kajian tentang surat kuasa pengikatan jaminan fidusia

8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia

1/26

SURAT KUASA PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA

DI LINGKUNGAN PERBANKAN


2/26

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Juduli

Lembar Pengesahanii

Kata Pengantariii

Daftar Isiiv

BAB I: PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya 1

2. Tujuan Penelitian 4

3. Manfaat Penelitian 4

4. Kajian Pustaka 4

5. Metode Penelitian 8

a. Pendekatan Masalah 8

b. Bahan Hukum 8

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan

Hukum

9

6. Pertanggungjawaban Sistematika 10

BAB II DASAR PEMIKIRAN PEMBUATAN PERJANJIAN


3/26

KUASA PEMASANGAN FIDUSIA

1. Perjanjian Kuasa Sebagai Perjanjian Obligatoir 12

2. Alasan Subyektif dari Pihak Kreditor 20

3. Alasan Obyektif dari Pemberi Fidusia 23

4. Manfaat Perjanjian Kuasa Pemasangan Fidusia 24

BAB III KARAKTERISTIK PERJANJIAN KUASA

PENGIKATAN FIDUSIA

1. Pembakuan Surat Kuasa Pengikatan Jaminan

Fidusia

39

2. Klausula Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia 41

1. Kuasa Pendaftaran 59

2. Kuasa Substitusi 61

BAB IV:PENUTUP

1. Kesimpulan

2. Saran

64

65

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada

tanggal 30 September 2000 (untuk selanjutnya disebut UUJF) diharapkan dapat memberikan

kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka penjaminan dan kebutuhan


4/26

praktek. Akan tetapi, ada kebutuhan dalam praktek untuk menjaminkan barang bergerak , tetapi

tanpa penyerahan barang secara fisik. Untuk maksud tersebut tidak dapat digunakan lembaga gadai

(yang mensyaratkan penyerahan benda) dan juga tidak dapat digunakan hipotik (yang hanya

diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak saja). Karena itu, dicarikanlah jalan untuk dapat

menjaminkan barang bergerak tanpa penyerahan fisik barang tersebut.1

Diharapkan pula dengan

undang-undang ini akan memberikan kedudukan yang memberikan pelunasan yang didahulukan

mendahului dari kreditur lain [kedudukan preferen] apabila akta fidusia tersebut dibuat secara notariil

dan kemudian didaftarkan. Untuk dapat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat [2] dan Pasal 13

ayat [4] UUJFmaka perlu diatur tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan aktanya.

Proses pendaftaran jaminan fidusia dimulai dengan pembuatan akta yang dibuat secara

notariil kemudian ditindaklanjuti dengan pendaftaran pada kantor pendaftaran jaminan fidusia yang

saat ini telah terdapat di berbagai tingkat propinsi di Indonesia. Atas pendaftaran jaminan fidusia

tersebut, maka Kantor Pendaftaran Fidusia selanjutnya akan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia.

Biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia adalah

mengacu pada Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 86 tahun 2000 tentang

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sedangkan

mengenai ketentuan mengenai besarnya biaya pendafaran Jaminan Fidusia adalah mengacu pada

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang

Berlaku Pada Departemen Kehakiman. Dalam penerapannya masih terdapat pembuatan akta jaminan

fidusia yang masih kurang sesuai dengan ketentuan dalam UUJF. Beberapa Lembaga Pembiayaan

khususnya Lembaga Perbankan dalam beberapa kondisi tertentu masih menggunakan Format Akta

Fidusia yang dibuat secara di bawah tangan disertai pula dengan Surat Kuasa Pengikatan Jaminan

Fidusia. Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia disertakan pula melengkapi akta fidusia di bawah

1 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 5

1


5/26

tangan dengan pertimbangan bahwa Bank dapat sewaktu-waktu memasang Akta Jaminan Fidusia

bilamana Debitor terlihat menunjukkan gejala wanprestasi. Hal ini diilhami pula oleh penerapan

Surat Kuasa Memasang Hipotik sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (untuk

selanjutnya cukup disebut UUHT)

UUJF maupun peraturan pelaksanaanya sama sekali tidak menyebut kemungkinan adanya

Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia. Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia diterapkan dalam

praktek selain mengantisipasi gejala memburuknya prestasi Debitor juga mengingat kebutuhan bisnis

terutama dalam dunia perbankan yang sangat competitive dan dalam rangka menekan biaya serendah

mungkin sebagai upaya menarik minat nasabah untuk menjadi Debitor Bank sehingga diharapkan

dapat meningkatkan profit bagi Bank, tanpa meninggalkan sisi prinsip kehati-hatian dalam

menyalurkan kredit.

Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia terbentuknya selain diilhami oleh Surat Kuasa

Memasang Hipotik sebagaimana diuraikan di atas juga diilhami pula oleh Surat Kuasa Membebankan

Hak Tanggungan. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (selanjutnya cukup disebut SKMHT)

sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUHT.

Pengikatan Fidusia dalam praktek sering menggunakan Surat Kuasa Pengikatan Jaminan

Fidusia yang dibuat bersamaan dengan penandatanganan akta fidusia di bawah tangan.

Permasalahan ini menarik untuk kami angkat ke dalam tulisan mengingat UUJF tidak mengatur sama

sekali mengenai Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia.

Bertitik tolak dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditarik

permasalahan sebagai berikut:

a. Apa dasar pemikiran yang melatarbelakangi pembuatan Surat Kuasa Pengikatan Jaminan

Fidusia tersebut ?


6/26

b. Bagaimanakah karakteristik Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia yang dibuat oleh para

pihak dalam rangka penyaluran dana pinjaman Bank?

2. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan memahami sejauh manakah efektifitas penerapan Surat Kuasa Pengikatan

Jaminan Fidusia tersebut untuk kemudian ditingkatkan menjadi akta fidusia?

b. Untuk mengetahui bagaimanakah, syarat, bentuk, dan substansi Surat Kuasa Pengikatan Jaminan

Fidusia tersebut?

3. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan sebagai:

a. Sumbangan pemikiran terhadap permasalahan penerapan Surat Kuasa Pengikatan Jaminan

Fidusia, khususnya terhadap Notaris dalam membuat Akta Fidusia berdasarkan Surat Kuasa

Pengikatan Jaminan Fidusia

b. Dalam rangka ikut berpartisipasi pembaharuan hukum nasional.

4. Kajian Pustaka

Pada dasarnya dalam memberikan jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia wajib hadir di hadapan

notaris. Namun apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir sendiri, ia wajib memberikan kuasa

kepada pihak lain dengan Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia. Berkaitan dengan pemberian

kuasa tersebut maka perlu juga memperhatikan ketentuan pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek yang untuk selanjutnya cukup disebut

BW) yang memberikan dasar –dasar pemberian Kuasa. Pasal 1792 BW memberikan batasan tentang

Pemberian Kuasa sebagai berikut: Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang

memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya

menyelenggarakan suatu urusan.


7/26

Berdasarkan batasan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian kuasa

adalah merupakan suatu perbuatan menyelenggarakan suatu urusan yang mempunyai akibat hukum

untuk dan atas nama orang yang diwakili.

Lebih lanjut dari bunyi pasal 1792 tersebut dapat diuraikan secara rinci bahwa pemberian

kuasa tidak lain adalah suatu persetujuan atau perjanjian. Apabila melihat dari sifat perjanjian,

maka pemberian kuasa ini adalah merupakan perjanjian khusus. Oleh karena pemberian kuasa

merupakan suatu perjanjian, maka di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban di antara para

pihak. Namun penerima kuasa berhak untuk menolak atau melepaskan kuasa itu, begitu pun

sebaliknya pemberi kuasa berhak untuk mencabut kuasa tersebut. Penerima kuasa dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan. Tidak semua

tindakan atau perbuatan dapat dikuasakan kepada orang/pihak lain, apabila orang/pihak yang

berkepentingan tersebut berhalangan.2

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pemberian kuasa tidak hanya menyangkut hubungan

intern antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa akan tetapi Penerima Kuasa berhak untuk

melakukan hubungan dengan pihak ketiga sebagaimana dikatakan Habib Adjie. sebagai berikut:

