kepastian hukum jaminan hak atas tanah yang …...promosi kepastian hukum jaminan hak atas tanah...

Universitas Sumatera Utara

Repositori Institusi USU http://repositori.usu.ac.id

Fakultas Hukum Disertasi Doktor

2017

Kepastian Hukum Jaminan Hak Atas

Tanah Yang Tidak Terdaftar

(Unregistered Land) Dalam Perjanjian

Kredit Bank Di Sumatera Utara

Nasution, Emmi Rahmiwita

http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/1238

Downloaded from Repositori Institusi USU, Univsersitas Sumatera Utara

PROMOSI

KEPASTIAN HUKUM JAMINAN HAK ATAS TANAH YANG TIDAK TERDAFTAR (UNREGISTERED LAND) DALAM

PERJANJIAN KREDIT BANK DI SUMATERA UTARA

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Di Bawah Pimpinan Rektor Universitas

Sumatera Utara Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum Untuk Dipertahankan Di Hadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara

Oleh

EMMI RAHMIWITA NASUTION 098101017 / S3 HK

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2017


KATA PENGANTAR

Bismillahirohmannirrohim,

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata’ala dan

dengan ucapan alhamdullilah, saya dengan penuh rasa penghargaan dan rasa

terima kasih yang sangat mendalam kepada para pihak yang telah banyak

membantu dalampenyelesain disertasi ini.

Saya merasa sangat beruntung dapat menyelesaikan program doktor ini

pada Tahun 2017 dan itu semua adalah berkat rahmat Allah SWT yang juga

merupakan suatu perjuangan yang sangat panjang serta melelahkan, akan tetapi

penuh dengan pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat. Begitu banyak

bantuan, dukungandan doa yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan studi

ini, yaitu daripara guru besar, keluarga, kolega, para sahabat, para pimpinan dan

keluarga besar Kopertis Wilayah I Sumatera Utara dan Universitas Asahan serta

orang-orang yang menyayangi saya karena Allah yaitu orang-orang yang luar

biasa yang banyak membantu saya dalam penyelesaian program doktor ini.

Secara institusional, saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor

Universtas Sumatera Utara, Prof., Dr. Runtung, S.H. M.Hum., yang pada saat

saya mengajukan diri menjadi mahasiswa Doktoral, beliau adalah Dekan Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara, yang juga merupakan Kopromotor saya

dalam penulisan disertasi ini.Bagi saya jasa beliau sangat besar. Saya masih ingat

ketika saya menghadap beliau di awal penerimaan mahasiswa baru Program

Doktoral, yaitu saya bertemu beliau untuk menanyakan besarnya biaya SPP di

program doktor ini, meskipun saya telah di terima dengan Program BPPS, akan

tetapi saya masih merasa tidak mampu untuk ini, dan saya menyatakan hendak

mengundurkan diri, akan tetapi beliau dengan bijaksananya memberikan nasehat

bahwa rezeki itu pasti akan ada saja bagi yang bersekolah, dan hal ini saya pegang

teguh dan ternyata memang benar adanya, meskipun saya adalah dosen yang

ditempatkan di daerah dan dengan keadaan keuangan yang apabila dikhususkan

untuk program doktor ini dapat dikatakan pasti tidak cukup, akan tetapi dengan

kekuasaan Allah SWT, saya dapat menyelesaikan program ini dan malah dapat


beasiswa untuk mengikuti pendidikan ke Belanda selama 3 (tiga) bulan dengan

mengikuti program Sandwich dari DIKTI. Itulah yang saya maksudkan jasa beliau

sangat besar bagi saya, dengan tetap mengingat bahwa ini semua berkat

kekuasaan dan kebesaran Allah SWT.

Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.

Hum., selaku Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum.

Demikian pula halnya dengan Prof. Tan Kamello, S.H., M.S, selaku

Promotor, beliau selalu membantu saya dalam penulisan disertasi ini, dan dari

beliau juga ide penulisan disertasi dibuat karena permasalahan ini telah diutarakan

beliau dalam disertasi dan bukunya yang berjudul Hukum Jaminan Fidusia Suatu

Kebutuhan Yang Didambakan, yang diterbitkan pada tahun 2004. Hal ini sangat menarik

perhatian saya dikarenakan keinginan saya juga untuk menjadi seperti baliau yaitu

mengahlikan diri dalam hukum perdata khususnya di bidang jaminan fidusia. Beliau

menurut saya memiliki banyak ilmu tentang Hukum Perdata, khususnya tentang hukum

jaminan. Keahlian beliau bagi saya menjadi panutan.

Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Dr. Syafruddin Kallo, S.H.

M.Hum., yang selaku kopromotor, beliau adalah pemberi semangat dengan

memberikan nasehat-nasehat yang sederhana tapi tepat menurut saya. Saya ingat

betul ketika beliau mengatakan kepada saya ketika kami bertemu dalam

bimbingan disertasi dan sayaminta doa beliau agarsaya dapat menyelesaikan

disertasi saya segera, maka beliau kembali mengatakan, “iya saya doakan, tapi

jangan lupa dikerjakan juga”, Saya tersenyum karena saya tahu ini nasehat yang

sederhana tetapi benar adanya dan saya merasa memerlukan itu karena mungkin

begitu banyaknya yang terlalu dipikirkan sehingga saya menjadi lelah, sedikit

merasa tertekanan dan akhirnya menjadi panik dan tidak dapat mengerjakan

apapun. Maksud saya nasehat beliau tepat bagi saya karena pekerjaan apapun itu,

selain dengan doa dan ilmu, maka yang penting adalah dikerjakan, artinya doa dan

ilmu saja pun tak cukup untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dan beliau benar

sekali.

Kekhususan kepada Prof. Dr. Yulia Mirwati, S.H.,C.N., M.H., beliau

sungguh sangat luar biasa bagi saya, beliau lah yang memberikan bantuan

khususdalam penyelesaian disertasi ini, pemberi semangat, tempat menimba ilmu,


meskipun kedudukan beliau adalah penguji akan tetapi bagi saya beliau dapat

melakukan keduanya dengan baik, yaitu menguji dan membimbing. Terima kasih

Prof., jasa Prof., tidak akan terlupakan.

Kepada Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H. M.H., Beliau ini adalah Ketua

Program Studi Ilmu Hukum Doktor yang mana pada saat penulis masuk sebagai

penerima program beasiswa S3 BPPS Dikti. Terima kasih Prof., tanpa bantuan

Prof., tak mungkin saya masuk dan diterima sebagai mahasiswi Doktor Program

Studi Ilmu Hukum.Jasa Prof., sungguh besar bagi saya karena Prof., yang banyak

membantu saya dan teman-teman angkatan 2009 dalam penulisan disertasi

dimana Prof., dengan senang hati memberikan dan meminjamkan koleksi buku-

buku yang Prof., miliki, meskipun saya tidak menjadi bimbingan Prof.,akan tetapi

banyak bahan diambil dari koleksi buku-buku yang Prof., berikan. Hal ini menjadi

tauladan bagi saya sehingga memberikan keinginan yang kuat bagi saya untuk

melakukan hal yang sama seperti yang Prof., lakukan setibanya penulis kembali

ke kampus dimana penulis mengabdi.

Kepada Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., terima kasih banyak

saya kepada Prof., atas bantuan Prof.,dalam dukungandan dalam memberi

masukan-masukan yang sungguh sangat berharga dalam usaha penyelesaian

disertasi ini.

Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada Prof. Dr. Suhaidi, SH,

M.H., selaku Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara Periode 2009-2013 dan Periode 2013-2017, yang

mana beliau ini telah memberikan semangat sehingga memberikan kekuatan bagi

saya untuk terus berjuang agar masuk dan menyelesaikan program ini. Saya juga

masih ingat kata-kata bijaksana Prof. pada saat wawancara penerimaan. Terima

kasih Prof., jasa Prof. tidak akan terlupakan.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Koordinator Kopertis Wilayah

I Sumatera Utara, Prof. Dian Armanto, LLM, Ph.D. Beliau adalah pimpinan

dimana saya bekerja kerja. Demikian juga halnya dengan istri beliau, Ibu Erna

Dian Armanto, terima kasih banyak ibu, dukungan dan bantuan itu sungguh luar

biasa, hanya Allah SWT yang dapat membalas atas segala kebaikan Bapak dan


Ibu kepada saya. Demikian juga untukpara staf pegawai dan rekan-rekan staf

pengajar di Kopertis Wilayah I Sumatera Utara. Terima kasih.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Yayasan

Universitas Asahan dan seluruh jajaran, juga pihak Rektorat Universitas Asahan

dan juga jajarannya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Asahan dan seluruh

pegawai, rekan-rekan staf pengajar di Universitas Asahan (UNA) Kisaran. Terima

kasih banyak semuanya, dengan bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu

sekalianalhamdulillah saya dapat menyelesaikan program doktor di Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara ini.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi dan

ucapan terima kasih kepada sejumlah sejawat dan sahabat di Negeri Belanda yang

telah banyak membantu penulis selama melaksanakan penelitian arsip dan

kepustakaan untuk kepentingan studi ini. Yang pertama adalah kepada Dr. Adrian

Bedner dari Van Vollenhoven Institutdari Leiden Universiteit atas dukungan yang

diberikan untuk penelitian ini.

Rasa terima kasih juga disampaikan kepada para petugas perpustakaan

Koninklijk Taal Land en Volkenkunde (KITLV) Leiden, perpustakaan Fakultas

Hukum Universitas Leiden, yang menyimpanbanyak buku-buku hebat.

Keluarga Pak Fred (Mbak Arti) di Leiden, penulis mengingat jasa keluarga

pak Fred yang menyediakan kamar di rumahnya yang nyaman untuk saya pakai

selama 2,5 bulan. Keramahtamahannya, seperti juga kebanyakan orang Belanda

yang penulis kenal, sangat membantu mempercepat adaptasi sosial di lingkungan

dimana penulis tinggal selama masa-masa penelitian arsip dan kepustakaan. Di

Leiden juga penulis bertemu dengan sejumlah mahasaiswa postdoc dan doktoral

yang sedang mengikuti program yang sama dan banyak menghabiskan waktu

luang yang tersedia untuk menikmati dinginnya Belanda.

Pencapaian pendidikan formal sampai jenjang sekarang ini tidak akan

mungkin bisa diraih tanpa awal langkah di Sekolah Dasar Negeri 101900 di

Lubuk Pakan dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lubuk Pakam, Sekolah

Menengah Atas Negeri 1Lubuk Pakam. Terima kasih penulis yang tulus buat

seluruh guru-guru yang telah mengajarkan penulis kebaikan dan ilmu


pengetahuan. Tak ada kebanggaan seorang guru, kecuali melihat anak didiknya

mencapai prestasi melampaui apa yang diraihnya.

Akhirnya, untuk keluarga ku yaituorang-orang terdekat yang menjadi

kebanggaan ku dan yang menjadi pendukung utama keberhasilan dalam hidup ku,

yaitu Penulis ingin mengenang kedua orang tua yang membesarkan diriku, yaitu

ayah dan ibu, Alm. Ali Haidir Nasution dan Almh. Hj. Sariana, tak ada untaian

kata yang bisa menggambarkan rasa syukur penulis yang mendapatkan kasih

sayang mereka berdua, yang bekerja keras menyekolahkan anak-anaknya,

seluruhnya, sampai bangku Perguruan Tinggi. Kedua nama yang selalu penulis

rindukan dalam perjalanan hidup kemana tempat dimuka bumi Allah ini. Penulis

mendoakan semoga keduanya mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya disisi

Allah di alam barzah, ilmu yang penulis dapat dan amalkan adalah juga menjadi

bagian ibadah bagi mereka dan khusus disertasi ini didedikasikan sepenuhnya

kepada keduanya.

Penulis bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wata’ala

memiliki saudara-saudara kandung yang sangat menyayangi penulis. Kehidupan

keluarga besar kami yang hangat dan carayang luar biasa keluarga besar saya

membantu penulis dalam penyelesaian disertasi ini. Saya berterima kasih kepada

Kakanda Hj. Hartati Nasution dan abangda (Alm) H. Djamin Dalimuthe, Kakanda

Eresdina (wiwik) dan Abangda Rohmad Haryadi, Kakanda Hj. Nengsiwati dan

Abangda H. Sofyan, Abangda H. Harisman Nasution dan Kakanda Hj. Ikhwani,

Abangda Ridwan Nasution dan Kakanda Mollyna Siregar.

Tentu saja ucapan terima kasih ini saya tujukan kepada Abangnda H. M.

Latif Nasution, Adinda Dr. Mirza Nasution dan Istri (een), Adinda Rika Armilia

Nasution, para orang tua, guru-guru yang mendoakan saya. Saya mengucapkan

syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan orang-orang yang

menyanyangi penulis dan penulis telah menggangap mereka adalah orang tua dan

saudara dimana orang-orang ini adalah penyemangat bagi penulis, yaitu; Ibu

Hafni Oemry dan (Alm) Bapak Kasseger, Ibu Zainuddin dan Bapak

Zainuddin,Kakanda Rahmayati dan Om Burhanuddin, Kakanda Tati Iriani dan

Abangnda Erwin Pane, Kakanda Lely Apriana, Sahabatku Fatmasari.


Teruntuk teman-teman, kakak-kakak senior sesama mahasiswa/i program

doktor di Fakultas Hukum khususnya Abangnda Dr. Eddy Ikhsan, beliau ini telah

membantu saya dalam mengikuti Program Sandwich ini, terima kasih bang, hanya

Allah SWT lah yang dapat membalasnya. Teman-teman sesama penerima

Program Sandwich Tahun 2012 di Universitas Sumatera Utara, Dr. Nuzwaty, Dr.

Dafni Mawar, Dr. Melissa, Ibu Dr. Man Farisa, Kakanda Ida Nadira, Kakanda

Mala, Kakanda Zaidar, Kakanda Maria Kaban, Kakanda Masitah Pohan, Afrita

Abduh, Dr. Herlina, Bapak Dr. Darmawan, dan sahabat dosen dari Universitas

Diponegoro, Mbak Dr. Lita Tyesta, Mbak Dr. Etik Nugroho, Mbak Dr. Ani, dan

teman-teman lainnya yang tak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih

atas bantuan dan doa-doanya, doa sukses bagi kita semua. Begitu pula dengan

para adinda staf administrasi pada Program Doktor Universitas Sumatera Utara,

Terima kasih banyak atas segala bantuan yang diberikan kepada kak Emmi.

Begitu banyaknya orang-orang yang telah membantu saya dalam

menyelesaikan program S3 saya ini, yang tak dapat saya sebutkan satu per satu,

saya mohon maaf, dan sungguh saya sangat berterima kasih kepada bapak-bapak

dan ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, atas bantuan, sokongan dan doa-doa yang

dipanjatkan untuk diri saya ini. Ungkapan rasa terima kasih yang sedalam-

dalamnya atas pertolongan dan bantuan yang diberikan, hanya Allah SWT lah

yang dapat membalasnya.

Terima kasih.

Medan, September 2017

Penulis

EMMI RAHMIWITA NASUTION


KEPASTIAN HUKUM JAMINAN HAK ATAS TANAH YANG TIDAK TERDAFTAR (UNREGISTERED LAND) DALAM PERJANJIAN KREDIT

BANK DI SUMATERA UTARA

ABSTRAK

Emmi Rahmiwita Nasution89

Tan Kamello

90

Syafruddin Kallo 91

Runtung

92

Oleh karena itu untuk menganalisis potensi permasalahan dari kedua pasal tersebut maka dikemukakan 3 (tiga) permasalahan yang dianggap penting untuk di kaji dan kemudian di uji untuk mendapatkan jawaban yang berdasar yaitu yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Adapun 3 (tiga) permasalahan yang

Kepastian Hukum adalah salah satu tujuan dari adanya hukum. Demikian

juga halnya dengan hukum jaminan khususnya jaminan hak atas tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) yang dijadikan jaminan dalam pinjaman kredit bank yang pastinya memerlukan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksudkan terkait Pasal 4 ayat (2) dengan Pasal 15 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Pada Pasal 4 ayat (2) Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dinyatakan bahwa tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan adalah tanah yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan dalam hal ini menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dinyatakan bahwa Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten, kotamadya, atau wilayah administrasi lain yang setingkat, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftran tanah, artinya hanya tanah yang terdaftar saja yang dapat dibebani Hak Tanggungan dan oleh karenanya hanya tanah terdaftar saja yang dapat dijadikan jaminan.Adapun yang dimaksudkan dengan tanah yang belum terdaftar dalam hal ini dikatagorikan kedalam tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) yaitu tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional. Terkait Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) yang isinya menyatakan antara lain diperkenankannya tanah yang belum terdaftar untuk dijadikan jaminan kredit dengan adanya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang selanjutnya harus menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan resiko batal demi hukum. Memahami isi pasal-pasal tersebut, maka seyogyanyaPasal 15 ayat (4) dan ayat (5) tidak memuat pernyataan yang tidak bertolakbelakang dengan Pasal 4 ayat (2) karena akan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

89Dosen Dpk. Fakultas Hukum Universitas Asahan 90Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 91Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 92Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara


dimaksud adalah yaitu bagaimana pengaturan sistem hukum jaminan nasional khususnya jaminan hak atas tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) di dalam sistem hukum jaminan nasional yang dijadikan jaminan pada perjanjian kredit bank, mengapa menentukan obyek jaminan dan lembaga jaminan di dalam peraturan hukum jaminan khususnya jaminan hak atas tanah sangat penting, serta bagaimana kepastian hukum atas tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) yang dijadikan jaminan kredit bank. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka digunakanlah teori sistem dan teori positivisme sebagai pisau analisis,sehingga diharapkan akan menemukan jawaban yang tepat atas permasalahan diutarakan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada kemudian di analisis dan dipaparkan sedemikian rupa, diteliti seteliti mungkin untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada. Adapun adanya bahan-bahan hukum yang lain yang ditemukan dilapangan adalah menjadi bahan penunjang dalam usaha menemukan jawaban atas permasalahan yang ada.

Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan menggunakan teori sistem dan teori positivismemaka ditemukan bahwa ketidaksesuaian isi Pasal 4 ayat (2) dengan Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, seharusnya tidak boleh terjadi. Teori sistem menyatakan bahwa setiap bagian dari sistem harus sejalan, terpadu dan terkait satu dengan lainnya, tidak boleh saling bertentangan sehingga tujuan yang dimaksudkan akan tercapai. Adapun penggunaan teori positivisme dimaksudkan untuk menguatkan pernyataan tentang salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum telah termuat didalamnya. Kemudian dalam permasalahan ke dua adalah menentukan obyek jaminan dan lembaga jaminan, yang mana dalam menentukan obyek jaminan dan lembaga jaminan adalah sangat penting untuk menjawab permasalahan yang ada. Penentuan obyek jaminan akan memastikan jaminan apa yang dapat diikat dalam perjanjian jaminan yang dibuat. Untuk obyek jaminan benda tetap maka dapat diikat dengan jaminan hak tanggungan, sedangkan untuk obyek jaminan benda bergerak maka jaminan yang mengikatnya adalah jaminan fidusia. Dengan demikian maka jelaslah undang-undang mana yang melindunginya. Demikian juga halnya dengan pentingnya menentukan lembaga jaminan. Dengan menentukan lembaga jaminan maka akan jelas juga obyek jaminan yang akan dijadikan jaminan dalam perjanjian. Kejelasan lembaga jaminan mana yang digunakan akan memastikan undang-undang mana yang menjadi landasan (dasar hukum) dalam perjanjian yang dibuat. Permasalahan ke tiga adalah mengenai kepastian hukum untuk jaminan hak atas tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) di dalam perjanjian kredit bank. Bahwa kepastian hukum untuk jaminan hak atas tanah adalah hal yang mutlak diperlukan karena di dalam prakteknya penggunaan jaminan atas tanah yang tidak terdaftar masih dilakukan pada perbankan dan juga dikarenakan ditemukannya ketidaksesuaian (belum tersistemnya) isi pasal-pasal di dalam satu undang-undang yaitu khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Jaminan Hak Atas Tanah Yang Tidak Terdaftar

(unregistered land), Perjanjian Kredit Bank.


LEGALCERTAINTY OFSECURITY RIGHTSOVER UNREGISTERED LANDS

IN BANKCREDITAGREEMENTS INNORTH SUMATERA

ABSTRACT

Emmi Rahmiwita Nasution93

Tan Kamello

94

Syafruddin Kallo 95

Runtung

96

Therefore, to analyze the potential problems of the two articles mentioned, three issues that are considered important are proposed, examined and then tested to obtain a rational answer that is in accordance with existing regulations. The three problems in question are: what is the regulation of the legal system of social security, especially the security rights over unregistered lands in the legal system of social security, used as collaterals on credit agreement of banks; why is to determine the object of security and security institution in the

Legal certainty is one of the objectives of the law. Likewise, security law, especially the security over unregistered lands which are used as collaterals in bank loans, certainly requires legal certainty. The legal certainty referred to is in connection with Article 4 Subsection (2) and Article 15 Subsection (4) and (5) of Law No. 4 of 1996 on Security Rights Over Lands And Objects Related To Land. In Article 4 Subsection (2) on Security Rights Over Lands And Objects Related To Land, it is stated that lands that can be imposed with Security Right are lands that have been registered to National Land Agency. In this case, according to Article 1 Point 6 of Law No. 4 of 1996, it is stated that the Land Office is a work unit of the National Land Agency in the county, municipality or other administrative areas of the same level, which registers land rights and does maintenance of a general list of land registration, meaning that only registered land may be imposed with Security Right and therefore only registered land may be pledged as collateral. As for the land that has not been registered in this case is categorized into unregistered land, i.e. land that has not yet owned a certificate issued by the Land Office, namely the National Land Agency. In Article 15 Subsection (4) and Subsection (5), it is stated that land that has not been registered can be used as collateral for credit by the Power of Attorney of Imposing Mortgage Right which later must be transformed into Certificate of Imposing Mortgage Right within three months with the risk of legally void. Having understood the contents of the articles, Article 15 Subsection (4) and Subsection (5) should not contain any statements that are contradictory to Article 4 Subsection (2) because it will potentially cause problems in the implementation.

93Lecturerof Facultyof Law, University of Asahan 94Professorof Facultyof Law, University of Sumatera Utara 95Professorof Facultyof Law, University of Sumatera Utara 96Professorof Facultyof Law, University of Sumatera Utara


security legislation, especially the security over land rights, very important; and what is the legal certainty on unregistered lands that are used as collaterals for bank credit. To answer the problems, theory of system and theory of positivism are used as an analysis knife, so it can hopefully find the right answer to the problems expressed. The type of this research is descriptive normative research that is conducted by collecting the existing legal materials which are then analyzed and described in some way, examined as accurately as possible to find answers to the existing problems. The existence of other legal materials found in the field is a supporting material in an attempt to find answers to existing problems. In the end, this research concludes that, by using theory of system and positivism, it is found that the inconsistency of the contents of Article 4 Subsection (2) with Article 15 Subsection (4) and Subsection (5) of Law No. 4 of 1996 should not happen. Theory of system states that every part of a system must be in line, integrated and related to each other, not being in conflict with each other so that the intended purpose can be achieved. The use of theory of positivism is intended to reinforce the statement about one of the legal objectives: legal certainty has been contained therein. Then in the second issue is to determine the object of security and security institution, which is very important to answer the existing problems. The determination of the security object will ensure what security can be tied in the security agreement made. For the security object that is a fixed object, it can be bound by the security of mortgage right, whereas for the security object that is a moving object, the binding security is a fiduciary security. Thus, it is clear which laws protect each of it. Similarly, it is also important to determine the security institution. By determining the security institution, security objects which will be made as collaterals in an agreement will be clear. The clarity of which security institution is used will ensure which laws will be the basis of the agreement performed. The third issue is the legal certainty for the security rights over unregistered land in the credit agreement of banks. The legal certainty for the security of land rights is absolutely necessary because, in practice, the use of collateral over unregistered land is still done in banking, and there is also the discovery of discrepancy (unsystematic circumstance) of the contents of the articles in one law that is specifically the Law No. 4 of 1996 on Security Rights Over Lands And Objects Related To Land. Keywords: Legal Certainty, Security Rights Over Unregistered Lands, Bank

CreditAgreement.


DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN HALAMAN KOMISI PENGUJI KATA PENGANTAR i ABSTRAK vii ABSTRACT x DAFTAR ISI xii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1 B. Permasalahan 24 C. Asumsi 25 D. Kerangka Teori dan Konsep 26 E. Keaslian Penelitian 37 F. Tujuan Penelitian 39 G. Manfaat Penelitian 39 H. Metode Penelitian 40 BAB II PENGATURAN JAMINAN HAK ATAS TANAH YANG

TIDAK TERDAFTAR (UNREGISTERED LAND) DI DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN NASIONAL YANG DIJADIKAN JAMINAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK

A. Sistem Hukum Jaminan Nasional Masih Belum Tuntas 48 1. Ulasan Makna Sistem di Dalam Sistem Hukum Jaminan

Nasional 48

2. Pentingnya Mengetahui Pembagian Sistem 55 3. Mengungkap Sistem Hukum Jaminan Nasional 64 B. Belum Jelasnya Undang-Undang Mengatur Tentang Jaminan

Hak Atas Tanah yang Tidak Terdaftar (Unregestered Land) Yang Dijadikan Jaminan Kredit Bank

72

1. Mengungkap Makna Jaminan, Hak Atas Tanah Yang Tidak Terdaftar (Unregistered Land) Di Dalam Perjanjian Kredit Bank.

72

2. Keutamaan Pembagian Jaminan Di Dalam Sistem Hukum Jaminan Nasional

78

3. Pentingnya Pembagian Kredit Bank 95 4. Keutamaan Mengklasifikasi Bank 103 C. Menganalisis Pengaturan Sistem Hukum Jaminan Nasional

Terhadap Jaminan Hak Atas Tanah yang Tidak Terdaftar (Unregestered Land) yang Dijadikan Jaminan Pada Perjanjian Kredit Bank.

105


BAB III ANALISIS OBYEK JAMINAN DAN LEMBAGA

JAMINAN TERHADAP OBYEK JAMINAN HAK ATAS TANAH YANG TIDAK TERDAFTAR (UNREGISTERED LAND) DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pentingnya Kepastian Tentang Obyek Jaminan dan Lembaga Jaminan di Dalam Sistem Hukum Jaminan Nasional

110

1. Mengungkapkan Makna Obyek Jaminan, dan Lembaga Jaminan

110

2. Pentingnya Mengklasifikasikan Obyek Jaminan dan Lembaga Jaminan

114

3. Mengungkapkan Makna Sifat Accesoir Lembaga Jaminan

132

B. Keutamaan Benda di Dalam Sistem Hukum Jaminan Nasional 134 1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 134 a) Mengungkapkan Makna Benda/Kebendaan, Hak

Kebendaan dan Hak Jaminan Kebendaan 134

b) Hal Ikhwal Tentang Hak Kebendaan 137 c) Pentingnya Pembagian Benda di Dalam Sistem

Hukum Jaminan Nasional 150

d) Cita Hukum Hak Kebendaan yang Berlandaskan Asas-Asas Hukum

159

2. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

162

a). Mengungkap Makna dan Istilah Hak Tanggungan

168

b). Mengulas Latar Belakang Terbentuknya Undang-Undang Hak Tanggungan

173

c). Menggarisbawahi Keinginan dan Kehendak Undang-Undang Hak Tanggungan

189

3. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

192

a). Mengungkap Makna Jaminan fidusia 192 b). Sekilas Sejarah Terbentuknya Undang-Undang

Jaminan Fidusia Di Indonesia 194

c). Mengenal Jaminan Fidusia di Negeri Belanda 200 C. Pentingnya Tanah yang Tidak Terdaftar (Unregistered Land)

Sebagai Obyek Jaminan Menurut Undang-Undang. 202

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

202

2. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria

204


205



206

BAB IV KEPASTIAN HUKUM JAMINAN HAK ATAS TANAH

YANG TIDAK TERDAFTAR (UNREGISTERED LAND) DI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

A. Mengurai Dengan Lugas Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

209

1. Hal Ikhwal Pengaturan Pendaftaran Tanah di Indonesia 209 2. Pentingnya Penggunaan Sistem Pendaftaran Tanah di

Dalam Pertanahan 219

3. Pentingnya Asas, Tujuan Dan Fungsi Pendaftaran Tanah 228 4. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masih Belum Efektif 230 5. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-

RI) 233

B. Hal-Hal yang Penting yang Berkaitan dengan Perjanjian Kredit Bank

242

1. Menilik Jenis-Jenis Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia dan Jenis-Jenis Perjanjian Menurut Undang-Undang Kontrak Malaysia Sebagai Perbandingan

242

2. Pentingnya Bank Sebagai Institusi Pemberi Kredit 261 3. Pentingnya Cita Hukum Perjanjian Kredit Bank 288 C. Hal Penting yang Dapat Dilakukan Bank dengan Obyek Tanah

Yang Tidak Terdaftar (Unregistered Land) sebagai Jaminan 290

1. Pengikatan Kredit Dengan Hak Tanggungan 291 2. Pengikatan Kredit Dengan Jaminan Fidusia 298 D. Perlunya Kepastian Hukum Jaminan Hak Atas Tanah Yang

Tidak Terdaftar (Unregistered Land) di Dalam Perjanjian Kredit Bank

304

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN 310 B. SARAN 316 DAFTAR PUSTAKA 319

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepastian hukum jaminan hak atas tanah yang tidak terdaftar

(unregistered land) adalah sangat diperlukan. Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996 telah memberikan peluang untuk diperkenannya tanah yang

tidak terdaftar (unregistered land) untuk dijadikan jaminan pada perjanjian kredit

bank, akan tetapi pada Pasal 4 ayat (2) dalam undang-undang yang sama telah

ditetapkan bahwa untuk dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan diwajibkan

adanya pendaftaran. Pendaftaran yang dimaksudkan adalah pendaftaran atas tanah

yang dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional.

Apabila dikaitkan kepastian dengan hukum, maka pada hakekatnya

manusia dengan aturan hukum adalah satu kesatuan utuh yang tidak dapat

dipisahkan satu dengan lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya segi

kehidupan manusia yang membutuhkan hukum dalam menata dan

menyeimbangkan kehidupan tersebut dan begitu pula sebaliknya. Pada zaman

modern97 ini, kebutuhan akan hukum menjadi hal yang sangat penting (urgent)98

97 Istilah modern berasal dari kata Latin “moderna” yang artinya ’sekarang’, ’baru’, atau ’saat kini’ (Jerman: Jetztzeit). Banyak ahli sejarah menyepakati bahwa sekitar tahun 1500 adalah hari kelahiran zaman modern di Eropa. Sejak itu, kesadaran waktu akan kekinian muncul di mana-mana, akan tetapi pernyataan tersebut tidak menyiratkan bahwa sebelumnya orang tidak hidup di masa kini. Lebih tepatnya mengatakan bahwa sebelumnya orang kurang menyadari bahwa manusia bisa mengadakan perubahan-perubahan yang secara kualitatif baru. Oleh karena itu, ‘modernitas’ bukan hanya menunjuk pada periode, melainkan juga suatu bentuk kesadaran yang terkait dengan kebaruan (Inggeris: newness), karena itu, istilah perubahan, kemajuan, revolusi, pertumbuhan, adalah istilah-istilah kunci kesadaran modern. Pemahaman tentang modernitas sebagai suatu bentuk kesadaran adalah lebih mendasar daripada pemahaman-pemahaman yang bersifat sosiologis ataupun ekonomis. Pemahaman tentang modernitas sebagai bentuk kesadaran

,


sehingga tindakan-tindakan (perbuatan-perbuatan) manusia yang harus diatur

tersebut menjadikan kehidupan yang ada menjadi teratur dan terlindungi. Oleh

karena itu kepastian hukum juga menjadi salah satu kebutuhan yang diharapkan

agar tertata dan terlindunginya perbuatan hukum yang dilakukan manusia,

sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin makmur kehidupan manusia semakin

tinggi kebutuhan akan hukum. Oleh karena itu terkait dengan negara99

Terkait dengan perkembangan hukum, hukum juga tak mungkin bisa

berkembang bila tak ada manusia.

sebagai

tempat berkumpulnya manusia (rakyat) dalam suatu wilayah tertentu, maka

menjadi penting bagi suatu pemerintahan dalam suatu negera untuk memiliki

suatu aturan hukum yang jelas dan memberikan kepastian hukum untuk mengatur

kehidupan manusia (rakyatnya) di dalam negaranya dan juga bagi kehidupan

bernegaranya.

100

dicirikan oleh 3 (tiga) hal, yaitu: subjektivitas, kritik, dan kemajuan.(baca Pemikiran-pemikiran yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machiavelli sampai Nietzsche) oleh F. Budi Hardiman, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 2-4).

Hubungan manusia dengan hukum tersebut

98 Di dalam Kamus Oxford, menyatakan pengertian urgent berarti requiring immediate attention or action, yang dalam pengertian bebasnya adalah urgent adalah suatu hal yang membutuhkan perhatian khusus atau tindakan nyata. Sehingga dalam hal ini apabila dikaitkan dengan kebutuhan akan hukum oleh manusia adalah merupakan hal yang harus dilakukan dengan segera. (lihat A S Hornby, Oxford Advanced Learner’s DictionaryFifth Edition, (Oxford, Oxford University Press, 1995), hal. 1314).

99 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara didefenisikan sebagai organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa IndonesiaEdisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 777).

100 Theo Huijbers yang mengkaitkan hubungan manusia dengan hukum dengan memberi pengertian bahwa hukum itu dapat dimengerti menurut hakekatnya, kalau hukum itu dipandang sebagai niat manusia untuk mewujudkan suatu hidup bersama yang sesuai dengan norma-norma moral, suatu ko-eksistensi etis. (Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hal. 51). Di dalam pembimbingan Tan Kamello menyatakan bahwa dalam Bahasa Belanda terkait dengan pernyataan hubungan hukum dengan manusia disebut dengan “Man Is Drager Van Het Recht En Plicht” yang maksudnya bahwa manusia itu membawa (mengemban) hak dan kewajiban, artinya di dalam berkehidupannya manusia memiliki hak dan kewajiban yang mana hak dan kewajiban tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan manusia. (Pembibingan Disertasi, Medan, Tanggal 04 Mei 2016, Waktu 15:30 WIB).


sama seperti yang dinyatakan oleh Marcus Tullius Cicero (106 – 45 SM) di dalam

dua karyanya De Republica (tentang politik) dan De Legibus (tentang hukum)

yaitu “di mana ada masyarakat disitu harus ada hukum” (ubi societas ibi ius).101

101baca Pemikiran-pemikiran yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machiavelli sampai Nietzsche) oleh F. Budi Hardiman, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 1.

Kebutuhan manusia akan hukum terdiri dari 3 (tiga) unsur antara lain

disimpulkan; Pertama, disebut dengan unsur utama yaitu ketertiban, di mana

dengan terwujudnya ketertiban maka berbagai keperluan sosial manusia dalam

bermasyarakat akan terpenuhi. Untuk mewujudkan ketertiban itu manusia

memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu dengan

merumuskan ketentuan tentang ketertiban dalam bentuk kaidah. Ketertiban dan

kaidah yang diperlukan dalam hal ini yang secara otentik menciptakan kondisi

yang memungkinkan manusia secara wajar mewujudkan kepribadiannya secara

utuh sehingga manusia tersebut dapat mengembangkan semua potensi

kemanusiaannya secara bebas seperti yang dikehendakinya. Kedua unsur

keadilan, Johny Ibrahim mengutip perkataan Ulpianus, seorang pengembang

hukum pada kekaisaran Romawi yang menuliskan, “Iustitia est constans et

perpetua voluntas ius summ cuique tribuendi”, yang mengandung makna bahwa

keadilan adalah kehendak yang bersifat tetap dan yang tak ada akhirnya, untuk

memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang menjadi haknya. Keadilan

senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, dan pertimbangan. Oleh

karena itu, mekanisme bekerjanya hukum digambarkan sebagai neraca keadilan.

Keadilan menuntut bahwa dalam keadaan yang sama bagi setiap orang dan harus

menerima bagian yang sama pula bagi orang tersebut. Sehubungan dengan


keadilan yang demikian maka hukum bersifat kompromistis, karena keadilan

manusia tidaklah mutlak. Untuk wacana keadilan sendiri dari waktu ke waktu

telah berkembang sedikian rupa, yang dapat dilihati dari masa para filisuf Yunani,

seperti Socrates, Plato dan Aristoteles diteruskan kemudian pada abad pencerahan

sampai kepada zaman modern sekarang ini, seperti John Rawls102 yang

menyatakan bahwa kinerja hukum yang konsisten dalam penerapan dan prosedur

yang relatif sama terhadap suatu perilaku yang menyimpang dari norma hukum

menjamin tercapainya keadilan yang substansial. Ketiga adalah unsur kepastian

(legal certainty) di mana unsur yang ketiga ini ingin menyampaikan bahwa tanpa

ada kepastian hukum akan muncul kekacauan dalam masyarakat.103

102 John Rawls menyebut keadilan sebagai fairness. Di mana keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan asali berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. Posisi asali ini bukan dipandang sebagai posisi historis atau sebagai kondisi primitif kebudayaan, akan tetapi dipahami sebagai situasi hipotetis yang dicirikan mengarah kepada konsep keadilan tertentu. (baca John Rawls Teori Keadilan (A theory of Justice), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 12-13).

Dalam bukunya John Rawls juga menyatakan bahwa“justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought”.

Kemudian John Rawls menambahkan bahwa “A theory however elegant and economical must be rejected or revise if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust”.

Jadi dalam hal ini John Rawls berpendapat untuk mengutamakan kebenaran yang ada dimasyarakat dan apabila berhubungan dengan keadilan maka keutamaan yang utama adalah nilai keadilan di masyarakat sehingga apabila ada hukum-hukum atau lembaga-lembaga khususnya yang berhubungan dengan hukum, apabila tidak memberikan rasa keadilan maka hukum-hukum dan lembaga-lembaga yang ada harus dirubah atau dihapuskan.(John Rawls, A Theory Of Justice, (London: The Belknap Press Of Harvard University Press, 2005), hal. 3.

103 Lihat Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2010), hal. 2-7.

Oleh karena

itu dengan adanya ketiga unsur tersebut maka akan memungkinkan manusia

mengembangkan segala bakat dan kemampuannya, dan dengan adanya hukum

akan menghasilkan penghormatan dan pengakuan terhadap martabat manusia ke

jenjang yang lebih tinggi.


Hukum di Indonesia memiliki kedudukan yang tinggi. Hal ini dapat dilihat

dengan adanya pernyataan yang tegas di dalam batang tubuh konstitusi Negara

Kesatuan Republik Indonesia104 yaitu di dalam Bab I Undang-Undang Dasar 1945

tentang bentuk dan kedaulatan, Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa

“Indonesia adalah Negara Hukum”,105 yang kemudian di dalam penjelasannya

menyatakan bahwa “sistem pemerintahan Negara Indonesia ialah negara yang

berdasar atas hukum (rechsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka

(machtsstaat)”.106

104 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sampai dengan saat ini telah mengalami 4 (empat) kali amandemen, pada amandemen pertama terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999, amandemen kedua terjadi pada tanggal 18 Agustus 2000, amandemen ketiga terjadi pada tanggal 10 Oktober 2001, dan amandemen keempat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2002.

105 Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Penambahan dalam pasal ini terjadi pada amandemen ketiga tanggal 10 November 2001.

Yopi Gunawan dan Kristian dalam kata pengatar dari bukunya Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila menyatakan bahwa negara hukum yang dianut dan diterapkan di Indonesia bukanlah konsep negara hukum sebagaimana konsep rechtsstaat di negara-negara yang menganut sistem hukum civil law ataupun konsep the rule ole law di negara-negara yang menganut sistem hukum common law, melainkan menganut dan menerapkan konsep negara hukum yang sesuai dengan kondisi dan jiwa bangsa Indonesia yakni konsep Negara Hukum Pancasila. (lihat Yopi Gunawan dan Kristian, Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal. xi.

106 Lihat Penjelasan UUD 1945. Yopi Gunawan dan Kristian menyatakan, bahwa “konsep negara hukum pada dasarnya

berpangkal pada sebuah ide di mana sistem hukum yang dilaksanakan seyogianya membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum (rechtszekerheids) dan tetap memberikan perlindungan tehadap hak asasi manusia (human rights). (Yopi Gunawan dan Kristian, Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal. 21.

Implimentasi dari negara hukum ini adalah bahwa setiap

tindakan yang diambil atau diputuskan yang ada di dalam pemerintahan adalah

berdasarkan aturan hukum atau norma. Pelanggaran bagi aturan tersebut akan

dikenakan sanksi yang tegas.


Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa prinsip negara hukum107 yang

menjadi rumusan dalam Pasal 1 ayat (3) ini dikarenakan adalah sifatnya yang

mendasar dan fundamental. Perumusan dalam Pasal 1 tersebut terdapat 2 (dua)

prinsip yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu prinsip kedaulatan atau

demokrasi konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), dan prinsip negara

hukum yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (3). Keterkaitan ini menunjukkan bahwa

doktrin kedaulatan rakyat108 dan doktrin kedaulatan hukum109

107 Tony Honore menyatakan dalam bukunya about law an introduction, bahwa meskipun suatu negara yang memiliki sistem hukum berbeda, akan tetapi sistem hukum yang ada tersebut pada umumnya terdiri atas:

dipersandingkan

(a) Constitutional or public law. This sets aout the principles on which the society rests. It lays down hoe power of the state is divided between legislators, government ministers, officials, judges and others. The constitution is often embodied in a written document, but in Britain it is largely unwritten. Constitutional or public law includes administrative law, which deals with the relations between officials and citizens and the ways in which people can object to official decisions, such as decisions about town planning.

(b) Criminal law. This defines as crimes or offences wrongs that the state thinks it should take steps to prevent, such as treason, murder, theft and driving without a licence. The state treats these offences as its own concern even the victims are individuals, as the obviously are when someone is murdered or has his property stolen. Criminal law, which includes criminal procedure and punishment, lays down how these offences are to be investigated, prosecuted and tried, what sentences can be imposed on those found guilty, and how the sentences are to be carried out.

(c) Private law. This deals with the rights and duties of individuals towards one another, such as the duty to carry out a contract or to avoid injuring another person by your negligence. Here the state leaves it to the individual whose rights have been infringed to take action, and lays down the steps, such as climing damages, that citizens can take to protect their interests. Privite law includes what is called civil procedure. This is the procedure for bringing a lawsuit to make good your rights or clim compensation.

(Tony Honore, About Law An introduction, (Oxford: Clarendon Press, 1995), hal. 7-8). 108 Ajaran atau teori kedaulatan rakyat (volks-souvereniteit) lahir dari Jean Jaques

Rousseau yang merupakan kelanjutan dari filsafatnya yang bersumber dari perasaan yang melekat pada diri sendiri manusia sebagai satu-satunya makhluk yang mempunyai peradaban (sivilisasi).

Ajaran kedaulatan rakyat berpangkal tolak dari hasil penemuan Rousseau bahwa tanpa tata tertib dan kekuasaan, manusia tidak akan hidup aman dan pasti tidak tentram. Tanpa tata tertib, manusia merupakan binatang buas (homo homini lupus), dan kehidupan berubah menjadi perang antar-umat manusia (bellum omnium contra omnes). Inilah yang menyebabkan manusia bersepakat untuk mendirikan negara, dan untuk itu mereka mengadakan perjanjian masyarakat. (I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Memahami Ilmu Negara & Teori Negara, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 113-114).

109 Teori atau ajaran kedaulatan hukum (rechtssouvereniteit) berprinsip bahwa hukumlah satu-satunya yang menjadi sumber kedaulatan. Semua manusia yang hidup di dunia ini, termasuk


dalam satu rangkaian pemikiran, yaitu bahwa di satu pihak demokrasi Indonesia

itu harus berdasar atas hukum (constitutional democracy), tetapi di pihak lain

kedaulatan hukum Indonesia harus pula bersifat demokratis atau “democratische

rechtstaat” (democratic rule of law).110

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum sendiri memiliki

tujuan pokok yaitu ketertiban, tanpa adanya ketertiban akan sulit bagi suatu

bangsa untuk menjadi suatu masyarakat manusia yang teratur. Disamping

ketertiban tersebut tujuan lain dari hukum adalah adanya keadilan. Untuk ukuran

keadilan itu sendiri adalah berbeda-beda bergantung isi dan ukuran masyarakat

tersebut dan sesuai zamannya. Kemudian untuk mendapatkan ketertiban dalam

masyarakat diperlukan adanya suatu kepastian di dalam pergaulan masyarakat

tersebut. Tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang

dijelmakan olehnya, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan

kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat

tempatnya hidup.

111

Terkait dengan pernyataan-pernyataan yang ada, maka adalah menjadi

titik tolak dan landasan berfikir bagi penulis dalam penulisan ini yaitu sebagai

usaha untuk melaksanakan tujuan hukum di Indonesia disertai untuk memberikan

kepastian hukum di segala bidang terutama hukum yang khususnya di bidang

badan hukum maupun negara sebagai sebuah entitas beserta para penyelenggara negara harus tunduk kepada hukum. Untuk menjelmakan kedaulatan hukum atas negara, maka dalam suatu negara harus ada konstitusi, sebagai koridor dari penyelenggaraan negara. (I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Memahami Ilmu Negara & Teori Negara, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 114).

110 Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 12-13.

111 Baca Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, (Bandung; Alumni, 2011), hal. 3-4.


hukum keperdataan dan lebih khusus lagi di bidang pertanahan. Hal ini didasarkan

kenyataan yang ada bahwa untuk tanah yang tidak terdaftar masih belum

memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu pihak perbankan dan pihak

peminjam uang, dikarenakan undang-undang belum mengatur secara pasti tentang

tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) sedangkan kegiatan tersebut banyak

dilakukan.112 Apabila memperhatikan isi Pasal 33 angka (3) Undang-Undang

Dasar 1945 yang khusus menyebutkan bahwa “bumi dan air serta kekayaan yang

didalamnya dikuasai negara juga dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi

kemakmuran rakyat”,113 maka berdasarkan pendapat dari Muchsin dan kawan-

kawan, yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut diatas adalah bersifat

imperatif, karena mengandung perintah kepada negara agar bumi, air, dan

kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang diletakkan dalam penguasaan

negara itu dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat

Indonesia,114 dan kemudian apabila digandengkan dengan pengertian bumi

menurut A.P. Parlindungan yaitu sebagai tanah baik yang di dalam tanah maupun

yang dipermukaan tanah (termasuk didalamnya yang melekat dengan tanah)

adalah tempat manusia Indonesia berusaha untuk mendapatkan kesejahteraan dan

kemakmuran hidupnya (pengertian agraria dalam arti luas),115

112 Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peminjaman kredit dengan mengunakan agunan tanah yang tidak didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional, yang dilakukan bank dan kreditur dengan mengunakan pengikatan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tangungan saja. Padahal diketahui bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) bukan bagian dari lembaga jaminan.

113Lihat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 114 H. Muchsin, Imam Koeswahyono, dan Soimin, Hukum Agraria Indonesia Dalam

Prespektif Sejarah, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hal. 26.

maka dalam hal ini

115 Pengertian Agraria terbagi 2 (dua) yaitu Agraria dalam arti luas yaitu mencakup bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sedangkan pengertian Agraria dalam arti sempit yaitu bisa berwujud sebagai hak-hak atas tanah saja, ataupun pertanian saja.


menurut penulis untuk kepastian hukum dari bidang agraria khususnya tanah

masih diperlukan suatu penjelasan yang baik akan maksud dan tujuan dari suatu

aturan hukum, sehingga akan tercapai tujuan hukum seperti yang dicita-citakan.

Peraturan yang masih bersifat umum yang lain dapat dilihat di dalam

bunyi Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang

Pokok Agraria) yang menyatakan antara lain bahwa bumi, air dan segala sumber

daya yang ada di dalam dan diatas permukaan tanah adalah milik Bangsa

Indonesia, hal ini adalah merupakan konsep kepemilikan tanah yang telah

dinyatakan oleh undang-undang dengan menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh

tanah yang ada di Indonesia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa

kepada seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena seluruh tanah yang ada di

Indonesia adalah milik bangsa Indonesia.116 Oleh A.P. Parlindungan isi Pasal 1

Undang-Undang Pokok Agraria mengambil sikap dalam pengertian agraria yang

meluas, yaitu bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya.117

Pendapat lain seperti Maria S.W. Sumardjono yang menyebutkan bahwa

Undang-Undang Pokok Agraria memiliki orientasi yang bersifat populis,

maksudnya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan

bagi masyarakat, yang utamanya berusaha di sektor pertanian (peraturan-

(lihat A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung, Cv. Mandar Maju, 1998), hal. 41.

116Lihat Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. 117 A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung: Cv.

Mandar Maju, 1998), hal. 41.


peraturan tentang landreform) walaupun dalam prosesnya orientasi tersebut terus

bergeser mengikuti perkembangan dimasanya. Hal tersebut dapat dilihat pada

tahun 1970-an sampai 1980-an di mana Undang-Undang Pokok Agraria tidak

menjadi acuan bagi perundang-undangan sektoral seperti Undang-Undang Pokok

Kehutanan (Undang-Undang Nomor 5/1967 yang telah direvisi dengan Undang-

Undang Nomor 41/1999) dan Undang-Undang Pokok Pertambangan (Undang-

Undang Nomor 11/1967),118

Oleh karena itu masalah kepastian hukum dalam hal ini sangat penting

sekali, terutama dalam hal pemanfaatan tanah untuk kepentingan bangsa

Indonesia. Bukan hanya Undang-Undang Pokok Agraria saja yang dapat dijadikan

suatu dasar dari suatu aturan tentang tanah akan tetapi tanah yang memiliki nilai

ekonomis dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk pertanian dan kemanfaatan

lainnya akan tetapi dapat juga menjadi jaminan untuk mendapatkan pinjaman

kredit di bank, baik bank komersial, bank syariah maupun bank perkreditan

rakyat, sehingga sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang Perbankan,

Undang-Undang tentang Jaminan baik utuk benda tetap ataupun untuk benda

bergerak. Hal ini disebabkan bahwa peminjaman uang pada bank seperti tersebut

diatas disyaratkan dengan adanya agunan ataupun jaminan atas pinjaman tersebut

yang merupakan jaminan bagi pihak bank sebagai pemberi dana. Jaminan ini

memberikan 2 (dua) arti yaitu pertama bahwa pengertian jaminan sebagai jaminan

yaitu di mana jaminan tersebut memberikan keyakinan kepada bank bahwa

adalah merupakan pendapat lain dari seorang ahli

hukum.

118 Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Jakarta: Kompas, 2009), hal. 37.


memang peminjam uang (debitur) sungguh-sungguh akan mengembalikan uang

yang dipinjam tersebut, dan arti kedua adalah jaminan sebagai bukti nyata dari si

peminjam uang (debitur) bahwa memang debitur memiliki harta kekayaan yang

mempunyai nilai ekonomis yang bukan berbentuk uang, akan tetapi belum atau

masih membutuhkan harta tersebut dalam bentuk asalnya dengan maksud

meningkatkan nilai harta tersebut ataupun menambah harta kekayaan tersebut

dengan cara mengelola pijaman uang yang ada. Jaminan yang memberikan

kepastian menurut bank adalah tanah.

Di dalam pertimbangannya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun

1998 huruf (b) antara lain menyatakan bahwa, “dalam mengahadapi

perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif,

dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan

yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi,

termasuk Perbankan”.119

Demikian juga halnya di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005-2015 Bab II Kondisi Umum yaitu pada sub B bidang ekonomi angka (3)

menyebutkan antara lain bahwa dengan berbagai program penanganan krisis yang

Undang-undang juga mengakui bahwa begitu pesatnya

roda perekonomian sekarang ini sehingga diperlukan penyesuaian di bidang

perkonomian. Penyesuaian mana salah satunya adalah pelaksanaan pemberian

kredit yang mudah dan efektif kepada masyarakat.

119 Lihat Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, (Agus Hariyanto, dkk, (Jogjakarta: Laksana, 2012), hal. 79).


diselenggarakan selama periode transaksi politik, kondisi mulai membaik sejak

Tahun 2000. Perbaikan kondisi tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator

salah satunya adalah penurunan suku bunga kredit meskipun belum optimal.

Penurunan suku bunga telah dimanfaatkan oleh perbankan untuk melakukan

restrukturisasi kredit, memperkuat struktur permodalan, dan meningkatkan

penyaluran kredit, terutama yang berjangka waktu relatif pendek.120

Berdasarkan laporan Bank Indonesia bulan Agustus tahun 2011, untuk

permohonan kredit untuk meminjam uang kepada bank mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari atas besarnya pinjaman kredit yang

disetujui oleh bank, baik Bank Persero, Bank Pemerintah Daerah, Bank Swasta

Nasional dan Bank Asing dan Bank Campuran di Indonesia untuk bulan Agustus

2011 saja adalah Rp. 116,875 Miliar untuk pinjaman modal kerja, 37,441 Miliar

untuk pinjaman investasi, 176,018 Miliar untuk pinjaman konsumsi.

Dengan kata

lain bahwa kegiatan perkreditan merupakan salah satu hal untuk memperkuat

struktur permodalan sehingga dapat memperbaiki kondisi perekonomian negara.

121

Terkait dengan minat konsumtif masyarakat yang terlihat dari

meningkatnya pinjaman konsumsi pada bank, maka hal tersebut berkaitan erat

dengan jaminan yang diikat pada pinjaman tersebut. Berdasarkan hasil penelitian

Besarnya

minat masyarakat akan hal ini dikarenakan banyaknya kebutuhan dari masyakat

yang dari hasil penelitian konsumen Indonesia, bahwa tingkat konsumtif rakyat

Indonesia meningkat dari tahun ke tahun.

120Lihat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 sub B bidang ekonomi angka (3).

121Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Data Persetujuan Pinjaman Yang Diberikan Bank Umum Menurut Kelompok Bank Dan Jenins Penggunaan, Bank Indonesia. (www.bi.go.id)


tingkat tesis, penulis menemukan bahwa pemberi kredit (bank) selain mengikat

jaminan dengan benda bergerak pihak bank juga mengikat jaminan dalam bentuk

jaminan hak tanggungan (obyek jaminan benda tetap seperti tanah terdaftar

ataupun tidak terdaftar) atau menggunakan keduanya secara bersama-sama.122

Kredit

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kepastian hukum terhadap

jaminan sebagai objek hak khususnya tanah yang tidak terdaftar mutlak harus

jelas aturannya sehingga jelas juga payung hukumnya dengan demikian tujuan

kepatian hukum dapat dicapai.

123

Sektor perkreditan merupakan salah satu sarana pemupukan modal bagi

masyarakat bisnis. Bagi pengusaha, mengambil utang (kredit atau pinjaman)

sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis.

bank adalah merupakan suatu usaha bank dalam menghimpun

dana dari masyarakat. Penghimpunan dana ini sesuai dengan fungsinya bahwa

bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah yang

hubungannya dengan uang. Dana tersebut akan memberikan konstribusi bagi

palaksanaan kegiatan perbankkan. Walaupun pemberian kredit bukan satu-satunya

cara menghimpun dana dari masyarakat, akan tetapi pemberian kredit adalah salah

satu cara yang baik yang dipercayai dapat meningkatkan pendapatan bank.

124

122 Emmi Rahmiwita Nasution, Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Yang Lahir Dari Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Bank-Bank Di Kota Medan), Tesis, (USU: Medan, 2005), hal. 41.

123Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Pasal 1 Ayat 11, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan)

124 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Jaminan dan Kepailitan, Makalah Pembanding Dalam Seminar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fidusia, BPHN


Dalam perkreditan pijam-meminjam uang dengan bank dan lembaga

keuangan lainnya terkait dengan benda yang dijadikan jaminan. Dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata)

berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1132

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diketahui perbedaan (lembaga hak)

jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu; hak jaminan yang bersifat umum dan hak

jaminan yang bersifat khusus.

Rachmadi Usman di dalam bukunya menyatakan bahwa jaminan yang

bersifat umum ditujukan kepada seluruh kreditor dan mengenai segala kebendaan

debitur. Setiap kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan

utang dari hasil pendapatan penjualan segala kebendaan yang dipunyai debitur.

Dalam hak jaminan yang bersifat umum ini semua kreditornya mempunyai

kedudukan yang sama terhadap kreditor lain (kreditor konkuren), tidak ada

kreditor yang diutamakan, diistimewakan dari kreditor lainnya.

Berdasarkan Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diketahui

bahwa hak jaminan yang bersifat khusus terjadi;

a. Diberikan atau ditentukan oleh undang-undang sebagai piutang yang

diistimewakan (Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

b. Diperjanjikan antara debitur dan kreditor, sehingga menimbulkan hak

preferensi bagi kreditor atas benda tertentu yang diserahkan debitur (Pasal

1150 dan Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1

Departemen Hukum dan Perundang-Undangan dengan PT Bank Mandiri (Persero), (Jakarta: tgl. 9-10 Mei 2000).


angka 1 juncto Pasal 20 sub 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan

Pasal 1 sub 2 juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan

Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Hak jaminan yang bersifat khusus ini dapat dibedakan atas:125

a. Hak jaminan yang bersifat kebendaan (zakenlijke zekerheidsrechten), yaitu

adanya suatu kebendaan tertentu yang dibebani dengan utang;

b. Hak jaminan yang bersifat perseorangan (persoonlijke zekerheidsrechten),

yaitu adanya seseorang tertentu atau badan hukum yang bersedia

menjamin pelunasan utang tertentu bila debitur wanprestasi.

Jaminan sebagai pengikat perjanjian adalah hal yang mutlak

dipersyaratkan oleh bank, khusus untuk jaminan berupa tanah. Jaminan benda

tidak bergerak seperti tanah ini sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan

untuk didaftarkan. Hal ini dapat difahami dikerenakan tujuan dari pendaftaran itu

sendiri memberikan suatu kepastian baik berupa kepastian obyek, kepastian hak

dan kepastian subyek.126

125 Baca Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 73-76.

126Dalam penjabarannya dikutip dari Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, bahwa tujuan pendaftaran yaitu:

1. Memberikan Kepastian Obyek. Kepastian mengenai bidang teknis (yaitu kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang bersangkutan). Hal ini diperlukan untuk menghindarkan sengketa di kemudian hari, baik dengan pihak yang menyerahkan maupun pihak-pihak yang mempunyai tanah yang berbatasan.

2. Memberikan Kepastian Hak. Ditinjau dari segi yuridis mengenai status hukumnya, siapa yang berhak atasnya (siapa yang mempunyai) dan ada atau tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain (pihak ketiga). Kepastian mengenai status hukum dari tanah yang bersangkutan diperlukan, karena dikenal tanah-tanah dengan berbagai macam status hukum, yang masing-masing memberikan wewenang dan meletakkan kewajiban-kewajiban yang berlainan kepada pihak yang mempunyai, hal-mana akan terpengaruh pada harga tanah.


Fungsi pendaftaran hak atas tanah pada hakekatnya merupakan

pendaftaran tanah itu sendiri yaitu penerbitan suatu sertifikat yang menjadi

jaminan atau usaha manusia suatu modal.

Ada 4 (empat) keuntungan dari pendaftaran tanah menurut A.P.

Parlindungan, yaitu;Pertama, Security and certainty of title, sehingga kebenaran

dan kepastian dari hak tersebut baik dari rangkaian peralihan haknya, dan kedua

jaminan bagi yang memperolehnya untuk adanya suatu klaim dari seseorang yang

lain. Kedua, peniadaan dari keterlambatan dan pembiayaan yang berlebihan.

Dengan adanya pendaftaran tersebut tidak perlu selalu harus mengulangi dari awal

setiap adanya peralihan hak, apakah dia berhak atau tidak dan bagaimana

rangkaian dari peralihan hak tersebut. Ketiga, penyederhanaan atas alas hak dan

yang terkait. Dengan demikian peralihan hak itu disederhanakan dan segala proses

3. Memberikan Kepastian Subyek. Kepastian mengenai siapa yang mempunyai diperlukan untuk mengetahui dengan siapa kita harus berhubungan untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah mengenai ada atau tidak adanya hak-hak dan kepentingan pihak ketiga diperlukan untuk mengetahui perlu atau tidaknya diadakan tindakan-tindakan tertentu untuk menjamin penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan secara efektif dan aman. (Baca Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria, (Jakarta: Balai Aksara, Yudhistira, 1985), hal. 21-22.)

Bandingkan pula dengan tujuan pendaftaran tanah menurut PP 24 Tahun 1997 Pasal 3, yaitu:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.


akan dapat dipermudah.Keempat, ketelitian. Dengan adanya pendaftaran maka

ketelitian sudah tidak diragukan lagi.127

Pendaftaran atas tanah pada awalnya dilakukan setelah didirikannya kantor

Kadaster (Stb. 1823-27) pada zaman Hindia Belanda, sebagaimana yang

diutarakan oleh A.P. Parlindungan dalam bukunya, bahwa kemudian di zaman

kemerdekaan setelah terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun

1960 yang kemudian dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

1961 yang sekarang menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

pendaftaran tanah sebagai perintah dari Undang-Undang Pokok Agraria. Akan

tetapi sebelum terbit Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, pendaftaran

atas tanah hanya diberlaku bagi hak-hak atas tanah yang tunduk kepada Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

saja. Sedangkan untuk golongan bumi putra pengaturan tentang pendaftaran atas

tanah telah ada akan tetapi masih bersifat sporadis dalam artian tidak menyeluruh,

seperti geran Sultan Deli, geran Lama, geran Kejuruan, pendaftaran tanah yang

terdapat di kepulauan Lingga, Riau, di daerah Yogyakarta dan Surakarta.

128

127 A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 7.

128Ibid, hal. 3.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa belum

atau tidak semua tanah-tanah di Indonesia terdaftar pada Badan Pertanahan

Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

pendaftaran tanah, sampai dengan sekarang ini. Hal ini dapat dibuktikan masih

banyaknya kepemilikan tanah dengan menggunakan Surat Keputusan dari Camat


sebagai alas haknya, dan tanah tersebut tetap memiliki nilai ekonomis yang

berpotensi untuk dijadikan objek jaminan apabila diinginkan oleh para pemilik

tanah tersebut.

Terkait dengan jaminan tanah yang tidak terdaftar sebagaimana pendapat

Mr. Sumardi Mangunkusumo yang dikutip Mariam Darus, bahwa dalam praktek

perkreditan sekarang, penyerahan hak milik secara fidusia telah berkembang

sedemikian rupa sehingga tidak hanya meliputi inventaris perusahaan, barang

perniagaan, hasil pertanian, akan tetapi juga barang-barang rumah tangga, tanah

tapak bangunan dan sebagainya. Mariam Darus juga menambahkan bahwa tanah

diterima sebagai jaminan fidusia, jika syarat-syarat administratif tidak dapat

dipenuhi sehingga mengakibatkan hipotik tidak dapat dipergunakan.129

Hasil penelitian dari Tan Kamello sebagaimana yang diungkapkan beliau

dalam bukunya bahwa dalam perkara Bank Negara Indonesia 1946 v. PT.

Sriwijaya Raya Lines, Koromath, dan JHT Sipahutar, Nomor 3216/K/Perd/1984

tanggal 28 Juli 1986, Hakim Mahkamah Agung menetapkan bahwa tanah berikut

Pernyataan Mariam Darus tersebut memberikan kesimpulan bahwa apabila

tidak ada pengaturan yang jelas di dalam undang-undang hak tanggungan seperti

tanah yang tidak terdaftar, maka munculah jaminan lain yang dipergunakan

sebagai perikatan atas jaminan kebendaanya seperti jaminan fidusia. Pernyataan

ini sejalan dengan isi putusan Mahkamah Agung Nomor 372/Sip/1970, yang

diutarakan oleh Tan Kamello dalam penelitiannya.

129Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai & Fidusia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 102.


rumah yang ada diatasnya yang belum jelas status haknya dapat difudusiakan.

