akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia dalam sistem online

TESIS

AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM SISTEM ONLINE

IDA AYU MADE WIDYARI

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR 2015

i

TESIS


IDA AYU MADE WIDYARI NIM 1292462005

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN


DENPASAR 2015

ii


Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister pada Program Magister, Program Studi Kenotariatan, Program Pascasarjana

Universitas Udayana

IDA AYU MADE WIDYARI NIM 1292462005

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN


DENPASAR 2015

iii

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL : 17 APRIL 2015

KOMISI PEMBIMBING PEMBIMBING I PEMBIMBING II

Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH., MS Dr. I Made Sarjana, SH., MH NIP. 19440929 197302 1 001 NIP. 19611231 198601 1 001

MENGETAHUI : Ketua Program Magister Kenotariatan Direktur Program Pascasarjana Program Pascasarjana Universitas Udayana Universitas Udayana Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp. S(K) NIP. 19640402 198911 2 001 NIP. 19590215 198510 2 001

iv

Tesis Ini Telah Diuji pada Tanggal 15 April 2015

Panitia Penguji Tesis Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana

Nomor :185/IV/M.Kn/UN14.4/DT/2015 Tanggal :10 April 2015

Ketua : Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH., MS Anggota :

1. Dr. I Made Sarjana, SH., MH 2. Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., M.Hum 3. Dr. Wayan Wiryawan, SH., MH 4. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum

v

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IDA AYU MADE WIDYARI

NIM : 1292462005

Program Studi : Kenotariatan

Judul Tesis : Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam

Sistem Online

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah tesis ini bebas

dari plagiat. Apabila dikemudian hari karya ilmiah tesis ini terbukti plagiat, maka

saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.

Denpasar, 16 Februari 2015

Yang Membuat Pernyataan

(Ida Ayu Made Widyari)

vi

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena

berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun

judul tesis ini adalah “AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN

FIDUSIA DALAM SISTEM ONLINE”. Dalam penulisan tesis ini, penulis

menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis

semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar

Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana

Universitas Udayana.

Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari

para pembimbing dan berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini, penulis ingin

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. I Nyoman

Sirtha, SH.,MS pembimbing pertama dan Dr. I Made Sarjana, SH.,MH

pembimbing kedua penulis yang telah sabar memberikan dukungan, bimbingan

dan juga saran kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. dr. Ketut Suastika,

Sp.PD-KEMD, Rektor Universitas Udayana atas kesempatan yang diberikan

untuk mengikuti dan menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas

Udayana, kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Prof. Dr.

A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk

menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas

Udayana, kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. I Gusti

Ngurah Wairocana, SH.,MH atas izin yang diberikan kepada penulis untuk

vii

mengikuti Program Magister. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas

Udayana Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum atas kesempatan dan dukungan

yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan

pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana.

Terima kasih juga penulis tujukan kepada Bapak/Ibu Dosen Pengajar pada

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah

memberikan tambahan ilmu kepada penulis, kepada Bapak/Ibu staff administrasi

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang turut membantu

saya dalam proses administrasi tesis ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada keluarga tercinta, Bapak Ida Bagus

Ketut Bayuna, Ibu Made Puspawati, Ida Ayu Putu Wedayani dan Ida Bagus Ketut

Agastya atas segala doa, dukungan dan dorongan semangat dalam penulisan tesis

ini, serta kepada yang terkasih Ida Bagus Eka Wisadha Yoga atas doa, dukungan

dan semangat selama ini.

Terima kasih kepada teman-teman tercinta Sisilia Prabandari, Oka

Cahyaning Mustika Sari, Adi Sumiarta, Pelo Periyawan, Prapta Jaya, Yoga

Bharata, Etha Prianjaya, Ajung, Desak Diah, Wahyu Resta, Wily Pramana, Gung

Mita serta teman-teman seperjuangan Angkatan V Mandiri Magister Kenotariatan

Universitas Udayana yang telah membantu memberikan semangat dan dorongan

dalam penulisan tesis ini. Serta semua pihak yang namanya tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu yang telah mendukung dalam proses pembuatan tesis ini.

viii

Akhirnya segala doa, cita serta harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa

memberikan batasan yang lebih dari apa yang telah mereka persembahkan kepada

pribadi penulis selama ini. Semoga tesis ini tidak hanya dapat memberikan

sumbangan pikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu kenotariatan

pada khususnya, tetapi juga bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Denpasar, 16 Februari 2015

Penulis

ix

ABSTRAK


Lembaga jaminan fidusia diatur melalui peraturan perundang-undangan

yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pada undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan peraturan dengan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia. UU Jaminan Fidusia adalah hukum positif yang berlaku bagi jaminan fidusia, namun terdapat beberapa hal yang tidak diatur dengan tegas dalam undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya yaitu pengaturan tata cara pendaftaran jaminan fidusia terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkan dan akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didafarkan dalam sistem online.

Jenis penelitian yang digunakan untuk penulisan tesis ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yang menjelaskan adanya kekaburan norma dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 hari menjadi gugur, karena persyaratan essesinya tidak terpenuhi yaitu pembayaran PNBP, sehingga harus mendaftar kembali dengan menggunakan sistem pendaftaran jaminan fidusia online. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam system online adalah tidak mempunyai status yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Jaminan Yang Tidak Didaftarkan, Akibat Hukum

Pendaftaran, Sistem Online.

x

ABSTRACT

LEGAL CONSEQUENCE OFTHE ONLINESYSTEM OF FIDUCIARY SECURITY REGISTRATION

Fiduciary security institutions are regulated through legislation, Act No.42of 1999. This law governs the obligation of the registration of fiduciary security in order to provide legal certainty to the interested parties and this fiduciary security registration gives the rights of preference to the fiduciary recipient of other creditors. In 2013, the government issued a regulation to Administration System of Fiduciary Security Registration electronically in order to improve services to people who need legal services in the field of fiduciary security. Laws of Fiduciary Security are positive law applicable to the fiduciary security, but there are somethings that are not clearly regulated in the law, that is, setting procedures for the registrati on of the application for registration fiduciary passing time 60 days after the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 Year 2013 set and the legal consequences that are not registered. This study used normative legal research, which explains the existence ofthe haziness of norms in the Law of FiduciarySecurity, i.e. the registration done with the online system and the legal consequences of fiduciary security which are not registered. This study used a source of legal materials consisting of primary, secondary and tertiary legal materials.

The results showed that the registration fiduciary passing time from 60 days to fall, because the requirements are not met essesinya ie PNBP payments. so have to register again using the online registration system fiduciary. Due to the law of fiduciary agreements that are not listed in the online system is not having that status prior to other creditors. Keywords: Fiduciary Security, Non-registered Security, Legal Consequence of

Registration,Online System.

xi

RINGKASAN

Tesis ini menganalisis mengenai akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia dengan system online. Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah yang disebabkan karena adanya kekaburan norma dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. UU Jaminan Fidusia mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (preference) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain, namun terdapat beberapa hal yang tidak diatur dengan tegas dalam UU dan peraturan pelaksananya tersebut yaitu pengaturan tata cara pendaftaran jaminan fidusia terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkan dan akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didafarkan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka pada sub ini diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis, metode penelitian yang akan digunakan.

Bab II menguraikan tinjauan umum tentang akta jaminan fidusia. Tinjauan umum tentang akta jaminan fidusia dijabarkan lagi menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu tinjauan umum tentang pengaturan jaminan fidusia dan tinjauan umum pengaturan akta jaminan fidusia. Sub bab pertama menguraikan tentang pengertian jaminan, pengertian jaminan fidusia, ruang lingkup, subjek dan objek jaminan fidusia dan pengaturan jaminan fidusia. Pada sub bab kedua menguraikan tentang pengertian akta dan pengaturan akta jaminan fidusia.

Bab III menguraikan pembahasan terhadap rumusan permasalahan pertama yang diuraikan dalam empat (5) sub bab, sub bab pertama menguraikan tentang perkembangan pengaturan pendaftaran akta jaminan fidusia dalam sistem manual dan online, sub bab kedua menguraikan tentang hubungan hukum antara kreditur dengan notaris pada pendaftaran jaminan fidusia online, sub bab ketiga menguraikan tentang prosedur pendaftaran akta jaminan fidusia dalam sistem manual dan online, sub bab keempat menguraikan tentang kedudukan dan status pendaftaran akta jaminan fidusia dan sub bab kelima menguraikan tentang pendaftaran akta jaminan fidusia yang lewat waktu dari saat berlakunya Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013.

Bab IV menguraikan pembahasan terhadap rumusan permasalahan kedua yang diuraikan dalam empat (3) sub bab, sub bab pertama menguraikan tentang praktik pendaftaran jaminan fidusia dalam system online, sub bab kedua menguraikan tentang kebutuhan pengaturan pendaftaran akta jaminan fidusia dan sub bab ketiga menguraikan tentang akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

Bab V sebagai bab penutup yang menguraikan mengenai simpulan dan saran. Adapun simpulan dalam penelitian ini adalah jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkan menjadi gugur. Jaminan fidusia tersebut harus melakukan pendaftaran kembali dengan menggunakan sistem pendaftaran jaminan fidusia yang baru yaitu dengan sistem pendaftaran jaminan fidusia online. Gugurnya pendaftaran jaminan

xii

fidusia tersebut dikarenakan persyaratan yang paling essensi dari tata cara pendaftaran jaminan fidusia tidak terpenuhi, yaitu tidak melakukan pembayaran PNBP, sehingga pemohon harus mendaftarkan kembali dengan sistem pendaftaran jaminan fidusia online. Akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem online adalah tidak mempunyai status sebagai kreditur yang didahulukan (preference) terhadap kreditur lainnya sehingga terjadi perubahan status dari kreditur prefecence menjadi kreditur konkuren.

Saran yang diberikan terhadap kedua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah membuat peraturan tentang fidusia online maka dapat menambahkan peraturan tentang pengecualian pendaftaran jaminan fidusia secara system online pada tempat-tempat yang tidak dapat mengakses internet, sehingga mereka tetap dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem konvensional atau manual untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dan kepada penerima fidusia agar segera melakukan pendaftaran jaminan fidusia, untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta memenuhi asas publisitas. Kemudian kepada notaris agar dapat memberikan informasi tentang pentingnya pendaftaran jaminan fidusia bagi penerima fidusia karena pendaftaran dengan fidusia online saat ini sudah lebih mudah, cepat, murah dan nyaman.

xiii

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN ………………………………………………………. ........ i

SAMPUL DALAM ……………………………………………………… ........ i

PRASYARAT GELAR ………………………………………………….. ........ ii

LEMBAR PERSETUJUAN ………………………………….………….......... iii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ……………………………………. ........ iv

UCAPAN TERIMA KASIH …………………………………………….. ........ v

ABSTRAK ………………………………………………………………. ........ viii

ABSTRACT ……………………………………………………………..... ...... ix

RINGKASAN ………………………………………………………….… ....... x

DAFTAR ISI ……………………………………………………………... ....... xii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………..………. ....... 1

1.1 Latar Belakang ………………………………………………... .................. 1

1.2 Rumusan Masalah …………………………………………..… .................. 16

1.3 Tujuan Penelitian ……………………………………….…….. .................. 16

a. Tujuan Umum …………………………………….………. .................... 16

b. Tujuan Khusus ……………………………………..……… ................... 17

1.4 Manfaat Penelitian ……………………………………..……… ................. 17

a. Manfaat Teoritis ………………………………..…………. .................... 17

b. Manfaat Praktis …………………………………..……….. .................... 18

xiv

1.5 Landasan Teoritis…………………………………...…………. .................. 18

1.6 Metode Penelitian ………………………………….…………........ ........... 28

1.6.1 Jenis Penelitian ………………………………….....…… .................. 29

1.6.2 Jenis Pendekatan ………………………………..………. .................. 31

1.6.3 Sumber Bahan Hukum ……………………….………… ................... 32

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum …………..………. ................... 34

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum……….……..……….… .................... 34

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA JAMINAN FIDUSIA ..… ... 37

2.1 Pengaturan Jaminan Fidusia …………………………..………............. 37

2.1.1 Pengertian Jaminan ……………………………..……… ............. 37

2.1.2 Pengertian Jaminan Fidusia ………………………….… ............. 44

2.1.3 Ruang Lingkup, Subjek dan Objek Jaminan Fidusia…. ................ 49

2.1.4 Pengaturan Jaminan Fidusia ……………………….…… ............ 54

2.2 Pengaturan Akta Jaminan Fidusia ……………………..………. ........... 61

2.2.1 Pengertian Akta ………………………………….……... ............. 61

2.2.2 Pengaturan Akta Jaminan Fidusia ……………..……….. ............. 72

BAB III. PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP

PERMOHONAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

YANG LEWAT WAKTU ………………………………………… . 76

3.1 Perkembangan Pengaturan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia

Dalam Sistem Manual dan Online…………………..………... ............ 76

3.2 Hubungan Hukum Antara Kreditur Dengan Notaris Pada

Pendaftaran Jaminan Fidusia Online …………....…………..……… .... 82

xv

3.3 Prosedur Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Dalam Sistem

Manual dan Online ……………………..…………………………… 86

3.4 Kedudukan dan Status Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia ………….. 102

3.5 Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Yang Lewat Waktu Dari

Saat Berlakunya Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 ……....… 106

BAB IV. AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM SISTEM

ONLINE ………………………………………………………..… ... 121

4.1 Praktik Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online ………...... 121

4.2 Kebutuhan Pengaturan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia …..……... .. 125

4.3 Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan ............. 128

BAB V. PENUTUP ........................................................................................ 138

5.1 Kesimpulan…………………………………………………...……....... 138

5.2 Saran …………………………………………………………………. .. 139

Daftar Pustaka …………………………………………………..……………. . 140

Lampiran

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum jaminan tergolong bidang hukum, yang popular disebut the

economic law (hukum ekonomi), wiertschafrecht atau droit economique yang

mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan

pada umumnya, sehingga bidang hukum demikian pengaturannya dalam undang-

undang perlu diprioritaskan.1 Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967

tentang Pokok-pokok Perbankan, tidak dikenal istilah agunan, yang ada adalah

istilah jaminan. Sementara itu dalam UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut

UU Perbankan), memberikan pengertian yang tidak sama dengan istilah jaminan

menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967.2

Arti jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 diberi

istilah agunan atau tanggungan sedangkan jaminan menurut UU Perbankan

diberikan arti yang lain yaitu keyakinan atas itikad dan kemampuan serta

kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan

pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.3 Adapun istilah agunan

menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 UU Perbankan diartikan sebagai berikut:

1Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Jaminan Di Indonesia

(Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan), Liberty, Yogyakarta, hal. 1

2Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdatan, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat Rachmadi Usman I), hal. 66.

3Ibid

2

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank

dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah”.

Hal ini menunjukkan bahwa, istilah agunan merupakan terjemahan dari

istilah collateral yang merupakan bagian dari istilah jaminan pemberian kredit

atau pembiayaan. Pengertian jaminan lebih luas dari pengertian agunan, dimana

pengertian agunan berkaitan dengan barang, sementara jaminan tidak hanya

berkaitan dengan barang, tetapi juga berkaitan dengan character, capacity, capital

dan condition of economy dari nasabah debitur yang bersangkutan.4

Jaminan menurut hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua yaitu

jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

1. Jaminan perorangan (personal guaranty), yaitu jaminan seseorang pihak

ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban

si debitur. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si debitur.

Menurt Subekti jaminan perorangan adalah selalu suatu perjanjian antara

seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin

dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan

diluar (tanpa) pengetahuan si berhutang tersebut.5

2. Jaminan kebendaan (persoonlijke en zekelijke zekerheid), yaitu jaminan

yang dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya, ataupun antara kreditur

4Rachmadi Usman, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia,

PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, (selanjutnya disingkat Rachmadi Usman II), hal. 282.

5Johannes Ibrahim, 2004, Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Refika Aditama, Bandung, hal.79.

3

dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-

kewajiban si debitur.6

Dalam praktek jaminan kebendaan diadakan suatu pemisahan bagian dari

kekayaan seseorang (pemberi jaminan) yaitu melepaskan sebagaian kekuasaan

atas sebagaian kekayaan tersebut dan semuanya itu diperuntukkan guna

memenuhi kewajiban debitur bila diperlukan. Kekayaan tersebut dapat berupa

kekayaan debitur itu sendiri, ataupun kekayaan pihak ketiga. Menurut Soebekti,

maka pemberiaan jaminan kebendaan kepada kreditur, memberikan suatu

keistimewaan baginya terhadap kreditur lainnya.7

Ada beberapa jaminan kebendaan yang dikenal oleh hukum, pertama

adalah jaminan dalam bentuk gadai, yang diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan

1160 KUHPerdata. Pasal 1150 KUHPerdata mendefinikan gadai sebagai suatu

hak yang diperoleh kreditor atas suatu kebendaan bergerak, yang diserahkan

kepadanya oleh seorang debitur atau oleh orang lain atas nama debitur dan yang

memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang

tersebut secara didahulukan dari para kreditor lainnya. Sesuai dengan pengertian

yang diberikan oleh KUHPerdata, gadai merupakan jaminan dalam bentuk benda

bergerak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan kebendaan

bergerak yang digadaikan tersebut kedalam kekuasaan kreditor. Dalam gadai ada

kewajiban dari seorang debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang

dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang serta memberikan hak kepada si

6Muhamad Djumhana, 1996, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra

Aditya Bakti, Bandung, hal. 248. 7Ibid.

4

berpiutang (kreditor) untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang

tersebut apabila debitur tidak mampu menebus kembali barang yang dimaksud

dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan pernyataan lain kewajiban

debitur untuk menyerahkan harta bergerak miliknya sebagai agunan kepada kantor

pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada kantor pegadaian untuk

melakukan penjualan (lelang) dalam kondisi ditentukan.8

Kedua adalah hipotek, yang diatur dalam Pasal 1162 sampai Pasal 1178

KUHPerdata. Pasal 1162 KUHPerdata mendefinikan hipotek sebagai suatu hak

kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian

daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Dalam Pasal 1162 disebutkan benda-

benda yang dapat dibebani hipotek adalah barang tidak bergerak yang dibuat

dengan akta hipotek. Sejalan dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1996 tentang

Hak Tanggungan, maka pemberlakuan hipotek atas barang tidak bergerak tidak

berlaku lagi untuk kebendaan hak-hak atas tanah berikut benda-benda yang secara

hukum dianggap melekat atas bidang tanah yang diberikan hak-hak atas tanah

tersebut. Pasal 1163 ayat (1) KUHPerdata menetapkan bahwa hipotek tidak dapat

dibagai-bagi. Asas ini disebut tidak terbagi-bagi atau ondeelbaarheid dari hipotek,

artinya jika benda yang dibebani hipotek lebih dari satu maka hipotek tadi tetap

membebani masing-masing benda tersebut dalam keseluruhannya.

Ketiga adalah hak tanggungan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor

4 Tahun 1996 yang mengenai penjaminan terhadap hak-hak atas tanah tertentu

8Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, 2006, Hukum Bisnis

Untuk Perusahaan (Teori & Contoh Kasus), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 38.

5

berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk dipergunakan

secara bersama-sama dengan bidang tanah yang diatasnya terdapat hak-hak atas

tanah yang dijaminkan dengan hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak

jaminan yang dibebankan atas hak tanah yang dimaksudkan sebagai pelunasan

utang tertentu, yang diberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor

tertentu (kreditor pemegang hak tanggungan) dibandingkan dengan kreditor

lainnya. Jadi hak tanggungan adalah hak yang dibebankan pada hak atas tanah

beserta benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Benda-

benda lain yang dimaksud adalah bangunan, tanaman dan hasil karya yang

melekat secara tetap pada bangunan.

Keempat adalah jaminan fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan

Fidusia). Sebelum dikeluarkan UU Jaminan Fidusia eksistensi jaminan fidusia

sebagai pranata jaminan yang diakui berdasarkan yurisprudensi. UU Jaminan

Fidusia ini adalah untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan

jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan uasaha dan

untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, oleh

pemerintah disusun suatu peraturan mengenai fidusia dalam suatu undang-undang.

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan

Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi, yang semula

berasal dari zaman Romawi. Jaminan Fidusia, selain merupakan bentuk jaminan

juga merupakan lembaga titipan. Dalam hukum Romawi lembaga ini dikenal

dengan nama fiducia cum creditore contracta yang berarti janji kepercayaan yang

6

dibuat oleh kreditor. Isi janji yang dibuat oleh kreditor dengan debitur adalah

bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda sebagai jaminan

utang dengan kesepakatan bahwa debitur tetap menguasai secara fisik benda

tersebut dan kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada

debitur bilamana utangnya sudah dibayar lunas. Dengan demikian berbeda dari

pignus (gadai) yang mengharuskan penyerahan secara fisik benda yang

digadaikan. Dalam hal fiducia cum creditore pemberi fidusia tetap menguasai

benda yang menjadi objek fidusia, dengan tetap menguasai benda tersebut,

pemberi fidusia dapat menggunakan benda dimaksudkan dalam menjalankan

usahanya.9 Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pacium fiduciae yang

kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cession.10

Krisis dalam bidang hukum jaminan pada pertengahan sampai dengan

akhir abad 19, mengakibatkan pertentangan berbagai kepentingan, yang ditandai

dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan pertanian yang

melanda negara Belanda bahkan seluruh negara di Eropa. Krisis tersebut

melahirkan lembaga jaminan fidusia yang keberadaannya didasarkan pada

yurisprudensi. Untuk mengatasi masalah itu lahirlah peraturan tentang ikatan

panen atau Oogstverband (Staatsblad 1886 Nomor 57). Peraturan ini mengatur

mengenai peminjaman uang, yang diberikan dengan jaminan panen yang akan

diperoleh dari suatu perkebunan. Dengan adanya peraturan ini maka

dimungkinkan untuk mengadakan jaminan atas barang-barang bergerak, atau

9Rachmadi Usman I, Op.Cit, hal.150 10Henny Tanuwidjaja, 2012, Pranata Hukum Jaminan Utang & Sejarah

Lembaga Hukum Notariat, Refika Aditama, Bandung, hal. 51.