"Dalam hal seseorang kuasa menerima kuasa dari Pemberi Kuasa hanya dalam hubunganintern antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, dimana Penerima Kuasa tidak berhak

mewakili Pemberi Kuasa untuk melakukan hubungan dengan pihak ketiga, maka perjanjian

kuasa ini tidak melahirkan suatu perwakilan”.3

Pasal 1793 BW menyebutkan cara dan bentuk pemberian kuasa antara lain bahwa pemberian

kuasa dapat diberikan dan diterima dalam bentuk akta resmi, seperti akta notaris, akta yang

dilegalisasi di kepaniteraan pengadilan, akta yang dibuat oleh pejabat, dan sebagainya, juga dapat

diberikan dengan surat di bawah tangan, surat biasa, dan dapat juga diberikan secara lisan. Pemberian

kuasa dapat juga terjadi secara diam-diam, artinya suatu kuasa terjadi dengan sendirinya tanpa ada

2 Hasanuddin Rahman, Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Citra

Aditya Bakti, Bandung 1995, h. 244-2453 Habib Adjie, Pemahaman Terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Mandar

Maju, Bandung 1999, h. 9


8/26

persetujuan terlebih dahulu. Selanjutnya isi suatu pemberian kuasa dapat dibedakan menjadi

beberapa macam antara lain:

a. Pemberian Kuasa Khusus

Pemberian Kuasa untuk melakukan suatu atau beberapa hal tertentu saja. (pasal 1775 BW)

b. Pemberian Kuasa Umum

Pemberian Kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan pengurusan barang-barang harta kekayaan

pemberi kuasa meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

c. Kuasa Istimewa adalah suatu kuasa yang sangat khusus yang secara tegas menyebut satu persatu

tindakan apa yang harus dilakukan oleh Penerima Kuasa (Pasal 1776 BW)

d. Kuasa Perantara adalah pemberian Kuasa dimana kuasa hanya menjadi penghubung antara

Pemberi Kuasa dengan pihak ketiga, sedangkan hubungan selanjutnya menjadi urusan pihak

Pemberi Kuasa dengan Pihak Ketiga.

Lebih lanjut dari bunyi pasal 1792 yang menyebutkan antara lain bahwa : “Pemberian

Kuasa tidak lain adalah suatu persetujuan atau perjanjian” , maka dengan demikian Surat Kuasa

Pengikatan Jaminan Fidusia ruang lingkupnya tidak dapat terlepas dari salah satu asas dalam

perjanjian pada umumnya yaitu Asas Kebebasan Berkontrak yang mensyaratkan bahwa para pihak

diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memperjanjikan apa saja asalkan tidak bertentangandengan peraturan perundang-undangan yang ada, kepatutan, dan ketertiban umum. Asas Kebebasan

Berkontrak tersebut dapat dilihat pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas Kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup

sebagai berikut:

1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.4) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian5) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.


9/26

6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).

4

Tentang Kewajiban Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa maka BW telah mengaturnya yaitu

sebagaimana dinyatakan dalam Buku Ketiga, Bab XIV, bagian kedua dan ketiga. Demikian pula

mengenai berakhirnya pemberian kuasa di dalam Pasal 1813 sampai dengan 1819 BW telah pula

diatur hal tersebut. Substansi Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia diharapkan merupakan

pemberian kuasa yang sesuai dengan konsep yang tertuang dalam BW, yaitu yang utama adalah

untuk melakukan atau menyelenggarakan satu urusan tertentu, dalam hal ini adalah mengikat secara

Fidusia.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini tergolong penelitian hukum, dalam hal ini permasalahan yang dikaji didekati

secara statute approach artinya penelitian hukum yang bertolak dari peraturan perundang-undangan

yang ada dan masih berlaku . Peraturan yang berkaitan dengan Pembuatan Surat Kuasa serta

Peraturan yang berkaitan dengan pembebanan fidusia. Kajian ini selanjutnya dipergunakan untuk

menelaah bagaimana efektifitas Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia untuk dapat ditingkatkan

menjadi Akta Jaminan Fidusia serta syarat, bentuk, dan substansi Surat Kuasa Pengikatan Jaminan

Fidusia.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pembuatan surat kuasa dalam hal ini adalah Burgerlijk Wetboek serta peraturan perundang-undangan

4 Hasanuddin Rahman, Op Cit hal.148


10/26

yang mengatur tentang Jaminan Fidusia dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999

berikut dengan segenap peraturan pelaksanaannya, maupun Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia.