Berdasarakan putusan Mahkamah Agung tersebut diatas benda tidak bergerak

yang menjadi obyek fidusia adalah tanah yang tidak terdaftar.130

Munculnya pernyataan tersebut diatas dikarenakan ketidakjelasan tentang

pengaturan dan macam dari obyek jaminan di dalam Undang-Undang Hak

Tanggungan. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Hak

Tanggungan di mana hanya menyatakan bahwa tanah sebagai benda tidak

bergerak adalah obyek dari Hak Tanggungan, yang kemudian disebutkan adanya

kewajiban untuk didaftarkan

131, dengan pernyataan tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa tanah yang terdaftar adalah obyek jaminan hak tanggungan

dan yang tidak terdaftar/belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional bukan

obyek Hak Tanggungan. Terkait dengan adanya syarat pendaftaran tersebut maka

berdasarkan metodologi penafsiran atas isi undang-undang maka dengan demikian

tanah yang tidak terdaftar tidak diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Hak

Tanggungan tersebut, yang berarti pula dikarenakan tidak diatur oleh Undang-

Undang Hak Tanggungan, maka sejalan dengan isi Pasal 3 huruf (a) Undang-

Undang Jaminan Fidusia dan sesuai dengan penjelasan Pasal 3 huruf (a) Undang-

Undang Jaminan Fidusia maka dengan demikian tanah tidak terdaftar dapat

dijadikan obyek jaminan fidusia.132

130Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 91- 95.

131Lihat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan. 132 Lihat penjelasan Pasal 3 huruf (a) yang menyatakan bahwa; “Berdasarkan ketentuan

ini, maka bangunan diatas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia”.

Hal ini dikarenakan obyek jaminan fidusia


sesuai Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, Pasal 3 adalah

yang antara lain manyatakan bahwa:

“Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;

b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M³ atau lebih;

c. Hipotek atas pesawat terbang; dan

d. Gadai.”

Permasalahan yang dapat diungkapkan terhadap kedua peraturan tentang

jaminan ini adalah adanya suatu ketidaksinkronan/ketidaksinambungan diantara

Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan isi penjelasan dari Pasal 4 ayat

(1) yang dikaitkan dengan penjelasan umum angka 5 Undang-Undang Hak

Tanggungan, di mana ada 2 (dua) unsur mutlak dari hak atas tanah yang dapat

dijadikan obyek Hak Tanggungan, yaitu:133

a. Hak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku wajib di daftar dalam daftar

umum, dalam hal ini Kantor Pertanahan. Unsur ini berkaitan dengan

kedudukan diutamakan (preferent) yang diberikan kepada kreditor

pemegang Hak Tanggungan terhadap kreditor lainnya. Untuk itu harus ada

catatan mengenai Hak Tanggungan tersebut pada buku-tanah dan sertifikat

hak atas tanah yang dibebaninya, sehingga setiap orang dapat

mengetahuinya (asas publisitas), dan;

133 Lihat Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan.


b. Hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindahtangankan, sehingga

apabila diperlukan dapat segera direalisasikan untuk membayar utang yang

dijamin pelunasannya.

Apabila hak tersebut tidak dimiliki seperti yang diutarakan diatas maka

tanah tersebut tidak dapat dijadikan jaminan dengan hak tanggungan karena tidak

memenuhi syarat, dan oleh karenanya tanah yang tidak memenuhi syarat tersebut

apabila ingin dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit maka berdasarkan Pasal 3

Undang-Undang Jaminan Fidusia, tanah tersebut dapat diikat dengan

menggunakan jaminan fidusia.

Permasalahan lain yaitu dengan adanya isi Pasal 15 ayat (4) Undang-

Undang Hak Tanggungan di mana dibenarkannya dikeluarkan Surat Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan atas tanah yang tidak terdaftar yang dapat

dijadikan obyek perjanjian kredit meskipun dengan ketentuan persyaratan paling

lambat 3 (tiga) bulan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan harus menjadi

Akta Pemberian Hak Tanggungan.134

Isi dari Pasal 15 ayat (4) tersebut memberikan arti bahwa untuk tanah yang

tidak terdaftar dapat diikat dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

yang kemudian 3 (tiga) bulan setelahnya harus sudah menjadi Akta Pemberian

Hak Tanggungan. Hal ini memberikan penafsiran yang delematis dikarenakan 3

(tiga) alasan yaitu; pertama, Di dalam isi butir ke 5 dari bagian umum Undang-

Undang Hak Tanggungan telah jelas menyatakan bahwa hanya tanah yang

134 Isi Pasal 15 (4) Undang-Undang Hak Tanggungan adalah Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembutan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan


terdaftar saja yang menjadi obyek hak tanggungan yang kemudian dikaitkan

dengan Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka dengan jelas menyebutkan

bahwa obyek yang tidak diatur oleh Undang-Undang Hak Tanggungan dan benda

bergerak adalah obyek jaminan fidusia; kedua, apabila diikuti ketentuan Pasal 15

ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu suatu perjanjian yang diikat

dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan diwajibkan selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan telah menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka

dapat disimpulkan perjanjian tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perikatan

dengan menggunakan jaminan karena sudah dipastikan bahwa Surat Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan bukanlah sebuah jaminan kebendaan, Surat

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan hanya berupa suatu surat keterangan biasa

saja di tambahkan dengan adanya masa waktu 3 (tiga) bulan untuk menjadi Akta

Pemberian Hak Tanggungan, maka hal ini masih diragukan akan teralisasinya

Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dimaksudkan di dalam pelaksanaannya,

dan alasan ketiga, dikarenakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tangungan ini

hanya berupa surat keterangan maka sudah barang tentu Surat Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan ini tidak dapat memberikan kepastian hukum

bagi para pihak terutama apabila dalam masa perikatannya tersebut salah satu

pihak wanprestatie, upaya hukum apa yang dapat dilakukan para pihak apabila

dalam keadaan yang demikian.

Bahwa di dalam proses selanjutnya antara Surat Kuasa Membebankan Hak

Tanggungan menuju Akta Pemberian Hak Tanggungan akan banyak

menimbulkan permasalahan apabila para pihak tidak diikat dengan suatu


perikatan dengan jaminan kebendaan yang memiliki kepastian hukum. Hal ini

juga diungkapkan oleh Tan Kamello dalam bukunya bahwa tentang bantahan

beliau terhadap Sri Soedewi yang menyatakan bahwa di dalam proses

pensertifikatan atas tanah yang tidak terdaftar sebagai bukti haknya adalah Surat

Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dengan dilakukan Surat Kuasa Memasang

Hipotik (SKMH). Tan Kamello berpendapat bahwa Surat Kuasa Memasang

Hipotik (SKMH) bukan merupakan hak jaminan sehingga tidak memiliki sifat

preferen seta tidak memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditur. 135

135Op cit, hal. 97.

Dalam hal

ini penulis sependapat dengan Tan Kamello dengan pernyataan bahwa Surat

Kuasa Memasang Hipotik (SKMH) sekarang disebut Surat Kuasa Memegang Hak

Tanggungan (SKMHT) adalah bukan jaminan kebendaan yang dapat disamakan

dengan Jaminan Hak Tanggungan yang ada, Surat Kuasa Memasang Hipotik

(SKMH) atau Surat Kuasa Memegang Hak Tanggungan (SKMHT) adalah

merupakan bentuk dari salah satu surat kuasa yang ada, yang apabila dilihat dari

sudut sifat jaminan kebendaan, tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak

bank khususnya.

Dapat diyakini bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat

terpisahkan dengan hukum, terutama untuk norma tertulis. Hukum tanpa nilai

kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman

perilaku bagi semua orang, dalam istilah Latin Ubi jus incertum, ibi jus nulum

yang artinya di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum.


Oleh karena itu kepastian hukum mutlak diperlukan dalam norma tertulis

untuk tanah yang tidak terdaftar (unregistered land). Tanpa kepastian tersebut

maka pernyataan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-

Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) adalah

tidak tepat.

Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta mengemukakan bahwa

kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi. Pertama, berarti soal dapat

ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang kongkret, artinya

pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi

hukumnya dalam hal khusus, sebelum ia memulai suatu perkara. Kedua, kepastian

hukum berarti keamanan hukum, artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap

kesewenangan hakim.136

Jan Michiel Otto dalam Adrian Sutedi mengemukakan bahwa untuk

menciptakan kepastian hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

137

1. Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten;

2. Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk

dan taat terhadapnya;

3. Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum

tersebut;

4. Hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan

hukum secara konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa hukum;

136 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 44.

137 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 27.


5. Putusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Hal tersebut juga adalah merupakan alasan yang mendasar bagi peneliti

untuk meneliti kajian ini, karena peneliti juga berpendapat bahwa dengan adanya

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang berasal dari Surat Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tersebut tidak memberikan jaminan

kepastian hukum sehingga dengan demikian tidak akan memberikan keadilan bagi

para pihak sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari diadakannya undang-undang

itu sendiri.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah atas judul kepastian hukum jaminan hak atas tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) dalam perjanjian kredit bank di Sumatera Utara, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan jaminan hak atas tanah yang tidak terdaftar

(unregistered land) di dalam sistem hukum jaminan nasional yang

dijadikan jaminan pada perjanjian kredit bank?

2. Mengapa menentukan obyek jaminan dan lembaga jaminan di dalam

peraturan hukum jaminan khususnya jaminan hak atas tanah sangat

penting?

3. Bagaimanakah kepastian hukum jaminan hak atas tanah yang tidak

terdaftar (unregistered land) di dalam perjanjian kredit bank?


C. Asumsi

1. Bahwa pengaturan jaminan hak atas tanah yang tidak terdaftar

(unregistered land) di dalam sistem hukum jaminan nasional adalah

merupakan bagian yaitu sub-sub-sub sistem dari sub sistem hukum benda,

yang mana sub sistem hukum benda tersebut merupakan bagian ataupun

merupakan sub-sub sistem dari Hukum Perdata Indonesia. Hal ini juga

menempatkan bahwa Hukum Perdata Indonesia adalah merupakan bagian

ataupun sub sistem dari Pancasila yang merupakan falsafah Bangsa

Indonesia. Jadi sistem memandang bahwa sub sistem-sub sistem yang ada

adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait satu dengan

lainnya dan tidak dapat dipisahkan.

2. Bahwa adalah sangat penting menentukan obyek jaminan dan lembaga

jaminan di dalam peraturan hukum jaminan hak atas tanah dikarenakan

dengan adanya penentuan obyek jaminan dan lembaga jaminan tersebut

maka akan dapat membedakan jenis-jenis jaminan dan jenis-jenis lembaga

jaminan yang ada sehingga akan memudahkan dalam menentukan jenis

obyek yang dijadikan jaminan dan lembaga jaminan mana yang

menaunginya dengan tujuan akhir kepastian hukum.

3. Bahwa kepastian hukum terhadap jaminan hak atas tanah yang tidak

terdaftar (unregistered land) dalam perjanjian kredit bank dikaitkan

dengan norma hukum yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tangungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda

Yang Berkaitan Dengan Tanah, belum memberikan kepastian hukum


sehingga tidak memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam

perjanjian kredit bank.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Suatu ilmu138 tanpa teori yang kuat, bagaikan bangunan tanpa fondasi yang

kukuh. Demikian juga Ilmu Hukum139

138 Jujun S. Suriasumantri dalam Amsal Bakhtiar, menyatakan bahwa Ilmu dalam bahasa Inggerisnya science; yang berasal dari bahasa Latin scientia (pengertahuan)-scire (mengetahui). Sinonim yang paling dekat dengan bahasa Yunani adalah episteme. Untuk pengertian ilmu diambil dari Kamus Bahasa Indonesia yang berarti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu.

Suwardi Endraswara, Ilmu juga selalu berkaitan dengan nilai dasar keilmuan. Pengembangan ilmu terus dilakukan, tanpa meninggalkan nilai-nilai akademik. Pemuasan dahaga manusia terhadap rasa keingintahuannya seolah tak berujung dan menjebak manusia ke lembah kebebasan tanpa batas. Oleh sebab itulah dibutuhkan adanya pelurusan terhadap ilmu pengetahuan agar tidak terjadi kenetralan tanpa batas dalam ilmu, karena kenetralan ilmu pengetahuan hanyalah sebatas metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaanya diperlukan adanya nilai-nilai moral. (baca Suwardi Endraswara, Filsafat Ilmu Konsep, Sejarah, dan Pengembangan Metode Ilmiah, (Yogyakarta: CAPS, 2012), hal. 162).

139 Gerald Turkel dalam Achmad Ali, menyatakan bahwa secara konvensional ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat digunakan dalam mempelajari ilmu hukum, yaitu: a. Pendekatan Moralitas, yang focal concern-nya landasan moral hukum, dan validitas hukumnya

adalah konsistensi hukum dengan etika eksternal atau nilai-nilai moral; b. Pendekatan Yurisprudensi (ilmu hukum normatif), yang focal concern-nya independensi

hukum, dan validitas hukumnya adalah konsistensi internal hukum dengan aturan-aturan, norma-norma, dan asas-asas yang dimiliki hukum sendiri; dan

c. Pendekatan Sosiologi, yang focal concern-nya hukum dan tindakan sosial, di mana validitas hukumnya adalah konsekuensi-konsekuensi hukum bagi masyarakatnya.

Achmad Ali menyatakan bahwa untuk ketiga pendekatan tersebut beliau memiliki istilah sendiri dengan pengertian yang sama, yaitu: a. Pendekatan Filsuf untuk pendekatan nilai-nilai, termasuk nilai moralitas; b. Pendekatan Normatif untuk pendekatan yurisprudensi (ilmu hukum normatif), yaitu yangmana

sekedar melihat hukum dengan wujudnya sebagai aturan-aturan (rules), norma-norma (norms), atau asas-asas (principles); dan

c. Pendekatan Empiris untuk pendekatan sosiologis, yaitu yangmana melihat hukum sebagai perilaku (behavior), melihat hukum sebagai tindakan (action), atau melihat hukum sebagai realitas (reality).

(Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 175-176.

, sebagai suatu sistem keilmuan sangat


membutuhkan penguasaan wawasan berbagai “Teori Hukum” (Legal Theory; The

Philosophy of Laws; Jurisprudence), maupun “Konsep Hukum” (The Legal

Precepts).140 Kata teori berasal dari kata “theoria” dalam bahasa Latin, yang

berarti “perenungan; yang berasal dari kata “thea” dalam bahasa Yunani berarti

“cara atau hasil pandang” yaitu suatu konstruksi di dalam cita atau ide manusia,

dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang

dijumpai di alam pengalaman. Dari kata “thea” juga datang kata “teater” yang

berarti “pertunjukan” atau “tontonan”. Dengan demikian istilah teori selain

mengandung arti “perenungan” juga berarti sesuatu yang dapat dipertunjukan.141

Fungsi teori dalam penelitian disertasi ini adalah untuk memberikan

arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.

142

Dengan demikian adapun yang menjadi grand theory dalam penulisan ini

adalah Teori Positivisme. Teori positivisme menghendaki agar ilmu-ilmu dibangun

dalam satu kesatuan metodologis yang berlaku umum bagi seluruh usaha ilmiah.

Positivisme

143

140 Syamsul Bachri, sebagaimana dikutip dalam kata sambutan beliau di dalam buku “Meguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)” oleh Prof. DR. Achmad Ali, SH., M.H., (Jakarta: Kencana, 2009), hal. xi.

141 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Sejarah Hukum Di Indonesia, (Jakarta: PT Suara Harapan Bangsa, 2014), hal. 87.

142 Bandingkan Snelbecker dalam Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 35.

143 Ciri-ciri positivisme dari buah pikiran John Austin yang dikembangkan lagi oleh H.L.A. Hart dalam Agus Santoso, antara lain: 1. Hukum merupakan perintah dari manusia (command of human being). 2. Tidak ada hubungan mutlak/penting antara hukum di satu pihak dengan moral di lain pihak,

atau antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya. 3. Analisis terhadap konsepsi hukum dinilai penting untuk dilakukan dan harus dibedakan dari

studi yang historis maupun sosiologis, dan harus dibedakan pula dari penilaian yang bersifat kritis.

4. Pengertian bahwa sistem hukum merupakan sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup, serta di dalamnya keputusan hukum yang tepat/benar biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memerhatikan tujuan sosial, politik, dan ukuraan moral.

mengusulkan agar ilmu-ilmu sosial mengikuti metodologi yang


dikembangkan oleh ilmu alam yang lebih dapat memberikan kepastian.144 Aliran

hukum positif menyamakan hukum dengan undang-undang, tidak ada hukum di

luar undang-undang, sehingga harus diakui bahwa satu-satunya sumber hukum

adalah undang-undang (legisme). Undang-undang dibuat oleh penguasa, oleh

karena itu hukum merupakan perintah dari penguasa dalam arti bahwa perintah

dari pemegang kekuasaan yang paling tinggi atau pemegang kedaulatan.145

Di dalam grandtheory ini digunakan teori hukum murni (reine recht

lehre)

146

“The Pure Theory of law is a theory of positive law. It is a theory of positive law in general, not of a specific legal order. It is a general theory of law, not an interpretation of specific national or international legal norms; but it offers a theory of interpretation. … it is called a “pure” theory of law, because it only describes the law and attempts to eliminate

dari Hans Kelsen, yaitu di mana di dalam teori murni ini menyatakan

bahwa peraturan hukum positif itu bersifat umum bukan bersifat khusus dan

peraturan hukum positif tersebut bukan berdasarkan interprestasi secara nasional

ataupun internasional dan untuk menemukan hukum yang ideal maka hukum

harus bersifat murni yaitu membersihkan obyek penjelasnya dari segala hal yang

tidak bersangkut paut dengan hukum dan bebas dari unsur-unsur asing. Hal ini

seperti yang diungkapkannya di dalam bukunya The Pure Theory yang telah

dialihbahasakan oleh Max Knight dari bahasa Jerman ke Inggeris yaitu;

5. Bahwa pertimbangan-pertimbangan moral tidak dapat dibuat atau dipertahankan sebagai pernyataan kenyataan yang harus dibuktikan dengan argumentasi rasional. (Agus Santoso, Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 55.

144 Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 50.

145 Agus Santoso, Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum,(Jakarta: Kencana, 2012), hal. 53.

146 Ajaran atau teori murni dikenal juga dengan nama “Neokantianisme”, dikarenakan kaum neokantianisme ini mempersoalkan pemisahan antara das Sollen (yang harus) dan dasSein (yang ada). Baca Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum Problematik Ketertiban Yang Adil, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 97.


from the object of the description everything that is not strictly law: its aim is to free the science of law from alien elements”.147

Demikian pula halnya dengan tujuan dari hukum, Hans Kelsen

menyatakan bahwa tujuan hukum adalah hanya untuk mewujudkan kepastian

hukum. Kepastian hukum yang dimaksudkan oleh Hans Kelsen yaitu berada pada

teori stufenbaunya, yaitu kepastian hukum secara filosofis dan kepastian hukum

secara normatif sedangkan untuk kepastian hukum pada teori grundnormsnya

Hans Kelsen menyatakan bahwa tidak ada kaitannya dengan moral, hukum adalah

hukum, hukum harus di pisahkan dengan moral.

148

Secara aksiologis Widodo Dwi Putro menyimpulkan di dalam bukunya

bahwa kaum positivis memandang bahwa kepastian hukum adalah tujuan paling

akhir dari hukum.

149

Sebagai middle theory yang digunakan adalah Teori Sistem

Hal ini memberikan makna bahwa bagi kaum positivistik

kepastian hukum mutlak dibutuhkan dalam suatu peraturan, tanpa kepastian

hukum maka suatu peraturan itu adalah bukan hukum. Hal inilah yang

membedakan antara hukum dengan bukan hukum.

150

147 Hans Kelsen, Pure Theory Of Law, alih bahasa dari Jerman ke Inggeris oleh Max Knight, (London: University Of California Press, 1978), hal. 1.

148 Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan tujuan hukum untuk kepastian hukum adalah dengan memisahkan hukum dengan moral; “the pure theory of law separates the concept of the legal completely from that of the moral norm and establishes the law as a specific system independent even of the moral law”. Hans Kelsen, the pure theory of law, dalam Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 41.

149 Widodo Dwi Putro, op cit, hal. 49. 150 Algra N.E. dan K. Van Duyvendijk dalam Tan Kamello, menyatakan bahwa teori

sistem adalah aliran yang paling penting dalam positivisme hukum, yang intinya bahwa hukum adalah suatu stelsel dari aturan yang berkaitan satu sama lain secara organis, secara piramida dari norma-norma yang terbentuk secara hierarki. (Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hal. 148).

yang juga

dikembangkan oleh Mariam Darus. Teori sistem yang dimaksudkan adalah

kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, di mana dibangun


tertib hukum. Asas-asas hukum ini diperoleh melalui konstruksi yuridis yaitu

dengan menganalisa (mengolah) data yang sifatnya nyata (konkrit) untuk

kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum (kolektif) atau abstrak. Proses

pencarian asas hukum ini disebut dengan mengabstraksi. Aturan-aturan hukum

membentuk dirinya dalam suatu hukum itu dapat pula digolongkan dalam sub-

sistem seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum ekonomi

dan sebagainya.151

Sistem hukum pembangunan Indonesia salah satunya adalah sistem hukum

perdata

152

Apabila tidak ada kesinkronan (kesesuaian) di dalam asas-asas hukum

yang dalam sub sistem dan sub-sub sistem tersebut sesuai dengan kehendak sistem

hukum seperti kepastian hukum hak atas tanah yang belum terdaftar (unregistered

, di mana hukum perdata memiliki bagian sub sistem yaitu hukum

benda, dan hukum benda memiliki sub sistem yaitu hukum jaminan. Jadi Jaminan

hak tanggungan dan jaminan fidusia adalah sub-sub-sub sistem dari hukum

jaminan dan hukum benda sehingga jaminan fidusia dan jaminan hak tanggungan

adalah merupakan sub-sub sistem dari sistem hukum yang ada di Indonesia.

151 Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 15-16.

152 Tan Kamello menyatakan bahwa membangun hukum perdata dalam suatu sistem harus dilakukan dengan memperhatikan elemen-elemen sebagai berikut:

a. Pembentukan kesadaran Publik (Public awareness), b. Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (Legal draft), c. Menciptakan Undang-Undang atau Substansi Hukum (Substantive of law), d. Melakukan Sosialisasi UNdang-Undang (Sosialization of law), e. Mempersiapkan Struktur Hukum (Legal structure), f. Menyediakan fasilitas Hukum (Legal facilities), g. Menerapkan Hukum (Law enforcement), h. Membentuk Kultur Hukum (Culture of law), i. Melakukan Kontrol Hukum (Legal control), j. Menghasilkan Kristalisasi Hukum (Crystallization of law), k. Melahirkan Nilai Hukum (Value of law).

Baca Tan Kamellodan Syarifah Lisa Andriati, Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga, (Medan: USU Press, 2011), hal. 17-18.


land), maka penggunaan teori sapu lidi nya Tan Kamello dapat dijadikan cara

untuk menjawab permasalahan tersebut. Tan Kamello dalam teorinya menyatakan

bahwa di dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat bagian-

bagian yang tersusun menurut rencana yang sudah dipikirkan, berkaitan satu sama

lain tanpa adanya konflik di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama dari pasal-

pasal tersebut. Jadi bukan mengejar tujuan dari masing-masing pasal dengan

melepaskan pasal-pasal lainnya.153

Selanjutnya sebagai Applied Theory digunakan adalah Teori Norma di

bidang hukum jaminan. Teori norma yang dimaksudkan adalah teori norma dari

Hans Kelsen yaitu di mana norma merupakan makna dari suatu tindakan yang

memerintahkan, menginzinkan atau menguasakan perilaku tertentu. (“Norm’ is

the meaning of an act by which a certain behaviour is commanded, permitted, or

authorized

Artinya pasal-pasal di dalam undang-undang

tentang jaminan adalah merupakan satu kesatuan yang utuh baik norma maupun

asas yang harus saling mendukung dan terkait satu dengan lainnya sesuai dengan

tujuan dari sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam arti luas

sesuai dengan tujuan dari sistem hukum puncaknya yaitu Pancasila.

154). Hak dan kewajiban, menurut Kelsen, hanya ada kalau ditentukan

oleh norma hukum (hukum positif).155

Pada hukum jaminan, norma yang dimaksudkan adalah Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda

yang berkaitan dengan tanah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

153Ibid, hal.16. 154 Hans Kelsen, Pure Theory Of Law, alih bahasa dari Jerman ke Inggeris oleh Max

Knight, (London: University Of California Press, 1978), hal. 5. 155Loc. Cit, Widodo Dwi Putro, hal. 41.


jaminan fidusia. Kedua undang-undang ini merupakan norma hukum yang

mengatur tentang jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit. Undang-Undang

Nomor 4 tahun 1996 belum memberikan perintah ataupun arahan yang jelas

mengenai obyek hak atas tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) yang akan

digunakan sebagai benda yang dijaminkan dalam kredit bank sehingga hak dan

kewajiban belum terlindungi, sedangkan undang-undang jaminan fidusia telah

memberikan ruang untuk menjawab kejelasan atas obyek hak atas tanah yang

tidak terdaftar (unregistered land) yang digunakan sebagai jaminan pada

perjanjian kredit bank.

2. Kerangka Konsep

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kata konsep berasal dari kata

conceptio (Bahasa Latin) yang berarti pengertian. Pengertian disini berbeda

dengan pengertian yang dimaksudkan dengan kata defenisi atau definitio (Bahasa

Latin).

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konsepsional dan landasan atau

kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka

konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan

dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.156

156 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. RajaGRafindo Persada, 2001), hal. 6-7.

Dengan demikian maka kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:


Norma adalah makna dari suatu tindakan yang memerintahkan,

menginzinkan atau menguasakan perilaku tertentu. (“Norm’ is the meaning of an

act by which a certain behaviour is commanded, permitted, or authorized157

Kepastian hukum adalah aturan-aturan hukum yang berbentuk norma

tertulis yang dapat menjamin hak dan kewajiban subyek hukum. Penjaminan hak

dan kewajiban yang dimaksudkan adalah hak dan kewajiban tersebut telah diatur

sebelumnya, hak dan kewajiban tersebut dapat dilaksanakan, dan hak dan

kewajiban tersebut dapat dipenuhi tuntutannya.

).

158

157 Hans Kelsen, Pure Theory Of Law, alih bahasa dari Jerman ke Inggeris oleh Max Knight, (London: University Of California Press, 1978), hal. 5.

158 Bandingkan dengan pendapat dari Camilo A. Rodriguez Yong tentang kepastian hukum yaitu; “Legal certainty is a principle or value that refers to the ability of people or legal entities to plan their future activities taking the potential legal consequences of their conduct into consideration”.

Di mana pada pendapatnya suatu kepastian hukum merupakan suatu prinsip atau nilai yang mengacu kepada kemampuan orang ataupun badan hukum dalam merencanakan kegiatannya yang dilakukan sekarang ataupun yang akan datang dengan pertimbangan risiko hukum atas perbuatan yang dilakukan tersebut.

Kemudian Camelio membagi kepastian hukum tersebut memiliki 2 (dua) aspek yang saling terkait yaitu:

“Legalcertainty has both an objective and a subjective aspect. The subjective aspect of legal certainty relates to one's certainty about what the law is, as people need to know with certainty what laws regulate their conduct before they act. For example, a business or other legal entity must understand what is permitted or prohibited by the law in order to plan its future activities. Thus, subjective legal certainty describes one's subjective understanding of the laws that define one's rights and responsibilities. The objective aspect of legalcertainty relates to the functional and structural regularity of the legal system which is developed through a country's regulations and institutions. In order to provide citizens with objective legal certainty as to the law and their rights and responsibilities under the law, certain conditions must be met. These conditions are the following: the host country's law must be published and clearly written, it must regulate conduct that has “legal transcendence,” it must regulate the fundamental rights and responsibilities of citizens, it cannot be retroactive,it must be stable, the people and other legal entities subject to the country's laws must comply with them, and the country's authorities must act in accordance with the law”.

Bahwa kepastian hukum yang dimaksud oleh Camelio memiliki 2 (dua) aspek yaitu aspek oyektif dan aspek subjektf. Aspek subjektif dari kepastian hukum berhubungan dengan kepastian seseorang tentang apa hukum itu, sebagaimana orang perlu mengetahui dengan pasti apa hukum telah mengatur perilaku mereka sebelum mereka berbuat. Sebagai contoh suatu perusahaan atau badan hukum lainnya mesti mengetahui apa yang diperbolehkan atau yang dilarang oleh hukum dalam perencanaan kegiatan kedepannya. Dengan demikian kepastian hukum subjektif menggambarkan pemahaman subjektif seseorang tentang hukum yaitu yang merupakan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya. Aspek Objektif dari kepastian hukum berkaitan


Jaminan adalah suatu lembaga hukum berupa hak untuk mengambil

pelunasan dari suatu perikatan.159

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tidak mengenal istilah jaminan, yang

ada hanya istilah agunan yang merupakan jaminan tambahan yang diserahkan

Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

160 Dalam hal ini penulis berpendapat

bahwa kata tambahan setelah kata jaminan memberikan arti bahwa adanya

jaminan utama ataupun jaminan lainnya, yang dalam undang-undang ini tidak

menjelaskan sama sekali tentang jaminan lainnya tersebut. Penulis berpendapat

dikarenakan maksud dari agunan161 tersebut adalah merupakan jaminan berupa

aset162

dengan fungsi dan struktur dari suatu aturan sistem hukum yang dikembangkan melalui peraturan dalam suatu negara dan lembaga. Dalam rangka memberi kepastian hukum bagi warga negara dengan kepastian hukum objektif sebagai hukum dan melindungi hak-hak dan tanggungjawab mereka dibawah hukum, maka kondisi tertentu harus dipenuhi. Kondisi yang harus dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut; Negara yang bersangkutan harus menulis peraturan tersebut dan dipublikasikan, harus mengatur perilaku yang ber“tendensi hukum”, harus mengatur hak-hak dasar dan kewajiban-kewajian dasar setiap warga negara, peraturan tersebut tidak berlaku surut, harus stabil, orang atau badan hukum lain harus mematuhinya, pelaksana negara harus bertindak sesuai dengan aturan yang ada.(Camilo A. Rodriguez Yong, Enhancing Legal Certainty In Colombia: The Role Of The Andean Community, (Michigan State Journal of International Law, 2008-2009), WestLaw)

159Mariam Darus Bandrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 4.

160 Lihat Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

161 Agunan berasal dari kata agun yang berarti tanggungan ataupun jaminan, yang apabila mengunakan tambahan imbuhan dan akhiran menjadi mengagunkan maka memiliki arti yaitu menjadikan jaminan (tanggungan utang, dsb). Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal, 14.

162 Aset artinya sesuatu yang mempunyai nilai tukar atau modal kekayaan. (lihat Kamus Besar Bahasa IndonesiaEdisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 70.

milik debitur yang diberikan sebagai jaminan bahwa debitur memiliki


kemampuan untuk membayar kreditnya tersebut, maka ada baiknya kata tambahan

tersebut ditiadakan untuk tidak memberikan pengertian yang ambigu163

Hak adalah milik; kepunyaan; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat

sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).

.

164

Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.

165

Mengenai istilah kredit

Tidak Terdaftar (unregistered) maksudnya adalah tidak didaftarkan dalam

suatu buku atau dokumen tertentu yang memuat identitas dari benda yang akan

didaftarkan tersebut dengan suatu sistem penomoran tertentu.

Jadi tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) yang dimaksudkan

disini adalah tanah yang haknya belum atau tidak didaftarkan dalan suatu buku

atau dokumen tertentu yang memuat identitas dari tanah tersebut dengan suatu

sistem penomoran yang telah ditentukan, seperti surat segel, surat tanah yang

dikeluarkan oleh camat, surat tanah yang berupa akta notaris, tanah grant sultan,

maupun surat tanah yang masih dalam proses penerbitan sertifikat.

166, dikutip dari buku Mariam Darus yaitu kata

“kredit” berasal dari bahasa Romawi “credere”167

163 Ambigu bermakna lebih dari satu (sehingga kadang-kadang menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, dsb); bermakna ganda; taksa. (lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 36.

164Ibid, hal. 381-382. 165Ibid, hal. 1132.

yang artinya percaya, (Belanda:

166Dalam Mariam Darus, J.A. Levy memberikan arti hukum dari kredit yaitu; “Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan sejumlah pinjaman itu dibelakang hari.” Pada pendapatnya Mariam Darus menyatakan bahwa pengertian kredit yang dianut oleh Undang-Undang Perbankan Tahun 1967 (undang-undang yang berlaku pada saat itu) adalah sama seperti yang diajarkan J.A. Levy yaitu “perjanjian pinjam uang yang didasarkan pada kepercayaan akan kemampuan ekonomi penerima kredit” (Baca Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank,(Bandung: Alumni, 1983), hal. 21-23.), dan pendapat penulis hal ini juga dianut oleh Undang-Undang Perbankan yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana pengertian kredit di dalam Undang-


vertrouwen, Inggeris: believe, trust or confidence),168 sedangkan dalam bahasa

Indonesia ada kata kredo yang berasal dari bahasa latin yang artinya adalah

pernyataan kepercayaan (keyakinan).169

Pengertian kredit di dalam Kamus Ekonomi Uang dan Bank adalah suatu

persetujuan pembayaran antara pihak penjual dan pihak pembeli, atau antara

kreditor dan debitur, untuk melaksanakan pembayaran atau pengembalian

pinjaman dikemudian hari secara mencicil. Khususnya menyangkut kredit

perbankan di Indonesia tentang pengertian kredit, sebagaimana diterangkan dalam

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, bahwa

kredit adalah menyediakan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan

dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak

lain dalam hal mana pihak meminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.

170

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (voorovereenkomst)

dari penyerahan uang. Di mana perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil

permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-

UndangNomor 10 Tahun 1998 juga mengandung makna adanya penyediaan sejumlah uang serta kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamkan tersebut, dan pemberian bunga dalam hal ini dapat disamakan dengan penerima kredit yaitu bank berhak mempergunakan pinjaman itu untu keuntungannya.

167 Istilah credere dalam Kamus Latin berarti To give trust to, To have trust for, yang artinya memberikan kepercayaan, atau kepercayaan. (http://latindictionary.wikidot.com/verb:credere).

168 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank,(Bandung: Alumni, 1983), hal. 21.

169 Baca Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 600.

170 Sudarsono dan Edilius, Kamus Ekonomi Uang dan Bank, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hal. 69


http://latindictionary.wikidot.com/verb:credere�

hubungan hukum antara keduanya, yang bersifat konsensuil (pactade

contrahendo) obligatoir.171

Perjanjian pendahuluan merupakan perjanjian yang terlebih dahulu

dilakukan para pihak, setelah ada persetujuan maka lahirlah perikatan

172

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentu kredit dan

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak.

bagi

kedua belah pihak atau lebih yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Di dalam hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian

melahirkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber-

sumber lainnya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah

pihak setuju untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian

dan persetujuan itu adalah sama artinya.

173

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan kepastian hukum jaminan hak atas tanah

yang tidak terdaftar belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian atas perjanjian

kredit bank telah ada sebelumnya yaitu penelitian tingkat doktoral dari Mariam

Darus Badrulzaman dengan judul “Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian

Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotheek Serta Hambatan-hambatannya Dalam

171 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 28.

172 Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. (Pasal 1234 KUH Perdata).

173 Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahu 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.


Praktek di Medan” yang menekankan pada permasalahan hukum dengan

menggunakan jaminan hypotheek di dalam perbankan dan untuk penelitian

tentang jaminan fidusia pada tingkat doktoral sudah pernah dilakukan oleh Tan

Kamello dengan judul “Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Kajian

Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan Di Sumatera

Utara”, yang mana penelitian ini lebih menekankan kepada putusan pengadilan di

dalam hal jaminan fidusia.

Walaupun penelitian ini sama-sama membicarakan perjanjian kredit bank

serta tentang jaminan, akan tetapi dari segi isi, lokasi dan pendekatan yang

digunakan berbeda. Penelitian Mariam Darus Badrulzaman lebih menekankan atas

perjanjian-perjanjian kredit bank khususnya hipotik dan Tan Kamello lebih

menekankan kepada putusan pengadilan terhadap perjanjian fidusia, sedangkan

penelitian ini lebih menekankan kepada kepastian hukum terhadap jaminan atas

tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) dalam perjanjian kredit bank dengan

orientasi penelitian terhadap jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia.

Jadi berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada,

penelitian mengenai masalah “Kepastian Hukum Jaminan Hak Atas Tanah Yang

Tidak Terdaftar (Unregistered Land) Dalam Perjanjian Kredit Bank di Sumatera

Utara” ini belum pernah dilakukan dalam judul, permasalahan dan tempat

penelitian yang sama. Jadi penelitian ini dapat disebut asli sesuai dengan asas-

asas keilmuan yaitu jujur, rasional dan objektif serta terbuka. Sehingga penelitian

ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, dan dapat

dipertanggungjawabkan.


F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di depan, maka

tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan jaminan hak atas tanah yang tidak terdaftar

(unregistered land) di dalam sistem hukum jaminan nasional yang

dijadikan jaminan pada perjanjian kredit bank.

2. Untuk mengetahui pentingnya menentukan obyek jaminan dan lembaga

jaminan di dalam peraturan hukum jaminan khususnya jaminan hak atas

tanah.

3. Untuk mengetahui kepastian hukum jaminan hak atas tanah yang tidak

terdaftar (unregistered land) di dalam perjanjian kredit bank.

G. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

ilmu pengetahuan, khususnya bagi perusahaan perbankkan dalam menjalankan

praktik perjanjian kredit. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan masukan

bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan yang ada.

Secara praktis, penelitian ini ditujukan kepada kalangan perbankan dan

pengguna lembaga jaminan hak tanggungan dan fidusia sebagai pengikat

jaminannya, agar lebih membuka wawasan dan cakrawala pemikiran mengenai

jaminan kebendaan atas tanah khusus tanah yang tidak terdaftar (unregistered

land) yang dimungkinkan untuk dapat diikat dengan jaminan kebendaan sehingga

memberikan perlindungan hukum bagi para pihak terutama bank.


H. Metode Penelitian

Metode dalam pengertiannya dapat dirumuskan sebagai suatu cara tertentu

untuk melaksanakan suatu prosedur.174

1. Spesifikasi Penelitian

Prosedur yang dimaksudkan dalam hal ini

adalah merupakan suatu penelitian ilmiah.

Berdasarkan perumusan yang ada tersebut di atas maka metode penelitian

ini di bagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu spesifikasi penelitian, sumber data, alat

penelitian, tempat penelitian dan analisis data.

Pengertian spesifikasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah proses,

cara, perbuatan melakukan pemilihan (perincian), yang dapat juga berarti

perincian yang berupa rencana, proposal, dan sebagainya.175

a. Jenis Penelitian

Oleh karena itu perincian yang berupa rencana tersebut di dalam penelitian

ini terbagai atas 3 (tiga) bagian yaitu jenis penelitian, sifat penelitian dan

pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang tujuannya untuk menganalisis

permasalahan-permasalahan yang diutarakan dalam disertasi ini sehingga dapat

menemukan jawaban yang sebenarnya.

Penelitian dapat ditinjau dari berbagai jenis bergantung dari sudut

pandang yang akan di teliti. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa apabila

penelitian itu di pandang dari sudut tujuan penelitian hukum maka terbagi menjadi

2 (dua) bagian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis

174 Lihat Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2010), hal. 5.

175 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1087.


atau empiris. Di mana penelitian hukum normatif itu mencakup penelitian asas-

asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan

perbandingan hukum, sedangkan penelitian hukum sosiologis (empiris) meliputi

penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian efektivitas

hukum.176 Oleh karena itu berdasarkan jenis penelitian hukum tersebut maka

penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif177

b. Sifat Penelitian

yaitu dengan tujuan

meneliti terhadap sistematika hukum dan sinkronisasi hukum yaitu terhadap

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Undang-Undang Nomor

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu di mana tujuannya adalah untuk

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-

gejala lainnya, dengan maksud memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka

menyusun teori-teori baru.178 Penelitian deskriptif juga bertujuan menggambarkan

secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk

menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.179

176 Baca Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), hal. 51.

177 Inti dari penelitian normatif adalah pada langkah-langkah kajian yang harus berlandaskan teori kebenaran koherensi dan pragmatis secara traceable (controleerbaar dan consensus). Kekuatan kajian hukum normatif terletak pada langkah-langkah sekuensial yang mudah ditelusuri oleh ilmuwan hukum lainnya. (Baca Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 12.

178 Baca Soerjono Soekanto, ibid, hal. 9-10. 179 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 25.

Oleh karena


itu dalam hal ini peneliti berupaya memberikan gambaran dan menganalisa

keseluruhan gejala dan faktor yang terdapat dalam jaminan hak atas tanah yang

tidak terdaftar (unregistered land) dalam peraturan perundang-undangan yaitu

undang-undang hak tanggungan dan undang-undang jaminan fidusia sehingga

terjaminnya kepastian hukum.

c. Pendekatan Penelitian

Johhny Ibrahim mengemukakan bahwa tujuan dari adanya pendekatan

dalam penelitian adalah untuk memungkinkan seorang peneliti memanfaatkan

hasil-hasil temuan ilmiah hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan

dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai

ilmu hukum normatif. Berbagai bahan hukum yang banyak memiliki sifat empiris

seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah

di putus dapat dipergunakan oleh ilmu hukum normatif sebagai temuan ilmu lain,

serta berinteraksi secara positif dengan ilmu-ilmu lain, khususnya ilmu hukum

empris.180

Oleh karena itu Johnny Ibrahim membagi pendekatan yang ada dalam

penelitian normatif kedalam 7 (tujuh) bagian, yaitu; Pendekatan Perundang-

undangan (statute approach), Pendekatan Konsep (conceptual approach),

Pendekatan Analistis (analytical approach), Pendekatan Perbandingan

180 Lihat Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), hal. 300.


(comparative approach), Pendekatan Historis (historical approach), Pendekatan

Filsafat (philosophical approach) dan Pendekatan Kasus (case approach).181

Berdasarkan pendekatan tersebut maka pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-

undangan (statute approach), dan Pendekatan Analistis (analytical approach).

Pada pendekatan perundang-undangan (statute approach), peneliti

menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan

dengan jaminan khususnya jaminan hak atas tanah yang tidak terdaftar

(unregistered land) untuk selanjutnya di analisis dan dijadikan kelengkapan bahan

penelitian. Dalam analisis perundang-undangan tersebut peneliti akan mempelajari

konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang hak tanggungan dengan

undang-undang jaminan fidusia sehingga akan ditemukan ratio legis dan dasar

ontologis lahirnya undang-undang hak tangungan dan undang-undang jaminan

fidusia.

Pendekatan Analistis (analytical approach) digunakan di dalam penelitian

ini bermaksud untuk mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam istilah-

istilah yang ada yang digunakan dalam perundang-undangan secara konsepsional

yaitu istilah yang digunakan dalam undang-undang hak tanggungan dan undang-

undang jaminan fidusia tentang tanah yang tidak terdaftar (unregistered land),

sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hakim.

181Ibid. hal. 300. Hal yang sama juga diutarakan Peter Mahmud Marzuki di dalam bukunya Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 93-95. Hanya saja beliau membagi pendekatan dalam penelitian ilmu hukum menjadi 6 (enam) bagian yaitu Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konsep (conceptual approach), Pendekatan Analistis (analytical approach), Pendekatan Perbandingan (comparative approach), Pendekatan Historis (historical approach), dan Pendekatan Kasus (case approach).


2. Sumber data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data dapat

digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi:

a. Sumber data primer; dan

b. Sumber data sekunder.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari

masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer disebut juga dengan data dasar

atau data empiris. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari

bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek

penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data yang utama

berasal dari data kepustakaan.182

Salim dan Erlies mengemukakan bahwa sumber data yang utama dalam

penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan

hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala

sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum

yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian

hukum normatif terdiri dari:

183

182 H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 15-16.

183 H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 16.

Di dalam bukunya tersebut Salim dan Erlies juga menjabarkan pengertian dari pembagian bahan hukum dalam penelitian normatif, yaitu:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer itu, meliputi: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; 2. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945; 3. Peraturan Perundang-undangan; 4. Bahan hukum yang tidak terkodefikasi, seperti hukum adat; 5. Yurisprudensi; 6. Traktat; dan


a. Bahan hukum primer;

b. Bahan hukum sekunder; dan

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer dalam hal ini adalah bahan hukum yang terdiri dari

aturan hukum yang diurut berdasarkan hirarki perundang-undangan yang dimulai

dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di bawah undang-undang,

serta bahan hukum asing yang digunakan sebagai perbandingan untuk membantu

dan sebagai bahan pertimbangan apabila undang-undang hak tanggungan di revisi.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa

bahan hukum seperti teks-book, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-

kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan

pembahasan tentang jaminan.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan

hukum yang memberikan pentunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan

hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Untuk sumber data primer (data lapangan atau filed research) bertujuan

untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang ada di lapangan yaitu di dalam hal

jaminan yang diberikan oleh kreditur kepada bank di dalam perjanjian kredit bank.

7. Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah, seperti KUHP. b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer. Seperti, naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penejelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Kamus yang sering sirujuk oleh peneliti hukum, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggeris, dan Black’s Law Dictionary.


Hal ini dilakukan dalam usaha mencari bahan hukum yang konkret yang terjadi di

lapangan dalam kaitannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

3. Alat Penelitian

Di dalam penelitian ini yang digunakan sebagai alat pengumpul bahan-

bahan hukum yang ada adalah dengan menggunakan studi dokumen (bahan

pustaka), pengamatan (observasi), dan wawancara (interview), yang digunakan

secara bersama-sama pada saat yang sama dan ataupun masing-masing sesuai

dengan tujuan penelitian.

4. Analisis Data

Lexy J. Moleong dalam Salim dan Erlies menyatakan bahwa analisis data

adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori,

dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat digolongkan

menjadi dua macam, yang meliputi; analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.184

Penemuan data yang ada berupa bahan hukum primer kemudian

didiskrepsikan untuk selanjutnya dengan menggunakan logika induktif maka

Untuk penelitian ini yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu penelitian

yang menggunakan analisis data secara deskriptif ataupun memberikan gambaran-

gambaran dengan menggunakan kata-kata atas temuan-temuan yang ada dan

bukan dengan dasar perhitungan ataupun angka.

184 H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 19.


diangkatlah ketentuan-ketentuan umum tentang jaminan hak atas tanah yang tidak

terdaftar (unregistered land) di dalam perjanjian kredit bank.

Bahan hukum sekunder yang diperoleh ditujukan untuk mengetahui

masalah yang ada tentang jaminan hak atas tanah yang tidak terdaftar

(unregistered land) dalam perjanjian kredit bank dan kemudian untuk

mendapatkan saran-saran dalam bentuk preskreptif yaitu mengetahui kepastian

hukum di dalam norma yang ada.

Kedua bahan hukum tersebut kemudian di analisis untuk menguji

kebenaran dari norma tersebut berdasarkan preskreptif yang ada dengan

menggunakan logika deduktif.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan suatu ius constituendum di

dalam penelitian yang preskriptif karena adanya conflict of norm di dalam

peraturan perundang-undangan tentang jaminan akan menimbulkan ketidakpastian

hukum. Harapannya dengan ius constituendum tersebut akan memberikan

kepastian hukum yang dimaksudkan.


BAB II

PENGATURAN JAMINAN HAK ATAS TANAH YANG TIDAK TERDAFTAR

(UNREGISTERED LAND) DI DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN

NASIONAL YANG DIJADIKAN JAMINAN PADA PERJANJIAN

KREDIT BANK

I. Sistem Hukum Jaminan Nasional Masih Belum Tuntas

1. Ulasan Makna Sistem Di Dalam Sistem Hukum Jaminan Nasional

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu systema yang berarti

sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan

merupakan satu keseluruhan (a whole).185 Sistem juga dikenal dalam istilah

bahasa Inggris yaitu system. Dalam Kamus Collins Concise pengertian sistem

dinyatakan dengan system is a group of combination of interrelated,

interdependent, or interacting elements forming a collective entity,186

Pengertian systema Yunani dan system Collins Concise sejalan dengan

pengertian sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan

yang dalam

pengertian bebasnya adalah sistem itu terdiri dari suatu kelompok yang

merupakan kombinasi dari elemen-elemen yang terhubung satu dengan yang lain

yang jadi satu kesatuan yang utuh.

185 Tatang M. Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 1.

186 Collins Concise Dictionary 21st Century Edition, An Imprint of Harper Collins Publisher, 2001, hal. 1531.


pengertian sistem sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan

sehingga membentuk suatu totalitas.187

Kata sistem dipergunakan untuk menunjukkan banyak hal, tetapi secara

garis besar dapat dikelompokkan dalam dua hal yakni pertama, pengertian sistem

sebagai entitas, sesuatu wujud benda (abstrak maupun konkret termasuk

konseptual) dan kedua, pengertian sistem sebagai suatu metode atau tata cara.

William A. Shcrode dan Voich dalam Tan Kamello mengatakan bahwa pengertian

sistem yaitu The term “system” has two important connotations which are

implicit, if not explicit, in almost any discussion of systems. The first is the nation

of system as an entity or thing which has a particular order or structural

arrangement of its parts. The second is the nation of system as a plan, method,

device, or procedure for accomplishing something. As we shall see, these two

notions are not markedly different, since order or structure is fundamental to

each.

188

187 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 1076.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian sistem tidak hanya seperti yang telah disebutkan diatas akan tetapi terdapat 2 (dua) pengertian lainnya, yaitu sistem adalah: 1. Susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dsb, dan 2. Metode.

188 Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hal. 145-146.

Dalam pengertian bebasnya dapat disimpulkan bahwa istilah sistem

mempunyai dua konotasi yang penting yang mana memiliki arti tersirat dan

tersurat. Pertama, sistem yang berarti satu kesatuan atau sesuatu perintah tertentu

atau bagian daripada struktur yang ada. Kedua, sistem berarti rencana, tatacara

(metode), alat, atau cara untuk mencapai sesuatu.


R. Subekti dalam Tan Kamello189

Pengertian lain dari sistem dapat dilihat dari pendapatnya Thomas Ford

Hoult dalam Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa sistem adalah, “any set

of interrelated elements which as they work and change together may be regarded

as a single entity…”.

, juga menyatakan pengertian sistem

ialah suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas

bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu atau pola

hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.

190

Menurut Tatang M. Amirin dalam bukunya menyebutkan bahwa

pemakaian sistem dapat digolongkan dalam garis besarnya pada 2 (dua) golongan

pemakaian saja, yaitu yang menunjuk pada sesuatu “entitas”, sesuatu wujud benda

(abstrak maupun konkrit, termasuk juga yang konseptual) dan sebagai suatu

metode atau tata cara, yang dalam penjelasannya sebagai berikut:

191

Dalam hal ini Tatang M. Amirin menyatakan bahwa suatu sistem bisa

dianggap merupakan “suatu himpunan bagian yang saling berkaitan yang

membentuk satu keseluruhan yang rumit atau kompleks tetapi merupakan satu

kesatuan”. Contoh wujud (“entitas”) atau benda yang sesuai dengan definisi itu

a) Sistem Sebagai Suatu Wujud (“Entitas”)

189Ibid, hal. 147. 190 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011),

hal. 3. 191 Tatang M. Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

2011), hal. 3-8


banyak sekali, misalnya saja mobil, jam, paguyuban, lembaga pemerintah,

manusia, alam semesta, dan masih banyak lagi.192

Tatang M. Amirin menyatakan juga bahwa banyak defenisi sistem yang

tidak lengkap, karena hanya menyebut semata-mata sesuatu benda yang terdiri

dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Sebenarnya di dalam memandang

sesuatu sebagai sistem itu terkandung anggapan bahwa bagian-bagian yang saling

berkaitan itu secara bersama-sama bergerak atau melakukan kegiatan untuk

mencapai tujuan wujud atau benda tersebut. Tatang M. Amirin juga mengutip

defenisi dari G. West Churchman dalam bukunya berjudul The Systems

Approach

193

192Ibid 193 G. West Churchman The Systems Approach (Dell Publishing Co. Inc. New York,

1968), hal. 11.

yaitu yang menyebutkan sistem “tersusun dari sekumpulan

komponen yang bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan keseluruhan,

tujuan bersama atau tujuan sistem tersebut. Tatang M. Amirin juga memaparkan

pengertian sistem dari beberapa sarjana seperti Stanford Optner di dalam bukunya

yang berjudul Systems Analysis for Business Management, yang memberikan

pengertian sistem itu sebagai “suatu proses yang diselenggarakan oleh

sekumpulan unsur, yang masing-masing unsur itu terpadukan secara fungsional

dan operasional guna mencapai sesuatu tujuan. Defenisi lain yang jauh lebih luas,

yaitu defenisi yang dikemukakan oleh Craig Lundberg dalam tulisannya yang

berjudul Toward Understanding Behavioral Management Science by

Administrators yang memuat dalam California Management Review Nomor 6

Tahun 1968. Lundberg menyatakan bahwa “bagian-bagian yang saling berkaitan


itu berada di dalam suatu lingkungan yang sedikit banyak bersifat rumit”, dan

bagian-bagian tersebut melakukan kegiatan yang mempunyai pola yang teratur

(tidak sembarangan)”.

Tatang M. Amirin menganggap sistem sebagai suatu wujud, suatu

“entitas”, sebagai suatu benda, pada dasarnya bersifat “deskriptif”, yaitu bersifat

menggambarkan. Pola seperti ini merupakan hal yang berguna sekali, yakni dalam

hal memberikan kemungkinan untuk menggambarkan dan membedakan antara

benda-benda yang berlainan dan untuk menetapkan batas-batas kelilingnya atau

menyendirikannya (memilahkannya) guna kepentingan penganalisaan dan untuk

memepermudah pemecahan masalah.

Dalam pengertian sistem ini pendapat Tatang M. Amirin sama dengan

William A. Shcrode dan Voich.

b) Sistem Sebagai Suatu Metode

Mendukung pendapat Tatang M. Amirin dalam hal sistem sebagai suatu

metode untuk menunjukkan tata cara (prosedur), maka sistem dalam hal ini adalah

bersifat preskriptif dan bukannya deskriptif. Hal ini dikarenakan, sistem dalam arti

wujud (“entitas”) adalah bersifat deskriptif. Selain keteraturan, ketertiban, yang

bersifat metodologik ini juga mengandung makna adanya pendekatan yang

rasional dan logic dalam mencapai sesuatu tujuan.

Demikian seterusnya Tatang M. Amirin menyatakan bahwa konsep

pengertian sistem sebagai suatu metode ini dikenal dalam pengertian umum


sebagai pendekatan sistem (system approach). Pada dasarnya pendekatan ini

merupakan penerapan metode ilmiah di dalam usaha memecahkan masalah atau

menerapkan “kebiasaan berpikir atau beranggapan bahwa ada banyak sebab

terjadinya sesuatu” di dalam memandang atau menghadapi kesaling

terhubungkannya sesuatu benda, masalah, atau peristiwa. Jadi pendekatan sistem

berusaha menyadari adanya kerumitan di dalam kebanyakan benda, sehingga

terhindar dari memandangnya sebagai sesuatu yang amat sederhana atau bahkan

keliru.

Menurut G.West Churchman dalam Tatang M. Amirin menyatakan

pendapatnya bahwa:

1. Pendekatan sistem bermula terjadi jika mula-mula anda memandang dunia ini

dari kacamata orang lain.

2. Hal itu berlangsung untuk menemukan kenyataan bahwa setiap pandangan

dunia itu amat terbatas.

3. Tidak ada seorang pun yang ahli dalam pendekatan sistem.

Tatang M. Amirin menyatakan bahwa pemikiran G. West Churchman ini

menunjukkan sifat berpikir secara sistem (system thinking) yang bersegi banyak

(multidimensi) dan pelik. Mempergunakan pendekatan sistem menuntut

pemahaman bahwa setiap benda atau sistem itu berada (menjadi bagian) dari

sistem yang lebih besar atau lebih luas, sehingga semua benda, dengan sesuatu

cara, saling berkaitan. Semakin lama orang semakin menghendaki adanya hasil

penerapan pendekatan sistem itu lebih obyektif dan tepat. Keinginan ini terwujud


dalam bentuk berkembangnya teknik-teknik pemecahan masalah (problem

solving) yang “tinggi” (canggih, sophisticated), seperti penelitian operasi

(operations research), analisis statistika, model simulasi, dan sistem informasi

yang mempergunakan komputer.194

Untuk pengertian hukum yang dignakan adalah pengertian hukum menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa hukum adalah

peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh

penguasa atau pemerintah.

Menyimpulkan keterangan-keterangan

tentang pengertian sistem yang diuraikan diatas, maka disimpulkan bahwa sistem

dalam kajian ini adalah sistem sebagai suatu entitas. Hal ini dikarenakan

pengertian sistem sebagai entitas lebih memberikan pengertian yang komprehensif

dan menyeluruh.

195 Pengertian ini sejalan dengan Dictionary Of Law

dari L.B. Curzon, menyebutkan bahwa law is the written and unwritten body of

rules largely derived from custom and formal enactment which are recognized as

binding among those persons who constitute a community or state, so that they

will be imposed upon and enforced among those persons by appropriate

sanction.196

Berdasarkan pengertian hukum yang telah diuraikan, maka pengertian

hukum yang menjadi dasar penulisan ini adalah hukum yang merupakan suatu

peraturan ataupun sekumpulan peraturan-peraturan baik tertulis ataupun tidak

194 Tatang M. Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal.7-8.

195Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 410.

196 L.B. Curzon, Dictionary Of Law Sixth Edition, (Malaysia: International Law Book Services, 2010), hal. 243.


tertulis, yang dibuat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah yang berdaulat, yang

mengikat bagi seluruh rakyatnya dan orang-orang yang ada diwilayahnya, dan

memiliki sanksi yang tegas.

Pengertian sistem hukum nasional yang dimaksudkan adalah suatu

peraturan atau sekumpulan peraturan-peraturan yang bersifat kebangsaan, baik

tertulis ataupun tidak tertulis yang dibuat oleh penguasa yang merupakan satu

kesatuan yang utuh (entity) yang berhubungan satu dengan lainnya, yang berlaku

bagi seluruh rakyatnya dan orang-orang yang ada diwilayahnya, dan memiliki

sanksi yang tegas.

2. Pentingnya Mengetahui Pembagian Sistem

Untuk lebih mengenal lebih jauh kata sistem ini, maka berdasarkan

jenisnya sistem dapat dibedakan menjadi sistem sebagai suatu wujud benda

(entity) dan sebagai metode (pendekatan sistem). Sebagai suatu wujud benda

(entity), sistem dapat dibeda-bedakan dengan beberapa jenis. Menurut Gordon B.

Davis dalam Tatang M. Amirin menyebutkan jenis-jenis sistem sebagai berikut:197

(1) Sistem Fisik.

(2) Sistem Abstrak.

(3) Sistem Terbuka.

(4) Sistem Tertutup.

(5) Sistem Deterministik.

197 Tatang M. Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 55-57.


Untuk jenis sistem deterministic, sistem ini bekerja dalam pola yang

bisa diperkirakan. Saling hubungan di antara bagian-bagiannya

diketahui secara pasti. Jika keadaan sistem di suatu saat beserta pola

kerjanya sudah diketahui, maka keadaan sistem berikutnya bisa

diterapkan secara tepat, tanpa kekeliruan. Misalnya saja program

komputer yang melakukan kegiatan (proses) tepat sesuai dengan

instruksi.

(6) Sistem Probabilistik.

Sistem ini perilakunya tidak mudah diperkirakan; terjadinya kesalahan

perkiraan bisa muncul.

Sebagai bahan perbandingan, menurut Elias M. Award, ada 2 (dua) jenis

sistem yaitu sistem deterministik dan sistem probabilistik. Jenis sistem

deterministik yang dimaksudkan sebagai sistem (sistem-sistem) yang melakukan

tugas seperti yang ditugaskan. Keluarannya bisa diramalkan atau diperkirakan

walaupun memperosesnya kerapkali sangat ruwet. Tidak ada kemungkinan

keluarannya berubah karena sistem ini sekedar mereaksi (merespons) instruksi

yang menentukan perilakunya, sedangkan sistem probabilistik berbeda dari sistem

deterministik keluarannya berbeda-beda. Keluaran ini dapat dikaitkan dengan

istilah “kesempatan” atau “kemungkinan” (“change”). Semakin rumit sistem,

semakin keluaran itu kurang bisa dipastikan. Jadi, dalam pelemparan mata uang

logam (untuk mengundi), maka orang dapat meramalkan “fifty-fifty” (50-50).

Artinya kemungkinan munculnya gambar di salah satu sisi sama besarnya.


Sedangkan perilaku sistem ekonomi atau otak manusia, dan karenanya

keluarannya juga, sangat sulit sekali untuk diramalkan.198

Menurut Robert G. Murdick dan Joel E. Ross dalam Tatang M. Amirin

membagi jenis-jenis sistem kedalam 17 (tujuh belas) katagori yaitu:

199

(1) Sistem konseptual.

Sistem konseptual disebut juga sistem analitik. Sistem ini berkaitan

dengan struktur teoritik yang bisa ada dalam dunia nyata bisa juga

tidak. Sistem konseptual contoh utamanya adalah ilmu, misalnya saja

ilmu ekonomi, sistem umum relativitas, atau teori organisasi. Yang

perlu diingat adalah bahwa sistem konseptual mengenai organisasi

yang terdiri dari gagasan-gagasan atau buah pikiran (idea) berbeda dari

sistem organisasi empirik yang dibuat oleh manusia. Jadi, sistem

konseptual merupakan sistem pemberian penjelasan atau

penggolongan (eksplanasi atau klasifikasi). Sistem ini bisa juga

muncul dalam peristiwa administrasi praktik, yaitu dalam bentuk

rencana, struktur sistem akunting, dan pengelompokkan kebijakan dan

tata cara (prosedur).

(2) Sistem empirik.

Kebalikan dari sistem konseptual adalah sistem empirik. Sistem ini

umumnya merupakan sistem operasional kongkret yang tersusun dari

manusia, benda-benda, mesin, energi, dan benda-benda fisik lainnya.

Sistem empirik tentu saja bisa bersumber atau berlandaskan sistem

198Ibid, hal. 56-57. 199Ibid, hal. 57-62.


konseptual sehingga merupakan cerminan pengubahan konsep

kedalam kenyataan praktik. Sistem informasi manajemen misalnya

berkaitan dengan sistem konseptual semisal model. Tetapi sistem itu

sendiri dalam praktik merupakan sistem empirik (dunia nyata).

(3) Sistem alamiah.

Sistem alamiah ada dengan sendirinya di dalam alam (tentu diciptakan

Tuhan). Wujud ekologi kehidupan merupakan sistem alamiah, dan

setiap makhluk (organisme) yang ada di dalamnya merupakan sistem

alamiah yang khas (unik) Sistem air yang ada di dunia ini, sebelum

terpengaruh “jamahan” tangan manusia, merupakan sistem alamiah.

Sistem tata surya kita merupakan sistem alamiah.

(4) Sistem buatan.

Sistem ini terbentuk ketika untuk pertama kali bergabung bersama

untuk hidup bersama-sama dan melakukan perburuan bersama-sama

pula. Kini amat banyak sekali sistem buatan manusia itu kita jumpai di

sekeliling kita, sejak yang namanya sistem perusahaan hingga sistem

penjelajahan angkasa luar. Tujuan sistem tersebut tentu saja

bermacam-macam. Ada yang berkaitan dengan pertanahan negara, ada

yang berkaitan dengan transportasi.

(5) Sistem sosial.

Sistem yang terdiri dari manusia bisa dianggap murni sistem sosial,

lepas dari tujuan dan proses sistem lain. Contohnya adalah organisasi

perusahaan, lembaga pemerintahan, partai politik, klab sosial, dan

himpunan ahli teknik. Walaupun sistem ini mempergunakan benda-


benda dan alat-alat yang membentuk sistem fisik, namun yang

merupakan aspek yang cocok untuk diperhatikan adalah struktur

organisasi dan perilaku manusianya.

(6) Sistem manusia mesin.

Sistem yang paling empirik (dilawankan dengan yang konseptual)

tergolong sistem manusia mesin. Jelas amat sulit untuk

membayangkan suatu sistem semata-mata terdiri dari manusia saja

tanpa mempergunakan perlengkapan tertentu untuk mencapai

tujuannya. Filosof saja pun menuliskan dan mencatat buah pikirannya.

Membayangkan sistem yang kecil yang murni mekanik memang

mungkin, tetapi biasanya hanya merupakan bagian saja dari sistem

yang lebih besar yang melibatkan juga unsure manusia.

(7) Sistem mesin.