7

setidak-tidaknya kemudian menjadi barang bergerak, sedangkan barang-barang itu

tetap berada dalam kekuasaan debitor.11

Di Belanda untuk pertama kali lembaga fidusia diakui melalui

Bierbrouwerry Arrest tanggal 29 Januari 1929, yang kemudian diikuti dengan

arrest lainnya, diantaranya Hakkers van Tilburg Arrest tanggal 21 Juni 1929,

Boerenleenbank-Los Arrest tanggal 3 Januari 1941, Sio Arrest tanggal 22 Mei

1953 dan van Gend en Loos Arrest tanggaal 7 Maret 1975.12 Lembaga fidusia

lahir di Indonesia berdasarkan Arrest Hoggerechtsof 18 Agustus 1932. Lahirnya

Arrest Hoggerechtsof karena pengaruh dari asas konkordansi yang dipengaruhi

oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil,

pengecer, pedagang menegah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit

untuk usahanya. Terutama setelah perang Dunia I dimana kebutuhan akan kredit

bagi pengusaha kecil sangat tinggi untuk keperluan menjalankan, menghidupkan

usahanya. Perkembangan perundang-undangan fidusia sangat lambat, karena

undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia baru diundangkan pada

tanggal 30 September tahun 1999, berkenaan dengan bergulirnya era reformasi.

Lembaga jaminan fidusia diatur melalui peraturan perundang-undangan

yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, dengan berlakunya UU Jaminan

Fidusia, pengikatan jaminan hutang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib

mematuhi ketentuan undang-undangnya. Undang-undang ini dibentuk karena

terdapat beberapa pertimbangan yaitu pertama bahwa kebutuhan yang sangat

besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, dimana perlu

11Ibid, hal. 154. 12Ibid, hal. 156.

8

diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur

lembaga jaminan, kedua jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga

jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur

dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif dan

ketiga untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu

pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu

memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu

dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut

perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Berdasarkan ketiga

pertimbangan tersebut maka dipandang perlu untuk membentuk UU Jaminan

Fidusia.

Berlakunya UU Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan

pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia

dibagi dua (2) macam, yaitu:13

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan

2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak

tanggungan.

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia

adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek

jaminan fidusia sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau

korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan

13H. Salim. HS, 2014, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT.

RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 64.

9

fidusia. Pengertian tentang jaminan fidusia terdapat di Pasal 1 angka (2) Undang-

Undang Fidusia yang menyebutkan bahwa:

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditor lainnya.

Suatu perubahan yang cukup mendasar dari perkembangan jaminan fidusia

adalah mengenai pendaftaran. Sebelum terbitnya UU Jaminan Fidusia, masalah

pendaftaran jaminan fidusia bukanlah menjadi suatu kewajiban, tetapi setelah

keluarnya UU Jaminan Fidusia masalah pendaftran jaminan fidusia semakin

krusial. Pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang

tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia. Selain itu,

pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan

kepastian hukum.14

UU Jaminan Fidusia mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan

fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang

berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang

didahulukan (preference) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain.

Pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 UU Jaminan Fidusia yaitu:

(1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

14H. Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang

Didambakan, Pt. Alumni, Bandung, hal. 213.

10

(2) Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar

wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) tetap berlaku.

Sesuai dengan UU Jaminan Fidusia, proses pendaftaran Jaminan Fidusia

dimulai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris, yang kemudian

dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. Sesuai dengan ketentuan

dalam Pasal 13 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia

dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada kantor pendaftaran

fidusia dengan melampirkan surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut diajukan oleh penerima fidusia

sendiri, kuasa atau wakilnya. Pasal 13 ayat (1) menentukan pula, bahwa

permohonan pendaftaran jaminan fidusia tidak harus dilakukan oleh penerima

fidusia, melainkan dapat dilakukan kuasa atau wakil dari penerima fidusia.

Akta jaminan fidusia merupakan akta autentik, sebenarnya cukup

dikatakan, bahwa pernyataan pendaftaran harus dilengkapi dengan salinan akta

autentik penjaminan fidusia. Hal ini berkaitan dengan masalah pendaftaran ikatan

jaminan fidusia bukan benda jaminan fidusia sehingga semua klausul yang

termuat dalam perjanjian penjaminan fidusia turut terdaftar, agar mempunyai daya

mengikat pihak ketiga.15 Akta pembebanan fidusia ini telah dibakukan oleh

pemerintah, dengan tujuan untuk melindungi nasabah yang ekonominya lemah.

a. Pasal 5 1. Pembebanan benda jaminan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan

akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.

15Rachmadi Usman I, Op.Cit, hal. 211.

11

2. Terhadap pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

b. Pasal 6 Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang kurangnya memuat: 1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; 2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; 4. Nilai penjaminan, dan 5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Akta notaris adalah akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian

yang paling sempurna, karenanya pembebanan benda jaminan fidusia dituangkan

dalam akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia. Pasal 1870 KUHPerdata

menyatakan bahwa, suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna

tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta para ahli

warisnya ataupun orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka selaku

penggantinya. Atas dasar itulah UU Jaminan Fidusia mengharuskan atau

mewajibkan pembebanan benda yang dijamin dengan jaminan fidusia dilakukan

dengan akta notaris.16

Pendaftaran jaminan fidusia secara manual melalui kantor jaminan fidusia

dirasakan proses pengurusan dan pengeluaran sertifikat jaminan fidusianya

membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang dikeluarkan juga cukup mahal,

dengan adanya sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara online

system menciptakan kemudahan dalam pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran

jaminan fidusia secara sistem online semakin jelas setelah dikeluarkannya

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9

16Ibid, hal. 189.

12

Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara

Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Secara Elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia. Tujuan diberlakukannya

pendaftran jaminan fidusia secara elektronik yaitu untuk meningkatkan pelayanan

jasa hukum pendaftran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, murah dan nyaman

maka permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik.

Pengertian pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terdapat pada


Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara

Elektronik bahwa pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah

pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi

aplikasi secara elektronik, pemohon adalah pemerima fidusia, kuasa atau

wakilnya. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dapat dilakukan melalui

kios pelayanan jaminan secara elektronik di seluruh pendaftaran fidusia.

Walaupun pendaftaran jaminan fidusia sangat penting dan saat ini dengan

berlakunya system online membuat pendaftaran jaminan fidusia semakin mudah

dan cepat, namun dalam perkreditan di lingkungan bank masih ada perjanjian

jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Demikian pula, terjadi pada perjanjian

jaminan fidusia di lingkungan lembaga pembiayaan bisnis. Hal ini karena masih

ada ketidakpastian mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Sehingga masih banyak

pihak kreditur penerima fidusia yang tidak mendaftarkan akta jaminannya. Faktor

13

penyebabnya antara lain jangka waktu kreditnya hanya berlangsung selama tidak

lebih dari satu tahun, nilai pinjaman kecil, biaya pembuatan akta jaminan fidusia

yang mahal dan debiturnya sudah dikenal dengan baik oleh bank yang

bersangkutan.17 UU Jaminan Fidusia adalah hukum positif yang berlaku bagi

jaminan fidusia, namun terdapat beberapa hal yang tidak diatur dengan jelas

dalam undang-undang tersebut yaitu tentang pengaturan tata cara pendaftaran

jaminan fidusia terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang lewat

waktu dari 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013

ditetapkan dan akibat hukum jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam system

online.

Setelah didaftarkannya akta jaminan fidusia maka dikeluarkanlah sertifikat

jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan

tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku daftar Fidusia. Dalam sertifikat

jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-

kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA”, yang bermaksud untuk memberikan kekuatan eksekusitorial, yang sama

dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan adanya kekuatan eksekutorial ini, sertifikat jaminan fidusia tersebut

langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta

mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan

adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut,

17H. Tan Kamelo, Op. Cit, hal. 213.

14

sehingga karakter kebendaan seperti droit de suite dan hak preferensinya tidak

melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia. Disinilah mengapa diperlukannya

pengaturan yang tegas terhadap pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan lewat

dari 60 hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkandan akibat

hukum jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam system online. Akibat yang

ditimbulkan adalah terjadinya ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid). Hal

inilah yang menyebabkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa

yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada

kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang

terjadi.

Setelah ditelusuri judul-judul tesis yang ada di Indonesia melalui

penelusuran dengan media internet ditemukan beberapa judul tesis yang

menyangkut jaminan fidusia. Adapun judul-judulnya adalah sebagai berikut:

a. Tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Debitur Terhadap musnahnya Benda

Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank”oleh Ni Made Trisna Dewi,

Universitas Udayana, Tahun 2011. Penulisan ini dilakukan berdasarkan jenis

penulisan Hukum Normatif, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan

fidusia yang musnah dalam suatu perjanjian kredit bank menurut

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit

bank terhadap masalah musnahnya benda jaminan fidusia?

15

b. Tesis Tesis yang berjudul “Kekuatan Mengikat Perjanjian Kredit Dengan

Akta Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Pada Koperasi Di

Wilayah Kota Denpasar)”, oleh Putu Helena Evie Oktyavina Sridana,


penulisan Yuridis Empiris, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh

koperasi?

2. Bagaimanakah kekuatan mengikat dari jaminan fidusia yang tidak

didaftarkan dalam perjanjian kredit koperasi?

3. Bagaimanakah eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak

didaftarkan dalam perjanjian kredit koperasi?

c. Tesis yang berjudul “Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Setelah

Debitur Wanprestasi” oleh Desak Putu Thiarina Mahaswari Agastia,


penulisan Hukum Normatif, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pendaftaran Jaminan Fidusia dalam sistem

Hukum Indonesia?

2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Jaminan Fidusia yang didaftarkan

setelah debitur wanprestasi?

Penelitian tersebut di atas berbeda penulisannya dengan penelitian ini

dimana dalam penelitian ini menekankan padaakibat hukum pendaftaran jaminan

fidusia dalam sistem online mengenai pengaturan tata cara pendaftaran jaminan

fidusia terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari

16

60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkan

dan akibat pendaftaran jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam system

online, sehingga tesis ini adalah asli, ada unsur kebaruan dan dapat dipertanggung

jawabkan secara ilmiah. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk

meneliti, membahas serta mengangkatnya menjadi sebuah karya tulis/tesis yang

berjudul “Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok-

pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tata cara pendaftaran jaminan fidusia terhadap

permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 (enam

puluh) hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkan?

2. Bagaimanakah akibat hukum jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam

sistem online?

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu

hukum terkait dengan paradigma science as a process (ilmu sebagai proses),

dengan paradigma ini ilmu tidak akan pernah mandeg (final) dalam panggilannya

17

atas kebenaran di bidang obyeknya masing-masing.18 Dalam penelitian ini

bertujuan untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang akibat hukum

pendaftaran jaminan fidusia dalam sistem online.

b. Tujuan Khusus

Selain untuk mencapai tujuan umum yang telah tersebut diatas, juga

terdapat tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai sesuai dengan

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskanpengaturan tata cara pendaftaran jaminan

fidusia terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu

dari 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013

ditetapkan.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum jaminan fidusia yang tidak

terdaftar dalam sistem online.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dan dicapai dari hasil penelitian terhadap

pokok permasalahan adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi manfaat positif

bagi perkembangan ilmu hukum. Manfaat positif yang diharapkan dikhususkan

18Program Studi Magister Kenotariatan Universita Udayana, 2013, Buku

Pedoman Pendidikan, hal. 57.

18

pada bidang hukum jaminan fidusia terkait dengan akibat hukum pendaftaran

jaminan fidusia dalam sistem online.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan

kontribusi antara lain bagi pemerintah, akademisi, notaris dan masyarakat umum.

Manfaat yang dapat diberikan yaitu terkait dengan akibat hukum pendaftaran

jaminan fidusia dalam sistem online.

1.5 Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum

umum/teori khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum,

norma-norma dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas

permasalahan penelitian.19 Teori juga sangat diperlukan dalam penulisan karya

ilmiah dalam tatanan hukum positif konkrit.

Teori berasal dari kata teoritik, dapat didefenisikan adalah alur logika atau

penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang

disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk

menjelaskan (explanation), meramalkan (prediction) dan pengedalian (control)

suatu gejala. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, teori adalah suatu

penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu

fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena

19Ibid, hal. 58.

19

menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.20 Pendapat lain oleh Jan Gijssels

dan Mark Van Koecke “Eendegelijk inzicht in deze rechtsteoretissche kwesties

wordt blijkens het voorwoord beschouwd alseen noodzakelijke basis voor elke

wetenschappelijke studie van een konkreet positief rechtsstelsel”21 (dalam teori

hukum diperlukan suatu pandangan yang merupakan pendahuluan dan dianggap

mutlak perlu ada sebagai dasar dari studi ilmu pengetahuan terhadap aturan

hukum positif).

Robert K. Yin, menyatakan bahwa Theory means the design of research

steps according to some relationship to the literature, policy issues or other

substance source22 (teori berarti desain langkah-langkah penelitian menurut

beberapa hubungan dengan literatur, isu-isu kebijakan atau sumber bahan

lainnya). Landasan teoritis yang dimaksudkan yang berhubungan dengan akibat

hukum pendaftaran akta jaminan fidusia dalam sistem online yaitu teori kepastian

hukum, teori perlindungan hukum dan asas publisitas.

a. Teori Kepastian Hukum

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan

terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang

selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena

dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan

20Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum

Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 134. 21Jan Gijssels en Mark Van Koecke, 1982, What Is Rechtsteorie?,

Antwepen, Nederland, hal. 57. 22Robert K. Yin, 1993, Applications of Case Study Research, Sage

Publications International Educational and Profesional Publisher Newbury Park, New Delhi, hal. 4.

20

kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak

tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah,

dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan

melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas

pulah penerapanya, dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya,

subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumanya. Akan tetapi kepastian hukum

mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat,

tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan

memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Dalam suatu undang-undang, kepastian hukum meliputi dua hal yakni

pertama kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan

satu dengan lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan

maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang

tersebut. Kedua kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip hukum

undang-undang tersebut. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah

memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti

hanya demi undang-undang semata-mata, berarti kepastian hukum itu tidak

pernah menyentuh kepada masyarakatnya.23

Teori Kepastian Hukum dikembangkan oleh Rene Descrates, seorang

filsuf dari Prancis. Descartes berpendapat suatu kepastian hukum dapat diperoleh

dari metode sanksi yang diberlakukan kepada subjek hukum baik perorangan

maupun badan hukum yang lebih menekankan pada proses orientasi proses

23H. Tan Kamelo, Op.Cit, hal. 117.

21

pelaksanaan bukan pada hasil pelaksanaan. Kepastian memberikan kejelasan

dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaankontrak dalam bentuk

prestasi bahkan saat kontrak tersebut wanprestasi.24

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yaitu

kepastian hukum. Asas kepastian hukum mengandung arti, sikap atau keputusan

pejabat administrasi negara yang manapun tidak boleh menimbulkan

ketidakadilan hukum.25 Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus

diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur

tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam

praktek tidak selalu mudah mengusahakan secara proporsional seimbang antara

ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus

diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada

kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan

menimbulkan rasa tidak adil.

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan

diundangkan secara pasti digunakan untuk mengatur secara jelas dan logis suatu

hal. Jelas tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian bahwa ia

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau

menimbulkan konflik norma, kekosongan norma ataupun adanya kekaburan

24Mariotedja, 2013, “Teori Kepastian Dalam Perspektif Hukum”,

Marotedja.blogspot.com (diakses pada tanggal 25 Agustus 2014). 25Prajudi Atmosudirdjo, 1983, Hukum Administrasi Negara, Ghalia

Indonesia, Jakarta, hal. 88.

22

norma. Menurut Gustaf Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada

tiga hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan daya guna.26

Kepastian kata dasarnya adalah pasti, yang memiliki arti suatu hal yang

sudah tentu, sudah tetap dan tidak boleh tidak. Gustaf Radbruch seperti yang

dikutip oleh Theo Huijber mengenai kepastian hukum mengemukakan bahwa:27

pengertian hukum dapat dibedakan menjadi tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek pertama adalah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan atau finalitas dan aspek yang ketiga adalah kepastian hukum atau legalitas.

Menurut Peter Mahmud Marzuki berkaitan dengan pengertian kepastian

hukum dikemukakan sebagai berikut:

Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.28

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diberikan oleh M. Yahya Harahap,

yang menyatakan bahwa kepastian hukum dibutuhkan di dalam masyarakat demi

terciptanya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan

26O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media,

hal. 33. 27Theo Huijbers, 2007, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, Kanisius,

Yogyakarta, hal. 163. 28Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana,

Jakarta, (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I), hal. 158.

23

kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan

bertindak main hakim sendiri.29

Agar hukum dapat berlaku dengan sempurna dan menjamin kepastian

hukum, maka diperlukan tiga nilai dasar tersebut. Kepastian hukum dengan

demikian berkaitan dengan kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan

terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Asas kepastian hukum

adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan

perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dari semua teori mengenai kepastian hukum diatas, teori menurut Gustaf

Radbruch lebih mendekati untuk dipergunakan sebagai penyelesaian persoalan

mengenai pengaturan tata cara pendaftaran jaminan fidusia terhadap permohonan

pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 (enam puluh) hari setelah

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkan dan akibat hukum jaminan

fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem online. Dengan kata lain, adanya unsur

keadilan, tujuan keadilan dan kepastian hukum dalam pendaftaran akta jaminan

fidusia akan dapat memberikan jaminan perlindungan bagi setiap orang,

mengingat kepastian hukum itu sendiri adalah alat atau syarat untuk memberikan

perlindungan bagi yang berhak.

Dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem online

tentunya kepastian hukum harus dapat dijamin baik itu bagi pemberi fidusia,

29M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan

KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap I), hal. 76.

24

penerima fidusia maupun bagi pihak ketiga. Memberikan kepastian hukum

sebagai tujuan dari dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia menjadi hal

terpenting dalam pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik terutama

menyangkut benda yang menjadi objek Jaminan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari

suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh

masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut

untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara

perseoranan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum.30 Philipus M. Hadjon mengemukakan

perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal

dengan sebutan rechbescherming van de burgers.31 Dari pendapat tersebut, bahwa

perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yakni rechbescherming dengan

mengandung pengertian bahwa dalam kata perlindungan terdapat suatu usaha

untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang

30Ibid, hal. 54. 31Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,

PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 1.

25

dilakukan. Phillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai

tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

1. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam

pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.

2. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana

lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa, berupa sanksi seperti denda,

penjara, dan hukuman tambahan. Perlindungan yang represif bertujuan

untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di

lembaga peradilan.32

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan perlindungan hukum preventif,

dengan mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia maka

penerima fidusia akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang dapat

memberikan kekuatan eksekutorial, yang sama dengan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sertifikat jaminan fidusia tersebut dapat

digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia, jika sewaktu-

waktu pemberi fidusia cedera janji.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan

oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum

yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun

pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut belum tercipta dengan

baik, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

32Phillipus M. Hadjon, Op.Cit, hal. 2.

26

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang

dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun

penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta

menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum

yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.

Teori perlindungan hukum yang digunakan adalah teori menurut Phillipus

M. Hadjon, yang lebih mendekati untuk dipergunakan sebagai penyelesaian

persoalan mengenai pengaturan tata cara pendaftaran jaminan fidusia terhadap

permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 (enam puluh)

hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkan. Perlindungan

hukum ini ditujukan agar mampu melindungi pihak penerima fidusia dari keadaan

wanprestasi debitur (pemberi fidusia). Dengan mendaftarkan benda jaminan

fidusia maka pihak penerima fidusia mempunyai alat bukti berupa sertifikat

jaminan fidusia yang dapat digunakan untuk melakukan eksekusi pada benda

jaminan fidusia.

c. Asas Publisitas

Pencatatan dan publikasi pada hukum kebendaan pelaksanaannya

diserahkan sepenuhnya pada kehendak para pihak yang melangsungkan perbuatan

hukumnya. Publikasi ini karena memang ditujukan untuk melindungi kepentingan

pihak ketiga adalah terbuka untuk umum. Tidak dilakukannya pencatatan dan

publikasi, berakibat tidak berlakunya perbuatan hukum yang dikehendaki oleh

27

para pihak terhadap pihak ketiga, berarti bahwa apabila pencatatan dan publikasi

tersebut diabaikan, para pihak tidak dapat mendalilkan hubungan hukum yang ada

di antara para pihak terhadap pihak ketiga. Kewajiban pencatatan dan publikasi

atas suatu perjanjian penjaminan yang merupakan perjanjian assesoir dari suatu

perjanjian pokok yang bersifat perorangan, timbullah/terbitlah suatu hak

kebendaan yang bersifat droit de suite dan droit de preference. Pemegang hak atas

jaminan kebendaan yang dijaminkan secara kebendaan tersebut yaitu hak yang

melekat atas kebendaan yang dijaminkan kemanapun kebendaan tersebut

dialihkan.33

Sesuai ketentuan Pasal 28 UU Jaminan Fidusia, sifat mendahului droit de

preference ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada kantor pendaftaran

fidusia. Jadi dalam hal ini berlaku adagium first registered first scured. Hak yang

didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya

atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk

mengambil pelunasan ini mendahului kreditor-kreditor lainnya.34

UU Jaminan Fidusia mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan

fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang

berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang

didahulukan (preference) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Jaminan

fidusia memberikan hak kepada pihak penerima fidusia untuk tetap menguasai

benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, diharapkan

33Herlien Budiono, 2008, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang

Kenotariatan, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 230. 34Henny Tanuwidjaja, Op.Cit, hal. 59.

28

sistem pendaftaran yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia tersebut dapat

memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai

kepentingan terhadap benda tersebut.

Pasal 11 UU Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa, pendaftaran benda yang

dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi

fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun

di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas,

sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda

yang telah dibebani jaminan fidusia. Berdasarkan uraian tersebut maka untuk

menjawab permasalahan tentang pengaturan tata cara pendaftaran jaminan fidusia

terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60

(enam puluh) hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkandan

akibat hukum jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem online.