Bahan hukum sekunder adalah berupa pendapat Notaris tentang segala hal yang berkaitan

dengan permasalahan yang diajukan.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum primer maupun sekunder yang diperoleh akan diinventariskan dan

diidentifikasikan untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang

berhubungan dengan kajian penelitian ini. Bahan hukum primer inventarisasi serta identifikasi bahan

hukum yang dipergunakan adalah studi kepustakaan yang mengacu para peraturan perundang-

undangan, Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia, buku-buku atau literatur, sedangkan untuk bahan

hukum sekunder adalah dengan melalui wawancara langsung dengan beberapa notaris maupun

pengacara, serta pejabat Kantor Pendaftaran Fidusia. Kesemuanya dilakukan secara logis dan

sistematis sesuai obyek penelitian dengan harapan akan mempermudah alur penyelesaian penelitian

ini. Setelah melalui tahap-tahap inventarisasi dan indentifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang

relevan, langkah selanjutnya adalah sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada baik berupa

peraturan perundang-undangan, kajian pustaka serta wawancara. Proses sistematisasi ini juga

diberlakukan terhadap teori-teori,konsep-konsep serta bahan rujukan lainnya.

Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempergunakan pengkajian dari

permasalahan penelitian agar konsistensi logisnya tetap ada, sehingga sesuai dengan teori-teori

hukum yang ada, asas-asas tertentu untuk membuat kesimpulan deskriptif yang bersifat kritis analitis.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertama-tama tesis ini diawali dengan Bab I Pendahuluan, di dalamnya diuraikan mengenai

gambaran umum permasalahan yang dibahas, yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya.


11/26

Sub bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, berisikan tentang dasar teori yang dikaitkan

dengan kenyataan yang terjadi sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang dituangkan pada sub

bab rumusan masalah. Setiap penulisan karya ilmiah selalu menghendaki tujuan apa yang akan

diperoleh yaitu yang dituangkan dalam sub bab tujuan penulisan. Selain itu tersusunnya karya ilmiah

ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi diri penulis maupun institusi yang tertuang dalam

manfaat penulisan. Agar penulisan ini sesuai dengan prosedur tata cara penulisan, maka pemecahan

masalah dilakukan melalui suatu metode yang dijabarkan dalam sub bab metodologi. Sedangkan

untuk membantu pemecahan permasalahan maka pada sub bab kajian pustaka diuraikan mengenai

beberapa pendapat dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Terakhir

ialah sub bab sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui isi dari

penulisan ini secara sistematis.

Lalu disusul Bab II yang membahas mengenai teori Surat Kuasa dan Perjanjian pada

umumnya, yang disajikan dalam bentuk uraian secara teoritis, yang nantinya dipergunakan sebagai

dasar pembahasan masalah pada bab berikutnya.

Kemudian Bab III membahas mengenai manfaat dan implikasi yuridis atau akibat hukum

Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia dalam praktek, yang didasarkan pada pendapat Notaris

setempat. Didalamnya akan dibahas pula mengenai bentuk dan substansi Surat Kuasa Pengikatan

Jaminan Fidusia yang dipergunakan oleh salah satu Bank Swasta Nasional Devisa terkemuka.

Akhirnya Bab IV merupakan penutup dari seluruh rangkaian dan pembahasan yang terdiri

dari sub bab kesimpulan dan saran. Pada sub bab kesimpulan di dalamnya berisikan jawaban atau

solusi atas permasalahan dengan didasarkan atas landasan teori dan praktek, sedangkan sub bab saran

berisikan sumbangan pemikiran atas permasalahan yang dibahas sebagai pemecahan dari

permasalahan tersebut.


12/26


13/26

BAB IV

PENUTUP

3. Kesimpulana. Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Bank dalam

menjalankan usahanya tidak diperkenankan untuk meninggalkan salah satu prinsip utama dalam

perbankan yaitu prinsip kehati-hatian (prudential banking). Fiducia sebagai salah satu bentuk

jaminan yang lahir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

diharapkan benar-benar mampu memberikan kedudukan yang diutamakan bagi Kreditor. Seiring

dengan perkembangan bisnis perbankan yang sangat kompetitif, dalam prakteknya untuk kredit-

kredit tertentu maka salah satu Bank Swasta Nasional Devisa terkemuka memberikan kredit

dengan hanya berdasarkan Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pengikatan