Sistem yang murni mesin harus memperoleh sendiri masukannya dan

membina dirinya sendiri. Penegembangan adanya sistem mesin

perawat-diri sendiri (self-healing machine) bisa menjadikan sistem-

sistem mesin ini mendekati keadaan organisme hidup. Sistem serupa

itu harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Walau terdapat

sistem pemancar daya listrik yang bisa membuat sistem itu mampu

memenuhi kebutuhannya sendiri, sistem mesin yang mampu

memperbaiki diri sendiri dan benar-benar mampu memenuhi

kebutuhan diri sendiri itu masih tergolong impian atau khayalan ilmiah

(science fiction).

(8) Sistem terbuka.


Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan

lingkungannya. Semua sistem yang tergolong makhluk hidup jelas

merupakan sistem terbuka, sebab terpengaruh oleh apa yang ditangkap

oleh indera makhluk tersebut, dan yang paling penting diingat adalah

bahwa organisasi merupakan sistem yang melakukan kegiatannya di

dalam sistem yang lebih besar, dan karenanya merupakan sistem

terbuka. Para organisator karenanya harus selalu sadar akan berbagai

pengaruh luar terhadap organisasinya tersebut. Jika dilanjutkan maka

kita ketahui bahwa industri merupakan bagian dari sistem ekonomi

nasional, dan sistem ini pun merupakan bagian pula dari sistem sosial

(negara). Masyarakat (bangsa dan negara) merupakan sistem yang ada

di dalam sistem dunia; sistem dunia merupakan bagian dari sistem tata

surya; dan seterusnya sampai masuk ke yang tidak diketahui.

(9) Sistem tertutup.

Persoalan apa yang membentuk sistem tertutup ini sulit dijawab.

Sistem tertutup, seperti telah diketahui merupakan sistem yang tidak

berhubungan dengan lingkungannya. Adapun lingkungan sekeliling

itu, sistem tertutup itu tidak berubah. Jika lingkungan berubah, “batas”

(“barier”) yang ada diantara sistem dengan lingkungannya mencegah

sistem itu terpengaruh. Walaupun diragukan adanya sistem tertutup itu

dalam kenyataan, konsep ini penting artinya. Dalam penelitian model

yang dibuat pada dasarnya merupakan sistem tertutup. Jika kita

diadakan percobaan (eksperimen) di laboratorium untuk menelaah

tingkah laku manusia, misalnya, usaha untuk menciptakan sistem


tertutup. Ilmuwan yang mempergunakan sistem laboratorium untuk

mengubah elastisitas (kelenturan) sesuatu logam misalnya, berasumsi

(beranggapan) bahwa ada sistem tertutup, jelasnya perubahan

lingkungan yang akan mempengaruhi hasil penelitiannya diabaikan,

diihindari. Masalah-masalah yang dihadapi sesuatu perusahaan

ditangani (dipecahkan) seolah-olah ada sistem tertutup guna

memudahkan (menyederhanakan) keadaan secukupnya sehingga

pemecahan yang mendekati kenyataan bisa diperoleh.

(10) Sistem yang permanen.

Sistem yang mana adapun, maka relatif sedikit sekali sistem buatan

manusia yang permanen. Namun demikian, guna kepentingan praktik,

sistem yang jangka beroperasinya (adanya) relatif sama dengan

manusia yang ada di dalam sistem itu dapat dikatakan sebagai sistem

yang permanen. Contohnya Sistem ekonomi yang ada, yang berubah

secara bertahap, pada dasarnya dapat dikatakan permanen sehingga

apabila ada keperluan ataupun kebutuhan berdasarkan kebutuhan

sebelumnya dapat dibuat rencananya untuk masa datang, sehingga

dapat disimpulkan kebijakan sesuatu organisasi perusahaan adalah

“permanen” sejauh kegiatan (operasi) tahun ke tahun diperhatikan.

Sudah barang tentu kebijakan umum (utama) bisa diubah, tetapi relatif

lebih lama dari kegiatanan sehari-hari para karyawan.

(11) Sistem Temporer.

Sistem ini dirancang untuk menghabiskan periode (jangka) waktu

tertentu dan kemudian lenyap. Proyek penelitian kelompok kecil di


laboratorium merupakan sistem yang temporer. Sistem televisi yang

diadakan untuk merekam dan menyiarkan acara (kegiatan) politik

nasional tertentu hanyalah merupakan sistem temporer. Ada pula

sistem yang temporer tetapi tidak dirancang begitu. Misalnya saja

perusahaan yang dibentuk dan tetapi kemudian cepat bangkrut.

Sistem temporer penting untuk mencapai tujuan-tujuan khas.

(12) Sistem yang tidak berubah.

Sistem ini adalah sistem yang ciri-ciri dan kegiatannya tidak berubah

secara meyakinkan, atau jika berubah pun perbedaannya cuma

sekedar daur (siklus) pengulangan saja. Pabrik yang otomatik,

lembaga pemerintah yang memproses pembayaran keamanan sosial,

kegiatan perbekalan toserba, sekolah menengah, dan feri, merupakan

contoh sistem yang tidak berubah. Pabrik yang otomatik misalnya,

kuantitas, sistem tersebut bisa berubah berdasarkan waktu, dan tingkat

kegiatannya juga berubah dalam batas-batas tertentu. Namun

demikian ada siklus kegiatan memproduksi yang diulang-ulang

dengan perubahan yang relatif kecil.

(13) Sistem yang berubah.

Organisasi periklanan, sistem pertahanan benua, penelitian

laboratorium, dan manusia, merupakan contoh sisitem yang bisa

berubah.

(14) Subsistem.

Diketahui bahwa subsistem adalah suatu sistem berada dalam sistem

yang lebih besar atau lebih luas. Sistem yang berada di dalam


perjenjangan merupakan titik pusat perhatian atau yang sedang

dikontrol, biasa disebut “sistem” (bukan subsistem). Sebuah

perusahaan dianggap sebagai “sistem” atau “sistem total” jika titik

perhatian jatuh pada produksi, distribusi barang-barang, dan sumber-

sumber keuntungan dan pendapatan. Sistem yang lebih kecil di dalam

sistem disebut subsistem. Pembedaan ini penting artinya bagi

keperluan praktik dalam kaitannya dengan pengoptimisasian dan

“pendekatan sistem”.

(15) Supersistem.

Supersistem tidak bisa dipergunakan sebagai antithesis subsistem,

istilah ini menunjuk sistem yang benar-benar besar dan rumit.

(16) Sistem yang adaptif.

Sistem yang adaptif atau yang mampu menyesuaikan diri dengan

lingkungannya adalah sistem yang bereaksi terhadap lingkungannya

sedemikian rupa untuk meningkatkan fungsinya, karyanya, atau

mungkin juga untuk keberlangsungan adanya. Makhluk hidup tingkat

tinggi semisal manusia dan hewan melakukan penyesuaian (adaptasi)

dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi baik di

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial atau dimasyarakatnya.

Teori evolusi pada dasarnya berlandaskan terutama pada konsep

sistem adaptif ini. Diketahui bahwa perusahaan yang berhasil adalah

perusahaan yang beradaptasi terhadap perubahan-perubahan

lingkungannya, sedangkan yang gagal biasanya perusahaan yang

tidak mampu bereaksi pada apapun bisa mengaitkan sumber energi,


belajar, dan modifikasi diri dengan adaptasi. Sebagai contoh sebuah

komputer yang dapat mengaitkan dirinya dengan sumber energi

jangka panjang, komputer tersebut “belajar” bagaimana

memodefikasi dan merawat dirinya sendiri, dan jika memang

komputer tersebut mampu melakukannya maka komputer itu akan

menjadi sistem yang adaptif.

(17) Sistem yang tidak adaptif.

Contoh sistem yang tidak adaptif adalah perusahaan yang tidak

mampu menghadapi perubahan-perubahan eksternal.

3. Mengungkap Sistem Hukum Jaminan Nasional

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Soerjono Soekanto

menyatakan bahwa sistem merupakan keseluruhan yang terangkai, yang

mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, konsistensinya, kelengkapan dan konsepsi-

konsepsi atau pengertian dasarnya. Apabila hal itu diterapkan terhadap hukum,

maka dinamakan sistem hukum, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:200

a. Di dalam ilmu-ilmu hukum sudah menjadi konsensus yang pragmatis,

bahwa unsur-unsur tertentu (atau elemen-elemen tertentu), merupakan

hukum, sedangkan yang lain adalah tidak. Yang dianggap sebagai hukum

adalah aturan-aturan hidup yang terjadi karena perundang-undangan,

keputusan-keputusan hakim atau yurisprudensi, dan kebiasaan.

200 Soerjono Soekanto, Ibid, hal. 59-60.


b. Bidang-bidang dari suatu sistem hukum, ditentukan atas dasar bermacam-

macam kreteria, yang menghasilkan dikhotomi-dikhotomi, sebagai

berikut:

1. Ius Constitutum dan Ius Constituendum

2.Hukum alam dan hukum positif,

3. Hukum imperative dan hukum fakultatif,

4. Hukum substantive dan hukum ajektif,

5. Hukum tertulis, hukum tercatat dan hukum tidak tidak tertulis.

c. Konsistensi di dalam suatu sistem hukum akan ada, apabila terjadi

persesuaian atau keserasian antara:

1. Suatu peraturan perundang-undangan tertentu dengan peraturan

perundang-undangan lainnya.

2. Suatu peraturan perundang-undangan tertentu dengan hukum kebiasaan.

3. Suatu peraturan perundang-undangan tertentu dengan yurisprudensi.

4. Yurisprudensi dengan hukum kebiasaan.

d. Pengertian-pengertian dasar dari suatu sistem hukum, adalah sebagai

berikut:

1. Subyek hukum,

2. Hukum dan kewajiban,

3. Peristiwa hukum,


4. Hubungan hukum,

5. Obyek hukum.

e. Kelengkapan suatu sistem hukum, menyangkut unsur-unsur yang

berpengaruh terhadap penegakan hukum, yakni adanya hukum, penegak

hukum, fasilitas dan warga masyarakat. Setiap unsur tersebut harus

memenuhi syarat tertentu, dan keempat unsur tersebut saling berkaitan dan

saling pengaruh-mempengaruhi. Apabila suatu peraturan perundang-

undangan tidak lengkap, misalnya, maka hakim wajib melakukan

penemuan hukum dengan antara lain, melakukan penafsiran, yakni

penafsiran gramatikal, sejarah, sistematis atau teleologis.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali, bahwa ada 3 (tiga)

komponen yang ada di dalam sistem hukum, yaitu:201

a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta

aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan

dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.

b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum,

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

c. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-

keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari

201Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 203-205.


para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan

berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Achmad Ali dalam hal ini menambahkan 2 (dua) komponen tambahan

selain yang 3 (tiga) tersebut diatas, yaitu:

a. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara

person dari sosok-sosok penegak hukum.

b. Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara

person dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi

hukum.

Tan Kemello menjelaskan bahwa selain sistem hukum sebagai entitas,

maka salah satu cirinya adalah bahwa sistem hukum itu didalamnya terdapat sub

sistem. Dalam sub sistem hukum terbagi lagi dalam beberapa bagian sub-sub

sistem hukum. Demikian seterusnya sub-sub sistem hukum terbagi ke dalam sub-

sub sistem hukum yang lebih kecil, yang secara keseluruhannya memiliki

hubungan satu dengan lainnya secara utuh dan bersifat harmonis, tidak terdapat

benturan dalam rangka mencapai tujuannya. Sehingga sistem hukum jaminan

merupakan sub sistem dari sistem hukum benda, sedangkan sistem hukum benda

adalah sub sistem dari sistem hukum perdata Indonesia. Demikian pula sistem

hukum perdata Indonesia merupakan sub sistem hukum nasional.202

Sependapat dengan Tan Kamello, terkait jawaban atas permasalahan

yang ada dengan hukum nasional dalam hal jaminan adalah dengan menggunakan

pendekatan sistem, di mana hukum nasional Indonesia yang maksud masih belum

202 Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hal. 155.


terbentuk. Hal ini dapat di analisis dengan melihat bahwa undang-undang yang

merupakan sub sistem jaminan yang ada sekarang hanya undang-undang hak

tanggungan dan undang-undang jaminan fidusia, sedangkan untuk gadai (pand)

dan hipotik masih tetap berlaku ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Indonesia. Peraturan gadai (pand) dan hipotik tesebut

yang dalam hal ini adalah peraturan warisan pemerintah Hindia Belanda, apabila

menggunakan teori sistem maka akan dipertanyakan akan norma, asas dan

pengertian dari ketiga undang-undang yang ada tersebut, karena menurut

pandangan teori sistem ketiga peruturan tersebut harus saling berkesesuaian dan

tidak saling berbenturan, saling mendukung satu dengan lainnya sehingga menjadi

satu kesatuan yang utuh untuk satu tujuan yaitu sistem jaminan yang bulat

(keseluruhan).

Sunaryati Hartono dalam Liber Amicorum untuk Sunaryati Hartono,

memberikan suatu skema yang menggambarkan Kerangka Sistem Hukum

Nasional, yaitu:203

203 Liber Amicorum Untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Harton Editor Elly Erawaty, Bayu Seto Hardjowahono, dan Ida Susanti, Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 30.


Pada skema diatas terlihat bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945 tempatnya di posisi paling atas dari semua peraturan-peraturan yang ada

yang merupakan dasar atau muasal dari adanya peraturan-peraturan dibawahnya,

sehingga peraturan-peraturan yang ada dibawahnya tidak boleh bertentangan

dengan peraturan diatasnya.

Untuk melihat bagaimana kedudukan ataupun posisi hukum jaminan di

dalam sistem hukum nasional, maka dalam hal ini di kutip skema dari Tan

Kamello yaitu Skema Hukum Jaminan Sub Sistem Dari Hukum Benda:204

204 Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 181.


HUKUM BENDA NASIONAL

HUKUM JAMINAN NASIONAL

BENDA (Property)

TANAH (Real Property)

Benda TidakBergerak

(ImmovebleThing)

Terdaftar(Registered)

HakTanggungan

Tidak Terdaftar(Unregistered) Jaminan Fidusia

Bukan Tanah (Personal Property)

Benda Bergerak(Movable Thing)


Jaminan Fidusia

Gadai

Tidak Terdaftar(Unregistered)

Jaminan Fidusia

Gadai

Benda TidakBergerak

(Immovable Thing)

Terdaftar(Registered) Jaminan Fidusia

Tidak Terdaftar(Unregistered) Jaminan Fidusia

COMMON LAW

UUPA, KUH PERDATA

HAK JAMINAN KEBENDAANPEMBAGIAN BENDA

SKEMA HUKUM JAMINAN SUB SISTEM DARI HUKUM BENDA MENURUT TAN KAMELLO

Berdasarkan dari kedua skema tersebut diatas digabungkan untuk

menghasilkan skema yang baru yaitu kerangka sistem hukum nasional Sunaryati

Hartono dan skema hukum jaminan sub sistem hukum benda dari Tan Kamello,

maka menghasilkan satu skema baru yang di sebut dengan Sistem Hukum

Jaminan Nasional. Skema ini memperlihatkan secara jelas kedudukan Jaminan

Hak Atas Tanah Yang Tidak Terdaftar (Unregistered Land) di dalam Sistem

Hukum Nasional dan jaminan apa yang seharusnya menjadi payung hukumnya.


Gambar Skema Sistem Hukum Jaminan Nasional.




BENDA (Property)


Benda TdkBergerak

(ImmovebleThing)


HakTanggungan


JaminanFidusia


Benda Bergerak(Movable

Thing)


Jaminan Fidusia

Gadai


JaminanFidusia

Gadai

Benda TidakBergerak

(Immovable Thing)


JaminanFidusia


JaminanFidusia

HUKUM JAMINAN

KEBENDAANPEMBAGIAN BENDA

UUPA, KUH PERDATA

COMMON LOW

HUKUM PERDATA

SKEMA SISTEM HUKUM JAMINAN NASIONAL(Berdasarkan Skema Kerangka Sistem Hukum Nasional Sunaryati Hartono dan

Skema Hukum Jaminan Sub Sistem Hukum Benda Tan Kamello).PANCASILA

dan UUD 1945

AZAS-AZAS/ PRINSIP-PRINSIP

HUKUM YANG BERLAKU UMUM


Berdasarkan skema yang ada seharusnya untuk jaminan hak atas tanah

yang tidak terdaftar (unregistered land) jaminan yang mengikatnya adalah

jaminan fidusia, bukan seperti yang dituliskan oleh Pasal 15 ayat (4) Undang-

Undang Hak Tanggungan yang menyatakan antara lain pinjaman dalam hal

khusus dapat dilakukan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

(SKMHT) dengan diharuskan untuk dialihkan menjadi Akta Penyerahan Hak

Tanggungan (APHT) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Untuk alasan inilah

maka dapat disimpulkan bahwa sistem hukum jaminan nasional yang ada masih

belum tuntas dikarenakan belum dapat melaksanakan pemberian jaminan sesuai

dengan sistem hukum jaminan yang ada. Para pengguna jaminan masih

menggunakan Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal 15 ayat (4) sebagai dasar

hukum pelaksanaan dari pemberian kredit yang mana telah jelas diutarakan

sebelumnya bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)

bukan merupakan jaminan kebendaan.

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang disebut oleh

Pasal 15 ayat (4) berdasarkan analisis hukum adalah hanya berupa bentuk surat

kuasa biasa yang memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan perkerjaan

sesuai yang diutarakan di dalam surat kuasa ataupun mewakili pembuat surat

kuasa untuk melakukan sesuatu hal yang telah disetujuinya.

Undang-Undang Hak Tanggungan khususnya Pasal 15 ayat (4) dalam hal

ini juga disimpulkan bersifat ambigu (meragukan) yaitu dikarenakan jangka

waktu 3 (tiga) bulan yang disampaikan oleh Pasal 15 ayat (4) tersebut dalam

prakteknya tidak dapat dilakukan, karena berdasarkan hasil penelitian terhadap

pengalihan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) ke Akta


Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tidak pernah terpenuhi . Adapun waktu yang

dibutuhkan oleh pemohon untuk peralihan hak tersebut adalah diatas 3 (tiga)

bulan.204

J. Belum Jelasnya Undang-Undang Mengatur Tentang Jaminan Hak Atas Tanah Yang Tidak Terdaftar (Unregistered Land) Yang Dijadikan Jaminan Kredit Bank.

1. Mengungkapkan Makna JaminanHak Atas Tanah Yang Tidak Terdaftar

(Unregistered Land) di Dalam Perjanjian Kredit Bank

Dalam mengungkapkan makna jaminan hak atas tanah yang tidak terdaftar

(unregistered land) di dalam perjanjian kredit bank, ada baiknya untuk menilik

lebih dalam lagi makna-makna yang dimaksudkan dalam kata-kata yang ada

dalam kalimat yang dimaksudkan secara terperici sehingga dari makna-makna

setiap kata yang di tilik tersebut akan mendapatkan makna hakiki dari kalimat

yang dimaksudkan. Makna kalimat yang dimaksudkan adalah jaminan hak atas

tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) di dalam perjanjian kredit bank,

sehingga dari pengungkapan makna yang dimaksudkan diharapkan akan

memberikan gambaran yang jelas tujuan dan maksudnya dari kalimat tersebut.

Salim HS mengungkapkan bahwa istilah jaminan merupakan terjemahan

dari bahasa Belanda yaitu zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup

secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping

pertanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya.205

204 Hasil wawancara dengan seorang Notaris sebagai narasumber, Senin, Tanggal 17 Maret 2014.

205 Salim H.S., Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 21.

Adapun Istilah


hukum jaminan berasal dari terjemahan zakerheidesstelling atau security of law,

sehingga untuk pengertian hukum jaminan Salim HS menyatakan bahwa hukum

jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan

hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan

pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.206

Ahli hukum lain, seperti Mariam Darus Bandrulzaman memberikan

pengertian jaminan sebagaisuatu lembaga hukum berupa hak untuk mengambil

pelunasan dari suatu perikatan.

207

Sebagai pembanding pendapat kedua ahli hukum yang tersebut diatas, maka dikutip dari

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992.Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini tidak ditemukanistilah

jaminan. Adapun istilah yang ada adalah istilah agunan, yang berarti jaminan tambahan yang

diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan

berdasarkan Prinsip Syariah.

208

Salim HS juga mengkritik tentang pengertian hukum jaminan yang diberikan dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Lembaga Hipotek dan Jaminan Lainnya yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tangal 20-30 Juli 1977, yang mana disebutkan bahwa hukum jamian meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Salim HS menyebutkan bahwa pengertian hukum jaminan ini hanya mengacu kepada jenis jaminan bukan pengertiannya, dan pengertian ini menjadi tidak jelas karena hanya dilihat dari penggolongannya saja.

206Ibid, hal. 5-6. 207Mariam Darus Bandrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: Alumni, 1983), hal.

4. 208 Lihat Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Adapun digunakannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

sebagai salah satu dasar pengungkapan makna jaminan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 adalah dasar hukum bagi perbankan Indonesia. Meskipun seperti yang telah dipaparkan pada

bab sebelumnya bahwa adanya kata tambahan setelah kata jaminan di dalam pengertian agunan

menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992memberikan arti bahwa adanya jaminan utama ataupun jaminan


lainnya (tambahan), yang dalam undang-undang ini tidak menjelaskan sama sekali tentang jaminan

lainnya tersebut, sehingga disimpulkan dikarenakan maksud dari agunan209 tersebut adalah

merupakan jaminan berupa aset210

Adapun menilik pengertian kata agunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maka agunan

disebut juga sebagai jaminan atau tanggungan

milik debitur yang diberikan sebagai jaminan bahwa debitur

memiliki kemampuan untuk membayar kreditnya (hutangnya), maka ada baiknya kata tambahan

tersebut ditiadakan sehingga tidak memberikan pengertian yang meragukan (ambigu).

211, dan pengertian jaminan menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau agunan,212 maka berdasarkan

pemaparan tersebut diatas adalah lebih tepat menggunakan kata jaminan dalam hal ini dikarenakan

kata jaminan telah dikenalkan oleh norma-norma tertulis tentang jaminan, yaitu Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah, yaitu di dalam Pasal 1 ayat (5), menyebutkan kata jaminan dalam hal Akta

Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan pelunasan piutang.213

Untuk pengertian katahak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

..., kewenangan.

214


210Kamus Besar Bahasa IndonesiaEdisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 70. Aset artinya sesuatu yang mempunyai nilai tukar atau modal kekayaan.

211 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 14.

212Ibid, hal. 456. 213 Pasal 1 Ayat (5)Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ; “Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah Akta PPAT yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan umtuk pelunasan piutangnya”.

214Kamus Besar Bahasa IndonesiaEdisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 381.

Hak menurut Kamus Hukum dari Sudarsono, adalah berarti

juga kewenangan akan tetapi ada pengertian lainnya yaitu kekuasaan untuk

melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan


lainnya.215 Sebagai perbandingan digunakan pengertian hak yang dalam bahasa

Inggris di sebutright, yang pengertiannya dikutip dari Judicial Dictionary dari

K.J. Aiyar, yaitu a right is an interest which is recognised and protected by

law.216 Kemudian K.J. Aiyar juga memberikan penjelasan bahwa hak terbagi 2

(dua) yaitu; (1)Primary, or antecedent, or substantive rights where the act is due

for its own sake; and (2) remedial, or sanctioning or adjectival rights, which arise

out of the infringement of primary rights and where the act is made due, merely

on default of another act, or the commission of a strong, with a view to redress of

injury to the primary right.217

Adapun pengertian kalimat tanah yang tidak terdaftar (unregistered land)

yang dimaksudkan adalah tanah yang tidak didaftarkan dalam buku pendaftaran

tanah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku (Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

Dalam pengertian bebasnya, hak terbagi: (1) Hak

dasar atau hak substantif, di mana hak tersebut untuk kepentingan diri sendiri, (2)

Hak perbaikan atau hak yang bersanksi atau hak yang sifatnya terjadi karena

adanya pelanggaran dari hak dasar di mana perbuatan itu terjadi disebabkan

adanya tindakan yang lainnya, beserta dengan meminta ganti kerugian atas

pelanggaran hak dasar yangtersebut.

218

215Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 154. 216K.J. Aiyar, Judicial Dictionary (A Complete Law Lexicon) 13th Edition, (India:

Butterworths India, 2001), hal. 861. 217Ibid.

218 Dalam hal ini tanah yang tidak terdaftar adalah tanah yang belum melakukan pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan Nasional (belum memiliki sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional).

Pengertian tanah yang tidak terdaftar juga dapat dilihat pada Dictionary Of Law

dari L.B. Curzon, yang menyebutkan bahwa unregistered land is land, title to


which has not registered under L.R.A. 1925-86 and land registration rules

1925.219

Untuk pengertian Kredit dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.

220

Sebagai pembanding dikutip juga pengertian kredit menurut Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 Tentang Perbankan, yaitu kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran

bunga.221

Meskipun dalam pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Tentang Perbankan telah memberikan pengertian yang jelas, akan tetapi untuk

lebih sempurna pengertian dari kredit diharapkan ditambahkan kalimat “adanya

jaminan dari pihak peminjam”. Kalimat ini penting untuk ditambahkan

dikarenakan akan memberikan kepastian bagi para pihak, terutama pihak

perbankan. Hal ini juga dapat mengefesiensikan ketentuan di dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu tidak perlu lagi menjelaskan di dalam

219 Curzon, L.B., Dictionary Of Law, Sixth Edition, (Malaysia: International Law Book Services, 2010), hal. 437.

220Kamus Besar Bahasa IndonesiaEdisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 599.

221 Lihat Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.


salah satu pasalnya tentang adanya kewajiban mengenai jaminan sebagai salah

satu syarat untuk pemberian kredit bank.222

Mengutip pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa pada

umumnya pembagian jaminan dapat digolongkan menjadi; menurut cara

Oleh karena itu berdasarkan kedua pengertian kredit yang telah diutarakan

sebelumnya maka disimpulkan untuk pengertian kredit yang dimaksudkan adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain

dengan adanya jaminan yang mewajibkan dari pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunga.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang ada yang diurai dari kalimat

jaminan hak atas tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) di dalam

perjanjian kredit dalam pengertian kata per kata, maka disimpulkan pengertian

yang dari jaminan hak atas tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) di dalam

perjanjian kredit adalah aset milik debitur berupa tanah yang belum memiliki

sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan

Nasional (BPN) yang mana debitur memiliki kewenangan atas tanah tersebut

untuk melakukan tindakan atasnya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

2. Keutamaan Pembagian Jaminan Di Dalam Sistem Hukum Jaminan Nasional

222 Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Perbankan, ataupun yang disebut dalam Pasal 8Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, di mana di analisis kalimat yang ada memberikan pengertian yang tidak jelas, yaitu kalimat “mempunyai keyakinan” adalah sesuatu yang tidak jelas atau pasti.


terjadinya, menurut sifatnya, menurut obyeknya, menurut kewenangan

menguasainya dan lain-lain. Penggolongan yang dimaksud adalah :223

a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang

lahir karena perjanjian.

b. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.

c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.

d. Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan atas benda tak

bergerak.

e. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.

Adapun penjelasan masing-masing jenis-jenis lembaga jaminan yang

disebutkan diatas, sebagai berikut:224

a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang

lahir karena perjanjian.

Jaminan yang ditentukan oleh undang-undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh

undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak yaitu misalnya adanya ketentuan

undang-undang yang menentukan bahwa semua harta benda debitur baik benda bergerak

maupun benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi

jaminan bagi seluruh perutangannya. Berarti, bahwa kreditor dapat melaksanakan haknya

terhadap semua benda debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh undang-undang

(Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia). Di samping itu juga ada benda-

benda dari debitur di mana oleh undang-undang ditentukan bahwa kreditor sama sekali tak

223 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 43.

224Ibid, hal. 43-58.


mempunyai hak verhaal225

Hak-hak tersebut diatas adalah hak-hak yang bersifat memberikan jaminan yang

ditentukan oleh undang-undang. Di samping itu ada hak-hak jaminan yang adanya harus

terhadapnya. Juga oleh undang-undang ditentukan bahwa seluruh

benda, benda dari debitur tersebut menjadi jaminan bagi semua kreditor. Ditentukan oleh

Undang-undang bahwa hasil penjualan dari benda-benda tersebut harus dibagi antara para

kreditor seimbang dengan besarnya piutang masing-masing (Pasal 1132 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata Indonesia).

Kreditor yang kedudukannya sama berhak (kreditor bersama) dan tak ada yang harus

didahulukan dalam pemenuhan piutangnya disebut kreditor konkuren. Selanjutnya oleh

undang-undang juga ditentukan ada jenis-jenis lembaga jaminan yang pemenuhannya

didahulukan dari piutang-piutang yang lain. Kreditor pemegang hak yang pemenuhannya harus

didahulukan demikian disebut kreditor preferen, ialah pemegang hak privilege, pemegang gadai

dan pemegang hipotik (hak tanggungan).Oleh undang-undang ditentukan bahwa hak privilege

adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor, didahulukan pemenuhannya daripada

kreditor-kreditor yang lain semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Adapun macam-

macamya privilege itu sudah ditentukan secara berurutan oleh undang-undang ada yang

tergolong privilege umum privilege khusus (Pasal 1134, 1149, 1139 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata Indonesia). Juga hak retensi tergolong hak jaminan yang ditentukan oleh

undang-undang dan diatur dalam sejumlah pasal-pasal yang cerai berai, yang dijumpai dalam

perjanjian sewa menyewa (buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), pada gadai, pada

buku bezitter yang jujur (buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia), pada

perjanjian pemberian kuasa, pada perjanjian perburuhan (buku III Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata Indonesia) dalam Kitab Undang-Undang HukumDagang dan lain-lain.

225 Hak verhaal adalah hak untuk meminta pemenuhan piutangnya kepada kreditor (lihat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 38.


diperjanjikan lebih dahulu antara para pihak. Tergolong jenis ini adalah; Hipotik/ Hak

Tanggungan, Gadai, Credietverband, Fiducia, Penanggungan (borgtocht), perjanjian garansi,

perutangan tanggung menanggung dan lain-lain.


Demi kepentingan kreditor yang mengadakan perutangan undang-undang memberikan

jaminan yang tertuju terhadap semua kreditor dan mengenai semua harta benda debitur.

Baik mengenai benda bergerak maupun tak bergerak, baik benda yang sudah ada

maupun yang masih akan ada, semua menjadi jaminan bagi seluruh perutangan debitur. Hasil

penjualan dari benda-benda tersebut dibagi-bagi “secara ponds-ponds gelijk”, seimbang dengan

besar kecilnya piutang masing-masing. Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua

kreditor dan menyangkut semua harta kekayaan debitur dan sebagainya disebut jaminan umum

artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan untuk

kreditor, sedang hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi di antara para kreditor seimbang

dengan piutangnya masing-masing. Para kreditor itu mempunyai kedudukan yang sama, tidak

ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Kreditor demikian disebut kreditor

konkuren, lawannya ialah kreditor preferen. Para kreditor konkuren dalam pemenuhan

piutangnya dikalahkan dari para kreditor preferen (pemegang hipotik/hak tanggungan, gadai

dan privilege). Sedang diantara para kreditor preferen sendiri para pemegang hipotik dan gadai

lebih diutamakan dari pemegang privilege.


Jadi jaminan umum itu timbulnya dari undang-undang. Tanpa adanya perjanjian yang

diadakan oleh para pihak lebih dulu, para kreditor konkuren semuanya secara bersama

memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang itu (Pasal 1131, Pasal 1132

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia). Ditinjau dari sudut sifat haknya para

kreditor konkuren itu mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat

dipertahankan terhadap orang tertentu.

Walaupun telah ada ketentuan dalam undang-undang yang bersifat memberikan

jaminan bagi perutangan debitur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131, Pasal 1132 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, namun ketentuan tersebut diatas adalah

merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dalam arti bahwa yang menjadi jaminan ialah

semua harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, benda-benda yang sudah

ada maupun yang masih akan ada. Semua benda itu menjadi jaminan bagi seluruh perutangan

debitur dan berlaku untuk semua kreditor.

Jaminan yang demikian dalam praktek perkreditan (perjanjian peminjaman uang) tidak

memuaskan bagi kreditur, kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang

diberikan. Kreditor memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus

sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditor tersebut. Dengan kata lain

memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan baginya baik yang bersifat kebendaan maupun

perorangan.

Dalam praktek perbankan adanya jaminan yang dikhususkan itu disyaratkan oleh suatu

prinsip sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Pokok Perbankan yaitu ketentuan Pasal

24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967226

226Bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa ”Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan

tentang Pokok-Pokok Perbankan yang


melarang adanya pemberian kredit tanpa jaminan. Jadi jaminan di sini maksudnya adalah

jaminan yang dikhususkan untuk bank di mana pertelaan barang-barang jaminan itu disebutkan

secara terperinci.

Jaminan yang dimaksud oleh Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang

Pokok-Pokok Perbankan tersebut harus diartikan jaminan dalam arti luas, yaitu tidak hanya

jaminan dalam arti materiil tetapi juga immaterial yaitu mengenai watak dari debitur,

kemampuan ekonominya, jalannya perusahaan, keadaan administrasinya dan lain-lain. Di mana

hal-hal demikian ikut dinilai menjadi perkembangan dan jaminan dalam menentukan kredit

yang akan diberikan.

Disamping itu dalam praktek perbankan juga berlaku prinsip Commanditeringsverbod,

yaitu adanya larangan bagi bank bahwa dengan adanya pemberian kredit tersebut bank ikut

menanggung resiko dari usaha debitur.

Adapun jaminan khusus ini timbulnya karena adanya perjanjian yang khusus diadakan

antara kreditor dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan ataupun

berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dalam Pasal 8 ayat (1) ini, tidak dinyatakan secara jelas tentang tidak diperbolehkannya suatu Bank Umum memberikan pinjaman tanpa jaminan seperti isi Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Apabila ditilik lebih lanjut lagi di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dinyatakan bahwa pada Pasal 11 ayat (1) menyatakan antara lain bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disimpulkan bahwa pasal ini memberikan makna secara tersirat dibutuhkannya jaminan dalam pemberian kredit yang dalam hal ini merupakan suatu kewajiban. Adapun jaminan yang dimaksud adalah jaminan berupa benda tidak bergerak terdaftar dan tidak terdaftar, maupun benda bergerak terdaftar dan tidak terdaftar.


jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah adanya benda

tertentu yang dipakai sebagai jaminan sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah

adanya orang tertentu yang sanggup membayar/memenuhi prestasi manakala debitur

wanprestasi.

Dalam praktek perbankan jaminan dilembagakan sebagai jaminan khusus yang bersifat

kebendaan ialah hipotik/hak tanggungan, credietverband, gadai, fiducia. Jaminan yang bersifat

perorangan berwujud: borgtocht (Perjanjian Penanggungan), Perjanjian Garansi, Perutangan

tanggung-menanggung dan sebagainya.


Hukum Perdata mengenal jaminan yang bersifat hak kebendaan dan hak

perorangan. Jaminan yang bersifat hak kebendaan ialah jaminan yang

berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri

mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat

dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (droit de suite)

dan dapat diperalihkan (contoh hipotik hak tanggungan, gadai, dan lain-

lain).

Jaminan yang bersifat hak perorangan ialah jaminan yang menimbulkan

hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan

terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya

(contoh borgtocht).

Selain sifat-sifat tersebut di atas yang membedakan hak kebendaan dari

hak perorangan ialah asas prioriteit227

227 Di dalam bukunya, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan adanya 10 Asas Umum dalam hukum benda, yaitu:1. Merupakan hukum pemaksa; 2. Dapat dipindahkan; 3. Asas

yang dikenal pada hak kebendaan dan


asas kesamaan228

Jika kemudian terjadi kepailitan, hasil penjualan benda-benda tersebut

dibagi-bagi antara mereka bersama-sama “ponds-ponds gelijk” seimbang

dengan besarnya piutang masing-masing, kecuali jika undang-undang untuk

pada hak perorangan. Jadi pada hak kebendaan mengenal

asas bahwa hak kebendaan yang lebih tua (lebih dulu terjadi) lebih

diutamakan daripada hak kebendaan yang terjadi kemudian. Sedangkan pada

hak perorangan mengenal asas kesamaan (Pasal 1131, Pasal 1132 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia), dalam arti bahwa tidak

membedakan mana piutang yang lebih dulu terjadi dan piutang yang terjadi

kemudian. Semuanya mempunyai kedudukan yang sama, tak mengindahkan

urutan terjadinya, semua mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta

kekayaan debitur.

Individualiteit; 4. Asas totaliteit; 5. Asas tak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid); 6. Asas prioriteit; 7. Asas percampuran (asas vermenging); 8. Perlakuan terhadap benda bergerak dan tak bergerak itu berlainan; 9. Asas publiciteit; 10. Sifat perjanjiannya.

Untuk keterangan asas prioriteit, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa semua hak kebendaan memberi wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari eigendom, sekalipun luasnya berbeda-beda. Perlu juga diatur urutannya, Jus in realiena meletak sebagai beban atas eigendom. Sifat ini membawa serta iura in realiena didahulukan (Pasal 674, 711, 720, 756, 1150) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila ada dua iura in realiena yang satu dengan yang lain, maka yang didahulukan adalah urutan yang lebih dahulu diadakan. (lihat Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Hukum Perdata: HUKUM BENDA, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal, 36-40). Untuk pengertian Jus in realiena yang disebutkan diatas adalah hak ke atas harta seorang yang lain. (Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Kamus Undang-Undang, (Selangor Darul Ehsan: SS Graphic Printers (M) Sdn. Bhd., 2013), hal. 221).

Adapun istilah Jus in realiena ini di dalam bukunya, Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya menggunakan istilah Jura in re aliena, yang berarti suatu hak kebendaan yang terbatas yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan (hukum) tertentu di atas suatu kebendaan yang dengan hak kebendaan yang lebih luas atau lebih tinggi tingkatannya. (lihat Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, Kebendaan pada Umumnya, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 230).

228Asas kesamaan yang dimaksudkan adalah asas persamaan hak dari para kreditor yang tidak mengenal kedudukan yang diutamakan atau preferensi (voorrang), tidak ada yang lebih didahulukan satu dengan lainnya. Juga tidak mengenal hak yang lebih tua dan hak yang lebih muda (asas prioriteit), hak yang lebih dulu terjadi sam saja kedudukannya dengan hak yang terjadi kemudian. (lihat Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal, 75).


perjanjian mereka menetapkan lain maka asas kesamaan tersebut dapat

diterobos (contoh pada privilege, hipotik/hak tanggungan, gadai).

Jika terjadi benturan antara hak kebendaan dan hak perorangan pada

asasnya hak kebendaan lebih kuat dari hak perorangan. Jika terjadi benturan

antara kedua macam hak tersebut karena menyangkut benda yang sama, maka

hak kebendaan dimenangkan dari hak perorangan, tak peduli apakah hak

kebendaan itu terjadinya lebih dulu atau lebih belakangan dari hak

perorangan. Dengan pembatasan, kecuali jika orang yang mempunyai hak

kebendaan itu sendiri terikat oleh hak perorangan yang diadakannya.

Dalam hal ini Sri Soedewi Masjchoen Sofwan memberikan contoh

yaitu dimana A mempunyai hak milik atas sebuah rumah. A kemudian

memberikan pinjaman pakai rumah tersebut kepada B untuk jangka waktu 10

bulan. Waktu perjanjian pinjam pakai berjalan 8 bulan A kecewa,

menghendaki menarik kembali barangnya dengan gugat revindikasi229

Dalam keadaan seperti kasus di atas gugat revindikasi dari A tidak akan

berhasil sebab dia terikat sendiri oleh hak perorangan yang diadakannya. Jika

terjadi benturan antara dua macam hak yaitu hak kebendaan dan hak

perorangan yang menyangkut benda yang sama maka berlaku asas prioriteit,

yaitu hak yang lebih dulu terjadi dimenangkan dari hak yang baru kemudian

terjadi.

.

229 Revindikasi atau dalam bahasa Belanda disebut dengan Revindicatie adalah penuntutan kembali yang dilakukan oleh pemilik suatu barang yang berada dalam kekuasaan orang lain (lihat Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). (Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hal. 409.

Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; “Tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapa pun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya”. (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hal. 172).


Jika terjadi kepailitan orang yang mempunyai hak kebendaan atas

sesuatu benda yang berada pada orang yang jatuh pailit, hak kebendaan

tersebut berada di luar kepailitan. Hak kebendaan tersebut tetap ada (droit de

suite) sekalipun benda tersebut oleh kurator kepailitan dijual kepada orang

lain. Selain itu ditentukan dalam undang-undang kepailitan (Pasal 55 ayat (1)

jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) bahwa para kreditor pemegang

hipotik dan gadai tergolong separatis, sehingga jika terjadi kepailitan pada

debitur hak dari pemegang hipotik dan gadai itu pemenuhannya lebih

diutamakan daripada yang lain, di luar kepailitan atau seolah-olah tidak

terjadi kepailitan.

Pada jaminan perorangan kreditor mempunyai hak menuntut

pemenuhan piutangnya selain kepada debitur yang utama juga kepada

penanggung atau dapat menuntut pemenuhan kepada debitur lainnya.

Jaminan perorangan demikian dapat terjadi jika kreditor mempuyai seorang

penjamin (borg) atau jika ada pihak ketiga yang mengikatkan diri secara

tanggung-menanggung dalam debitur. Hal ini terjadi jika ada perjanjian

penanggungan (borgtocht) atau pada perjanjian tanggung menanggung secara

pasif. Kecuali karena adanya perjanjian yang sengaja diadakan, pihak ketiga

juga dapat mengikatkan diri secara perorangan pada kreditor untuk

pemenuhan perutangan berdasarkan ketentuan undang-undang, sebagaimana

banyak terjadi dalam lapangan Hukum Dagang terlihat dari ketentuan Pasal

18, Pasal 108 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang sebagai berikut:


Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; para persero di bawah

firma mengikatkan diri untuk suatu prestasi. Pasal 108 ayat 1 Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang; penerbit menanggung atas akseptasi dan

pembayaran.Pasal 114 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; kecuali

jika diperjanjikan sebaliknya, maka andosan menanggung atas akseptasi dan

pembayaran.

Pada jaminan kebendaan kreditor mempunyai hak untuk didahulukan

pemenuhan piutangnya terhadap pembagian hasil eksekusi dari benda-benda

tertentu dari debitur. Jadi kreditor tidak mempunyai hak pemenuhannya atas

bendanya, melainkan melulu atas hasil eksekusi dari bendanya,

diperhitungkan dari hasil penjualan atas benda tersebut.

Kreditor pemegang hak kebendaan tersebut juga mempunyai hak

pemenuhan terhadap benda-benda lainnya dari debitur, bersama-bersama

dengan kreditor lainnya selaku kreditor bersama (kreditor konkuren). Tetapi

kemungkinan tersebut hanya terjadi jika pemenuhan piutang kreditor tersebut

dengan hasil eksekusi terhadap benda-benda tertentu itu saja masih belum

mencukupi. Maka dalam keadaan demikian bersama-sama dengan para

kreditor konkuren dia masih dapat meminta pemenuhan atas hasil penjualan

terhadap benda-benda jaminan yang lain itu.

Jadi jika pada jaminan perorangan kreditor merasa terjamin karena

mempunyai lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih untuk memenuhi

piutangnya, maka pada jaminan kebendaan kreditor merasa terjamin karena

mempunyai hak didahulukan (preferensi) dalam pemenuhuan piutangnya atas

hasil eksekusi terhadap benda-benda debitur.


Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam Kartini Muljadi dan Gunawan

Widjaja, menyatakan ada sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) macam ciri yang

membedakan antara jaminan kebendaan dengan hak perorangan, yaitu antara

lain:230

1) Hukum kebendaan merupakan hukum yang bersifat memaksa (dwingend

recht) yang tidak dapat dikesampingkan (waive) oleh para pihak.

2) Hak kebendaan dapat dipindahkan; dengan pengertian bahwa, kecuali

dalam hal yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan

ketertiban umum, hak milik atas kebendaan dapat dialihkan dari

pemiliknya semula kepada pihak lainnya, dengan segala akibat

hukumnya.

3) Individualiteit, yang berarti bahwa yang dapat dimiliki sebagai

kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan

terpisah (individueel bepald).

4) Totaliteit. Asas ini menyatakan bahwa kepemilikan oleh individu atas

suatu kebendaan berarti kepemilikan menyeluruh atas setiap bagian

kebendaan tersebut. Dalam konteks ini misalnya seseorang tidak

mungkin memiliki bagian dari suatu kebendaan, jika ia sendiri tidak

memiliki titel hak milik atas kebendaan tersebut secara utuh.

5) Asas tidak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid). Asas ini merupakan

konsekuensi hukum dari asas totaliteit, di mana dikatakan bahwa

seseorang tidak dimungkinkan melepaskan hanya sebagian hak miliknya

230 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 67-69.


atas suatu kebendaan yang utuh. Meskipun seorang pemilik diberikan

kewenangan untuk membebani hak miliknya dengan hak kebendaan

lainnya yang bersifat terbatas (jura in re aliena), namun pembebanan

yang dilakukan itupun hanya dapat dibebankan terhadap keseluruhan

kebendaan yang menjadi miliknya tersebut. Jadi jurain re aliena tidak

mungkin dapat diberikan untuk sebagian dari benda, melainkan harus

untuk seluruh benda tersebut sebagai satu kesatuan.

6) Asas prioriteit. Pada uraian mengenai asas onsplitsbaarheid. Tersebut

telah dikatakan bahwa atas suatu kebendaan dimungkinkan untuk

diberikan jurain re aliena yang memberikan hak kebendaan terbatas atas

kebendaan tersebut. Hak kebendaan terbatas ini oleh hukum diberikan

kedudukan berjenjang (prioritas) antara satu hak dengan hak lainnya .

Ingat ada hak kebendaan yang bersifat terbatas. Di atas hak milik

mungkin dibebankan hak pakai hasil, yang atas hak pakai hasil tersebut

masih mungkin dibebankan hipotik.

7) Asas percampuran (vermenging). Asas ini merupakan juga asas

kelanjutan dari pemberian jurain re aliena, di mana dikatakan bahwa

pemegang hak milik atas kebendaan yang diberikan hak kebendaan

terbatas (jurain re aliena) tidak mungkin menjadi pemegang hak

kebendaan terbatas (jurain re aliena) tersebut. Jika hak kebendaan

terbatas tersebut jatuh ketangan pemegang hak milik kebendaan tersebut,

maka hak kebendaan yang bersifat terbatas tersebut demi hukum hapus.

8) Asas publiciteit. Asas ini berlaku untuk benda tidak bergerak yang

diberikan hak kebendaan.


9) Asas perlakuan yang berbeda atas kebendaan bergerak dan kebendaan

tidak bergerak .

10) Adanya sifat perjanjian dalam setiap pengadaan atau pembentukan hak

kebendaan. Asas ini mengingatkan kita kembali bahwa pada dasarnya

dalam setiap hukum perjanjian terkandung pula asas kebendaan dan

dalam setiap hak kebendaan melekat pula sifat hukum perjanjian

didalamnya. Sifat perjanjian ini menjadi makin penting adanya dalam

pemberian hak kebendaan yang terbatas (jurain re aliena), sebagaimana

dimungkinkan oleh undang-undang. Selain itu sebagai suatu bentuk

jaminan, jaminan kebendaan memberikan hak mendahulu (droit de

preference) kepada kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tersebut

atas penjualan kebendaan yang dijaminkan secara hak kebendaan

tersebut, dalam hal debitor melakukan wanprestasi atas kewajibannya

terhadap kreditor.

d. Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan atas benda tak

bergerak.

Penggolongan atas benda yang penting menurut sistim Hukum Perdata

yang benda berlaku kini di Indonesia adalah penggolongan atas benda

bergerak dan benda tak bergerak. Karenanya juga dikenal adanya pembedaan

jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak. Pembedaan

atas benda bergerak dan tak bergerak, juga pembedaan atas jaminan benda

bergerak dan tak bergerak demikian itu juga dikenal hampir diseluruh

perundang-undangan modern di berbagai negara di dunia ini.


Menurut sistem Hukum Perdata pembedaan atas benda bergerak dan tak

bergerak itu mempunyai arti penting dalam berbagai bidang yang

berhubungan dengan penyerahan, daluwarsa (verjaring), kedudukan berkuasa

(bezit), pembebanan/jaminan.

Dalam Hukum Perdata terutama mengenai lembaga jaminan, penting

sekali arti pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak. Di mana atas

dasar pembedaan benda tersebut, menentukan jenis lembaga jaminan/ikatan

kredit yang mana yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan.

Jika benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka dapat di pasang

lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia, sedang jika benda

jaminan itu berbentuk benda tetap, maka sebagai lembaga jaminan dapat di

pasang hipotik atau credietverband.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan perbedaan benda bergerak

dan benda tak bergerak dalam lembaga jaminan adalah penting, sebagaimana

juga diakui dalam Jurisprudensi, yang tetap mengadakan perbedaan antara

benda bergerak dan benda tetap setelahnya berlakunya Undang-Undang Pokok

Agraria. Hal mana sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1

September 1971 dalam perkara antara Lo Ding Siang melawan Bank

Indonesia, yang menetapkan bahwa hanya benda-benda bergerak yang dapat

difidusiakan sedangkan benda-benda tetap tidak dapat dipakai sebagai jaminan

fidusia.231

231Ibid, hal. 50 Ada beberapa sarjana dalam Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan pentingnya

membedakan antara benda bergerak dan benda tetap seperti:



Untuk jaminan yang menguasai bendanya adalah jaminan yang diberikan

dengan menguasai benda yang dijaminkan oleh pihak debitur kepada pihak

kreditur, misalnya gadai (pand, pledge232

Ko Tjay Sing menyatakan; “Istilah benda tetap (onroerende goederen) dan barang-barang kebendaan tetap (onroerende zaken) tidak hanya digunakan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja melainkan juga dalam bagian-bagian yang lain dari kitab Undang-undang tersebut, dan bahkan juga dalam peraturan-peraturan/perundang-undangan yang lain”. Selanjutnya beliau menyatakan; “Oleh karena pasal-pasal yang mengatur tentang eksekusi (pasal 197 RIB), kekuasaan suami terhadap harta milik isteri atau terhadap harta milik bersama milik suami isteri (Pasal 105, 124 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak berhubungan dengan hukum agraria, maka juga sejak mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, istilah benda tetap dalam pasal-pasal tersebut harus ditafsirkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang juga sesuai dengan maksud pembentuk Undang-Undang”, sedangkan Ter Haar menyatakan bahwa pentingnya membedakan antara benda bergerak dan benda tetap terhadap harta kekayaan yang dimiliki menurut hukum adat, sehingga terlihat di sini adanya pertentangan antara ketentuan hukum tertulis dan hukum adat. Oleh karena itu penyelesaiannya sesuai dengan penafsiran yang tepat dari Ter Haar adalah penentuan bahwa tanah tergolong benda tetap, sedangkan ternak dan barang-barang lainnya adalah benda bergerak. Dalam penggolongan benda-benda tersebut dijumpai macam-macam benda yang meragukan, yakni rumah-rumah dari kayu, rumah-rumah dari bamboo, padi di sawah dan lain-lain. Benda-benda yang meragukan tersebut dapat digolongkan sebagai benda tetap atau benda bergerak, dengan tafsiran sedemikian rupa sesuai dengan sifat-sifat istimewa dari masing-masing benda. Penggolongan demikian dilakukan dengan cara yang tidak selalu sama untuk setiap hal. Dalam pada itu mengenai persoalan benda bergerak dan benda tetap, dalam hukum adat di Jawa Tengah dan Madura, oleh Van Vollenhoven dinyatakan; Bahwa pembedaan terhadap harta kekayaan bergerak masih selalu kurang penting, walaupun hal ini lambat laun akan berubah. Bagian-bagian penting dari harta kekayaan bergerak adalah ternak, pohon-pohon, tanam-tanaman lain, gudang, padi, kandang-ternak, toko-toko, dan kapal-kapal.

), hak retensi, sedangkan jaminan

Tabingh Soermondt dalam Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa di negara-negara Eropa seperti misalnya Inggris, menurut hukum perdatanya pembebanan benda bergerak dan benda tetap juga mempunyai arti penting, sehingga pengaturan mengenai hak-hak yang bertalian dengan benda tetap “Real Property Law” dan pengaturan mengenai benda bergerak “Personal Property Law” diatur secara terpisah satu sama lain, yang merupakan dua ajaran (leerstukken) yang berbeda dan tidak dapat disatukan, yang mula-mula mempunyai arti penting dalam hukum waris.

Negara-negara Eropa Kontinental sejak resepsi Hukum Romawi hingga sekarang tetap menganggap penting arti pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Meskipun di samping itu mulai dikenal juga pentingnya pembedaan benda terdaftar dan benda tak terdaftar “register goederen en niet – register goederen”, namun masih tetap menganggap penting pembedaan antara benda bergerak dan benda tetap. Karenanya Ontwerp NBW sekarang masih mencantumkan pembedaan benda bergerak dan benda tak bergerak dalam ketentuan-ketentuan Buku III NBW. Dari sepuluh title yang mengatur hak-hak kebendaan, delapan title di antaranya adalah mengenai benda-benda tak bergerak. (lihat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 51-52).

232Pledge atau pawn adalah istilah bahasa Inggeris berarti gadai dan untuk istilah Belandanya disebut dengan pand. Pengertian gadai dalam Pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang


yang diberikan tanpa menguasai bendanya dimaksudkan dengan benda yang

dijaminkan tidak dapat dikuasai langsung oleh pemberi jaminan, misalnya

hipotik, hak tanggungan, fidusia.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa jaminan dengan

menguasai bendanya bagi kreditur lebih aman terutama jika pada benda

bergerak. Dalam hal ini kreditur mengasai bendanya dan memberikan

perlindungan terhadap pihak ketiga atas gambaran yang salah mengenai tidak

wenangnya debitur atas bendanya. Wenang menjualnya atas kekuasaan sendiri

jika terjadi wanprestasi karena benda jaminan berada dalam tangan kreditur.

Di luar negeri jaminan dengan menguasai bendanya umunya juga berupa

gadai (pledge) dan hak retensi (possessory liens), sedangkan yang tergolong

jaminan tanpa menguasai bendanya umumnya terdiri atas mortgage, chattel

mortgage (ship mortgage dan aircraft mortgage), hire purchase (sewa beli),

preferential rights (hak previlegi).233

atau oleh seorang lain atas namanya, … (lihat R. Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hal. 297).

233 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 57.


3. Pentingnya Pembagian Kredit Bank

Menurut Warman Djohan234, ada beberapa jenis dari kredit yang dapat

dibedakan berdasarkan perbedaan secara umum, tujuan pembiayaan, berdasarkan

jangka waktu, sektor ekonomi, sifat, jenis penggunaan, kolektibilitas, golongan

debitur, kebijaksanaan, non cash dan kredit berdokumen. Adapun secara singkat

pembagian jenis-jenis kredit tersebut adalah:235

a. Secara umum kredit terbagi 2 (dua) yaitu kredit komersial dan kredit

konsumsi.

Kredit komersial adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada

perusahaan atau perorangan untuk tujuan komersial. Dengan mendapatkan

fasilitas kredit ini maka perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan

yang sekaligus juga meningkatkan perolehan laba usaha. Pelusanan kredit dan

pembayaran bunga kredit berasal dari hasil keuntungan yang diperoleh

perusahaan.

Kredit konsumsi adalah jenis kredit yang diberikan biasanya kepada

perorangan untuk tujuan konsumsi misalnya kredit kepemilikan rumah, kredit

kendaraan, kredit untuk anak sekolah dan lain-lain. Sumber dana untuk

angsuran kredit dan pembayaran bunganya berasal dari pendapatan tetap yang

diterima oleh debitur perorangan tersebut setiap bulannya.

234 Warman Djohan adalah seorang bankir yang berpengalaman di dunia perbankan selama lebih dari 20 tahun sejak diterbitkannya buku Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya. Pernah menjabat sebagai pemimpin cabang salah satu Bank BUMN di Jakarta.

Tamatan dari Universitas Indonesia, jurusan Ekonomi Perusahaan, tamat tahun 1977, kemudian melanjutkan kuliahnya pada Program S2 Manajemen dengan spesialisasi Finance, dan selanjutnya menyelesaikan Program Doctor of Philosophy in Management (Ph.D) dengan spesialisasi Internasional Economics and Finance, tahun 1998.

235 Warman Djohan, Kredit Bank Alternatif Pembiayaan Dan Pengajuannya, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2000), hal. 40 – 51.


b. Jenis kredit berdasarkan tujuan pembiayaan yaitu kredit modal kerja dan

kredit investasi.

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada

perusahaan atau perorangan untuk menambah modal kerjanya. Modal kerja

meliputi biaya pembelian bahan baku, bahan pembantu, upah buruh,

overhead cost dan lain-lain. Biasanya jangka waktu perputaran dana ini tidak

lebih dari satu tahun.

Kredit investasi adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada

perusahaan untuk pembelian barang modal. Misalnya kredit untuk pembelian

mesin-mesin, kenderaan, peralatan dan pembangunan gedung pabrik. Kredit

ini berjangka panjang, melebihi jangka waktu satu tahun dan pelunasannya

melalui angsuran.

c. Jenis kredit yang dibedakan berdasarkan jangka waktu yaitu kredit jangka

pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang.236

236 Bandingkan dengan pembagian jenis kredit menurut Hermansyah, yang membagi jenis kredit dengan jangka waktu dan penggunaannya digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun proyek baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut. Jadi, kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau proyek baru.

2. Kredit modal kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja, dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari.

3. Kredit konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, kredit konsumsi merupakan kredit perorangan untuk tujuan konsumsi merupakan kredit perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk kredit


Kredit jangka pendek adalah kredit berjangka waktu sampai dengan

satu tahun, biasanya kredit modal kerja.

Kredit jangka menengah adalah kredit dengan jangka waktu di atas satu

tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, biasanya kredit yang digunakan untuk

pembelian kenderaan, peralatan dan mesin-mesin secara partial.

Kredit jangka panjang adalah kredit dengan jangka waktu di atas lima

tahun, yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan pembangunan pabrik

baru dan pembiayaan proyek jangka panjang (project financing).

d. Jenis kredit yang dibedakan atas pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi

yaitu kredit pertanian, kredit pertambangan, kredit perindustrian, kredit

konstruksi, kredit perdagangan, kredit pengangkutan, dan kredit jasa-jasa

dunia usaha.

Kredit pertanian adalah kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor

pertanian termasuk perkebunan, perikanan dan kehutanan. Kredit dapat

diberikan dalam bentuk kredit modal kerja atau kredit investasi.

Kredit pertambangan adalah kredit yang diberikan untuk pembiayaan

sektor pertambangan meliputi eksplorasi dan eksploitasi.

Kredit perindustrian adalah kredit yang diberikan untuk pembiayaan

pabrik-pabrik, manufaktur dari segala sektor.

Kredit konstruksi adalah kredit yang diberikan kepada kontraktor untuk

pembiayaan pembangunan proyek sampai dengan proyek selesai (building

kepemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang konsumsi barang tahan lama lainnya.


finance). Pembangunan proyek ini meliputi pembangunan gedung, jalan dan

jembatan serta prasarana lainnya.

Kredit perdagangan, restoran dan hotel adalah kredit yang diberikan

untuk membantu kebutuhan modal perdagangan antar kota, antar pulau dan

perdagangan lokal serta untuk restoran dan hotel-hotel.

Kredit pengangkutan, pergudangan adalah kredit yang diberikan untuk

pengangkutan, distribusi barang-barang dan pergudangan. Termasuk

didalamnya kredit distribusi yaitu pembelian barang-barang dalam jumlah

besar dan kemudian dijual dalam jumlah yang lebih kecil.

Kredit jasa-jasa dunia usaha adalah kredit yang diberikan untuk

perusahaan jasa seperti konsultan, akuntan, dokter, pengacara dan jasa

pendidikan.

e. Jenis kredit yang lihat dari sifatnya yaitu kredit revolving dan kredit aflopend.

Kredit revolving adalah fasilitas kredit yang diberikan atas dasar limit

atau plafon tertentu dan dapat dipakai berulang-ulang sampai dengan batas

limit yang telah ditentukan tersebut. Kredit ini biasanya dalam bentuk kredit

modal kerja atas dasr rekening koran dengan jangka waktu tidak melebihi

satu tahun.

Kredit aflopend adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk satu kali

penggunaan atau sesuai skedul dan tidak dapat dipakai berulang.

f. Jenis kredit yang dilihat dari jenis penggunaannya yaitu kredit usaha dan

kredit konsumsi.


Kredit usaha adalah kredit yang digunakan untuk pembiayaan dalam

bentuk modal kerja atau investasi. Pembayaran bunga dan pelunasan kredit

berasal dari keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha perusahaan.

Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk pembelian

barang-barang konsumsi bukan dalam bentuk usaha. Misalnya kredit

pemilikan rumah, kredit kenderaan dan kredit untuk pembelian peralatan

rumah tangga. Sumber pembayaran bunga dan angsuran kredit berasal dari

pendapatan tetap debitur.

g. Jenis kredit yang didasarkan berdasarkan kolektibilitas.

Jenis kredit atas dasar kolektibilitas yaitu dilihat dari segi kemampuan

membayar, kondisi keuangan dan prospek usaha, yang ditetapkan atas dasar

ketentuan Bank Sentral, yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Adapun

Jenis kredit kolektibilitas berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

31/10/UPPB tanggal 12 Novenber 1998 meliputi kredit lancar (pass), dalam

perhatian khusus (special mention), kurang lancar (sub standard), diragukan

(doubfull) dan macet (loss).

h. Jenis kredit yang berdasarkan golongan debitur yaitu kredit kepada penduduk

dan kredit bukan kepada penduduk.

Kredit kepada penduduk adalah kredit yang diberikan kepada

penduduk, warga negara atau perusahaan yang mempunyai status penduduk

Indonesia.

Kredit bukan kepada penduduk adalah kredit yang diberikan kepada

bukan penduduk Indonesia, warga negara asing atau perusahaan yang

berstatus asing (Penanaman Modal Asing).


i. Jenis kredit yang berdasarkan kebijaksanaan yaitu kredit umum dan kredit

prioritas.

Kredit umum adalah kredit-kredit yang diberikan oleh bank yang lebih

ditekankan kepada untung rugi dan prinsip-prinsip bisnis yang berlaku atau

dikenal dengan ketentuan bank teknis.

Kredit prioritas adalah kredit yang penyalurannya berdasarkan prioritas

yang disyaratkan oleh pemerintah, misalnya untuk usaha skala kecil. Untuk

kredit jenis ini ada keringanan persyaratan bank teknis yang diberikan kepada

calon debitur tanpa mengabaikan aspek kelayakannya, misalnya tidak

diharuskan menyediakan jaminan tambahan (collateral) dalam bentuk aktiva

tetap. Yang tergolong jenis kredit ini adalah kredit kelayakan usaha, kredit

candak kulak, Kredit Pemilikan Rumah tipe 70 (tujuh puluh) ke bawah dan

kredit usaha kecil.

j. Jenis kredit yang disebut dengan kredit non cash.

Kredit non cash adalah kredit yang diberikan dalam bentuk bank

garansi. Bank garansi meskipun dalam bentuk selembar surat berharga yang

menyebutkan bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila pihak

terjamin tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah disyaratkan

oleh penjual dan pembeli atau oleh pemberi pekerjaan dan pelaksana

pekerjaan (kontraktor).

Sebelum memberikan bank garansi kepada nasabahnya, bank terlebih

dahulu melakukan analisis kredit sebagaimana halnya dalam pemberian kredit

pada umumnya.


k. Jenis kredit yang disebut dengan kredit berdokumen.

Kredit berdokumen adalah suatu jenis kredit yang diberikan dalam

bentuk dokumen untuk transaksi antar pulau dan impor. Kredit berdokumen

ini dikenal dengan letter of credit (L/C). Untuk transaksi perdagangan antar

pulau dikenal dengan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN),

semacam letter of credit (L/C) dalam negeri. Ketentuannya akan sama dengan

pembukaan letter of credit L/C impor dari luar negeri.