Pendaftaran dengan asas publisitas ini dimaksudkan agar mempunyai

pengaruh/efek terhadap pihak ketiga, agar pihak ketiga terikat dengan pendaftaran

tersebut. Artinya pihak ketiga tidak dapat lagi mengemukakan alasan itikad baik,

untuk mengelak dari kelelaiannya untuk mengontrol daftar yang bersangkutan

sebelum melakukan transaksi yang menyangkut benda terdaftar.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara atau langkah-langkah yang digunakan

untuk menganasilis atau menjawab suatu permasahan yang di teliti. Menurut

Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara

29

memecahkan sutu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-

hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan

manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip

dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan

penelitian.35

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penulisan tesis ini adalah

menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu

penelitian yang mendekati masalah dan norma hukum yang berlaku. Norma

hukum yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis seperti undang-undang

dasar, undang-undang dan peraturan pemerintah.

Penelitian hukum normatif merupakan sebuah upaya untuk mencari dan

menemukan asas-asas hukum, aturan-aturan hukum positif yang dapat diterapkan

untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan atau isu hukum tertentu.

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian teoritik (theoretical research).

Theoritical research sebagaimana dinyatakan oleh Terry Hutchinson yaitu;

Research which fosters a more complete understanding of the conceptual bases of legal principles and of the combined effects of a range of rules and procedures that touch on a particular area ofactivity36 (Penelitian yang meningkatkan pemahaman yang lebih lengkap dari basis konseptual prinsip-prinsip hukum dan efek gabungan dari berbagai aturan dan prosedur yang menyentuh pada area tertentu dari kegiatan).

35Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press,

Jakarta, hal. 6. 36Terry Hutchinson, 2002, Researching and Writing in Law, Lawbook Co,

Sydney, Australia, hal. 9.

30

Peter Mahmud Marzuki berpendapat, penelitian hukum adalah suatuproses

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter

preskriptif ilmu hukum.37 Oleh karena itu penelitian hukum normatif diartikan

sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian

hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk

menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut,

sudah mengandung nilai.38

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif adalah

penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori,

sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi,

konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan

mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak

mengkaji aspek terapan atau pelaksanaan.39 Penelitian hukum normatif disebut

juga dengan penelitian hukum doktrinal yakni yang berfokus pada peraturan yang

tertulis (law in book),40 yang beranjak dari adanya kekaburan norma dalam

peraturan menteri tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dengan system

37Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media,

Jakarta, (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), hal. 35. 38Ibid, hal. 35. 39Abdulkadir Muhammad,1992, Hukum Perikatan, Citra Aditya, Bandung,

(selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad I), hal. 102. 40Amiruddin dan H. Zainal, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum,

PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 18.

31

online dan akibat hukum jaminan fidusia yang tidak terdaftarkan dalam sistem

online.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan

(statute approach). Pada umumnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa

pendekatan yang lain selain pendekatan konsep (conceptual approach) dan

pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni pendekatan kasus (The

Case Approach), pendekatan sejarah (Historical Approach) dan pendekatan

komparatif (Comparative Approach).41

Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni dengan

menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

sedang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu

memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

yang berkembang di dalamilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, maka akan ditemukan ide-

ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan

asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan

41Peter Mahmud Marzuki II, Op.Cit, hal. 93.

32

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.42

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari

kepustakaan, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan

mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum

dan putusan hakim).43 Bahan hukum primer dalam penilitian ini yakni:

a) Kitab Undang-Undang hukum Perdata

b) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia.

c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata

Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan

Fidusia.

42Ibid. 43Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra

Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammand II), hal. 81.

33

f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan

Fidusia Secara Elektronik.

g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara

Elektronik.

h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara

Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan

terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum

dan media cetak atau elektronik).44 Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini

yaitu buku-buku hasil karya para sarjana yang menguraikan tentang pengaturan

tata cara pendaftaran jaminan fidusia terhadap permohonan pendaftaran jaminan

fidusia yang lewat waktu dari 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Menteri

Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkan dan akibat hukum jaminan fidusia yang tidak

terdaftar dalam sistem online.

3. Bahan hukum Tertier.

44Abdulkadir Muhammad I, Op.Cit, hal. 102.

34

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum,

internet dengan menyebut nama situsnya.45

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan

membaca dan mencatat literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang

akan diteliti dengan sistem kartu. Sistem kartu yaitu bahan hukum yang telah

dikumpulkan dicatat dan dibuat dalam bentuk kartu-kartu. Dalam kartu tersebut

dicatat mengenai sumber bahan hukum yang didapat baik nama penulis, tahun

terbit, judul bahan hukum, penerbit, halaman dan informasi lain yang diperlukan.

Kartu-kartu tersebut kemudian akan disusun berdasarkan pokok bahasan untuk

memudahkan analisis.

Menurut Soejono Soekanto sistem kartu yaitu dengan menyusun dan

mengklasifikasikan kartu-kartu tersebut kartu ikhtiar, kartu kutipan dan kartu

ulasan kemudian dicocokan juga dengan perencanaan sistematika tesis yang

dibuat. Selanjutnya diberi tulisan tentang sumber kutipan yang diperoleh secara

lengkap.46

45Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif

Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. l3. 46Soejono Soekanto, Op.Cit,hal. 36.

35

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah setelah semua

bahan hukum terkumpul baik dari bahan hukum primer dan sekunder kemudian

diklasifikasikan secara kualitatif sesuai dengan permasalahan. Bahan hukum

tersebut dianalisa dengan teori-teori yang relevan kemudian disimpulkan untuk

menjawab permasalahan dan akhirnya bahan hukum disajikan dalam deskritif

analitis.

Menurut Zainuddin Ali metode penelitian yang menggunakan bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier, maka

penelitian tersebut menggunakan teknik deskriptif analitis yang menganalisis

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang

menjadi obyek penelitian dan bahan hukum ini bersifat:

a. Deskripsi

Tahapan pendeskripsian atau penggambaran dengan menguraikan

proposisi-proposisi hukum sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji

yakni dengan adaya akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia dalam

sistem online.

b. Sitematisasi

Dalam proses sistematisasi ini terbentuk atau dirumuskan sejumlah

aturanumum dan pengertian-pengertian hukum atau konsep hukum

(legalconsept) yang digunakan untuk memudahkan pengolahan bahan

hukum dalam proses sistematisasi bahan hukum tersebut.

36

c. Evaluasi

Tahapan evaluasi atau analisis dengan memberi penilaian berupa tepat atau

tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah syah atau tidak syah

oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan

norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun

dalam bahan hukum sekunder.

d. Argumentasi.

Teknik argumentasi, teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik

evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang

bersifat penalaran hukum.47

47Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,

hal. 105.

37

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA JAMINAN FIDUSIA

2.1 Pengaturan Jaminan Fidusia

2.1.1 Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah zekerheid atau

cautie, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi

perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda

tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang

yang diterima debitur kepada kreditornya. Mariam Darus Badrulzaman

merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang

debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya

dalam suatu perikatan.95 Thomas Suyanto, ahli Perbankan menyatakan bahwa

jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang

untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.96

Dalam seminar badan pembinaan hukum nasional yang

diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977

disimpulkan pengertian jaminan. Jaminan adalah menjamin dipenuhinya

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan

hukum, oleh karena itu hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.

Kontruksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang

95Rachmadi Usman I, Op.Cit, hal. 66. 96Thomas Suyatno, 1989, Dasar-Dasar Perkreditan, PT Gramedia, Jakarta,

hal.70.

38

dikemukakan oleh Mariam Darus Badrulzaman, Hartono Hadisoeprapto dan

M. Bahsan. Hartono Hadisoeprapto berpendapat bahwa jaminan adalah

sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa

debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang

timbul dari sutu perikatan. M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah

segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin

suatu utang piutang dalam masyarakat.97

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan

pemberian kredit, bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas

kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang

diperjanjikan.98 Berdasakan pada pengertian jaminan diatas, maka dapat

dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk menyakinkan

bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk melunasi

kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah

disepakati bersama.99

Jaminan difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur

(bank), timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan

debitur dan jaminan itu suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang

yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditor

97Salim. HS, Op.cit, hal. 22. 98Sentosa Sembiring, 2008, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung,

hal.70. 99Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana,

Jakarta, hal. 73.

39

sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang. Kebendaan

tertentu diserahkan debitur kepada kreditur dimaksudkan sebagai tanggungan

atas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan kreditur kepada debitur

sampai debitur melunasi pinjamnanya tersebut. Apabila debitur wanprestasi

kebendaan tertentu tersebut akan dinilai dengan uang selanjutnya akan

dipergunakan untuk pelunasan seluruh atau sebagian dari pinjaman atau

utang debitur kepada krediturnya.

Istilah jaminan telah lazim digunakan dalam bidang ilmu hukum dan

telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang

lembaga jaminan daripada istilah agunan. Oleh karena itu, istilah yang

digunakan bukan hukum agunan, lembaga agunan, agunan kebendaan,

agunan perseorangan atau hak agunan melainkan hukum jaminan, lembaga

jaminan, jaminan kebendaan jaminan perseorangan dan hak jaminan. Hak

jaminan melingkupi hak jaminan yang bersifat umum dan hak jaminan yang

bersifat khusus. Hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah security

of law, zekerheidsstelling atau zekerheidsrechten. Dalam keputusan seminar

hukum jaminan yang diseleengarakan oleh Badan Pembinaan Hukum

Nasional Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 1978 di

Yogyakarta menyimpulkan bahwa istilah hukum jaminan itu meliputi

pengertian baik jaminan kebendaan maupun perorangan. Berdasarkan

kesimpulan tersebut, pengertian hukum jaminan yang diberikan didasarkan

kepada pembagian jenis lembaga hak jaminan artinya tidak memberikan

40

perumusan pengertian hukum jaminan, melainkan jaminan kebendaan dan

jaminan perorangan.100

J. Satrio, hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang

mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang

debitur.101 Definisi ini difokuskan pada pengaturan hak-hak kreditur semata-

mata, tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitur. Padahal subjek kajian

hukum jaminan tidak hanya menyangkut kreditur semata-mata, tetapi juga

erat kaitannya dengan debitur, sedangkan yang menjadi objek kajiannya

adalah benda jaminan.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum

jaminan adalah mengatur kontruksi yuridis yang memungkinkan pemberian

fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai

jaminan.102 Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan

kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri

maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya

harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar dengan

jangka waktu yang lama dan bunga relatif rendah. Pengertian hukum jaminan

menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan merupakan konsep yuridis yang

berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan jaminan. M. Bahsan, hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan

yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang

100Rachmadi Usman I, Op.Cit, hal. 1. 101Ibid. 102M. Bahsan, 2008, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan

Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 3.

41

piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-

undangan yang berlaku saat ini.103

Pendapat terakhir dari pengertian hukum jaminan adalah menurut

Salim HS, bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah

hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima

jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan

fasilitas kredit.104 Berdasarkan pengertian di atas unsur-unsur yang

terkandung di dalam perumusan hukum jaminan, yakni sebagai berikut:

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi dua

macam yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan

tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan

yurisprudensi, sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah

kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup dan berkembang

dalam masyarakat, hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat

yang dilakukan secara lisan.

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang

menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan, yang bertindak

sebagai pemberi pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang

membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut dengan debitur.

103Ibid. 104Salim. HS, Op.Cit, hal. 6.

42

Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang

jaminan dari pemberi jaminan, yang bertindak sebagai penerima jaminan

ini adalah orang atau badan hukum. Badan hukum adalah lembaga yang

memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan atau

lembaga keuangan nonbank.

3. Adanya jaminan

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan

materiil dan imateriil. Jamianan materiil merupakan jaminan yang berupa

hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak

bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan nonkebendaan.

4. Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan

untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan

nonbank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan

kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan nonbank percaya

bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan

bunganya, begitu pula debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan

nonbank dapat memberikan kredit kepadanya.105

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai

literatur tentang jaminan, maka ditemukan lima asas penting dalam hukum

jaminan, yaitu:

105Ibid, hal. 7.

43

1. Asas publicitet yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak

fidusia dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan

supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut

sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di

kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia

dilakukan di kantor pendaftaran fidusia pada kantor Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sedangkan pendaftaran hipotek kapal

laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama yaitu

syahbandar.

2. Asas specialitet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek

hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah

terdaftar atas nama orang tertentu.

3. Asas tidak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat

mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek dan

hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagaian.

4. Asas inbezittstelling yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada

penerima gadai.

5. Asas horizontal yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan,

hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara

maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau

pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak

pakai.106

106Ibid, hal. 9.

44

Hukum jaminan di Indonesia ditinjau dari sudut perkembangan

perekonomian baik nasional maupun internasional mempunyai peran yang

besar terkait dengan kegiatan pinjam meminjam uang. Berbagai lembaga

keuangan sangat berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi

kegiatan perekonomian dengan memberi pinjaman uang baik dalam bentuk

kredit maupun gadai, yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan

dana.

2.1.2 Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata fiduciair atau fides yang artinya kepercayaan

yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan

bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini

dimaksudkan hanya sebagai jaminan bagi pelunasan utang tertentu, dimana

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor)

terhadap kreditor lainnya. Dalam berbagai literatur fidusia lazim disebut

dengan fiduciaire eigendom overdract (FEO) yaitu penyerahan hak milik

berdasarkan atas kepercayaan.107

Istilah fidusia yang berasal dari bahasa Belanda yaitu fiducie,

sedangkan dalam bahasa inggris disebut fiduciary transfer of ownership yang

artinya kepercayaan. Fiduciary mempunyai arti yaitu a fiduciary means a

trustee or other person subject to fiduciary duties under the settlement

(fidusia berarti kepercayaan atau seseorang yang diberikan kewajiban untuk

107Ibid, hal. 55.

45

menyelesaikan fidusia).108 Dalam sistem Anglo Saxon, dikenal istilah

fiduciary yang artinya sebagai berikut:

The term is derived from the roman law, and means (as a noun) a person holding the character analogous to that of a trustee, in respect to the trust and confidence involved in it and the scrupulous good faith and candor which it requires. A person having duty, created by his undertaking, to act primarily for another’s benefit in matter connected which such undertaking.As an adjective it means of the nature of a trust; having the characteristics of a trust; analogous to a trust; relating to or founded upon a trust or confiden109 (istilah ini berasal dari hukum Romawi, dan sarana (sebagai kata benda) seseorang memegang karakter analog dengan wali, sehubungan dengan kepercayaan dan keyakinan yang terlibat di dalamnya dan itikad baik teliti dan keterusterangan yang membutuhkan. Seseorang yang memiliki tugas, yang diciptakan oleh usaha, untuk bertindak terutama untuk orang lain. Seperti kata sifat itu berarti sifat kepercayaan; memiliki karakteristik kepercayaan; analog dengan kepercayaan; berkaitan dengan atau didasarkan atas kepercayaan atau percaya diri).

Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa fidusia

adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan

dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Pengalihan hak

kepemilikan dalam pengertian tersebut adalah pemindahan hak kepemilikan

dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan dengan

syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi

fidusia.

A Hamzah dan Senjum Manulang memberikan pengertian fidusia,

bahwa fidusia adalah:

108James Kessles dan Fiona Hunter, Drafting Trust and Will Trust In

Canada, 2007, Lexis Nexis, Canada, hal. 73. 109Henry Campbell Black, 1991, Black’s Law Dictionary, Definitions of

the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern, St Paul, Minn: West Publishing Co, hal. 431.

46

Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminanutang debitur) sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur-eigenaar.110

Definisi fidusia menurut Oey Hoey Tiong bahwa, Fidusia atau lengkapnya

Fiduciaire Eigendoms Overdracht sering disebut sebagai Jaminan Hak Milik

Secara Kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda

bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi.111 Dari

pengertian fidusia diatas maka dapat diketahui unsur-unsur fidusia itu, yaitu:

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda.

2. Dilakukan atas dasar kepercayaan.

3. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Istilah jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan

Fidusia, bahwa jaminan fidusia adalah:

Hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bagunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan perumusan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan

Fidusia, unsur-unsur dari jaminan fidusia yaitu:

110A. Hamzah dan Senjun Manullang, 1987, Lembaga Fidusia Dan

Penerapannya Di Indonesia, Indhill Co, Jakarta, hal. 37. 111Oey Hoey Tiong, 1985, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur

Perikatan, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 21.

47

1. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan.

2. Adanya objek yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak

berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak

dibebani hak tanggungan. Hal ini berkaitan dengan pembebanan

jaminan rumah susun.

3. Benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan

pemberi fidusia.

4. Untuk pelunasan suatu utang tertentu.

5. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia

terhadap kreditor lainnya.

Pengertian jaminan fidusia yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia

membedakan pengertian fidusia dari jaminan fidusia, dimana fidusia

merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia

adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti bahwa

jaminan fidusia yang dimaksud adalah termasuk fiducia cum creditore

contracta. Lembaga jaminan fidusia dalam bentuk fiduciaire eigendoms

overdracht atau FEO berarti pengalihan hak milik secara kepercayaan.

Pranata jaminan FEO ini timbul berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal

1152 ayat (2) KUHPerdata yang mengatur tentang gadai. Sesuai dengan pasal

ini kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi

gadai. Larangan tersebut mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat

mempergunakan benda yang digadaikan untuk keperluan usahanya.112

112Henny Tanuwidjaja, Op.Cit, hal. 58.

48

Pengertian jaminan fidusia pada Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia,

secara tegas menyatakan bahwa jamian fidusia adalah jaminan kebendaan

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia,

yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Dengan demikian

jaminan fidusia merupakan perjanjian assesoir dari suatu perjanjian pokok

yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi

yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu

yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian assesoir, perjanjian

jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.

2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian

pokok.

3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika

ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak

dipenuhi.113

Perjanjian pemberian jaminan fidusia samaseperti perjanjian

penjaminan lain,yang merupakan perjanjian yang bersifat accesoir,

sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999, berbunyi: Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu

perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak

untukmemenuhisuatu prestasi. Perjanjian accesoir mempunyai ciri-ciri

113Ibid, hal. 59.

49

yaitu tidak bisa berdiri sendiri, ada/lahirnya, berpindahnya dan

berakhirnya bergantung dari perjanjian pokoknya.

Mengenai fidusia sebagai perjanjian assessoir, dijelaskan Munir

Fuady lebih lanjut sebagai berikut:

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotek atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang assessoir (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah perjanjian assecoir itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini yang merupakan perjanjian pokok adalah hutang piutang. Karena itu konsekuensi dari perjanjian assesoir ini adalah jika perjanjikan pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian assessoir juga ikut menjadi batal.114

2.1.3 Ruang Lingkup, Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan

jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua macam yaitu jaminan

kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan

benda bergerak dan tidak bergerak, yang termasuk dalam jaminan benda

bergerak meliputi gadai dan fidusia sedangkan jaminan benda tidak bergerak

meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut

dan pesawat udara, sedangkan jaminan perorangan meliputi borg, tanggung-

menanggung (tanggung renteng) dan garansi bank. 115

Ruang lingkup berlakunya undang-undang jaminan fidusia menurut

Pasal 2 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa undang-undang ini

114Munir Fuady, 2003, Jaminan Fidusia, PT. Aditya Bakti, Bandung,

hal.19. 115Salim. HS, Op.Cit, hal. 8.

50

berlaku terhadap setiap perjanjian fidusia yang bertujuan untuk membebani

jaminan fidusia, sedangkan yang dapat menjadi subyek atau para pihak dari

jaminan fidusia adalah orang perorangan atau korporasi.116

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia didasarkan pada

kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, artinya harus

terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk terjadinya

pemfidusiaan, dengan sendirinya pula pemberian jaminan fidusia tidak dapat

dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak pemberi fidusia atau

penerima fidusia. Namun demikian pemberi fidusia dan penerima fidusia

tidak dapat sekehendak hati menjanjikan pemberian jaminan fidusia tersebut,

artinya perjanjian yang bertujuan untuk membebani suatu benda dengan

jaminan fidusia harus mengikuti ketentuan dalam pasal-pasal UU Jaminan

Fidusia.

Prosedur yang biasa dilakukan dalam pembebanan jaminan fidusia

melalui fidusia, dilakukan dengan bentuk perjanjian penyerahan jaminan dan

pemberian kuasa yang didasarkan atas perjanjian kredit yang telah dibuatnya.

Secara jelasnya proses terjadinya fidusia menempuh beberapa fase, yaitu:

1. Fase pertama berupa perjanjian obligatoir

Diantara pihak pemberi dan penerima fidusia dibedakan perjanjian,

dimana ditentukan bahwa debitur meminjam sejumlah uang dengan

janji akan menyerahkan hak miliknya secara fidusia sebagai jaminan

kepada pemberi kredit. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir.

116Djaja S. Meliala, 2007, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda

dan Hukum Perikatan, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hal. 67.

51

2. Fase kedua merupakan perjanjian kebendaan.

Diantara kedua pihak dilakukan penyerahan secara constitutum

possessorium.

3. Fase ketiga berupa perjanjian pinjam pakai (bruiklening).

Diantara kedua pihak diadakan perjanjian, bahwa pemilik fidusia

meminjampakaikan hak miliknya yang telah berada di dalam

kekuasaan pemberi fidusia, kepada penerima fidusia.117

Sebelum UU Jaminan Fidusia, pada umumnya benda yang menjadi

objek jaminan fidusia itu benda bergerak yang terdiri atas benda dalam

persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan

bermotor. Dengan kata lain objek jaminan fidusia terbatas pada kebendaan

bergerak, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,

menurut UU Jaminan Fidusia objek jaminan fidusia diberikan pengertian

yang lebih luas antara lain:

1. benda bergerak yang berwujud

2. benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

3. benda bergerak yang tidak berwujud118

Pasal 1 angka 4 UU Jaminan Fidusia diberikan batasan yang menjadi

objek jaminan fidusia antara lain:

a. benda tersebut harus dapat dialihkan dan dimiliki secara hukum b. benda berwujud dan benda tidak berwujud c. benda tidak bergerak yang tidak dijaminkan dengan Hak

Tanggungan (HT) d. benda yang sudah ada dan benda yang akan ada

117Muhamad Djumhana, Op.Cit, hal. 32. 118Rachmadi Usman I, Op.Cit, hal. 176.