Fidusia yang dibuat di bawah tangan. Hal tersebut berlaku untuk jumlah pinjaman sampai

dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pengikatan dilakukan di bawah tangan

dan disertai pula dengan pemberian kuasa untuk mengikat secara fidusia. Berdasarkan

pertimbangan persaingan bisnis dan jumlah kredit yang relatif tidak terlalu besar maka Bank

menempuh alternatif tersebut di atas dalam rangka menyalurkan kreditnya.

b. Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia pada intinya berisikan antara lain menyatakan bahwa

Bank sewaktu-waktu dapat mengikat secara notariil atas obyek jaminan fidusia. Keberadaan

Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia adalah didahului dengan perjanjian pokoknya yaitu

dalam hal ini adalah Perjanjian Kredit. Substansi Surat Kuasa sama halnya dengan Surat Kuasa

Memasang Hipotik (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) maka di dalamnya pun berisi

janji-janji. Janji-janji tersebut lebih untuk mendorong terlaksananya pengikatan fidusia menurut

64


14/26

ketentuan yang disyaratkan undang-undang. Selain itu pula bahwa kuasa pengikatan jaminan

fidusia juga tidak akan batal atau dapat dibatalkan oleh ketentuan dalam Pasal 1813 BW,

tidak akan berakhir dengan meninggalnya Pemberi Kuasa dan bersifat menurun pada ahli

warisnya.

4. Saran:a. Penerapan Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia ternyata terdapat beberapa kendala dalam

pelaksanaanya. Hal ini disebabkan karena beberapa Notaris berpendapat bahwa Surat Kuasa

Pengikatan Jaminan Fidusia tidak diatur keberadaannya dalam undang-undang, sehingga

beberapa Notaris tersebut merasa keberatan untuk membuatkan Akta Fidusia. Oleh karena itu

demi menciptakan unifikasi hukum, maka seyogyanya dalam hal ini pemerintah segera

menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas keberadaan Surat

Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia tersebut.

b. Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia bukanlah merupakan suatu bentuk pengikatan jaminan,

melainkan semata-mata merupakan bentuk Kuasa Memasang/mengikat secara Fidusia secara

notariil yang menurut undang-undang adalah hal yang berbeda dengan bentuk Jaminan pada

umumnya. Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia tidak diatur keberadaannya dalam undang-

undang walaupun sesuai asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 BW hal itu dimungkinkan

keberadaannya, namun penekanannya dalam hal ini adalah mengenai perbuatan menjaminkan

yang sangat beresiko bilamana dibuat secara di bawah tangan. Pemasangan Akta Fidusia atas

dasar Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia yang dibuat di bawah tangan adalah merupakan

hal yang mengandung resiko disebabkan perbuatan menjaminkan adalah merupakan tindakan

yang termasuk kategori tindakan kepemilikan, sehingga untuk meminimalisasi resiko disangkal


15/26

keabsahan tanda tangan, kehadiran para pihak, dan isinya maka sebaiknya Surat Kuasa tersebut

dibuat dalam bentuk notariil.


16/26

SURAT KUASA PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA

NOMOR :

Surat Kuasa ini ditandatangani pada hari ini ____________________________,

tanggal_______________________________________ oleh dan antara:

1. ______________________________________________, beralamat di jalan

________________ yang untuk melakukan tindakan dalam perjanjian ini telah mendapat

persetujuan dari _____________________ bernama ____________________________

yang turut menandatangani Perjanjian atau sebagaimana terbukti dari Surat Persetujuan

yang dilampirkan bersama Perjanjian.

Atau bilamana Pihak Pertama atau Pemberi Kuasa adalah suatu badan usaha atau

badan hukum:

1. ______________________________________, berkedudukan di

__________________________________, Jalan

_________________________________ nomor __________________________,

dalam hal ini diwakili oleh

_____________________________________________dalam kedudukannya selaku

_______________________________________ perseroan, demikian berwenang dan

sah bertindak untuk dan atas nama perseroan selanjutnya disebut Pihak Pertama atau

Pemberi Kuasa.

2. Perseroan Terbatas “ PT.BANK _____________________ berkedudukan di

________________________, melalui cabangnya di ______________________,

Jalan_________________________, dalam hal ini diwakili

oleh_______________________________dalam kedudukannya selaku karyawan


17/26

pimpinan demikian berdasarkan kuasa Direksi berwenang dan sah bertindak untuk dan

atas nama perseroan,

selanjutnya disebut Pihak Kedua atau Penerima Kuasa atau Bank atau Kreditur.