Adapun penjelasan tentang jenis kredit diatas dapat dilihat dalam skema

berikut ini:


Catatan: Skema di kutip dan di rubah bentuk dari Jenis-Jenis Kredit, Buku Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya dari Warman Djohan


4. Keutamaan Mengklasifikasi Bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diketahui jenis perbankan dapat dibedakan

berdasarkan jenis usaha bank, dan kepemilikan bank.150

H. Zainal Asikin mengemukakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jenis-jenis bank

dapat dibagi berdasarkan bidang usaha, kepemilikan dan segi operasional bank, yaitu:

151

1. Untuk Bidang Usaha dibagi atas 3 (tiga) jenis yaitu Bank Umum, Bank

Perkreditan Rakyat (Pasal 5 ayat (1) dan Bank Khusus (Pasal 5 ayat (2));

2. Dari Segi Kepemilikannya, Bank dapat dibagi menjadi Bank Milik Negara dan

Bank Milik Swasta;

3. Dari Segi Operasionalnya, Bank dibagi menjadi Bank Devisa dan Bank Non

Devisa.

Untuk selanjutnya jenis-jenis bank tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Ad. 1. Bank Dari Segi Usahanya:

1.1. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip

syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum

dalam praktik perbankan disebut juga sebagai bank komersial (commercial bank).

150 Baca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

151 H. Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbakan Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 37-39.


1.2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

1.3. Bank Khusus

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perbankan dikemukakan bank khusus dapat

mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang

lebih besar kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri dalam kegiatan

tertentu antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk

pengembangan koperasi, pengembangan usaha ekonomi lemah/pengusaha kecil,

pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

Ad. 2. Bank dari Segi Kepemilikan

2.1. Bank Milik Negara

Bank Milik Negara adalah bank yang dimiliki oleh negara dalam arti

permodalannya berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah.

2.2. Bank Milik Swasta

a. Bank Swasta Nasional adalah bank yang dimiliki oleh warga negara

Indonesia secara individual dan atau badan hukum Indonesia.


b. Bank Swasta Asing adalah bank yang modalnya dimiliki warga negara

asing atau badan hukum asing, dan bank tersebut bisa berbentuk kantor

cabang.

Ad. 3. Bank Dari Segi Operasional

3.1. Bank Devisa yaitu bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan

transaksi perdagangan dengan mengggunakan valuta asing.

3.2. Bank Non Devisa yaitu bank yang tidak mendapatkan izin untuk melakukan transaksi

pembayaran dengan menggunakan valuta asing.

Dengan mengklasifikasikan bank diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada para pihak

pengguna usaha perbankan sehingga dapat mengerti, memahami dan menggunakan serta mendapatkan

perlindungan hukum kepada semua pihak yang terkait.

K. Menganalisis Pengaturan Sistem Hukum Jaminan Nasional Terhadap Jaminan Hak Atas Tanah Yang Tidak Terdaftar (Unregestered Land) Yang Dijadikan Jaminan Kredit.

1. Sistem Hukum Jaminan Nasional

Berdasarkan hasil analisis dari defenisi sistem dan hukum jaminan yang telah dipaparkan pada

bagian awal penulisan bab ini, maka disimpulkan bahwa sistem hukum jaminan nasional adalah suatu

sistem yang digunakan dalam hukum jaminan di Indonesia yang saling terkait satu dengan lainnya, yang

utuh, teratur, tidak saling berbenturan (sistematis) menuju tujuan jaminan nasional.


Sistem hukum jaminan nasional inilah yang diharapkan menjadi panduan (pedoman) dalam

mengatur tata letak ataupun dalam pembuatan peraturan tentang hukum jaminan nasional untuk

keseterusnya.

Oleh karenanya pengaturan tentang sistem hukum jaminan ini juga perlu disepakati bersama,

baik bentuk, letak, jenis dan perbedaanya, meskipun beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya.

2. Pengaturan Sistem Hukum Jaminan Nasional

Pengaturan sistem hukum jaminan nasional terkait penjelasan tentang sistem hukum yang

diutarakan sebelumnya, maka pengaturan yang dimaksudkan haruslah bersifat utuh (satu kesatuan),

teratur, terkait satu dengan lainnya (sistematis).

Pengaturan ini sangat terkait dengan tujuan dari adanya suatu sistem. Pengaturan yang tersistem

akan menjadikan peraturan yang ada menjadi lebih efisien, teratur, jelas, tidak bertentangan satu dengan

lainnya dan efektif. Sistem hukum jaminan nasional ada telah memberikan arahan yang tepat dengan tata

urutan dari tingkatan tertinggi (terbesar) sampai dengan tingkatan terkecil. Akan tetapi yang diperlu

diperhatiankan adalah substansi dari peraturan-peraturan yang ada ataupun yang akan dibuat nantinya

tidak mencermikan tujuan adanya sistem hukum jaminan nasional.

3. Pengaturan Sistem Hukum Jaminan Nasional Terhadap Jaminan Hak Atas Tanah yang Tidak Terdaftar (Unregistered Land) yang Dijadikan Jaminan Kredit.


Berdasarkan pengaturan sistem hukum jaminan nasional yang telah diutarakan sebelumnya yaitu

harus utuh, teratur, terkait satu dengan lainnya (sistematis). Oleh karenanya adalah tepat apabila hukum

benda nasional yang merupakan bagian dari hukum perdata, membawahi hukum jaminan nasional yang

didalamnya terdapat pengaturan tentang benda, baik benda bergarak maupun tidak bergerak yaitu berupa

tanah. Tanah yang berdasarkan sifatnya adalah merupakan benda tidak bergerak akan tetapi apabila dilihat

dari kedudukannya di hadapan hukum tanah tersebut tidak didaftarkan, maka keadaan atau sifatnya yang

tidak bergerak dapat dipersamakan dengan benda yang bergerak karena tanah tersebut belum/tidak

didaftarkan oleh pemilik tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Adapun pengaturan terhadap hak atas tanah yang tidak terdaftar (unrigestered land) meskipun

berdasarkan sifat dari tanah adalah benda tetap, akan tetapi oleh karena tanah tersebut belum/tidak

didaftarkan maka klasifikasi hak atas tanah yang tidak terdaftar (unregisterd land) dimasukkan kedalam

pearuran jaminan fidusia. Hal ini berdasarkan isi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 jo Pasal

3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, artinya dengan isi kedua pasal

tersebut disimpulkan bahwa untuk benda tetap yaitu hak atas tanah untuk pengikatannya akan

menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 apabila telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan,

dan apabila benda tetap yaitu tanah (hak atas tanah) belum/tidak didaftarkan maka hak atas tanah tersebut

menjadi obyek jaminan fidusia, dan undang-undang yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dibuatlah skema tentang kedudukan hak atas tanah yang

tidak terdaftar (unregistered land) di dalam skema sistem hukum nasional. Oleh karenanya diketahui bahwa

kedudukan dari jaminan hak atas tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) adalah pada tingkatan

hukum benda yaitu sebagai sub-sub bagian hukum benda, dan apabila dilihat dari tingkatan tertinggi yaitu


Pancasila maka jaminan hak atas tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) adalah merupakan sub-sub-

sub-sub-sub-sub sistem hukum nasional.

Adapun alur skema jaminan atas tanah yang tidak terdaftar terhadap hukum jaminan nasional

dapat dilihat dengan adanya tanda kotak yang berwarna lebih gelap dari yang lainnya, seperti skema

dibawah ini:




BENDA (Property)


Benda TdkBergerak

(ImmovebleThing)


HakTanggungan


JaminanFidusia



Thing)


Jaminan Fidusia

Gadai


JaminanFidusia

Gadai

Benda TidakBergerak

(Immovable Thing)


JaminanFidusia


JaminanFidusia

HUKUM PERDATA

SKEMA SISTEM HUKUM JAMINAN NASIONALJAMINAN HAK ATAS TANAH YANG TIDAK TERDAFTAR (UNREGISTERED LAND)

PANCASILA dan UUD 1945

ASAS-ASAS/ PRINSIP-PRINSIP



BAB III

ANALISIS OBYEK JAMINAN DAN LEMBAGA JAMINAN TERHADAP OBYEK JAMINAN HAK ATAS TANAH

YANG TIDAK TERDAFTAR (UNREGISTERED LAND) DI DALAM PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pentingnya Kepastian Tentang Obyek Jaminan dan Lembaga Jaminan di Dalam Sistem Hukum Jaminan Nasional

1. Mengungkapkan Makna Obyek Jaminan Dan Lembaga Jaminan


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian dari obyek adalah benda, hal, dan sebagainya yang

dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya.152 Menurut Kamus Oxford Advanced Learner’s, menyatakan

bahwa object is a solid thing that can be seen and touched,153

Untuk selanjutnya apabila dikaitkan kata obyek tersebut dengan kata hukum maka akan menjadi kalimat obyek

hukum, maka obyek hukum dalam pengertian kamus hukum menjabarkan bahwa obyek yang dilindungi hukum; segala

sesuatu yang berguna untuk kepentingan subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum

(rechtsobject).

dengan pengertian bebasnya adalah bahwa yang dimaksud

dengan obyek adalah suatu benda yang padat yang dapat dilihat dan disentuh (dipegang).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan obyek adalah benda yang padat,

yang dapat disentuh yang dijadikan sasaran penelitian. Dikaitkan dengan pemaparan dalam bab ini maka obyek disini

didefinisikan sebagai suatu hal berupa benda yang menjadi sasaran penelitian.

154

152 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 793. 153 A S Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, (Oxford: Oxford University Press, 1995), hal. 796. 154 M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition), (Jakarta: Gamapress, 2009), hal. 462.

Bandingkan dengan pengertian obyek hukum dari Kamus Hukum dengan penulis Sudarsono yang


menyatakan bahwa obyek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok bagi

lalu lintas atau perhubungan hukum.155

Dalam pengertian jaminan adalah suatu lembaga hukum berupa hak untuk mengambil pelunasan dari suatu

perikatan.

156

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jaminan diberi arti dengan tanggungan atas pinjaman yang diterima atau

agunan.

157 Apabila dilihat dalam pengertian Bahasa Inggeris kata agunan dapat disebut dengan collateral. Kamus Hukum

L.B Curzon edisi ke enam memberikan defenisi istilah collateraladalahcollateral security (in the of the bank loan),means :

security deposited by some person other than the customer himself; or impersonal security, e.q.,life policies, as contrasted

with personal security, e.q., a guarantee.158

Di dalam kamus hukum dalam lembaga jaminan dikenal juga istilah mortgage, di mana istilah mortgage diberi

pengertian dengan mortgage is the disposition of a legal or equitable interest in land or other property ini order to secure

the payment of a debt or the discharge of some other obligation, and involving a provision for redemption,

159

155 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 310. 156Mariam Darus Bandrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 4. 157 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 456. 158 L.B. Curzon, Dictionary Of Law, Sixth Edition, (Malaysia: International Law Book Services, 2010), hal. 73. 159 L.B. Curzon, Dictionary Of Law, Sixth Edition, (Malaysia: International Law Book Services, 2010), hal. 277.

yang dalam


pengertian bebasnya hipotik adalah merupakan peraturan hukum atau hal yang menitikberatkan tentang tanah atau gedung

(bangunan) dalam peraturan jaminan atas pembayaran dari debitur ataupun kewajiban lain yang melibatkan ketentuan

pelepasan atau pembebasan.

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992,

tidak mengenal istilah jaminan, yang ada hanya istilah agunan yang merupakan jaminan tambahan yang diserahkan

Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.160

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa kata tambahan setelah kata jaminan memberikan arti adanya 2 (dua) atau lebih

jaminan yaitu jaminan utama dan jaminan lainnya, yang dalam undang-undang ini tidak menjelaskan sama sekali tentang

jaminan lainnya tersebut. Menurut hemat penulis dikarenakan maksud dari agunan161

Di dalam bukunya, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyebutkan bahwa istilah Mortage, hypotheek, hipotheque ialah lembaga jaminan sebagaimana dikenal dengan hipotik di Indonesia yang tertuju terhadap benda-benda tak bergerak. Lembaga Jaminan ini dikenal di luar negeri yaitu negera-negara Eropa, Inggeris, Amerika dan Asia. Lembaga jaminan ini dikenal dengan lembaga jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Di luar negeri selain hipotik atas tanah (real estate mortgage) juga banyak terjadi hipotik atas kapal laut dan juga hipotik atas kapal terbang. Di Nederland ketentuan-ketentuan mengenai hipotik atas kapal laut tunduk pada ketentuan Pasal 309 WvK dan lain-lain di samping pasal tertentu dari BW. (Lihat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 25-26.

160 Lihat Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.


tersebut adalah merupakan jaminan


berupa aset162

Menurut istilah Bahasa Inggeris kata jaminan dapat di sebut dengan guarantee. Adapun pengertian guarantee dalam

Kamus Bahasa Inggeris terbitan Oxford, menyatakan bahwa guarantee is an item of value offered as security for carrying

out the conditions in a guarantee, esp as part of a legal agreement.

milik debitur yang diberikan sebagai jaminan (boroght) yang menyakinkan bahwa debitur memiliki

kemampuan untuk membayar kreditnya tersebut sehingga menurut penulis ada baiknya kata tambahan tersebut ditiadakan

untuk tidak memberikan pengertian yang ambigu.

163

162Kamus Besar Bahasa IndonesiaEdisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 70.Aset artinya sesuatu yang mempunyai nilai tukar atau modal kekayaan.

163 A S Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, (Oxford: Oxford University Press, 1995), hal. 528.

Dalam pengertian bebasnya, jaminan adalah suatu hal

yang bernilai yang ditawarkan sebagai jaminan, yang merupakan bagian dari perjanjian hukum (perjanjian yang sah).

Terkait dengan istilah obyek dan jaminan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksudkan dengan obyek jaminan adalah suatu hal berupa benda yang memiliki hak atasnya untuk mengambil pelunasan

dari suatu perikatan.

Hak yang dimaksudkan adalah kewenangan ataupun kekuasaan untuk berbuat sesuatu dikarenakan telah ditentukan

oleh undang-undang ataupun peraturan yang ada.


Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan beberapa pengertian dari lembaga, akan tetapi dalam hal ini

pengertian lembaga yang dimaksudkan adalah badan (organisasi) tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau

melakukan suatu usaha.164 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian jaminan adalah tanggungan atas

pinjaman yang diterima; agunan,165 akan tetapi apabila ditilik dari pengertian agunan dari ada pada Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka pengertian

agunan dalm undang-undang ini menurut hemat penulis perlu dikoreksi dikarenakan pengertian yang ada memberikan

pengertian yang kurang tepat dengan adanya kata “tambahan” pada kata-kata “jaminan tambahan”, sehingga pengertian

agunan menjadi tidak jelas atau rancu. Oleh karena itu menurut penulis sebaiknya kata “tambahan” ditiadakan saja.166

164Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 655. 165Ibid, hal. 456. 166 Pengertian Agunan dalam Pasal 1 Angka (23) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah jaminan tambahan yang diserahkan

Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Untuk pengertian yang telah disebutkan diatas, maka pengertian lembaga jaminan adalah suatu badan yang bertujuan untuk

melakukan usaha dalam hal tanggungan atau agunan.

2. Pentingnya Mengklasifikasikan Obyek Jaminan Dan Lembaga Jaminan


Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, lembaga jaminan dapat digolongkan berdasarkan cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut

obyeknya, menurut kewenangan menguasainya dan lain-lain sebagainya. Untuk penggolongan jaminan berdasarkan obyeknya, maka Sri Soedewi

Masjchoen Sofwan membagi jaminan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu jaminan yang obyeknya benda bergerak dan jaminan yang obyeknya benda tak

bergerak.167

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa penggolongan benda berdasarkan obyeknya menurut sistem hukum perdata sangat penting

artinya khususnya dalam hal yang berhubungan dengan cara pembebanan/jaminan, cara penyerahan, hal daluarsa (verjaring), kedudukan berkuasa

(bezit).

168

Menurut pendapat penulis selain penggolongan yang dipaparkan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah sangat penting untuk

membedakan jaminan berdasarkan obyeknya dengan membaginya berdasarkan pendaftarannya, yaitu obyek jaminan telah didaftarkan dan obyek

167 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 43.

168 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 49-50.

Dalam hal dilihat dari cara penyerahan, untuk benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata, penyerahan simbolis (penyerahan kunci gudang), traditio brevimanu, constitutum possessorium (penyerahan dengan terus melanjutkan penguasaan atas benda itu), cessi, endosemen. Sedangkan untuk benda tak bergerak dilakukan dengan balik nama, yaitu harus dilakukan penyerahan juridis yang bermaksud memperalihkan hak itu, dibuat dengan akta otentik dan didaftarkan.

Dalam hal duluwarsa, untuk benda bergerak tidak mengenal daluarsa, sedangkan benda tak bergerak mengenal lembaga daluwarsa. Dalam hal kedudukan berkuasa (bezit), untuk benda bergerak berlaku asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1977 KUH Perdata, bahwa

bezit atas benda bergerak berlaku sebagai alas hak yang sempurna, sedang untuk benda tetap tidak berlaku asas yang demikian. Dalam hal pembebanan, untuk benda-benda bergerak dilakukan lembaga jaminan gadai, fiducia, sedang untuk benda-benda tak bergerak

dilakukan dengan lembaga jaminan hipotik, creditverband.


jaminan belum didaftarkan. Dasar pemikiran adalah Pasal 13 Angka (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yaitu adanya kewajiban untuk didaftarkannya obyek jaminan dalam hal pembebanannya dan

berdasarkan Pasal 15 Angka (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah, yaitu adanya pernyataan dibenarkannya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar,

sehingga adalah berdasar apabila penggolongan benda dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu; 1) cara pembebanan/jaminan, 2) cara penyerahan, 3) hal

daluarsa, 4) kedudukan berkuasa, 5) pendaftaran dan tidak didaftarkan.

Untuk mengklasifikasikan lembaga jaminan dapat digolong-golongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya,

menurut obyeknya, menurut kewenangan menguasainya dan lain-lain sebagai berikut:169

a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.



d. Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak.


Ad.a. Jaminan yang lahir karena Undang-undang dan karena perjanjian

169 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 43-58.


Jaminan yang ditentukan oleh undang-undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa

adanya perjanjian dari para pihak yaitu misalnya adanya ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa semua harta

benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada

menjadi jaminan bagi seluruh perutangannya. Berarti, bahwa kreditor dapat melaksanakan haknya terhadap semua benda

debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh undang-undang (Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia). Di samping itu juga ada benda-benda dari debitur di mana oleh undang-undang ditentukan bahwa kreditor sama

sekali tak mempunyai hak verhaal terhadapnya. Juga oleh undang-undang ditentukan bahwa seluruh benda, benda dari

debitur tersebut menjadi jaminan bagi semua kreditor. Ditentukan oleh undang-undang bahwa hasil penjualan dari benda-

benda tersebut harus dibagi antara para kreditor seimbang dengan besarnya piutang masing-masing (Pasal 1132 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia).

Kreditur yang kedudukannya sama berhak (kreditur bersama) dan tak ada yang harus didahulukan dalam

pemenuhan piutangnya disebut kreditor konkuren. Selanjutnya oleh undang-undang juga ditentukan ada jenis-jenis lembaga

jaminan yang pemenuhannya didahulukan dari piutang-piutang yang lain. Kreditor pemegang hak yang pemenuhannya

harus didahulukan demikian disebut kreditor preferen, ialah pemegang hak privilege, pemegang gadai dan pemegang

hipotik.


Oleh undang-undang ditentukan bahwa hak privilege adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor,

didahulukan pemenuhannya daripada kreditor-kreditor yang lain semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Adapun

macam-macamya privilege itu sudah ditentukan secara berurutan oleh undang-undang ada yang tegolong privilege umum

privilege khusus (Pasal 1134, Pasal 1149, Pasal 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia). Hak retensi

tergolong hak jaminan yang ditentukan oleh Undang-undang dan diatur dalam sejumlah pasal-pasal yang cerai berai, yang

dijumpai dalam perjanjian sewa menyewa (Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia), pada gadai, pada

buku bezitter yang jujur (Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia), pada perjanjian pemberian kuasa, pada

perjanjian perburuhan (Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia) dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang dan lain-lain.

Hak-hak tersebut diatas adalah hak-hak yang bersifat memberikan jaminan yang ditentukan oleh undang-undang. Di

samping itu ada hak-hak jaminan yang adanya harus diperjanjikan lebih dahulu antara para pihak. Tergolong jenis ini

adalah; Hipotik, Gadai, Credietverband, Fiducia, Penanggungan (borgtocht), perjanjian garansi, perutangan tanggung

menanggung dan lain-lain.

Ad.b. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus


Demi kepentingan kreditor yang mengadakan perutangan undang-undang memberikan jaminan yang tertuju

terhadap semua kreditor dan mengenai semua harta benda debitur, baik mengenai benda bergerak maupun benda tak

bergerak, baik benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada, semua menjadi jaminan bagi seluruh perutangan

debitur. Hasil penjualan dari benda-benda tersebut dibagi-bagi “secara ponds-ponds gelijk”, seimbang dengan besar

kecilnya piutang masing-masing. Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta

kekayaan debitur dan sebagainya disebut jaminan umum. Artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak

diperuntukkan untuk kreditor, sedang hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi di antara para kreditor seimbang

dengan piutangnya masing-masing. Para kreditor itu mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih didahulukan

dalam pemenuhan piutangnya. Kreditor demikian disebut kreditor konkuren, lawannya ialah kreditor preferen. Para kreditor

konkuren dalam pemenuhan piutangnya dikalahkan dari para kreditor preferen (pemegang hipotik, gadai dan privilege).

Sedang diantara para kreditor preferen sendiri para pemegang hipotik dan gadai lebih diutamakan dari pemegang privilege.

Jadi jaminan umum itu timbulnya dari undang-undang. Tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak

lebih dulu, para kreditor konkuren semuanya secara bersama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-

undang itu (Pasal 1131, Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia). Ditinjau dari sudut sifat haknya para


kreditor konkuren itu mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang

tertentu.

Walaupun telah ada ketentuan dalam undang-undang yang bersifat memberikan jaminan bagi perutangan debitur

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131, Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, namun ketentuan

tersebut diatas adalah merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dalam arti bahwa yang menjadi jaminan ialah semua harta

benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada. Semua

benda itu menjadi jaminan bagi seluruh perutangan debitur dan berlaku untuk semua kreditor.

Jaminan yang demikian dalam praktek perkreditan (perjanjian peminjaman uang) tidak memuaskan bagi kreditor,

kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan. Kreditor memerlukan adanya benda-benda

tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditor tersebut. Dengan

perkataan lain memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan baginya baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan.

Dalam praktek perbankan adanya jaminan adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam pemberian kredit,

meskipun di dalam peraturannya tidak disebutkan secara jelas tentang adanya kewajiban tentang pemberian jaminan

(agunan) tersebut, akan tetapi disebutkan bahwa jaminan (agunan) adalah merupakan salah satu unsur diberikannya kredit

dalam usaha memberikan keyakinan bagi bank akan kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk membayar


hutangnya. Kewajiban bank di sini adalah menilai secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan

prospek usaha dari nasabah debitur tersebut, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Perbankan yaitu

ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Tentang Perbankan. Perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak di sebut dengan perjanjian umum.

Pernyataan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang kewajiban pihak bank untuk menilai

secara seksama tentang kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur memberikan arti bahwa pemberian agunan dalam

pinjaman kredit adalah sangat penting sekali. Dalam hal ini agunan yang dimaksudkan dapat berupa barang tidak bergerak

ataupun barang bergerak berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.170

Adapun jaminan khusus ini timbulnya karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditor dan debitur

yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan ataupun jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat

Disamping itu dalam praktek perbankan juga berlaku prinsip Commanditeringsverbod, yaitu adanya larangan bagi

bank untuk ikut menanggung risiko dari usaha debitur artinya dalam pemberian kredit tersebut bank dilarang ikut

menanggung resiko dari usaha debitur.

170 Lihat Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.


kebendaan ialah adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah

adanya orang tertentu yang sanggup membayar/memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi.

Dalam praktek perbankan jaminan dilembagakan sebagai jaminan khusus yang bersifat kebendaan ialah hipotik

(hak tanggungan), credietverband, gadai, fiducia. Jaminan yang bersifat perorangan berwujud: borgtocht (Perjanjian

Penanggungan), Perjanjian Garansi, Perutangan tanggung-menanggung dan sebagainya.

Ad.c. Jaminan yang bersifat Kebendaan dan Hak Perorangan

Hukum Perdata mengenal jaminan yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan. Jaminan yang bersifat

kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri; mempunyai hubungan

langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (droit de

suite) dan dapat diperalihkan (contoh hipotik, gadai, dan lain-lain).

Jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu,

hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya (contoh borgtocht).

Selain sifat-sifat tersebut di atas yang membedakan hak kebendaan dari hak perorangan ialah asas prioriteit yang

dikenal pada hak kebendaan dan asas kesamaan pada hak perorangan. Jadi pada hak kebendaan mengenal asas bahwa hak


kebendaan yang lebih tua (lebih dulu terjadi) lebih diutamakan daripada hak kebendaan yang terjadi kemudian. Sedangkan

pada hak perorangan mengenal asas kesamaan (Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia), dalam arti bahwa tidak membedakan mana piutang yang lebih dulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian.

Semuanya mempunyai kedudukan yang sama, tak mengindahkan urutan terjadinya, semua mempunyai kedudukan yang

sama terhadap harta kekayaan debitur.

Jika kemudian terjadi kepailitan, hasil penjualan benda-benda tersebut dibagi-bagi antara mereka bersama-sama

“ponds-ponds gelijk” seimbang dengan besarnya piutang masing-masing. Kecuali jika undang-undang untuk perjanjian

mereka menetapkan lain maka asas kesamaan tersebut dapat diterobos (contoh pada privilege, hipotik, gadai).

Jika terjadi tumbukan antara hak kebendaan dan hak perorangan pada asasnya hak kebendaan lebih kuat dari hak

perorangan. Jika terjadi tumbukan antara kedua macam hak tersebut karena menyangkut benda yang sama, maka hak

kebendaan dimenangkan dari hak perorangan, tak peduli apakah hak kebendaan itu terjadinya lebih dulu atau lebih

belakangan dari hak perorangan. Dengan pembatasan, kecuali jika orang yang mempunyai hak kebendaan itu sendiri terikat

oleh hak perorangan yang diadakannya.


Sri Soedewi Masjchoen dalam hal ini memberikan contoh yaitu A mempunyai hak milik atas sebuah rumah. A

kemudian memberikan pinjaman pakai rumah tersebut kepada B untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan. Waktu perjanjian

pinjam pakai berjalan 8 (delapan) bulan A kecewa, menghendaki menarik kembali barangnya dengan gugat revindikasi171

171 Dalam istilah Belanda disebut dengan revindicatie, yaitu penuntutan kembali yang dilakukan oleh pemilik suatu barang yang berada dalam kekuasaan orang lain (lihat Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). (Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 409.

.

Pada keadaan seperti kasus di atas Sri Soedewi Masjchoen berpendapat bahwa gugat revindikasi dari A tidak akan

berhasil sebab dia terikat sendiri oleh hak perorangan yang diadakannya. Hal ini dikarenakan pada pendapat Sri Soedewi

Masjchoen, jika terjadi benturan antara dua macam hak kebendaan yang menyangkut benda yang sama maka berlaku asas

prioriteit, yaitu hak yang lebih dulu terjadi dimenangkan dari hak yang baru kemudian terjadi.

Demikian juga halnya jika terjadi kepailitan orang yang mempunyai hak kebendaan atas sesuatu benda yang berada

pada orang yang jatuh pailit, hak kebendaan tersebut berada di luar kepailitan. Hak kebendaan tersebut tetap ada (droit de

suite) sekalipun benda tersebut oleh curator kepailitan dijual kepada orang lain. Selain itu ditentukan dalam undang-undang

kepailitan (Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan) bahwa para kreditor pemegang hipotik dan gadai tergolong separatist,

sehingga jika terjadi kepailitan pada debitur hak dari pemegang hipotik dan gadai itu pemenuhannya lebih diutamakan

daripada yang lain, di luar kepailitan atau seolah-olah tidak terjadi kepailitan.


Pada jaminan perorangan kreditor mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitur yang

utama juga kepada penanggung atau dapat menuntut pemenuhan kepada debitur lainnya. Jaminan perorangan demikian

dapat terjadi jika kreditor mempuyai seorang penjamin (borg) atau jika ada pihak ketiga yang mengikatkan diri secara

tanggung-menanggung dalam debitur. Hal ini terjadi jika ada perjanjian penanggungan (borgtocht) atau pada perjanjian

tanggung menanggung secara pasif. Kecuali karena adanya perjanjian yang sengaja diadakan, pihak ketiga juga dapat

mengikatkan diri secara perorangan pada kreditor untuk pemenuhan perutangan berdasarkan ketentuan undang-undang,

sebagaimana banyak terjadi dalam lapangan Hukum Dagang terlihat dari ketentuan pasal-pasal 18, Pasal 108 ayat 1, Pasal

114 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai berikut:

Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; Para persero di bawah firma mengikatkan diri untuk suatu

prestasi.

Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; Penerbit menanggung atas akseptasi dan pembayaran.

Pasal 114 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; Kecuali jika diperjanjikan sebaliknya, maka anadosan

menanggung atas akseptasi dan pembayaran.


Pada jaminan kebendaan kreditor mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan piutangnya terhadap pembagian

hasil eksekusi dari benda-benda tertentu dari debitur. Jadi kreditor tidak mempunyai hak pemenuhannya atas bendanya,

melainkan melulu atas hasil eksekusi drai bendanya, diperhitungkan dari hasil penjualan atas benda tersebut.

Kreditor pemegang hak kebendaan tersebut juga mempunyai hak pemenuhan terhadap benda-benda lainnya dari

debitur, bersama-bersama dengan kreditor lainnya selaku kreditor bersama (kreditor konkuren). Tetapi kemungkinan

tersebut hanya terjadi jika pemenuhan piutang kreditor tersebut dengan hasil eksekusi terhadap benda-benda tertentu itu

saja masih belum mencukupi. Maka dalam keadaan demikian bersama-sama dengan para kreditor konkuren dia masih dapat

meminta pemenuhan atas hasil penjualan terhadap benda-benda jaminan yang lain itu.

Jadi jika pada jaminan perorangan kreditor merasa terjamin karena mempunyai lebih dari seorang debitur yang

dapat ditagih untuk memenuhi piutangnya, maka pada jaminan kebendaan kreditur merasa terjamin karena mempunyai hak

didahulukan (preferensi) dalam pemenuhuan piutangnya atas hasil eksekusi terhadap benda-benda debitur.

Berdasarkan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang dikutip dari Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, menyatakan

ada sekurang-kurangnya sepuluh macam ciri yang membedakan antara jaminan kebendaan dengan hak perorangan, yaitu

antara lain:172

172 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 67-69.


1) Hukum kebendaan merupakan hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht) yang tidak dapat dikesampingkan (waive) oleh para pihak.

2) Hak kebendaan dapat dipindahkan; dengan pengertian bahwa, kecuali dalam hal yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan

ketertiban umum, hak milik atas kebendaan dapat dialihkan dari pemiliknya semula kepada pihak lainnya, dengan segala akibat hukumnya.

3) Individualiteit, yang berarti bahwa yang dapat dimiliki sebagai kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan terpisah

(individueel bepald).

4) Totaliteit. Asas ini menyatakan bahwa kepemilikan oleh individu atas suatu kebendaan berarti kepemilikan menyeluruh atas setiap bagian kebendaan

tersebut. Dalam konteks ini misalnya seseorang tidak mungkin memiliki bagian dari suatu kebendaan, jika ia sendiri tidak memiliki titel hak milik

atas kebendaan tersebut secara utuh.

5) Asas tidak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid). Asas ini merupakan konsekuensi hukum dari asas totaliteit, di mana dikatakan bahwa seseorang tidak

dimungkinkan melepaskan hanya sebagian hak miliknya atas suatu kebendaan yang utuh. Meskipun seorang pemilik diberikan kewenangan untuk

membebani hak miliknya dengan hak kebendaan lainnya yang bersifat terbatas (jura in re aliena), namun pembebanan yang dilakukan itupun hanya

dapat dibebankan terhadap keseluruhan kebendaan yang menjadi miliknya tersebut. Jadi jurain re aliena tidak mungkin dapat diberikan untuk

sebagian dari benda, melainkan harus untuk seluruh benda tersebut sebagai satu kesatuan.

6) Asas prioriteit. Pada uraian mengenai asas onsplitsbaarheid. Tersebut telah dikatakan bahwa atas suatu kebendaan dimungkinkan untuk diberikan jurain

re aliena yang memberikan hak kebendaan terbatas atas kebendaan tersebut. Hak kebendaan terbatas ini oleh hukum diberikan kedudukan


berjenjang (prioritas) antara satu hak dengan hak lainnya . Ingat ada hak kebendaan yang bersifat terbatas. Di atas hak milik mungkin dibebankan

hak pakai hasil, yang atas hak pakai hasil tersebut masih mungkin dibebankan hipotek.

7) Asas percampuran (vermenging). Asas ini merupakan juga asas kelanjutan dari pemberian jurain re aliena, di mana dikatakan bahwa pemegang hak

milik atas kebendaan yang diberikan hak kebendaan terbatas (jurain re aliena) tidak mungkin menjadi pemegang hak kebendaan terbatas (jurain re

aliena) tersebut. Jika hak kebendaan terbatas tersebut jatuh ketangan pemegang hak milik kebendaan tersebut, maka hak kebendaan yang bersifat

terbatas tersebut demi hukum hapus.

8) Asas publiciteit. Asas ini berlaku untuk benda tidak bergerak yang diberikan hak kebendaan.

9) Asas perlakuan yang berbeda atas kebendaan bergerak dan kebendaan tidak bergerak .

10) Adanya sifat perjanjian dalam setiap pengadaan atau pembentukan hak kebendaan. Asas ini mengingatkan kita kembali bahwa pada dasarnya dalam

setiap hukum perjanjian terkandung pula asas kebendaan dan dalam setiap hak kebendaan melekat pula sifat hukum perjanjian didalamnya. Sifat

perjanjian ini menjadi makin penting adanya dalam pemberian hak kebendaan yang terbatas (jurain re aliena), sebagaimana dimungkinkan oleh

undang-undang. Selain itu sebagai suatu bentuk jaminan, jaminan kebendaan memberikan hak mendahulu (droit de preference) kepada kreditor

pemegang hak jaminan kebendaan tersebut atas penjualan kebendaan yang dijaminkan secara hak kebendaan tersebut, dalam hal debitor melakukan

wanprestasi atas kewajibannya terhadap kreditor.


Ad.d. Jaminan Atas Benda Bergerak Dan Tak Bergerak

Penggolongan atas benda yang penting menurut sistim Hukum Perdata yang benda berlaku kini di Indonesia adalah

penggolongan atas benda bergerak dan benda tak bergerak. Oleh karenanya dikenal juga adanya pembedaan jaminan atas

benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak. Pembedaan atas benda bergerak dan tak bergerak, juga pembedaan

atas jaminan benda bergerak dan tak bergerak demikian itu juga dikenal hampir diseluruh perundang-undangan modern di

berbagai negara di dunia ini.

Menurut sistem Hukum Perdata pembedaan atas benda bergerak dan tak bergerak itu mempunyai arti penting dalam

berbagai bidang yang berhubungan dengan penyerahan, daluwarsa (verjaring), kedudukan berkuasa (bezit),

pembebanan/jaminan.

Dalam Hukum Perdata terutama mengenai lembaga jaminan, penting sekali arti pembagian benda bergerak dan

benda tak bergerak. Di mana atas dasar pembedaan benda tersebut, menentukan jenis lembaga jaminan/ikatan kredit yang

mana yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan.

Jika benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau

fidusia, sedang jika benda jaminan itu berbentuk benda tetap, maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang hipotik atau

credietverband.


Sri Soedewi Masjchoen Sofwan berpendapat perbedaan benda bergerak dan benda tak bergerak dalam lembaga

jaminan tetap penting,173 sebagaimana juga diakui dalam Jurisprudensi, yang tetap mengadakan perbedaan antara benda

bergerak dan benda tetap setelahnya berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Hal mana sesuai

dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 dalam perkara antara Lo Ding Siang melawan Bank

Indonesia, yang menetapkan bahwa hanya benda-benda bergerak yang dapat difidusiakan sedangkan benda-benda tetap

tidak dapat dipakai sebagai jaminan fidusia.174

173 Di dalam buku lainnya Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan alasan pentingnya membedakan antara benda bergerak dan benda tak bergerak, yaitu dikarenakan berhubungan dengan 4 (empat) hal, yaitu 1) bezit, 2) levering (penyerahan), 3) verjaring (kadaluarsa), 4) bezwaring(pembebanan). (lihat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 22.

174 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 50

Sarjana lain dalam Sri Soedewi Masjchoen Sofwan juga menyatakan pentingnya membedakan antara benda bergerak dan benda tetap, yaitu:

Ko Tjay Sing menyatakan; “Istilah benda tetap (onroerende goederen) dan barang-barang kebendaan tetap (onroerende zaken) tidak hanya digunakan dalam Buku II KUH Perdata saja melainkan juga dalam bagian-bagian yang lain dari kitab Undang-undang tersebut, dan bahkan juga dalam peraturan-peraturan/perundang-undangan yang lain”. Selanjutnya beliau menyatakan; “Oleh karena pasal-pasal yang mengatur tentang eksekusi (pasal 197 RIB), kekuasaan suami terhadap harta milik isteri atau terhadap harta milik bersama milik suami isteri (Pasal 105, 124 KUH Perdata) tidak berhubungan dengan hukum agraria, maka juga sejak mulai berlakunya UUPA, istilah benda tetap dalam pasal-pasal tersebut harus ditafsirkan menurut KUH Perdata, yang juga sesuai dengan maksud pembentuk Undang-Undang”, sedangkan Ter Haar menyatakan bahwa pentingnya membedakan antara benda bergerak dan benda tetap terhadap harta kekayaan yang dimiliki menurut hukum adat, sehingga terlihat di sini adanya pertentangan antara ketentuan hukum tertulis dan hukum adat. Oleh karena itu penyelesaiannya sesuai dengan penafsiran yang tepat dari Ter Haar adalah penentuan bahwa tanah tergolong benda tetap, sedangkan ternak dan barang-barang lainnya adalah benda bergerak. Dalam penggolongan benda-benda tersebut dijumpai macam-macam benda yang meragukan, yakni rumah-rumah dari kayu, rumah-rumah dari bamboo, padi di sawah dan lain-lain. Benda-benda yang meragukan tersebut dapat digolongkan sebagai benda tetap atau benda bergerak, dengan tafsiran sedemikian rupa sesuai dengan sifat-sifat istimewa dari masing-masing benda. Penggolongan demikian dilakukan dengan cara yang tidak selalu sama untuk setiap hal. Dalam pada itu mengenai persoalan benda bergerak dan benda tetap, dalam hukum adat di Jawa Tengah dan Madura, oleh


Ad.e. Jaminan Dengan Menguasai Bendanya Dan Tanpa Menguasai Bendanya

Jaminan yang merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran kembali kredit yang diberikan dapat juga dibedakan atas

jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya

pada gadai (pand, pledge), hak retensi, sedangkan jaminan yang diberikan dengan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada hipotik (mortgage),

credietverband (ikatan kredit), fiducia, privilege. Penjaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya demikian dikenal diseluruh

perundang-undangan modern sekarang ini, hanya bentuknya yang agak berbeda-beda.

Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditor dirasakan lebih aman terutama jika dibandingkan dengan benda bergerak, yang gampang

dipindahkan dan berubah nilainya. Di sini kreditor menguasai bendanya dan memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga atas gambaran yang salah

Van Vollenhoven dinyatakan; Bahwa pembedaan terhadap harta kekayaan bergerak masih selalu kurang penting, walaupun hal ini lambat laun akan berubah. Bagian-bagian penting dari harta kekayaan bergerak adalah ternak, pohon-pohon, tanam-tanaman lain, gudang, padi, kandang-ternak, toko-toko, dan kapal-kapal. Tabingh Soermondt dalam Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa di negara-negara Eropa seperti misalnya Inggris, menurut hukum perdatanya pembebanan benda bergerak dan benda tetap juga mempunyai arti penting, sehingga pengaturan mengenai hak-hak yang bertalian dengan benda tetap “Real Property Law” dan pengaturan mengenai benda bergerak “Personal Property Law” diatur secara terpisah satu sama lain, yang merupakan dua ajaran (leerstukken) yang berbeda dan tidak dapat disatukan, yang mula-mula mempunyai arti penting dalam hukum waris. Negara-negara Eropa Kontinental sejak resepsi Hukum Romawi hingga sekarang tetap menganggap penting arti pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Meskipun di samping itu mulai dikenal juga pentingnya pembedaan benda terdaftar dan benda tak terdaftar “register goederen en niet – register goederen”, namun masih tetap menganggap penting pembedaan antara benda bergerak dan benda tetap. Karenanya Ontwerp NBW sekarang masih mencantumkan pembedaan benda bergerak dan benda tak bergerak dalam ketentuan-ketentuan Buku III NBW. Dari sepuluh title yang mengatur hak-hak kebendaan, delapan title di antaranya adalah mengenai benda-benda tak bergerak. (lihat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 51-52).


mengenai tidak wenangnya debitur atas bendanya. Wenang menjualnya atas kekuasaan sendiri jika terjadi wanprestai karena benda jaminan berada

dalam tangan kreditor.

Jaminan dengan menguasai bendanya terutama pada gadai yang tertuju terhadap benda bergerak memberikan hak preferensi (droit de

preference) dan hak yang senantiasa mengikuti bendanya (droit de suite). Juga pemegang gadai mendapat perlindungan terhadap pihak ketiga seperti

seolah-olah pemiliknya sendiri dari benda tersebut. Pemegang gadai mendapat perlindungan jika menerimanya benda tersebut dengan iktikad baik (te

goeder trouw; in good faith), yaitu mengira bahwa si debitur tersebut adalah pemilik yang sesungguhnya dari benda itu.

Di luar negeri jaminan dengan menguasai bendanya umumnya juga berupa gadai (pledge) dan hak retensi (possessory liens), sedang yang

tergolong jaminan tanpa menguasai bendanya umumnya terdiri atas mortgage, chattel mortgage, (ship mortgage dan aircraft mortgage), fiducia (fiduciary

transfer of ownership), hire purchase (sewa beli), preferentialrights (hak privilegi). Penggolongan dan jenis jaminan seperti tersebut di atas dikenal hamper

di semua negara hanya dengan sedikit-sedikit variasi di sana-sini.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan juga berpendapat bahwa jaminan dengan menguasai bendanya terutama pada gadai di Indonesia mengalami

pertumbuhannya yang tidak semarak. Dalam praktek perbankan di Indonesia gadai sedikit sekali dipergunakan paling-paling hanya sebagai jaminan

tambahan di samping adanya jaminan pokok yang lain. Hal demikian terjadi terutama karena terbentur pada syarat inbezitstelling pada gadai yang lama

kelamaan dalam perkembangan perkreditan di Indonesia dirasakan berat untuk dilaksanakan. Karena debiturnya biasanya justru memerlukan benda

jaminan itu untuk dipakai sehari-hari dalam rumah atau untuk dipakai dalam pekerjaan atau perusahaan.


Jaminan dengan tanpa menguasai bendanya dalam praktek banyak terjadi. Hal ini menguntungkan debitur si pemilik benda jaminan yang

justru memerlukan memakai benda jaminan itu. Tetapi tidak gampang menjaminkan sesuatu benda dengan tetap menguasai benda itu oleh debitur,

tanpa menimbulkan resiko bahaya bagi kreditur jika tidak disertai alat pengamanan yang berat.

2. Mengungkapkan Makna Sifat Accessoir Lembaga Jaminan

Lembaga jaminan yang ada dapat dikenal dengan sifat accessoir nya, maksudnya lembaga jaminan ini adalah merupakan perjanjian yang tidak

dapat berdiri sendiri. Di dalam ilmu hukum di kenal adanya perjanjian dasar (perjanjian pokok) dan perjanjian assesoir (perjanjian ikutan). Gunawaan

Widjaja dan Ahmad Yani menyebutkan bahwa suatu perjanjian disebut dengan perjanjian dasar atau perjanjian pokok, jika perjanjian tersebut

merupakan suatu perjanjian yang berdiri sendiri, dan tidak memiliki “ketergantungan”, baik dalam bentuk pelaksanaanya, maupun keabsahannya

dengan perjanjian lain. Kemudian keduanya melanjutkan bahwa perjanjian dasar ini adakalanya diikuti dengan perjanjian assessoir atau perjanjian

ikutan, yang pelaksanaannya digantungkan pada suatu syarat atau kondisi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dasar tersebut. Perjanjian accessoir

tidak dapat dan tidak mungkin berdiri sendiri. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya benar, dalam berbagai hal, pengalihan hak atas prestasi dalam

perjanjian dasar dari pihak kreditor dalam perjanjian dasar kepada pihak ketiga, membawa serta akibat hukum beralihnya perjanjian accessoir tertsebut

kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan hak berdasarkan perjanjian dasar tersebut. Hal ini juga terjadi dalam hal batalnya perjanjian, apabila

perjanjian dasar secara hukum batal maka perjanjian assessoir mengikuti perjanjian dasar tersebut. Ilmu hukum dan praktek yang berlaku menunjukkan

bahwa pihak dalam perjanjian assesoir tidak perlu sama atau merupakan pihak dalam perjanjian dasar, yang terpenting adalah perjanjian assessoir


tersebut menunjuk secara jelas “keterkaitannya” dengan perjanjian dasar yang menjadi “gantungannya”. Dengan dilakukan penunjukkan tersebut dalam

perjanjian assesoirnya, maka berarti perjanjian assessoir tersebut, demi hukum mengikuti perjanjian dasar yang ditunjuk olehnya.175

Apabila menilik dari makna istilah assesoir dalam istilah Belandanya accesoir, maka dapat ditemukan dalam kamus hukum karangan Sudarsono

yang menyatakan bahwa accesoir adalah istilah yang sering dikaitkan dengan assesoire verbentenis atau bijkomende verbintenis, yaitu perjanjian tambahan atau

perjanjian dampingan, maksudnya ialah adanya sesuatu hak menimbulkan hak pada pihak lain yang saling berkaitan; misalnya dengan ditutupnya suatu

transaksi jual beli timbullah hak menerima barang pada satu pihak dan timbullah hak menerima uang pada pihak lain. Di dalam kenyataan sering terjadi

bahwa antara hak-hak perorangan sering terjadi saling hubungan yang sedemikian rupa, sehingga hak yang satu bergantung pada hak yang lain. Dalam

hal ini dikatakan, bahwa yang satu adalah accessoir pada yang lain. Pada keteranganya lebih lanjut dinyatakan bahwa hipotik, gadai (pand) dan tanggungan

(borgtocht) adalah hak-hak accessoir. Perjanjian hipotik adalah suatu perjanjian yang merupakan tambahan atau dampingan atau buntut daripada suatu

perjanjian lain yang dinamakan perjanjian pokok yang lazimnya adalah suatu perjanjian pinjam uang.

176

175 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 51-52. 176 Lihat Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 12-13.

Oleh karenanya lembaga jaminan yang memiliki sifat accesoir untuk menyatakan bahwa lembaga ini tidak dapat berdiri sendiri. Lembaga

jaminan ini ada dikarenakan adanya penyebab yaitu perjanjian pokok. Perjanjian pokoklah yang menjadi dasar munculnya lembaga jaminan ini.


B. Keutamaan Benda Di Dalam Sistem Hukum Jaminan Nasional


a) Mengungkapkan Makna Benda/Kebendaan, Hak Kebendaan Dan Hak Jaminan Kebendaan

Apabila dipahami sebagai benda yang merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar, yaitu sistem kehidupan manusia, maka benda

merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mendukung kehidupan manusia tersebut. Dengan adanya benda maka akan memudahkan manusia

untuk beraktivitas. Contohnya kederaan bermotor adalah benda bergerak, dengan adanya benda ini maka aktivitas manusia lebih mudah untuk

dikerjakan, dan dengan pengertian yang lebih mendalam maka kederaan bermotor tersebut dapat jadikan obyek jaminan. Oleh karenanya benda

memiliki daya tarik tersendiri untuk dipahami dan dianalisis. Pemahaman dan analisis yang dimaksudkan salah satunya adalah dari sudut pengertiannya

ataupun makna dari benda tersebut. Hal ini dikarenakan dengan mengerti atau paham maksud dari benda tersebut maka mengerti atau paham juga

fungsi dan tujuannya, sehingga akan dapat dipahami pengertian benda/kebendaan, hak kebendaan dan hak jaminan kebendaan.

Pemaknaan pertama dipahami berdasarkan dari pengertian benda dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu segala yang ada di alam yang

berwujud atau berjasad (bukan roh); dapat berupa zat (misal air, minyak); barang yang berharga (sebagai kekayaan); harta; atau disebut juga dengan


barang,177

Pemaknaan kedua dikutip dari pengertian benda dalam Bahasa Inggeris yaitu ”thing”, di mana dikatakan di dalam kamus Bahasa Inggeris

terbitan Collins menyatakan bahwa thing is an object, fact, affair, circumstance, or concept considered as being a separate entity.

adalah benda. Hal ini memberikan suatu kesimpulan bahwa apapun sesuatu itu asalkan berwujud maka sesuatu itu adalah benda. Lebih

ditekankan lagi disini kata roh adalah tidak dapat dikatakan benda karena bentuknya yang tidak berwujud atau berjasad.

178

177 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 131. 178 Collins, Concise Dictionary 21st Century Edition, (England: Harper Collins Publishers, 2001), hal. 1569.

Pengertian bebas dari benda

adalah sebagai suatu obyek, urusan, ataupun keadaan yang nyata, ataupun juga sebagai suatu kesatuan yang terpisah. Maksudnya bahwa benda yang

dimaksudkan dimaknai sebagai suatu obyek yang riil apakah itu berupa suatu hal ataupun urusan dan keadaan di mana dapat dilihat dan dirasakan

bentuknya sehingga nyata adanya dan obyek tersebut berdiri sendiri.

Kedua pemaknaan benda yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki persamaan yaitu benda tersebut adalah

merupakan suatu obyek atau barang yang nyata, sedangkan perbedaannya di dalam kamus besar Bahasa Indonesia dipahami bahwa roh bukan benda.

Untuk pengertian kebendaan dapat dilihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 499, yang menyatakan bahwa

”menurut pemahaman undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”

Berdasarkan pengertian benda dari Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat dirumuskan bahwa pengertian dari

kebendaan adalah segala sesuatu baik barang maupun hak yang dapat dikuasai dengan hak milik.


Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya memberikan penafsiran akan maksud dari pengertian kebendaan menurut Pasal 499 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, dimana yang dimaksudkan dengan kebendaan di dalam undang-undang ini adalah yang memiliki nilai ekonomis. Suatu

kebendaan yang dapat dimiliki tetapi tidak memiliki nilai ekonomis bukanlah kebendaan yang dimaksudkan. Hal ini terkait dengan Pasal 1131 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa; ”segala kebendaan, yang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang

akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor”. Dalam hal ini dicontohkan air ataupun udara yang merupakan suatu kebendaan

karena suatu hal yang pada awalnya tidak punya nilai ekonomis akan tetapi dapat saja sewaktu-waktu dapat bernilai ekonomis. Maka, pada pendapat

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, bahwa makna ekonomis dalam hal in tidaklah bersifat rigid akan tetapi harus dilihat dan dinilai secara

kasuistis.179

179 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, Kebendaan pada Umumnya, (Jakarta Timur: Kencana, 2003), hal. 32-33.

Dalam hal ini penulis sependapat, bahwa nilai ekonomis dari suatu benda tidak dapat dibatasi, hal ini dapat saja berhubungan dengan waktu,

ruang dan tempat. Perbedaan waktu, ruang dan tempat dapat saja menjadi penyebab adanya nilai ekonomis dari suatu benda, dan yang harus

ditekankan dalam hal ini adalah nilai ekonomis dari benda yang ada tidak menjadi kurang apabila dikuasai oleh pihak penerima jaminan, apabila hal ini

dikaitkan dengan jaminan dalam kredit bank.


Hal ini juga dapat dikaitkan dengan pengertian property menurut Tony Honore, yang menyatakan bahwa property is anything that has a money

value and can be cashed or exchanged counts as property: land, buildings, furniture, vehicles, leases, money, shares, copyrights.180

Abdulkadir Muhammad menyatakan pendapatnya bahwa dalam memahami hak kebendaan perlu terlebih dahulu mengkaji apa yang

maksudkan dengan hak perdata

Maksudnya selain yang tersebut

diatas maka semua yang dapat menjadi jaminan terkait dengan kekayaan dan hak milik seseorang terhadap benda yang dijadikan jaminan.

Dengan kata lain dari pengertian yang telah diuraikan, benda merupakan hal yang penting dalam mendukung kehidupan manusia, demikian

juga halnya dengan kebendaan. Kebendaan lebih menekankan pada fungsi dan kemanfaatan benda tersebut yang terkait juga dengan nilai ekonomisnya

sehingga dapat dijadikan jaminan dalam kredit perbankan dan diatur oleh undang-undang.

b) Hal Ikhwal Tentang Hak Kebendaan

Hak kebendaan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KUH Perdata Buku II pada asasnya

mengandung sistem yang tertutup, maksudnya tidak ada dikenal lagi hak-hak kebendaan selain hak-hak kebendaan yang

telah ada diatur dalam ketentuan ini.

181. Penulis sependapat dalam hal ini karena pada dasarnya keterkaitan antara keduanya yaitu dengan adanya hak perdata

maka muncullah hak kebendaan.182

180TonyHonore, About Law An introduction, (Oxford: Clarendon Press, 1995), hal. 35.


Lebih lanjut lagi Abdulkadir Muhammad membagi hak perdata menjadi 2 (dua), yaitu hak yang bersifat mutlak (absolut) dan hak yang bersifat

relatif. Hak yang bersifat mutlak (absolut) yaitu di mana hak perdata tersebut memberikan kekuasaan langsung terhadap bendanya dan dapat

dipertahankan dari siapapun. Hak yang bersifat mutlak (absolut) tersebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia adalah hak

kebendaan (zakenlijkrecht) yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan hak kepribadian (persoonlijkheidsrecht) yang

diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Adapun hak yang bersifat relatif adalah hak perdata yang tidak memiliki

kekuasaan langsung terhadap benda, sifat kekusaannya terbatas dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak yang telah ditentukan di dalam hubungan

hukum yang ada. Di dalam istilah Belandanya hak yang bersifat relatif ini disebut dengan persoonlijkrecht.183

Untuk lebih jelasnya tentang hak kebendaan, maka dapat di lihat dalam bentuk skema kedudukan hak kebendaan di dalam hak perdata, di

bawah ini:

181 Hak perdata menurut Abdulkadir Muhammad adalah hak yang ada pada seseorang yang diberikan oleh hukum perdata. (Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 135.)

182 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 135. 183Ibid, hal. 135-136.


HAK ATAS DIRI SENDIRI

HAK ATAS DIRI ORANG LAIN YANG TIMBUL DALAM HUBUNGAN HUKUM KELUARGA

Setelah mengetahui tentang hak perdata

yang terbagi 2 (dua) yaitu hak perdata yang bersifat mutlak dan hak perdata yang bersifat relatif, maka untuk hak perdata yang bersifat mutlak tersebut

terbagi 2 (dua) yaitu hak kebendaan dan hak kepribadian. Untuk pengertian hak kebendaan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah hak yang

melekat atas benda artinya suatu hak yang ada atas suatu benda di mana hak tersebut memberikan kekuasaan langsung kepada benda yang dibebani hak

tersebut dan dapat dipertahankan dari siapapun.184

184 Bandingkan dengan pengertian Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia, yang memberikan pengertian bahwa Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. (Abdulkadir

Hak kepribadian (persoonlijkheidsrecht) yang terdiri dari hak atas diri sendiri dan hak atas diri orang

SKEMA KEDUDUKAN HAK KEBENDAAN DI DALAM HAK PERDATA


lain yang timbul dalam hubungan hukum keluarga. Hak atas diri sendiri, misalnya, hak atas nama, hak atas kehormatan, hak untuk memiliki, dan hak

untuk kawin, sedangkan hak atas diri orang lain yang timbul dalam hubungan hukum keluarga antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, serta

antara wali dan anak. Semua hak kepribadian diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.185

Abdulkadir Muhammad juga menjelaskan mengenai hak kebendaan, yaitu hak melekat atas suatu benda disebut hak atas benda. Hak atas

benda lazim disebut hak kebendaan (zakelijkrecht). Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat

dipertahankan terhadap siapapun. Setiap orang harus menghormati hak tersebut. Contoh hak kebendaan adalah hak milik, hak memungut hasil, hak

sewa, hak pakai, hak gadai, hak hipotik dan hak kekayaan intelektual.

186Oleh karena Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah di cabut

berlakunya sejauh mengenai bumi, air, dan segala kekayaan alam yang di dalamnya, kecuali hipotik, sehingga semua hak yang berkenaan dengan tanah

sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga hak mengenai tanah ini menjadi obyek

hukum agraria. Akan hal ini Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa yang menjadi obyek hukum agraria adalah prosedur atau tata cara

memperalihkan dan memperoleh hak kebendaan, sementara perjanjian yang menjadi dasar peralihan dan perolehan hak kebendaan menjadi obyek

hukum perdata.187

Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 136.). 185 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal.135. 186Ibid, hal. 136. 187Ibid, hal. 137-138.


Oleh karenanya apabila membicarakan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai hak-hak kebendaan, maka hak-hak

kebendaan yang ada adalah hak-hak kebendaan yang bukan mengenai tanah, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah dan air,

sehingga selain dari yang disebutkan sebelumnya, maka hak kebendaan yang ada adalah hak kebendaan yang memberi kenikmatan dan hak kebendaan

yang memberi jaminan. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan (genootsrecht) diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam yaitu, 1) Memberi

kenikmatan atas benda milik sendiri, misalnya, hak milik atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah dan hak penguasaan (bezit) atas benda

bergerak, 2) Memberi kenikmatan atas benda milik orang lain, misalnya, bezit atas benda bergerak atau benda bukan tanah, hak pungut hasil atas benda

bergerak atau benda bukan tanah, hak pakai dan mendiami atas benda bukan tanah, dan hak pakai atas benda bergerak.188

Ada beberapa ciri khas yang dapat membedakan hak kebendaan dengan hak lainnya. Menurut Abdulkadir

Muhammad, ciri-ciri tersebut adalah:

189

188Ibid, hal. 137-138. 189Ibid, hal. 136-137. Bandingkan dengan pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yang menyebutkan ada 6 (enam) ciri-ciri Hak Kebendaan yang

membedakannya dengan Hak Perorangan (hak persoonlijk), yaitu: 1. Hak Kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun. 2. Hak Kebendaan mempunyai zaaksgevolg atau droit de suit (hak yang mengikuti). Artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga

(ditangan siapapun juga) barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyai barang tersebut. 3. Sistem yang terdapat pada hak kebendaan ialah mana yang lebih dahulu terjadinya, maka tingkatannya adalah lebih tinggi daripada yang terjadi

kemudian. 4. Adanya droit de preference (hak terlebih dahulu) 5. Dalam hal gugatan, maka pada hak kebendaan gugatannya disebut dengan gugat kebendaan, misalnya, gugatan untuk menghilangkan gangguan-

gangguan atas haknya, gugatan untuk pemulihan dalam keadaan semula, gugatan untuk penggantian kerugian, dan sebagainya. 6. Dalam hal pemindahan hak kebendaan, maka pemindahan hak kebendaan itu dapat secara penuh dilakukan. (lihat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 26-27


1. Mutlak, artinya dikuasai dengan bebas dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.

2. Mengikuti benda dalam tangan siapapun benda itu berada.

3. Hak yang terjadi lebih dulu tingkatnya lebih tinggi.

4. Penyelesaiannya lebih diutamakan.

5. Hak gugat dapat dilakukan terhadap siapapun yang mengganggu kenikmatan benda dan hak atas benda itu.

6. Pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapapun.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya mengutip pernyataan Sri Soedewi Masjchonen Sofwan tentang

tulisannya mengenai Hukum Perdata: Hukum Benda, bahwa sistematika hukum kebendaan Indonesia dapat dibagi 2 (dua),

yaitu:190

1. Hukum Kebendaan Materiil, yang dibagi ke dalam:

a. Benda Bergerak, yang dapat dibagi ke dalam:

1) Benda bergerak yang berwujud (diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); dan,

190 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, Kebendaan pada Umumnya, (Jakarta Timur: Kencana, 2003), hal. 28-30.


2) Benda bergerak yang tidak berwujud (diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perseroan Terbatas,

Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara);

b. Benda tidak bergerak, yang selanjutnya dibagi lagi kedalam;

1) Benda tidak bergerak berupa Tanah dan hak atas Tanah, beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

(diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Hak Tanggungan dan peraturan

pelaksanaannya);

2) Benda tidak bergerak selain Tanah dan Hak atas Tanah (diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, dan Bab I Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang Kapal Laut);

2. Hukum Kebendaan Immaterial, yang dibagi ke dalam:

a. Rahasia Dagang (diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000);

b. Desain Industri (diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000);

c. Desain atas Tata Letak Sirkuit Terpadu (diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000);

d. Paten dan paten sederhana (diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001);


e. Merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi asal, indikasi geografis, (diatur dalam Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001);

f. Hak cipta dan Hak yang berkaitan dengan hak cipta (diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002).

Menurut Salim HS bahwa pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada lembaga perbankan

atau lembaga keuangan non bank, namun benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat

tertentu.191

Adapun syarat-syarat benda jaminan yang baik menurut Subekti dalam Salim HS adalah:

192

Menurut Hasanuddin dalam Neni Sri Imaniyati, syarat-syarat jaminan adalah:

a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;

b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;

c. memberikan kepastian kepada si kreditor, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk

dieksekusi, bila perlu dapat mudah diluangkan untuk melunasi hutangnya sipenerima (pengambil) kredit.

193

a. Secured

191 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 27. 192Ibid, hal. 27-28. 193 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: Refika Aditama,2010), hal. 154.


Artinya jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatannya secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan

yang berlaku, sehingga apabila kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna

dan lengkap untuk menjalankan sesuatu tindakan hukum.

b. Marketable

Artinya apabila diperlukan, misalnya untuk kebutuhan pelunasan kredit dapat dengan mudah diuangkan. Dalam literatur dikenal jaminan

perorangan dan jaminan kebendaan. Selain dari pembagian di atas, dalam praktik perbankan dikenal pembagian jaminan pokok dan

jaminan tambahan.

1) Jaminan Pokok

Yaitu jaminan yang berupa suatu usaha yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, dapat berarti suatu proyek, atau

prospek usaha debitur yang dibiayai oleh kreditor tersebut, sedangkan yang dimaksud benda yang berkaitan dengan kredit yang

dimohon biasanya adalah benda yang dibiayai atau dibeli dengan kredit yang dimohon.

2) Jaminan Tambahan

Yaitu jaminan yang tidak berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, jaminan tambahan dapat berupa jaminan kebendaan yang

obyeknya adalah harta benda milik debitur maupun perorangan yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur.


Adapun fungsi jaminan dalam perjanjian kredit adalah merupakan source of the last resort bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh bank kepada

nasabah debiturnya, artinyaternyata sumber utama pelunasan nasabah debitur yang berupa hasil keuangan yang diperoleh dari usaha debitur (first way

out) tidak memadai sebagaimana yang diharapkan, maka hasil eksekusi dari jaminan itu (second way out) diharapkan menjadi sumber pelunasan

alternative terakhir yang dapat diharapkan oleh bank dari debitur tersebut.194

Adapun cara memperoleh dan hapusnya hak kebendaan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yaitu:

195

a. Pengakuan

Benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) kemudian ditemukan dan diakui oleh orang yang menemukannya sebagai

miliknya. Orang yang mengakui tersebut memperoleh hak milik benda itu. Contohnya, menangkap ikan di sungai atau

di laut, berburu rus di hutan bebas, memperoleh intan dari tempat penggalian bebas, atau mendapat barang antik (kuno)

dari penggalian tanah pekarangan milik sendiri.

b. Penemuan

Benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya, misalnya karena jatuh di jalan atau hilang akibat banjir

kemudian ditemukan oleh seseorang, sedangkan dia tidak mengetahui siapa pemiliknya. Penemuan benda tersebut

194 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: Refika Aditama,2010), hal. 153. 195 Abdulkadir Muhammmad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 142-143.


dianggap sebagai pemilik karena dia menguasi benda itu (Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dia mempunyai hak menguasai (bezit) atas benda itu dan bezit tersebut diangap sebagai eigendom.

c. Penyerahan

Hak kebendaan diperoleh karena penyerahan berdasar pada alas hak (rechstitel) tertentu, misalnya jual beli, hibah, dan

pewarisan. Dikarenakan adanya penyerahan itu, hak kebendaan atas benda berpindah kepada pihak penerima hak.

d. Daluwarsa

Hak kebendaan diperoleh karena daluwarsa (lampau waktu). Daluwarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidak sama.