52

e. hasil benda yang menjadi objek fidusia f. klaim asuransi dari objek fidusia g. benda persediaan (Inventory Stock Perdagangan)

Dalam ketentuan Pasal 3 UU Jaminan Fidusia menegaskan mengenai

Undang-Undang ini tidak berlaku terhadap:

a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.

b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20M atau lebih

c. Hipotek atas pesawat terbang dan d. Gadai.

Dalam penjelasan Pasal 3 huruf a dalam UU Jaminan Fidusia menyatakan

bahwa berdasarkan ketentuan ini maka bangunan diatas tanah milik orang

lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan

objek jaminan fidusia.

Dari uraian tersebutmaka dapat diketahui bahwa sejarah

perkembangan fidusia, pada awalnya yaitu zaman Romawi, objek fidusia

adalah meliputibarang bergerak maupun barang tidak bergerak, hal ini dapat

dimaklumi karena pada waktu itu tidak dikenal hak-hak jaminan yang lain.

Pemisahan mulai diadakan ketika kemudian orang-orang Romawi mengenal

gadai dan hipotek, ketentuan ini juga diikuti oleh negara Belanda dalam

Burgerlijke Wetboek-nya. Pada saat fidusia muncul kembali di negara

Belanda maka pemisahan antara barang bergerak yang berlaku untuk gadai

dan barang tidak bergerak untuk hipotek juga diberlakukan. Objek fidusia

disamakan dengan gadai yaitu barang bergerak karena pada waktu itu

53

dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari larangan yang terdapat

dalam gadai. Hal ini terus menjadi yurisprudensi tetap baik di Belanda dan

Indonesia.119

Perkembangan selanjutnya adalah dengan lahirnya Undang-Undang

Pokok Agraria yang tidak membedakan atas barang bergerak dan barang

tidak bergerak melainkan pembedaan atas tanah dan bukan tanah.

Bangunan-bangunan yang terletak diatas tanah tidak dapat dijamin akan

terlepas dari tanahnya, jadi orang yang memiliki bangunan di atas tanah

dengan hak sewa misalnya tidak dapat membenaninya dengan hak

tanggungan tersebut, oleh karenanya jalan satu-satunya adalah dengan

fidusia. Lahirnya UU Jaminan Fidusia yaitu dengan mengacu pada Pasal 1

angka 2 dan 4 serta Pasal 3, dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek

jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak

kepemilikannya. Benda itu dapat berupa berwujud maupun tidak berwujud,

terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan

syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang

hak tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314

KUHD jo Pasal 1162 dan seterusnya KUHPerdata.120

Subjek jaminan fidusia adalah mereka yang mengikat diri dalam

perjanjian jaminan fidusia yang terdiri atas pihak pemberi fidusia dan

penerima fidusia. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 UU Jaminan

119Hemmy Tanuwidjaja, Op.Cit, hal. 63. 120Ibid, hal. 64.

54

Fidusia yang menjadi pemberi fidusia, bisa orang perorangan atau korporasi

pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pengertian tersebut

berarti pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa pihak lain dalam

hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga, yaitu mereka yang

merupakan pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda

miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia. Hal yang terpenting

adalah pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang

akan menjadi objek jaminan fidusia pada saat pemberian fidusia tersebut

dilakukan.121

Pasal 1 angka 6 UU Jaminan Fidusia, bahwa penerima fidusia bisa

orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang

pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Dalam UU Jaminan

Fidusia tidak terdapat pengaturan khusus berkaitan dengan syarat penerima

fidusia, berarti perorangan atau korporasi yang bertindak sebagai penerima

fidusia ini bisa warga negara Indonesia atau pihak asing, baik yang

berkedudukan di dalam maupun di luar negeri sepanjang dipergunakan

untuk kepentingan pembangunan di wilayah negara Indonesia.122

2.1.4 Pengaturan Jaminan Fidusia

Dalam Burgelijk Wetboek (BW) Belanda, pranata jaminan yang

diatur adalah gadai untuk barang bergerak dan hipotek untuk barang tidak

bergerak. Pada mulanya kedua pranata jaminan dirasakan cukup memenuhi

kebutuhan masyarakat pada saat itu dalam bidang prekreditan. Tetapi karena

121Ibid, hal. 185. 122Rachmadi Usman I, Op.Cit, hal. 186.

55

terjadi krisis pertanian yang melanda negara Eropa pada pertengahan sampai

akhir abad ke- 19, terjadi penghambatan pada perusahaan-perusahaan

pertanian untuk memperoleh kredit. Pada waktu itu tanah sebagai jaminan

kredit menjadi agak kurang popular dan kreditor menghendaki jaminan gadai

sebagai jaminan tambahan di samping jaminan tanah tadi. Kondisi seperti

ini menyulitkan perusahaan-perusahaan pertanian. Dengan menyerahkan

alat-alat pertaniannya sebagai jaminan gadai dalam pengambilan kredit

sama saja dengan bunuh diri, apalah artinya kredit yang diperoleh kalau

alat-alat pertanian yang dibutuhkan untuk mengolah tanah sudah berada

dalam penguasaan kreditor. Terjadilah perbedaan kepentingan antara

kreditor dan debitor yang cukup menyulitkan kedua pihak. Untuk

melakukan gadai tanpa penguasaan terbentur pada ketentuan Pasal 1152

ayat (2) BW yang melarangnya. Untuk mengatasi hal tersebut dicarilah

terobosan-terobosan dengan mengingat konstruksi hukum yang ada, yaitu

jual beli dengan hak membeli kembali dengan sedikit penyimpangan. Bentuk

ini digunakan untuk menutupi suatu perjanjian peminjaman dengan jaminan,

untuk sementara hal ini dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi

pada waktu itu. Tetapi hal itu bukan bentuk jaminan yang sebenarnya, tentu

akan timbul keragu-raguan dalam prakteknya.123

Keadaan seperti itu berlangsung terus sampai dikeluarkannya

keputusan oleh Hoge Road (HR) Belanda tanggal 29 Januari 1929 yang

123Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, Jaminan Fidusia, PT.

RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 122.

56

terkenal dengan nama Bierbrouwerij Arrest. Kasusnya adalah sebagai

berikut: NV Heineken Bierbrouwerij Maatschappij meminjamkan uang

sejumlah f 6000 dari P. Bos pemilik warung kopi “Sneek”, dengan jaminan

berupa hipotek keempat atas tanah dan bangunan yang digunakan Bos

sebagai tempat usahanya. Untuk lebih menjamin pelunasan hutangnya, Bos

menjual inventaris warungnya kepada Bierbrouwerij dengan hak membeli

kembali dengan syarat bahwa inventaris itu untuk sementara dikuasai oleh

Bos sebagai peminjam pakai. Pinjam pakai itu yang akan berakhit jika Bos

tidak membayar utang pada waktunya atau bilamana Bos jatuh pailit.

Ternyata Bos benar-benar jatuh pailit dan hartanya diurus oleh kurator

kepailitan (Mr. AW de Haan), termasuk inventaris tadi. Bierbrouwerij

kemudian menuntut kepada kurator kepailitan untuk menyerahkan inventaris

tadi dengan sitaan revindikasi. Kurator menolak dengan alasan bahwa

perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut adalah tidak sah,

karena hanya berpura-pura saja. Dalam gugatan rekonversi kurator kepailitan

menuntut pembatalan perjanjian jual beli dengan membeli kembali tersebut.

Dalam sidang pengadilan tingkat pertama, pengadilan Rechbank dalam

putusannya menolak gugatan Bierbrouwerij dan dalam rekonversi

mengabulkan gugatan rekonversi dengan membatalkan perjanjian jual beli

dengan hak membeli kembali tersebut. Alasannya adalah para pihak hanya

berpura-pura mengadakan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali

tersebut, yang sesungguhnya terjadi adalah perjanjian pemberian jaminan

dalam bentuk gadai. Akan tetapi gadai tersebut adalah tidak sah karena

57

barangnya tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai sehingga

bertentangan dengan larangan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata Pasal 1198

ayat (2). Atas putusan ini Bierbrouwerij menyatakan banding yang

keputusannya adalah menyatakan jual beli dengan hak membeli kembali

tersebut adalah sah. Dengan demikian Kurator Kepailitan diperintahkan

untuk menyerahkan inventaris warung kopi Bos kepada Bierbrouwerij.

Atas keputusan ini Kurator Kepailitian menyatakan kasasi dan dalam

putusannya Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud oleh para

pihak adalah perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan dan

merupakan title yang sah. Kurator Kepailitan diperintahkan untuk

menyerahkan inventaris Bos kepada Bierbrouwerij. Hal ini telah

melahirkan pranata jaminan dengan jaminan penyerahan hak milik secara

kepercayaan yang dikenal dengan Fidusia.124

Sebagai salah satu jajahan negara Belanda, Indonesia pada abad ke-19

juga merasakan imbasnya, untuk mengatasi masalah itu lahirlah peraturan

tentang ikatan panen atau Oogstverband (Staatsblad 1886 Nomor 57).

Peraturan ini mengatur mengenai peminjaman uang, yang diberikan

dengan jaminan panenan yang akan diperoleh dari suatu perkebunan.

Dengan adanya peraturan ini maka dimungkinkan untuk mengadakan

jaminan atas barang-barang bergerak atau setidak-tidaknya kemudian

124Ibid, hal. 123.

58

menjadi barang bergerak, sedangkan barang-barang itu tetap berada dalam

kekuasaan debiturnya.125

Ada tiga hal yang cukup penting harus diketahui dari pengertian

Oogstverband. Pertama oogstverband sebagai lembaga jaminan memiliki

karakter kebendaan (zakelijke karakter), kedua objek oogstbverband

adalah hasil-hasil pertanian yang belum dipetik atau sudah dipetik beserta

perusahaan serta peralatan yang dipakai untuk mengolah hasil pertanian;

ketiga hakikat oogstverband.126

Lembaga fidusia di Indonesia untuk pertama kalinya mendapatkan

pengakuan dalam keputusan Arrest Hoggerechtshof tanggal 18 Agustus

1932, dalam perkara antara Bataafsche Petroeum Maatschappij melawan

Clignet, dalam mana dikatakan bahwa title XX Buku II Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata memang mengatur tentang gadai, akan tetapi

tidak menghalang-halangi para pihak untuk mengadakan perjanjian yang

lain daripada perjanjian gadai, bilamana perjanjian gadai tidak cocok

untuk mengatur hubungan hukum antara mereka. Perjanjian fidusia

dianggap bersifat memberikan jaminan dan tidak dimaksudkan sebagai

jaminan gadai.127 Kasusnya adalah sebagai berikut:

Pedro Clignett meminjam uang dari Bataatsche Petroeum

Maatschappij (BPM) dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil secara

125Ibid, hal. 126. 126 H. Tan Kamelo, Op.Cit. hal. 49. 127J. Satrio, 2007, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Pt. Citra

Aditya Bakti, Bandung, hal. 178.

59

kepercayaan. Clignett tetap menguasai mobil itu atas dasar perjanjian

pinjam pakai yang akan berakhir jika Clignett lalai membayar utangnya

dan mobil tersebut akan diambil oleh BPM. Ketika Clignett benar-benar

tidak melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan, BPM memnuntut

penyerahan mobil dari Clignett namun ditolaknya dengan alasan bahwa

perjanjian yang dibuat itu tidak sah. Menurut Cligneet jaminan yang ada

adalah gadai, tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap berada dalam

kekuasaan debitor maka gadai tersebut tidak sah sesuai dengan Pasal 1152

ayat (2) KUHPerdata. Dalam putusannya HGH menolak alasan Clignett

karena menurut HGH jaminan yang dibuat antara BPM dan Clignett

bukan gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau

fidusia yang telah diakui oleh Hoge Raad dalam Bierbrouwerij Arrest.

Clignett diwajibkan untuk menyerahkan jaminan itu kepada BPM.128

Perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan

yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia yaitu Arrest Hoge Raad

tertanggal 25 Januari 1929 tentang Bierbrouwerij Arrest selanjutnya Arrest

Hoggerechtshof tanggal 18 Agustus 1932 tentang BPM-Clynet Arrest dan

barulah muncul Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia. Dari yurisprudensi-yurisprudensi tersebut dapat diketahui yang

melatarbelakangi dan menjadi penyebab timbulnya lembaga fidusia ini, yaitu:

1. Mengatasi masalah yuridis ketentuan gadai yang mensyaratkan

adanya penguasaan kebendaan gadai oleh kreditor pemegang gadai.

128Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.Cit, hal. 126.

60

2. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga hak jaminan baru.

3. Menampung kebendaan bergerak yang tidak dapat dibebani dengan

hak gadai atau kebendaan tidak bergerak yang tidak dapat dibebani

dengan hak tanggungan atau hipotek.

4. Menciptakan bentuk lembaga hak jaminan yang proses

pembebanannya lebih sederhana, mudah dan cepat.

5. Memungkinkan pembebanan benda-benda dalam persediaan, benda

dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan motor

6. Sudah dikenal masyarakat secara meluas.129

Dikeluarkannya UU Jaminan Fidusia merupakan pengakuan resmi

dari pembuat undang-undang akan lembaga jaminan fidusia, yang selama itu

baru memperoleh pengakuannya melalui yurisprudensi. UU Jaminan Fidusia

bertujuan untuk memberikan suatu pengaturan yang lengkap dan memberikan

perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan.

Dalam penjelasan UU Jaminan Fidusia pada bagian umum dikatakan, bahwa

UU Jaminan Fidusia selain menampung kebutuhan praktek yang selama ini

ada, juga memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang

berkepentingan.130

Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka UU

Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran

tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan

129Racmadi Usman, 2011, Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta,

(selanjutnya disebut Rachmadi Usman III), hal. 281. 130Ibid, hal. 179.

61

penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga. Pemberian sifat hak

kebendaan kepada hak kreditor penerima fidusia dapat dikeluarkan grosse

sertifikat jaminan fidusia, diberikannya hak parate eksekusi dan diberikan

status sebagai kreditur separatis menunjukkan maksud untuk memberikan

kedudukan yang kuat kepada kreditur. Beberapa asas yang dianut dalam UU

Jaminan Fidusia adalah:

1. Asas kepastian hukum.

2. Asas pendaftaran.

3. Asas perlindungan yang seimbang.

4. Asas menampung kebutuhan praktek.

5. Asas tertulis otentik.

6. Asas pemberian kedudukan yang kuat kepada kreditur.131

2.2 Pengaturan Akta Jaminan Fidusia

2.2.1 Pengertian Akta

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat

sebagai alat bukti tertulis. Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-

tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran

seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti

tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat

131Ibid.

62

yang bukan akta, sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan

akta di bawah tangan.132

Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditanda tangani,

memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan

dasar dari suatu perjanjian. Dengan kata lain akta itu adalah suatu tulisan

dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum, Pasal 1867 KUHPerdata

menyatakan Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan

otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.133

Sudikno Martokusumo mengatakan bahwa, akta adalah surat yang

diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari

suatu hak, atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk

pembuktian134 sedangkan Tan Thong Kie berpendapat bahwa perbedaan

antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera di bawah

akta.135 S. J Fockema Andrea, dalam bukunya Recht gellerd

Handwoorddenbock, kata akta itu berasal dari bahasa latin yaitu acta yang

artinya geschrift atau surat,136 dan R. Subekti dan Tjitrosudibio, bahwa kata

132Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia

Persfektif Hukum & Etika, UII Press, Yogyakarta, hal. 17. 133R.Subekti, 1986, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXIV, PT.

Intermasa, Jakarta, hal. 475. 134Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,

Yogyakarta, (selanjutnya disingkat Sudikno Mertokusumo I), hal. 151. 135Tan Thong Kie, 1994, Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris,

Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 233. 136Walter Siregar, 1951, Bij J. B. Wolter Uitgeversmaat Schappij, N. V.

Gronogen, Jakarta, hal. 9.

63

“acta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari

bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.137

Menurut bentuknya suatu akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan

akta di bawah tangan. Secara teoritis yang dimaksud dengan akta otentik

adalah surat atau akta yang sejak semula dengan segaja secara resmi dibuat

untuk pembuktian. Sejak semula dengan segaja berarti bahwa sejak awal

dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari jika

terjadi sengketa, dikatakan secara resmi karena tidak dibuat secara dibawah

tangan, secara dogmatis menurut hukum posisitif yang dimaksud dengan akta

otentik terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata.138

Pasal 1868, akta otentik merupakan salah satu akta bukti tulisan di

dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di

hadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana

akta dibuatnya. Pegawai umum yang dimaksud di sini ialah pegawai-pegawai

yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk

membuat akta otentik, misalnya notaris, panitera juru sita, pegawai catatan

sipil, hakim, pejabat pembuat akta tanah dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata maka dapat diketahui unsur-

unsur dari akta otentik, yaitu:

1. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (verleden) dalam bentuk

menurut hukum.

137R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, 1980, Kamus Hukum, Pradnya

Paramita, Jakarta, hal. 9. 138Sudikno Mertokusumo I, Op.Cit, hal. 155.

64

2. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.

3. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang

berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat, jadi akta

itu harus ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.139

R. Soeroso, menyatakan bahwa akta di bawah tangan atau onderhands

acte adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seseorang

pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak

yang mengadakan perjanjian misalnya perjanjian jual beli atau perjanjian

sewa menyewa.140 Sudikno Mertokusumo, akta di bawah tangan adalah akta

yang segaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari

seorang pejabat, jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang

berkepentingan. Akta di bawah tangan ini tidak diatur di dalam HIR, tetapi

diatur dalam S. 1867 No. 29 untuk Jawa dan Madura, sedangkan di luar Jawa

dan Madura diatur dalam Pasal 286 sampai dengan 305 Rbg. Termasuk

dalam pengertian surat-surat dibawah tangan adalah akta di bawah tangan,

surat-surat daftar, catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya

yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat.141

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam

akta yaitu akta yang sifatnya otentik dan ada yang sifatnya di bawah tangan.

Akta yang dibuat dengan tidak memenuhi Pasal 1868 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata bukanlah akta otentik atau disebut juga akta dibawah tangan,

139Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit, hal. 18. 140R. Soeroso, 2010, Perjanjian Di Bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta,

hal.8. 141Sudikno Mertokusumo I, Op.Cit, hal. 160.

65

perbedaan terbesar antara akta otentik dan akta yang dibuat dibawah tangan

ialah:

1. Akta autentik (Pasal 1868 KUHPerdata):

a. Akta autentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan

oleh undang-undang.

b. Harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang.

c. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terutama mengenai

waktu, tanggal pembuatan dan dasar hukumnya.

d. Kalau kebenarannya disangkal, maka si penyangkal harus

membuktikan ketidakbenarannya.

2. Adapun akta di bawah tangan:

a. Tidak terikat bentuk formal, melainkan bebas.

b. Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan.

c. Apabila diakui oleh penanda tangan atau tidak disangkal akta tersebut

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sama halnya seperti

akta autentik.

d. Tetapi bila kebenarnanya disangkal, maka pihak yang mengajukan

sebagai bukti yang harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti

atau saksi-saksi).142

Pengertian akta notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) terdapat pada Pasal

142R. Soeroso, Op.Cit, hal. 9.

66

1 angka 7 bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta

autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata

cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Pada kamus hukum akta

notariil berarti akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang

berwenang untuk itu.143

Mengamati bunyi ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris dan

dihubungkan dengan Pasal 1867 dan 1868 KUHPerdata tersebut dapatlah

diambil kesimpulan bahwa:

1. Akta otentik merupakan alat bukti tertulis.

2. Memuat tentang semua perbutan, perjanjian dan penetapan yang

diharuskan oleh suatu peraturan umum atau atas permintaan dari para

klien notaris.

3. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di

tempat dimana akta dibuatnya.144

Akta otentik yang dibuat oleh notaris terbagi menjadi 2 bentuk yaitu

pertamaakta yang dibuat oleh (door) notaris atau yang dinamakan akta relaas

atau akta pejabat (ambtelijke akten). Akta pejabat/akta relaas merupakan akta

yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat

menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak

berasal dari orang/para pihak yang namanya diterangkan didalam akta

tersebut. Ciri khas dalam akta ini adalah tidak adanya komparisi dan notaris

143_______, 2008, Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung. 144Herlien Budiono, Op.Cit, hal. 267.

67

bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta.145 Dalam pembuatan akta

pejabat/akta relaas tidak menjadi masalah apakah orang-orang yang hadir

tersebut menolak untuk menandatangani akta itu, misalnya dalam pembuatan

Akta Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas.

Apabila orang-orang yang hadir dalam rapat telah meninggalkan rapat

sebelum akta itu ditandatangani, maka notaris cukup menerangkan di dalam

akta bahwa para pemegang saham atau peserta rapat yang hadir telah

meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta tersebut dan akta tersebut

tetap merupakan suatu akta otentik.

Kedua, akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) notaris atau yang

dinamakan akta partij (partij akten). Partij akta adalah akta yang dibuat

dihadapan para pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat

atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas pada akta

ini adalah adanya komparisi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang

menghadap notaris untuk membuat akta.146

Pasal 38 ayat (1) UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa setiap akta

notaris terdiri atas awal akta atau kepala akta dan akhir atau penutup akta.

Kepala akta dan akhir akta mengandung unsur-unsur dari akta otentik. Pasal

38 ayat (2) UU Jabatan Notaris menyebutkan bahwa kepala akta memuat:

1. Judul akta;

2. Nomor akta;

145Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban

Notaris Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, hal. 109. 146Ibid

68

3. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; serta

4. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

Disamping pembagian dari suatu akta dalam bagian yang disebut di atas,

menurut Lumban Tobing dikenal pula kerangka akta, yang pada umumnya

terdiri atas judul akta, komparisi, premise, isi akta itu sendiri dan penutup

akta.147

Akta dapat mempunyai fungsi formil (formalitas causa) yang berarti

bahwa untuk lengkapnya atau sempurnya suatu perbuatan hukum, haruslah

dibuat suatu akta. Disamping fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi

sebagai alat bukti (probationis causa), yang mana akta itu dibuat sejak

semula dengan segaja untuk pembuktian dikemudian hari.Kekuatan

pembuktian dari akta, akta otentik dan akta di bawah tangan sebagai alat

bukti umumnya dapat dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian

yakni kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan

pembuktian materiil.