• Bahwa diantara ________________________________________ selaku pihak yang menerima

fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup disebut “Debitur” dan penerima Fiducia selaku pihak

yang memberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup disebut “Kreditur”) telah dibuat dan

ditandatangani surat “Perjanjian Kredit” tertanggal ______________ Nomor :

___________________ (untuk selanjutnya perjanjian kredit tersebut, berikut segenap

pengubahan, penambahan, perpanjangan dan pembaharuannya baik yang telah maupun yang akan

disebut “Perjanjian Kredit”)

Bahwa guna menjamin kepastian dan ketertiban pembayaran kembali pinjaman uang dan / atau

fasilitas-fasilitas lainnya tersebut oleh Debitur kepada Bank baik yang merupakan hutang pokok,

bunga, maupun denda-denda dan ongkos-ongkos lainnya termasuk ongkos dan biaya penagihan dari

perantara untuk menagih hutang tersebut tanpa pengecualian, apabila ternyata Debitur telah

melalaikan kewajiban untuk membayar kembali dan melunasi hutangnya selambat-lambatnya dalam

waktu dan menurut cara cara yang telah ditetapkan oleh Bank sebagaimana tersebut di dalam

Perjanjian Kredit tersebut diatas, termasuk perubahan, tambahannya, perpanjangan serta

pembaharuannya yang mungkin akan dibuat dikemudian hari antara Debitur dengan Bank dengan

jumlah hutang pokok sebesar Rp. __________________

(_______________________________________________________________) atau sejumlah uang

yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian kredit, dengan nilai penjaminan sebesar

Rp.__________________________________________________


18/26

(__________________________________________________)maka Pihak Pertama dengan ini

memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk membebankan atau memberikan jaminan Fidusia berupa;

____________________________________________

sejumlah ______________________________________unit,

merek ______________

nomor rangka________________________

nomor kode mesin ________________

warna___________________________

nomor Polisi______________________

nomor BPKB_____________________

yang senilai Rp.______________________________

(___________________________________Rupiah) yang diperoleh Pemberi Fiducia dari

________________sebagaimana ternyata dalam

______________________________________, tanggal______________

yang dikeluarkan oleh _____________________tertanggal ______________nomor

______________

Untuk selanjutnya disebut Barang.

Kuasa untuk membebankan Fidusia ini meliputi kuasa untuk menghadap dimana perlu memberikan

keterangan-keterangan serta memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat /

minta dibuatkan serta menandatangani Akte Pembebanan / Pemberian Fidusia dihadapan Notaris

yang ditunjuk oleh Pihak Kedua serta surat-surat lain yang diperlukan, memilih domisili, memberi

pernyataan bahwa obyek fidusia betul milik pihak Pertama, tidak tersangkut dalam sengketa, bebas


19/26

dari sitaan dan dari beban-beban apapun, mendaftarkan Akte Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia

tersebut.

Memberikan dan menyetujui syarat-syarat atau aturan-aturan serta perjanjan-perjanjian yang telah

dibuat sesuai Perjanjian Fidusia yang dibuat dibawah tangan pada tanggal ___________________

Nomor _________________________________________antara Pemberi kuasa dan penerima kuasa,

yang antara lain berbunyi, sebagai berikut :

1. Pembebanan jaminan fiducia atas Obyek Jaminan Fiducia telah dilakukan ditempat dimana

Obyek Jaminan Fiducia tersebut berada dan telah menjadi miliknya Penerima Fiducia, sedangkan

Obyek Jaminan Fiducia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fiducia selaku

Debitur pakai.

2. Obyek Jaminan Fiducia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fiducia menurut sifat dan

peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fiducia untuk membayar biaya/ganti

rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada Penerima Fiducia. Namun Pemberi

Fiducia berkewajiban untuk memelihara Obyek Jaminan Fiducia tersebut dengan sebaik-baiknya

dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek

Jaminan Fiducia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fiducia sendiri, serta membayar pajak dan

beban lainnya yang bersangkutan dengan itu.

3. Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fiducia tersebut diperlukan kuasa khusus, maka

Penerima Fiducia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fiducia untuk melakukan tindkan-

tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek Jaminan Fiducia tersebut.


