat

Hak Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial

yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum yang tetap; Pasal 20 Undang – undang Hak

Tanggungan dan Pasal 29 Undang – undang Jaminan Fidusia

isinya menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji,maka obyek

jaminan dapat dilakukan; dengan cara pelaksanaan titel

eksekutorial (seperti telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap); menjual sendiri melalui pelelangan umum; atas

kesepakatan kedua belah pihak dapat menjual di bawah tangan.

Undang-undang mengatur mengenai kemudahan bagi

kreditur untuk melakukan penjualan obyek jaminan kredit

71

tersebut baik yang dilakukan melalui kantor lelang maupun

penjualan di bawah tangan, akan tetapi dalam praktek hal tersebut

masih terdapat kendala yaitu masih diperlukan Fiat Eksekusi dari

Pengadilan. Berdasarkan penjelasan pasal 14 ayat 2 dan 3 Undang

– undang Hak Tanggungan bahwa terdapat kata-kata “melalui

tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executif

sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata”. Ini berarti

sekalipun debitur telah cidera mata dapat dilakukan. Dalam

praktek pihak kantor lelang akan meminta adanya fiat pengadilan

mengenai eksekusi jaminan kredit tersebut. Tanpa adanya

penetapan pengadilan mengenai eksekusi jaminan kredit tersebut,

pelaksanaan penjualan akan mengalami kesulitan dan masih

terdapat “permasalahan hukum”. Walaupun pengadilan telah

menetapkan adanya eksekusi atas obyek jaminan kredit, pihak

debitur mengadakan upaya bantahan mengenai penetapan

eksekusi tersebut dengan alasan-alasan yang dapat diterima

hakim. Hal demikian juga akan memperpanjang pelaksanaan

eksekusi jaminan kredit.

Pengalihan Benda: Droit de suit, yaitu hak mengikuti atas

benda yang menjadi obyek tidak berlaku atas jaminan fidusia.

Apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau pemberi

fidusia. Hal ini akan dapat merugikan debitur yang baik, atas

benda persediaan yang dijaminkan mengunakan fidusia. Undang

– undang Jaminan fidusia no 49 tahun 1999 pasal 22, jika

72

pembelian dilakukan dengan cara kredit, dan uang angsuran

kredit oleh debitur tidak diseetorkan. Dengan demikian pembeli

barang, Kendaraan bermotor akan sulit memperoleh BPKB.

Eksekusi objek jaminan fidusia Pada Pasal 30 Undang-

undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pemberi

Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan

Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Menurut pendapat Bachtiar Sibarani, eksekusi adalah

pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap/pelaksanaan secara paksa

dokumen perjanjian yang dipersamakan dengan putusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.53 Haruslah

dengan mempertimbangkan rasa moral, yang sebelumnya

dilakukan pendekatan terlebih dahulu, dengan menjelaskan

kembali subtansi pokok dalam perjanjian fidusia kepada debitur.

Nilai transaksi barang berubah Jaminan fidusia diberikan atas

dasar kepercayaan, yang dipegang pihak bank adalah hak

miliknya bukan bendanya

Menurut penulis untuk masalah penyelesaian perselisihan

yang terjadi seperti kasus di atas, biasanya pihak kreditur

menggunakan dua cara yaitu dengan musyawarah mufakat, dan

dengan gugatan pengadilan. Namun dalam praktek yang biasa terjadi

53Bachtiar Sibarani, Loc.Cit

73

pihak kreditur biasanya lebih memilih menggunakan cara

musyawarah mufakat, karena dengan menggunakan cara tersebut

dirasa lebih efektif dan tidak terlalu rumit, serta biaya yang

dikeluarkanpun lebih murah dibandingkan dengan menggunakan

cara gugatan pengadilan.

Pemberian kredit dengan jaminan fidusia sangat beresiko

apabila jangka waktu kreditnya panjang. Sebab bila jangka

waktunya panjang, maka nilai transaksi barang dari tahun ke tahun

akan menurun sehingga harga barang tersebut menjadi murah. Hal

ini akan menjadi masalah ketika debitur wanprestasi ternyata pada

saat benda tersebut dijual harganya menjadi rendah sehingga tidak

dapat menutupi kekurangan hutang dari debitur. Dan untuk barang

penarikan dari hasil cidera janji debitur yang tidak bisa melunasi

hutang-piutang dalam kurung waktu 30 hari (1 bulan) dalam

perjanjian awal yaitu jaminan fidusia berupa obyek kendaraan

bermotor, kendaraan akan di lelang. Pada Undang-undang No. 42

tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat 1 huruf (b)

penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan

Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Seharusnya kredit dengan jaminan fidusia diberikan untuk

kredit dengan jangka waktu pendek dan menengah agar nilai obyek

transaksi tidak terlalu menurun.