Setiap orang yang menguasai benda bergerak, misalnya karena penemuan di jalan, hak milik diperoleh setelah lampau

waktu 3 (tiga) tahun sejak dia menguasai benda bergerak itu (Pasal 1977 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata)196

196 Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang, di dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya. Lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 582. (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitan Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2001), hal. 495).

. Untuk benda tidak bergerak, daluwarsa adalah 20 (dua puluh ) tahun dalam hal ada alas hak dan 30 (tiga

puluh) tahun dalam hal tidak ada alas hak. Setelah lampau waktu 20 (dua puluh) tahun atau 30 (tiga puluh) tahun


tersebut, orang yang menguasai benda tidak bergerak tersebut memperoleh hak milik (Pasal 1996 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata)197

e. Pewarisan

.

Hak kebendaan diperoleh karena pewarisan menurut hukum waris yang berlaku. Ada tiga macam hukum waris, yaitu

hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pewarisan

dinyatakan terbuka bagi ahli waris untuk memperoleh hak waris sejak almarhum pemilik harta warisan meninggal

dunia.

197 Dalam penjelasan mengenai daluarsa ini Abdulkadir Muhammad menyebutkan Pasal 1996 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini dikoreksi oleh penulis karena berdasarkan isi pasal yang ada di dalam kitab undang-undang hukum perdata hanya berisi 1993 (seratus sembilan puluh tiga) pasal, oleh karena itu menurut penulis penyebutan Pasal 1996 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku ini perlu di revisi.

Pada pendapat penulis ketentuan tentang daluwarsa untuk benda tidak bergerak terkait dengan isi Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di mana isi Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: “Siapa yang dengan iktikad baik, dan didasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan iktikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya. (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitan Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2001), hal. 492). Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, dalam bukunya Hukum Perdata: Hukum Benda, menyatakan bahwa ada pasal-pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang tidak berlaku lagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meskipun tidak tegas-tegas dicabut dan letaknya di luar buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dalam buku III dan buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu contohnya Pasal 1955 dan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi pada pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Pasal 1963 tidak berlaku lagi dikarenakan pada hakekatnya pasal-pasal ini merupakan pelaksanaan Pasal 610 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa bezitter dapat memperoleh hak eigendom atas sesuatu benda melalui verjaring. (lihat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 7).


f. Penciptaan

Orang yang menciptakan benda baru memperoleh hak milik atas benda ciptaanya itu. Pengertian menciptakan disini

meliputi menciptakan benda baru dari benda-benda yang sudah ada atau menciptakan benda baru yang sama sekali

belum ada.

g. Ikutan atau Turunan

Orang membeli seekor sapi yang sedang hamil, kemudian sapi tersebut melahirkan anak sapi. Maka pemilik sapi

tersebut memperoleh hak milik atas anak sapi yang baru lahir tadi. Tumbuhan di atas tanah perkarangan dinyatakan

sebagai benda ikutan dari tanah perkarangan itu. Orang yang membeli pekarangan tersebut berhak pula atas tanaman di

atas pekarangan itu karena ikutan.

Abdulkadir Muhammad menyatakan di dalam bukunya bahwa hak kebendaan dapat hapus atau lenyap karena

beberapa hal yang di atur dan di akui oleh undang-undang, yaitu:198

a. Benda yang dimaksud lenyap atau musnah.

198 Abdulkadir Muhammmad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 143-145.


Hak kebendaan atas benda akan lenyap karena bendanya musnah atau lenyap. Misalnya hak pakai atas suatu rumah

lenyap karena rumah tersebut terbakar, begitu juga bila hak gadai akan hapus apabila barang (benda) yang dijaminkan

hilang atau lenyap.

b. Benda yang dimaksudkan dipindahtangankan.

Hak kebendaan hapus apabila bendanya dipindahtangankan, misalnya hak milik atas sebuah rumah akan hapus apabila

rumah tersebut dijual.

c. Pelepasan hak atas benda

Hak kebendaan akan hapus bila terjadi pelepasan hak. Dalam hal ini pelepasan yang dimaksudkan adalah tindakan yang

disengaja. Misalnya sebagian perkarangan dibiarkan untuk pelebaran jalan raya, maka disini terjadi pelepasan hak.

d. Daluwarsa (lampau waktu)

Hak kebendaan akan lenyap apabila selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun atau 30 (tiga puluh) tahun pemilik benda

tidak mau tahu lagi mengenai hak miliknya atas tanahnya.

Pada benda bergerak, daluwarsa berlaku 3 (tiga) tahun sejak benda itu dikuasai oleh orang yang menemukannya.

Apabila dalam waktu 3 (tiga tahun) pemilik benda itu tidak mengajukan gugatan pengembalian (gugat revindikasi)

benda miliknya, maka hak atas benda tersebut menjadi hapus karena daluwarsa.


e. Pencabutan hak

Penguasaan negara dapat memperoleh hak kebendaan (hak milik) karena pencabutan hak, sehingga mengakibatkan

pemilik hak kebendaan atas benda tersebut dicabut. Adapun pencabutan hak harus memenuhi syarat-syarat yaitu;

pertama, berdasarkan pada undang-undang; kedua, dilakukan untuk kepentingan umum; ketiga, dengan ganti kerugian

yang layak (patut).

c) Pentingnya Pembagian Benda Di Dalam Sistem Hukum Jaminan Nasional

Berdasarkan pengaturan yang ada pembagian jenis benda yang ada di Indonesia tidak hanya diatur di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata saja, akan tetapi dapat juga dilihat dalam Hukum Adat, Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun

1996.

Untuk pembagian jenis benda di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu; pertama, benda bergerak dan

benda tak bergerak; kedua, benda berwujud (lichamelijk) dan tidak berwujud (onlichamelijk) yang diatur dalam Pasal

503199

199 R. Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hal. 157.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; ketiga, benda yang dapat dihabiskan (vebruikbaar) dan benda yang tidak


dapat dihabiskan (onverbruikbaar) yang diatur dalam Pasal 505200 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; keempat, benda

yang dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi yang diatur dalam Pasal 1296 dan Pasal 1297201 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata; kelima, benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti yang diatur Pasal 1754 sampai

dengan 1756202

Isi Pasal 503 KUH Perdata antara lain, “Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh. 200Ibid, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hal. 157. Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; “Tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan;

kebendaan dikatakan dapat dihabiskan, bilamana karena dipakai, menjadi habis.” 201Ibid, hal. 334.

Pasal 1296 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan antara lain, “suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tak dapatdibagi-bagi sekedar perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata-nyata maupun secara perhitungan.”

Pasal 1297 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “suatu perikatan adalah tak dapat dibagi-bagi, meskipun barang atau perbuatan yang dimaksud karena sifatnya, dapat dibagi-bagi, jika barang atau perbuatan tadi menurut maksud perikatan tidak boleh diserahkan atau dilaksanakan sebagian demi sebagian.” 202Ibid, hal. 451.

Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Pasal 1755 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya.”

Pasal 1756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.

Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu.”

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, memaparkan bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal

dengan berbagai macam benda yaitu; barang-barang yang berwujud (limchamelijk) dan barang-barang yang tak berwujud

(onlichamelijk), barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tak bergerak203, barang-barang yang dapat dipakai

habis (vebruikbaar) dan barang-barang yang tak dapat dipakai habis (onverbruikbaar), barang-barang yang sudah ada

(tegenwoordigezaken) dan barang-barang yang masih akan ada (toekomstigezaken)204, barang-barang yang dalam

perdagangan (zaken in de handel) dan barang-barang yang di luar perdagangan (zaken buiten de handel), barang-barang

yang dapat dibagi dan barang-barang yang tak dapat dibagi.205

203 Benda bergerak dapat dibagi 2 (dua) yaitu; pertama, karena sifatnya; kedua, karena ketentuan undang-undang, sedangkan benda tak bergerak dibagi menjadi; pertama, karena sifatnya; kedua, karena tujuannya; ketiga, karena ketentuan undang-undang. (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 20-21).

204 Barang yang akan ada dibedakan menjadi 2 (dua) hal, yaitu; pertama, absolut maksudnya benda-benda yang sama sekali belum ada; dan kedua, relatif yaitu benda-benda yang sudah ada akan tetapi bagi orang-orang tertentu belum ada, contohnya barang yang sudah dibeli akan tetapi belum diserahakan. (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 19)

205 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 19.

Berdasarkan penggabungan pembagian benda tersebut diatas, maka dapat dibuat skema yang berbentuk sebagai

berikut:


Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya menyatakan bahwa pembagian benda atas benda bergerak dan benda tidak

bergerak memiliki makna dan mempunyai akibat yang sangat luas. Adapun pembedaan benda ke dalam benda bergerak dan

benda tidak bergerak memiliki tujuan untuk membedakan:206

1. Cara Perolehannya (Melalui Bezit).

206Ibid, hal. 35 – 39.


Cara perolehan melalui bezit207

2. Cara Penyerahannya.

bagi benda bergerak Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menyatakan bahwa; ”terhadap benda-benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus

dibayar kepada pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.”

Dalam hal ini untuk menjadi pemilik atau memperoleh hak milik dari kebendaan bergerak, cukup dibuktikan adanya

bezit dari benda tersebut, sedangkan untuk benda tidak bergerak berdasarkan ketentuan Pasal 1963 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa ”Siapa yang dengan iktikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak

yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas

unjuk (aan toonder niet betaalbare inschuld), memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu

penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan iktikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun,

memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.”

207 Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan penjelasan tentang bezit adalah keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda di mana seseorang menguasainya, baik sendiri ataupun dengan perataraan orang lain, seolah-olah itu adalah kepunyaannya sendiri.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, menjelaskan tentang syarat-syarat adanya bezit, yaitu: 1. Corpus, yaitu harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya. 2. Animus, yaitu hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang tersebut, dan kehendak tersebut adalah kehendak yang

sempurna, artinya bukan kehendak dari anak kecil atau orang gila. (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 84).


Berdasarkan Pasal 612, Pasal 613 dan Pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur cara penyerahan

benda bergerak dan tidak bergerak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 612 Kitab Undang-Undang Perdata, ”Penyerahan kebendaan bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan

dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan tersebut oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-

kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada.

Penyerahan tidak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai

oleh orang yang hendak menerimanya.”

Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ”Penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak

bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas

kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian tidak ada akibatnya bagi debitor sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau

secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Penyerahan tiap-tiap piutang atas unjuk (kepada pembawa, schuld vorderingen aan toonder) dilakukan dengan

penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang atas tunjuk (schuld vorderingen aan order) dilakukan dengan

peyerahan surat disertai dengan endorsemen.”


Pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ”Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan

dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620.”

3. Cara Pembebanannya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu di dalam Pasal 1150 dan Pasal 1162, yaitu antara lain isinya:

Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ”Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu

barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang

memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari

pada kreditur-kreditur lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah

dikeluarkan untuk menyelamatkanya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ”Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak

bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.”

4. Mengenai Daluwarsa.

Daluwarsa yang dimaksudkan adalah daluwarsa untuk memperoleh hak milik, maksudnya Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata tidak menentukan suatu jangka waktu daluwarsa, bezit berlaku sebagai title sempurna. Sedangkan

terhadap benda tidak bergerak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan jangka waktu dua puluh tahun


agar seorang bezitter atau pemegang kedudukan berkuasa yang beriktikad baik dan dengan alas hak yang sah dapat

menjadi eigenaar (lihat Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Selain kelima jenis benda yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila diperhatikan pasal demi pasal

dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka ditemukan juga jenis kebendaan yang lain, seperti Pasal 500 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, yang bunyi antara lain; ”segala apa yang karena hukum perlekatan termasuk dalam

sesuatu kebendaan, seperti pun segala hasil dari kebendaan itu, baik hasil karena alam maupun hasil karena pekerjaan

orang, selama yang akhir-akhir ini melekat pada kebendaan itu laksana dahan dan akar terpaut pada tanahnya,

kesemuanya itu adalah bagian dari kebendaan tadi.”

Di dalam Pasal 500 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan adanya benda pokok (benda utama) dan

benda perlekatan208. Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya memberikan pengertian benda pokok (benda utama) sebagai

benda yang semula telah dimiliki oleh seseorang tertentu, sedangkan benda perlekatan adalah setiap benda yang:209

208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal Asas Perlekatan, yaitu pertama; Asas Perlekatan Vertikal; yaitu asas yang menyatakan bahwa segala yang melekat pada tanah, baik yang merupakan hasil alam maupun hasil perbuatan manusia, termasuk hasil perdata, dianggap merupakan dan menjadi satu kesatuan dengan bidang tanah tersebut. Kedua; Asas Perlekatan Horizontal, yaitu perlekatan yng terjadi misalnya antara balkon dengan rumah tinggal atau gudang bawah tanah dengan rumah darimana gudang tersebut dapat dimasuki. (lihat Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, Ibid, hal. 44).

Menurut penulis, asas perlekatan horizontal adalah segala sesuatu yang melekat dengan benda utama, sedangkan benda utamanya melekat dengan tanah dan biasanya arah perlekatan tersebut adalah keatas atau kebawah.

209 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya,Kebendaan pada Umumnya, (Jakarta Timur: Kencana, 2003), hal. 42-44.


1. Karena perbuatan alam, misalnya pohon yang tumbuh tanpa ditanam oleh orang. Pemilik dari tanah di mana pohon

tersebut tumbuh adalah pemilik dari pohon tersebut. Pemilik tanah tidak dapat menjual pohon tersebut tanpa merusak

atau menghilangkan arti dari pohon tersebut sebagai satu kesatuan benda yang bermakna; tetapi jika pemilik tanah

bermaksud untuk menjual tanah tersebut, maka demi hukum pohon tersebut ikut dijual kepada pembelinya.

2. Karena perbuatan manusia, misalnya bangunan yang dengan sengaja dibuat untuk keperluan rumah tinggal. Dalam hal

ini, pemilik dari tanah di mana bangunan tersebut didirikan adalah juga pemilik bangunan yang didirikan tersebut.

Disini, pemilik tanah tidak dapat menjual rumahnya tanpa mengakibatkan kerusakan pada rumah itu sendiri, yang pada

hakekatnya bukanlah tujuan penjualan itu sendiri. Tetapi jika pemilik tanah bermaksud untuk menjual tanahnya, maka

rumah yang didirikan di atas tanah tersebut, juga demi hukum ikut dijual kepada pembelinya.

3. Hasil perdata yang dapat ditagih, misalnya bunga yang belum jatuh tempo. Pemilik piutang pokok dari bunga yang

belum jatuh tempo adalah juga pemilik dari bunga yang belum jatuh tempo tersebut. Pemilik piutang tidak dapat

menjual bunganya, karena bunga tersebut belum jatuh tempo, tetapi manakala pemilik piutang menjual piutangnya,

maka demi hukum, bunga yang belum jatuh tempo tersebut beralih pada pembeli piutangnya.


Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengenal

benda yang melekat dengan benda pokoknya yang tidak dapat dipisahkan dari benda pokoknya tanpa kerusakan, yaitu yang

dikenal dengan:210

1. Benda tambahan, yaitu berupa buah-buah atau hasil-hasil dari suatu benda pokok, yang dalam hal ini buah atau hasil

tersebut dapat berwujud dalam bentuk:

a. Hasil alam, yaitu anak dari binatang atau hewan yang melahirkan. Pemilik dari induk binatang atau hewan yang

melahirkan adalah juga pemilik dari setiap anak yang dilahirkan dari induknya tersebut.

b. Hasil pekerjaan manusia, misalnya buah-buah dari pohon yang ditanam oleh manusia. Pemilik dari pohon yang

ditanam adalah juga pemilik dari buah-buah yang dihasilkan dari pohon tersebut.

c. Hasil perdata yang telah dapat ditagih (atau telah jatuh tempo), misalnya berupa uang sewa. Pemilik rumah yang

disewakan adalah juga pemilik dari sewa rumah yang disewakan tersebut.

Dalam konteks benda tambahan tersebut, pemilik dari benda tersebut dapat menjual baik benda pokoknya, maupun benda tambahannya

tersebut secara berdiri sendiri, artinya pemilik dari benda pokok dapat menjual benda pokoknya tanpa menjual benda tambahannya, demikian

pula sebaliknya.

210Ibid, hal. 44-46.


2. Benda ikutan, yaitu benda yang mengikuti suatu benda pokok, yang tanpa benda pokok tersebut, benda ikutan tidak akan

mempunyai arti, meskipun benda ikutan tersebut tidak melekat pada benda pokoknya. Misalnya anak kunci yang

mengikut gembok rumah. Tanpa adanya gembok tersebut anak kunci tidak ada gunanya, meskipun anak kunci tersebut

melekat pada gemboknya.

3. Benda pelengkap, yaitu benda yang dapat dipergunakan secara bersama-sama dengan benda pokok. Misalnya mebel-

mebel dalam suatu hotel, yang melengkapi penggunaan hotel tersebut. Benda-benda pelengkap ini bergantung pada

tujuan penggunaannya, kadangkala dapat menjadi benda ikutan terhadap benda pokok, tetapi pada saat lain dapat

menjadi benda pokok sendiri yang lepas dari benda pokoknya.

d) Cita Hukum Hak Kebendaan Yang Berlandaskan Asas-Asas Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian asas adalah dasar yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan

berpikir atau pendapat,211 sedangkan hak kebendaan (zakelijkrecht) menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah hak

mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan

terhadap siapapun juga.212

211 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 70. 212 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 24.

Jadi apabila 2 (dua) pengertian tersebut dijadikan acuan, maka pengertian asas hak kebendaan


adalah hal-hal yang menjadi dasar terhadap hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak tersebut memberikan kekuasaan

langsung atas benda yang dimaksud dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

Abdulkadir Muhammad, di dalam bukunya hukum perdata Indonesia memaparkan tentang asas-asas dalam hak

kebendaan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, antara lain:213

213 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 139-141. Bandingkan dengan pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 10 (sepuluh) asas umum

hukum kebendaan, yaitu:

1. Hukum benda adalah merupakan hukum pemaksa (dwingendrecht) artinya berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Perkataan kehendak para pihak itu tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan.

2. Dapat dipindahkan, kecuali isinya oleh undang-undang juga ditentukan sifat-sifatnya hak kebendaan., kecuali hak pakai dan mendiami semua hak kebendaan dapat dipindah-tangankan.

3. Asas Individualiteit, bahwa yang dapat dimiliki sebagai kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan (individueel bepaald).

4. Asas Totaliteit, maksudnya bahwa kepemilikan oleh individu atas suatu benda adalah berarti menyeluruh dari setiap bagian dari kebendaan tersebut.

5. Asas tidak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid), yaitu asas yang merupakan konsekwensi hukum dari asas totaliteit, di mana dikatakan bahwa seseorang tidak mungkin untuk melepaskan hanya sebagian dari hak miliknya atas suatu kebendaan yang utuh.

6. Asas prioriteit, yaitu bahwa hak kebendaan yang ada diberikan kedudukan berjenjang (prioritas) antara satu hak dengan hak lainnya. Hal ini berhubungan dengan adanya hak kebendaan lain yang sifatnya terbatas (jura in re aliena).

7. Asas Percampuran (asas vermenging). Hak Kebendaan yang terbatas, maksudnya apabila ada orang yang mempunyai hak memungut hasil atas tanah kemudian membeli tanah itu maka hak memungut hasil atas tanah tersebut menjadi lenyap (lihat Pasal 206, 718, 736, 724, 807 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

8. Perlakuan terhadap benda bergerak dan tak bergerak itu berlainan. Aturan-aturan mengenai pemindahan, pembebanan (bezwaring), bezit dan verjaring mengenai benda-benda roerend dan onroerend berlainan. Juga mengenai iura in realiena yang dapat diadakan.

9. Asas Publiciteit. Menegenai benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku asas publiciteit, yaitu dengan pendaftaran di dalam register umum, sedangkan menegani benda bergerak cukup dengan penyerahan nyata, tanpa pendaftaran dalam register umum.


1. Asas Hukum Pemaksa (dwingendrecht)

Asas yang mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan

selain dari yang sudah diatur dalam undang-undang. Apa yang sudah ditentukan undang-undang harus dipatuhi

secara sadar, tidak boleh disimpangi.

2. Asas Dapat Dipindahtangankan

Asas yang mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa semua hak kebendaan dapat dipindahkan, kecuali

hak pakai dan mendiami. Orang yang berhak tidak boleh menentukan bahwa “hak tersebut tidak dapat

dipindahtangankan”. Lain halnya dengan piutang, para pihak dapat menentukan bahwa “piutang tidak dapat

dipindahtangankan”.

3. Asas Individualitas

Asas yang mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa obyek hak kebendaan selalu benda tertentu atau

dapat ditentukan secara individual, yang merupakan kesatuan. Obyek hak kebendaan tidak boleh benda yang

ditentukan menurut jenis dan jumlah.

10. Sifat perjanjiannya. Bahwa sifat perjanjian dimaksudkan merupakan perjanjian bersifat zakelijk, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan bukan seperti perjanjian yang bersifat obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan verbintenis yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 36-40).


4. Asas Totalitas

Asas yang mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa obyek hak kebendaan selalu terletak di atas seluruh

obyeknya sebagai satu kesatuan.

5. Asas Tidak Dapat Dibagi

Asas yang mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa orang yang berhak tidak boleh

memindahtangankan sebagai dari penguasaan atas hak kebendaan yang ada padanya.

6. Asas Prioritas

Asas yang mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa semua hak kebendaan memberi penguasaan yang

sejenis dengan penguasaan atas hak milik (eigendom) walaupun luasnya berbeda-beda, karenanya perlu diatur

urutannya menurut kejadiannya.

7. Asas Percampuran

Asas yang mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa jika hak yang membebani dan yang dibebani

bercampur dalam satu tangan, hak yang membebani itu menjadi lenyap.

8. Asas Publisitas


Asas yang mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa hak atas benda tidak bergerak diumumkan dan

didaftarkan dalam register umum Badan Pertanahan Nasional (BPN).

9. Asas Perjanjian Memindahkan Hak Kebendaan

Asas yang mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa untuk memperoleh hak kebendaan perlu dilakukan

dengan perjanjian zakelijk (kebendaan), yaitu perjanjian memindahkan hak kebendaan. Setelah perjanjian zakelijk

selesai dilakukan, tujuan pokok tercapai yaitu memperoleh hak kebendaan. Hak yang melekat atas benda akan

berpindah jika bendanya diserahkan kepada pihak yang memperoleh hak kebendaan.


Sesuai dengan pernyataan di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah atau yang lebih di kenal dengan Hak Tanggungan yang disahkan di Jakarta pada tanggal 9 April 1996 oleh

Presiden Republik Indonesia Soeharto yaitu “dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka kita akan maju selangkah dalam mewujudkan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria

membangun Hukum Tanah Nasional, dengan menciptakan kesatuan dan kesederhanaan hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.”214

214 Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tangungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Berdasarkan pernyataan yang tersebut diatas, maka dapat pula dimaknai bahwa memang telah terjadi kesatuan dan kesederhanaan hukum terhadap hak-


hak atas tanah bagi rakyat Indonesia dan sesuai peraturan yang berkaitan dengan tanah yaitu sesuai yang diperintahkan oleh undang-undang pokok

agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 51 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pengikatan jaminan dengan tanah dan

benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai agunan telah dipenuhi.

Seiring perjalanan waktu dan majunya teknologi, Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 ini juga di uji keberadaannya.

Adapun uji yang dimaksudkan adalah kemampuan dari undang-undang ini dalam mengatasi berbagai masalah tentang benda-benda yang berkaitan

dengan tanah khususnya tentang tanah itu sendiri, yaitu antara lain menjawab permasalahan yang ada tentang penggunaan hak atas tanah yaitu yang

terdaftar maupun tidak terdaftar (unregistered land) khususnya yang digunakan sebagai jaminan di dalam perjanjian kredit bank.

Keterkaitan pemberian kredit dengan jaminan adalah adanya aturan yang wajib dilakukan yaitu di mana penerima kredit harus memberikan

jaminan kepada pemberi kredit baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sebagaimana diketahui bahwa pemberian kredit adalah

merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perbankkan yang juga sejalan dengan tujuan perbankan yaitu sebagai pengumpul dan penyalur

dana dari dan kepada masyarakat.215

215 Lihat Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yonto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Berdasarkan pengertian kredit dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yonto Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998, Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”


Dengan demikian berdasarkan pengertian kredit tersebut diatas oleh M. Bahsan, dinyatakan bahwa digolongkan sebagai suatu kredit perbankan

apabila memenuhi unsur-unsur yang didapat dari pengertian kredit tersebut. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah:216

1) Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut dilakukan oleh bank. Bank adalah pihak penyedia dana

dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit. Sementara tagihan yang dapat

dipersamakan dengan penyediaan uang dalam praktik perbankan misalnya berupa pemberian (penerbitan) garansi bank dan penyediaan fasilitas

dana untuk pembukaan letter of credit (LC).

2) Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.

Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dibuat oleh bank

dengan pihak debitur yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Perjanjian kredit sebagai salah satu jenis perjanjian, tunduk kepada ketentuan hukum perikatan dalam hukum positif di

Indonesia. Pengaturan tentang perjanjian terdapat dalam ketentuan-ketentuan KUH Perdata, Buku Ketiga tentang

216 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 76-78.


Perikatan, dan Perlindungan Konsumen (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999)

sepanjang yang mengatur tentang larangan pencantuman klausul baku dalam perjanjian.

Perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan debitur lazim disebut perjanjian kredit, surat perjanjian kredit,

akad kredit dan sebutan lain yang hampir sejenis. Perjanjian kreditor yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku (antara lain memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata) merupakan undang-undang bagi bank

dan debitur. Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menetapkan suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang

bagi pihak yang berjanji.

3) Adanya kewajiban melunasi utang

Pinjam-meminjam uang adalah suatu utang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasinya sesuai dengan yang

diperjanjikan. Pemberian kredit oleh bank kepada debitur adalah suatu pinjaman uang, dan debitur wajib melakukan

pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakatinya, yang biasanya terdapat dalam

ketentuan perjanjian kredit. Dengan demikian, kredit perbankan bukan suatu bantuan dana bank yang diberikan secara

cuma-cuma. Kredit perbankan adalah suatu utang yang harus dibayar kembali oleh debitur.

4) Adanya jangka waktu tertentu


Pemberian kredit terkait dengan suatu jangka tertentu. Jangka waktu tersebut ditetapkan pada perjanjian kredit yang

dibuat bank dengan debitur. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban bank untuk menyediakan

dana pinjaman dan menunjukkan kesempatan dilunasinya kredit.

Berdasarkan jangka waktu tertentu yang ditetapkan atas pemberian kredit, maka kredit perbankan dapat dibedakan atas

kredit jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Kredit jangka pendek adalah kredit yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau di bawah satu tahun. Kredit jangka

menengah adalah kredit yang mempunyai jangka waktu diatas satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan kredit jangka

panjang adalah kredit yang mempunyai jangka waktu diatas tiga tahun. Jangka waktu suatu kredit ditetapkan

berdasarkan kebijakan yang berlaku pada masing-masing bank dan mempertimbangkan tujuan penggunaan kredit serta

kemampuan membayar dari calon debitur setelah dinilai kelayakannya. Berdasarkan pengertian kredit dengan jangka

waktu tertentu tersebut dapat disimpulkan bahwa jangka waktu kredit harus ditetapkan secara tegas karena menyangkut

hak dan kewajiban masing-masing pihak.

5) Adanya pemberian bunga kredit.

Terhadap suatu kredit sebagai salah satu bentuk pinjaman uang ditetapkan adanya pemberian bunga. Bank menetapkan

suku bunga atas pinjaman uang yang diberikannya. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan


disetujui bank kepada debitur. Namun, sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang bank oleh debitur.

Sepanjang terhadap bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dilakukan pembayarannya oleh debitur, akan

merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi bank.

Apabila diperhatikan Pasal 15 ayat (4) jonto ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka sebagaimana jaminan hak atas tanah yang sudah bersertifikat, maka jaminan atas tanah yang

tidak bersertifikat juga dapat di jadikan jaminan dengan ketentuan jangka waktu 3 (tiga) bulan suatu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

(SKMHT)nya harus diikuti menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adanya dengan resiko batal demi hukum.

Meskipun di dalam penjelasannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 15 ayat (5) menyatakan bahwa pembatasan waktu peralihan

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang 3 (tiga) bulan tersebut tidak berlaku

dikhususkan pada pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti kredit program, kredit kecil, kredit pemilikan rumah, dan yang

sejenisnya, dikarenakan demi pelaksanaan pembangunan dan mengingat kepentingan golongan ekonomi lemah, akan tetapi jangka waktu untuk

pemberian kredit atas hak milik yang belum bersertifikat tidak ada ketentuan lainnya.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan yaitu 3 (tiga) bulandari pelaksanaan Surat Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di dalam prakteknya sangat sulit dipenuhi dan resiko


batal demi hukum atas tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 akan mengakibatkan ketidakpastian di dalam

hukum itu sendiri.

a) Mengungkapkan Makna Dan Istilah Hak Tanggungan

Istilah dan pengertian hak tanggungan ada disebutkan di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang mana

menyebutkan bahwa untuk istilah hak tanggungan adalah yang dimaksudkan dengan hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan

dengan tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dengan

pengertian bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah

itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.217

Berdasarkan pengertian hak tanggungan yang disebutkan diatas Remy Sjahdeni menuliskan adanya 5 (lima) unsur pokok yang ada di dalam

pengertian hak tanggungan yaitu:

218

217 Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. 218 Remy Sjahdeni, Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian

Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), Bandung, (Alumni: 1999), hal. 11.

Remy Sjahdeni juga membuat perbandingan defenisi Hak Tanggungan menurut UU Nomor 4 Tahun 1996 dengan defenisi Hipotik, di mana beliau menyatakan bahwa defenisi dari Hak Tanggungan lebih baik dari defenisi Hipotik dikarenakan unsur-unsur dari Hipotik banyak yang


a. Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang.

b. Obyek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai Undang-Undang Pokok Agraria.

c. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-

benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.

d. Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu

e. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Sedangkan di dalam penjelasannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa pengertian Hak Tanggungan adalah hak

jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Dalam arti, bahwa jika debitur cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan

jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain.219

tidak disebutkan sehingga defenisi Hipotik tidak dapat memberikan gambaran yang jelas tentang Hipotik itu sendiri. Akan tetapi menurut Beliau tidak berarti defenisi Hak Tanggungan telah sempurna, karena masih adanya unsur-unsur yang berkaitan dengan Hak Tanggungan telah dimasukkan ke dalam defenisi tersebut, salah satunya yang belum di masukkan adalah bahwa Hak Tanggungan adalah merupakan suatu hak kebendaan. (Remy Sjahdeni, Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), Bandung, (Alumni: 1999), hal. 112-13).

219 Lihat Penjelasan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.


Pengertian Hak Tanggungan dari penjelasan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 apabila dikaitkan dengan 5 (lima) unsur pokok yang

disampaikan oleh Remy Sjahdeni dalam pengertian Hak Tanggungan sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka memiliki

kesamaan dan perbedaan yang apabila dijadikan satu kesatuan yang utuh maka pengertian tersebut saling melengkapi.

Kesamaan yang dimaksudkan adalah bahwa sama-sama menyatakan hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang, sama-sama

menyebutkan hutang yang dijaminkan adalah suatu utang tertentu, sama-sama menyebutan hak atas tanah yang dapat dibebankan, dan adanya

kedudukan yang diutamakan dari kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainya (hak mendahulu dari kreditor-kreditor yang lain).

Untuk perbedaan keduanya adalah di dalam pengertian penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tidak menyebutkan secara

langsung adanya keterkaitan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, dan didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, ada

menyebutkan hak menjual bagi kreditor melalui pelelangan umum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hak menjual melalui pelelangan umum inilah yang menjadikan pengertian hak tanggungan apabila disatukan antara bunyi Pasal 1 angka (1)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dengan penjelasannya maka pengertian Hak Tanggungan menjadi lengkap.

Berdasarkan pengertian dari hak tanggungan dari penjelasan undang-undang ini, maka termuat 4 (empat) unsur-unsur pokok dari hak

tanggungan, yaitu:

a. Hak Tanggungan adalah hak jaminan berupa tanah.


b. Tujuannya untuk pelunasan hutang.

c. Adanya kedudukan yang preferen bagi kreditor yang pertama terhadap kreditor yang lainnya.

d. Adanya Hak Kreditor Sebagai Pemegang Hak Tanggungan Menjual Tanah Yang Diajadikan Jaminan Melalui

Pelelangan Umum.

Dari pengertian hak tanggungan berdasarkan penjelasan diatas perlu digarisbawahi bahwa kedudukan diutamakan dimaksudkan disini adalah

tidak mengurangi hak preferensi dari piutang-piutang negara yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hak menjual kreditor melalui

pelelangan umum harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Hak Tanggungan adalah merupakan istilah yang ada di dalam lembaga jaminan, yang apabila diteliti dari defenisi yang ada sebelumnya yaitu di

dalam Kitab Undang Hukum Perdata dikenal istilah hipotik dan mortgage. Istilah hipotik apabila di lihat dalam kamus bahasa Inggeris dikenal dengan

istilah hypothecate yang artinya to pledge (personal property or a ship) as security for a debt without transferring possession or title.220

Sedangkan untuk pengertian mortgage adalah an agreement under which a person borrows money to buy property,

esp. a house, and the lender may take possession of the property if the borrower fails to repay the money.

221

Hipotik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertiannya adalah sebagai suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak,

untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

222

220 Collins, Concise Dictionary 21st Century Edition, (HarperCollins Publishers : 2001), hal. 718. 221Ibid, hal. 974.


Berdasarkan beberapa defenisi dari istilah yang ada diambil suatu kesimpulan bahwa hipotik adalah suatu bentuk lembaga jaminan yang mana

obyeknya adalah benda tak bergerak, yang digunakan sebagai jaminan hutang di dalam suatu perjanjian.

Benda tak bergerak yang dimaksudkan di dalam undang-undang ini adalah berupa tanah di mana tanah sebagai obyek hak tanggungan yang

dimaksudkan adalah hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan disebutkan juga

bahwa Hak Pakai atas tanah Negara dapat dijadikan obyek hak tanggungan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan yang berlaku yaitu wajib

didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.223

A.P. Parlindungan menyatakan dengan diundangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996,

maka dianggaplah bahwa hak jaminan atas tanah telah memiliki kepastian hukum dan telah melindungi para pihak dalam perjanjian kredit, dan dengan

demikian peraturan tentang hak atas tanah yang di atur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Pokok Agraria resmi tidak

berlaku lagi, sedangkan untuk obyek yang bukan tanah masih tetap berlaku hipotik yang ada sebelumnya selama belum di cabut atau adanya ketentuan

lain yang berlaku.

224

222 Lihat Pasal 1162 KUH Perdata, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, PT. Pradnya Paramita (Jakarta: 2001), hal. 100. 223 Lihat Pasal 4 Angka (1) dan (2) Undang-Undang Hak Tanggungan. 224 A.P. Parlindungan, Komentar Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang berkaitan Dengan

Tanah (UU Nomor 4 Tahun 1996/ 9 April/ LN Nomor 42) & Sejarah Terbentuknya, (Mandar Maju, Bandung, 1996), hal. 9.

b) Mengulas Latar Belakang Terbentuknya Undang-Undang Hak Tanggungan


Di dalam sejarahnya bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan peraturan mengenai tanah yang berlaku adalah ketentuan-

ketentuan tentang hipotik dan creditverband sebagaimana yang diatur oleh PMA Nomor 15 Tahun 1961.

Pengertian hipotik atau hypothecation yang di dalam pengertian Oxford Dictionary of Law adalah an authority given to a banker, usually as a letter

of hypothecation, to enable the bank to sell goods or property that have been pledged to it as security for a loan. It applies only when the goods remain in the possession

of the pledgor.225

Sedangkan berdasarkan isi Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda

tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

226

Creditverband adalah hak kebendaan atas benda yang ditujukan untuk memenuhi pelunasan suatu perikatan (Pasal 1 Creditverband, S 1908 Nomor

542 sebagaimana telah diubah dengan S 1937 Nomor 190).

227

Di dalam Pasal 57 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut menyebutkan tentang adanya perintah untuk membuat adanya peraturan tentang

jaminan tersendiri, dan selama belum belum ada Undang-Undang Hak Tanggungan maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan tentang hipotik dan

creditverband dan berdasarkan Putusan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961, Hipotik dan creditverband masih tetap berlaku.

228

225 Oxford Dictionary Of Law Seventh Edition, edited by Jonathan Law and Elizabenth A. Martin, (Great Britain: Market House Books Ltd., 2009), hal. 270.

226 Lihat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), hal. 300. 227 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai & Fiducia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 4.


a) Creditverband

Creditverband atau disebut juga dengan teguran hutang229 adalah suatu lembaga jaminan yang diatur dalam

Koninklijk Besluit tanggal 6 Juli 1908 Nomor 50, Staatsblad 1908 Nomor 542, dengan nama Regeling van het

credietverband (aturan Creditverband). Yang kemudian aturan ini seterusnya dituangkan ke dalam ketentuan

pelaksana Reglement op het vestige van creditverband in Nederlandsch-Indie, Staatsblad 1909 N0. 584.230

228 Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, pada awalnya diadakan pembedaan antara hak-hak atas tanah yang dapat dibebani oleh Hipotik dan Credietverband, yaitu Hipotik dapat dibebani atas Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang berasal dari konversi hak-hak barat yaitu konversi dari Hak Eigendom, Hak Erfpacht, dan Hak Opstal, sedangkan Credietverband dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang berasal dari konversi hak atas tanah adat. Kemudian setelah berlakunya PMA Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pembebanan dan Pendaftaran Hipotik dan Credietverband, dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan baik yang berasal dari hak-hak barat maupun hak-hak tanah adat. (lihat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hak Jaminan Atas Tanah, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 63.

229 Mariam Darus menyebutkan ini dalam istilah dalam bahasa Melayu. Ibid, hal. 1. Di dalam Keterangan Bab Atoeran Jang Dinamai Credietverband, Staatsblad 1908 Nomor 542, adapun credietverband di beri arti dengan

tegoehan oetang, yang maksudnya apabila ada dua pihak membuat perjanjian, kemudian perjanjian itu tidak salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sehingga pihak lainnya kena kerugian, maka hak dan harta benda yang diikat dengan credietverband (tegoehan oetang), meskipun sudah berpindah kepemilikannya kepada orang lain, boleh dimintakan kembali untuk dijual atas perintah hakim, di mana hasil penjualan tersebut untuk membayar utangnya, apabila ada sisa maka harus dikemabalikan kepada yang punya hak atau harta benda tersebut.

230 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai & Fiducia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 1.


Di dalam Keterangan Bab Atoeran Jang Dinamai Credietverband, lembaga ini ada dikarenakan untuk memenuhi

kebutuhan yang dirasakan pada waktu itu, yaitu untuk mengadakan suatu lembaga jaminan semacam

(overeenkomende) hyphotheek, untuk penerima kredit Bumi Putra.231

Di dalam bukunya Mariam Darus menyatakan alasan adanya credietverband ini, bahwa lazimnya seorang

Bumiputra yang meminjam uang dengan menggadaikan tanah (adat) miliknya, menyerahkan tanah itu kepada

pemegang gadai. Pemegang gadai berhak mengambil hasil dari tanah tersebut. Hal ini merugikan pemberi gadai,

karena ia kehilangan sumber penghidupannya. Untuk mencegah hal ini, maka terbitlah pemikiran untuk

menciptakan lembaga jaminan yang tetap dapat berada dalam tangan pemberi gadai. Untuk kepentingan kreditur

dibutuhkan pula ikatan yang kuat, yaitu kewajiban untuk melunasi hutang itu tetap mengikat benda jaminan,

231 Di dalam angka (1) alenea 8 (delapan) dinyatakan, “Adapoen di dalam hoekoem Burgerlijk Wetboek blanda adalah atoeran bernama hypotheek, tetapi atoeran itoe belom boleh di djalankan poela miliknja orang anak boemi, melainkan kalau milik itoe roepa perceel, seperti eigendom, erfpacht dan sebagainja. Maksoednja hypotheek tadi seperti hak pada sapotong tanah atau pada saboeah roemah jang telah di toelis tampatnja dan bangoennja, maka hak itoe iyaitoe koewasa akan soeroeh lelang tanah atau roemah oleh si pembeli oetang, dan pendapetannja oeang boleh di ambil olehnja satjoekoep boeat menagih oetangnja; serta lebihan di kombalikan kepada jang ambil oetang”.

Seterusnya angka (2) dituliskan alenea 1 (pertama) menyebutkan; “Maka dari itoe dengan Koninklijk Besluit tanggal 6 Juli 1908 IF 50 soedah di temtoekan soewatoe oendang, maka oendang itoe tjoemalah berbeda sedikit dengan atoeran hypotheek. Maksoednja akan menegoehkan perdjandjian-perdjandjian sebagaimana terseboet di atas; artinja: hak atau harta benda jang soedah di boewat tanggoengan tetapnja perdjandjian itoe, kendatilah miliknja djatoh kapada orang lain djoega masih tetep medjadi tanggoengan


walaupun benda jaminan sudah dialihkan pemiliknya kepada orang lain. Untuk itu dibutuhkan adanya sifat

kebendaan.232

Benda yang dapat diikat dengan credietverband adalah hak milik menurut Hukum Adat dan untuk mencapai

maksud agar credietverband ini memiliki sifat yang mirip dengan hipotik, maka beberapa ketentuan hipotik

diterapkan untuk credietverband ini.

233

Mariam Darus menjelaskan lebih lanjut tentang credietverband yaitu tentang sifat umum dari credietverband,

subyek credietverband, obyek credietverband, credietverbandatas benda yang belum dibagi, tidak ada credietverband

untuk benda yang akan ada, larangan dalam credietverband, Pencabutan untuk kepentingan umum, saat terjadinya

credietverband, parate eksekusi, hak pihak ketiga yang menguasai benda credietverband, dan hapusnya credietverband.

Adapun penjelasan diantaranya sebagai berikut:

234

(1) Sifat Umum Credietverband

232 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai & Fiducia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 2. 233Ibid. 234 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai & Fiducia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 4-26.


Adapun sifat umum credietverband sama dengan sifat dari hipotik, hal ini dikarenakan dari sejarah terbentuknya

credietverband ini ada dikarenakan tidak adanya lembaga jaminan untuk penerima kredit Bumiputra. Oleh

karenanya sifat-sifat lembaga ini juga sama seperti Hipotik, yaitu:235

1. Credietverband memiliki Hak Kebendaan

2. Sifat dari Hak Credietverband Tidak Dapat Dibagi-Bagi

3. Perjanjian Credietverband adalah accessoir

4. Hak atas jaminan Credietverband adalah Didahulukan

5. Hanya Dapat Dibebani Atas Benda Miliki Pihak Lain

6. Mudah Dieksekusi

7. Obyeknya adalah Tanah Milik Adat, Bangunan Serta Tanaman Yang Ada Diatasnya.

235 Berdasarkan Pasal 3 Staatsblaad 1908 Nomor 542 yang dapat dibebani Credietverband adalah: 1. Hak Milik Adat atas Tanah-Tanah Domein Negara. 2. Hak Usaha diatas tanah-tanah partikelit. 3. Hak Milik Masyarakat Hukum Adat diatas tanah Domein Negara, sepanjang tanah-tanah itu tidak dipergunakan untuk kepentingan umum. 4. Hak Milik yang tidak terbagi atas tanah-tanah Domein Negara yang dipunyai oleh keluarga-keluarga Indonesia dan persekutuan perdata

Indonesia. 5. Bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman yang ada atau yang masih akan dibangun/ditanam di atas tanah yang dipunyai dengan hak

Indonesia.


8. Credietverband berisi hak untuk mengambil pelunasan utang dari nilai benda jaminan dan tidak hak untuk

menguasainya

9. Memiliki Asas Terbuka (openbaarheid)

10. Memiliki Asas Spesialitiet.

Menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Credietverband ditentukan bahwa Credietverband harus dalam bentuk

outhentik yang dibuat dihadapan Wedana (Kepala Distrik) di daerah hukum di mana tanah tersebut terletak. Grosse

daripada akte diberikan kepada si kreditur, sedangkan minuut akte dipegang oleh Wedana (Kepala Distrik).

Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, pembebanan Credietverband harus dibuat dengan akte

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sedangkan perjanjian utang-piutang dapat diadakan dengan akte di

bawah tangan. Untuk bentuk aktenya ditetapkan oleh Menteri Agraria, akan tetapi sebelum terbentuk ketentuan

tersebut maka bentuk yang dipakai masih yang lama yaitu bentuk akte Credietverband menurut Staatlad 1909

Nomor 584 (Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961).


Mengenai biaya pembuatan akte, pendaftaran grosse dari akte tersebut menurut peraturan lama yang diatur

dalam ordonantie236

Biaya-biaya pembuatan akte, pendaftaran, pembukuan dibebankan kepada debitur kecuali ditentukan

sebaliknya.

, kemudian diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961, sedangkan

untuk biaya pembukuan tanahnya dan pemberian sertifikat Credietverbandnya diatur dalam Pasal 1 Peraturan

Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1963. Apabila tanahnya belum dibukukan maka dasar hukum perturannya adalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41/DDA/1969 yaitu mengatur mengenai pendaftaran Credietverband.

237

(2) Subyek Credietverband

Subyek Credietverband adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian Credietverband. Pihak-pihak yang

dimaksudkan disini adalah pemberi Credietverband (Credietverbandnmer, Credietverbandhouder).

Pemberi Credietverband adalah mereka yang memberi Credietverband dan pemegang Credietverband adalah

mereka yang menerima Credietverband.

(3) Obyek Credietverband238

236Ordonantie adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal dan Dewan Rakyat yang berlaku bagi wilayah Hindia Belanda.(M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition, (Gama Press, 2009), hal. 470.

237 Lihat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hak Jaminan Atas Tanah, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 70-71.


Menurut Pasal 3 aturan Credietverband, yang dapat dibebani dengan Credietverband adalah sebagai berikut:

a. Hak Milik Adat (erfelijk individueele gebruiksrechten) atas tanah-tanah domein Negara.

b. Hak Usaha (zakelijke gebruiksrechten der opgezetenen) diatas tanah-tanah partikelir.

c. Hak Milik Masyarakat Hukum Adat (zakelijke gebruiksrechten der Inlandsche gemeenten) diatas tanah domein

Negara, sepanjang tanah itu tidak dipergunakan untuk kepentingan umum.

d. Hak Milik Yang Tidak Terbagi (onverdeelde zakelijke gebruiksrechten) atas tanah domein Negera milik

keluarga Bumiputra dan persekutuan perdata Bumiputra.

e. Bangunan-bangunan, tanaman-tanaman yang ada atau masih akan dibangun/ditanam, milik Bumiputra yang

terdapat diatas tanah milik Bumiputra (inlandsche gebruiksrechten).

(4) Credietverband Hanya Untuk Benda Yang Telah Ada Bukan Yang Akan Ada

Credietverband hanya dapat dipasang atas benda-benda yang telah ada. Credietverband atas benda-benda yang aka

nada dikemudian hari adalah batal (Pasal 9 Peraturan Credietverband).

238 Benda-benda yang menjadi obyek credietverband tidak dapat disewakan tanpa persetujuan tertulis dari pemegang Credietverband. Tidak boleh di jual dengan hak membeli kembali, tidak boleh digadaikan ataupun dibebani dengan Credietverband yang lain (Pasal 13 Peraturan Credietverband). Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benda yang menjadi jaminan tidak boleh dibebani lebih dari satu Credietverband, sehingga tidak dikenal adanya tingkatan-tingkatan Credietverband seperti halnya pada hipotik, benda tersebut tidak dapat dijadikan jaminan bagi lebih dari seorang kreditur.


Pemegang Credietverband tidak dapat sekali-kali menuntut penambahan Credietverband, kecuali apabila telah

diperjanjikan atau ditetapan sebaliknya dalam undang-undang (Pasal 11 Peraturan Credietverband). Ketentuan ini

mirip dengan Pasal 1177 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(5) Larangan-Larangan Dalam Credietverband

Adapun larangan-larangan dalam Credietverband adalah:

a. Untuk Pemberi Credietverband dilarang mengadakan perjanjian yang memberikan kuasa untuk memiliki benda

yang dicredietverbandkan. Jika ada perjanjian semacam itu, maka perjanjian itu batal (Pasal 12

Credietverband).

b. Benda yang diikat dengan Credietverband tidak boleh disewakan tanpa persetujuan Pemegang Credietverband.

c. Benda yang diikat dengan Credietverband tidak boleh dijual dengan hak membeli kembali (recht van

wederinkoop) walaupun dengan persetujuan Pemegang Credietverband.

d. Benda yang diikat dengan Credietverband tidak boleh diikat dengan Credietverband kedua, walaupun dengan

persetujuan Pemegang Credietverband.

e. Hak Pakai yang terdapat pada benda yang diikat dengan Credietverband tanpa persetujuan Pemegang

Credietverband tidak boleh diganti dengan title yang lain (Pasal 13 Credietverband).


(6) Hapusanya Credietverband

Menurut Pasal 29 Credietverband, Hapusnya Credietverband disebabkan oleh:

a. Karena hapusnya perikatan pokok sesuai dengan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

b. Karena kredtor melepaskan diri dari ikatan tersebut.

c. Karena benda-benda yang disebut dalam Pasal 3 Credietverband diasingkan atau lenyap dari tanah yang diikat

dengan Credietverband. Dalam hubungan ini, maka Pemegang Credietverband harus berhati-hati menjaga agar

benda Credietverband tidak disembunyikan, dirusakan, atau dipindahkan. Untuk itu Pemegang Credietverband

dikuasakan untuk memelihara/mengawasi atas benda itu, jika perlu dengan bantuan pejabat yang berwenang

(Pasal 18 Credietverband).

d. Karena dilelang atas permintaan Pemegang grosse Credietverband.

(7) Pencoretan (roya) Credietverband

Jika Credietverband telah berakhir, maka dilakukan pencoretan (roya) terhadap pendaftaran Credietverband.

Jika hal ini tidak dilakuakan maka khalayak umum tidak akan mengetahui status tanah yang diikat tersebut,

sehingga dengan demikian akan menyulitkan bagi Pemberi Credietverband untuk memanfaatkan hak atas benda

yang diiakat dengan Credietverband tersebut.


Didalam undang-undang telah dinyatakan tentang kewajiban dari Pemegang Credietverband untuk

menghapuskan (roya) Credietverband pada pejabat pendaftaran Credietverband.

Didalam Pasal 31 Credietverband menyatakan bahwa dalam 1 (satu) bulan setelah berakhirnya

Credietverband, kreditur wajib memberitahukan hal tersebut kepada pejabat pendaftaran untuk segera melakukan

pencoretan. Jika kewajiban tersebut dilalaikan, maka kreditur dapat dihukum untuk membayarkan sejumlah ganti

rugi kepada pemberi Credietverband.

Untuk pihak yang telah membeli benda Credietverband didalam pelelangan, berhak untuk menahan harga

pembelian sampai adanya keterangan bahwa pencoretan telah dilakukan oleh pejabat pendaftaran terhadap ikatan

Credietverband tersebut. (Pasal 30 Credietverband).

Pencoretan (roya) tersebut dilakukan oleh pejabat dengan memberikan catatan pada minut atau grosse akta

Credietverband.239

b) Hipotik

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia hal mengenai hipotik diatur di dalam Bab XXI

Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232. Akan tetapi ketentuan yang ada pada pasal-pasal yang tersebut diatas belum

239 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai & Fiducia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 4-26.


pernah berlaku. Hal ini dikarenakan adanya suatu keputusan Bepalingen omtrent de invoering van en de overgang

tot de nieuwe wetgeving, yang disingkat dengan Ov. Bep., S 1848 Nomor 10, yang menyatakan bahwa tidak

berlakunya ketentuan-ketentuan hukum formil hipotik. Ketentuan-ketentuan yang tidak berlaku tersebut antara lain

mengenai cara pemberian, pendaftaran dan pencoretan hipotek (Pasal 2 S 1848 Nomor 10, Ov. Bep.). Adapun

sebagai gantinya Ov. Bep. Menunjuk kepada ordonansi balik nama yaitu Overschrijvingsordonnantie beserta

perubahannya S 1834 Nomor 27 jis Gouvernements Besluit S 1947 Nomor 12, jo S. 1947 Nomor 53.240

240 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Hypotheek, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 13-14.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang diundangkan di dalam Lembaran Negara Nomor

104 Tahun 1960 TLN Nomor 2043 ada menyebutkan istilah Hak Tanggungan sebagai jaminan atas tanah. Hak

tanggungan ini dibebankan atas hak milik (Pasal 25), Hak Guna Usaha (Pasal 33) dan Hak Guna Bangunan (Pasal

39), dan menurut Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria, hak tanggungan ini akan diatur lebih lanjut. Atas dasar

yang disebutkan Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria ini maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang disahkan di

Jakarta pada tanggal 9 April 1996 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto.


Menurut Asser van Oven dalam Mariam Darus Badrulzaman menyatakan bahwa istilah hipotik ini berasal

dari kata-kata yang ada didalam Hukum Romawi yaitu hypotheca. Dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan

Onderzetting, yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kata pembebanan.241

(1) Sifat-Sifat Umum Hipotik

242

1. Hipotik adalah Hak Kebendaan (zakenlijkrecht)

Di dalam Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyebutkan bahwa hak kebendaan

adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi

pelunasan suatu perikatan.243

2. Hipotik merupakan perjanjian accessoir, maksudnya bahwa hipotik itu ada apabila ada perjanjian pokoknya

seperti perjanjian jual beli, jadi hipotik bukan merupakan hak yang berdiri sendiri (zelfstandigrecht).

3. Hipotik merupakan hak yang harus didahulukan pemenuhan piutangnya dari yang lain (droit de preference).244

4. Mudah dieksekusi.

245

5. Obyeknya adalah benda-benda tetap berujud maupun tidak berujud (hak-hak atas tanah).

241 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Hypotheek, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 15. 242 Mariam Darus Badrulzaman, Ibid, hal. 19-18. 243 Lihat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), hal. 300. 244 Lihat Pasal 1133, Pasal 1134 alenea (2), Pasal 1198 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. 245 Lihat Pasal 1178 alena (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.


6. Hak hipotik hanya berisi hak untuk melunasi hutang dari nilai benda jaminan dan tidak memberi hak untuk

menguasai bendanya (memiliki).

7. Hipotik hanya dapat dibebani atas benda orang lain dan tidak atas benda milik sendiri. Jika hipotik dan hak milik

berada di satu tangan, maka hipotik itu dengan sendirinya batal.

8. Hipotik adalah hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Didalam Pasal 1163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

disebutkan hak tersebut pada hakekatnya tak dapat dibagi-bagi dan terletak di atas semua benda tak bergerak

yang dikaitkan dalam keseluruhannya, diatas masing-masing dari benda-benda tersebut, dan diatas tiap bagian

daripadanya. Ini berarti jika bagian dari hutang dibayar, pembayaran ini tidak membebaskan sebagaian dari

benda yang dihipotikan.

9. Terbuka (openbaar).

10. Mengandung pertelaan (specialiteit).

Mariam Darus menyatakan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria mengenal hak kebendaan yaitu pada hak

milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan. Sifat kebendaan ini bukan saja karena pemilik hak-hak tersebut

mempunyai wewenang untuk mengalihkan atau mengasingkan hak tersebut sebagaimana yang diutarakan oleh

Gauw Giok Siong di dalam bukunya yang berjudul Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, akan tetapi menurut


Mariam Darus juga karena hak-hak itu merupakan hak yang tunduk pada pendaftaran. Lembaga pendaftaran juga

menurut Mariam Darus Badrulzaman merupakan ukuran bagi lahirnya hak kebendaan. Adanya lembaga pendaftaran

tanah di dalam Undang-Undang Pokok Agraria menunjukkan sifat kebendaan itu merupakan bawaan lahir dari

Undang-Undang Pokok Agraria dan bukan sifat yang diberikan kepada Undang-Undang Pokok Agraria.246

Berdasarkan Pasal 1164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyatakan tentang hal-hal yang

dapat dibebani dengan hipotik, yaitu:

247

a) Benda-benda tak bergerak yang dapat dipindahtangankan, beserta segala perlengkapannya, sekadar yang

terakhir ini dianggap sebagai benda tak bergerak.

b) Hak pakai hasil atas benda-benda tersebut beserta segala perlengkapannya.

c) Hak numpang karang dan hak usaha.

246 Pendapat yang dikemukakan Mariam Darus Badrulzaman tidak sejalan dengan pendapat Boedi Harso yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria tidak mengenal sifat kebendaan, oleh karena Hukum Adat sebagai dasar Undang-Undang Pokok Agraria tidak mengenal perbedaan hak perorangan (persoonlijkrecht) dan hak kebendaan (zakelijkrecht). Namun demikian sifat kebendaan itu dapat diberikan kepada hak –hak atas tanah yang terdapat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. (Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Hypotheek, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 19.

Adapun Penulis sependapat dengan pendapat Mariam Darus Badrulzaman, dikarenakan adanya sifat hak kebendaan yang mengikuti benda dimanapun benda itu berada (dasar hukum 1163 alenea ke 2 KUH Perdata Indonesia) dan sifat dari benda yang dihipotikan adalah seperti demikian, dan seperti Mariam Darus Badrulzaman adanya lembaga pendaftaran yang merupakan ukuran lahirnya hak kebendaan tersebut.

247 Lihat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), hal. 301. Dalam Pasal 1167 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, menyatakan dengan tegas bahwa Benda bergerak tidak dapat dibebani

dengan hipotik. Sehingga pernyataan pasal ini memberikan batasan yang jelas benda apa yang dapat dibebankan oleh hipotik dan yang tidak.


d) Bunga tanah, baik yang harus dibayar dengan uang maupun yang harus dibayar dengan hasil tanah dalam

ujudnya.

e) Bunga persepuluh.

f) Pasar-pasar yang diakui oleh Pemerintah, beserta hak-hak istimewa yang melekat padanya.

Dalam hal terjadinya hipotik dan credietverband Sri Soedewi Masjchoen Sofwan memaparkannya dalam bentuk

skema dan penjelasannya. Skema yang dimaksudkan telah dimodifikasi dengan tujuan untuk lebih memperjelas dengan

tidak mengurangi makna dari penulis yang bersangkutan. Adapun skema yang dimaksud adalah sebagai berikut:

SKEMA PROSEDUR TERJADINYA HIPOTIK/CREDIETVERBAND248

248 Bentuk Bagan dikutip dan dimodefikasi oleh penulis dari bukunya Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (lihat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hak Jaminan Atas Tanah, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 21).


Untuk penjelasan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan tentang skema prosedur terjadinya hipotik/creditverband adalah sebagai berikut:249

a) Dalam fase pertama ialah proses yang terjadi berupa perjanjian pemberian kredit/perjanjian membuka kredit dengan

kesanggupan jaminan hipotik. Proses ini terjadi dalam praktek di bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta

sebagai lembaga yang wenang memberikan kredit.

Dalam fase ini dilihat dari sifat perjanjiannya merupakan perjanjian bersifat pokok, berbentuk bebas dan bersifat

obligatoir. Di mana segi obligatoir perjanjian harus tertib sesuai dengan ketentuan undang-undang. Para pihak dalam

fase ini hanya mempunyai hak-hak dan kewajiban yang bersifat perorangan.

249 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hak Jaminan Atas Tanah, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 21-22).


b) Fase kedua lazim disebut dengan perjanjian pembebanan hipotik. Perjanjian ini menurut ketentuan undang-undang

merupakan perjanjian yang bersifat accessoir dan bersifat zakelijk (kebendaan). Di mana proses terjadinya

perjanjian pembebanan hipotik disini terkait oleh bentuk tertentu yaitu harus dilaksanakan dengan akte Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah. Oleh karena perjanjian ini bersifat

zakelijk maka menimbulkan hak-hak yang bersifat kebendaan, dan karenanya mengandung unsur-unsur kebendaan

yaitu hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan mempunyai kedudukan

preferensi.

c) Fase ketiga lazim disebut dengan pemasangan hipotik/pendaftaran hipotik. Proses ini terjadi di Kantor Pendaftaran

Tanah (KPT).

Pendaftaran hipotik terjadi dengan cara mendaftar di dalam buku tanah hipotik/credietverband merupakan alat bukti

yang kuat tentang telah terjadinya pembebanan secara sah. Dengan adanya pendaftaran hipotik tersebut dapat

diterbitkan sertifikat hipotik yang merupakan bukti hak di mana grossenya mempunyai kekuatan eksekutorial.

Kedudukan preferensi, berlakunya asas specialiteit dan publiciteit, terdapatnya sifat-sifat hak kebendaan disamping

berlakunya grosse akte hipotik yang mempunyai kekuatan eksekutorial, semuanya itu menjamin ampuhnya lembaga


jaminan hipotik/credietverband. Namun semuanya itu akan pudar dan tak berdaya jika asas, ciri dan prosedur

terjadinya hipotik demikian tidak dilaksanakan secara konsekuen.

c) Menggarisbawahi Kehendak Undang-Undang Hak Tanggungan

Adapun kehendak undang-undang hak tanggungan yang juga dapat artikan sebagai tujuan dari terbentuknya undang-undang hak tanggungan.

Hal ini dapat dilihat dalam hal menimbang di dalam undang-undang hak tanggungan tersebut. Tertulis di dalam hal menimbang, Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, bahwa ada 4 (empat) point yang

dapat garisbawahi, yang dapat disimpulkan sebagai berikut; 1) Dengan bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang

ekonomi, maka dibutuhkan peyediaan dana yang cukup besar, sehingga memerlukan lembaga jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian

hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisapasi masyarat dalam pembangunan untuk menwujudkan

masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 2) belum terbentuknya ketentuan-ketentuan yang

lengkap mengenai hak tanggungan yang merupakan lembaga hak jaminan yang dapat dibebankan atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda yang

berkaitan dengan tanah, 3) Hypotheek dan Credietverband dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan, sehingga perlu diterbitkan

hak tanggungan, 4) adanya perkembangan yang telah dan akan terjadi di bidang pengaturan dan administrasi hak-hak atas tanah serta untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat banyak. Untuk obyek hak tangggungan selain hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan yang ditunjuk oleh Undang-


Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka hak pakai atas tertentu yang wajib didaftar dan menurut sifatnya

dapat dipindahtangankan, perlu juga dimungkinkan untuk dibebani hak tanggungan.250

Sebagai pembanding perlu juga diperhatikan pendapat A.P. Parlindungan yang menuliskan tujuan diundangkannya Undang-Undang Hak

Tanggungan adalah:

251

a. Mengatasi kemelut yang sudah berlangsung lama, yaitu dimanakah letak irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut, pada sertifikat hak ataukah pada akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

khususnya yang menyangkut jaminan hutang dengan tanah sebagai jaminan, dan apakah memadai pada sampul dari

sertifikat Hak Tanggungan, atau pada kepala (mahkota) dari akta Hak Tanggungan.

b. Melaksanakan perintah yang tegas dari Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria untuk menciptakan Undang-

Undang Hak Tanggungan, sehingga meniadakan penafsiran yang macam-macam tentang pranata jaminan ini, dan

sekaligus melaksanakan unifikasi yang dikembangkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria yaitu pranata Hak

Tanggungan sebagai pranata jaminan hutang dengan tanah sebagai agunannya.