20/26

4. Pihak Pemberi Fiducia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi

kuasa dengan hak substitusi oleh pemberi Fiducia untuk memeriksa tentang adanya dan tentang

keadaan Obyek jaminan Fiducia tersebut. Penerima Fiducia atas biaya Pemberi Fiducia Berhak

namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau suruh melakukan segal sesuatu yang seharusnya

dilakukan oleh Pemberi Fiducia atas Obyek Jaminam Fiducia dlam hal Pemberi Fiducia

melalaikan kewajibannya untuk itu termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung.

Gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan Fiducia disimpan atau berada. Pemberi Fiducia

dan penerima Fiducia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki

tempat dan atau bangunan tanpa izin (“huisvredebruek”)

5. Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fiducia atau diantara Obyek Jaminan Fiducia tersebut ada

yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi Fiducia dengan ini berjanji dan karenanya

mengikatkan diri untuk mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fiducia yang tidak dapat

dipergunakan itu dengan Obyek Jaminan Fiducia lainnya yang sejenis yang nilainya setara

dengan yang digantikan serta dapat disetujui Penerima Fiducia, sedangkan pengganti Obyek

Jaminan Fiducia tersebut termasuk dalam jaminan fiducia yang dinyatakan dalam perjanjian ini.

6. Pemberi Fiducia tidak berhak untuk melakukan fiducia ulang atas Obyek jaminan Fiducia.

Pemberi Fiducia juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara aapapun,

meggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fiducia kepada

pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahuli dari Penerima Fiducia.

7. Bilamana Pemberi Fiducia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah

ditentukan dalam perjanjian ini. Atau debitur tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian

Kredit, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memnuhi kewajiban tersebut saja cukup

membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fiducia atau Debitur dalam


21/26

memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Kuasa untuk meminjam pakai

Obyek Jaminan Fiducia tersebut menjadi berakhir dan Obyek Jaminan Fiducia harus diserahkan

dengan segera oleh Pemberi Fiducia kepada Penerima Fiducia setelah diberitahukan secara

tertulis oleh Penerima Fiducia.

8. Pemberi Fiducia berjanji dan karenya mengikatkan diri untuk mengasuransikan Obyek Jaminan

Fiducia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fiducia

terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan serta

dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh Penerima Fiducia. Diatas polis asuransi tersebut

harus dicantumkan klasula bahwa dalam hal terjadi kerugian maka uang pengganti kerugiannya

harus dibayarkan kepada Kreditur yang selanjutnya akan memperhitungkankannya dengan

jumlah yang masih harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit,

sedangkan sisanya jika masih ada harus dikembalikan oleh Kreditur kepada Pemberi Fiducia

dengan tidak ada kewajiban bagi Kreditur untuk membayar bunga atau ganti kerugian dari

perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka debitur berkewajiban untuk membayar lunas

sisa yang yang masih harus dibayarkan oleh Debitur kepada penerima Fiducia.

9. Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Fiducia atau Debitur.

Apabila Pemberi Fiducia atau Debitur lalai dan/atau tidak mengasuransikan Obyek Jaminan

Fiducia tersebut, maka Penerima Fiducia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu

dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fiducia diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri Obyek

Jaminan Fiducia tersebut dengan ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh

Pemberi Fiducia atau Debitur. Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta

kwitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan unti disimpan oleh penerima

Fiducia segera setelah diperoleh Pemberi Fiducia dari perusahaan asuransi tersebut.


22/26

10. Dalam hal Pemberi Fiducia dan/atau Debitur tidak menjalankan atau memenuhi salah satu

ketentuan dalam perjanjian Fidusia dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit,

terutama dalam hal Pemberi Fiducia dan/atau Debitur lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-

mata terbukti lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat

teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima

Fiducia berhak :

a. Untuk menjual Obyek Jaminan Fiducia tersebut atas dasar titel eksekutorial, atau melalui

pelelangan dimuka umum, atau melalui penjualan dibawah tagan yang dilakukan berdasarkan

kesepakatan Pemberi Fiducia dan penerima Fiducia jika dengan cara demikian diperoleh

harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

b. Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fiducia berhak menghadap dimana perlu,

membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat serta dokumen lain yang

diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu,

menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir

uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh

Debitur kepada Kreditur, akan tetapi dengan ewajiban bagi Penerima Fiducia untuk

menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fiducia, dengan tidak

ada kewajiban bagi Penerima Fiducia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa

apapun juga kepaa Pemberi Fiducia atau debitur mengenai sisa uang harga penjualan itu dan

selanjutnya Penerima Fiducia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang

perlu dan berguna dalam rangka penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fiducia juga berhak


23/26

untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan

Obyek Jaminan Fiducia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

c. Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fiducia tersebut tidak mencukupi untuk

melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh debitur kepada Kreditur, maka Debitur tetap

terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur.