1. Kekuatan pembuktian akta.

a. Kekuatan pembuktian lahir

Kekuatan pembuktian lahir adalah kekuatan pembuktian yang

didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya yaitu

bahwa surat yang tampaknya seperti akta dianggap seperti akta

sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

147G.H.S Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga,

Jakarta, hal. 215.

69

b. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada

pertanyaan yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan

pembuktian formil ini member kepastian tentang peristiwa bahwa

pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat

dalam akta.

c. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian materiil ini member kepastian tentang materi

suatu akta, member kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau

para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam

akta.148

2. Kekuatan pembuktian akta otentik.

a. Kekuatan pembuktian lahiriah akta otentik (uitwendige bewijskracht)

Uitwendige bewijskracht merupakan kekuatan pembuktian dalam

artian kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya

sebagai akta otentik. Kemampuan ini berdasarkan Pasal 1875

KUHPerdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat dibawah

tangan. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya (acta

publica probant sese ipsa). Apabila suatu akta nampak sebagai akta

otentik, artinya menadakan dirinya dari luar, dari kata-katanya

sebagai yang berasal dari seseorang pejabat umum, maka akta itu

148Sudikno Mertokusumo I, Op.Cit, hal. 162.

70

terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik sampai dapat

dibuktikan bahwa akta tersebut bukanlah suatu akta otentik.

b. Kekuatan pembuktian formal akta otentik (formale bewijskracht)

Formale bewijskracht ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan

fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau

diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap, artinya bahwa

penjabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan

sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu

kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai

yang dilakukan dan disaksikannya di dalam jabatannya itu.

c. Kekuatan pembuktian material akta otentik (materiele bewijkracht)

Materiele bewijkracht ialah kepastian hukum bahwa apa yang

tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap

pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan

berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya

(tegenbewijs). Artinya tidak hanya kenyatan yang dibuktikan oleh

suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai

yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan

akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (prevue preconstituee).

Akta otentik dapat dibagi menjadi akta yang dibuat oleh pejabat (acta

ambtelijk, procesverbaal acta, verbaalakte) dan akta yang dibuat oleh

para pihak (partij acta). Acta ambtelijk merupakan akta yang dibuat

oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, pejabat tersebut

71

menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Partij

acta dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak-pihak yang

berkepentingan.149

3. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan.

a. Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan.

Terhadap akta di bawah tangan, jika tanda tangan diakui oleh yang

bersangkutan, maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan

dan menjadi bukti sempurna yang berlaku terhadap para pihak yang

bersangkutan dan isi pernyataan di dalam akta di bawah tangan itu

tidak dapat disangkal. Oleh karena tanda tangan pada akta di bawah

tangan kemungkinannya masih dapat diungkiri, maka akta di bawah

tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Terhadap

pihak ketiga suatu akta di bawah tangan mempunyai kekuatan

pembuktian yang bebas.

b. Kekuatan pembuktian formil akta di bawah tangan.

Kalau tanda tangan akta di bawah tangan telah diakui, maka itu

berarti bahwa keterangan atau pernyataan di atas tanda tangan itu

adalah keterangan atau pernyataan daripada si penanda tangan.

Kekuatan pembuktian formil dari akta di bawah tangan ini sama

dengan kekuatan pembuktian formil dari akta otentik, jadi disini telah

pasti siapapun bahwa si penda tangan menyatakan seperti yang

terdapat di atas tanda tangannya.

149Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit. hal. 19.

72

c. Kekuatan pembuktian materiil akta di bawah tangan.

Menurut Pasal 1875 BW maka akta di bawah tangan yang diakui oleh

orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap

diakui menurut undang-undang, bagi yang menanda tangani, ahli

warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka,

merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Jadi isi keterangan di

dalam akta di bawah tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa

yang membuatnya dan demi keuntungan orang untuk siapa

pernyataan itu dibuat. Suatu akta di bawah tangan hanyalah

memberikan pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada

siapa di penanda tangan hendak member bukti. Terhadap setiap orang

lainnya kekuatan pembuktiannya adalah bebas.150

2.2.2 Pengaturan Akta Jaminan Fidusia

Sesuai dengan UU Jaminan Fidusia, pembebanan suatu benda atas

jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia diatur Pasal 5 yaitu:

(1) Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia;

(2) Terhadap pembuatan Akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia dapat ditafsirkan, bahwa

terhitung sejak berlakunya UU Jaminan Fidusia untuk pelaksanaan hak-hak

150Sudikno Mertokusumo I, Op.Cit, hal. 165.

73

dari pemberi dan penerima fidusia sebagai yang disebutkan dalam UU

Jaminan Fidusia harus dipenuhi syarat, bahwa jaminan fidusia itu harus

dituangkan dalam bentuk akta notariil dan disyaratkan (harus) akta jaminan

fidusia yang dibuat oleh notaris, ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak dapat

ditulis dalam bahasa selain bahasa Indonesia. Akta notaris ini merupakan

syarat materiil berlakunya ketentuan-ketentuan UU Jaminan Fidusia atas

perjanjian penjaminan fidusia yang ditutup para pihak, disamping itu juga

sebagai alat bukti.151

Akta notaris merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan

pembuktian yang paling sempurna, karenanya pembebanan benda dengan

jaminan fidusia dituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta jaminan

fidusia (AJF). Pasal 1870 KUHPerdata dinyatakan, bahwa suatu akta autentik

memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di

dalamnya di antara para pihak beserta para ahli warisnya ataupun orang-

orang yang mendapatkan hak dari mereka selaku penggantinya, atas dasar

itulah, UU Jaminan Fidusia mengharuskan atau mewajibkan pembenanan

benda yang dijamin dengan jaminan fidusia dilakukan dengan akta notaris.

Pasal 5 ayat (2) UU Jaminan fidusia menetapkan bahwa, terhadap

pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dikenakan biaya yang besarnya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan

pemerintah. Ketentuan biaya akta notaris dalam rangka pembuatan akta

jaminan fidusia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86


74

Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yang besarnya biaya pembuatan akta

jaminan fidusia ditentukan berdasarkan katagori, yang disesuaikan dengan

nilai penjaminannya.152

Pasal 6 UU Jaminan Fidusia ditentukan isi minimum akta jaminan

fidusia dalam rangka memenuhi asas spesialitas, yaitu akta jaminan fidusia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; d. Nilai penjaminan; e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Sebelumnya dalam penjelasan atas Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia

disebutkan pula, dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan

tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Akta jaminan fidusia merupakan akta notariil (akta notaris) tentu

dengan sendirinya bentuk, substansi dan prosedurnya pembuatan akta

jaminan fidusia harus mengikuti bentuk dan syarat-syarat serta prosedur

pembuatan akta noatriil sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal-pasal

dari UU Jabatan Notaris, oleh karena itu pencantuman ketentuan dalam Pasal

6 UU Jaminan Fidusia tidak diperlukan, karena dengan sendirinya akan

tunduk kepada ketentuan-ketentuan Peraturan Jabatan Notaris. Namun

deminikian ketentuan dalam Pasal 6 UU Jaminan Fidusia setidaknya

152Ibid, hal. 192.

75

bermaksud mengingatkan atas hal-hal yang pokok yang harus atau wajib

dicantumkan dalam akta jaminan fidusia.

Dari ketentuan Pasal 6 dan dihunungkan dengan penjelasan atas Pasal

5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, hal-hal pokok atau minimum yang wajib

dicantumkan dalam akta jaminan fidusia, yaitu:

a. Identitas pemberi dan penerima fidusia.

b. Uraian data perjanjian pokok.

c. Uraian data benda jaminan.

d. Nilai penjaminan.

e. Nilai benda objek jaminan.

f. Nomor, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun.153

Disyaratkan penyebutan data-data tersebut di dalam akta jaminan fidusia

berkaitan dengan prinsip spesialitas yang dianut oleh UU Jaminan Fidusia

dan yang mendukung prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu

tujuan UU Jaminan Fidusia.

153Ibid, hal. 193.

76

BAB III

PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERMOHONAN

PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA YANG LEWAT WAKTU

3.1 Perkembangan Pengaturan Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem

Manual dan Online.

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan

Belanda sebagi suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi, yang berasal

dari zaman romawi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi

pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan

cepat baik oleh pemberi fidusia maupun oleh pihak penerima fidusia, tetapi tidak

menjamin kepastian hukum. Pada saat itu jaminan fidusia tidak (perlu) didaftarkan

pada suatu lembaga pendaftaran jaminan fidusia. Di satu pihak jaminan fidusia

memberikan kemudahaan bagi para pihak yang menggunakannya terutama pihak

yang menerima fidusia. Pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan lagi benda

yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan

penerima fidusia. Hal ini dimungkinkan karena belum ada pengaturan mengenai

jaminan fidusia.213

Ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam

praktik sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum jaminan fidusia,

disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak terpenuhinya kewajiban

pendaftaran jaminan fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak


77

memenuhi unsur publisistas. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat

dalam praktiknya. Atas pertimbangan tersebut, maka di dalam UU Jaminan

Fidusia mengatur tentang (kewajiban) pendaftaran jaminan fiduisia yaitu pada

Pasal 11 UU Jaminan Fidusia:





Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian

hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia dan bagi penerima fidusia

sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor (penerima

fidusia) dan pihak ketiga yang lainnya. Dengan adanya pendaftaran jaminan

fidusia akan lebih menjamin hak preference dari kreditor terhadap kreditor lain

atas hasil penjualan benda objek jaminan fidusia yang bersangkutan, selain itu

pendaftaran jaminan fidusia menentukan pula kelahiran hakpreference kreditor

(penerima fidusia). Hal tersebut dikarenakan jaminan fidusia memberikan hak

kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan

fidusia berdasarkan kepercayaan, diharapkan sistem pendaftaran jaminan fidusia

ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dari pihak yang

mempunyai kepentingan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia

tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, maksud dan tujuan sistem

pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk:

78

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan,

terutama terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani

dengan jaminan fidusia.

2. Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditur (penerima fidusia)

3. Memberikan hak yang didahulukan (preference) kepada kreditur

(penerima fidusia) terhadap kreditur lain, berhubung pemberi fidusia

tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan

kepercayaan

4. Memenuhi asas publisitas.214

Pendaftaran jaminan fidusia secara manual melalui kantor jaminan fidusia

dirasakan proses pengurusan dan pengeluaran sertifikat jaminan fidusianya

membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang dikeluarkan juga cukup mahal.

Saat ini dengan perkembangan teknologi informasi mempengaruhi berbagai aspek

kehidupan baik itu pendidikan, ekonomi, politik, serta hukum.Jaminan Fidusia

juga merasakan perubahan tersebut, di mana sekarang ini tata cara pendaftaran

jaminan fidusia sudah beralih dari yang secara manual atau konvensional menjadi

secara elektronik atau system online.

Terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan

Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum,


Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Penandatangan Sertifikat Jaminan Fidusia

214Ibid, hal. 200.

79

Secara Elektronik dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dalam

rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa

hukum di bidang jaminan fidusia. Tentunya hal inimerupakan salah satu jawaban

pemerintah terhadap globalisasi era perkembangan teknologi informasi.Harapan

bahwa dengan diluncurkannya program pendaftaran jaminan fidusia secara online

pelayanan jasa hukum di bidang fidusia dapat berjalan dengan cepat, akurat, bebas

dari pungutan liar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia

demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Kecepatan dan ketepatan dari masyarakat maupun pemerintah sangat

dibutuhkan untuk dapat mengimbangi cepatnya perkembangan kemajuan

teknologi di masa kini maupun di masa mendatang.Teknologi informasi dianggap

dapat membawa suatu keuntungan serta perubahan bagi negara. Setidaknya

beberapa hal berikut dapat membuktikan betapa pentingnya peran teknologi

informasi bagi suatu negara. Pertama,teknologi informasi mampu memberikan

kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang dapat menambah

wawasan dalam waktu yang singkat. Kedua,memudahkan transaksi bisnis karena

memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis dalam bertransaksi,di mana dunia

semakin menjadi tanpa batas (borderless). Ketiga, pada saat sekarang ini

teknologi informasi sudah menjadi alat untuk menjadi tempat penyimpanan

dokumen-dokumen penting, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 43

Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi telah

sukses mengawali perubahan tatanan kehidupan masyarakat baik di bidang

80

ekonomi maupun sosial, yang notabene pada awalnya bertransaksi dan

bersosialisasi dilakukan dengan menggunakan cara konvensional menjadi

transaksi dan sosialisasi secara elektronik.

Globalisasi dalam dunia ekonomi khususnya dalam dunia perdagangan

adalah salah satu aspek kehidupan yang mendapatkan imbas dari kehadiran media

komunikasi yang cepat dan handal sehingga aktivitas bisnis di berbagai negara

cenderung meningkat. Berkenaan dengan adanya peningkatan aktivitas bisnis di

berbagai negara sebagai dampak dari penggunaan informasi dan komunikasi maka

sudah barang tentu hal ini akan berimbas juga pada munculnya percepatan baik itu

dalam sistem pelayanan jasa dan dalam sektor pembangunan ekonomi di negara

yang bersangkutan, seperti di Indonesia.215

Tujuan diberlakukannya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik

yaitu untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftran jaminan fidusia

dengan mudah, cepat, murah dan nyaman maka permohonan pendaftaran jaminan

fidusia dilakukan secara elektronik. Sejak berlakunya sistem administrasi

pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online system), Kantor Pendaftaran

Fidusia diseluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi

menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual dan turut

menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan permohonan pendaftaran

jaminan fidusia secara elektronik.

Dalam peraturan-peraturan yang mengatur tentang pendaftaran jaminan

fidusia baik dari UU Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah dan Peraturan

215R.A. Emma Nurita, 2012, Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam

Konsep Pemikiran, Refika Aditama, Bandung, hal. 13.

81

Menteri tentang pendaftaran jaminan fidusia, masih terdapat ketidakpastian dalam

sistem pendaftaran yang dilakukan lewat dari 60 (enam puluh) hari setelah

peraturan menteri tersebut ditetapkan. Pengaturan pendaftaran jaminan fidusia

mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia jika dirumuskan melalui Pasal 13

ayat (4) bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran jaminan

fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan

Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pendafatran jaminan fidusia yaitu

pada Pasal 2 PP Nomor 86 Tahun 2000 bahwa, “permohonan pendaftaran jaminan

fidusia diajukan kepada Menteri” dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa “ketentuan

mengenai pelaksanaan tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Menteri.

Keputusan Menteri yang digunakan setelah dikeluarkannya peraturan

tentang pendaftaran jaminan fidusia secara online yaitu Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang

Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang

Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan pendaftaran jaminan fidusia online ditegaskan lagi pada Pasal 9

Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

menyatakan bahwa “pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

82

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000

tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku”, dengan tidak berlakunya keputusan ini maka pelayanan

pendaftaran jaminan fidusia secara manual dengan mengisi suatu formulir di

kantor pendaftaran fidusia tidak dapat dilakukan lagi, sehingga pendaftaran

jaminan fidusia beralih dengan menggunakan sistem pendaftaran jaminan fidusia

secara online.

3.2 Hubungan Hukum Antara Kreditur Dengan Notaris Pada Pendaftaran

Jaminan Fidusia Online

Pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 UU Jaminan Fidusia,

yang menyebutkan bahwa:





Permohonan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Pasal 13 ayat (1)

UU Jaminan fidusia yaitu permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh

penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan

pendaftaran jaminan fidusia, sehingga berdasarkan pasal tersebut bahwa yang

dapat mendaftarkan jaminan fidusia adalah kreditur sebagai penerima fidusia dan

dapat pula kreditur memberikan kuasa atau di wakilkan dengan melampirkan surat

83

pernyataan jaminan fidusia. Surat pernyataan jaminan fidusia memuat hal-hal

yang diatur pada ayat (2) Pasal 13 UU Jaminan Fidusia yaitu:

a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; b. tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris

yang membuat akta Jaminan Fidusia; c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; d. uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia; e. nilai penjaminan; dan f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pengertian dari kuasa dan wakil yang disebutkan terdapat pada

penjelasan Pasal 8 UU Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan kuasa

adalah kuasa adalah mereka yang menerima pelimpahan wewenang berdasarkan

surat kuasa dari penerima fidusia untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Sedangkan wakil adalah mereka yang berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan berwenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Kuasa menurut hukum disebut juga wettelijke vertegenwoordig atau legal

mandatory (legal representative). Maksudnya, undang-undang sendiri telah

menetapkan seseorang atau suatu badan hukum untuk dengan sendirinya menurut

hukum bertindak mewakili orang atau badan tersebut tanpa memerlukan surat

kuasa. Jadi undang-undang sendiri yang menetapkan bahwa yang bersangkutan

menjadi kuasa atau wakil yang berhak bertindak untuk dan atas nama orang atau

badan itu.216

Pemberian kuasa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1792

KUHPerdata adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan

kekuasaan (wewenang) kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas

216M. Yahya Harahap, 2012, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta,

(selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap II), hal. 8.

84

namanya menyelenggarakan suatuurusan. Ketentuan Pasal 1795 KUHPerdata

dapat dibedakan adanya dua jenis pemberian kuasa, yaitu:

1. Kuasa Khusus

Sebagaimana rumusan Pasal 1795 KUHPerdata tersebut menyatakan,

kuasa khusus hanya mengenai satu atau lebih kepentingan tertentu. Dalam

pemberiankuasa khusus harus disebutkan secara tegas tindakan atau

perbuatan apa yangboleh dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa.

2. Kuasa Umum

Dalam Pasal 1796 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan:

“Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanyameliputi

perbuatan-perbuatan pengurusan”. Pemberian kuasa yang dirumuskan

dalam kata-kata umum dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pada

seseorang (yang diberi kuasa) untuk dan bagi kepentingan pemberi kuasa

melakukan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang mengenai

urusan, yang meliputi segala macam kepentingan dari pemberi kuasa, tidak

termasuk perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang mengenai

pemilikan dan hal-hal lain yang bersifat sangat pribadi, seperti pembuatan

surat wasiat.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran jaminan

fidusia sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 12 yaitu:

1. Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

2. Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

85

3. Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.

4. Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Berdasarkan Pasal 12 maka permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan

pada kantor pendaftaran jaminan fidusia di seluruh wilayah negara Republik

Indonesia.

Berlakunya Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Pemberlakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara elektronik, terdapat

perbedaan tempat pendaftaran jaminan fidusia yang telah diatur terlebih dahulu

pada Pasal 12 UU Jaminan Fidusia. Pada Peraturan Menteri ini menyatakan pada

Pasal 3 bahwa “pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui kios pelayanan pendaftaran

jaminan fidusia secara elektronik diseluruh kantor pendaftaran fidusia”. Kantor

pendaftaran fidusia pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun

2013 menyatakan bahwa “kantor pendaftaran fidusia adalah kantor yang

menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik”.

UU Jaminan fidusia tempat pendaftaran dilakukan pada kantor

pendaftaran jaminan fidusia sedangkan dengan adanya peraturan menteri ini

pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kios pelayanan pendaftaran jaminan

fidusia yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara

elektronik. Kios pelayanan pendaftaran jaminan fidusia yang dimaksud tidak

terdapat penjelasannya pada peraturan menteri tersebut.

86

Jika dilihat pada prakteknya pendaftaran jaminan fidusia secara

elektronik atau online dilakukan melalui perantara notaris dan pada kantor notaris.

Dilakukan oleh notaris dan di kantor notaris karena berhubungan dengan sistem

pendaftaran yang memerlukan bagi pendaftar untuk mempunyai user name dan

password ketika mengakses sistem pendaftaran jamian fidusia online. User name

dan password tersebut diberikan hanya kepada notaris oleh Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum agar dapat melayani kebutuhan masayarakat

terhadap pendaftaran jaminan fidusia secara sistem online. Notaris pada saat

melakukan pendaftaran jaminan fidusia hanya menggunakan surat pernyataan

pendaftaran jaminan fidusia. Surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia

tersebut, digunakan sebagai dasar untuk dapat mendaftarkan jaminan fidusia

secara online.

3.3 Prosedur Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Dalam Sistem Manual dan

Online.

a. Tempat pendaftaran jaminan fidusia

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di

tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik

yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk

memnuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap

kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Prosedur

dalam pendaftaran jaminan fidusia, diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18

UU Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang

87

Tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan

Fidusia. Pendaftaran dilakukan melalui suatu permohonan yang ditujukan kepada

Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang untuk pertama kalinya diadakan di

Jakarta, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Indonesia, yang nantinya akan

didirikan di setiap ibukota provinsi.217

Dalam hal kantor pendaftaran jaminan fidusia belum didirikan di tiap

daerah kabupaten/kota maka wilayah kerja kantor pendaftran fidusia di ibukota

propinsi meliputi seluruh daerah kabupaten/kota yang berada di lingkungan

wilayahnya. Pendirian kantor pendaftaran jaminan fidusia di daerah

kabupaten/kota, dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan kantor pendaftaran fidusia ini

berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan bukan instansi yang

mandiri atau unit pelaksana teknis.218

Saat ini dengan adanya sistem online dalam pendaftaran jaminan fidusia

maka sesuai dengan Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9

Tahun 2013, Pasal 3 menyatakan bahwa “Pendaftaran jaminan fidusia secara

elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui kios

pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara eletronik diseluruh kantor

pendaftaran fidusia”. Kios pelayanan pendaftaran jaminan fidusia yang dimaksud

tidak terdapat penjelasannya pada peraturan menteri tersebut. Selanjutnya

pengertian kantor pendaftaran fidusia terdapat pada Pasal 1 angka 5 Peraturan

Menteri Nomor 10 Tahun 2013 menyatakan bahwa “kantor pendaftaran fidusia

217J. Satrio, Op.Cit, hal.197. 218Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.Cit, hal. 146.

88

adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara

elektronik”. Pada pengertian ini pun tidak jelas kantor mana yang menerima

permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Pada prakteknya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau online

dilakukan pada kantor notaris, karena hanya notaris yang dapat mengakses

website www.sisminbakum.go.id. untuk melakukan pendaftaran akta jaminan

fidusia. Notaris sendiri yang akan melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara

online dengan menginput data sesuai dengan akta pembebanan yang dibuatnya,

karena mengingat username dan password untuk masuk ke dalam menu layanan

Pendaftaran Jaminan fidusia secara online yang hanya dimiliki oleh notaris.