250 Lihat hal Menimbang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

251 A.P. Parlindungan, Komentar Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (U.U. Nomor 4 Tahun 1996/9April 1996/LN Nomor 42) Dan Sejarah Terbentuknya, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hal. 31-32)


c. Menyatakan bahwa istilah untuk jaminan tanah sebagai agunan, adalah Hak Tanggungan, dan bukan lagi hipotik

(seperti yang diciptakan oleh Undang-Undang Rumah Susun maupun oleh Pasal 57 Undang-Undang Pokok

Agraria) maupun credietverband (Pasal 57 Undang-Undang Pokok Agraria) demikian pula fidusia yang tertera

dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

Dengan demikian seluruh istilah hipotik maupun credietverband yang sudah tercantum dalam Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1985 ataupun yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 harus di baca sebagai Hak

Tanggungan.

d. Memberikan suatu solusi yang tepat, masih adanya anggapan di kalangan masyarakat bahwa Hak Pakai (privaat) itu

tidak dapat sebagai obyek Hak Tanggungan, sehingga berkembanggnya fidusia yang akan menjadikan Hak Pakai

sebagai agunan yang terdaftar. Demikian pula dalam praktek perbankan menerima Hak Pakai sebagai suatu agunan

bank dengan berbagai versi.

Karena alasan-alasan praktis Hak Pakai (privaat) dapat dijadikan jaminan hutang dengan Hak Tanggungan (yang

baru) sungguhpun dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria sama sekali tidak disebutkan.

e. Memberikan suatu solusi yang tegas sehingga kelak juga akan didukung oleh jurisprudensi dengan undang-undang

Hak Tanggungan bahwa irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pada sertifat Hak


Tanggungannya, bukan pada akta Hak Tanggungan. Berbeda dengan ketentuan yang ada seperti yang diatur dalam

Pasal 224 HIR maupun Pasal 285 RBG.

f. Tetap melaksanakan prinsip nasionalitas, dan wewenang pembuatan akta Hak Tanggungan ada pada PPAT di

kecamatan di mana tanahnya terletak.

Berdasarkan pemaparan yang tersebut diatas diketahui bahwa terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah adalah hal penting dan

mendesak yang pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pembangunan nasional terutama pengembangan ekonomi

bangsa, memastikan adanya suatu lembaga jaminan yang kuat dan yang memberikan kepastian hukum.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia a) Mengungkap Makna Jaminan Fidusia

Di dalam bukunya Mariam Darus ada menyebutkan beberapa istilah dari fidusia yaitu fiduciare

eigendomsoverdracht tot zakerheid yaitu suatu lembaga jaminan bentuk baru atas benda bergerak, disamping hak gadai.

Adapun istilah lannya adalah fiducia cum creditore, ini adalah istilah yang digunakan pada Zaman Romawi, kemudian

Asser Van Oven menyebut istilah fidusia ini dengan zekerheids-eigendom yang berarti Hak Milik sebagai Jaminan,


kemudian Blom menyebutkan fidusia dengan istilah bezitloos zekerheidsrecht atau dengan pengertian Hak Jaminan Tanpa

Penguasaan, Kahrel menyebutkan nama fidusia ini dengan istilah verruimd pandbegrip atau dengan pengertian umum

dengan Gadai Yang Diperluas, kemudian DR. A. Veenhoven menyebut fidusia ini dengan istilah eigendomsoverdracht tot

zekerheid dengan pengertian Penyerahan Hak Milik Sebagai Jaminan.252

R. Subekti menyebut dengan Fiducia atau Pemindahan Milik Secara Kepercayaan (fiduciaire eigendomsoverdracht)

atau disingkat dengan F.E.O.

253

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani

254

252 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai & Fiducia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 89-90. 253 R. Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 75. 254 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 113- 115.

, menyebutkan bahwa pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan

dalam masyarakat hukum Romawi. Ada 2 (dua) bentuk jaminan fidusia, yaitu pertama; fiducia cum creditore contracta

yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, di mana debitor akan menyerahkan kepemilikannya atas hak

suatu benda yang digunakan sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa hak kepemilikan atas benda tersebut

akan dikembalikan setelah utangnya dibayar lunas dan kedua; fiducia cum amico contracta yang artinya janji kepercayaan

yang dibuat dengan teman, di mana kewenangan atas benda diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan

tetap ada pada pihak pemberi.


Kedua bentyuk jaminan tersebut timbul dari perjanjian yang disebut dengan pactum fiduciae yang kemudian diikuti

dengan penyerahan hak atau in iure cessio.

Apabila dilihat didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka ditemukan

pengertian dari fidusia dan jaminan fidusia. Di dalam Pasal 1 tersebut dibedakan antara fidusia dengan jaminan fidusia, di

mana yang dimaksudkan dengan “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Sedangkan

pengertian “jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan

benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,

sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia

terhadap kreditor lainnya”.

Terkait dengan pernyataan Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani tentang sejarah fidusia, maka pengertian yang

diberikan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, maka defenisi yang dipaparkan Pasal 1 tersebut adalah

masuk kedalam defenisi pranata jaminan fidusia sebagaimana dimaksudkan dalam fiducia cum creditore contracta.255

255 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Ibid, hal. 123.


b) Sekilas Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Jaminan Fidusia Di Indonesia

Disamping lembaga jaminan hipotik, Credietverband dan gadai, maka dikenal juga adanya lembaga jaminan yang

disebut dengan fiduciaire eigendoms overdracht atau penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan yang muncul karena

adanya kebutuhan masyarakat yaitu di mana inginnya masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang akan tetapi benda

yang dijaminkan masih tetap pada masyarakat peminjam uang untuk kelangsungan hidup atau bisnis si peminjam uang

tersebut (debitur). Oleh karena pada saat itu lembaga yang ada hanya hipotik dan Credietverband dengan obyek jaminannya

benda tetap dan gadai dengan obyek jaminannya benda bergerak akan tetapi obyek jaminan harus pada si penerima gadai

(kreditur)256

Dalam sejarahnya lembaga jaminan fidusia

. Kemudian dengan adanya yurisprudensi Bierbronwery Arrest tanggal 25 Januari 1929 maka lembaga fidusia

ini pun lebih dikenal sebagai jawaban atas permintaan masyarakat tersebut.

257

256 Lihat Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. 257 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, ayat (1) menyatakan “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

di Indonesia lebih dikenal dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Munculnya

lembaga ini dikarenakan adanya perkembangan dari dunia perdagangan yang pesat, di mana kebutuhan akan modal dalam jumlah banyak juga sangat

Bandingkan dalam ayat (2) memberikan pengertian tentang “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud


besar. Para pengusaha termasuk para importir sering kali melihat barang dagangannya sebagai benda yang bisa mempunyai nilai tinggi, akan tetapi

mengingat bahwa barang-barang dagangan itu berupa barang-barang bergerak yang apabila dijaminkan benda/barang tersebut harus diserahkan kepada

kreditor sedangkan mereka menginginkan suatu jaminan yang benda/barang jaminannya tetap di tangan mereka dengan tujuan benda/barang tersebut

tetap menghasilkan nilai atau mungkin mendapatkan nilai yang lebih. Akan tetapi apabila melakukan hal tersebut, maka mereka terbentur pada

ketentuan Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang gadai dikarenakan pada gadai, asas umum mengenai bezit adalah tidak

memperbolehkan adanya penyerahan secara constitutum posessorium.

Oleh karena yang dijaminkan juga berupa stok barang dagangan, maka sudah tentu debitor/pemberi jaminan harus tetap bisa menjalankan

usahanya dengan menjual dan membeli barang dagangannya, yang berarti bahwa selama jaminan terselenggara, debitor tetap mempunyai kewenangan

pemilikan khususnya dalam wujud tindakan menjual jaminan tersebut.

Oleh para pengusaha dan pihak pemberi kredit berusaha mencari cara dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi yaitu di mana si

pengusaha (debitor) menjaminkan semua stok barang dagangan yang ada dalam persediaannya meliputi baik yang ada pada saat kredit diberikan dalam

persediaan, yang sementara itu berkurang karena penjualan maupun yang nantinya melalui pembelian baru ditambahkan kepada yang sudah ada pada

saat itu sebagai jaminan hutang debitor. Sedangkan barang jaminannya tetap berada dalam tangan debitor, hanya saja di dalam akta penjaminannya

diperjanjikan bahwa kreditor setiap saat dengan tanpa perlu kerjasama dari debitor boleh menarik barang jaminan itu dalam kekuasaannya atau

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”


menaruhnya pada pihak ketiga yang oleh kreditor atas nama debitor akan ditunjuk yang selanjutnya akan bertindak sebagai pihak ketiga pemegang

gadai, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan menyatakan tentang keadaan-keadaan yang ada di Indonesia yang mendukung pentingnya lembaga fidusia

sebagai bentuk jaminan yang dibutuhkan masyarakat yaitu:258

a. Perusahaan-perusahaan kecil, pertokoan, pengecer, rumah makan memerlukan kredit untuk memperluas usanya

dengan jaminan barang dagangannya.

b. Pegawai-pegawai kecil, rumah tangga memerlukan kredit untuk keperluan rumah tangga dengan jaminan alat-alat

perkakas rumah tangganya.

c. Perusahaan-perusahaan tembakau dan beras, memerlukan kredit untuk perluasan usahanya dengan jaminan

pergudangan dan pabrik-pabriknya.

d. Usaha-usaha pertanian memerlukan kredit untuk meningkatkan hasil pertaniannya dengan jaminan alat-alat

pertaniannya.

Mariam Darus menyatakan untuk peristiwa muncul lembaga fidusia ini adalah didasarkan pada Yurisprudensi Belanda yaitu keluarnya

Keputusan Hoge Raad yaitu Bierbrowerij Arrest tanggal 25 Januari 1929 N.J. 1929, 616. Sedangkan di Indonesia keputusan tentang fidusia

258 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 81.


pertamakalinya muncul pada Keputusan Hooggerechtshof, tanggal 18 Agustus 1932 yaitu Keputusan tentang Bataafsche Petroleum Maatschappij Arrest

(Indische Tijdschrift van het Reht Deel. Nomor 136).259

Pertimbangan yang diberikan oleh Hoge Raad dalam putusannya adalah:

Pada tahun 1929 tersebut lembaga peradilan tertinggi di Belanda menyatakan bahwa perjanjian di mana seorang debitur menyerahkan barang-

barang bergerak inventaris perusahaannya sebagai jaminan utang-utangnya tidak memiliki klausula yang tidak halal. Bentuk perjanjian semacam ini

tidak bertentangan, baik dengan ketentuan tertulis mengenai gadai maupun dengan ketentuan perihal kesamaan hak para kreditur. Dalam hal ini terjadi

perjanjian gadai. Demikian pula lembaga fidusia ini tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai kesamaan hak para kreditor. Ketentuan tentang

persamaan hak para kreditur hanya berkenaan dengan barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak milik debitur. Sebagaimana diketahui,

barang-barang yang telah difidusiakan bukan lagi milik debitur, melainkan sudah menjadi milik kreditor. Selain dari itu, dipertimbangkan juga bahwa

lembaga hukum yang disediakan oleh perundang-undangan yakni gadai, tidak dapat memenuhi tujuan yang dikehendaki oleh perjanjian pemberian

jaminan tersebut. Dalam hal gadai, barang bergerak yang dijaminkan harus diserahkan kepada pemberi gadai (kreditur), sedangkan dalam kasus ini

barang-barang bergerak milik debitur, berupa inventaris misalnya berupa cafeteria, tidak mungkin diserahkan kepada kreditur karena hal yang demikian

akan menghentikan usaha dari cafeteria tersebut. Barang-barang yang ada meskipun berfungsi sebagai jaminan, dan hak miliknya telah beralih ke tangan

kreditur, maka tetap saja berada ditangan debitur, dan debitur dapat meneruskan usahanya tersebut.

260

259 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai & Fiducia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 90.


1. Bahwa Hof, dengan memperhatikan berbagai ketentuan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah menentukan

bahwa mereka bermaksud mengadakan perjanjian jaminan atas pinjaman sebesar f.6000 sebagai jaminan kebendaan

(disampaing hipotik keempat).

2. Bahwa karenanya maksud para pihak adalah untuk menyerahkan inventaris Bos sebagai jaminan dan hal ini merupakan

sebab daripada perjanjian.

3. Bahwa perjanjian yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai gadai juga tidak dengan asas

persamarataan kreditor, tidak bertentangan dengan gadai karena para pihak tidak bermaksud untuk mengadakan

perjanjian gadai dan tidak bertentangan dengan asas persamarataan dari para kreditor karena ketentuan ini hanya

berlaku bila mana mengenai barang-barang debitor, sedang dalam hal ini tidak ada barang debitor.

a. Bahwa di sini juga tidak ditemui suatu penyeludupan undang-undang.

b. Bahwa perjanjian inipun tidak bertentangan dengan kesusilaan, karena undang-undang memberikan kebebasan

sepanjang hal tersebut masih dianggap wajar.

Putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan tertingi di Belanda tersebut, juga diikuti dengan putusan Hoge Raad tanggal 21 Juni 1929, N.J.

1928, sehingga mengukuhkan lembaga fidusia ini. Setelah adanya sikap yang tegas dari Hoge Raad ini maka jalan kearah penggunaan lembaga ini

260 Gunawan Widjaja dan Ahmad Ali, Jaminan Fidusia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 118.


diratakan menjadi penyerahan barang-barang yang dijadikan jaminan tidak dilakukan secara nyata melainkan secara kepercayaan (constitututm

possessorium). Tidak diperlukan lagi penyeludupan hukum sebagaimana dilakukan sebelumnya dalam kasus Bierbrouwerijk dengan konstruksi perjanjian

jual beli dengan hak membeli kembali.261

Adanya peristiwa-peristiwa seperti yang tersebut diatas adalah melatarbelakangi munculnya lembaga penjaminan fidusia. Hal ini juga diakui

oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 didalam penjelasannya bahwa lembaga ini sudah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda, bedanya

hanyalah pada lembaga fidusia pada masa itu didasarkan pada yurisprudensi. Dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Fidusia yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 168 dan berlaku mulai tanggal 30 September 1999, maka pengaturan-pengaturan tentang

Fidusia ini telah tegas dan jelas dasar hukumnya.

262

Mengenai perkembangan fidusia di negeri Belanda menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah sebagai negara

asal lahirnya fidusia di Indonesia

c) Mengenal Jaminan Fidusia Di Negeri Belanda

263

261 Mahkamah Agung RI, Perkembangan Fidusia Dalam Yurisprudensi, (Jakarta: Proyek Yurisprudensi, 1988), hal. v-vi. 262Emmi Rahmiwita Nasution, Eksekusi Barang Jaminan FidusiaYang Lahir Dari Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Bank-Bank Di Kota

Medan), Tesis, USU, 2005, hal. 3-5

, di mana dalam sejarahnya di negeri Belanda dasar berlakunya fidusia adalah dengan

263 Pernyataan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, didasarkan atas sejarah masuknya aturan-aturan hukum di negeri Belanda ke Indonesia, seperti Burgerlijk Wetboek ataupun yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berlakunya Burgerlijk WetboekNetherland di Indonesia adalah dengan adanya Asas Konkordansi (concordantie beginsel) yang dinyatakan dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling, ayat (2) sub


disetujuinya oleh Hoge Raad dengan Arrestnya tanggal 25 Januari 1929 (Bierbrouwerij Arrest), sehingga dengan

disetujuinya keputusan tersebut dan ditambah dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di negeri Belanda maka berkembang

jugalah lembaga fidusia.

Didalam praktek perbankan di Belanda lembaga jaminan fidusia memegang peranan penting dalam praktik

pemberian jaminan kredit selain jaminan hipotik. Hal ini terjadi karena banyak bentuk jaminan yang sifatnya tidak dapat

dikenakan dengan jaminan hipotik, seperti mesin-mesin pabrik yang sifatnya tidak tetap atau alat-alat pertanian, yang mana

apabila dijaminkan tidak hanya dengan menggunakan jaminan hipotik akan tetapi juga menggunakan jaminan fidusia maka

akan meningkatkan nilai kredit yang akan diberikan pihak bank kepada peminjam.

Di dalam prakteknya lembaga fidusia memegang peranan yang penting dalam pemberian kredit kepada perusahaan-

perusahaan kecil yang membutuhkan uang untuk kelangsungan hidup perusahaannya dengan memberikan jaminan berupa

barang-barang persediaan dan tagihan-tagihan yang ada milik perusahaan tersebut dan pada saat tertentu tagihan-tagihan

tersebut dibayarkan sehingga rekening dari perusahaan yang meminjam uang tersebut dan uang yang masuk akan masuk ke

a. Di mana di dalam pengertiannya asas konkordansi menyatakan bahwa terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diperlakukan hukum perdata asalnya, yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda.

Meskipun dengan adanya pengecualian yaitu: 1. Ada suatu keadaan intimewa yang terjadi di Indonesia; dan 2. Adanya peraturan bersama yang berlaku, baik terhadap orang Eropa, maupun terhadap golongan penduduk yang lain.

(Baca Asis Safioedin, Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 19).


dalam kas debet dari rekening perusahaan tersebut dengan demikian uang yang ada dapat membanyar hutang-hutang dari

perusahaan kecil tersebut kepada bank. Hal ini lah yang disebut dengan istilah kredit verlening in lopende rekening atau

rekening koran.264

Dari hasil penelitian penulis di negeri Belanda tepatnya di kota Leiden, bahwa diketahui penggunaan jaminan

fidusia di negeri Belanda memang khusus digunakan untuk benda-benda bergerak saja, seperti kapal-kapal besar atau kecil,

mobil, dan lain sebagainya yang mempunyai nilai jual.

265

264 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan, (Yogyakarta: Liberty, 19820, hal. 76-79. 265 Hasil wawancara dengan Adreaan Bednar, Supervisor Sandwich Program 2012 di Leiden University.

Hal ini sedikit berbeda dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia

di Indonesia di mana di dalam dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

menyatakan bahwa “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak

berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi

Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima

Fidusia terhadap kreditor lainnya”, artinya masih terbukanya peluang untuk jaminan benda tak bergerak untuk diatur oleh

Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan syarat benda tak bergerak tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.


C. Pentingnya Tanah Yang Tidak Terdaftar (Unregestered Land) Sebagai Obyek Jaminan Menurut Undang-Undang


H.F.A. Vollmar di dalam bukunya Pengantar Hukum Perdata menyatakan bahwa, adalah sangat penting untuk

membedakan antara benda-benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak, pembedaan mana dibicarakan dalam Pasal 562

sampai dengan Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu pembedaan yang penting tersebut adalah

dalam hal penyerahannya. Hal ini disebabkan untuk benda-benda tak bergerak biasanya diperlukan pendaftaran, sedangkan

penyerahan benda-benda bergerak biasanya dilakukan dengan pemberian secara nyata.266

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Indonesia tidak menjelaskan secara nyata tentang

adanya kewajiban pendaftaran ataupun pencatatan pembukuan atas ikatan terhadap hipotik. Pernyataan atas isi Pasal 1179

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disimpulkan bahwa masih dimungkinkannya ikatan hipotik untuk tidak didaftarkan

dengan resiko ikatan hipotik yang dilakukan tidak memiliki kekuatan apapun.

267

266 H.F.A. Vollmar Diterjemahkan oleh I.S. Adiwirnata, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hal. 195. 267 Lihat isi Pasal 1179 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, “Pembukuan segala ikatan hipotik harus dilakukan dalam

register-register umum yang disediakan untuk itu. Jika pembukuan yang demikian tidak dilakukan, maka suatu hipotik tidaklah mempunyai sesuatu kekuatan apa pun, bahkan pula terhadap orang-orang berpiutang yang tidak mempunyai ikatan hipotik”.


Demikian juga halnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tidak ada mengatur mengenai obyek tanah

yang tidak terdaftar (unregistered land). Hal ini juga dikarenakan untuk ikatan yang dikenal oleh Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yaitu hipotik tidak ada menjelaskan tentang adanya pendaftaran atau tidak didaftarkan hak atas tanah yang

dijadikan obyek jaminan. Oleh karenanya ketidakjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ini harus

diakui dan untuk selanjutnya perlu disempurnakan.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok-Pokok

Agraria

Berdasarkan isi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan maka Pemerintah mengadakan pendaftaran

tanah di seluruh wilayah Indonesia, dan untuk hal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Adapun peraturan

pemerintah mengenai pendaftaran tanah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang merupakan

penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Akan tetapi pada kenyataannya masih banyaknya tanah yang belum terdaftar seperti tujuan ketentuan Pasal 19

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Hal ini dikarenakan dalam sejarah tentang peraturan pertanahan di Indonesia seperti


yang dituliskan AP Parlindungan, diketahui bahwa untuk golongan bumi putra tidak ada ketentuan pendaftaran tanah yang

bersifat uniform. Pendaftaran tanah yang ada pada saat itu sifatnya sporadis yang mana pendaftaran yang dilakukan bersifat

sederhana dan belum sempurna, seperti geran Sultan Deli, geran Lama, geran kejuruan, pendaftaran tanah yang terdapat di

kepulauan Lingga, Riau, di daerah Yogyakarta dan Surakarta dan di lain-lain daerah.268

Selanjutnya AP Parlindungan menyatakankan bahwa dari hal tersebut diatas maka belum semua tanah-tanah di

Indonesia terdaftar. Apalagi masih banyaknya tanah-tanah yang ada belum di konversi, maupun tanah-tanah yang dikuasai

oleh negara dan kemudian telah diduduki oleh rakyat baik dengan sengaja ataupun diatur kepala-kepala desa dan disahkan

oleh camat, seolah-olah tanah tersebut telah merupakan hak seseorang ataupun termasuk katagori hak-hak adat.

269

Berdasarkan pemaparan diatas, maka pernyataan AP Parlindungan dapat dijadikan dasar bahwa masih banyak

tanah-tanah yang belum/tidak terdaftar di Badan Pendaftaran Nasional dikarenakan tanah-tanah adat dan tanah yang lainnya

masih belum melaksanakan perintah pendaftaran tanah. Hal ini juga dapat dilihat pada laporan capaian kinerja Badan

Pertanahan Nasional Tahun 2014, dimana masih adanya tanah di Indonesia yang terlantar atau belum terdaftar.

270

268 A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hal. 3. 269Ibid. 270 Tertulis dalam laporan kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bahwa untuk realisasi atas tanah yang dilagalisasi Tahun

2014 adalah 828.830 bidang tanah dari 866,491 bidang tanah. (Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Laporan Kinerja Tahun 2014), hal. 19.).

Oleh

karenanya untuk memberikan perlindungan bagi pengguna obyek lembaga jaminan dan kepastian hukum bagi


penggunanya, maka hak atas tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) yang dijadikan obyek jaminan khususnya

jaminan dalam kredit perbankan diperlukan pengaturan yang lebih lanjut.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tangungan

Menurut Undang-Undang Nomor4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) telah

merumuskan bahwa semua hak atas tanah yang telah disebutkan oleh ayat (1) dan (2) Pasal 2 di dalam undang-undang ini

harus didaftarkan.271 Demikian juga halnya dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan bahwa ”Pemberian Hak

Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan”.272

Akan tetapi di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

di dalam Bab IV yaitu tentang tata cara pemberian, pendaftaran, peralihan dan hapusnya hak tanggungan, disebutkan

271 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan adalah mengenai obyek hak tanggungan yaitu (1) Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah : a. Hak Milik b. Hak Guna Usaha; c. Hak Guna Bangunan. (2) Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan. (3) … dst.

272 Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.


tentang pengaturan atas tanah yang tidak terdaftar yang dapat diberikan surat kuasa membebankan hak tanggungan yang

kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan.273


Pernyataan Pasal 15 ayat (4) ini, maka dapat disimpulkan bahwa dimungkinkannya tanah yang tidak terdaftar

(unregistered land) untuk dijadikan obyek jaminan dengan menggunakan hak tanggungan sebagai lembaga jaminannya.

Dengan demikian, tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) dan tanah yang terdaftar (registered land) adalah

obyek jaminan yang dapat dijadikan agunan untuk pinjaman kredit bank.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, ada menyebutkan ruang

lingkup dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Adapun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, adalah

”undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian fidusia yang bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan

Fidusia.

Untuk ruang lingkup yang mencakup jaminan fidusia dalam Pasal 2 yang dimaksudkan adalah perjanjian fidusia

yang tujuannya untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Menurut Rachmadi Usman, bahwa kata ”membebani”

273 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yaitu,... (4) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.(5) …. Dst.


dalam Pasal 2 yang dimaksudkan dalam undang-undang ini, diketahui bahwa untuk menutup perjanjian fidusia harus ada

tindakan aktif ”membebani” atau paling tidak secara tegas disebutkan, bahwa maksud perjanjian itu adalah seperti itu.274

Rahmadi Usaman juga menyimpulkan dari isi Pasal 1 ayat (4) dengan menyatakan bahwa obyek jaminan fidusia

meliputi:

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa benda yang

dapat digunakan sebagai obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat

dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotik, dengan syarat bahwa kebendaan tersebut dapat dimiliki dan dialihkan.

275

1) benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;

2) dapat atas benda berwujud;

3) dapat atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;

4) dapat atas benda terdaftar;

5) dapat atas benda yang tidak terdaftar;

6) benda bergerak;

7) benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan;

274 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 176. 275Ibid, hal. 177.


8) benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hipotek.

Penulis sependapat akan hal tersebut diatas, jadi berdasarkan paparan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat dijadikan dasar bagi obyek tanah yang tidak

terdaftar (unregistered land) yang dijadikan jaminan pada bank, dan dengan demikian kedudukan hukum obyek jaminan

dan lembaga jaminan menjadi jelas dan pasti.

Apabila dikaitkan dengan skema hukum jaminan nasional, maka akan terlihat jelas bahwa tanah yang tidak

terdaftar (unregistered land) berada dalam lembaga jaminan fidusia, seperti terlihat dalam skema di bawah ini.




BENDA (Property)


Benda TdkBergerak

(ImmovebleThing)


HakTanggungan


JaminanFidusia



Thing)


Jaminan Fidusia

Gadai


JaminanFidusia

Gadai

Benda TidakBergerak

(Immovable Thing)


JaminanFidusia


JaminanFidusia

HUKUM JAMINAN

KEBENDAANPEMBAGIAN BENDA

UUPA, KUH PERDATA

COMMON LOW

HUKUM PERDATA

SKEMA SISTEM HUKUM JAMINAN NASIONAL(Berdasarkan Skema Kerangka Sistem Hukum Nasional Sunaryati Hartono dan

Skema Hukum Jaminan Sub Sistem Hukum Benda Tan Kamello).PANCASILA

dan UUD 1945

AZAS-AZAS/ PRINSIP-PRINSIP



BAB IV

KEPASTIAN HUKUM JAMINAN HAK ATAS TANAH YANG TIDAK TERDAFTAR (UNREGISTERED LAND) DI

DALAM PERJANJIAN

KREDIT BANK

L. Mengurai Dengan Lugas Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

1. Hal Ikhwal Pengaturan Pendaftaran Tanah Di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Balai Pustaka, tanah didefinisikan dengan permukaan

bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.276 Kemudian pengertian tanah dari kamus Oxford Advanced Learner’s

menyatakan bahawa land is the solid dry part of the earth’s surface, contrasted with sea or water.277

276 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1132. 277 Oxford University, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, (Oxford: Oxford University Press, 1995), hal. 661.

Di dalam ensklopedia


umum disebutkan pengertian tanah adalah merupakan bagian permukaan bumi, tempat kebanyakan tumbuh-tumbuhan

hidup, terbentuk dari batu-batu yang hancur di dalam bentuk pasir atau geluh dan bahan organik (terutama vegetasi)

membusuk.278 Adapun di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, apabila dilihat di dalam Pasal 4 ayat

(1) dan penjelasan umum angka dua romawi pada angka (1) menyebutkan tanah sebagai permukaan bumi, sedangkan yang

dimaksudkan dengan bumi menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 adalah selain

permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air.279 Di dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dalam ketentuan umum Pasal 1 menyebutkan tentang bidang tanah yaitu

bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas.280

Tanah sebagai bagian dari bumi merupakan hal yang penting bagi rakyat Indonesia. Hal ini dinyatakan dengan jelas

dalam penjelasan umum pada angka 1 (satu) huruf romawi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar

Berdasarkan 5 (lima) pengertian tanah tersebut diatas penulis berpendapat bahwa pengertian tanah adalah bagian

dari bumi yang berada di permukaan yaitu pada bagian lapisan atas bumi yang bersifat padat dan kering, tempat

kebanyakan tumbuh-tumbuhan dan mahluk hidup lainnya hidup.

278Ensiklopedi Umum, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hal. 1077. 279 Lihat Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. 280 Lihat Pasal 1 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.


pokok-pokok agraria, sebagaimana dinyatakan bahwa “didalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan

rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia

Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai

yang dicita-citakan.”

Sehingga untuk mencapai cita-cita dibidang pertanahan tersebut maka diterbitkanlah peraturan atau hukum agraria

yang baru yang disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor5 Tahun 1960) yang tidak bersifat

dualisme, yang sederhana dan yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengaturan mengenai hal-hal yang terkait tanah didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini juga banyak

diatur, seperti isi dari Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, dan seterusnya. Banyaknya pengaturan terkait tanah ini

disebabkan adanya hubungan yang erat antara rakyat Indonesia dengan tanah, yang dinyatakan sebagai karunia dari Tuhan

Yang Maha Esa. Hubungan bathin yang bersifat sakral281

281 Pengertian sakral dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suci; keramat. Apabila dikaitkan dengan hubungan magis tersebut maka hubungan antara rakyat Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang suci dan bersifat physikis.

ini hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia terhadap tanahnya, dan


berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dinyatakan dengan jelas bahwa

hubungan tersebut adalah hubungan yang bersifat abadi.282

Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 (untuk

seterusnya desebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria), maka berlakulah peraturan di bidang pertanahan yang bersifat

nasional, sehingga unifikasi bagi hukum agraria Indonesia dapat dipenuhi seperti tujuan yang dicita-citakan. Hal ini sesuai

dengan pernyataan dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan tentang tujuan pokok Undang-

Undang Pokok Agraria, yaitu:

Sifat abadi yang dimaksudkan adalah adanya hubungan yang tidak berbatas waktu antara Rakyat Indonesia dengan

tanah yaitu bumi, air dan ruang angkasa (pengertian luas untuk agraria) sampai ke akhir jaman. Hal ini adalah kenyakinan

yang amanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

283

a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa

kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan

makmur.

282Pasal 1 Ayat (3) ; “Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.”

283 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.


b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.

c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hal-hal atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka dicabutlah peraturan-peraturan pertanahan yang tidak bersifat nasional yang ada sebelumnya.

Adapun peraturan-perauran yang dicabut tersebut adalah:284

1.

Agrarische Wet (S 1870-55) sebagai yang termuat dalam Pasal 51 “wet op de Staatnrichting van

Nederlandsch-Indie” (Staatsblad 1925 Nomor 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya

dari pasal itu;

2. a. “Domeinverklaring” tersebut dalam Pasal 1 “Agrarisch Besluit (Staatsblad 1870 Nomor

118).

b. “Algemeen Domeinverklaring” tersebut dalam Staatsblad 1875 Nomor 119a;

c. “Domeinverklaring untuk Sumatera” tersebut dalam Pasal 1 dari Staatsblad 1874

Nomor 94f;

284 A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998), hal. 27.


d. “Domeinverklaring untuk keresidenan Manado, tersebut dalam Pasal 1 dari Staatsblad

1877 Nomor 55;

e. “Domeinverklaring untuk keresidenan Zuider en Oosterafdeling van Borneo” tersebut

dalam Pasal 1 Staatsblad 1888 Nomor 58.

3. “Koninlijk Besluit” tanggal 16 April 1872 Nomor 29 (Staatsblad Nomor117) dan peraturan

pelaksananya.

4. Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai

bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan

mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini.

Penghapusan domeinverklaring seperti yang tersebut dalam pernyataan diatas adalah dikarenakan maksud daridomeinverklaring tersebut tidak

sesuai serta bertentangan dengan jiwa bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).285

Menurut A.P. Parlindungan ada 8 (delapan) prinsip filosofis dari Memori Penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu:

286

285 Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara”.

286 A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998), hal. 29-30.


1. Prinsip kesatuan Hukum Agraria untuk seluruh wilayah tanah air.

Dengan prinsip ini dinyatakan bahwa adanya sifat dualisme dalam hukum agraria di Indonesia dan pluralisme dalam

pelaksanaan hak-hak adat di Indonesia yang ada sebelumnya telah hapus, sehingga yang berlaku hanya satu hukum

dibidang keagrariaan di Indonesia. Beliau juga menyatakan bahwa prinsip kesatuan hukum agraria ini sama nilainya

dengan gagasan yang diajukan oleh wawasan nusantara.

2. Penghapusan Pernyataan Domein.

Hal ini berhubungan dengan Hak Mengusai Negara287

3. Fungsi sosial hak atas tanah, merupakan jawaban dan kejelasan dari hak-hak keagrariaan di Indonesia, yaitu hak-hak

di bidang keagrariaan adalah diakui dan dapat dipertahankan serta harus dihormati, meskipun di dalam setiap hak

seseorang tersebut terdapat juga hak dari masyarakat.

yang ditegaskan oleh Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar

1945.

288

4. Pengakuan Hukum Agraria Nasional berdasarkan hukum adat dan pengakuan dari eksistensi dari Hak Ulayat.

287 Berdasarkan isi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, Wewenang Hak Menguasai Negara, adalah: a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan

ruang angkasa. 288 Lihat Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria.


Bahwa hukum adat dan hak ulayat Indonesia diakui serta disesuaikan dengan perkembangan kemajuan

perekonomian dan lalu-lintas perdagangan.

5. Persamaan derajat sesama Warga Negara Indonesia dan antara laki-laki dan perempuan.

Bahwasannya Undang-Undang Pokok Agraria tidak membedakan antara Warga Negara Indonesia yang pribumi

ataukah keturunan, dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dengan bumi, air dan ruang

angkasa.289

6. Pelaksanaan reforma hubungan antara manusia (Indonesia) dengan tanah atau bumi, air dan ruang angkasa.

Hal ini ada hubungannya dengan ketimpangan hubungan antara manusia Indonesia dengan tanah yang disebabkan

oleh penjajahan, sehingga dibutuhkan suatu pembaharuan dibidang pertanahan yaitu adanya landreform atas tanah

di Indonesia.

7. Rencana umum penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

Bahwasannya Bangsa Indonesia harus mempunyai suatu peraturan yang mengatur tentang tata ruang dan tata guna

tanah di Indonesia.

8. Prinsip Nasionalitas.

289 Lihat Pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria.


Prinsip yang dimaksudkan disini adalah untuk memperjelas sikap yang menyatakan bahwa hanya Warga Negara

Indonesia yang mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa. Undang-Undang

Pokok Agraria disini menyatakan dengan tegas bahwa tidak melegalkan orang asing mempunyai hubungan yang

sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, seperti halnya

dengan Warga Negara Indonesia.

Selain peraturan pendaftaran tanah diatur oleh undang-undang pokok agraria, maka ada Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan dalam sejarahnya juga telah berlaku peraturan lainnya tentang

pendaftaran tanah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

A.P. Parlindungan memberikan gambaran perjalanan sejarah tentang pendaftaran tanah sebelum Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan pada masa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sebagai berikut:290

Bahwa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 berlaku, melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 9

Tahun 1959 diatur tentang pedoman tata kerja pendaftaran hak-hak atas tanah, dan kelihatannya ditujukan kepada hak-hak

baru atau pembaharuan sesuatu hak, oleh karena adanya instruksi Nomor 2078 Tahun 1959 yang hanya ditujukan kepada

tanah-tanah yang tunduk kepada hak-hak barat.

290 AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Indonesia (berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997) dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP Nomor 37 Tahun 1998), (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 32- 35.


Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959 tersebut maka sudah dapat

dibukukan tanah-tanah selain yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Menteri Agraria

Nomor 9 Tahun 1959 disebutkan hanya berlaku untuk pulau Jawa saja, namun A.P. Parlindungan berpendapat bahwa

pembukuan tanah dalam hal ini tidak hanya berlaku di pulau Jawa saja akan tetapi berlaku juga di daerah-daerah luar Jawa

seperti di Jambi.

Di dalam buku A.P. Parlindungan menjelaskan, berdasarkan penjelasan Departemen Agraria Nomor Unda 1/2/39

tentang Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959 disebutkan bahwa pendaftaran dilakukan oleh Departemen

Keuangan dan dilakukan oleh Jawatan Hasil Bumi (dahulu bernama Tanah Milik) dan telah diadakan pembagian pekerjaan

yaitu Jawatan Hasil Bumi hanya mengatur pendaftaran fiskal yaitu untuk penetapan pajak hasil bumi dan pada

luasnya/mutasi atas tanah-tanah yang tunduk kepada hukum adat, sedangkan pendaftaran hukum dilakukan oleh Jawatan

Pendaftaran Tanah.

Kantor Pendaftaran Tanah belum ada pada saat ini, sehingga tugas pendaftaran tanah dilakukan oleh Kantor Agraria

Daerah (Pasal 5a Surat Edaran tersebut). Pendaftaran tersebut hanya terhadap hak milik baru vide Peraturan Menteri

Agraria Nomor 9 Tahun 1959 (dirubah dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1959).


Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yaitu tanggal 23 Maret 1961 dalam Lembaran

Negara Tahun 1961 Nomor 28n, di mana dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut maka segala peraturan

terdahulu di cabut, sehingga hanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menjadi satu-satunya peraturan tentang

pendaftaran tanah.

Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut bahwa Menteri Agraria dapat menunjuk

pejabat dari Jawatan Agraria untuk menjalankan tugas-tugas Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jika belum ada Kantor

Pendaftaran Tanah.

Hal ini sehubungan juga dengan adanya Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 bahwa Menteri

Agraria akan menetapkan bilamana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 baru akan diberlakukan untuk suatu

daerah. Dengan demikian maka ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959 akan tetap berlaku,

juga ketentuan-ketentuan pendaftaran hak lama yang dilakukan oleh Jawatan Hasil Bumi selama belum ada Kantor

Pendaftaran Tanah tersebut.

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang diundangkan

tanggal 8 Juli 1997, terdaftar dalam Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, maka berdasarkan Pasal 65 Peraturan


Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor

28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171) dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tugas Badan Pertanahan Nasional tidak hanya

pendaftaran tanah saja yang mencakup pengukuran dan pemetaan maupun pendaftaran hak seseorang saja akan tetapi juga

untuk pelaksanaan konversi hak atas tanah dan informasi pertanahan (di tingkat Kanwil sistem informasi pertanahan) dan

penegasan bimbingan pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Adrian Sutedi menyatakan bahwa ada 3 (tiga) periode mengenai sistem pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu:291

291 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 119-120.

1) Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 maka untuk

Indonesia berlaku S.1824-27 yonto. S. 1947-53 di mana perjanjian obligatoir peralihan hak dilaksanakan dengan segala

bukti tertulis, boleh akta notaris, ataupun dibawah tangan yang disaksikan notaris, dan kemudian oleh Kepala Kantor

Kadaster yang merupakan seorang Pegawai Balik Nama (Overschrijvingsambtenaar) beserta salah seorang

pegawainya dibuatkan akta peralihannya, baru didaftarkan pada daftar yang bersangkutan setelah kewajiban-kewajiban

pembayaran dilakukan lebih dahulu.


2) Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1961, terdapat

perubahan, asas negatif dalam pendaftaran tanah dianut sehingga dapat saja seseorang mengklaim bahwa haknya lebih

benar dari yang tercantum dalam bukti hak tanahnya dan hakim berhak memeriksa/memutus perkara tersebut dan dapat

memerintahkan kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk mengubah kepemilikan hak tersebut.

Sungguhpun demikian, yang menang perkara dalam masalah hak atas tanah tersebut harus mengajukan permohonan

kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang penggantian pemilik hak tersebut dengan melampirkan putusan

pengadilan tersebut.

Hakim Pengadilan Negeri bukan satu-satunya atau sebagai instansi pertama dan terakhir, tetapi dapat saja dimohonkan

banding dan kasasi.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah menganut asas yang lebih pragmatis dan memperluas cakupan

dalam pelaksanaan konversi dan juga hak-hak apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti untuk dapat diproses dalam

pendaftaran tanah.

2. Pentingnya Penggunaan Sistem Pendaftaran Tanah Di Dalam Pertanahan


Dalam sejarahnya A.P. Parlindungan menjelaskan bahwa sistem publikasi pencatatan dikenal pertama kali dalam

Hukum Gereja, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam Hukum Romawi. Dengan memilah-milah hubungan

kemasyarakatan dalam Hukum Pribadi/Perorangan, Hukum Kebendaan, dan Hukum Perjanjian, Hukum Romawi

membedakan sistem pencatatan dan publikasi yang berlaku pada masing-masing jenis hukum tersebut.292

Menurut EncyclopediaAmerican 26/791 di dalam AP. Parlindungan, menyatakan ada 3 (tiga) sistem

perekaman/pendaftaran tanah, yaitu:

293

1) Grantor-Grantee Index System. Dalam sistem ini setiap peralihan hak dicatat pada buku yaitu buku grantor dan

buku grantee secara alphabet.

Setiap bukti hak dapat ditelusuri pada pemilik terakhir dan kemudian pada buku grantor dan seterusnya sehingga

dapat diperiksa apakah pemiliknya tidak terputus-putus.

2) Tract Index System, yaitu setiap perjanjian atas tanah di setiap daerah di indeks atas halaman tersendiri dan mencatat

semua mutasi atas tanah tersebut.

3) Torrens System.

292 Kartini Mulyani dan Gunawan Widjaya, Kebendaan pada Umumnya, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 64. 293 A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (berdasarakan PP Nomor 24 Tahun 1997) dilengkapi dengan Peraturan Jabatan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP Nomor 37 Tahun 1998), (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 66.


Adapun pada hukum kebendaan, pencatatan dan publikasi tetap merupakan hal yang penting. Tidak melaksanakannya

pencatatan dan adanya publikasi berkenaan, akan mengakibatkan tidak berlakunya perbuatan hukum yang kehendaki oleh

para pihak terhadap pihak ketiga. Dengan demikian apabila pencatatan dan publikasi tidak dilakukan, maka akan

berdampak para pihak tidak dapat mendalilkan hubungan yang ada diantara para pihak terhadap pihak ketiga.

Kewajiban publikasi dan pencatatan berkaitan dengan hak kebendaan dapat dilihat dalam Pasal 13 ayat (1)294

Undang-Undang Hak Tangungan Nomor 4 Tahun 1996, dalam Pasal 11295

H.J.E. Tendeloo dalam Mariam Darus, menyatakan ada 3 (tiga) Sistem dalam pendaftaran yang dikenal didalam

literatur, yaitu:

Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42

Tahun 1999.

296

1) Sistem Negatif.

294 Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Hak Tangungan Nomor 4 Tahun 1996, “Pemberi Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan”. (Indonesia Legal Center Publishing for Law and Justice Reform, Himpunan Peraturan Fidusia & Hak Tangungan, (Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing, 2010), hal. 55.

295 Isi Pasal 11 Undang-Unadang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999,”(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan, (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku”. (Indonesia Legal Center Publishing for Law and Justice Reform, Himpunan Peraturan Fidusia & Hak Tangungan, (Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing, 2010), hal. 5).

296 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab Tentang Hypotheek, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 44-47.


Ciri pokok sistem negatif adalah bahwa pendaftaran tanah tidak menjamin bahwa nama yang terdaftar dalam buku

tanah tidak dapat dibantah walaupun dengan iktikad baik. Haknya tidak terbantahkan apabila nama yang terdaftar adalah

pemilik yang berhak (de eigenlijke eigenaar).

Hak dari nama yang terdaftar ditentukan oleh hak dari pemberi hak sebelumnya, perolehan hak tersebut merupakan

satu mata rantai. Hubungan antara hak dari orang yang namanya terdaftar dengan pemberi hak memiliki hubungan yang

disebut dengan hubungan yang bersifat kausal.

Menyelidiki apakah pemberi hak sebelumnya mempunyai wewenang menguasai atau tidak, berkaitan dengan

bagaimana cara orang yang terdaftar tersebut memperolah haknya, yaitu apakah telah memenuhi ketentuan undang-undang

atau tidak.

Ciri lainnya dari sistem negatif adalah sikap pasif dari pejabat balik nama. Pejabat balik nama tidak berkewajiban

untuk menyelidiki kebenaran dari dokumen-dokumen yang diserahkan kepadanya, pihak pejabat balik nama hanya

menerima berkas tersebut apa adanya. Sistem negatif memberikan perlindungan terhadap pemilik yang berhak.

Meskipun demikian sistem negatif ini memiliki kelemahan-kelemahan yang dapat menjadi pertimbangan dalam

memilih sistem ini.

Kelemahan-kelemahan sistem negatif, yaitu:


1. Ketidakpastian dari buku tanah.

2. Peranan yang pasif dari pejabat balik nama.

3. Mekanisme yang sulit dan sukar dimengerti oleh orang-orang biasa.

2) Sistem Positif.

Ciri pokok sistem positif adalah bahwa pendaftaran menjamin dengan sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam

buku tanah tidak dapat dibantah, walaupun ternyata yang mendaftarkan bukan pemilik yang berhak. Sistem ini memberikan

kepercayaan yang mutlak kepada buku tanah.

Pejabat balik nama memainkan peranan yang sangat aktif dalam proses pendaftaran tanah tersebut. Pejabat balik

nama tersebut menyelidiki apakah hak yang dipindahkan tersebut dapat didaftarkan atau tidak, menyelidiki identitas para

pihak, wewenangnya, semua persyaratan telah dipenuhi atau tidak.

Hubungan antara hak dari orang yang namanya terdaftar dengan pemberi hak sebelumnya terputus. Hubungan

tersebut disebut hubungan abstrak. Sistem positif memberikan perlindungan terhadap nama yang terdaftar.

Sistem positif ini juga memiliki kelemahan-kelemahan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih. Adapun

kelemahan-kelemahan sistem positif pendaftaran ini adalah:

1. Peranan aktif pejabat balik nama akan mengakibatkan proses pendaftaran tanah akan menjadi lama.


2. Pemilik yang berhak dapat kehilangan haknya diluar perbuatannya dan diluar kesalahannya (spoliatie).

3. Apa yang menjadi wewenang pengadilan diletakkan dibawah kekuasaan administratif.

3) Sistem Torrens.

Sistem Torrens adalah salah satu sistem dalam pendaftaran tanah. Kata torrens diambil dari nama keluarga Sir

Robert Richard Torrens297

Menurut sistem torrens, di setiap ibu kota daerah disediakan kantor pendaftaran tanah. Tugas dari petugas kantor

pendaftaran adalah mencatat hak atas tanah kedalam buku tanah dan salinannya (duplikat) buku tanah yang dinamakan

, yang merupakan seorang anggota parlemen di Australia Selatan mewakili daerah Adelaide.

Beliau mengajukan sebuah sistem pendaftaran yang kemudian dibuat undang-undang yaitu “the real propesact of torrens

act”, yang berlaku bagi Australia Selatan yaitu pada tanggal 1 Juli 1858, yang akhirnya berlaku bagi seluruh Australia

(Queesland tahun 1861, Victoria 1862, Nieuw South Wales tahun 1874, dan seterusnya).

297Sir Robert Richard Torrens, (born 1814, Cork, County Cork, Ire.—died Aug. 31, 1884, Falmouth, Cornwall, Eng.), Australian statesman who introduced a simplified system of transferring land, known as the Torrens Title system, which has been widely adopted throughout the world.

The son of Colonel Robert Torrens (1780–1864), one of the founders of South Australia, Torrens emigrated to that colony in 1839. He served in the South Australian Legislative Council (1851–55), and, when self-government was introduced (1856), he was elected to the Assembly for Adelaide. After a brief term as premier in 1857, he passed his land-transfer bill through the new Parliament. The bill provided for certification of land transfer by a single registration of title, replacing the old, complicated system of tracing deeds. He implemented his system in South Australia, explained it in other parts of the country, and wrote several books on the subject. He returned to England in 1863, serving in Parliament from 1868 to 1874. He was knighted in 1872. (Encyclopaedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/600096/Sir-Robert-Richard-Torrens, 7 April 2014).


http://www.britannica.com/EBchecked/topic/137674/Cork�

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/200957/Falmouth�

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/600095/Robert-Torrens�

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/556057/South-Australia�

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/5572/Adelaide�

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/700965/England�

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/600096/Sir-Robert-Richard-Torrens�

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/600096/Sir-Robert-Richard-Torrens�

sertifikat diserahkan kepada pemiliknya. Sertifikat tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sempurna (volledigbewijs) di

dalam hukum dan tidak dapat diganggugugat. Sertifikat memuat nama pemilik, letak tanah, jenis hak, hipotik dengan

tingkat, usia pemilik dan hal-hal jika pemilik adalah seorang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

Diatas sertifikat dibuat catatan dan pada penyerahannya sertifikat dibuat rangkap 2 (dua) eksemplar dengan 1 (satu)

eksemplar untuk kantor pendaftaran tanah sebagai pertinggal. Untuk menyederhanakan pekerjaan pendaftaran, isi sertifikat

diatur oleh undang-undang, demikian juga model-model aktanya. Jika ada perlawanan (verzet) terhadap peralihan hak,

maka didalam buku tanah harus dicatat. Lembaga dinamakan caveat. Mariam Darus Badrulzaman berpendapat sistem

torrens termasuk jenis stelsel positip (sistem positif).

Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis menyatakan bahwa berdasarkan pendapat A.P. Parlindungan dan Suardi,

bahwa sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia adalah sistem Torrens, yang didasarkan atas identifikasi sistem

Torrens, yaitu:298

a. Orang yang berhak atas tanahnya harus memohon dilakukannya pendaftaran tanah agar negara dapat melakukan bukti

hak atas permohonan pendaftaran yang diajukan. Hal ini sejalan dengan ide dasar dari sistem Torrens, bahwa manakala

298 Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hal. 114-115.


seseorang mengklaim sebagai pemilik fee simple baik karena undang-undang atau sebab lain harus mengajukan

permohonan agar tanah yang bersangkutan diletakkan atas namanya.299

b. Dilakukan penelitian atas alas hak dan objek bidang tanah yang diajukan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama

kalinya yang bersifat sporadik. Penelitian ini dikenal sebagai examiner of title. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia

mengenal lembaga yang disebut dengan Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A untuk Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak

Pakai dan Hak Pengelolaan, dan Panitia B untuk Hak Guna Usaha), Panitia ini tetap diadakan hingga saat ini pada

peraturan yang mendasarinya adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992, yang

kemudian disempurnakan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2007, khusus untuk kegiatan pendaftaran pertama kali bersifat sistematis, oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 yang dikenal dengan nama Panitia Ajudikasi.

300

Tujuan ditelitinya alas hak ini ternyata akan memperkokoh keabsahan formalitas data yuridis dan data teknis,

sehingga pada akhirnya panitia dapat berkesimpulan:

a. Tanah yang dimohon untuk didaftar tersebut baik dan jelas tanpa keraguan untuk memberikan haknya;

b. Permohonan tersebut tidak dijumpai adanya sengketa kepemilikan;

299 Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hal. 114-115. 300 Lihat Pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.


c. Tanah yang dimohonkan diyakini sepenuhnya oleh tim ajudikasi atau Panitia Pemeriksaan Tanah untuk dapat

diberikan haknya sesuai yang dimohonkan pemilik tanah;

d. Tanah tersebut diadministrasikan dengan pemberian bukti haknya tidak ada yang bersengketa lagi dan tidak ada

yang berkeberatan terhadap kepemilikannya.

Indikator ini berarti dan bermakna untuk mendukung asas publisitas dan asas spesialitas dari pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan di

Indonesia.301

Pernyataan tersebut diatas adalah berbeda apabila dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang

pendaftaran tanah, maka disebutkan di dalam penjelasan di bagian umum alenea ke 5 (lima) dinyatakan bahwa, “… pendaftaran tanah diselenggarakan

dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan bahwa publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung

unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam

Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria”.

302

Menelaah pendapat Mariam Darus Badrulzaman meskipun yang beliau komentari adalah penjelasan umum C 7b Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1961, akan tetapi kometar beliau tentang Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, terkait dengan penjelasan umum C

301 Suardi dalam Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Ibid. 302 Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997, atau Himpunan Peraturan Pendaftaran Tanah, dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal,

(Jakarta: Harvarindo, 2008), hal. 49.


7b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yaitu bahwa Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menganut stelsel campuran

(negatif dan torrens).303 Dalam hal ini penulis berpendapat sama meskipun yang dikomentari penulis dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997, yangmana peraturan pemerintah ini masih tetap mempertahankan tujuan dan sistem yang digunakan oleh Undang-Undang Pokok

Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Pada pendapat penulis Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 adalah menganut sistem campuran yaitu

sistem negatif dan sistem torrens. Hal in dikarenakan adanya pengambilan unsur-unsur dari sistem torrens (sistem positif) di lembaga pendaftaran tanah

yaitu untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan unsur negatif dari pendaftaran tanah adalah negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan,

meskipun dalam hal ini dinyatakan di dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

dinyatakan tidak menggunakan sistem negatif secara murni.304

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas

sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

3. Pentingnya Asas, Tujuan Dan Fungsi Pendaftaran Tanah

305

Adapun maksud dari asas-asas tersebut adalah:

306

303 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab Tentang Hypotheek, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal.48. 304 Lihat penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 305 Lihat Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.


a) Asas sederhana, maksudnya agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat

dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

b) Asas aman, maksudnya menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat

sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

c) Asas terjangkau, maksudnya keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan

kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan

pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.

d) Asas mutakhir, maksudnya kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan keseimbangan dalam

pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir, untuk itu perlu diikuti

kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari.

Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan,

sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat

dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.307

306 Lihat Pasal 2, Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 307 A.P. Parlindungan, Ibid, hal. 76-77.


e) Asas terbuka, maksudnya data dan keterangan yang ada di Kantor Pertanahan dapat diakses dengan mudah oleh

masyarakat.

Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menyatakan tentang tujuan pendaftaran tanah. Adapun tujuan pendaftaran

tanah adalah:

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah,

satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai

pemegang hak yang bersangkutan;

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah

dan dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah

dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

4. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masih Belum Efektif


Sesuai dengan pengertian dari pendaftaran tanah yaitu merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan

penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan

satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan

Hak Milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.308

Herman Hermit di dalam bukunya memaparkan tentang proses pendaftaran tanah untuk pertama kali (secara

sistematik) di mana penyelenggaraannya diperuntukan khusus bagi bidang-bidang hak atas tanah yang belum pernah

dibukukan/disertifikatkan, termasuk tanah hak milik yang berasal dari tanah negara yang diberikan pemerintah kepada

seseorang atau badan hukum yang memenuhi syarat subyek hak. Herman Hermit juga menyatakan pendaftaran tanah

sistematik mempunyai keiistimewaan tersendiri, antara lain sifat pelaksanaannya yang massal, serentak, proaktif dan

pemohon sertifikat tidak dipungut biaya apapun (sepanjang pelaksanaan pendaftaran sistematik dikaitkan dengan Proyek

Administrasi Pertanahan). Proyek-proyek Administrasi Pertanahan seperti Proyek Ajudikasi dan Proyek Nasional Agraria

(Prona) yang biayanya 100% ditanggung oleh Pemerintah dan dibebankan kepada APBN walaupun sebagian besarnya

308 Lihat isi Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.


berasal dari Pinjaman luar negeri (Bank Dunia), memang mempunyai misi khusus yaitu mempercepat proses pendaftaran

tanah dan “pemerataan” .309

Hendri Kusumawijaya dalam Herman Hermit menampilkan skema proses pendaftaran tanah secara sistematik

sebagai berikut:

310

309 Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah, Tanah Hak Milik, Tanah Negara, Tanah Pemda, dan Balik Nama, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 92.

310Ibid, hal.94-96.


SKEMA PEMROSESAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK(Menurut Hendri Kusumawijaya, kutip dari Herman Hermit, Cara Memperoleh

Sertifikat Tanah, Tanah Hak Milik, Tanah Negara, Tanah Pemda, dan Balik Nama)KELUARANPROSES

Permohonan/Usulan LokasiUntuk pendaftaran tanahsistematik dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota kepada Kepala BPN melaluiKakanwil BPN Propinsi, dengandisertai uraian pertimbanganseperti:1. Sebagian lokasi sudah didaftar

dengan cara Sporadik;2. Jumlah bidang tanah yang

telah terdaftar relatif kecil, sekitar 30% dari perkiraanjumlah bidang tanah yang adapada lokasi,

3. Merupakan daerahpengembangan perkotaanyang tingkat pembangunannyatinggi, atau

4. Merupakan daerah pertanianyang produktif, dan

5. Tersedia Titik-titik Dasar Tekniknasional

MASUKAN

Kepala BPN mempelajaripermohonan/usulan lokasi

dari Kepala Kantor Pertanahan

Persetujuan lokasidari Kepala BPN

• Pembentukan Panitia Ajudikasidan Satuan Tugas oleh KepalaBPN UNTUK Pendaftaran Tanah Sistematik yang dilaksanakandalam rangka program Pemerintah (Proyek Ajudikasi)

• Pembentukan Panitia Ajudikasidan Satgas oleh kepala Kantor Pertanahan bila PendaftaranTanah Sistematik dilaksanakndengan swadaya masyarakat

Kesediaan masyarakat untukmenghadiri penyuluhan

Penyuluhan kepada masyarakat dariKepala Kantor Pertanahan dibantuoieh Panitia Ajudikasi di lokasiseraya berkoordinasi dengan PemdaKabupaten/Kota, KandepPenerangan, Kantor Pelayanan PBB, Kecamatan, dan instansi lain yang diperlukan

Informasi Jelas dan rinciyang diterima masyarakatmengenai maksud, tujuan, manfaat dan tata carapendaftaran tanahsistematik (termasuksertifikasi)

A


Kepala Kantor Pertanahan atau Ketua Panitia Ajudikasimemberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai kewajibandan tanggung jawab pemegang hak atas tanah atau kuasanya agar; 1. Memasang tanda batas pada bidang tanahnya masing-masing

sesuai ketentuan;2. Berada di lokasi pada saat Panitia Ajudikasi melakukan

pengumpulan data fisik dan data yuridis;3. Menunjukkan batas-batas bidang tanahnya kepada Panitia

Ajudikasi pada waktunya;4. Menunjukkan dokumen asli bukti pemilikan /penguasaan

tanahnya kepada Panitia Ajudikasi;5. Memenuh persyaratan yang ditentukan bagi pemegang hak atas

tanah atau kuasanya.Dilanjutkan dengan penjelasan/pemberitahuan mengenai:1) Jadwal pelaksanaan pendaftaran tanah;2) Konsekuensi dari diabaikannya kewajibannya; dan3) Tata cara mengajukan keberatan atas hasil Ajudikasi yang

diumumkan selama jangka waktu pengumuman.

A

Pengukuran dan pemetaan Titik-titik Dasar Teknik oleh PanitiaAjudikasi

Titik-titik Dasar Teknik orde 2,3 dan 4 dalam sistem koordinatnasional

Pengukuran dan Pemetaan DasarPendaftaran Tanah dengan caraterestrial, Fotogrametrik atau metodelain oleh Satgas Pengukuran danpemetaan

Peta Dasar Pendaftaran Tanah:1)Skala 1:1000 atau lebih untuk

daerah pemukiman/perkotaan.2)Skala 1:2500 atau lebih untuk

daerah pertanian/pedesaan.3)Skala 1:10000 atau lebih untuk

daerah perkebunan besar.

B


B

Pengeplotan bidang-bidang tanah pada Peta Dasar Pendaftaran tanah olehSatgas Pengukuran dan Pemetaan atas nama Ketua Panitia Ajudikasi.

Pembuatan gambar-gambar ukur bidang-bidang tanah oleh SatgasPengukuran dan Pemetaan atas nama Ketua Panitia Ajudikasi.

Pengumuman mengenai Daftar Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanahdan Peta Bidang-bidang Tanah selama 30 hari di sekretariat PanitiaAjudikasi atau Kantor Desa/Kelurahan.

PengesahanBerita Acara mengenai data yuridis dan data fisik olehPanitia Ajudikasi

Pengesahan Peta Pendaftaran Tanah oleh KetuaPanitia Ajudikasi

Pembukuan bidang-bidang tanah oleh PanitiaAjudikasi.

Pengutipan Buku Tanah Pengutipan Surat Ukur

Penandatangan Sertifikat oleh Ketua Panitia Ajudikasiatas nama Kepala Kantor Pertanahan

Pembukuan Hak

Selesai

SERTIFIKAT

PetaPendaftaran

Tanah

Berita AcaraPengesahan Data Fisik dan Data Yuridis.

Pemilik/pemeganghak tanahmenandatanganiBerita Acaramengenai Data Fisikdan Data Yuridis

5. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI)

a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI)


Berdasarkan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan

Nasional,311

1. Kedudukan Badan Pertanahan Nasional, adalah:

Badan Pertanahan Nasional memiliki kedudukan, tugas dan fungsi yang telah ditentukan. Adapun kedudukan, tugas dan fungsi yang

dimaksudkan adalah:

Bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden; dan Badan Pertanahan Nasional di pimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas Badan Pertanahan Nasional, adalah:

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Sedangkan untuk fungsinya adalah melaksanakan:

1) penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;

311 Diketahui bahwa telah terjadi perubahan akan peraturan tentang Badan Pertanahan Nasional, yaitu di mana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional R.I yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012 tentang Badan Pertanahan Nasional yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan isi Pasal 57 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional, dan untuk kemudian setelah terjadi pergantian kepemimpinan di Indonesia dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, dengan menetapkan Kabinet Kerjanya, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional tersebut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;

3) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;

4) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;

5) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;

6) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;

7) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;

8) pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;

9) pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;

10) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan

11) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

4. Sedangkan Kantor Pertanahan312 memiliki fungsi313

1) Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan;

adalah:

312 Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertangungjawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala. (Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah, Tanah Hak Milik, Tanah Negara, Tanah Pemda, dan Balik Nama, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 83.

313 Berdasarkan Pasal 7, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, bahwa; “(1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. (2) Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap kabupaten/kota. (3) Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.”


2) Pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan;

3) Pelaksanaan survey, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran, dan pemetaan bidang, pembukuan tanah;

4) Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-

pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu;

5) Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan

administrasi tanah asset pemerintah;

6) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan

partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;

7) Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan;

8) Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;

9) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS);

10) Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta;

11) Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;

12) Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan;


13) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan

pertanahan.

Kepala Kantor Pertanahan

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Subseksi Sengekta danKonflik Pertanahan

Subseksi PerkaraPertanahan

Seksi Survei, Pengukuran dan

Pemetaan

Subseksi Pengukurandan Pemetaan

Subseksi Tematik danPotensi Tanah

Seksi Hak Tanah danPendaftaran Tanah

Subseksi PengukuranTanah Pemerintah

Subseksi PendaftaranHak

Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan

PPAT

Subseksi PenetapanHak Tanah

Seksi Pengendaliandan Pemberdayaan

SubseksiPemberdayaan

Masyarakat

Subseksi PengendalianPertanahan

Seksi Pengaturan danPenataan Pertanahan

Subseksi Landreformdan Konsolidasi Tanah

SubseksiPenatagunaan Tanah

dan Kawasan Tertentu

Sub Bagian Tata Usaha

Urusan Umum danKepegawaianUrusan Keuangan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN(Bedasarkan Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006)

b. Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 2010-2014.


Rencana strategis dan penetapan kinerja Badan pertanahan nasional Republik Indonesia tahun 2010-2014,

dapat dilihat dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun Anggaran 2012. Pada laporan tersebut

banyak menguraikan tentang rencana yang ada, pencapaian-pencapaian dan hambatan-hambatan yang di peroleh pada

tiap tahun dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014. Adapun di dalam pembahasan ini hanya akan memaparkan

tentang rencana strategis dan pencapaian kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) untuk legalisasi

asset Tahun 2010-2014, yaitu:314

1. Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 2010-2014

Dalam rencana strategis Badan Pertanahan Nasional Tahun 2010-2014, dapat dilihat pada visi dan misi,

tujuan dan sasaran kerja, sebagai berikut:

a) Visi dan Misi

Dalam upaya mewujudkan agenda Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014, yaitu:

1) Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai;

2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis;

314 Badan Pertanahan Nasional, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2012,BPN RI Maret 2013, hal.8-14


3) Menciptakan Kesejahteraan Rakyat Indonesia, maka dalam rangka pembangunan dibidang pertanahan telah

ditetapkan visi pembangunan pertanahan, yaitu:

“Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,

serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Republik Indonesia”

Berdasarkan visi dimaksud ditetapkan misi pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam tahun 2010-2014.

1) Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan

kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan;

2) Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);

3) Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik, dan

perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan

sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara dikemudian hari;

4) Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses

seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat; dan


5) Penguatan lembaga pertanahan sesuai jiwa, semangat, prinsip dan aturan tertuang dalam Undang-Undang

Pokok Agraria dan aspirasi rakyat secara luas.

b) Tujuan

Tujuan utama (ultimate goal) pembangunan bidang pertanahan pada dasarnya adalah:

“Mengelola tanah seoptimal mungkin untuk mewudkan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan utama tersebut dan mengacu pada visi dan misi pembangunan

pertanahan 2010-2014, tujuan yang akan dicapai pada masa perencanaan jangka menengah tahun 2010-2014 adalah

sebagai berikut:

1. Melanjutkan pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan

bagi seluruh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia;

2. Tetap berupaya mewujudkan suatu kondisi yang mampu menstimulasi, mendinamisasi dan memfasilitasi

terselenggaranya survey dan pemetaan tanah secara cepat, modern, dan lengkap serta tetap menjamin akurasi di

seluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi serta rawan masalah

pertanahan;


3. Melanjutkan percepatan pendaftaran tanah dan penguatan hak atas tanah melalui program legalisasi aset

pertanahan dengan biaya yang lebih murah, dengan waktu yang terukur, dan prosedur yang mudah;

4. Melanjutkan penataan dan mengendalikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sehingga

mengokohkan keadilan dibidang sumber daya agraria, mengurangi kemiskinan, serta membuka lapangan kerja

melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (Reforma Agraria);

5. Tetap mengupayakan pengurangan jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan serta mencegah terciptanya

konflik, sengketa dan perkara pertanahan baru;

6. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pada semua unit kerja Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia; dan

7. Melanjutkan peningkatan mutu pelayanan publik dibidang pertanahan agar lebih berkualitas, cepat, teliti, tepat,

transparan dan akuntabel yang tetap menjaga kepastian hukum serta partisipatif.

c) Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan

memantau pencapaian kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia serta menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang

yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.


Sasaran –sasaran strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah:

a. Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah;

b. Terwujudnya pengendalian, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan pemberdayaan

masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi;

c. Terciptanya pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan;

d. Berkurangnya sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di seluruh Indonesia

e. Terpenuhnya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral, di seluruh Indonesia.

2. Pencapaian Kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) Untuk Legalisasi Asset Tahun 2010-2014.

Dalam laporan kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) Tahun 2014 diketahui bahwa Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia (BPN-RI) dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah telah merealisasikan 828.830 bidang tanah (1,99%) dari 866.491

bidang tanah (2,07%) yang ditargetkan, sehingga hasil capaian kinerjanya adalah 95,76%.315

315 Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Laporan Kinerja Tahun 2014, hal. 19

Di dalam Laporan Kinerja Tahun 2014 juga memaparkan capaian kinerja selama 4 (empat) tahun sebelumnya sebagai perbandingan, yaitu

capaian kinerja untuk legalisasi asset Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2014. Untuk hasil capaian kinerja tersebut dapat

dilihat dalam table di bawah ini.


Capaian Kinerja Legalisasi Asset 2010 s/d 2014316 No TAHUN TARGET (Bidang) REALISASI

(Bidang) CAPAIAN

KINERJA (%) 1 2014 865.491 828.830

% Peningkatan 2,07 1,99 95,76 2 2013 928.693 839.918

% Peningkatan 2,27 2,06 90,44 3 2012 1,077.655 933.821

% Peningkatan 2,70 2,34 86,65 4 2011 1,848.488 1.427.501

% Peningkatan 4,80 3,71 77,23 5 2010 1,632.740 976.824

% Peningkatan 4,35 2,60 59,83 Jumlah 6.353.067 5.006.894 78,81

Bahwa diketahui berdasarkan target kinerja yang direncanakan pada rencana strategis Tahun 2010-2014 yaitu bertambahnya bidang tanah yang

dilegalisasi sebanyak 4.063.430 bidang, oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) penambahan yang berhasil dilakukan sampai

dengan akhir Tahun 2014 adalah sebanyak 5.006.894 bidang. Hal ini merupakan peningkatan hasil kinerja yang setara pencapaian 123,22%, sehingga

peningkatan ini dinilai baik karena telah melawati target kinerja sesuai rencana strategis 2010-2014.

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja rencana strategis 2010-2014 Badan Pertanahan Nasional, meskipun telah melebihi target yang diharapkan

akan tetapi masih memberikan gambaran bahwa masih banyak tanah di Indonesia yang terlantar atau belum terdaftar. Oleh karenannya Badan

Pertanahan Nasional masih harus bekerja keras untuk mencapai target kerja demi terjaminnya kepastian hukum pertanahan di Indonesia.

316Ibid, hal. 20.


B. Hal-Hal Yang Penting Yang Berkaitan Dengan Perjanjian Kredit Bank

1. Menilik Jenis-Jenis Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia Dan Jenis-Jenis Perjanjian Menurut Undang-Undang Kontrak Malaysia Sebagai Suatu Perbandingan.

Kata menilik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dilihat dalam kata dasar tilik, yang salah satu pengertiannya disebutkan sebagai

melihat dengan sungguh-sungguh.317

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata) Indonesia

Oleh karena itu pemaparan yang akan diungkapkan dalam sub bahasan di bawah ini adalah untuk melihat dengan

sungguh-sungguh tentang jenis-jenis perjanjian yang ada pada 2 (dua) negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Pemaparan akan diuraikan menjadi 2 (dua)

bagian, yaitu; a). Jenis-jenis perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia, dan b). Jenis-jenis perjanjian

menurut Undang-Undang Kontrak Malaysia.

Tujuan membahas jenis-jenis perjanjian yang di atur dalam undang-undang masing-masing negara tersebut adalah sebagai bahan perbandingan

yang akhirnya untuk mendapatkan pengetahuan tentang pengaturan dari kedua negara tersebut apakah mempunyai persamaan dan perbedaan yang

mendasar.

317 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1191.


Menurut Ahmadi Miru di dalam bukunya menyatakan bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada

dasarnya dikenal jenis-jenis perjanjian318 ataupun kontrak319

318 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian dari perjanjian yaitu sebagai “suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

319 Menurut Subekti, kata perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama, karena dalam hal ini dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu, sedangkan untuk perkataan kontrak memiliki pengertian yang lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.(lihat Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 2010), hal. 1.

Untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan Nasional memiliki persamaan dan sedikit perbedaan dari pengertian antara perjanjian dan kontrak yaitu untuk istilah perjanjian diartikan dengan “persetujuan(tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut di persetujuan itu” (lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 458. Untuk pengertian kontrak adalah “perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak di perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya”. Dan untuk pengertian kontrak yang kedua adalah “persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan”. (lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 592.

Persamaan antara kedua pengertian tersebut adalah bahwa kedua-duanya merupakan perbuatan untuk mengikatkan diri antara 2 (dua) orang atau lebih dalam suatu ikatan yang telah ditentukan (disepakati) bersama, sedangkan perbedaan antara keduanya adalah bahwa di dalam perjanjian disebutkan kata “persetujuan” sedangkan didalam pengertian kontrak disebutkan dengan kata “perjanjian”. Kemudian perbedaan kedua adalah bahwa di dalam perjanjian disebutkan bahwa ikatan tersebut dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis, sedangkan di dalam kontrak disebutkan bahwa ikatan tersebut dibuat hanya dalam bentuk tertulis saja. Perbedaan yang ketiga adalah bahwa pada pengertian perjanjian tidak disebutkan secara rinci tentang dibidang apa dan bentuk dari perjanjian tersebut, sedangkan pada pengertian kontrak ada disebutkan bidang yang dapat dilakukan pada kontrak adalah di bidang perdagangan dan bentuk perjanjiannya dapat berupa sewa-menyewa dan lain sebagainya.

Untuk pengertian yang kedua dari kontrak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, memiliki kesamaan dengan pengertian perjanjian yaitu sama-sama dimulai dengan kata “persetujuan”. Untuk pengertian dari persetujuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga disebutkan sebagai “pernyataan setuju (atau pernyataan menyetujui)” dan untuk pengertian yang kedua adalah sebagai “kata sepakat (antara kedua belah pihak); sesuatu (perjanjian dan sebagainya) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan sebagainya.” ((lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1216.

Meskipun pengertian dari perjanjian dan pengertian yang kedua dari kontrak dimulai dari kata yang sama yaitu “persetujuan”, akan tetapi pada penjelasan berikutnya memiliki perbedaan yaitu,bahwa dalam pengertian perjanjian lebih memberikan gambaran secara umum saja, sedangkan pada pada pengertian yang kedua dari kontrak lebih menegaskan tentang adanya sanksi yang tegas bagi pelanggaran dari persetujuan tersebut.

. Jenis-jenis kontrak yang dimaksud adalah kontrak yang bukan


merupakan kontrak yang bersahaja atau kontrak yang dapat dilaksanakan dengan mudah karena para pihak hanya terdiri

atas masing-masing satu orang dan obyek kontraknya pun hanya satu macam.320

Adapun kontrak tidak bersahaja yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

321

a. Kontrak Bersyarat

Kontrak bersyarat adalah kontrak yang digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan peristiwa tersebut

belum tentu akan terjadi. Kontrak bersyarat ini dapat dibagi dua, yaitu kontrak dengan syarat tangguh dan kontrak

dengan syarat batal.

Suatu kontrak disebut kontrak dengan syarat tangguh jika untuk lahirnya kontrak tersebut digantungkan pada suatu

peristiwa tertentu yang akan datang dan belum tentu akan terjadi sedangkan suatu kontrak disebut kontrak dengan

syarat batal jika untuk batalnya atau berakhirnya kontrak tersebut digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang

dan belum tentu akan terjadi.

Contoh suatu kontrak dengan syarat tangguh adalah jika seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain kalau

seseorang tersebut lulus untuk sekolah di luar negeri, artinya jadi tidaknya rumah tersebut disewakan tergantung pada

320 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 52. 321Ibid, hal. 53-62.


lulus tidaknya pemilik rumah untuk sekolah di luar negeri. Jadi kalau lulus, rumahnya jadi disewakan, sementara itu,

kalau tidak lulus, rumah tersebut tidak jadi disewakan.

Setiap barang yang dibeli yang pada umumnya dicoba dulu, misalnya beli bola lampu, televisi, komputer dan lain-

lain selalu dianggap jual beli dengan syarat tangguh, artinya kalau barang yang dibeli tersebut berfungsi sebagaimana

mestinya, jual beli tersebut terjadi, sebaliknya kalau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, jual beli tersebut tidak

terjadi.

Contoh suatu kontrak dengan syarat batal adalah jika seseorang menyewakan rumahnya sampai ia menikah, artinya

kontrak sewa menyewa tersebut berlangsung sampai pemilik rumah tersebut menikah.

Walaupun dimungkinkan untuk membuat suatu kontrak yang lahirnya atau batalnya digantungkan pada suatu

peristiwa tertentu, namun kalau peristiwa yang dimaksud adalah suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi atau

terlaksana atau bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan, atau semata-mata digantungkan pada kehendak

pihak yang terikat, hal tersebut adalah batal dan kontrak tersebut tidak berkekuatan hukum, sebaliknya kalau syarat

yang dimaksud untuk tidak melaksanakan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, kontrak tersebut tidak mengikat.

Syarat batal selalu dianggap ada dalam suatu kontrak, manakala salah satu pihak wanprestasi, namun kontrak

tersebut tidak batal demi hukum. Kontrak tersebut dimintakan pembatalan melalui pengadilan.


Walaupun dinyatakan dianggap perlu syarat batal jika terjadi wanprestasi pada salah satu pihak, apabila kontrak

tersebut masih memungkinkan untuk dilaksanakan, pihak lain masih dimungkinkan untuk memilih apakah meminta

tetap dilaksanakannya kontrak atau meminta pembatalan. Dalam hal ini pihak tersebut dimungkinkan untuk meminta

ganti kerugian menyertai pelaksanaan atau pembatalan kontrak tersebut.

b. Kontrak Dengan Ketetapan Waktu

Berbeda dari kontrak bersyarat, kontrak dengan ketetapan waktu ini tidak

menangguhkan terjadinya atau lahirnya kontrak, melainkan menangguhkan pelaksanaan kontrak.

Sebagai contoh bahwa dalam suatu kontrak para pihak menetapkan suatu waktu tertentu untuk melakukan pembayaran ini berarti kontraknya

sudah lahir hanya pembayarannya yang ditentukan pada suatu waktu yang akan datang. Dengan demikian, pihak kreditur tidak boleh menagih

pembayaran tersebut sebelum waktu yang telah disepakati telah sampai, akan tetapi, jika debitur membayar sebelum jangka waktu tersebut telah

sampai, pembayaran tersebut tidak dapat ditarik kembali.

Penetapan waktu tertentu untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu dianggap selalu dibuat untuk kepentingan debitur, kecuali kalau secara

nyata jangka waktu tersebut dibuat untuk kepentingan kreditur.


Penetapan jangka waktu pembayaran suatu utang memang pada umumnya diketahui dibuat untuk kepentingan debitur, tetapi mungkin saja

jangka waktu tersebut dibuat untuk kepentingan kreditur. Sebagai contoh kalau dalam kontrak tersebut ditentukan bahwa debitur wajib

membayar utang tersebut pada tanggal 1 Agustus 2006 yakni tanggal yang bertepatan dengan masa pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji

(BPIH) bagi kreditur.

c. Kontrak Mana Suka atau Alternatif

Kontrak mana suka atau alternatif ini mungkin jarang kita temui dalam praktik, tetapi hal ini dimungkinkan dalam

hukum kontrak.

Dalam hal terjadi kontrak mana suka ini, debitur diperkenankan untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan yang

ditentukan dalam kontrak, misalnya yang menjadi pilihan dalam kontrak tersebut adalah apakah debitur akan

menyerahkan 2 (dua) ekor kuda atau 3 (tiga) ekor kerbau, atau 3 (tiga) ekor sapi. Dengan demikian, apabila debitur

menyerahkan salah satu dari tiga kemungkinan tersebut, debitur dinyatakan telah memenuhi prestasi, namun debitur

tidak boleh memaksa kreditor untuk menerima sebagian dari alternatif yang satu dan sebagian dari alternatif yang lain.

Jadi, pada contoh di atas, debitur tidak boleh memaksa kreditor untuk menerima 2 (dua) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor

sapi, walaupun mungkin harganya sama atau bahkan lebih mahal.


Hak untuk memilih dalam kontrak mana suka ini selalu dianggap diberikan kepada debitur, kecuali kalau secara

tegas hak memilih tersebut diberikan kepada kreditur.

Walaupun ada pemenuhan prestasi yang dapat dipilih, jika prestasi tersebut tidak termasuk prestasi pokok, kontrak

tersebut tidak digolongkan sebagai kontrak mana suka, demikian pula jika satu diantara dua pilihan musnah atau hilang.

Sementara itu, apabila semua barang yang akan dipilih untuk diserahkan tersebut musnah, debitur wajib mengganti

kepada kreditur harga dari barang yang terakhir hilang.

Berbeda dari ketentuan diatas, apabila hak memilih ada pada kreditur, lalu satu diantara dua barang tersebut hilang

atau musnah di luar kesalahan debitur, kreditur wajib menerima barang yang tersisa sedangkan jika musnahnya atau

hilangnya barang tersebut adalah atas kesalahan debitur, kreditur dapat memilih apakah debitur membayar harga barang

yang hilang atau menerima barang yang tersisa. Sementara itu, jika semuanya hilang atas kesalahan debitur, kreditur

dapat memilih penggantian harga barang yang hilang pertama atau hilang terakhir, atau dengan kata lain, kreditur diberi

hak untuk memilih harga barang yang mana saja yang ia suka.

d. Kontrak Tanggung Renteng atau Tanggung Menanggung

Suatu kontrak dikatakan tanggung menangggung jika dalam kontrak tersebut terdiri atas beberapa orang kreditur, dan dalam kontrak tersebut

secara tegas dinyatakan bahwa masing-masing kreditur berhak untuk menagih seluruh utang atau pembayaran seluruh utang kepada salah seorang


kreditur akan membebaskan debitur pada kreditur lainnya. Dengan demikian, apabila debitur belum digugat di depan pengadilan, debitur berhak

memilih kepada siapa dia akan membayar utangnya.

Meskipun dalam teori perjanjian bahwa pembayaran seluruh utang kepada salah seorang kreditur menyebabkan bebasnya debitur terhadap

pembayaran kepada kreditur lainnya, akan tetapi dalam hal salah seorang kreditur membebaskan utang debitur tersebut tidak berarti bahwa

debitur bebas juga dari kreditur lainnya.

Di samping kontrak tanggung menanggung dapat terjadi jika banyak kreditur berhadapan dengan seorang debitur, juga kontrak tanggung

menanggung ini dapat terjadi jika seorang kreditur berhadapan dengan beberapa orang debitur. Hal ini berarti bahwa jika salah seorang debitur

telah melunasi seluruh utang tersebut, debitur lainnya sudah bebas.

Perikatan tanggung menanggung tidak harus selalu sama jenis perikatan di antara pihak debitur karena dapat terjadi bahwa debitur pertama

terikat perikatan murni, debitur kedua terikat perikatan bersyarat sedangkan yang lainnya perikatan dengan ketetapan waktu.

Kreditur berhak untuk menagih piutang kepada salah seorang debitur, dan debitur yang ditagih ini tidak boleh meminta agar utang tersebut

dipecah. Namun demikian, penagihan kepada salah seorang debitur tidak menutup haknya untuk menagih debitur lainnya.

Dalam hal utang tanggung menanggung, jika terjadi kesalahan dari salah seorang atau beberapa debitur, atau setelah dinyatakan lalai

menyebabkan musnahnya barang yang harus diserahkan kepada kreditur tidak membebaskan debitur lainnya, kecuali hanya dibebaskan dalam hal

pembayaran ganti kerugian sedangkan ganti kerugian dapat dituntut dari debitur yang melakukan kesalahan atau kelalaian.


Apabila dalam utang tanggung menanggung ini salah seorang debitur dituntut bunga, tuntutan bunga tersebut berlaku juga terhadap debitur

lainnya.

e. Kontrak yang Dapat Dibagi dan Tak Dapat Dibagi

Suatu kontrak digolongkan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi tergantung pada kontrak yang prestasinya berupa

barang atau jasa yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi, baik secara nyata maupun secara perhitungan. Namun

demikian, walaupun barang atau jasa tersebut sifatnya dapat dibagi, suatu kontrak dianggap tidak dapat dibagi jika

berdasarkan maksud kontrak penyerahan barang atau pelaksanaan jasa tersebut tidak dapat dibagi.

Walaupun terdapat pembagian atas kontrak yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, bagi debitur dan kreditur,

semua kontrak pelaksanaannya dianggap tidak dapat dibagi karena hal dapat dibaginya suatu prestasi kontrak hanya

berlaku bagi ahli waris kedua belah pihak yang tidak dapat menagih utangnya atau tidak berkewajiban membayar

utangnya melainkan hanya untuk bagian masing-masing ahli waris. Hal yang sama berlaku bagi orang yang mewakili

debitur atau kreditur.

Apabila suatu utang itu tidak dapat dibagi, tiap orang yang sama-sama memikul utang tersebut bertanggung jawab

memenuhi seluruh utang, walaupun kontrak tersebut tidak dibuat dengan tanggung menanggung. Hal ini juga berlaku

bagi ahli waris debitur jika utangnya merupakan utang yang tidak dapat dibagi.


Tiap ahli waris dari kreditur dapat menuntut pelaksanaan seluruh prestasi jika kontrak tersebut merupakan kontrak

yang tidak dapat dibagi, namun tidak seorang pun dari mereka dapat membebaskan seluruh utang atau menerima

harganya sebagai ganti barangnya.

Jika ada seorang ahli waris yang telah membebaskan utang debitur atau telah menerima harga barang bagiannya,

ahli waris lain tidak boleh menuntut penyerahan barang yang tidak dapat dibagi tersebut, kecuali dengan

memperhitungkan bagian ahli waris yang telah memberikan pembebasan utang atau menerima harga barang bagiannya.

f. Kontrak dengan Ancaman Hukuman

Ancaman hukuman merupakan suatu klausul kontrak yang memberikan jaminan kepada kreditur bahwa debitur

akan memenuhi prestasi, dan ketika debitur tidak memenuhi prestasi tersebut, debitur diwajibkan melakukan sesuatu

atau menyerahkan sesuatu.

Ancaman hukuman ini boleh diubah oleh hakim manakala debitur telah memenuhi sebagian prestasinya.

Ancaman hukuman ini hanya merupakan prestasi tambahan jika debitur wanprestasi, oleh karena itu sifatnya yang

hanya tambahan, apabila kontraknya batal, ancaman hukumannya pun batal, sebaliknya, apabila ancaman hukumannya

batal, tidak secara otomatis membatalkan kontraknya.


Pada dasarnya ancaman hukuman adalah ganti kerugian yang ditetapkan lebih dahulu oleh para pihak manakala

debitur lalai memenuhi prestasinya sehingga kreditur tidak diperkenankan menuntut prestasi pokok bersama-sama

dengan ancaman hukumannya, kecuali kalau ancaman hukuman itu sekadar dijatuhkan terhadap keterlambatan

pemenuhan prestasi.

b) Menurut Undang-Undang Kontrak322

Malaysia sebagai negara tetangga terdekat dengan Indonesia yang mempunyai hubungan budaya dan geografis yang

hampir sama dengan Indonesia, meskipun secara tata kelola pemerintahan sangat berbeda dengan Indonesia. Malaysia yang

Malaysia

(1) Sejarah pembentukan undang-undang perjanjian (kontrak) Malaysia.

322 Negara Malaysia menggunakan istilah kontrak dalam hal adanya dua pihak atau lebih untuk melakukan persetujuan, janji ataupun rundingan yang dilindungi oleh undang-undang. Hal ini didasarkan dengan adanya Undang-Undang Kontrak Malaysia yaitu Undang-Undang Kontrak 1950 yang berlaku di Malaysia. Berdasarkan isi Seksyen 2(h) Akta Kontrak 1950 (Akta 136) dalam Sakina Shaik Ahmad Yusoff dan Azimon Abdul Aziz, menyatakan pengertian dari kontrak adalah “satu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang”. Terkait dengan Pasal ini adalah isi dari Seksyen 10(1) yang menyatakan bahwa “semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang layak membuat kontrak, untuk sesuatu balasan yang sah, dan dengan sesuatu tujuan yang sah; dan tidak ditetapkan dengan nyata di bawah peruntukan Ordinan ini bahawa ianya batal.” (Sakina Shaik Ahmad Yusoff dan Azimon Abdul Aziz, Mengenali Undang-Undang Kontrak Malaysia, (Selangor Darul Ehsan: International Law Book Services, 2015), hal. 2.


memiliki sistem pemerintahan yang parlementer yang mana di pimpin oleh seorang Perdana Menteri, sedangkan Indonesia

memiliki sistem pemerintahan presidensial yang dipimpin oleh seorang Presiden.323

Dalam hal perjanjian (kontrak) di Malaysia, sistem perundangan yang ada terkait dengan sistem perundangan Negara

Inggeris dan Negara India. Hal ini disebabkan oleh adanya keterkaitan sejarah dari berdirinya Negara Malaysia dan juga

dikarenakan keterkaitan dengan fungsi dari Majlis Privy

324

Dalam sejarahnya sebelum tahun 1974, terdapat 2 (dua) sistem undang-undang kontrak yang berbeda yang berlaku di

Malaysia. Sebelum tahun 1974, Ordinan Kontrak (Negari-Negeri Melayu) tahun 1950 merupakan undang-undang yang

yang dahulunya posisinya berada di puncak tertinggi hierarki

Mahkamah Malaysia.

323 Lihat isi Pasal 4 dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya. Meskipun menurut Tim Koopmans dalam I Dewa Gede Atmadja, menyatakan bahwa dari ciri-ciri yang ada dari UUD 1945 pasca perubahan dapat dikatakan dekat dengan model konstitusional. Seperti diketahui bahwa Tim Koopmans berpendapat ada 2 (dua) model sistem pemerintahan yaitu model parlementer dan model konstitusional. (baca I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945 Edisi Revisi, (Malang: Setara Press, 2012), hal. 188-189).

Di dalam bukunya I Dewa Gede Atmadja juga menjelaskan tentang isi Pasal 4 dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menganut sistem Presidensial. Hal ini dikarenakan menurut ketentuan konstitusional itu, Presiden menjadi Kepala Pemerintahan (Eksekutif) dan juga Kepala Negara (Penjelasan UUD 1945, pra-amandemen). Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, serta menteri-menteri itu bertanggungjawab kepada Presiden. Namun dijelaskan juga tentang problemnya, jika dilihat dalam hubungan dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) UUD 1945 serta Penjelasannya, bahwa UUD 1945 “tidak sepenuhnya menganut pemerintahan presidensial”. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan tersebut kekuasaan membentuk undang-undang berada ditangan Presiden dengan persetujuan DPR. (ibid, hal. 182).

324 Majlis Privy adalah merupakan Mahkamah Rayuan tertinggi dalam sistem perundangan Malaysia dan yangmana kesemua mahkamah lain di Malaysia adalah terkait dengan keputusannya yang berlaku sebelum adanya Mahkamah Agung dan sekarang disebut dengan Mahkamah Persekutuan (Akta Perlembagaan (Pindaan) 1994. (Sakina Shaik Ahmad Yusoff dan Azimon Abdul Aziz, Mengenali Undang-Undang Kontrak Malaysia, (Selangor Darul Ehsan: International Law Book Services: 2015), hal.15).


mengawal urusan kontrak di sembilan Negeri Melayu yakni Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak,

Perlis, Selangor dan Terengganu; berkuat kuasa pada tanggal 23 Mei 1950. Mengingat kembali sejarah pembuatan Ordinan

1950 ini memperlihatkan Ordinan ini dicontoh dari akta India, Contracts Act 1872 yang telah dibuat dengan mengkanunkan

ke dalam sistem common law Inggeris yang berhubungan dengan kontrak. Akta Kontrak India ini diterima dan pakai

dengan beberapa perubahan kecil dalam Enakmen Kontrak tahun 1899 yang dipakai pada masa itu pada Negeri-Negeri

Melayu Bersekutu saja. Pada tahun 1950, Enakmen325

325 Enakmen dalam istilah asing (Inggris) disebut enactment yang dalam defenisi dalam Dictionary og Law, adalah An Act of Parlement or part of an Act. Includes any bye-law or regulation having effect under an enactment (lihat L.B. Curzon, Dictionary og Law Sixth Edition, (Malaysia: International Law Book Services, 2010), hal. 153.

1899 ini kemudian digantikan dengan Ordinan Kontrak (Negeri-

Negeri Melayu) tahun 1950 dan disebarluaskan pemakaiannya meliputi kesemua Negeri Melayu. Dalam urusan kontrak di

Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak pula, sebelum tahun 1974 digunakan sistem common law Inggeris berdasarkan

seksyen 3 (tiga) dan seksyen 5 (lima) Akta Undang-Undang Sivil tahun 1956. Ini bermakna pada ketika itu Malaysia

sebagai sebuah negara, menggunakan 2 (dua) sistem undang-undang kontrak yang berasal dari sumber yang berbeda

sehingga untuk satu hal atau masalah yang sama maka bergantung pada negeri manakah masalah atau konflik tersebut

timbul. Jelas wujudnya ketidakseragaman undang-undang dalam urusan kontrak di Malaysia dan lambat laun terjadi

dualisme undang-undang ini pasti akan menimbulkan konflik undang-undang serta kekeliruan dikalangan para pengguna


undang-undang. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan ini, pada tahun 1974 melalui undang-undang di bawah Akta

Penyemakan Undang-Undang tahun 1968, Ordinan Kontrak (Negeri-Negeri Melayu) tahun 1950 telah diganti menjadi Akta

Kontrak tahun 1950 dan penggunaanya telah diperluas meliputi seluruh Malaysia. Hal ini menjadi perumusan akan

perkembangan sejarah pembentukan Akta Kontrak tahun 1950 yang menjadi sumber primer undang-undang kontrak yang

ada di negara-negara bagian Malaysia.326

Sakina Shaik Ahmad Yusoff dan Azimon Abdul Aziz di dalam bukunya menyebutkan adanya 3 (tiga) jenis yang utama dari kontrak yaitu:

(2). Klasifikasi Kontrak

327

326 Sakina Shaik Ahmad Yusoff dan Azimon Abdul Aziz, Mengenali Undang-Undang Kontrak Malaysia, Selangor Darul Ehsan: International Law Book Services: 2015), hal.14-15

327 Sakina Shaik Ahmad Yusoff dan Azimon Abdul Aziz, Mengenali Undang-Undang Kontrak Malaysia, Selangor Darul Ehsan: International Law Book Services: 2015), hal. 5-6.

1. Kontrak satu pihak (Unilateral Contract)

Di dalam kontrak ini hanya ada satu pihak saja yang membuat janji sedangkan satu pihak lagi hanya sebagai penerima, dalam artian pihak

penerima ini hanya melakukan apa yang tersebut di dalam kontrak tersebut.


Contohnya, Seseorang yang menjanjikan uang sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu) bagi yang menemukan kucing kesayangannya.

Kemudian ada orang lain yang menemukannya dan mengembalikannya ke orang yang membuat janji tersebut. Maka dalam hal ini orang yang

menjanjikan uang bagi penemu dan mengembalikan kucing kesayangannya terikat untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan janjinya.

Dalam kontrak ini pihak yang membuat janji terikat dengan janjinya tersebut, sedangkan pihak penerima tidaklah terikat terhadap janji yang

ada, dan tidak diperlukan juga bagi pihak penerima untuk memberitahukan niatnya kepada pembuat janji.

2. Kontrak dua pihak (Bilateral Contract)

Dalam kontrak dua pihak ini terbentuk dari hasil pertukaran janji dari para pihak yang nantinya melahirkan janji-janji yang bersilang (reciprocal

undertakings). Sebagai contoh, seseorang berjanji untuk memberikan sejumlah uang Rp. 150.000.00 kepada seorang mekanik untuk memperbaiki

mobilnya. Mekanik tersebut berjanji untuk memperbaiki mobil orang tersebut, maka pertukaran janji antara pemilik mobil dengan mekanik tersebut

melahirkan kontrak dua pihak.

3. Kontrak kolateral/sampingan (Collateral Contract)

Kontrak kolateral adalah nama yang diberikan kepada kontrak yang merupakan sampingan atau subsider kepada, dan membangkitkan, kontrak

utama atau prinsipil. Kontrak jenis ini dapat berlaku dengan sendirinya.


(3). Unsur-Unsur Kontrak

Didalam membuat perjanjian (kontrak) di Malaysia harus sesuai dengan undang-undang dan khususnya harus sesuai dengan Akta Kontrak

Tahun 1950. Membuat perjanjian (kontrak) harus memenuhi unsur-unsur yang terikat satu dengan lainnya. Ketiadaan satu unsur akan mengakibatkan

dikuatkuasakan (ketidakberlakuan) atas kontrak tersebut.328

Adapun unsur-unsur perjanjian (kontrak) adalah:

329

6. Kerelaan Bebas; dan

1. Cadangan;

2. Penerimaan;

3. Balasan;

4. Niat Mewujudkan Hubungan di sisi Undang-Undang;

5. Keupayaan;

328 Sakina Shaik Ahmad Yusoff dan Azimon Abdul Aziz, Mengenali Undang-Undang Kontrak Malaysia, Selangor Darul Ehsan: International Law Book Services: 2015), hal.23.

329Ibid, hal. 23-


7. Keesahaan Kontrak.

Ad. 1. Cadangan (Offer).330

Pihak cadangan dalam hal ini disebut sebagai pembuat janji, dan pihak yang menerima cadangan disebut sebagai

penerima janji. Dalam Kasus Preston Corp Sdn Bhd v. Edward Leong & Ors, cadangan diartikan sebagai “satu tanda

kesediaan si pecadang untuk menjalin satu hubungan kontrak yang sah di mana si pecadang tadi memberikan kuasa

penerimaan kepada pihak yang satu lagi.”

Kata cadangan ada disebutkan didalam seksyen 2 (a) Akta Kontrak 1950) yaitu ”Apabila seseorang menyatakan

kesediaannya kepada orang lain untuk melakukan atau menahan diri daripada melakukan sesuatu, dengan maksud

memperolehi persetujuan orang itu untuk berbuat sesuatu atau menahan diri daripada berbuat sesuatu, maka bolehlah

dikatakan bahwa orang itu membuat cadangan.”

Kata cadangan ini dinyatakan oleh Sakina Shaik Ahmad Yusoff dan Azimon Abdul Aziz sebagai “tawaran”, yang

disimpulkan sebagai suatu janji oleh satu pihak kepada pihak yang lain bahwa pihak yang satu akan melakukan sesuatu atau

menahan diri daripada melakukan sesuatu jika pihak yang lain bersedia menerima atau mematuhi sepenuhnya segala syarat

yang disebutkan oleh pihak yang membuat janji tersebut.

330Ibid, hal. 23-24.


Ad. 2. Penerimaan (Acceptance)331

Menurut Sakina Shaik Ahmad Yusoff dan Azimon Abdul Aziz yang menyimpulkan defenisi penerimaan dari

seksyen 2(b) Akta Kontrak 1950

332

Ad. 3. Balasan (Consideration)

, sebagai tanda kesediaan seseorang yang telah menerima cadangan untuk menjalin suatu

hubungan kontrak dengan pihak yang membuat cadangan.

333

Berdasarkan penjelasan yang ada dalam bukunya Sakina Shaik Ahmad Yusoff dan Azimon Abdul Aziz,

Berdasarkan seksyen 2(d) Akta Kontrak, balasan didefinisikan sebagai menurut kehendak pembuat janji, apabila

penerima janji atau siapa sahaja yang telah membuat atau telah menahan diri dari membuat sesuatu, atau membuat atau

menahan diri dari membuat sesuatu, maka perbuatan atau penahanan diri atau janji itu adalah disebut balasan untuk janji itu.

Ad. 4. Niat Mewujudkan Hubungan Disisi Undang-Undang (Intention To Create Legal Relationship).

334

331Ibid, hal. 37 332 Seksyen 2 (b) Akta Kontrak 1950 menyatakan; “Apabila orang kepada siapa cadangan itu dibuat menyatakan persetujuan dengan

cadangan itu maka bolehlah dikatakan bahawa cadangan itu diterima, sesuatu cadangan bila diterima, adalah menjadi janji.” 333Ibid, hal. 53-54. 334 Sakina Shaik Ahmad Yusoff dan Azimon Abdul Aziz, Mengenali Undang-Undang Kontrak Malaysia, Selangor Darul Ehsan:

International Law Book Services: 2015), hal.71.

disimpulkan bahwa kontrak merupakan perjanjian tetapi tidak semua perjanjian itu merupakan kontrak yang boleh


dikuatkuasakan oleh undang-undang. Dalam hal ini diberikan contoh dengan adanya perjanjian seseorang yang ingin

mentraktir temannya makan di restoran, perjanjian ini adalah merupakan suatu janji biasa yang tidak terikat dengan undang-

undang yang ada seperti kontrak yang dimaksudkan. Jadi ikatan yang dilindungi oleh undang-undang adalah adanya niat

yang sungguh-sungguh untuk melakukan suatu kontrak yang memenuhi syarat undang-undang.

Ad. 5. Keupayaan (Capacity)

Keupayaan di sini dimaksudkan di mana para pihak harus mampu memahami dampak ataupun akibat dari kontrak

tersebut. Didalam buku Sakina Shaik Ahmad Yusoff dan Azimon Abdul Aziz, memberikan defenisi ”keupayaan bermaksud

kebolehan mengetahui dan memahami implikasi atau kesan kontrak keatas mereka.”335

335Idem, hal. 81.

Terkait dengan kemampuan tersebut adalah persyaratan dari sahnya perjanjian menurut peraturan perundang-

undangan Malaysia. Apabila dilihat dari seksyen 10 Akta Kontrak Tahun 1950, maka dinyatakan bahwa ”semua perjanjian

adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang layak membuat kontrak, untuk sesuatu balasan yang sah,

dan dengan sesuatu tujuan yang sah; dan tidak ditetapkan dengan nyata di bawah peruntukan akta ini bahawa ianya

batal.”


Dari isi pasal 10 Akta Kontrak Tahun 1950 Malaysia tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua perjanjian

adalah berupa kontrak yang sah apabila dibuat atas keinginan bebas para pihak, yang juga mempunyai akibat dan tujuan

yang dibenarkan oleh undang-undang, yang apabila tidak disebutkan tujuannya mengakibatkan batalnya perjanjian

(kontrak).336

Kemudian di dalam seksyen 11 Akta Kontrak 1950 Malaysia menyebutkan tentang 3 (tiga) syarat bagi

diperkenankannya pelaku melakukan kontrak, yaitu; 1) Dewasa, 2) Berakal sempurna, 3) Tidak hilang kelayakan dalam

membuat kontrak menurut undang-undang.

337

336 Bandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pedata Indonesia Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337. 337 Sakina Shaik Ahmad Yusoff dan Azimon Abdul Aziz, Mengenali Undang-Undang Kontrak Malaysia, Selangor Darul Ehsan:

International Law Book Services: 2015), hal.82.

Hal ini dapat dibandingkan dengan syarat mampu (cakap) membuat kontrak

dengan Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1329 jo1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu di mana yang

dikatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap.

Kemudian untuk selanjutnya yang dikatakan tak cakap adalah; 1) orang-orang yang belum dewasa, 2) mereka yang ditaruh

di bawah pengampuan, 3) orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya

semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Ketiga kreteria orang


(subjek hukum) ini tidak diperkenankan membuat perjanjian (kontrak), adapun resiko bagi kontrak untuk yang melakukan

kontrak dengan ketiga orang tersebut adalah kontrak tersebut dapat dibatalkan.338

338 Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 1330. Untuk syarat yang ketiga yaitu orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah dihapuskan dengan dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Mengangap Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang.

Ad. 6. Kerelaan Bebas (Free Consent)

Kerelaan bebas (free consent) dimaksudkan disini adalah para pihak melakukan kontrak dengan keinginan sendiri

tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kerelaan bebas (free consent) ada disebutkan dalam seksyen 10 Akta Kontrak 1950 Malaysia, yaitu yang

menyebutkan ”semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang layak membuat kontrak”.

Kerelaan bebas ini juga terkait dengan seksyen 14 Akta Kontrak 1950 Malaysia, yang menyatakan, ”kerelaan adalah

dikatakan bebas bila tidak disebabkan oleh paksaan, pengaruh tidak berpatutan, frod,salahnyata dan khilaf.Apabila

dikaitkan dengan peraturan tentang kontrak Indonesia, maka hal ini termaktub di dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, yang isinya antara lain; ”tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau

diperbolehnya dengan paksaan atau penipuan.”


Ad. 7. Keesahan Kontrak (Legality Of Contract)

Keesahan kontrak yang dimaksudkan disini adalah kontrak yang berisi hal-hal yang dibenarkan oleh undang-

undang, sehingga dilindungi oleh undang-undang itu sendiri. Suatu kontrak yang telah dibuat dapat dibatalkan dan tidak

sah, apabila para pihak mengenyampingkan undang-undang. Menurut seksyen 2 (g) Akta Kontrak 1950 Malaysia

menyatakan bahwa ”suatu perjanjian yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang adalah batal.”

Berdasarkan isi seksen 24 Akta Kontrak 1950 menyatakan bahwa ”balasan atau tujuan suatu perjanjian adalah sah

kecuali:339

(a) ianya dilarang oleh undang-undang; atau

(b) ianya bersifat sedemikian rupa jika dibenarkan, maka ianya akan mengecewakan peruntukan mana-mana undang-

undang; atau

(c) ianya merupakan frod; atau

(d) ianya mendatang atau melibatkan bencana kepada diri atau harta orang lain; atau

(e) mahkamah menganggapnya tak bermoral, atau bertentangan dengan muslihat awam.”

339 Bandingkan dengan isi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan tentang syarat sah perjanjian yaitu; 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal. Demikian juga dengan isi Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tidak sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.


2. Pentingnya Bank Sebagai Institusi Pemberi Kredit

Bank sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak,340 merupakan wadah yang dapat

membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia yaitu salah satunya pemberian kredit bagi para pengguna perbankan, baik

bank nasional konvensional ataupun bank nasional syariah. Hal ini berkaitan dengan peranan perbankan nasional yang dinyatakan dalam Penjelasan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang

pada bagian umumnya yaitu pada alenia keenam yang menyatakan antara lain bahwa peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan

fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional

dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat

struktur perekonomian nasional.341

340 Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

341 Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.


Berdasarkan pendapat Y. Sri Susilo, dan kawan-kawan, adapun fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat menjadi

agent of trust, agen of development, dan agent of services.342

Kredit dalam pengertian di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang berkewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah

342 Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso, Bank & Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 6. Adapun yang dimakasudkan dengan ketiga fungsi bank tersebut adalah: 1. Agent of Trust, bahwa dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran

dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsure kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bankrut, dan juga percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan masyarakat dapat menarik lagi simpanan dananya di bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat ajtuh tempo, dan juga bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. Agent of Development, bahwa sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil, tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi-distribusi-konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan inveatasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3. Agent of Services, bahwa di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan.


jangka waktu dengan pemberian bunga.343

Menurut Y. Sri Susilo, dan kawan-kawan bahwa kegiatan usaha yang utama bank adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Penyaluran dana

dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan

dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut.

Pengertian kredit ini menyatakan adanya hak dan kewajiban yang dibebankan bagi para pihak dengan

kesepakatan batasan waktu dengan adanya bunga atas pinjaman tersebut.

344

Dengan demikian kegiatan perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat (funding), yaitu kegiatan untuk mengumpulkan dan atau

mencari dana dari masyarakat, kemudian setelah adanya kegiatan funding tersebut maka dana tersebut dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk

pinjaman (lending) atau istilah yang lebih dikenal dengan istilah kredit (credite). Untuk pemberian kredit ini pihak perbankan menggunakan prinsip

kehatian-hatian

345

343 Lihat Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. 344 Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, Bank & Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 61.

Y. Sri Susilo, dkk., menyatakan, untuk mencapai tujuan utama bank yaitu penghimpunan dan penyaluran dana dari dan ke masyarakat tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

sehingga harapan pembayaran kembali atas pinjaman tersebut akan menjadi lancar, dan untuk pinjaman ini dikenakan biaya tertentu

seperti bunga dan biaya administrasi, sehingga diperlukannya suatu perjanjian tertulis untuk mengikat keduabelah pihak yaitu pihak perbankkan dan

1. Kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. 2. Perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh oleh penyimpan dana relatif terhadap pendapatan dari alternative investasi lain dengan

tingkat resiko yang seimbang. 3. Risiko penyimpanan dana, 4. Pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpanan dana.

345 Lihat Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.


pihak peminjam. Perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh keduabelah pihak baik bernemtuk perjanjian akta di bawah tangan atau dalam bentuk

akta otentik.

a) Fungsi Perjanjian Kredit

Menurut Sutarno dinyatakan bahwa perjanjian kredit memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Adapun fungsi-fungsi

tersebut adalah:346

a. Perjanjian kredit sebagai alat bukti bagi kreditur dan debitur yang membuktikan adanya hak dan kewajiban timbal

balik antara bank sebagai kreditur dan debitur. Hak debitur adalah menerima pinjaman dan menggunakan sesuai

tujuannya dan kewajiban debitur mengembalikan hutang tersebut baik pokok dan bunga sesuai waktu yang

ditentukan. Hak kreditur untuk mendapat pembayaran bunga dan kewajiban kreditur adalah meminjamkan sejumlah

uang kepada debitur, dan kreditur berhak menerima pembayaran kembali pokok dan bunga.

b. Perjanjian kredit dapat digunakan sebagai alat atau sarana pemantauan atau pengawasan kredit yang sudah

diberikan, karena perjanjian kredit berisi syarat dan ketentuan dalam pemberian kredit dan pengembalian kredit.

Untuk mencairkan kredit dan penggunaan kredit dapat dipantau dari ketentuan perjanjian kredit.

346 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 129-130.


c. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian ikutannya yaitu perjanjian

pengikatan jaminan. Pemberian kredit pada umumnya dijamin dengan benda-benda bergerak atau benda tidak

bergerak milik debitur atau milik pihak ketiga yang harus dilakukan pengikatan jaminan.

d. Perjanjian kredit hanya sebagai alat bukti biasa yang membuktikan adanya hutang debitur artinya perjanjian kredit

tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau tidak memberikan kekuasaan langsung kepada bank atau kreditur

untuk mengeksekusi barang jaminan apabila debitur tidak mampu melunasi hutangya (wanprestasi).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi perjanjian kredit adalah bagian dari adanya perjanjian yang

menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban para pihak, hal-hal tentang pinjaman, barang yang

dijaminkan, dan segala hal yang berkaitan dengan terjadinya kredit tersebut sehingga memberikan kepastian hukum.

b) Jenis-Jenis Kredit

Menurut Warman Djohan347

347 Berdasarkan riwayat hidupnya, Warman Djohan adalah seorang bankir yang berpengalaman di dunia perbankan selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkannya buku Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya. Pernah menjabat sebagai pemimpin cabang salah satu Bank BUMN di Jakarta.

, ada beberapa jenis dari kredit yang dapat dibedakan berdasarkan perbedaan secara

umum, tujuan pembiayaan, berdasarkan jangka waktu, sektor ekonomi, sifat, jenis penggunaan, kolektibilitas, golongan


debitur, kebijaksanaan, non cash dan kredit berdokumen. Adapun secara singkat pembagian jenis-jenis kredit tersebut

adalah:348

l. Secara umum kredit terbagi 2 (dua) yaitu kredit komersial dan kredit konsumsi.

Kredit komersial adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan atau perorangan untuk tujuan

komersial. Dengan mendapatkan fasilitas kredit ini maka perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan

yang sekaligus juga meningkatkan perolehan laba usaha. Pelusanan kredit dan pembayaran bunga kredit berasal

dari hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Kredit konsumsi adalah jenis kredit yang diberikan biasanya kepada perorangan untuk tujuan konsumsi

misalnya kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan, kredit untuk anak sekolah dan lain-lain. Sumber dana

untuk angsuran kredit dan pembayaran bunganya berasal dari pendapatan tetap yang diterima oleh debitur

perorangan tersebut setiap bulannya.

m. Jenis kredit berdasarkan tujuan pembiayaan yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi.

Tamatan dari Universitas Indonesia, jurusan Ekonomi Perusahaan, tamat tahun 1977, kemudian melanjutkan kuliahnya pada Program S2 Manajemen dengan spesialisasi Finance, dan selanjutnya menyelesaikan Program Doctor of Philosophy in Management (Ph.D) dengan spesialisasi Internasional Economics and Finance, tahun 1998.

348 Warman Djohan, Kredit Bank Alternatif Pembiayaan Dan Pengajuannya, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2000), hal. 40 – 51.


Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan atau perorangan untuk menambah

modal kerjanya. Modal kerja meliputi biaya pembelian bahan baku, bahan pembantu, upah buruh, overhead cost

dan lain-lain. Biasanya jangka waktu perputaran dana ini tidak lebih dari satu tahun.

Kredit investasi adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk pembelian barang modal.

Misalnya kredit untuk pembelian mesin-mesin, kenderaan, peralatan dan pembangunan gedung pabrik. Kredit

ini berjangka panjang, melebihi jangka waktu satu tahun dan pelunasannya melalui angsuran.

n. Jenis kredit yang dibedakan berdasarkan jangka waktu yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah,

kredit jangka panjang.349

349 Bandingkan dengan pembagian jenis kredit menurut Hermansyah, yang membagi jenis kredit dengan jangka waktu dan penggunaannya digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

4. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun proyek baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut. Jadi, kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau proyek baru.

5. Kredit modal kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja, dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari.

6. Kredit konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, kredit konsumsi merupakan kredit perorangan untuk tujuan konsumsi merupakan kredit perorangan untuk tujuan nonbisnis,


Kredit jangka pendek adalah kredit berjangka waktu sampai dengan satu tahun, biasanya kredit modal kerja.

Kredit jangka menengah adalah kredit dengan jangka waktu di atas satu tahun sampai dengan 5 (lima) tahun,

biasanya kredit yang digunakan untuk pembelian kenderaan, peralatan dan mesin-mesin secara partial.

Kredit jangka panjang adalah kredit dengan jangka waktu di atas lima tahun, yaitu kredit yang diberikan untuk

pembiayaan pembangunan pabrik baru dan pembiayaan proyek jangka panjang (project financing).

o. Jenis kredit yang dibedakan atas pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi yaitu kredit pertanian, kredit

pertambangan, kredit perindustrian, kredit konstruksi, kredit perdagangan, kredit pengangkutan, dan kredit jasa-

jasa dunia usaha.

Kredit pertanian adalah kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor pertanian termasuk perkebunan,

perikanan dan kehutanan. Kredit dapat diberikan dalam bentuk kredit modal kerja atau kredit investasi.

Kredit pertambangan adalah kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor pertambangan meliputi eksplorasi

dan eksploitasi.

Kredit perindustrian adalah kredit yang diberikan untuk pembiayaan pabrik-pabrik, manufaktur dari segala

sektor.

termasuk kredit kepemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang konsumsi barang tahan lama lainnya.


Kredit konstruksi adalah kredit yang diberikan kepada kontraktor untuk pembiayaan pembangunan proyek

sampai dengan proyek selesai (building finance). Pembangunan proyek ini meliputi pembangunan gedung, jalan

dan jembatan serta prasarana lainnya.

Kredit perdagangan, restoran dan hotel adalah kredit yang diberikan untuk membantu kebutuhan modal

perdagangan antar kota, antar pulau dan perdagangan lokal serta untuk restoran dan hotel-hotel.

Kredit pengangkutan, pergudangan adalah kredit yang diberikan untuk pengangkutan, distribusi barang-barang

dan pergudangan. Termasuk didalamnya kredit distribusi yaitu pembelian barang-barang dalam jumlah besar

dan kemudian dijual dalam jumlah yang lebih kecil.

Kredit jasa-jasa dunia usaha adalah kredit yang diberikan untuk perusahaan jasa seperti konsultan, akuntan,

dokter, pengacara dan jasa pendidikan.

p. Jenis kredit yang lihat dari sifatnya yaitu kredit revolving dan kredit aflopend.

kredit revolving adalah fasilitas kredit yang diberikan atas dasar limit atau plafon tertentu dan dapat dipakai

berulang-ulang sampai dengan batas limit yang telah ditentukan tersebut. Kredit ini biasanya dalam bentuk

kredit modal kerja atas dasar rekening koran dengan jangka waktu tidak melebihi satu tahun.


Kredit aflopend adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk satu kali penggunaan atau sesuai skedul dan tidak

dapat dipakai berulang.

q. Jenis kredit yang dilihat dari jenis penggunaannya yaitu kredit usaha dan kredit konsumsi.

Kredit usaha adalah kredit yang digunakan untuk pembiayaan dalam bentuk modal kerja atau investasi.

Pembayaran bunga dan pelunasan kredit berasal dari keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha perusahaan.

Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang konsumsi bukan dalam bentuk

usaha. Misalnya kredit pemilikan rumah, kredit kenderaan dan kredit untuk pembelian peralatan rumah tangga.

Sumber pembayaran bunga dan angsuran kredit berasal dari pendapatan tetap debitur.

r. Jenis kredit yang didasarkan berdasarkan kolektibilitas.

Jenis kredit atas dasar kolektibilitas yaitu dilihat dari segi kemampuan membayar, kondisi keuangan dan prospek

usaha, yang ditetapkan atas dasar ketentuan Bank Sentral, yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Adapun

Jenis kredit kolektibilitas berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/10/UPPB tanggal 12 Novenber

1998 meliputi kredit lancar (pass), dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar (sub standard),

diragukan (doubfull) dan macet (loss).


s. Jenis kredit yang berdasarkan golongan debitur yaitu kredit kepada penduduk dan kredit bukan kepada

penduduk.

Kredit kepada penduduk adalah kredit yang diberikan kepada penduduk, warga negara atau perusahaan yang

mempunyai status penduduk Indonesia.

Kredit bukan kepada penduduk adalah kredit yang diberikan kepada bukan penduduk Indonesia, warga negara

asing atau perusahaan yang berstatus asing (Penanaman Modal Asing).

t. Jenis kredit yang berdasarkan kebijaksanaan yaitu kredit umum dan kredit prioritas.

Kredit umum adalah kredit-kredit yang diberikan oleh bank yang lebih ditekankan kepada untung rugi dan

prinsip-prinsip bisnis yang berlaku atau dikenal dengan ketentuan bank teknis.

Kredit prioritas adalah kredit yang penyalurannya berdasarkan prioritas yang disyaratkan oleh pemerintah,

misalnya untuk usaha skala kecil. Untuk kredit jenis ini ada keringanan persyaratan bank teknis yang diberikan

kepada calon debitur tanpa mengabaikan aspek kelayakannya, misalnya tidak diharuskan menyediakan jaminan

tambahan (collateral) dalam bentuk aktiva tetap. Yang tergolong jenis kredit ini adalah kredit kelayakan usaha,

kredit candak kulak, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tipe 70 (tujuh puluh) ke bawah dan kredit usaha kecil.

u. Jenis kredit yang disebut dengan kredit non cash


Kredit non cash adalah kredit yang diberikan dalam bentuk bank garansi. Bank garansi meskipun dalam bentuk

selembar surat berharga yang menyebutkan bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila pihak terjamin

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah disyaratkan oleh penjual dan pembeli atau oleh pemberi

pekerjaan dan pelaksana pekerjaan (kontraktor).

Sebelum memberikan bank garansi kepada nasabahnya, bank terlebih dahulu melakukan analisis kredit

sebagaimana halnya dalam pemberian kredit pada umumnya.

v. Jenis kredit yang disebut dengan kredit berdokumen.

Kredit berdokumen adalah suatu jenis kredit yang diberikan dalam bentuk dokumen untuk transaksi antar pulau

dan impor. Kredit berdokumen ini dikenal dengan letter of credit (L/C). Untuk transaksi perdagangan antar

pulau dikenal dengan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN), semacam letter of credit (L/C) dalam

negeri. Ketentuannya akan sama dengan pembukaan L/C impor dari luar negeri.


c) Menilik Tata Cara Pengajuan Kredit

Mengenai tata cara atau prosedural pengajuan kredit berdasarkan bahan hukum yang ada dan berdasarkan hasil

penelitian di lapangan maka bank memiliki standar prosedur yang telah ditetapkan dari masing-masing bank yang tidak

Catatan: Skema di kutip dan di rubah bentuk dari Jenis-Jenis Kredit, Buku Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya dari Warman Djohan


bertentang dengan undang-undang. Dalam garis besarnya dalam pengajuan permohonan kredit, bank memiliki tahapan-

tahapan, seperti:350

a. Tahap Permohonan Kredit.

b. Tahap Penyeleksian Berkas-Berkas Permohonan Kredit.351

c. Tahap Keputusan Penerimaan/Penolakan Kredit.

d. Pemberitahuan.

Ad. a. Tahap Permohonan Kredit

Dalam tahap ini seseorang mengajukan permohonan kredit ke bank, maka pemohon harus dievaluasi tentang untung

ruginya mengajukan kredit ke bank dibandingkan dengan sumber pembiayaan lain, misalnya memanfaatkan hutang

350 Warman Djohan, Kredit Bank Alternatif Pembiayaan Dan Pengajuannya, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2000), hal. 52-60. 351 Adapun manfaat administrasi kredit secara baik, menurut Warman Djohan adalah:

(1) Sebagai alat dadlm menunjang penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam proses perkreditan, antara lain sebagai alat komunikasi antara bank dan debitur, pengawasan, pembuktian bila terjadi sengketa antara bank dengan debitur dan bahan dalam pembuatan laporan.

(2) Merupakan informasi/data umpan balik (feed back) bagi manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara umum maupun manajemen perkreditan secara khusus. Umpan balik informasi tersebut diperlukan guna sebagai masukan dalam pengambilan keputusan berikutnya.

(3) Sebagai alat/penyelenggara sistem dokumentasi perkreditan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit akan melibatkan bermacam-macam dokumen penting dan dokumen berharga milik nasabah yang harus disimpan dengan tertib dan aman. Tentunya keseluruhan berkas dan dokumen-dokumen tersebut harus dikelola dengan menyelenggarakan sistem dokumentasi perkreditan yang baik.

Adapun kegunaan dan manfaat administrasi yang baik dan tertib adalah merupakan sarana penunjang untuk: (1) Membuat keputusan kredit dan laporan kredit secara cepat dan tepat. (2) Memudahkan pengawasan kredit. (3) Memperjelas lingkup pertanggungjawaban. (Lihat Warman Djohan, Kredit Bank Alternatif Pembiayaan Dan Pengajuannya, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2000), hal. 160).


dagang atau menambah modal dari pemilik. Apabila sumber pembiayaan dari hutang dagang tidak memadai lagi

dan demikian pula sumber dana dari pemilik, maka sumber pembiayaan yang terbaik adalah dari kredit bank.

Pada pengajuan kredit bank, pemohon membutuhkan persiapan administratif. Dalam persiapan administratif telah

dipenuhi maka pemilihan bank sebagai tempat peminjaman harus telah diteliti dengan baik. Adapun pemilihan bank

disini dimaksudkan dengan beban biaya bunga yang rendah, dan kecepatan dalam proses keputusannya.

Analisis dapat dilanjutkan dengan kemungkinan beban biaya yang harus dipikul pemohon akibat lebih lamanya hari-

hari yang diperlukan untuk keputusan pencairan kredit. Kesempatan yang hilang karena tertundanya pencairan

kredit adalah merupakan biaya alternatif yang mesti diperhitungkan.

Ad. b. Tahap Penyeleksian Berkas-Berkas Permohonan Kredit.

Dalam tahap pertama ini, seorang calon penerima kredit membuat suatu permohonan peminjaman kredit dengan

memenuhi persyaratan, yaitu antara lain:

1. Fotocopy akte pendirian dan akte perubahan perusahaan (apabila terjadi perubahan) yang telah diumumkan

dalam lembaran negara. Akte ini diperlukan bagi perusahaan yang berbentuk Firma/CV, Perseroan Terbatas,

Perusahaan Negara, Yayasan dan Koperasi. Untuk perusahaan perseorangan tidak diperlukan akta pendirian.

Khusus untuk koperasi akte pendiriannya disahkan oleh departeman teknis.


2. Surat Kuasa sehubungan dengan hak substitusi

Apabila permohonan kredit kepada bank hanya ditandatangani oleh direktur utama atau salah seorang direktur

maka komisaris utama atau salah seorang komisaris cukup membuat surat kuasa yang dilampirkan. Surat kuasa

inipun hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang bukan perusahaan perorangan.

3. Surat-surat izin yang masih berlaku

Surat-surat izin yang dimaksud dapat berbentuk seperti, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha

Pemborongan Pekerjaan (SIPP), Surat Izin Industri, Analisis Dampak Lingkungan, dan izin-izin lainnya.

4. Mengisi form yang disediakan oleh pihak bank.

Form yang dimaksudkan adalah bentuk lembaran yang diterbitkan oleh pihak perbankan. Biasanya di dalam

form yang dimaksudkan berisi data-data pemohon pinjaman, dan hal-hal yang dianggap perlu.

5. Adanya Benda Jaminan.

Benda yang dijadikan jaminan disini adalah berbentuk surat yang berupa fotokopi atas kepemilikan benda yang

jadikan jaminan, misalnya kepemilikan tanah, kepemilikan bangunan, kepemilikan kenderaan, dan lain

sebagainya.


Bukti yang dimaksudkan dapat berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB),

Sertifikat Hak Pakai (SHP), dan lainnya.

Tujuannya adanya jaminan adalah merupakan sebagai jaminan bagi pihak bank apabila terjadinya wanprestatie

dari pihak pemohon pinjaman, dan jaminan juga dijadikan ukuran untuk menilai besarnya nilai uang yang dapat

diberikan oleh bank.

6. Surat Kontrak

Adapun yang dimaksudkan adalah fotokopinya saja yang dipersyaratkan bagi perusahaan kontraktor atau

supplier yang menerima kontrak kerja atau kontrak pembelian dari pemberi kerja atau pemberi order (bowheer).

Surat ini dibutuhkan sebagai lampiran bagi perusahaan yang membutuhkan kredit yang berjangka pendek.

7. Penjelasan Tentang Organisasi dan Manajemen Perusahaan

Penjelasan mengenai organisasi dan manajemen perusahaan sebaiknya disajikan dalam bentuk bagan dari

struktur organisasi perusahaan dengan mencantumkan nama-nama manajer pada bidangnya. Khusus untuk

direksi, komisaris dan manajer tertentu agar dilengkapi dengan daftar riwayat hidup masing-masing. Maksudnya

agar bank dapat melihat dan menganalisis pengalaman dan kemampuan pengelola perusahaan.


Khusus bagai perusahaan yang berskala kecil cukup mencantumkan riwayat hidup pemiliknya yang berupa

pendidikan dan pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan yang bersangkutan dalam mengelola usahanya

serta pengalaman kerja yang mendukung usahanya.

8. Kegiatan Proses Produksi Perusahaan

Bagi perusahaan manufaktur (pabrik) agar melengkapi pula permohonan kreditnya dengan proses produksi

produknya. Penjelasan dibuat dalam bentuk bagan dari awal sampai akhir dari proses produksi dengan

memberikan penjelasan dalam bentuk tulisan tentang bahan baku, bahan pembantu, proses, produk jadi, sistem

penyimpanannya, mesin-mesin yang digunakan serta jalur transportasinya.

Bagi perusahaan perdagangan dan jasa, agar juga memberikan penjelasan tentang sistem pembeliannya,

penjualan atau pelayanan serta cara-cara pembayarannya. Untuk perusahaan yang berskala kecil cukup

menjelaskan dalam bentuk uraian yang ringkas tentang jenis usaha dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki

jika ada.

9. Laporan Keuangan Perusahaan

Penyampaian laporan keuangan adalah sangat penting karena laporan keuangan data penting yang akan

dianalisis oleh pihak bank, sehingga dapat memutuskan diterima-tidaknya permohonan pinjaman kredit tersebut.


Laporan keuangan yang penting adalah:

a. Neraca perusahaan, paling tidak dalam dua posisi terakhir, akhir tahun, akhir semester atau akhir triwulan.

b. Rugi dan laba paling tidak dalam 2 (dua) periode terakhir yang dalam bentuk tahunan, semester ataupun

triwulan.

c. Proyeksi cash flow (cash budget), yaitu gambaran tentang arus kas atas rencana usaha yang dibuat.

Untuk perusahaan menengah dan besar, laporan keuangannya sebaiknya diaudit oleh seorang akuntan yang berasal dari perusahaan

akuntan yang terdaftar.

10. Study Kelayakan

Khusus untuk perusahaan yang berskala besar, pembangunan dan atau pengembangan usaha baru diperlukan

studi kelayakan (feasibility study) dari rencana usaha tersebut.

Studi kelayakan yang dimaksudkan sebaiknya disusun oleh kantor konsultan yang terdaftar yang menguasai dan

paham rencana usaha tersebut.

11. Data Realisasi Usaha

Data realisasi usaha yang meliputi realisasi pembelian, realisasi produksi dan realisasi penjualan, paling tidak 6

(enam) bulan terakhir. Lebih lama dan lebih banyak data yang disajikan, misalnya data perkembangan realisasi


usaha bulanan dalam beberapa tahun terakhir, maka akan semakin memudahkan pihak bank menganalisis data

tersebut, bahkan akan lebih baik lagi apabila ada data pembanding yaitu dalam hal ini adanya perbandingan data

dengan perusahaan lain dalam pangsa pasar yang ada dilapangan.

12. Data Rencana Usaha.

Data rencana usaha yaitu meliputi rencana pembelian, rencana produksi dan rencana penjualan, yang disusun

paling tidak untuk jangka waktu 6 (enam) bulan mendatang. Untuk permohonan kredit jangka pendek dalam

bentuk kredit modal kerja, rencana tersebut dibuat untuk jangka waktu 6 (enam) sampai dengan 1 (satu) tahun.

Untuk rencana kredit investasi, yang jangka waktu kreditnya dalam jangka panjang, misalnya 3 (tiga) tahun, 5

(lima) tahun atau lebih, maka rencana usaha dibuat sesuai dengan lamanya rencana investasi.