11. Dalam hal Penerima Fiducia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti

diuraikan dalam perjanjian ini, Pemberi Fiducia wajib dan mengikatkan diri sekarang ini untuk

dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik

kepada Penerima Fiducia Obyek Jaminan Fiducia tersebut atas pemberitahuan atau teguran

pertama dari penerima Fiducia dan dalam hal pemberi Fiducia tidak memenuhi ketentuan itu

dalam waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka

Pemberi Fiducia adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu

diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang seruap dengan itu, maka

Penerima Fiducia atau kuasanya yang sah berhak, dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang brlaku, untuk mengambil Obyek Jaminan Fiducia dari tempat dimanapun Obyek

Jaminan Fiducia tersebut berada, baik dari tangan Pemberi Fiducia maupun dari tangan pihak

ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu

menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fiducia.

12. Pembebanan jaminan fiducia ini dilakukan oleh Pemberi Fiducia kepada Penerima Fiducia

dengan syarat-syarat yang memutuskan (Onder de ont bindende voorwaarden) yakni sampai

dengan debitur telah memnuhi/membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur

kepada Kreditur sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit.


24/26

13. Pemberi Fiducia dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Fiducia yang menyatakan

menerima kuasa dari Pemberi Fiducia untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fiducia tersebut,

untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk

Kantor Pendaftaran Fiducia), memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir,

mendaftarkan Jaminan Fiducia atas Obyek Jaminan Fiducia tersebut dengan melampirkan

Pernyataan Pendafataran Jaminan Fiducia serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas

perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan

Fiducia, selanjutnya menerima Sertifikat jaminan Fiducia dan/atau Pernyataan Perubahan, serta

dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu, membayar semua biaya dan

menerima kwitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindkan yang

perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari perjanjian ini.

14. Perjanjian Fidusia merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian

Kredit demikian pula kuasa yang diberikan dalam perjanjian Fidusia merupakan bagian yang

terpenting serta tidak terpisahkan dari perjanjian kredit dan kuasa ini tanpa adanya perjanjian dan

kuasa ini, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula perjanjian Fidusia tidak akan diterima dan

dilangsungkan diantara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya kuasa ini tidak dapat

ditarik kembali atau dibatlkan selama berlakunya Perjanjian Kredit tersebut dan kuasa tersebut

tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian seuatu kuasa,

termasuk sebab yang disebutkan dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitan Undang-Undang

Hukum Perdata.

15. Penerima Fiducia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fiducia

untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam perjanjian ini, didalam hal


25/26

perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam

Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fiducia maupun ketentuan dalam Undang-undang

tentang Jaminan Fiducia Nomor 42 Tahun 1999 tersebut.

Kuasa-kuasa yang tersebut didalam surat kuasa ini merupakan bagian terpenting yang tidak

terpisahkan dari PERJANJIAN KREDIT NO. _________________________________

Tanggal _______________________________, serta surat-surat perjanjian kredit dan/atau surat-surat

perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat dan ditandatangani oleh Debitur/ Debitur dengan

Bank atau Penerima Kuasa tersebut, yang jika tanpa kuasa-kuasa mana surat kuasa ini dan surat

perjanjian kredit tersebut niscaya tidak dibuat, karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak akan batal atau

dapat dibatalkan disebabkan oleh hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata.

Surat Kuasa ini tidak berakhir oleh karena meninggal dunia, tetapi bersifat menurun dengan segala

hak serta kewajiban dari pihak yang meninggal dunia itu menjadi hak serta kewajiban ahli warisnya.

Mengenai surat kuasa ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih domisili yang umum dan

tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri _______________________atau Pengadilan Negeri

yang ditunjuk oleh Pemberi kuasa.

Demikian surat kuasa ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani di

__________________ pada tanggal________________________

Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,


26/26

kajian tentang surat kuasa pengikatan jaminan fidusia

Documents