Username dan password yang diberikan oleh Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum dalam mengakses menu fidusia online hanyalah

dimiliki oleh para notaris. Sehingga diharapkan kehati-hatian dari para notaris

agar supaya username dan password yang dimiliki tidak diketahui dan digunakan

oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Kepemilikan notaris akan username

dan password dalam mengakses menu fidusia online yang diselenggarakan oleh

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum secara jelas menyatakan bahwa notaris menjadi

pejabat umum yang berwenang dalam melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.

b. Permohonan dan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia

Proses pendaftaran jaminan fidusia dimulai dengan pembuatan akta

jaminan fidusia oleh notaris, yang kemudian dilakukan pendaftaran di kantor

pendaftaran fidusia, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) UU Jaminan Fidusia,

89

pendaftran jaminan fidusia dilakukan dengan mengajukan surat permohonan

kepada kantor Pendaftaran fidusia dengan melampirkan surat pernyataan

pendaftaran jaminan fidusia. Pasal ini menentukan pula bahwa permohonan

pendaftaran jaminan fidusia tidak harus dilakukan oleh penerima fidusia,

melainkan dapat dilakukan kuasa atau wakil dari penerima fidusia.

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut PP No 86 Tahun

2000) adalah:

(1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri. (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan

secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

(3) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(4) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan : a. salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia; b. surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan

pendaftaran Jaminan Fidusia; c. bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3). (5) Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia,

kuasa atau wakilnya sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) UU Jaminan Fidusia

melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat:

a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penrima fidusia b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris

yang membuat akta jaminan fidusia

90

c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia e. Nilai penjaminan, dan f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Ketentuan mengenai pelaksanaan tata cara pendaftaran jaminan fidusia

diatur pada Pasal 6 PP No 86 Tahun 2000 bahwa “ketentuan mengenai

pelaksanaan tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur lebih lanjut dengan

keputusan menteri”. Selanjutnya untuk melaksanakan secara teknis ketentuan

dalam pasal-pasal PP No 86 Tahun 2000, maka ditetapkanlah Keputusan Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaNomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang

Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pejabat pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia yang

menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia, kemudian memeriksa

kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah

ditetapkan. Kelengkapan persyaratan meliputi kelengkapan dokumen yang

ditetapkan dan ketepatan dalam mengisi formulir sesuai dengan data yang

diperlukan. Dalam hal ini pejabat pendaftaran jaminan fidusia tidak melakukan

penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam penyataan pendaftaran

jaminan fidusia, tetapi hanya melakukan pengecekan data yang tercantum dalm

formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Apabila permohonan

pendaftaran jaminan fidusia yang diajukan tersebut tidak memenuhi kelengkapan

persyaratan, pejabat pendaftaran jaminan fidusia harus segera dan langsung

mengembalikan berkas permohonan pendaftaran jaminan fidusia kepada pemohon

untuk dilengkapi, namun sebaliknya bila kelengkapan persyaratan permohonan

pendaftaran jaminan fidusia telah dipenuhi dan dinyatakan lengkap, permohonan

91

pendaftaran jaminan fidusia segera dan langsung diproses dengan cara

menbubuhkan nomor, tanggal, dan jam penerimaan pendaftaran jaminan fidusia

pada formulir pernyataan pedaftaran jaminan fidusia.219

Untuk melancarkan proses pendaftaran jaminan fidusia secara sistem

online maka dibuat pengaturan tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia

secara elektronik yaitu pada Pasal 2, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Secara Elektronik menyatakan bahwa:

(1) Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik diajukan kepada Menteri.

(2) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia; b. pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia; dan c. penghapusan Jaminan Fidusia.

Pasal 3 mengatur tentang tata cara pendaftaran permohonan jaminan fidusia

secara elektronik, yaitu:

(1) Pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi.

(2) Pengisian formulir aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identitas Pemohon; b. identitas pemberi fidusia; c. identitas penerima fidusia; d. akta Jaminan Fidusia; e. perjanjian pokok; f. nilai penjaminan; dan g. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

(3) Pemohon mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi.

(4) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat: a. nomor pendaftaran; b. tanggal pengisian aplikasi;

219Ibid.

92

c. nama Pemohon; d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia; e. jenis permohonan; dan f. biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia melalui Bank Persepsi.

(6) Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon mencetak sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Sistem pendaftaran jaminan fidusia manual diperlukan adanya penyerahan

dokumen fisik berupa pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang blangkonya

disediakan oleh kantor pendaftaran fidusia, surat permohonan pendaftaran

jaminan fidusia, salinan Akta Jaminan Fidusia, surat kuasa untuk melakukan

pendaftaran, bukti pembayaran PNBP dan fotokopi bukti kepemilikan objek

kepada kantor pendaftaran fidusia sebagai persyaratan pendaftaran. Kemudian

pada sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tidak ada

penyerahan dokumen fisik ke kantor pendaftaran fidusia di Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia, tetapi dokumen fisik tersebut diserahkan ke kantor

pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan dengan sistem online tidak

memerlukan pengiriman ataupun mengirim softcopy dari data fisik yang berupa

akta jaminan fidusia, perjanjian kredit dari bank, fotocopy KTP dan kartu keluarga

dari debitur, semua dokumen tersebut diserahkan kepada pemohon untuk

keperluan menginput data pendaftaran secara online. Selanjutnya semua dokumen

tersebut disimpan oleh pemohon. Surat pernyataan bahwa tidak adanya pengirim

93

softcopy data fisik secara online oleh pemohon yaitu notaris terlampir pada tesis

ini.

Karena tidak adanya penyerahan data fisik secara online yang bertujuan

untuk menjamin kepastian akta jaminan fidusia dan data-data yang telah di input

dalam sistem online, maka pada sistem pendaftaran jaminan fidusia online

tersebut terdapat keterangan peringatan, yang isinya sebagai berikut: saya

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data yang tertuang dalam permohonan pendaftaran jaminan

fidusia ini adalah benar.

2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak

bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul atas pengisian

permohonan pendaftaran jaminan fidusia.Seluruh data yang di input

merupakan tanggung jawab pemohon.

Sehingga dengan adanya peringatan yang terdapat dalam pendaftaran jaminan

fidusia online tersebut mengakibatkan atas semua yang sudah dicantumkan pada

pendaftaran online tersebut menjadi tanggungjawab pemohon pendaftar fidusia.

c. Buku Daftar Fidusia

Kantor pendaftaran fidusia untuk melaksanakan pencatatan jaminan

fidusia, menyediakan buku daftar fidusia. Kewajiban menyediakan buku daftar

fidusia bagi kantor pendaftaran fidusia ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 13

ayat (3) UU Jaminan Fidusia, yang bunyinya “Kantor pendaftaran fidusia

mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama

dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran”. Berdasarkan pada Pasal 13

94

ayat (3) UU Jaminan fidusia dapat diketahui bahwa jaminan fidusia (harus) dicatat

di Kantor Pendaftaran Fidusia dalam suatu register khusus yang diadakan untuk

itu, yang dinamakan dengan buku daftar fidusia. Pencatatannya dilakukan pada

tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan

fidusia tersebut.

Pada sistem manual pencatatan fidusia dilakukan oleh pejabat yang

berwenang untuk itu, dimana perlu adanya penyerahan dokumen terlebih dahulu.

Hal tersebut berbeda dalam system online, pada system online pencatatan

jaminanfidusiatetap dilakukan, namun tidak dicatatkan secara manual melalui

buku daftar fidusia tetapi dengan system online. Setelah menginput seluruh data,

maka secara otomatis jaminan fidusia telah dicatatkan dengan system online.

Setelah dicatatkan melalui system online, barulah dapat dicetak sertifikat jaminan

fidusia.

d. Saat lahirnya jaminan fidusia

Jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14

ayat (3) UU Jaminan Fidusia, lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal

dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Tanggal pencatatan jaminan

fidusia dalam buku daftar fidusia ini dianggap sebagai alat saat lahirnya jaminan

fidusia, dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia

merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Penegasan

lebih lanjut terdapat dalam ketentuan Pasal 28 UU Jaminan Fidusia yang

menyatakan apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih

dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka kreditor yang lebih dahulu

95

mendaftarkannya adalah penerima fidusia. Hal ini penting diperhatikan oleh

kreditor, karena hanya penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh

melakukan pendaftaran jaminan fidusia.220

Lahirnya jaminan fidusia melalui system online adalah sama dengan sistem

manual yaitu pada saat dicatatkannya jaminan fidusia. Jaminan Fidusia, lahir pada

tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam system

online.

e. Biaya pendaftaran jaminan fidusia

Biaya pendaftaran fidusia diatur dalam PP No 86 Tahun 2000, pada Pasal

13 ayat (4) UU Jaminan Fidusia dan Pasal 2 ayat (3) PP No 86 Tahun 2000, dapat

diketahui bahwa besarnya biaya pendaftaran jaminan fidusia pada kantor

pendaftaran fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai

Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun

2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999

tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Departemen Kehakiman telah diatur tiga jenis penerimaan negara bukan pajak

yang bertalian dengan pelayanan jasa hukum dalam pendaftaran jaminan fidusia

yaitu mengenai biaya pendaftaran jaminan fidusia, biaya permohonan perubahan

hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia dan biaya permohonan

penggantian sertifikat jaminan fidusia yang rusak atau hilang.221

220Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.Cit, hal. 148. 221Rachmadi Usman I, Op.Cit, hal. 213.

96

Pada tahun 2014 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang

Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut

PP 45 Tahun 2014) yang mengantikan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun

2009 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang

Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan PP 45

Tahun 2014 Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bertalian dengan

biaya permohonan pendaftaran jaminan fidusia dan perubahan serta penggantian

sertifikat jaminan fidusia dapat dilihat dari table berikut:

No Jenis PNBP Satuan Tarif (Rp)

1 Pendaftaran jaminan fidusia a. Untuk nilai penjaminan sampai

dengan Rp. 50.000.000 b. Untuk nilai penjaminan di atas

Rp. 50.000.000 c. Untuk nilai penjaminan di atas

Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000

d. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000

e. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000

f. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000.000

g. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 100.000.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000.000

Per Akta Per Akta Per Akta Per Akta Per Akta Per Akta Per Akta

Rp. 50.000 Rp. 100.000 Rp. 200.000 Rp. 400.000 Rp. 800.000 Rp. 1.600.000 Rp. 3.200.000

h. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 500.000.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000

i. Untuk nilai penjaminan di atas

Per Akta Per Akta

Rp. 6.400.000

97

Rp. 1.000.000.000.000 Rp. 12.800.000

2 Permohonan perubahan hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia

Per Permohonan Rp. 200.000

3 Penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan fidusia

Per Permohonan Rp. 100.000

f. Sertifikat jaminan fidusia

Sebagai tanda bukti adanya jaminan fidusia, sesuai dengan ketentuan

dalam Pasal 14 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, kantor pendaftaran fidusia

menerbitkan sertifikat jaminan fidusia untuk selanjutnya menyerahkan kepada

penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia tersebut pada tanggal yang sama

dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Ketentuan

Pasal 6 ayat (3) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor

M.01.UM.01.06 Tahun 2001 bahwa, nomor, tanggal dan jam penerimaan

pendaftaran jaminan fidusia harus sama dengan nomor, tanggal dan jam yang

tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan untuk permohonan

tersebut.222

Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia. Hal-

hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia adalah:

a. Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama

dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang

tetap. Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak

222Ibid, hal. 214.

98

untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas

kekuasaannya sendiri;

b. Di dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan hal-hal berikut:

1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia

2) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan

notaris yang membuat akta jaminan fidusia

3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

4) Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan

fidusia

5) Nilai penjaminan

6) Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.223

Apabila terjadi kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia yang

telah diterima oleh pemohon dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima

sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia

untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat perbaikan memuat tanggal yang

sama dengan tanggal sertifikat semula dan penerbitan sertifikat tidak dikenai

biaya (Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP 86 Tahun 2000).224

Sertifikat jaminan fidusia juga tidak menutup kemungkinan terjadi

perubahan terhadap substansi, yang dimaksud dengan perubahan substansi antara

lain perubahan penerima jaminan fidusia, perubahan perjanjian pokok yang

dijamin fidusia dan perubahan nilai jaminan. Apabila terjadi hal tersebut prosedur

yang ditempuh untuk mengadakan perubahan substansi sebagai berikut:

223H. Salim. HS, Op.Cit, hal. 83. 224Ibid, hal. 86.

99

1. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas

perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia.

2. Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal

penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan

tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan

yang merupakan bagian tak terpisah dari sertifikat jaminan fidusia.225

Setelah berlakunya pendaftaran jaminan fidusia secara online terjadi

perbedaan terhadap pihak yang menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Pada

sistem manual sertifikat jaminan fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan

berwenang, dalam hal ini kantor pendaftaran fidusia sedangkan dengan

berlakunya sistem online pada Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pasal 3 ayat (6) bahwa

yang mencetak sertifikat jaminan fdiusia adalah pemohon.Pasal 3 ayat (6)

menyatakan bahwa, “setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) pemohon mencetak sertifikat jaminan fidusia yang telah ditandatangani

secara elektronik oleh pejabat pendaftaran jaminan fidusia”.

Dalam prakteknya pihak yang mencetak sertifikat jaminan fidusia adalah

notaris di kantor notaris. Tanda tangan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia secara

elektronik hal ini berbeda pada sistem pendaftaran jaminan fidusia manual,

dimana tanda tangan yang diberikan adalah tanda tangan basah. Pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 diatur mengenai Pendelegasian

225Ibid.

100

Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik yaitu pada Pasal 2

dan Pasal 3 bahwa:

Pasal 2 1) Penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik dilakukan

oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2) Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Pasal 3 1) Dalam hal Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia berhalangan, kewenangan

penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik dapat didelegasikan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2) Dalam hal Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia berhalangan, Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik kepada Kepala Divisi Administrasi.

Tanda tangan elektronik pada dasarnya adalah teknik dan mekanisme yang

digunakan untuk memberikan kesamaan fungsi dan karakteristik tanda tangan

tertulis (basah) yang dapat diterapkan dalam lingkungan elektronik (fungsional

equivalence approach). Tanda tangan elektronik merupakan data dalam bentuk

elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik

yang berguna untuk mengidentifikasi penanda tangan dan menunjukkan

persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik yang dimaksud. Dengan

kata lain, tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat verifikasi atau

autentikasi.226 Terkait dengan kedudukan tanda tangan elektronik, Penjelasan

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

(selanjutnya disebut UU ITE) menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik

226Josua Sitompul, 2012, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan

Aspek Hukum Pidana, PT. Tatanusa, Jakarta, hal. 93.

101

memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang

memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum sejauh memenuhi persyaratan

minimum yang ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU ITE.

Pasal 11 1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum

yang sah selama memenuhipersyaratan sebagai berikut: a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada

Penanda Tangan; b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses

penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;

c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12 1) Setiap orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban

memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.

2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak; b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk

menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;

c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayaiTanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronijika: 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda

Tangan Elektronik telah dibobol; atau

102

2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan

d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.

3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

3.4 Kedudukan dan Status Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa fidusia adalah

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan

bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam

penguasaan pemilik benda. Dari pengertian fidusia diatas maka dapat diketahui

unsur-unsur fidusia itu, yaitu:

4. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda.

5. Atas dasar kepercayaan.

6. Benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.227

Jadi, hak milik atas benda yang diberikan sebagai jaminan dialihkan oleh

pemiliknya kepada kreditur penerima jaminan, sehingga selanjutnya hak milik

atas benda jaminan ada pada kreditur penerima-jaminan sedangkan, benda

jaminan secara fisik masih berada dibawah penguasaan Debitur/Pemberi Fidusia.

Penyerahan hak milik yang terdapat dalam pengertian fidusia sebenarnya

bukan dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditor pemilik atas benda

jaminan, tetapi hanya mau memberikan hak jaminan saja kepada kreditor, hal ini

227J. Satrio, Op.Cit, hal. 181

103

adalah sesuai dengan maksud penyerahan benda jaminan pada lembaga fidusia

yang maksdunya tidak lain adalah memberikan jaminan atas suatu tagihan. Kata

kepercayaan yang terdapat dalam pengertian fidusia mempunyai arti bahwa

pemberi jaminan percaya bahwa penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan

untuk benar-benar menjadikan kreditor pemilik atas benda yang diserahkan

kepadanya dan bahwa nantinya kalau kewajiban perikatan pokok untuk mana

diberikan jaminan fidusia dilunasi maka benda jaminan akan kembali menjadi

milik pemberi jaminan. Kata-kata tetap dalam penguasaan pemilik benda sesuai

dengan penafsiran dokrin yang selama ini berlaku maksudanya adalah bahwa

penyerahan itu dilaksanakan secara constitutum possessorium yang artinya

penyerahan hak milik dilakukan dengan janji bahwa bendanya sendiri secra fisik

tetap dikuasai oleh pemberi jaminan, jadi kata-kata dalam penguasaan diartikan

tetap dipegang oleh pemberi jaminan. Dalam hal ini yang diserahkan adalah hak

yuridisnya atas benda tersebut sedangkan hak pemanfaatanya tetap ada pada

pemberi jaminan.228

Jaminan yang memiliki hak mendahului artinya kreditor sebagai penerima

fidusia memiliki hak yang didahulukan (preference) terhadap kreditor lainnya

untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan dan hak didahulukan untuk

mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut

dalam hal debitur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28

UU Jaminan Fidusia. Pasal 27 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

(1) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.

228Ibid, hal. 182.

104

(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

(3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Pasal 28 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “apabila atas benda yang sama

menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu (1) perjanjian jaminan fidusia, maka

hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada

pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia”.

Ketentuan Pasal 1133 KUHPerdata menyebutkan terdapat tiga hak

kebendaan yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada pemegangnya

yaitu privelege, gadai dan hipotek, di luar KUHPerdata terdapat dua hak

kebendaan lainnya yaitu hak tanggungan dan jaminan fidusia, yang juga

memberikan kedudukan yang didahulukan kepada pemegangnya. Ketiga-tiganya

disebut hak yang didahulukan (hak-hak mendahului) atau hak preference di antara

orang-orang yang berpiutang, inilah yang dinamakan dengan hak untuk

didahulukan dalam arti luas. Sementara itu hak yang didahulukan dalam arti

sempit adalah hak tagihan yang oleh undang-undang digolongkan dalam hak

istimewa (privelege). Tagihannya disebut tagihan yang didahulukan atau tagihan

preference (bevoorrechte schulden), sedangkan kreditornya disebut kreditor yang

didahulukan (bevoorrechte schuldeiser), kreditor preference.229

Privilege diatur secara tersendiri yaitu sebelum aturan mengenai gadai dan

hipotek. Pengaturan privilege dapat dijumpai dalam buku kedua title kesembilan

belas di bawah title piutang-piutang yang diistimewakan yakni mulai Pasal 1131

229Rachmadi Usman I, Op.Cit. hal. 519.

105

sampai dengan Pasal 1149 KUHPerdata. Bab tersebut tersendiri atas tiga bagian

yang mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Piutang-piutang yang diistimewakan pada umumnya.

2. Hak-hak istimewa yang mengenai benda-benda tertentu.

3. Hak-hak istimewa atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada

umumnya.230

Secara yuridis pengertian privilege dirumuskan dalam Pasal 1134 ayat (1)

KUHPerdata yaitu hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang

diberikan kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatanya lebih tinggi daripada

orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang. Dari pasal

diatas jelaslah, bahwa hak privilege atau hak istimewa itu suatu hak yang

diberikan undang-undang artinya undang-undang (secara limitatif) telah

menetapkan atau menyebutkan piutang-piutang tertentu, yang didasarkan kepada

sifatnya dari piutang-piutang tertentu tersebut sebagai piutang yang diistimewakan

atau didahulukan, sehingga memberikan kedudukan yang lebih didahulukan

kepada pemegangnya dalam mengambil pelunasan piutang dibandingkan dengan

kreditor lainnya.231

Undang-undang membedakan 2 (dua) kelompok hak-hak istimewa yaitu

piutang yang di istimewakan atas barang-barang tertentu, barang-barang yang

disebutkan/ditentukan secara khusus dan piutang yang diistimewakan atas semua

benda milik debitur, benda debitur pada umumnya dan karenanya disebut dengan

istilah privelege khusus dan privilege umum. Pasal 1138 KUHPerdata secara

230Ibid. hal. 520. 231Ibid.

106

umum menetapkan tingkatan antara kedua kelompok hak istimewa tersebut,

dalam hal pelaksanaannya kedua macam hak tersebut bertabrakan satu sama

lainnya.232

Privilege khusus tidak dibayarkan secara berurutan, sebab piutangnya

dikaitkan dengan kebendaan tertentu saja, bukan dengan kebendaan pada

umumnya. Pelunasan piutang diambil dari hasil penjualan kebendaan tertentu

yang bersangkutan. Sementara privilege umum diatur di dalam ketentuan Pasal

1149 KUHPerdata yang menetapkan, bahwa pelunasan piutang-piutang yang

didahulukan tersebut dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutannya.233

3.5 Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Yang Lewat Waktu Dari Saat

Berlakunya Peraturan Menteri Nomor 10 tahun 2013.

Pendaftaran jaminan fidusia menjadi pertimbangan di dalam konsideran

UU Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran

fidusiauntuk menjamin kepastian hukum dan serta mampu memberikan

perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan khususnya kreditor.

Kewajiban pembebanan benda jaminan fidusia berikut dengan pendaftarannya

sangat diperlukan mengingat adanya kemungkinan kelalaian dari para pihak

terhadap pembebanan benda jaminan termasuk pendaftarannya.Pendaftaran

jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 UU JaminanFidusia, yang menyebutkan

bahwa:

232J. Satrio, Op.Cit, hal. 38. 233Rachmadi Usman I, Op.Cit. hal. 523.