13. Data Persediaan Barang.

Data persediaan yang dimaksudkan adalah data realisasi persediaan barang, terutama barang dagangan yang

dimiliki perusahaan, paling tidak perkembangannya selama 6 (enam) bulan terakhir. Semakin banyak dan lama

data yang diberikan akan lebih memudahkan pihak bank menganalisisnya.

14. Data-Data Lainnya.


Data lainnya yang dimaksudkan adalah data atau informasi positif lainnya yang dimiliki oleh perusahaan yang

akan menambahkan kredibilitas perusahaan oleh pihak bank, misalnya; penghargaan dan pengakuan yang

diberikan oleh lembaga lain seperti International Organization for Standardization (ISO), ranting perusahaan,

atau keunggulan dari produk/bisnis yang dilakukan perusahaan.

Ad. 3. Tahap Keputusan Penerimaan/Penolakan Kredit

Adapun yang menjadi pertimbangan bank dalam pemberian/penolakan kredit adalah yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan,

dalam hal ini ditangani oleh tim analisis yang telah ditunjuk oleh pihak bank.

Dalam memberikan persetujuan kredit maka pihak bank menjalankan apa yang disebut dengan Analisis Kredit.

Dalam bukunya Warman Djohan memberikan paparan dengan rangkuman bahwa tujuan dari analisis kredit ini adalah

memberikan penilaian di mana bank dapat menjual produk kredit dengan portofolio yang sehat dan profitable sesuai

dengan kebutuhan pasar. Untuk mencapai hasil analisis yang berkualitas maka digunakan alat-alat analisis kredit yaitu

pertama Analsis Kuantitatif dan kedua Analisis Kualitatif, juga menggunakan beberapa pendekatan yaitu pertama

Pendekatan Jaminan (Collateral Approach); kedua Pendekatan Karakter (Character Approach); ketiga Pendekatan pada


Kemampuan Pelunasan (Repaytment Approach); keempat Pendekatan Kelayakan Usaha (Fesibility Approach); kelima

Pendekatan Pemberian Kredit sebagai Agen Pembangunan.352

Didalam penjelasannya, Warman Djohan memberikan pemahaman dari 5 (lima) pendekatan tersebut, yaitu:

353

Berdasarkan nilai pasar dimaksudkan adalah jaminan tersebut akan dengan mudah dijual sesuai dengan nilai yang ditetapkan. Pemberian kredit

berdasarkan pendekatan ini mirip dengan pegadaian.

(1) Pendekatan Jaminan (Collateral Approach)

Merupakan pendekatan tertua dan klasik atau sederhana, artinya melalui analisis pendekatan jaminan inilah persetujuan pemberian fasilitas kredit

dapat diputuskan.

Apabila calon debitur mengajukan permohonan kredit dengan jumlah tertentu dan calon debitur tersebut menyerahkan jaminan kredit yang

nilainya melebihi jumlah kredit yang diminta, maka permohonan kreditnya akan dapat disetujui.

Terkadang ditentukan prosentase tertentu misalnya nilai jaminan harus mencapai minimal 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah limit

kredit yang diminta. Yang menjadi masalah pokok di sini adalah penilaian terhadap jaminan yang diserahkan calon debitur, yaitu berdasarkan nilai

pasar dan secara yuridis dapat dikuasai.

352 Pernyataan ini juga disampaikan oleh Sdr. Adlin Muksin, staf bagian pemberian kredit pada Bank Sumut Medan.(wawancara tanggal 21 November 2014).

353 Warman Djohan, Kredit Bank Alternatif Pembiayaa Dan Pengajuannya, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2000), hal. 103-105.


(2) Pendekatan Karakter (Character Approach)

Pendekatan ini lebih ditekankan kepada aspek moral dari calon debitur atau individu-individu pengelola perusahaan.

Apabila dari penilaian yang dilakukan ternyata calon debitur memiliki moral baik, jujur, memenuhi perjanjian, tidak pernah melakukan bisnis

yang merugikan orang lain, maka dari segi karakter calon debitur dapat direkomendasikan untuk diberikan fasilitas kredit.

Tentunya dalam penilaian karakter tersebut, agar diperhatikan pula penilaian karakter yang berkaitan dengan performance bisnis yang

bersangkutan.

Berkaitan dengan penilaian karakter dari calon debitur yang sifatnya abstrak, tentunya diperlukan penguasaan tentang bagaimana memahami

perilaku individu, disamping pemahaman tentang prilaku perusahaan.

(3) Pendekatan pada Kemampuan Pelunasan (Repayment Approach)

Pemberian fasilitas kredit lebih ditekankan kepada kemampuan calon debitur untuk melunasi kembali fasilitas kredit yang diterima sesuai dengan

skedul waktu yang ditetapkan.

Kemampuan membayar kembali tersebut tentunya lebih diutamakan dari dana yang berasal dari usaha pokok debitur (core business), bukan dari

sumber-sumber lain.


Akan tetapi dapat saja kemampuan membayar kembali total pinjaman yang diterima diukur dari keseluruhan sumber dana yang akan diterima

oleh debitur dikemudian hari.

Penilaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan analisis anggaran kas (cash budget).

(4) Pendekatan Kelayakan Usaha (Feasibility Approach)

Pendekatan berdasarkan kelayakan usaha dimaksudkan bahwa persetujuan pemberian kredit didasarkan kepada suatu analisis atas usaha atau

proyek yang menyatakan bahwa suatu usaha atau proyek tersebut layak dibiayai.

Penilaian kelayakan usaha ini meliputi penilaian atas keseluruhan aspek dari rencana usaha yang disimpulkan dalam bentuk analisis kuantitatif dari

studi kelayakan (feasibility study) usaha tersebut di mana Net Present Value = Positif dan Internal Rate of Return lebih besar dari tingkat bunga yang

berlaku.

(5) Pendekatan Pemberian Kredit sebagai Agen Pembangunan

Pendekatan pemberian kredit sebagai perpanjangan tangan pemerintah ini diarahkan untuk membantu pengusaha-pengusaha skala kecil (small scale

industry) dengan memberikan keringanan atau kelonggaran beberapa persyaratan bank teknis.

Di sini bank berperan sebagai agen pembangunan dalam rangka memberikan pemerataan kesempatan berusaha.


Persyaratan yang diringankan, misalnya keringanan jaminan dan penyederhanaan persyaratan perizinan.

Jenis kredit biasanya kredit program seperti kredit candak kulak, kredit kelayakan usaha dan kredit usaha kecil.

Di dalam praktek perbankan, pemberian kredit harus dianalisis terlebih dahulu. Analisis pemberian kredit minimal memuat 5 (lima) hal,

yaitu:354

354Ibid, hal. 106-108. Menurut Warman Djohan, terkadang didalam prakteknya pihak perbankan juga menambahkan syarat analisis kredit yaitu C yang ke-6 (enam), Constraint, yaitu keterbatasan atau hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha disuatu tempat.

(1) Character

Menilai moral, watak atau sifat-sifat yang positif kooperatif, kejujuran dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan pribadi sebagai manusia dan

kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dan dalm melakukan kegiatan usahanya.

Penilaian ini dilakukan dengan cara meneliti daftar riwayat hidup, reputasi dilingkungan usaha, informasi antar bank, informasi pada asosiasi usaha

yang bersangkutan, dan kebiasaan-kebiasaan hidup yang bersangkutan dalam masyarakat baik yang sifatnya positif ataupun negatif.

(2) Capacity


Penilaian yang sifatnya subyektif tentang kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang dan kewajiban lainnya tepat pada waktunya, sesuai

perjanjian, dan hasil usaha yang diperoleh. Dalam penilaian ini didasarkan atas kemampuan perusahaan pada masa lalu, kemampuan berproduksi,

keuangan dan manajemen.

Termasuk juga penilaian kemampuan riil perusahaan dilapangan, pabrik, toko dan lain-lain.

(3) Capital

Penilaian atas kemampuan keuangan perusahaan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon debitur dalam artian kamampuan untuk

menyertakan dana sendiri atau modal sendiri.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan, akta pendirian dan atau akta perubahan, sedangkan untuk perusahaan

perorangan dapat diketahui dengan jalan mengurangi total harga dengan total hutang kepada pihak ketiga.

(4) Collateral

Collateral adalah jaminan atau kemampuan perusahaan untuk menyerahkan barang jaminan/aktiva perusahaan sehubungan dengan fasilitas kredit

yang akan diajukan.

(5) Condition of Economy


Menganalisis kondisi ekonomi makro yang meliputi kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan

perekonomian pada suatu saat tertentu, termasuk peraturan pemerintah setempat.

Oleh karena itu dalam hal pertimbangan menerima dan menolak suatu permohonan pijaman kredit adalah

kelengkapan syarat-syarat yang diajukan dan lulusnya permohonan kredit tersebut dari tim analisis bank. Setelah semua

persyaratan dianalisis dan juga setelah melalui rekomendasi dan pendapat dari pejabat-pejabat bank yaitu melalui komite

kredit. Apabila suatu kredit disetujui selanjutnya akan dibuat surat penegasan atau surat persetujuan, dan demikian pula

halnya dengan adanya penolakan terhadap permohonan kredit tersebut.

Menurut Warman Djohan, bahwa di dalam surat persetujuan/penegasan kredit tersebut memaparkan hal-hal

berupa:355

(1) Jenis kredit, dapat dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumsi, bank garansi dan lain sebagainya.

(2) Limit kredit, besarnya jumlah plafon kredit yang disetujui.

(3) Maksud, yaitu tujuan penggunaan fasilitas kredit yang dimaksud.

(4) Jangka waktu, sampai kapan fasilitas kredit tersebut berlaku, tanggal angsuran atau jadwal pelunasan.

355 Warman Djohan, Kredit Bank Alternatif Pembiayaa Dan Pengajuannya, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2000), hal. 154-155


(5) Suku bunga, yaitu suku bunga pertahun, bersifat tetap atau suku bunga mengambang (floating rate).

(6) Provisi, besarnya biaya bunga yang dibebankan pada saat pencairan kredit. Biaya ini dapat juga berbentuk commitment fee.

(7) Jaminan kredit, berupa penjelasan rinci tentang jaminan pokok dan jaminan tambahan yang diserahkan oleh calon debitur.356

356 Dalam hal jaminan (collateral) menurut Warman Djohan memberikan defenisi sebagai aktiva yang diserahkan kepadabank oleh calon debitur sebagai jaminan atas limit kredit yang diajukan. Analisis jaminan difokuskan kepada kemampuan calon debitur untuk menyerahkan barang jaminan baik dari segi nilai ekonomis maupun nilai yuridis.

Warman Djohan juga memaparkan di dalam bukunya tentang jenis-jenis jaminan dalam pemberian kredit yaitu:

(a) Atas dasar kepemilikan jaminan, dapat berupa kekayaan dari debitur, dan atau kekayaan dari pihak ketiga lainnya yang diserahkan untuk menjamin kredit debitur.

(b) Berdasarkan status kekayaan tersebut dalam suatu perusahaan dapat berbentuk aktiva lancar dan dapat juga berupa aktiva tetap. (c) Dari wujud barang jaminan itu sendiri, dalam bentuk aktiva nyata (tangible assets) yaitu aktiva lancar, aktiva tetap dan jaminan kebendaan

lainnya dan dapat juga jaminan tak berwujud (intangible assets) yaitu jaminan pribadi, rekomendasi dan lainnya. (d) Atas dasar fungsi jaminan dalam kredit yang bersangkutan, yaitu jaminan pokok adalah barang jaminan yang dibiayai dengan kredit itu sendiri,

dan jaminan tambahan yaitu barang jaminan lain di luar yang dibiayai dengan kredit. (e) Dari segi jumlah kreditur, jaminan dapat dibedakan sebagai jaminan tunggal yaitu kekayaan yang hanya dijaminkan kepada satu bank dan

jaminan gabungan yaitu kekayaan yang dijaminkan kepada beberapa bank. (f) Dari segi kestabilan yaitu jaminan yang akan mengalami penurunan nilai dari waktu dan jaminan yang akan mengalami kenaikan nilai dari

waktu ke waktu. (g) Dari penguasaan barang jaminan, dibedakan dengan jaminan yang secara fisik dikuasai oleh bank dan jaminan yang secara fisik dikuasai den

digunakan kembali oleh debitur, terutama jaminan pokok. (h) Dari segi risiko, berupa jaminan kekayaan yang berisiko tinggi dan jaminan yang tidak mengandung risiko. (i) Dari sudut yuridis, yaitu jaminan kebendaan (barang bergerak dan barang tidak bergerak) dan jaminan bukan kebendaan yaitu jaminan pribadi

(borgtocht) dan avalist. Avalist adalah suatu perjanjian di mana pihak ketiga menyanggupi kepada pihak berpiutang bahwa ia akan membayar suatu hutang apabila yang berhutang tidak menepati janji.

Warman Djohan juga memaparkan syarat-syarat jaminan kredit yaitu:


(8) Ketentuan lainnya, memuat ketentuan tentang syarat-syarat pencairan kredit, keharusan pembuatan laporan, kunjungan on the spot dan

penandatanganan surat persetujuan kredit oleh calon debitur.

Ad. 4. Tahap Pemberitahuan

Dalam tahap ini pihak bank memberitahukan kepada pihak pemohon kredit bahwa permohonannya dikabulkan (dicairkan).

Syarat-syarat pencairan kredit, fasilitas kredit baru dapat dicairkan yaitu setelah calon debitur menandatangani akan perjanjian kredit

(covenant) baik di bawah tangan dan atau secara notarial, setelah penyerahan pengikatan jaminan kredit, setelah penutupan asuransi kredit dan asuransi

barang jaminan dan persyaratan lainnya yang disyaratkan.

Untuk lebih jelas lagi tentang proses pemberian kredit bank, maka dapat di lihat pada skema proses pemberian kredit bank di bawah ini.

(a) Jaminan harus memiliki nilai ekonomis yang memadai, yaitu dapat diperjualbelikan secara bebas, memiliki nilai lebih besar dari limit kredit, mudah dipasarkan tanpa mengeluarkan biaya pemasaran yang berarti, memiliki nilai stabil atau memiliki prospek nilai yang baik, mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu yang lebih lama dari jangka waktu kredit.

(b) Jaminan kredit harus memiliki syarat atau nilai yuridis, yaitu milik perusahaan calon debitur, ada dalam kekuasaan calon debitur, tidak berada dalam persengketaan dengan pihak lain, memiliki bukti-bukti pemilikan yang syah, memenuhi persyaratan untuk diadakan pengikatan secara hipotik, fiducia, ataupun jenis pengikatan yuridis lain.

(Lihat Warman Djohan, Kredit Bank Alternatif Pembiayaa Dan Pengajuannya, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2000), hal. 150-151).


Skema Proses Pemberian Kredit Bank357

357 Skema proses pengajuan kredit dibuat berdasarkan penggabungan bahan yang diperoleh dari buku Warman Djohan, Kredit Bank Alternatif Pembiayaan, Dan Pengajuannya, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2000), hal. 99 dengan bahan/hasil wawancara dengan Sdr. Adlin Muksin, staf pemberian kredit di Bank Sumut Medan.


3. Pentingnya Cita Hukum Perjanjian Kredit Bank

a. Belum Adanya Pengertian Perjanjian Kredit Di Dalam Hukum Positif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa cita dapat berarti ide ataupun gagasan358

Pengertian yang ada sekarang hanyalah berupa pengertian yang di ambil dari penggalan kata perjanjian dan kata kredit. Untuk pengertian

perjanjian umumnya di kutip dari Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih,

. Ide ataupun gagasan yang disampaikan adalah

berkenaan dengan hukum perjanjian kredit bank di Indonesia. Berdasarkan penelaahan literatur yang dilakukan bahwa belum ada rumusan tentang

pengertian dari perjanjian kredit secara utuh. Pentingnya akan rumusan yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan kepastian akan maksud dan tujuan

dari perjanjian kredit tersebut, meskipun pada prinsipnya di dalam perjanjian memiliki kebebasan dalam membuat isi perjanjian bagi para pihak

pembuat perjanjian sepanjang tidak bertentang dengan undang-undang.

359

358 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 216. 359 Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:

PT Pradnya Paramita, 2001), hal. 338. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa pengertian perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini adalah bersifat

perseorangan (persoonlijk karakter), tidak bersifat perbedaan (geen zakelijk karakter). Sifat perbedaan ini diketemukan pada hak-hak yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berkepala, “van Zaken”, sedang Hukum Perjanjian termuat sebagian besar dalam Buku III dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berkepala “van Verbintenissen”. (R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2011), hal. 8).

sedangkan untuk pengertian kredit umumnya di kutip

Menurut Mariam Darus, bahwa pengertian perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini adalah tidak lengkap dan terlalu luas (pendapat ini juga diambil berdasarkan pendapat para sarjana hukum perdata pada umumnya). Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya


dari rumusan pengertian Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,

sehingga pengertian yang dimaksud masih bersifat parsial, sehingga dibutuhkan pengertian yang utuh.

Dengan kata lain pengertian tentang perjanjian kredit yang ada masih bersifat ius constituendum, sehingga diharapkan dengan rumusan

pengertian perjanjian kredit yang ditawarkan dapat menjadi ius constitutum di dalam hukum positif sehingga akan memberikan pengertian perjanjian

kredit secara utuh sehingga memberikan penjelasan, batasan maksud dan kepastian tujuan dari perjanjian kredit.

b. Rumusan Pengertian Perjanjian Kredit Bank

Berdasarkan pemaparan yang disebutkan diatas, adalah penting untuk memberikan rumusan pengertian dari kalimat perjanjian kredit yang

utuh sehingga akan memberikan penjelasan, batasan maksud dan kepastian tujuan dari perjanjian kredit yang dimaksudkan. Dalam hal ini peneliti

berpendapat dari hasil analisis rumusan pengertian perjanjian dan pengertian kredit yang ada serta hasil diskusi dengan narasumber yang ahli di bidang

perdata, maka adapun rumusan pengertian perjanjian kredit yang mungkin diberikan adalah hubungan antar bank dengan nasbah debitur yang

didasarkan kepada kata sepakat mengenai kredit (uang dan atau barang) dalam jangka waktu tertentu dengan kewajiban kepada nasabah debitur

mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, dengan sifat istimewanya yaitu Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara langsung tidak berlaku, yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dari hukumkeluarga tersebut, serta adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsure persetujuan. (Mariam Darus Badrulzaman, K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 89).


dikenakan imbalan atau bunga.360

Apabila obyek tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) dimasukkan dalam katagori benda yang tidak

terdaftar berdasarkan Pasal 3 ayat (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Adapun rumusan pengertian perjanjian kredit ini dibuat berdasarkan atas asas-asas hukum dalam perjanjian dan asas-

asas umum dalam pemberian kredit, sehingga diharapkan dapat menjadi ius constitutum di dalam pengaturan perjanjian kredit bank dan dapat

membantu memperjelas dalam pengertian dan maknanya.

C. Hal Penting Yang Dapat Dilakukan Bank Dengan Obyek Tanah Yang Tidak Terdaftar (Unregistered Land) Sebagai Jaminan

Dalam hal obyek tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) yang dijadikan jaminan dalam pinjaman kredit,

maka tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) dikatagorikan sebagai jaminan benda tidak bergerak sesuai dengan

Pasal 10 ayat (3) jonto Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka jaminannya diikat dengan jaminan hak tanggungan.

361

360 Dialog antara peneliti dengan promotor Tan Kamello, Medan, Tanggal 14 Januari 2017, Waktu 13.30 WIB. 361 Isi Pasal 3 adalah mengenai keberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Adapun isi ayat (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999, adalah “Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar”.

, maka

pengikatan jaminan adalah dengan menggunakan jaminan fidusia.


Oleh karena itu akibat dari 2 (dua) penafsiran atas isi pasal-pasal dari 2 (dua) undang-undang yang ada maka

menurut penulis terdapat 2 (dua) cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam memberikan kredit dengan menggunakan

obyek tanah yang tidak terdaftar (unregistered land), yaitu:

1. Pengikatan Kredit Dengan Hak Tanggungan

Adapun dalam hal pemberian ataupun pembebanan Hak Tangungan di dalam perjanjian kredit bank memiliki

tahapan sehingga akhirnya lahirlah hak tanggungan. Di dalam hal khusus tanah yang tidak terdaftar sebagai obyek jaminan,

maka tahapan tersebut adalah sebagai berikut:362

a. Tahap Pertama, yaitu di mana para pihak membuat perjanjian kredit.

Tahap pertama ini didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau perjanjian pinjam

uang atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan pinjam meminjam uang antara kreditur dengan

debitur. Hal ini sesuai sifat accessoir dari Hak Tanggungan yang pemberiannya haruslah merupakan ikutan dari

perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang atau perjanjian lain yang menimbulkan utang.

J. Satrio berpendapat perihal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa khusus terhadap bangunan-bangunan permanen, hak tanggungan lebih didahulukan, sisanya yang tidak bisa dijaminkan dengan hak tanggungan baru bisa dijaminkan fidusia. (Lihat J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 189).

362 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 166-170.


Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan antara lain bahwa

pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan

pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-

piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Oleh karena itu janji untuk

memberikan Hak Tanggungan sebagai pelunasan utang tertentu harus dirumuskan dalam perjanjian kredit atau

perjanjian utang. Janji tersebut dapat dirumuskan dalam salah satu pasal perjanjian kredit atau perjanjian utang.

Dalam perjanjian kredit, baru berupa janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan

utang tertentu sedangkan perjanjian pemberian Hak Tanggungan akan dilakukan dengan akta tersendiri yang

disebut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).363

1) Dapat dibuat dengan akta dibawah tangan artinya dibuat oleh kreditur dan debitur sendiri atau akta

otentik artinya dibuat oleh dan dihadapan notaris.

Perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian hutang atau perjanjian lainnya yang

menimbulkan hutang bentuknya:

363 Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah membantu Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pendaftaran tanah. Untuk melakukan pendaftaran tanah tersebut, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbutan hukum yang meliputi; jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. (H. Salim HS, Teknik Pembuat Akta Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 1-2)


2) Perjanjian kredit atau perjanjian utang dapat dibuat oleh orang perorangan atau badan hukum asing

sepanjang kredit digunakan untuk kepentingan di wilayah Republik Indonesia.

3) Mengenai tempatnya perjanjian kredit dapat dibuat di dalam atau diluar negeri

b. Tahap Kedua, yaitu di mana adanya pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Tahap kedua berupa Pembebanan Hak Tanggungan yang ditandai dengan pembuatan Akta Pemberian Hak

Tanggungan (APHT) dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditandatangani kreditur sebagai

penerima Hak Tanggungan dan pemilik hak atas tanah yang dijaminkan (debitur atau pemilik jaminan). Bentuk

Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) adalah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) merupakan bentuk standard yang

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT). Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan menegaskan Pemberian Hak Tanggungan dilakukan

dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menentukan bahwa Akta

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) berisi:

1) Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan.

2) Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan apabila diantara mereka ada yang berdomisili

di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan Akta pilihan itu tidak

dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dianggap sebagai

domisili yang dipilih.

3) Penunjukkan secara jelas utang-utang yang dijamin.

4) Nilai Hak Tanggungan,

5) Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan yaitu uraian rinci mengenai hak atas tanah yang

dijaminkan meliputi jenis hak atas tanah, luas tanah, batas-batas, letaknya yang mencerminkan asas

spesialitas.

6) Janji-janji Hak Tanggungan.

Dalam praktek perbankkan, pemberian Hak Tanggungan yang ditandai dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan

(APHT) ini dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:


a) Penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dilakukan oleh pemilik jaminan bersamaan

dengan penandatanganan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok.

b) Dengan membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dibuat karena pemilik jaminan (boleh debitur, boleh pihak lain bukan debitur),

pada saat penandatanganan perjanjian kredit tidak segera melakukan pembebanan Hak Tanggungan, Surat Kuasa Membebankan Hak

Tanggungan (SKMHT) adalah surat kuasa khusus yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris yang

ditandatangani pemilik jaminan. Isi Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah pemilik jaminan memberikan kuasa

khusus kepada kreditur (Bank) untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Dengan Surat Kuasa Membebankan

Hak Tanggungan (SKMHT) ini kreditur dalam waktu tertentu dapat membebankan Hak Tanggungan dengan menandatangani Akta

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanpa harus menghadirkan pemilik jaminan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Surat

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) ini dibuat karena Bank sebagai kreditur tidak langsung membebankan Hak Tanggungan

pada saat penandatanganan perjanjian kredit karena untuk menghemat biaya.

c. Tahap Ketiga, yaitu pelaksanaan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di Kantor Pertanahan.

Pada tahap ketiga ini ditandai dengan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ke kantor

Pertanahan setempat. Hal ini sesuai Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menegaskan

pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Setelah Kantor Pertanahan menerima


pendaftaran dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Akta Pemberian Hak

Tanggungan (APHT) ditandatangani, maka Kantor Pertanahan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan

mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan telah serta menyalin

catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Sebagai tanda bukti bahwa Akta Pembebanan

Hak Tanggungan telah didaftar di Kantor Pertanahan, yang membuktikan adanya Hak Tanggungan maka Kantor

Pertanahan akan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan. Sertifikat Hak tanggungan diberikan kepada kreditur

sebagai pemegang Hak Tanggungan. Sertifikat Hak Tangungan adalah salinan Akta Pemberian Hak

Tanggungan (APHT) dan salinan buku tanah Hak Tanggungan yang dijahit menjadi satu. Dengan demikian

apabila meneliti sertifikat Hak Tanggungan maka akan tampak sama dengan isi Akta Pemberian Hak

Tanggungan (APHT) karena petikan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) merupakan bagian dari

sertifikat Hak Tanggungan.

Dari Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang didaftarkan ke

Kantor Pertanahan yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan yang disertai sertifikat tanah dan surat lainnya

sebagai obyek Hak Tanggungan dan identitas dari pihak-pihak kreditur dan debitur/pemilik jaminan. Sewaktu

masih menggunakan hipotik ketentuan pendaftaran ditegaskan dalam Pasal 1186 Kitab Undang-Undang Hukum


Perdata yang menentukan apa yang harus didaftar yaitu salinan otentik akta hipotik dan 2 (dua) lembar ikhtisar

akta hipotik.364

1) Perjanjian kredit/perjanjian hutang.

Dari tahap-tahap proses pembebanan Hak Tanggungan akan lahirlah beberapa akta atau dokumen yang

diperlukan bagi kreditur jika kemudian hari akan melakukan eksekusi Hak Tanggungan yaitu:

2) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Akta ini diperlukan jika pemberi Hak Tanggungan

menguasakan kepada kreditur untuk membebankan Hak Tanggungan, tetapi jika pemberi Hak Tanggungan

langsung memberikan Hak Tanggungan dengan menandatanganiAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

maka Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tidak diperlukan. Jadi Surat Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tidak ada.

3) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

4) Sertifikat Hak Tanggungan.

5) Sertifikat hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan.

364 Pasal 1186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyatakan bahwa “untuk melaksanakan pembukuan, si berpiutang, sendiri atau dengan perantaraan orang ke tiga, harus menyerahkan kepada pegawai penyimpan hipotik dari wilayah di mana terletak benda-benda yang bersangkutan, suatu salinan otentik dari akta dalam mana hipotik yang bersangkutan telah diletakkan beserta dua lembar ikhtisar, yang ditandatangani oleh si berpiutang atau orang ke tiga tersebut di atas, di antara mana lembar yang satu harus ditulis pada salinan dari alas hak yang telah dikeluarkan. Semua ikhtisar harus memuat…”


2. Pengikatan Kredit Dengan Jaminan Fidusia

Apabila tanah yang tidak terdaftar dimasukkan dalam katagori benda yang tidak terdaftar, maka berdasarkan isi

Pasal 3 ayat (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia365, pengikatan yang dilakukan adalah

dengan fidusia. Adapun proses pelaksanaan untuk pemberian kredit adalah seyogyanya sama seperti proses yang dilakukan

dalam proses pada jaminan benda tak bergarak umumnya.366

Warman Djohan menyatakan bahwa dalam hal pengikatan barang jaminan berbeda antara barang bergerak

dengan barang tidak bergerak. Barang bergerak dapat diikat dengan gadai (pand), fiducia dan surat kuasa untuk menjual,

365 Isi Pasal 3 adalah mengenai keberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Adapun bunyi ayat (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, adalah “Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar”.

J. Satrio berpendapat perihal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa khusus terhadap bangunan-bangunan permanen, hak tanggungan lebih didahulukan, sisanya yang tidak bisa dijaminkan dengan hak tanggungan baru bisa dijaminkan fidusia. (Lihat J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 189).

366 Hasil wawancara hari Jumat, tanggal 09 Mei 2014, dengan Sdr. Adlin Muksin, Bagian Pinjaman Bank Sumut, Cabang Utama Medan. Beliau menyatakan bahwa selama masa kerja beliau pada bagian pinjaman tidak ada pinjaman yang menggunakan jaminan tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) yang diikat dengan jaminan fidusia. Oleh karena itu, pelaksanaan proses pengikatan jaminan tersebut tidak pernah terjadi. Dengan demikian menurut penulis proses yang ada ini adalah apabila terjadi pengikatan dengan jaminan fidusia atas tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) dan Sdr. Adlin Muksin berpendapat memungkin akan terjadinya hal tersebut.


sedangkan barang tidak bergerak dapat diikat dengan pengikatan Hak Tanggungan.367 Akan tetapi dalam proses/tahapan

yang dilalui memiliki mekanisme yang sama dengan jaminan benda bergerak.368

a. Tahap Pertama, yaitu di mana para pihak membuat perjanjian kredit.

Adapun proses pemberian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia, adalah sebagai berikut:

Tahap pertama ini didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau perjanjian pinjam

uang atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan pinjam meminjam uang antara kreditur dengan

debitur. Hal ini sesuai sifat accessoir dari Jamianan Fidusia yang pemberiannya haruslah merupakan ikutan dari

perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang atau perjanjian lain yang menimbulkan utang.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan

Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak

untuk memenuhi prestasi.369 Adapun yang dimaksud prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau

tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.370

367 Warman Djohan, Kredit Bank Alternatif Pembiayaa Dan Pengajuannya, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2000), hal.152. 368 Proses ini dibuat berdasarkan proses pengikatan perjanjian kredit pada umumnya, yang kemudian penulis samakan apabila terjadi

perjanjian pinjaman kredit dengan menggunakan hak atas tanah yang tidak terdaftar (unregisterd land). 369 Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 370 Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.


Dalam perjanjian kredit, dipaparkan hanya menyatakan adanya perjanjian pinjam-meminjam uang antara

debitur dan kreditur.

Perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian hutang atau perjanjian lainnya yang

menimbulkan hutang, bentuknya adalah:

1) Dapat dibuat dengan akta dibawah tangan artinya dibuat oleh kreditur dan debitur sendiri atau akta

otentik artinya dibuat oleh dan dihadapan notaris.

2) Perjanjian kredit atau perjanjian utang dapat dibuat oleh orang perorangan atau badan hukum asing

sepanjang kredit digunakan untuk kepentingan di wilayah Republik Indonesia.

3) Mengenai tempatnya perjanjian kredit dapat dibuat di dalam atau di luar negeri

b. Tahap Kedua, yaitu di mana adanya pembuatan pengikatan jaminan fidusia.

Tahap kedua berupa Pembebanan Jaminan Fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia

dibuat oleh Notaris. yang ditandatangani kreditur sebagai penerima Jaminan Fidusia dan pemilik hak atas tanah

yang tidak terdaftar (unregistered land) yang dijaminkan (debitur atau pemilik jaminan). Bentuk Akta

Pembebanan Jaminan Fidusia adalah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Pasal 5 ayat 1


Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa pembebanan benda dengan

Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 menyebutkan bahwa Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

1) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

4) Nilai penjaminan; dan

5) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

c. Tahap Ketiga, yaitu pelaksanaan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Pada tahap ketiga ini ditandai dengan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia secara elektronik oleh penerima

fidusia. Hal ini sesuai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata

Cara Pendaftaran Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, di mana dinyatakan bahwa permohonan

pendaftaran Jamian Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan

sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima


Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri dan diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara

elektronik.371

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

372

Terkait isi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia Dan

Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, maka yang didaftarkan adalah berupa permohonan yang memuat hal-

hal sebagai berikut:

373

1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;

2) Tanggal, Nomor Akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta jaminan

fidusia;

3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

4) Uraian mengenai benda yang objek jaminan fidusia;

371 Lihat Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

372 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

373 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.


5) Nilai penjaminan;

6) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dari permohonan yang dilakukan secara elektronik tersebut maka pemohon pendaftaran fidusia (penerima

fidusia) akan mendapatkan bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran yang dimaksud paling sedikit memuat:374

1) Nomor pendaftaran;

2) Tanggal pengisian aplikasi;

3) Nama pemohon;

4) Nama Kantor Pendaftaran Fidusia;

5) Jenis permohonan;

6) Biaya pendaftaran jaminan fidusia.

Setelah pemohon jaminan fidusia menerima bukti pendaftaran, maka untuk selanjutnya pemohon membayar

biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank yang ditunjuk berdasarkan bukti pendaftaran, dan kemudian secara

elektronik pendaftaran jaminan fidusia telah tercatat langsung.375

374Lihat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.


Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia tercatat secara elektronik, dan

sertifikat jaminan fidusia juga terbit pada saat itu juga dengan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada

Kantor Pendaftaran Fidusia.376

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum, terutama untuk norma tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan

kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, sehingga kepastian dalam hukum adalah salah satu unsur inti

dalam hukum.

D. Perlunya Kepastian Hukum Jaminan Hak Atas Tanah Yang Tidak Terdaftar (Unregistered Land) Di Dalam Perjanjian Kredit Bank

377

375 Lihat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

376 Lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

377 Menurut Arif Sidharta di dalam karyanya yang berjudul “Sebuah Gagasan tentang Paradigma Ilmu Hukum Indonesia, menyatakan bahwa makna hukum memiliki 3 (tiga) unsur yaitu keadilan, kehasilgunaan, dan kepastian hukum. (Arief Sidharta dalam Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 202.

Menurut Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi. Pertama, berarti soal dapat

ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang kongkret, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi


hukumnya dalam hal khusus, sebelum ia memulai suatu perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum,artinya, perlindungan bagi para

pihak terhadap kesewenangan hakim.378

Adapun menurut Jan Michiel Otto dalam Adrian Sutedi, dikemukakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum harus memenuhi syarat-

syarat tertentu, yaitu:

379

6. Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten;

7. Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya;

8. Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut;

9. Hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa

hukum;

Putusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Jadi kepastian hukum adalah hal yang mutlak bagi pengguna hukum dan kepastian hukum berkaitan erat dengan hak dan kewajiban dari

pengguna hukum tersebut.

378 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 44.

379 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 27.


Pengertian hak dalam hak atas tanah yang dimaksudkan adalah hak hukum (legal right). Dalam pengertian hak hukum (legal right) didalam

sudut pandang pure theory of law ada 2 (dua) pembedaan, yaitu hak hukum sebagai hak atas suatu perbuatan sendiri dan hak hukum sebagai hak atas

perbuatan orang lain.380 Maksud dari hak hukum ini sejalan dengan pengertian hak dari Kamus Hukum karangan Sudarsono yang mana memberikan

defenisi hak sebagai sesuatu yang benar; kepunyaan, milik; kewenangan; kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena ditentukan oleh undang-undang

atau peraturan lain; kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.381 Demikian juga halnya dengan pengertian

hak dari Judicial Dictionary, yaitu “right is legally protected interest”382

Menurut pendapat Ross dalam Achmad Ali dan Wiwie Heryani menyatakan ada 4 (empat) penggunaan istilah hak dalam hukum yang

didasarkan pada ahli hukum yang beraliran realis Skandinavia, yaitu:

, yang dalam pengertian bebasnya hak adalah kepentingan-kepentingan yang

dilindungi secara hukum. Dengan demikian pengertian hak disini adalah hak hukum yaitu yang telah diatur oleh undang-undang (hukum).

383

a. Hagerstrom yang memandang hak sebagai sesuatu yang muncul dari keyakinan terhadap kekuatan-kekuatan tertentu

yang keberadaannya benar-benar terpisah dari kekuatan-kekuatan yang alamiah yang dimiliki; kekuatan yang lebih

menjadi milik dunia lain ketimbang kekuatan dari alam, dan yang dalam hal itu undang-undang ataupun bentuk-bentuk

380 Jumly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,(Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hal. 60. 381 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 154. 382 KJ Aiyar, Judicial Dictionary (A Complete Law Lexicon) 13th Edition, (India:Butterworths India, 2001), hal. 861. 383 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 129-130.


lain dari law giving hanya bersifat membebaskan. Otoritas negara adalah membantu mengubah kekuatan itu menjadi

realitas,tetapi yang perlu diketahui bahwa kekuatan itu sudah ada sebelum pemberian bantuan tersebut.

b. Lundsedt yang memandang hak-hak sebagai “ilusi takhayul” (super-stitiousphantasms) yang merupakan label-label

yang bukan untuk digunakan. Hak adalah suatu yang bersifat imajiner yang ditempatkan di antara fakta dan

konsekuensi hukum yang dimungkinkannya.

c. Olivecrona berpikir bahwa kata “hak” sebagaimana yang lazim digunakan di dalam ilmu hukum, “tidak mempunyai

acuan semantik”. Meskipun demikian ide subjektif tentang hak menurut Olivecrona merupakan suatu fakta.

d. Ross melanjutkan pola pemikiran ini, istilah “hak” menunjukkan suatu “kekuatan dari suatu alam nonmaterial”, yang

mempunyai beberapa kemiripan struktural dengan “pemikiran magis”.

Sebenarnya tidak terdapat apa-apa antara fakta yang bersifat mengkondisikan dan konsekuensi hukum (seperti tindakan

seorang hakim) yang ditujukan untuk mengikuti fakta tersebut. Oleh karena itu, adalah suatu “omong kosong” jika

mengatakan bahwa antara pembelian suatu benda dan akses untuk mendapatkan kembali sesuatu yang sebagai

“kepemilikan” telah diciptakan. Kata-kata seperti “hak” dan “kepemilikan” sebenarnya tidak mempunyai makna.

Namun demikian, menurut Ross, pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan hak yang digunakan di dalam proses

pengadilan dapat memperoleh suatu “muatan yang realistis” (adalah penting untuk dicatat bahwa Olivecrona mengecam


rumusan ini. Penegasan bahwa istilah “hak” tidak mempunyai acuan semantik, merupakan penegasan yang tidak dapat

dibuktikan. Olivecrona berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan kata tersebut sebagai sesuatu yang terpisah,

maka hal itu hanya dapat dilakukan melalui suatu analisis terhadap kata tersebut, baik dalam bahasa hukum maupun

bahasa umum).

Terkait dengan tanah, pengertian hak dari kamus hukum Oxford lebih mengena karena hak disini selain dimaksudkan dengan hak hukum juga

berhubungan dengan property, yaitu di mana pengertian hak atau rightadalah title to or an interest ini any property.384 Adapun terkait dengan penelitian,

maka yang dimaksudkan adalah hak yang diatur oleh undang-undang terhadap tanah yang dimiliki oleh seseorang baik karena perbuatan sendiri atau

karena perbuatan orang lain.385

Berdasarkan Pasal 15 khususnya ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta

Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, adanya kata tanah yang belum/tidak terdaftar (unregistered land) dapat dijadikan agunan dengan surat

kuasa membebankan hak tanggungan dalam hal jaminan kredit

386

384 Jonathan Law and Elizabeth a. Martin, A Dictionary Of Law Seventh Edition, (Oxford: Oxford Press, 2009), hal. 481. 385 Hal ini sesuai dengan pengertian hak hukum pure theory of law dari Hans Kelsen. 386Lihat Pasal 15 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 HakTanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang

Berkaitan Dengan Tanah.

berpotensi memberikan makna ketidakpastian. Hal ini disebabkan Pasal 4 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang mensyaratkan


hak atas tanah yang terdaftar yang dapat diikat dengan hak tanggungan. Berdasarkan teori positivisme apabila suatu aturan telah dituliskan di dalam suatu

peraturan maka peraturan tersebut harus dipatuhi dan pasti hukumnya.

Oleh karenanya berdasarkan teori positivisme yang digunakan, adalah disarankan agar kiranya Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah untuk di revisi atau di tinjau ulang,

sehingga tidak memberikan pengertian yang bertolak-belakang (tidak sejalan) di dalam pasal-pasal yang ada, yaitu khususnya dengan Pasal 4 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sehingga dapat

memberikan kepastian hukum bagi para pihak pengguna Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut.


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

M. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari bahan-bahan hukum yang ada yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat

dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

3. Pengaturan jaminan hak atas tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) di dalam sistem hukum jaminan nasional

yang dijadikan jaminan pada perjanjian kredit banksecara umum telah sesuai dengan sistem hukum jaminan nasional

yang telah dipaparkan pada bab penjelasan, akan tetapi dalam isi pasal-pasal dari undang-undang tentang jaminan

masih perlu dikaji dan dianalisis lebih mendalam. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan AtasTanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

adalah salah satu pasal perlu dikaji dan dianalisis. Kedua pasal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan

dikarenakan isinya yang saling bertolak-belakang. Berdasarkan sistem hukum jaminan nasional, hak jaminan atas tanah


adalah merupakan bagian yaitu sub-sub-sub sistem dari sub sistem hukum benda, yangmana sub sistem hukum benda

tersebut merupakan bagian ataupun merupakan sub-sub sistem dari Hukum Perdata Indonesia.

Pengertian sub-sub sistem yang ada terkait dengan teori sistem yang yang digunakan di dalam disertasi ini yaitu

bahwa di dalam satu sistem yang ada, satu bagian dengan bagian lainnya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana pemahaman tentang sistem hukum nasional terhadap jaminan hak atas

tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) adalah hal sangat penting dan oleh sebab itu apabila terjadi permasalahan

dalam hukum jaminan akan mudah menyelesaikannya dan akan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya,

dan untuk selanjutnya diketahui di mana letak (posisi) kedudukan obyek benda yaitu tanah yang tidak terdaftar

(unregistered land) di dalam sistem hukum nasional. Kebaikan dengan pengunaan teori sistem ini adalah di mana

sistem hukum nasional ini juga dapat memperlihatkan posisi/letak lembaga jaminan yang ada.

Penggunaan teori sistem ini juga memudahkan dalam memahami sistem hukum nasional, yang akan lebih

memberikan kepastian bagi peraturan-peraturan yang ada. Demikian juga halnya dengan menentukan obyek jaminan di

dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan tentang jaminan adalah sangat penting dikarenakan dengan

adanya penentuan ini akan memberi kejelasan tentang objek yang ditentukan sehingga dengan demikian akan jelas juga


hak dan kewajiaban bagi pemegang obyek dan kejelasan kepastian hukum bagi obyeknya dan pemegang obyek

dimanapun berada.

4. Menentukan obyek jaminan jaminan dan lembaga jaminan di dalam peraturan perundang-undangan adalah sangat

penting dikarenakan dengan adanya penentuan dan pengetahuan tentang obyek jaminan dan lembaga jaminan ini akan

memberikan kejelasan, kepastian dan dapat dijadikan landasan hukum bagi pengguna peraturan ini.

Seperti dalam pengertian obyek hukum yang menyatakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum

dan dapat menjadi pokok bagi lalu lintas atau hubungan hukum. Kata subyek hukum dalam hal ini terkait dengan hak

dan kewajiban. Hak dan kewajiban dari subyek hukum yang akan dilindungi dengan adanya hubungan hukum yang

dilakukannya.

Demikian juga bahwa diketahui di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal berbagai macam

benda yaitu berupa barang-barang yang berwujud (limchamelijk) dan barang-barang yang tak berwujud

(onlichamelijk), barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tak bergerak, barang-barang yang dapat dipakai

habis (vebruikbaar) dan barang-barang yang tak dapat dipakai habis (onverbruikbaar), barang-barang yang sudah ada

(tegenwoordigezaken) dan barang-barang yang masih akan ada (toekomstigezaken), barang-barang yang dalam

perdagangan (zaken in de handel) dan barang-barang yang di luar perdagangan (zaken buiten de handel), barang-


barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tak dapat dibagi, sehingga memberikan keyakinan bahwa

menentukan jenis obyek jaminan adalah sangat penting.

Menentukan lembaga jaminan adalah sangat penting. Dengan menentukan lembaga jaminan maka akan

diketahui lembaga jaminan mana yang akan digunakan nantinya. Oleh karenanya menentukan lembaga jaminan akan

memberikan kepastian obyek jaminan yang akan dijadikan jaminan di dalam kredit perbankan.

5. Kepastian hukum jaminan hak atas tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) di dalam perjanjian kredit bank

belum memberikan kepastian hukum yang diharapkan, dikarenakan untuk tanah yang tidak terdaftar (unregistered

land) belum ada pengaturan yang jelas atau pasti, sehingga tidak memberikan keraguan bagi para pengguna undang-

undang yang ada. Adanya pasal-pasal yang tidak sejalan satu dengan lainnya didalam satu undang-undang, seperti

Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan AtasTanah

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, membuktikan masih belum adanya kepastian yang dimaksudkan.

Padahal pengguna hak atas tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) yang dijadikan jaminan kredit bank relatif

masih banyak menggunakannya.

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan, mengenai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan AtasTanah Beserta Benda-Benda


Yang Berkaitan Dengan Tanah, dinyatakan bahwa diperkenankannya tanah yang tidak terdaftar dijadikan jaminan

kredit bank dengan syarat-syarat tertentu (lihat Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan AtasTanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.Pasal 15 ayat (4) dan ayat

(5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan AtasTanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah, pada pemahaman yang adamemberikan makna ketidakpastian, meskipun menurut teori positivisme

apabila suatu aturan telah dituliskan didalam suatu undang-undang maka hal ini dikatakan telah memberikan

kepastian.Teori ini tidak efektif apabila suatu undang-undang itu tidak singkron atau terpadu, tidak saling terkait satu

dengan lainnya. Apabila terjadi ketidaksingkronan di dalam suatu undang-undang maka dalam hal ini kepastian hukum

pasti akan terganggu. Demikian juga halnya apabila di dalam suatu undang-undang isi pasal memiliki ketidakjelasan

maksud, maka pasal ini juga akan berpotensi menghasilkan ketidakpastian hukum.

Pasal 15 khususnya ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

AtasTanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah karena memberikan dualisme arti dan ketidakjelasan

maksudnya (ambigu) bagi pengguna undang-undang ini.

Ketidakjelasan maksud disini adalah, bahwa jelas dituliskan dalam normanya yaitu Pasal 15 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996, bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dapat dijadikan jaminan


kredit tertentu dengan beberapa persyaratan. Pengertian ini bermakna seolah-olah Surat Kuasa Membebankan Hak

Tanggungan (SKMHT) adalah jaminan dalam pemberian kredit bank. Padahal diketahui bahwa Surat Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dimaksudkan oleh undang-undang ini pada dasarnya adalah

merupakan surat kuasa biasa, bukan merupakan jaminan kebendaan seperti jaminan kebendaan yang diketahui asas-

asas, makna dan tujuannya.

Permasalah yang lain lagi dari isi Pasal 15 ayat (4) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, adalah jangka

waktu. Jangka waktu yang di tetapkan yaitu 3 (tiga) bulan adalah suatu kepastian. Artinya apabila jangka waktu yang

dimaksudkan tidak terpenuhi maka berdasarkan Pasal 15 ayat (6) batal demi hukum. Pembatasan waktu yang

disebutkan dalam Pasal 15 ayat (4) adalah pasti sifatnya sehingga apabila jangka waktu yang ditetapkan tersebut tidak

dapat dipenuhi maka batal demi hukum lah permohonan hak tanggungan tersebut.

Oleh karenanya adalah merupakan ketidakpastian bagi para pihak apabila Pasal 15 khususnya ayat (4) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan AtasTanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan

Tanah digunakan oleh para pihak di dalam perjanjian kredit khususnya kredit bank.

Di dalam pembahasan dari permasalahan ketiga terkait dengan perjanjian kredit, disampaikan juga tentang

pentingnya memberikan rumusan pengertian perjanjian kredit secara khusus dikarenakan pada penelitian yang


dilakukan belum ada rumusan yang dimaksudkan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya memberikan

pengertian perjanjian secara umum yaitu pada Pasal 1313 di mana disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian

apabila menelaah Undang-Undang Perbankan sendiri (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan), maka yang ditemukan adalah pengertian kredit yaitu

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 1, angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan), sehingga di dalam praktek di lapangan

para pelaku/pembuat perjanjian kredit mengambil pengertian berdasarkan kedua peraturan yang telah disebutkan di

atas. Berdasarkan teori kepastian hukum maka perbuatan ini tidak diperkenanan karena akan tidak memberikan

perlindungan serta kepastian yang dimaksudkan. Dengan demikian adalah penting untuk memberikan rumusan

pengertian dari perjanjian kredit.

N. Saran


Dengan penelitian dan analisis yang dilakukan maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan

pertimbangan, yaitu:

1. Sangat dibutuhkan/penting diadakan suatu pengaturan yang tegas khususnya dalam hal isi dari pasal-pasal pada

undang-undang tentang jaminan kebendaan terutama mengenai jaminan hak atas tanah yang tidak terdaftar

(unregistered land) di dalam pelaksanaan pinjam meminjam khususnya pada perbankan. Meskipun di dalam praktek

perbankan tidak ditemukan masalah yang berati dari bertola-belakangnya isi Pasal 4 ayat (2) dengan Pasal 15 ayat (4)

dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan AtasTanah Beserta Benda-Benda Yang

Berkaitan Dengan Tanah, akan tetapi dari sudut pandang keilmuan maka seyogyanya tidak terjadi. Penggunaan teori

sistem sebagai pisau analisis adalah untuk menjelaskan dan mendudukkan permasalahan yang ada. Hal ini juga

didasarkan atas salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Salah satu saran yang disampaikan adalah bahwa para

pengguna lembaga jaminan khususnya untuk jaminan pada tanah yang belum/tidak terdaftar (unregistered land) untuk

menggunakan lembaga jaminan fidusia sebagai alternatif selama tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) tersebut

belum/tidak terdaftar pada kantor pertanahan.

2. Penting untuk membuat klasifikasi tentang obyek jaminan sehingga dapat memastikan lembaga jaminan mana yang

akan digunakan nantinya khususnya dalam perjanjian kredit bank, sehingga terjamin tertib hukum serta tercipta sistem


hukum nasional yang diharapkan. Demikian juga sebaliknya, penting untuk menentukan lembaga jaminan yang akan

digunakan, sehingga akan dapat diketahui obyek jaminan yang digunakan dan jelas pula undang-undang mana yang

akan digunakan sebagai payung hukum dalam perjanjian yang dibuat para pihak tersebut.

Adapun klasifikasi lembaga jaminan menjadi penting dikarenakan dengan mengklasifikasikan (digolong-golongkan)

maka akan memudahkan menentukan lembaga mana akan dipergunakan. Untuk klasifikasi lembaga jaminan dapat

digolong-golongkan berdasarkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut obyeknya, menurut kewenangan

menguasainya.

3. Berdasarkan kepastian hukum maka sebaiknya Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan AtasTanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah di revisi sehingga akan

memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

AtasTanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah serta hukum itu sendiri.

Revisi yang dimaksudkan adalah dapat berupa pengapusan Pasal 15 ayat (4) keseluruhan sehingga jelas bahwa hanya

tanah yang terdaftar saja yang diperkenankan untuk dijadikan jamianan, ataupun sebagian dari isi pasal khususnya

jangka waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) ke Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

yang mana selama ini tidak dapat dipenuhi oleh para pihak dalam pelaksanaannya.


DAFTAR PUSTAKA

Buku : Amirin, Tatang M., Pokok-Pokok Teori Sistem, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011. Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012. Aiyar, KJ., Judicial Dictionary (A Complete Law Lexicon) 13th

Edition, India: Butterworths India, 2001.

Ali, Achmad,Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana, 2009.

Asshiddiqie, Jimly, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika,

2009. Astawa, I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Memahami Ilmu Negara & Teori Negara, Bandung: PT Refika Aditama,

2009. Atmadja, I Dewa Gede, Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945 Edisi Revisi,

Malang: Setara Press, 2012. Badrulzaman, Mariam Darus, Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai & Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991. -----------------, Perjanjian Kredit Bank,Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991. -----------------, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, 1994.


-----------------, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996.

Bakhtiar, Amsal, Filsafat Ilmu, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009. Budi Hardiman. F., Pemikiran-pemikiran yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machiavelli sampai Nietzsche), Jakarta:

Erlangga, 2002. Collins Concise Dictionary 21st

Century Edition, An Imprint of Harper Collins Publisher, 2001.

Curzon, L.B., Dictionary Of Law, Sixth Edition, Malaysia: International Law Book Services, 2010. Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: PT.

RajaGrafindo Persada, 1996. Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia,Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. Djohan, Warman, Kredit Bank Alternatif Pembiayaan Dan Pengajuannya, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2000. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Endraswara, Suwardi, Filsafat Ilmu Konsep, Sejarah, dan Pengembangan Metode Ilmiah, Yogyakarta: CAPS, 2012. Friedman, Lawrence M., Hukum Amerika Sebuah Pengantar (American Law An Introduction, penterjemah Wishnu Basuki,

Jakarta: Tata Nusa, 2001. Gautama, Sudargo, Himpunan Jurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-Hari (Landmark Decisions)

(Berikut Komentar), Jilid 3, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.


Gunawan, Yopi dan Kristian, Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Hermit Herman, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah, Tanah Hak Milik, Tanah Negara, Tanah Pemda, dan Balik Nama,

Bandung: Mandar Maju, 2009. Honore, Tony, About Law An introduction, Oxford: Clarendon Press, 1995. Hornby, A S,Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English Fifth Edition, Oxford: Oxford University Press,

1995. Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 2012. Ibrahim, Johny,Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2010. Imaniyati, Neni Sri, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2010. Indonesia Legal Center Publishing for Law and Justice Reform, Himpunan Peraturan Fidusia & Hak Tangungan, Jakarta

Selatan: Indonesia Legal Center Publishing, 2010. Kamello, Tan, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Bandung: PT. Alumni, 2004. -----------------, Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Kajian Terhadap Pelaksaan Jaminan Fidusia Dalam

Putusan Pengadilan Di Sumatera Utara, (Disertasi, 2002). Kamello, Tan dan Syarifah Lisa Andriati, Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga, Medan: USU press, 2011. Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, Sejarah Hukum Di Indonesia, Jakarta: PT Suara Harapan Bangsa, 2014.


Kelsen, Hans, Pure Theory Of Law, alih bahasa dari Jerman ke Inggeris oleh Max Knight, London: University Of California Press, 1978.

Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2011. Kusumohamidjojo, Budiono, Filsafat Hukum Problematik Ketertiban Yang Adil, Bandung: Mandar Maju, 2011. Law, Jonathan, and Elizabeth a. Martin, A Dictionary Of Law Seventh Edition, Oxford: Oxford Press, 2009. Lebacqz, Karen, Teori-Teori Keadilan Terjemahan dari “Six Theories of Justice”, penerjemah Yudi Santoso, Bandung:

Nusa Media, 2011. Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Kamus Undang-Undang, Selangor Darul Ehsan: SS Graphic Printers (M) Sdn.

Bhd., 2013 Lexy, J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993. Liber Amicorum Untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Harton Editor Elly Erawaty, Bayu Seto Hardjowahono, dan Ida Susanti,

Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.

Marwan, M. dan Jimmy P, Kamus HukumDictionary of Law Complete Edition, Gama Press, 2009. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011. Muchsin, Imam Koeswahyono H, dan Soimin, Hukum Agraria Indonesia Dalam Prespektif Sejarah, Bandung: PT. Refika

Aditama, 2007. Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.


Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, Kebendaan pada Umumnya, Jakarta Timur: Kencana, 2003. Oxford University, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford: Oxford University Press, 1995. Parlindungan,A.P.,Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung, Cv. Mandar Maju, 1998. -----------------------, Pendaftaran Tanah Di Indonesiaberdasarakan PP No. 24 Tahun 1997) dilengkapi dengan Peraturan

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No. 37 Tahun 1998,Bandung: Mandar Maju, 2009. Prakoso, Djoko dan Budiman Adi Purwanto, Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria, Jakarta:

Balai Aksara, Yudhistira, 1985. Prodjodikoro, R. Wirjono, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2011. Putro, Widodo Dwi, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. Rahardjo, Satjipto, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. Rasjidi, Lili, Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis Di Bidang Ilmu Hukum, 2007. Rawls, John, Teori Keadilan (A theory of Justice), penerjemah oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2006) Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. -------------, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008. -------------, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014. -------------, Teknik Pembuat Akta Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.


SalimH.S., dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2013. Santoso, Agus, Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum,Jakarta: Kencana, 2012. Satrio. J, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007. Sidharta, Arief, Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, Jakarta: PT Citra Aditya

Bakti, 2011. Simorangkir, O.P., Dasar dan Mekanisme Perbankan, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1989. Soekanto,Soerjono,Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2010. ------------------------, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta: Liberty, 1981. ------------------------, Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta:

Liberty, 1980. ----------------------------------------, Hukum Jaminan di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1980. ----------------------------------------, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam

Praktik Dan Pelaksanaannya di Indonesia, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1977. Sood, Tan Keongdan Khaw Lake Tee, Land Law In Malaysia Cases and Commentary Second Edition, Malaysia:

Butterworth Asia, 1995.


Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa, 2005. Subekti, R. dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001. Sumardjono, Maria S.W., Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Jakarta: Kompas, 2009. Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1999. Sudarsono dan Edilius, Kamus Ekonomi Uang dan Bank, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007. Suharto, Edi, Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung: CV. Alfabeta,

2010. Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002. Sukirno, Sadono, Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan, Jakarta: Kencana, 2007. Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2013. Suyatno, Thomas, et all, Kelembagaan Perbankan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977. Sutedi,Adrian,Sertifikat Hak Atas Tanah,Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Tiong, Oey Hoey, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984. Usman, Rachmadi, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Vollmar H.F.A., Diterjemahkan oleh I.S. Adiwirnata, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I, Jakarta: CV. Rajawali, 1983. Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.


Wojowasito, S.,Kamus Umum Belanda Indonesia, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003. Yasabari, Nasroen dan Nina Kurnia Dewi, Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan, Bandung:

Alumni, 2007. Yusoff, Sakina Shaik Ahmad dan Azimon Abdul Aziz, Mengenali Undang-Undang Kontrak Malaysia, Selangor Darul

Ehsan: International Law Book Services, 2015. Zainal Asikin, H., Pengantar Hukum Perbakan Indonesia,Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015. Tidak ada Penulis, Ensiklopedi Umum, Yogyakarta: Kanisius, 1986. Website: http://bank indonesia.go.id http://www.bpn.go.id http://www.esdm.go.id http://id.wikipedia.org/wiki/jaminan http://latindictionary.wikidot.com/verb:credere http://usaha-umkm.com Jurnal, Makalah, dan Majalah:


http://bank/�

http://latindictionary.wikidot.com/verb:credere�

Badan Pusat Statistik, Berita Resmi, No. 28/05/Th XI 30 Mei 2008 Gunawan, Johannes, Reorentasi Hukum Kontrak Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis, Volume 22, No. 6 Tahun 2003. Prasodjo, Ratnawati L., “Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia”, Diskusi Undang-Undang Jaminan Fidusia dan

Pendaftarannya, Hotel Regent, 23 September 1999. Sjahdeini, Sutan Remy, Hak Jaminan dan Kepailitan, Makalah Pembanding Dalam Seminar Sosialisasi Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fidusia, BPHN Departemen Hukum dan Perundang-Undangan dengan PT Bank Mandiri (Persero), (Jakarta: tgl. 9-10 Mei 2000).

Yong, Camilo A. Rodriguez, Enhancing Legal Certainty In Colombia: The Role Of The Andean Community, (Michigan

State Journal of International Law, 2008-2009), WestLaw. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah Tahun Anggaran

2012. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Maret 2013, Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah Tahun

Anggaran 2012. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Maret 2014, Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah Tahun

Anggaran 2013. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah

Tahun Anggaran 2014. Peraturan:


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008Tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia


Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2012, Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/10/UPPB tanggal 12 November 1998.

DAFTAR RIWAYATHIDUP

A. IDENTITAS:

NamaLengkap EMMI RAHMIWITA NASUTION

Tempat/ Tanggal Lahir Kisaran, 03 Maret 1971

Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan (UNA) Kisaran

NIP. 197103032005012002

Pangkat/Gol. Penata Tk.I/ IIId

Ayah (Alm) A. Haidir Nasution

Ibu (Almh) Hj. Sariana


Kebangsaan Indonesia

Suku Tapanuli Selatan (Mandailing)

A g a ma Islam

B. PENDIDIKAN:

1. SDN No. 101900 Lubuk Pakam, Tamat Tahun 1980

2. SMP Negeri I Lubuk Pakam, Tamat Tahun 1986

3. SMA Negeri Lubuk Pakam, Tamat Tahun 1989

4. Sarjana Hukum (S1) USU Medan, Tamat Tahun 1995

5. Magister Hukum (S2) USU Medan, Tamat Tahun 2005

6. Doktor Ilmu Hukum (S3) USU Medan, Tamat Tahun 2017

C. RIWAYAT PEKERJAAN:

1. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kopertis Wilayah I Sumut Dan Aceh, 2005

2. Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kopertis Wilayah I, Dpk. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan Kisaran, 2006 - 2016

3. Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kopertis Wilayah I, Dpk. Universitas Asahan Kisaran, 2016 – Sekarang


D. RIWAYAT JABATAN: 1. Ketua Lembaga Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat (LPPPM), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah

2. Pembantu Ketua I (Bidang Akademik) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

M h di h A h Ki P i d 2009 2013 3. Ketua Lembaga Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat (LPPPM), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah

4. Anggota Satuan Pengawasan Intern (SPI) Di Lingkungan Kopertis

Wil h I M J b t 1 J i 2017 31 D b 2020

E. PENGHARGAAN:

1. Peringkat 3 (tiga) dengan Predikat Baik Sekali, dalam mengikuti

Kegiatan Prajabatan Golongan III Angkatan XII Tanggal 12 Desember

2. Peringkat 3 (tiga) dalam mengikuti Kegiatan Pemilihan Dosen

B t i (D T l d ) t k ti k t S t Ut d A h

3. Peserta Sandwich programe – Dikti 2012 selama 3 (tiga) bulan Pada

V V ll h I tit t L id U i it Th N th l d T h


F. KARYA ILMIAH:

1. Kepastian Hukum Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada

Perusahaan Yang Berwawasan Lingkungan, Akademia Vol. 10 No. 2

Agustus 2006.

2. Kedudukan Janda Dalam Hukum Adat, Hukum Islam dan UU No. 1

Tahun 1974, Akademia Vol. 11 No. 2 Agustus 2007.

3. Upaya Bank Dalam Mengatasi Kredit Macet Pada Jaminan Hutang

Fidusia, Akademia Vol. 12 No. 1 Februari 2008.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Hasil Lelang Eksekusi

(Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL))

Medan, JURIDIKTI Vol.5 No.2 Agustus 2012.

5. The Non-Existence Of Legal System Of Social Security (Analysis Of

Law No. 4 Of 1996), International Journal Of Business, Economics And

Law, Volume 11, December 2016.


G. KEGIATAN ILMIAH:

1. Seminar Pengelolaan Repositori Digital Perguruan Tinggi, Peserta

(Mewakili Growth Centre Kopertis Wilayah I Medan, November 2013,

2. Focus Group Discussion (FGD) Penataan Sistem Ketatanegaraan

I d i M l l i P b h UUD NKRI T h 1945 D b 2014

3. Pelatihan Penelusuran Akses Jurnal Ilmiah Internasional Terindeks

“S ” A il 2015 P t 4. The 11Th Kuala Lumpur International Business, Economics And Law

C f D b 2016 P t 5. Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Bagi Dosen

PNS D k Di Li k K ti Wil h I T h 2017 T h II M t

6. Workshop Tata Kelola Open Journal System (OJS) dan Indeksasi

J l A il 2017 P t 7. Seminar Nasional FH-UNA, Pertanggungjawaban Hukum Berita

B h (H ) M l l i M di O li B d k U d U d

8. Rapat Kerja Wilayah Perguruan Tinggi Swasta, Mei 2017, Peserta.


kepastian hukum jaminan hak atas tanah yang …...promosi kepastian hukum jaminan hak atas tanah...

Documents