107





Proses pendaftaran jaminan fidusia diawali terlebih dahulu dengan

membebankan benda jaminan fidusia tersebut yang dituangkan didalam akta

notariil oleh notaris dan disebut dengan akta jaminan fidusia, selanjutnya

pembebanan benda jaminan fidusia dilanjutkan dengan pendaftaran. Pendaftaran

jaminan fidusia sangatlah penting karena berpengaruh terhadap kepastian hukum.

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk melindungi pihak kreditor

sebagai penerima fidusia dari debitur yang melakukan wanprestasi. Pembebanan

yang dilanjutkan dengan pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk memenuhi

asas-asas jaminan fidusia dan untuk menghindarkan kerugian bagi pihak kreditor,

sehingga dengan adanya pengaturan tentang jaminan fidusia yang tidak

didaftarkan akan menghindari kerugian para pihak.

Permasalahan yang muncul mengingat ada kemungkinan kesegajaan dari

kreditor untuk tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada saat setelah benda

jaminan fidusia telah dibebani dengan jaminan fidusia. Hal ini dikatakan sangat

mendasar karena penerima fidusia sangat lemah posisinya, apabila benda yang

telah dibebani jaminan fidusia tidak dilakukan pendaftaran. Selain memberikan

perlindungan terhadap kreditor dan pihak ketiga. Namun dalam prakteknya, bisa

saja setelah benda yang dibebani jaminan fidusia oleh notaris dalam bentuk

notariil yang disebut akta jaminan fidusia tidak langsung didaftarkan oleh notaris

108

atau bahkan hanya dibuatkan salinan dan diberikan kepada pihak penerima fidusia

tanpa ada pendaftaran.

Secara garis besar dapat ditemukan norma-norma umum dalam UU

Jaminan Fidusia yang membentuk seperangkan bangunan norma yang ditujukan

untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang

berkepentingan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Norma fasilitatif

Dikatakan norma fasilitatif karena norma itu membuka pintu selebar-

lebarnya terhadap setiap perjanjian yang bertujuan membebani benda jaminan

dalam bentuk apapun dengan jaminan fidusia. Pengaturan ini memberikan

kebebasan seluas-luasnya guna memfasilitasi para pihak yang terkait membuat

perjanjian dengan tujuan untuk membebani benda jaminan dengan jaminan

fidusia. Norma fasilitatif dapat ditemukan dalam Pasal 2 UU Jaminan Fidusia

yang menegaskan bahwa undnag-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian

yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia.

2. Norma regulatif

Norma regulatif merupakan norma yang bersifat mengatur. Norma-norma

ini dapat dilihat pada semua atau sebagian besar pasal-pasal dalam UU Jaminan

Fidusia. Mulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 41, pada dasarnya adalah norma-

norma yang bersifat mengatur. Dalam UU Jaminan Fidusia merupakan regulasi

yang diamatkan dalam norma yang harus dipatuhi karena kepastian hukum

diperoleh dari dipatuhinya norma-norma yang telah ditetapkan dalam bentuk

undang-undang.

109

3. Norma-norma larangan

Norma-norma larangan dapat ditemukan dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU

Jaminan Fidusia. Pada Pasal 35 menegaskan larangan-larangan sebagai berikut:

setiap orang dengan segaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan

cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut

diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 5 (lima)

tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).234

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, norma diartikan sebagai:

1. Peraturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam

masyarakat dipakai sebagai panduan, ukuran, dan kendali tingkah laku

yang sesuai dan diterima.

2. Peraturan, ukuran atau kaedah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk

menilai dan membandingkan sesuatu.235

Hans kelsen menguraikan bahwa makna hukum yang khas dari tindakan adalah

bersumber dari norma yang isinya mengacu pada tindakan itu sehingga ia

ditafsirkan sesuai dengan norma tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan bahwa

234I Gusti Ngurah Bagus Eka Putra, 2012, Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor (Tesis), Denpasar, Universitas Udayana, hal. 111.

235Anton M Muliono, dkk, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 617.

110

suatu tindakan dari pelaku manusia dilakukan dalam suatu dan tempat, yakni yang

legal dan illegal merupakan sebuah penafsiran dari norma khusus.236

Dalam tataran dogmatik hukum kondisi norma yang konflik (geschijld van

normen), norma yang kabur atau tidak jelas (vegue van normen) atau norma

kosong (leemten van normen) diprediksi dapat menimbulkan pertentangan secara

vertikal dan horisontal terhadap peraturan perundang-undangan serta keragu-

raguan dan ketidakpastian dalam penerapan peraturan perundang-undangan,

sehingga diperlukan peraturan hukum baru dalam merespon dinamika

perkembangan masyarakat. Berdasarkan tataran teori hukum, kondisi seperti itu

dapat berakibat hingga pada peninjauan kembali asas-asas (meta norma) hukum

yang mungkin tidak sesuai lagi atau penciptaan atau pengadopsian asas hukum

asing ke dalam hukum nasional.237

Norma hukum merupakan konkretisasi asas hukum, apabila tata cara

penormaan pembuatan undang-undang tidak didasarkan pada asas hukum, maka

akan mempunyai dampak yang serius. Hal tersebut tidak menciptakan kepastian

hukum tetapi menimbulkan permasalahan-permasalahan yang akan menggangu

dan menjadi beban para pelaku usaha baik perbankan ataupun lembaga

pembiayaan. Salah satu permasalahan yang terlihat yaitu tentang pengaturan

pendaftaran jaminan fidusia dalam sistem online, yang dalam peraturannya tidak

ada kewajiban untuk dilakukanpendaftaran jaminan fidusia secara online,sehingga

236Hans Kelsen, 2011, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum

Normatif, Nusa Media, Bandung, hal. 4. 237Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Op.Cit,

hal. 52.

111

dapat saja jika dilakukan pendaftaran jaminan fidusia secara manual, hal ini

karena terjadi kekaburan norma tentang pendaftaran jaminan fidusia online.

Penemuan hukum bukanlah merupakan ilmu baru, tetapi telah lama

dikenal dan dipraktikkan selama ini oleh hakim, pembentuk undang-undang dan

para sarjana hukum yang tugasnya memecahkan masalah-masalah hukum. Dalam

literatur Belanda telah banyak orang yang menulis mengenai penemuan hukum

(rechtsvinding). Penemuan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan dalam

praktik hukum (hakim, pembentuk undang-undang dan sebagainya), akan tetapi

penemuan hukum tidak dapat dipisahkan dari ilmu (teori) hukum. Walaupun

secara historis teoritis praktik hukum itu lahirnya lebih dulu daripada ilmu hukum,

tetapi dalam perkembangannya praktik hukum memerlukan landasan teoritis dari

ilmu hukum. Sebaliknya ilmu hukum memerlukan materialnya dari praktik

hukum. Jadi dalam praktiknya, praktik hukum dan ilmu hukum itu saling

memerlukan satu sama lain.238

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman)

ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan pancasila demi terselengaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kebebasan kekuasaan kehakiman atau kebebasan peradilan atau kebebasan hakim

merupakan asas universal yang terdapat di mana-mana, baik di negara Eropa

238Sudikno Mertokusumo, 2014, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar,

Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, (selanjutnya disingkat Sudikno Mertokusumo II), hal. 1.

112

Timur, maupun di Amerika, Jepang, Indonesia dan sebagainya.Asas kebebasan

peradilan merupakan dambaan setiap bangsa. Kebebasan peradilan atau hakim

adalah bebas untuk mengadili dan bebas dari campur tangan dari pihak ekstra

yudisiil. Kebebasan hakim ini member wewenang kepada hakim untuk melakukan

penemuan hukum secara leluasa.239

Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakimanditentukan bahwa

hakim harus mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Ini

berarti bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada di dalam sistem hukum, tidak

boleh keluar dari hukum sehingga harus menemukan hukumnya. Pasal 10 ayat (1)

UU Kekuasan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan tidak boleh menolak

untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan

mengadilinya. Selain didasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas,

menenukan dasar hukumnya dengan jelas dan tegas pada Pasal 5 ayat (1) UU

Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi hakim sebagai penegak hukum dan

keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup

dalam masyarakat. Kata menggali diasumsikan bahwa hukumnya itu ada,

tetapitersembunyi. Jadi hukumnya itu ada tetapi masih harus digali, dicari dan

diketemukan. Scholten mengatakan bahwa di dalam perilaku manusia itu

sendirilah terdapat hukumnya, sedangkan setiap saat manusia dalam masyarakat

239Ibid, hal. 60.

113

berprilaku, berbuat atau berkarya, karena itu hukumnya sudah ada, tinggal

menggali, mencari atau menemukannya.240

Untuk dapat menemukan hukum, hakim dalam memeriksa dan memutus

suatu perkara menggunakan metode penemuan hukum. Metode penemuan hukum

yang dianut dewasa ini, seperti yang dikemukakan antara lain oleh J.J.H.

Bruggink meliputi metode interpretasi (interpretation methoden) dan konstruksi

hukum ini terdiri atas nalar analogi yang gandengannya (spiegelbeeld) a

contrario, dan ditambah bentuk ketiga oleh Paul Scholten penghalusan hukum

(rechtsverfijning) yang dalam bahasa Indonesia oleh Soedikno Mertokusumo

disebut penyempitan hukum.241

Mengenai sumber-sumber dalam melakukan penemuan hukum terhadap

pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan dengan sistem online bersumber pada

UU Jaminan Fidusia yang didalam pelaksanaannya dilengkapi dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, tentang Tata Cara

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Negara Nomor

4005).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 176, Tambahan Negara Nomor 4924).

240Ibid. 241Philipus M. Hadjon& Tatiek Sri Djatmiati, 2009, Argumentasi Hukum,

Cetakan Keempat, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 26.

114

3. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor

Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibu Kota Provinsi di Wilayah Negara

Republik Indonesia.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang

Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang

Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan

Pembebanan Jaminan Fidusia.

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat

Jaminan Fidusia Secara Elektronik.


Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Secara Elektronik.


Nomor10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Secara Elektronik.

Sebelum berlakunya sistem pendaftaran secara sistem online, pendaftaran

jaminan fidusia dilakukan dengan cara konvensional atau manual. Selanjutnya,

pada tahun 2013 berlakunya sistem pendaftran jaminan fidusia online, maka

pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan dengan sistem online.

Pada pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 menyatakan bahwa

“terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang diajukan sebelum

berlakunya Peraturan Menteri ini, harus diselesaikan secara manual dalam jangka

115

waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Peraturan Menteri ini

ditetapkan”. Dalam pasal tersebut terhadap benda jaminan yang lewat dari 60

(enam puluh) hari tidak terdapat peraturannya, sehingga terhadap pendaftaran

jaminan fidusia yang belum selesai didaftarkan dan lewat waktu dari 60 hari maka

dapat dikatakan pertama dapat dilanjutkan dengan sistem pendaftaran jaminan

fidusia secara manual atau kedua harus beralih menggunakan sistem pendaftaran

jaminan fidusia online.

Dalam metode konstruksi hukum ada 4 (empat) metode yang digunakan

oleh hakim pada saat melakukan penemuan hukum, yaitu:

1. Argumentum Per Analogiam (analogi) merupakan metode penemuan

hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah

peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang baik yang telah diatur oleh

undang-undang maupun yang belum ada peraturan nya;

2. Argumentum a Contrario, yaitu dimana hakim melakukan penemuan

hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan

hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada

peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya;

3. Penyempitan/Pengkonkretan hukum (rechtsverfijning) bertujuan untuk

mengkonkretkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak,

pasif, serta sangat umum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa

tertentu;

116

4. Fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang mengemukakan

fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi yang baru di hadapan

kita.242

Berdasarkan keempat metode kontruksi hukum tersebut, maka kontruksi

hukum yang digunakan adalah kontruksi hukum argumentum per analogiam

(analogi).243 Analogi suatu bentuk penalaran yang dapat dikatakan dengan

memperluas berlakunya suatu pasal dari aturan hukum atau terhadap peristiwa

hukum yang eksplisit (jelas-jelas) tidak disebut dalam aturan hukum dimaksud.

Penalaran analogi digunakan kalau hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu

konflik yang tidak tersedia peraturan-peraturannya. Dalam hal ini hakim bersikap

seperti pembentuk undang-undang yang mengetahui adanya kekosongan hukum,

akan melengkapinya dengan peraturan-peraturan yang serupa seperti yang

dibuatnya untuk peristiwa-peristiwa yang telah ada peraturannya. Maka hakim

akan mencari pemecahan untuk peristiwa yang tidak diatur, dengan penerapan

peraturan untuk peristiwa-peristiwa yang telah diatur yang sesuai secara analog.244

Dengan menggunakan analisa analogi, yang mana analogi merupakan metode

penemuan hukum yang hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah

peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-

undang maupun yang belum ada peraturannya.245 Dengan demikian analogi

242Ibid, hal. 74. 243I Dewa Gede Atmadja, 2009, Pengantar Penalaran Hukum dan

Argumentasi Hukum, Bali Aga, Bali, hal. 48. 244Sudikno Mertokusumo II, Op.Cit, hal. 87. 245Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif

Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 75.

117

merupakan peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-

undang diberlakukan sama.

Peraturan yang serupa, sejenis atau mirip dapat ditemukan pada Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011

tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, yaitu pada Pasal 5.

Bunyi dari ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan

Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran

Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan

Perubahan data Perseroan yaitu:

(1) Jika biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah dipenuhi, Pemohon mengisi Format Pendirian dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pemakaian nama Perseroan disetujui.

(2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak mengisi Format Pendirian, persetujuan untuk pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi gugur.

Untuk lebih menjamin kepastian dan kemiripan antara peraturan-peraturan

tersebut maka dapat dilihat juga dari tata cara pendaftarannaya. Tata cara

pengajuan permohonan pengesahan badan hukum yaitu:

1. Permohonan pengesahan badan hukum Perseroan diajukan oleh Pemohon

kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

2. Permohonan diajukan melalui SABH.

118

3. Permohonan diajukan dengan cara mengisi Format Pendirian dilengkapi

keterangan mengenai dokumen pendukung.

4. Pengisian Format Pendirian harus didahului dengan permohonan

pengajuan pemakaian nama Perseroan.

5. Permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan diajukan oleh

Pemohon dengan mengisi Format Pengajuan Nama.

6. Jika permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan disetujui Menteri

atau Pejabat yang Ditunjuk, Pemohon wajib membayar biaya persetujuan

pemakaian nama Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

7. Jika biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan, Pemohon mengisi

Format Pendirian.

8. Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk menerbitkan keputusan tentang

pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara

elektronik.

Kemudian dapat dilihat juga mengenai tahapan tata cara pendaftaran jaminan

fidusia yaitu:

1. Permohonan perdaftaran jaminan fidusia disampaikan kepada Menteri

melalui kantor pendaftaran fidusia.

2. Kelengkapan persyaratan meliputi kelengkapan dokumen yang ditetapkan

dan ketetapan dalam mengisi formulir sesuai dengan data yang diperlukan.

3. Setelah persyaratan dokumen lengkap maka pemohon dapat melakukan

pembayaran PNBP

119

4. Setelah melalukan pembayaran PNBP maka pejabat harus membubuhkan

nomor, tanggal dan jam penerimaan pendaftaran jaminan fidusia pada

formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan kemudian di catat

dalam buku daftar fidusia.

5. Nomor tanggal dan jam yang tercantum pada sertifikat jaminan fidusia

yang diterbitkan adalah sama dengan nomor tanggal dan jam pada saat

penerimaan permohonan perndaftaran jaminan fidusia.

Persamaan antara pendaftaran jaminan fidusia dan pengesahan pendirian

perseroan terbatas tersebut adalah

1. Sama-sama permohonan pendaftaran dan pengesahan diajukan kepada

Menteri.

2. Sama-sama mengisi formulir untuk kelengkapan dokumen

3. Sama-sama membayar sejumlah biaya

Dengan melihat persamaan-persamaan antara tata cara pengesahan badan hukum

perseroan dan tata cara pendaftaran jaminan fidusia maka dapat dianalogikan

bahwa peraturan menteri tentang pengesahan badan hukum perseroan tersebut

dengan peraturan menteri pendaftaran jaminan fidusia adalah suatu peristiwa yang

mirip atau sejenis, yang sama-sama mengatur tentang lewat waktu.

Dari tata cara pendaftaran tersebut dapat dilihat bahwa pendaftaran

jaminan fidusia dapat diproses jika pemohon telah membayar PNBP, sehingga

syarat yang paling essesi agar dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia yaitu

setelah pemohon membayar PNBP. Setelah pemohon membayar PNBP maka

barulah pendaftaran jaminan fidusia dapat di proses. Terhadap pendaftaran

120

jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 (enam puluh) hari setelah peraturan

menteri Nomor 10 tahun 2013 ditetapkan, maka pendaftaran jaminan fidusia

hanya dapat dilangsungkan bagi pemohon yang telah membayar PNBP. Kepada

pemohon pendaftaran jaminan fidusia yang belum membayar PNBP, dokumen

pendaftaran jaminan fidusia tersebut dikembalikan dan harus mendaftar kembali

dengan sistem pendaftaran jaminan fidusia online.

121

BAB IV

AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM SISTEM ONLINE

4.1 Praktik Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online

Pada tahun 2013 Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan Sistem

Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Hal tersebut

dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan

Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum

dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata

Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan

fidusia. Tujuan diberlakukannya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik

yaitu untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia

dengan mudah, cepat, murah dan nyaman maka permohonan pendaftaran jaminan

fidusia dilakukan secara elektronik.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian menerbitkan buku

panduan fidusia online demi kelancaran proses pendaftaran secara online system.

Buku panduan tersebut memuat tentang tahapan-tahapan dalam melakukan

pendaftaran akta jaminan fidusia online. Tahapan-tahapannya adalah menu log in,

proses pendaftaran, proses pencetakan sertifikat, proses perubahan sertifikat,

proses penghapusan sertifikat, proses pencarian objek dan pencarian data.

122

Pada menu log in, dalam menu ini terdapat username dan password.

Username diisi dengan username notaris yang telah diberikan sedangkan

password diisi dengan password yang telah diberikan. Baik username dan

password diisi sesuai yang diberikan oleh Ditjen AHU, kemudian di klik tombol

submit untuk melanjutkan proses ke memu pemohon. Pada menu pemohon

terdapat empat pilihan menu utama, yaitu sebagai berikut:

1. Menu pendaftaran digunakan untuk melakukan pengisian formulir

pendaftaran jaminan fidusia.

2. Menu perubahan digunakan untuk melakukan perubahan terhadap

sertifikat jaminan fidusia.

3. Menu penghapusan digunakan untuk melakukan penghapusan terhadap

sertifikat jaminan fidusia.

4. Daftar transaksi digunakan melihat daftar transaksi yang telah dilakukan.

Proses pendaftaran akta jaminan fidusia secara online, terdapat tujuh

tahapan, yaitu:

1. Mengklik menu pendaftaran dan mengisikan informasi secara bertahap

sebagai berikut:

Tahap pertama pemohon mengisikan identitas pihak pemberi dan

pemerima fidusia, baik pemberi maupun penerima fidusia dapat berupa

perusahaan atau perorangan. Biodata pemberi fidusia terdiri dari nama pemberi,

NPWP/NIK, alamat, nama debitur dan tempat pemberi fidusia. Biodata penerima

fidusia terdiri dari penerima fidusia, nama penerima, NPWP/No.SK dan alamat.

Kemudian tahap kedua setelah data tersebut lengkap pemohon mengisikan akta

123

notaris jaminan fidusia berupa nomor akta jaminan fidusia, tanggal, nama dan

tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. Tahap ketiga

pemohon mengisikan data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Pada data

perjanjian pokok terdapat tiga keterangan fasilitas yang tersedia, yaitu:

1. Pilihan untuk nilai hutang, apabila hanya menggunakan satu mata uang.

2. Pilihan untuk nilai hutang, apabila menggunakan lebih dari satu mata

uang.

3. Pilihan untuk mengganti mata uang dari negara lain.

Tahap keempat pemohon mengisikan uraian mengenai benda yang

menjadi objek jaminan fidusia. Katagori objek terdiri dari objek berserial nomor

(kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, mesin dan lainnya) dan objek yang

tidak berserial nomor (hewan ternak, asset perusahaan dan lainnya). Kemudian

akan keluar pilihan jenis objek yang dikehendaki, jika data objek lebih dari satu

maka dapat ditambahkan. Tahap kelima adalah pemohon mencantumkan nilai

jaminan. Dalam halaman ini terdapat kolom kategori nilai dan penjamin.Tahap

terkhir adalah nilai benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia sudah

tertuang dalam akta notaris jaminan fidusia.

2. Pemohon melanjutkan akses dengan menyetujui ketentuan peringatan yang

terdapat pada formulir isian dengan cara menandai pernyataan.

Ketentuan peringatan ini isinya sebagai berikut: saya menyatakan dengan

sesungguhnya bahwa:

a. Seluruh data yang tertuang dalam permohonan pendaftaran jaminan

fidusia ini adalah benar.

124

b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak

bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul atas pengisian

permohonan pendaftaran jaminan fidusia.

c. Seluruh data yang di input merupakan tanggung jawab pemohon.

Sehingga dengan adanya peringatan yang terdapat dalam pendaftaran jaminan

fidusia online tersebut mengakibatkan atas semua yang sudah dicantumkan

pada pendaftaran online tersebut menjadi tanggungjawab pemohon pendaftar

fidusia.

3. Pemohon mengklik proses untuk menyimpan ke dalam basis data dan

melakukan proses berikutnya atau menekan tombol ulangi untuk kembali ke

proses sebelumnya.

4. Setelah melakukan submit maka akan muncul konfirmasi bahwa data berhasil

diproses, lalu klik ok.

5. Pemohon mencetak bukti permohonan pendaftaran untuk melakukan

pembayaran ke bank persepsi. Apabila tidak melakukan pembayaran selama

tiga hari maka data permohonan pendaftaran akan dibataalkan atau dihapus

dari database.

6. Pemohon melakukan pembayaran pendaftaran jaminan fidusia di bank

persepsi dan memperoleh bukti register pendaftaran jamian fidusia dari bank

persepsi.

7. Untuk melihat daftar pendaftaran jaminan fidusia yang telah dimasukkan

dapat menekan menu daftar transaksi. Dalam menu data transaksi terdapat tiga

tahapan yaitu:

125

a. Klik tanda untuk mencetak bukti pendaftaran fidusia

b. Klik pernyataan untuk mencetak pernyataan pendaftaran fidusia.

c. Klik sertifikat untuk mencetak sertifikat jaminan fidusia. Tombol sertifikat

akan muncul jika pemohon sudah melakukan pembayaran pendaftaran

jaminan fidusia.

Proses pencetakan sertifikat, pada proses ini pertama pemohon mengakses

kembali situs fidusia online, kedua pemohon notaris memasukkan username dan

password sesuai dengan yang telah diberikan oleh Ditjen AHU, lalu klik submit

dan terakhir masuk ke menu pemohon, daftar transaksi akan muncul daftar

transaksi yang telah dilakukan. Kemudian klik sertifikat untuk melihat tampilan

cetak sertifikat, lalu klik cetak untuk mencetak sertifikat.

4.2 Kebutuhan Pengaturan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia ini berkembang karena terdapat berbagai alasan

di masyarakat. Masyarakat membutuhkan suatu lembaga jaminan yang lain

daripada gadai dan hipotek hanya untuk benda-benda tetap yang disamping

memungkinkan peminjam uang untuk tetap menggunakan benda jaminannya, juga

memberikan perlindungan yang kuat kepada kreditur dalam upaya mendapatkan

pelunasan piutang dari debitur. Sehingga sebab-sebab fidusia berkembang di

dalam praktik yaitu:

1. Kebutuhan praktek akan jaminan yang kuat karena gadai kadang-kadang

kalah terhadap privilege.

2. Resiko atas barang gadai.

126

3. Jaminan yang diberikan kepada pembeli yang beritikad baik seperti dalam

Pasal 1977 ayat (2) jo 582 KUHPerdata tidak melindungi pemegang

gadai.279

Jaminan fidusia digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda

sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini

digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses

pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat tetapi tidak menjamin

kepastian hukum.280 Pada lembaga jaminan fidusia, pemberi fidusia tetap

menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang

dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia.

Pada awalnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia terbatas pada

kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan, dalam

perkembangannya benda yang menjadi objek jaminan fidusia diberikan lebih luas

meliputi kekayaan benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak.

Dalam UU Jaminan Fidusia diatur mengenai pendaftaran jaminan fidusia guna

memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan

pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (preference)

kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Diharapkan sistem pendaftaran

yang diatur dalam undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada

penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda

tersebut.

279J. Satrio, Op.Cit, hal. 171. 280Racmadi Usman II, Op.Cit, hal. 290.

127

Berdasarkan pada buku panduan fidusia online, dalam sistem pendaftaran

secara manual terdapat beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan one day service tidak terpenuhi.

2. Belum ada keseragaman dalam pelayanan (SOP) sebagai panduan

pelayanan permohonan jaminan fidusia.

3. Tingkat pemahaman sumber daya manusia di kanwil/kantor pendaftaran

fidusia (KPF) masih tidak seragam.

4. Lonjakan permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang signifikan

melampaui kemampuan SDM dan sarana prasarana di setiap KPF.

5. Kepastian hukum tidak terpenuhi karena KPF belum memberikan

kepastian penerbitan sertifikat jaminan fidusia karena tumpukan

permohonan mencapai 1000 s/d 2000 permohonan setiap hari.

6. Belum ada pusat data yang terintegrasi antara kanwil dengan Ditjen AHU

selaku Pembina teknis.

7. Terjadi penumpukan arsip pendaftaran fidusia di kanwil yang

membutuhkan ruangan luas.

8. Adanya pungutan liar.

9. Biaya tinggi karena notaris ke KPF yang ada di ibukota provinsi.

Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk memberikan pelayanan yang

optimal dalam pendaftaran jaminan fidusia maka Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum memberlakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik

yang merubah sistem pendaftaran manual ke pelayanan pendaftaran yang berbasis

elektronik (online). Fidusia online merupakan terobosan dari Direktorat Jenderal

128

Administrasi Hukum Umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

demi Indonesia yang lebih baik.

Kelebihan yang dapat dirasakan dengan adanya sistem pendaftaran

jaminan fidusia secara online, sebagai berikut:

1. Pemohon tidak perlu datang ke kantor pendaftaran fidusia (KPF).

2. Pemohon tidak perlu mengambil dan mengisi formulir.

3. Pemohon tidak perlu membawa berkas dokumen terkait pendaftranan

fidusia.

4. Pemohon dapat mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia dari

mana saja dengan hanya membuka website pendaftaran jaminan fidusia.

5. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

6. Menghemat pengeluaran anggaran negara tidak memerlukan biaya

pencetakan sertifikat.

7. Memberikan pelayanan yang aman, cepat, nyaman, bersih dan bebas

pungutan liar.

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia online yaitu dengan adanya fidusia online

diharapkan pelayanan jasa hukum di bidang fidusia dapat berjalan dengan cepat,

akurat bebas dari pungutan liar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di

Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

4.3 Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didafarkan

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU Jaminan Fidusia,

jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya

129

jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kreditur akan memperoleh

sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa”, dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka

kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate

executie), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan

hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pembebanan jaminan fidusia, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan

Fidusia mengamanatkan pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat

dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (finance) dan bank (bank umum maupun

perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance),

sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), mereka umumnya

menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi

objek benda jaminan fidusia, namun saat ini banyak yang tidak dibuat dalam

bentuk akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk

mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di

bawah tangan.281 Akta bawah tangan adalah akta yang dibuat antara para pihak

dimana pembuatanya tidak dibuat dihadapan pejabat pembuat akta yang sah yang

ditetapkan oleh Undang-undang (Notaris/PPAT).

281http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4588/akibathukumjaminan-

fidusia-yang-belum-didaftarkan (diakses pada hari rabu tanggal 19 November 2014)

130

Namun, sesuai dengan amanat UU Jaminan Fidusia, untuk mendapatkan

perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia, pembebanan

benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan

dicatatkan dalam buku daftar fidusia, jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-

hak kreditur tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam

UUJaminan Fidusia. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan atau dibuatkan

sertifikat jaminan fidusia mempunyai akibat hukum yang kompleks dan berisiko

sehingga perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran

Fidusia tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Berlakunya sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik

mengakibatkan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik sesuai

dengan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan

Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Terhadap benda jaminan fidusia

yang telah didaftarkan pada sistem pendaftaran jaminan fidusia manual tetap sah

berlaku selama tidak lewat waktu dari 60 (enam puluh) hari setelah peraturan

menteri tersebut ditetapkan. Akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak

terdaftar dalam sistem online mempunyai akibat hukum yang sama dengan

jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dengan sistem manual.

Dalam konsideran UU Jaminan Fidusia menyatakan tujuan dibentuknya

pengaturan mengenai jaminan fidusia adalah memberikan perlindungan yang

lebih baik bagi yang berkepentingan, untuk mewujudkan hal tersebut benda yang

telah dibebani jaminan fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia telah diatur di dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal

131

18 UU Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang

tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jainan fidusia. Di

dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai benda yang dibebani jaminan fidusia

wajib didaftarkan, tempat pendaftaran jaminan fidusia, cara pendaftaran hingga

lahirnya sertifikat jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan

perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum.

Maksud dan tujuan dari adanya sistem pendaftaran jaminan fidusia antara

lain sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan,

terutama terhadap kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani

dengan jaminan fidusia.

2. Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditor (penerima fidusia).

3. Memberikan hak yang didahulukan (preference) kepada kreditor

(penerima fidusia) terhadap kreditor lain, berhubung pemberi fidusia tetap

menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan

kepercayaan.

4. Memenuhi asas publisitas.282

UU Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa benda yang dibebani jaminan

fidusia wajib didaftarkan, manfaat yang didapat dengan adanya pendaftaran antara

lain:


132

1. Mempunyai hak mendahului (preference)

Kedudukan preference berkaitan dengan hasil eksekusi, hal ini nampak

jelas bila dihubungkan dengan Pasal 1132 BW yang pada asasnya para kreditor

berbagi atas hasil eksekusi harta benda milik debitor, dengan adanya pembebanan

jaminan fidusia maka kreditor menjadi preference atas hasil penjualan benda

tertentu milik debitor, dan ia berhak mengambil lebih dahulu uang hasil eksekusi

benda jaminan fidusia.

Jaminan yang memiliki hak mendahului artinya kreditor sebagai penerima

fidusia memiliki hak yang didahulukan (preference) terhadap kreditor lainnya

untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan dan hak didahulukan untuk

mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut

dalam hal debitur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28

UU Jaminan Fidusia. Pasal 27 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

(4) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.

(5) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

(6) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Dari ketentuan Pasal 27 UU Jaminan Fidusia di atas, dapat diketahui bahwa

penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan atau diutamakan terhadap

kreditor lainnya, yaitu hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan

piutangnya atas hasil eksekusi (penjualan) dari benda yang menjadi objek jaminan

fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan piutang ini mendahului dari kreditur

lainnya yang tidak dijamin dengan fidusia, walaupun penerima fidusia termasuk

133

orang yang pailit atau dilikuidasi. Hak utama fidusia tidak hapus karena adanya

kepailitan dan/atau likuidasi dari pemberi fidusia, berhubung benda yang menjadi

objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam budel kepailitan pemberi fidusia.

Ketentuan ini berhubungan dengan ketentuan bahwa jaminan fidusia merupakan

hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan hutang.283

Pasal 28 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “apabila atas benda yang

sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu (1) perjanjian jaminan fidusia,

maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan

kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran

fidusia”. Sehingga berdasarkan Pasal 28 tersebut terhadap benda yang sama

dibebani pada lebih dari satu jaminan fidusia, hak yang didahulukan tersebut

diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan jaminan fidusianya. Ini

berarti penerima fidusia (kreditor) peringkat pertama mempunyai hak lebih dahulu

mengambil pelunasan daripada penerima fidusia peringkat kedua. Peringkat hak

yang didahulukan dari penerima fidusia didasarkan pada tanggal pendaftarannya.

Penjelasan atas Pasal 27 ayat (1) UU Jaminan Fidusia antara lain menyatakan,

bahwa hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang

menjadi objek jaminan fidusia.284

2. Mempunyai kekuatan eksekutorial

Salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam

pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cedera janji atau

283Ibid, hal. 172. 284Ibid, hal 174.

134

wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati

dalam suatu perikatan.285 Seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika

Tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan

kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur

wanprestasi. Wujud wanprestasi bisa:

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi

2. Debitur keliru berprestasi

3. Debitur terlambat berprestasi286

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia telah mengatur

pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang

menyatakan sebagai berikut:

Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(2) oleh penerima fidusia. b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan

penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasaan piutangnya dari hasil penjualan.

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Dengan demikian UU Jaminan Fidusia telah mengatur cara atau

menciptakan bebrapa model eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan

fidusia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia,

dapat diketahui bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji eksekusi

285Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perikatan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad III), hal. 241.

286J. Satrio, 1999, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat J. Satrio I), hal. 22.

135

terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

a. Eksekusi berdasarkan grosse sertifikat jaminan fidusia atau title

eksekutorial (secara fiat eksekusi) yang terdapat dalam sertifikat jaminan

fidusia, yang dilakukan oleh penerima fidusia, berarti eksekusi langsung

dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta

mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

b. Eksekusi berdasarkan pelaksanaan parate eksekusi melalui pelelangan

umum oleh penerima fidusia.

c. Eksekusi secara penjualan di bawah tangan oleh kreditor pemberi fidusia

sendiri. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat

waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh para pihak

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya

dalam 2 (dua) surat kabar di daerah yang bersangkutan.287

Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan

grosse sertifikat jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) sub a

UU Jaminan Fidusia atau dengan title eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang

diberikan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusiatersebut. Sertifikat jaminan fidusia

mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan

fidusia berdasarkan grosse sertifikat jaminan fidusia atau dengan title eksekutorial

sertifikat jaminan fidusia mengikuti pelaksanaan suatu putusan pengadilan. Atas

287Henny Tanuwidjaja, Op.Cit, hal. 71.

136

dasar ini, penerima fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda yang

dijadikan sebagai objek jaminan fidusia jika debitur atau pemberi fidusia cedera

janji, tanpa harus menunggu adanya surat perintah (putusan) dari pengadilan.288

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan grosse atau title

eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 196

HIR/207RBg, diawali dengan pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi oleh

kreditor (penerima Fidusia) kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan

untuk menjalankan eksekusi objek jaminan fidusia, selanjutnya ketua pengadilan

negeri akan memanggil debitur (pemberi fidusia) dan memerintahkan segera

mungkin dalam tempo 8 (delapan) hari debitur supaya memenuhi kewajibannya,

maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197/HIR/209 RBg, ketua pengadilan

negeri yang bersangkutan akan memerintahkan kepada juru sita dengan surat

perintah untuk menyita sejumlah benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Menurut ketentuan dalam Pasal 200HIR/215 RBg, pelaksanaan eksekusi objek

jaminan fidusia, dilakukan penjualan secara umum (pelelangan) dengan bantuan

kantor lelang atau dengan cara yang dianggap menguntungkan oleh ketua

pengadilan negeri yang bersangkutan.289

Pengeksekusian benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara

diatas, ternyata bersifat mengikat dan tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak

pemberi dan penerima fidusia, dikarenakan diancam dengan kebatalan secara

hukum. Oleh karena itu pemberi fidusia dan penerima fidusia tidak dapat

menempuh atau memperjanjikan cara lain untuk mengeksekusi benda yang

288Ibid, hal. 232. 289Rachmadi Usman I, Op.Cit, hal. 234.

137

menjadi objek jaminan, selain daripada cara-cara sebagaimana telah disebutkan

dalam ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 UU Jaminan Fidusia.

Ketentuan Pasal 32 UU Jaminan Fidusia yaitu “setiap janji untuk

melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia

dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum”. Artinya dapat ditafsirkan, antara

pemberi fidusia dan penerima fidusia dapat saja memeprjanjiakan cara

pengeksekusian benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara tersendiri,

namun sepanjang cara pengeksekusian benda yang menjadi objek jaminan fidusia

sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 UU Jaminan

Fidusia.290

Fungsi pendaftaran jaminan fidusia bagi masyarakat khususnya untuk

memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam hal pelunasan hutang bagi

kepentingan kreditur, sedangkan penerima fidusia yang mendaftarakan jaminan

fidusia di kantor pendaftraan fidusia mendapatkan hak yang sudah diberikan

undang-undnag yakni memiliki kekuatan eksekutorial yang legal apabila terjadi

wanprestasi. Oleh sebab itu kreditur harus cermat dan sunggung-sungguh dalam

memanfaatkan lembaga pendaftaran yang telah disediakan dan diatur di dalam

UU Jaminan Fidusia. Adanya kewajiban untuk pendaftaran diatur pada Pasal 11

ayat (1) UU Jaminan Fidusia, tetapi di masyarakat banyak jaminan fidusia yang

tidak didaftarkan.

290Ibid, hal. 242.

138

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dalam tesis ini

penelitian terkait terkait pokok permasalahan pertama dan kedua maka dapat

disimpulkan ,yaitu:

1 Jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan

Menteri Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkan menjadi gugur. Gugurnya

pendaftaran jaminan fidusia tersebut dikarenakan persyaratan yang paling

essensi dari tata cara pendaftaran jaminan fidusia tidak terpenuhi, yaitu tidak

melakukan pembayaran PNBP, sehingga pemohon harus mendaftarkan

kembali dengan sistem pendaftaran jaminan fidusia online.

2 Akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem

online adalah tidak mempunyai status sebagai kreditur yang didahulukan

(preference) terhadap kreditur lainnya sehingga terjadi perubahan status dari

kreditur prefecence menjadi kreditur konkuren. Akibat lain dari jamian

fidusia yang tidak terdaftar dalam system online yaitu:

a. Tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para

pihak yang berkepentingan.

b. Tidak memenuhi asas publisitas.

139

c. Pihak penerima jaminan fidusia tidak mempunyai sertifikat jaminan

fidusia yang mana dapat digunakan untuk mengeksekusi benda jaminan

fidusia.

5.2 Saran

Terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yang telah

diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan saran-saran

sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah membuat

peraturan tentang fidusia online maka dapat menambahkan peraturan

tentang pengecualian pendaftaran jaminan fidusia secara system online

pada tempat-tempat yang tidak dapat mengakses internet, sehingga mereka

tetap dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia dengan system

konvensional atau manual untuk memberikan kepastian hukum dan

perlindungan hukum.

2. Kepada penerima fidusia agar segera melakukan pendaftaran jaminan

fidusia, untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum

serta memenuhi asas publisitas. Kemudian kepada notaris agar dapat

memberikan informasi tentang pentingnya pendaftaran jaminan fidusia

bagi penerima fidusia karena pendaftaran dengan fidusia online saat ini

sudah lebih mudah, cepat, murah dan nyaman.

140

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU Ali, Zainuddin, 2010, Metode Penelitian Hukum, Cet. lI, Sinar Grafika, Jakarta. Amiruddin dan H. Zainal, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.

RajaGrafindo Persada, Jakarta. Atmaja, I Dewa Gede, 2009, Pengantar Penalaran Hukum dan Argumentasi

Hukum, Bali Aga, Bali. Atmosudirdjo, Prajudi, 1983, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia,

Jakarta. Bahsan, M, 2008, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT.

RajaGrafindo Persada, Jakarta. Budiono, Herlien, 2008, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang

Kenotariatan, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung. Djumhana, Muhamad, 1996, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya

Bakti, Bandung. Emma, R. A. Nurita, 2012, Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep

Pemikiran, Refika Aditama, Bandung. Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif

& Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fuady, Munir, 2003, Jaminan Fidusia, PT. Aditya Bakti, Bandung. Ghofur, Abdul Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Persfektif Hukum

& Etika, UII Press, Yogyakarta. Hadjon, Phillipus M, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT.

Bina Ilmu, Surabaya. Hadjon, Philipus M & Tatiek Sri Djatmiati, 2009, Argumentasi Hukum, Cetakan

Keempat, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hamzah, A dan Senjun Manullang, 1987, Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di

Indonesia, Indhill Co, Jakarta. Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta.

141

Hoey, Oey Tiong, 1985, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hutchinson, Terry, 2002, Researching and Writing in Law, Lawbook Co, Sydney,

Australia. Ibrahim, Johannes, 2004, Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya

Penyelesaian Kredit Bermasalah, Refika Aditama, Bandung. Sitompul, Josua, 2012, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek

Hukum Pidana, PT. Tatanusa, Jakarta. Jan Gijssels en Mark Van Koecke, 1982, What Is Rechtsteorie?,Antwepen,

Nederland. Kelsen, Hans, 2011, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif,

Nusa Media, Bandung. Kessles, James dan Fiona Hunter, Drafting Trust and Will Trust In Canada, 2007,

Lexis Nexis, Canada. Lumban, G.H.S Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta. Mahmud, Peter Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta. _______, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta. Meliala, Djaja S, 2007, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan

Hukum Perikatan, CV. Nuansa Aulia, Bandung. Mertokusumo, Sudikno, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,

Yogyakarta. _______, 2014, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cahaya Atma Pustaka,

Yogyakarta. Muhammad, Abdulkadir,1992, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung. _______, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung _______, 2010, Hukum Perikatan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Notohamidjojo, O, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media. Program Studi Magister Kenotariatan Universita Udayana, 2013, Buku Pedoman

Pendidikan.

142

Rifai, Ahmad, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim, H. HS, 2014, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT.

RajaGrafindo Persada, Jakarta. Saliman, Abdul R. Hermansyah dan Ahmad Jalis, 2006, Hukum Bisnis Untuk

Perusahaan (Teori & Contoh Kasus), KencanaPrenada Media Group, Jakarta.

Satrio, J, 1999, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), Alumni, Bandung. _______, 2007, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Pt. Citra Aditya Bakti,

Bandung. Sembiring, Sentosa, 2008, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung. Siregar, Walter, 1951, Bij J. B. Wolter Uitgeversmaat Schappij, N. V. Gronogen,

Jakarta. Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris

Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung. Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu

Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Soeroso, R, 2010, Perjanjian Di Bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Jaminan Di Indonesia

(Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan), Liberty, Yogyakarta.

Subekti, R, 1986, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXIV, PT. Intermasa,

Jakarta. Suyatno, Thomas, 1989, Dasar-Dasar Perkreditan, PT Gramedia, Jakarta. Tan, H. Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang

Didambakan, Pt. Alumni, Bandung. Tanuwidjaja, Henny, 2012, Pranata Hukum Jaminan Utang & Sejarah Lembaga

Hukum Notariat, Refika Aditama, Bandung.

143

Thong, Tan Kie, 1994, Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT.

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. _______, 2009, Hukum Jaminan Keperdatan, Sinar Grafika, Jakarta. _______, 2011, Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2007, Jaminan Fidusia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yahya, M. Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,

Sinar Grafika, Jakarta. _______, 2012, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta. Yin, Robert K, 1993, Applications of Case Study Research, Sage Publications

International Educational and Profesional Publisher, Newbury Park, New Delhi.

KAMUS Campbell, Henry Black, 1991, Black’s Law Dictionary, Definitions of the Terms

and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern, St Paul, Minn: West Publishing Co.

Muliono, Anton M, et al, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta. Subekti, R, dan R. Tjitrosoedibio, 1980,Kamus Hukum, Pradnya Paramita,

Jakarta. _______, 2008, Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung. TESIS I Gusti Ngurah Bagus Eka Putra, 2012, Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam

Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor (Tesis), Denpasar, Universitas Udayana.

144

INTERNET Mariotedja, 2013, “Teori Kepastian Dalam Perspektif Hukum”,

Marotedja.blogspot.com (diakses pada tanggal 25 Agustus 2014). http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4588/akibathukumjaminan-fidusia-

yang-belum-didaftarkan (diakses pada hari rabu tanggal 19 November 2014)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Burgerlijk Wetboek .Stb, 1847 No.23 (terjemahan R. Soebekti danTjitrosudibio,

2003, KitabUndang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pendaftaran

Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Negara Nomor 4005).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Negara Nomor 4924).

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor

Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibu Kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

145

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.


Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatangan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik.


Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor10

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia dalam sistem online

Documents